peraturan sertifikasi tenaga kerja konstruksi
TRANSCRIPT
PERATURAN
SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI
No 5 tahun 2017 : Sertifikasi dan Registrasi Tenaga AhliNo 6 tahun 2017 : Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil
Disampaikan oleh:
IR. MUAZ YAHYA, IAI, AAPENGURUS LPJK PROV. SULAWESI SELATAN
Ketentuan Peralihan
UUJK 2/2017, Ps 103
Status Pelaksanaan UUJK No 2 th 2017Terkait Dengan Sertifikasi Tenaga Kerja
Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Sertifikasi adalah “proses penilaian” mendapatkan pengakuan
terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas “kompetensi tenaga kerja” dan“kemampuan usaha” di bidang jasa konstruksi.
Registrasi adalah “proses menentukan” kompetensi orang
perseorangan dan kemampuan badan usaha jasa konstruksi sesuaiklasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat.
Pengertian SertifikasiJasa Konstruksi
Verifikasi / Validasi Awal
Unggah Data Tenaga Kerja ke SIKI
PermohonanSKA/SKTK anggota asosiasi
PermohonanSKTK
Kelengkapan berkas
Penilaian Kompetensi Tenaga Kerja
Unduh Data Tenaga Kerja dari SIKI
Unggah data TK Baru
Rekomenasi Klasifikasi / kualifikasi
BA Sertifikasi Permohonan SKA/SKTK
Jadwal Rencana Registrasi SKA/SKTK
Rapat Pegurus
Buku Registrasi
Cetak SKA/SKTKUnduh data dari STI
KESEKRETARIATAN LEMBAGA
UNIT SERTIFIKASI
ASOSIASI PERUSAHAAN
LPJK
Mekanisme Sertifikasi & registrasiPP 04 th 2010, Permen PU no 8 th 2012 dan Permen PUPR No 51 th 2015
MEMPERTEGAS Wewenang dan Tanggung jawab
Tenaga Terampil
Rapat Pengurus Lembaga
Assessment Oleh USTK P
BADAN PELAKSANA
Tenaga Ahli/
Terampil
ASOSIASI PROFESI
(Verifikasi & Validasi awal)
Penerbitan Sertifikat
Buku Registrasi
Unit Sertifikasi Bentukan
Masyarakat (Assessment)
8
OLEH AKTKSertifikasi mengacu pada skema
AKTK yang yang ditugaskan
berbeda dengan AKTK yang VVA
Contoh SKEMA SERTIFIKASI –AHLIA: 4 skema, S: 15 skema, M: 5 skema, E: 3 skema, TL: 4, MP: 4 skema
9
Subklasifikasi Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama
Kompetensi Kerja Unit Kompetensi Ahli MudaUnit Kompetensi Ahli MadyaUnit Kompetensi Ahli Utama
Permohonan Formulir Aplikasi Permohonan Asesmen (F-1) beserta lampiran dan Formulir Penilaian mandiri (F-2).
Proses Sertifikasi Metoda portofolio; dan Metoda wawancara dan observasi; dan/atauMetoda uji tulis
Persyaratan Muda : 3 tahun untuk D3, 1 tahun untuk D4 dan S1. Madya : 8 tahun untuk D3, 6 tahun untuk D4 dan S1,
3 tahun untuk S2 dan 1 tahun untuk S3. Utama : 10 tahun untuk D4 dan S1, 8 tahun untuk S2
dan 4 tahun untuk S3
*Persyartaan latar belakang pendidikan : SE LPJKN
PEMBERLAKUAN AKTK SESUAI DENGAN SUBKLASIFIKASI PEMOHON SKA
KONDISI KETERSEDIAANKOMPETENSI AKTK SESUAI
SUBKLASIFIKASI
KETUA TIM PENILAI
ANGGOTA ANGGOTA
Terpenuhi 3 AKTK AKTK sesuai AKTK sesuai AKTK sesuai
Hanya 2 AKTK AKTK sesuai AKTK sesuai Tenaga Ahli*
Hanya 1 AKTK AKTK sesuai AKTK lain**/ Tenaga Ahli* Tenaga Ahli*
SATU KLASIFIKASI AKTK satuklasifikasi
AKTK lain**/ Tenaga Ahli* Tenaga Ahli*
BEDA KLASIFIKASI(khusus Tata lingkungan,Mekanikal, dan Elektrikal)
AKTKKlasifikasi Lain
AKTK lain**/ Tenaga Ahli* Tenaga Ahli*
* Tenaga Ahli ditetapkan LPJKN, dapat direkomendasikan dari LPJKP, memiliki SKA min Madya** Satu klasifikasi yang sama dengan yang dimohonkan, ** Khusus untuk permohonan klasifikasi tata lingkungan dapat oleh AKTK klasifikasi Sipil, permohonan
Mekanikal dapat oleh AKTK Elektrikal, permohonan Elektrikal dapat oleh AKTK Mekanikal
BAGAIMANA PROSES PERPANJANGAN SKA
Rapat Pengurus Lembaga
USTKP
penilaian PPKB
BADAN PELAKSANA LPJK
Tenaga Ahli
ASOSIASI PROFESI
(Verifikasi & Validasiawal)
Penerbitan Sertifikat
Buku Registrasi
USTKM
penilaian PPKB
11
Oleh 1 (satu) orang AKTKMengacu ketentuan penilaian PPKB bagi SKA
Sanksi tidak melakukan perpanjangan:Tidak tayang dalam SIKI LPJKN dan tidak dapat sebagai PJT/PJKDapat ditayangkan setelah 3 bulan kemudian
Perpanjangan SKA sd 31 Des 2018
dengan fortofolio
SANKSI TIDAK TAYANG SEMENTARA
Tenaga Ahli yang tidak melakukan perpanjangan
H
Batas waktu proses permohonan
perpanjanganInformasi
yang akan
berakhir
H -3
Sanksi tidak tayang,
Tapi dapat proses permohonan
H +3
proses
Penerbitan
AsosiasiVVA
• VVA SKA/SKTK 5 hari kerja
BapelLPJK
• Penerimaan satu hari kerja
USTK
• Penerimaan dan penunjukan AKTK 3 hari kerja
• Penilaian AKTK 6 hari kerja
• BA Rekomendasi 1 hari kerja dan penyerahan 1 hari kerja
PengurusLPJK
•Persiapan 1-2 hari
•RPL 1 hari kerja
•BA penetapan 1 harikerja
Bapel
•Cetak dan tanda tanganSKA/SKTK, 1 hari kerja
•MenyerahkanSKA/SKTK, 2 hari kerja
STANDAR PELAYANAN MINIMAL REGISTRASI SKA/SKTK
PERUBAHAN MEKANISME PEMBAYARAN
MEKANISME PEMBAYARAN
Tidak ada perubahan besaran biaya
Pemohon SKTK , SKA (Muda &
Madya)Rek LPJKP Rek LPJKN
Biaya pengembangan jakon tiap pesan blanko
biaya porsi registrasi LPJKN tiap bulan
Biaya registrasi, sertifikasi
dan pengembangan jakon
Pemohon SKA UtamaRek LPJKN
LPJKP (akanditetapkan tersendiri)
PERUBAHAN PERLEM Banding
Apabila hasil penilaian tidak memenuhi permohonan, dapat mengajukan banding
Ditujukan kepada LPJK yang melayani sertifikasi
Waktu permohonan paling lama 14 hari sejak pemohon/asosiasi menerima pemberitahuan resmi hasil penilaian dari LPJK
Banding dapat diterima (dinilai ulang oleh AKTK berbeda) atau ditolak
SANKSI
Kategori Pelanggaran :1. Ringan2. Sedang3. Berat
Sanksi :1. Peringatan2. Pembekuan layanan3. Pencabutan layanan
LPJK PROVINSI
ASOSIASI PROFESI VVA
USTK
PEMEGANG SKA/SKTK
1. Peringatan2. Pembekuan VVA 3. Pencabutan VVA
1. Peringatan2. Pembekuan lisensi 3. Pencabutan lisensi
1. Peringatan2. Pembekuan SKA/SKTK3. Pencabutan SKA/SKTK
Pelanggaran Asosiasi
Kategori Pelanggaran Sanksi
Ringan 1. VVA tidak benar/salah2. Petugas VVA tidak sesuai3. Standar pelayanan minimal tidak
diterapkan
peringatan
Sedang Sebanyak 3x tidak memenuhi surat peringat
Pembekuan VVA
Berat 1. Petugas VVA tidak sesuai selama 2 tahun
2. Standar pelayanan minimal tidak diterapkan dalam waktu 2 tahun
Pencabutan VVA
Pelanggaran LPJK Provinsi
Kategori Pelanggaran Sanksi
Ringan 1. Tidak melaporkan penerbitan Sertifikat
2. Pungutan tambahan3. Tidak menyampaikan biaya
pengembangan jakon dan biaya registrasi porsi LPJKN dalam 3 bulan
4. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal
5. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal
6. Tidak menggunakan SIKI-LPJKN7. Tidak melaksanakan pemberian
sanksi kepada pemegang SKA/SKTK
peringatan
Pelanggaran LPJK Provinsi
Kategori Pelanggaran Sanksi
Sedang 1. 3x menerima surat peringatan ringan2. Tidak menyampaikan biaya
pengembangan jakon dan biaya registrasi porsi LPJKN dalam 1 th
3. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal kurun waktu 1 th
Pembekuan pelayanan registrasi
Berat 1. Tidak menyampaikan laporan penerbitan dalam kurun waktu 2 th berturut-turut
2. Tidak menyampaikan biaya pengembangan jakon dan biaya registrasi porsi LPJKN dalam 2 th
3. Tidak menggunakan SIKI dalam waktu 6 bulan
4. Tidak melaksanakan pemberian sanksi kepada pemegang SKA/SKTK dalam waktu 2 tahun
Pencabutan pelayanan registrasi
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSIPROVINSI SULAWESI SELATANSOUTH SULAWESI CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD
Jl. Bonto Manai No. 11 Telp. +62 411 832364 – 830657http://www.lpjk.net – email : [email protected]