peraturan walikota magelang nomor 26 tahun...
TRANSCRIPT
-
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
-
WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional
pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
-
2
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
123);
-
3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
-
4
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
-
5
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun
2008 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor
4);
34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga
Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun
2008 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan
dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008
Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
-
6
38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2010 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 15);
40. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun
2011 Nomor 16);
41. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2011 Nomor 17);
42. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2011 Nomor 18);
43. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2011 Nomor 19);
44. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 19);
46. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang dan Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 37);
47. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 8);
48. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 4 );
-
7
49. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015
Nomor 5);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;
55. Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 48 Tahun
2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Magelang
Tahun 2015 Nomor 6);
56. Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Pengesahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan
Kota Magelang Tahun 2015;
-
8
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula
berjumlah Rp.781.867.908.000,- bertambah sejumlah Rp.149.768.251.000,-
sehingga menjadi Rp. 931.636.159.000,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp. 712.647.908.000,-
b. Bertambah Rp. 56.048.997.000,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 768.696.905.000,-
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 775.333.908.000,-
b. Bertambah Rp. 149.768.251.000,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 925.102.159.000,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (156.405.254.000,-)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 69.220.000.000,-
2) Bertambah Rp. 93.719.254.000,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 162.939.254.000,-
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 6.534.000.000,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 6.534.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 156.405.254.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,-
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,
terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD;
2. Lampiran II Rincian Penjabaran Perubahan APBD;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah
yang Diterima;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan
Sosial yang Diterima.
-
9
Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.
Ditetapkan di Magelang pada tanggal 16 Oktober 2015
Pj. WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
RUDY APRIYANTONO
Diundangkan di Magelang pada tanggal 16 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd..
SUGIHARTO BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 26
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
ARIEF SANJAYA,SH,MH
Pembina
NIP. 19631204 198603 1 009
-
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
-
URAIAN
LAMPIRAN I
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1 - 28
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015
LAMPIRAN II
RINCIAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015
1 URUSAN WAJIB
1 01 PENDIDIKAN
1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 1 - 81
1 02 KESEHATAN
1 02 01 DINAS KESEHATAN 82 - 133
1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 134 - 135
1 03 PEKERJAAN UMUM
1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 136 - 181
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 182 - 218
1 07 PERHUBUNGAN
1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 219 - 250
1 08 LINGKUNGAN HIDUP
1 08 01 DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA 251 - 282
1 08 02 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 283 - 309
HALAMAN
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
PETUNJUK HALAMAN
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
T E N T A N G
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
-
URAIAN HALAMANKODE
1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 310 - 327
1 14 KETENAGAKERJAAN
1 14 01 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL 328 - 372
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 15 01 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 373 - 401
1 16 PENANAMAN MODAL
1 16 01 KANTOR PENANAMAN MODAL 402 - 416
1 18 PEMUDA DAN OLAH RAGA
1 18 01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 417 - 477
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1 19 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 478 - 487
1 19 02 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 488 - 510
1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 511 - 511
1 20 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 512 - 512
1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 513 - 598
1 20 04 SEKRETARIAT DPRD 599 - 614
1 20 05 KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK 615 - 633
1 20 06 KECAMATAN MAGELANG UTARA 634 - 653
1 20 07 KECAMATAN MAGELANG SELATAN 654 - 671
1 20 08 KECAMATAN MAGELANG TENGAH 672 - 689
1 20 09 KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN 690 - 715
1 20 10 KELURAHAN MAGERSARI 716 - 738
1 20 11 KELURAHAN JURANGOMBO UTARA 739 - 759
1 20 12 KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN 760 - 778
1 20 13 KELURAHAN TIDAR UTARA 779 - 799
1 20 14 KELURAHAN TIDAR SELATAN 800 - 821
1 20 15 KELURAHAN WATES 822 - 842
1 20 16 KELURAHAN POTROBANGSAN 843 - 866
1 20 17 KELURAHAN KEDUNGSARI 867 - 891
-
URAIAN HALAMANKODE
1 20 18 KELURAHAN KRAMAT UTARA 892 - 913
1 20 19 KELURAHAN KRAMAT SELATAN 914 - 938
1 20 20 KELURAHAN KEMIRIREJO 939 - 959
1 20 21 KELURAHAN CACABAN 960 - 979
1 20 22 KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA 980 - 999
1 20 23 KELURAHAN MAGELANG 1000 - 1018
1 20 24 KELURAHAN PANJANG 1019 - 1039
1 20 25 KELURAHAN GELANGAN 1040 - 1059
1 20 26 INSPEKTORAT 1060 - 1074
1 20 27 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1075 - 1104
1 20 28 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 1105 - 1115
1 20 29 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1116 - 1163
1 20 30 DINAS PENGELOLAAN PASAR 1164 - 1190
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1 22 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1191 - 1236
1 26 PERPUSTAKAAN
1 26 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 1237 - 1259
2 URUSAN PILIHAN
2 01 PERTANIAN
2 01 01 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1260 - 1303
LAMPIRAN III
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA 1 - 7
LAMPIRAN IV
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA 1 - 29
-
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2015
RINGKASAN
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2015
-
LAMPIRAN I
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR 26 TAHUN 2015
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
4 PENDAPATAN 712.647.908.000,00 768.696.905.000,00 56.048.997.000,00 7,86
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16,29 131.399.601.000,00 152.805.995.000,00 21.406.394.000,00
4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 18.603.000.000,00 20.423.275.000,00 1.820.275.000,00 9,78
1.372.000.000,00 1.715.200.000,00 343.200.000,00 4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel 25,01
450.000.000,00 576.000.000,00 126.000.000,00 28,00 4 . 1 . 1 . 01 . 02 Hotel Bintang Lima Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
356.000.000,00 480.600.000,00 124.600.000,00 35,00 4 . 1 . 1 . 01 . 03 Hotel Bintang Empat Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
100.000.000,00 127.000.000,00 27.000.000,00 27,00 4 . 1 . 1 . 01 . 04 Hotel Bintang Tiga Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
267.000.000,00 267.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 . 05 Hotel Bintang Dua Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
162.000.000,00 218.700.000,00 56.700.000,00 35,00 4 . 1 . 1 . 01 . 07 Hotel Melati Tiga Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
7.700.000,00 9.625.000,00 1.925.000,00 25,00 4 . 1 . 1 . 01 . 08 Hotel Melati Dua Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
27.900.000,00 34.875.000,00 6.975.000,00 25,00 4 . 1 . 1 . 01 . 09 Hotel Melati Satu Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 . 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah
Kos
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.364.000.000,00 1.501.500.000,00 137.500.000,00 4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran 10,08
1.100.000.000,00 1.210.000.000,00 110.000.000,00 10,00 4 . 1 . 1 . 02 . 01 Restoran Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
125.000.000,00 137.500.000,00 12.500.000,00 10,00 4 . 1 . 1 . 02 . 02 Rumah Makan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
55.000.000,00 61.600.000,00 6.600.000,00 12,00 4 . 1 . 1 . 02 . 03 Caf Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 02 . 04 Kantin Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
-
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
6.000.000,00 7.200.000,00 1.200.000,00 20,00 4 . 1 . 1 . 02 . 05 Katering Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
72.000.000,00 79.200.000,00 7.200.000,00 10,00 4 . 1 . 1 . 02 . 08 Pedagang Kaki Lima Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 02 . 09 Jasa Boga Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.397.000.000,00 1.397.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 Pajak Hiburan 0,00
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 05 Pameran Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 07 Karaoke Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 10 Permainan Biliar Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
75.500.000,00 75.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 15 Permainan Ketangkasan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 20 Rental/PS Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 23 Insidental Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
722.000.000,00 722.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame 0,00
535.500.000,00 535.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 02 Reklame Kain Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 04 Reklame Selebaran Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 05 Reklame Berjalan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
5.723.000.000,00 6.580.295.000,00 857.295.000,00 4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan 14,98
5.715.300.000,00 6.572.595.000,00 857.295.000,00 15,00 4 . 1 . 1 . 05 . 01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 05 . 02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
49.000.000,00 68.600.000,00 19.600.000,00 4 . 1 . 1 . 07 Pajak Parkir 40,00
49.000.000,00 68.600.000,00 19.600.000,00 40,00 4 . 1 . 1 . 07 . 01 Pajak Parkir Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
121.000.000,00 130.680.000,00 9.680.000,00 4 . 1 . 1 . 08 Pajak Air Tanah 8,00
121.000.000,00 130.680.000,00 9.680.000,00 8,00 4 . 1 . 1 . 08 . 01 Pajak Air Tanah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
11.000.000,00 8.000.000,00 (3.000.000,00)4 . 1 . 1 . 09 Pajak Sarang Burung Walet (27,27)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
-
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
11.000.000,00 8.000.000,00 (3.000.000,00) (27,27)4 . 1 . 1 . 09 . 01 Pajak Sarang Burung Walet Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.044.000.000,00 4.044.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 12 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 0,00
4.044.000.000,00 4.044.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 12 . 01 PBB Sektor Perkotaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
3.800.000.000,00 4.256.000.000,00 456.000.000,00 4 . 1 . 1 . 13 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
12,00
3.800.000.000,00 4.256.000.000,00 456.000.000,00 12,00 4 . 1 . 1 . 13 . 01 BPHTB - Pemindahan Hak Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.933.419.000,00 5.368.507.000,00 435.088.000,00 8,82
2.503.615.000,00 2.771.758.000,00 268.143.000,00 4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 10,71
189.871.000,00 189.871.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 06 Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan
Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau
Dikelola oleh Pemda
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum
311.532.000,00 312.632.000,00 1.100.000,00 0,35 4 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum
19.800.000,00 24.750.000,00 4.950.000,00 25,00 4 . 1 . 2 . 01 . 18 Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau
Pembakaran/Pengabuan Mayat
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum
528.840.000,00 528.840.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 19 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum
165.060.000,00 380.451.000,00 215.391.000,00 130,49 4 . 1 . 2 . 01 . 20 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum
491.940.000,00 683.748.000,00 191.808.000,00 38,99 4 . 1 . 2 . 01 . 21 Retribusi Pelayanan Pasar - Los Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum
209.556.000,00 235.578.000,00 26.022.000,00 12,42 4 . 1 . 2 . 01 . 22 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum
3.465.000,00 3.465.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 24 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum
41.798.000,00 41.798.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 25 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum
11.313.000,00 11.313.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 26 Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum
39.648.000,00 39.648.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 27 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum
161.665.000,00 161.665.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 28 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum
89.458.000,00 89.458.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 29 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum
32.416.000,00 32.416.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 30 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
-
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
6.325.000,00 6.325.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 34 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat
Pemadam Kebakaran
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum
103.788.000,00 20.800.000,00 (82.988.000,00) (79,96)4 . 1 . 2 . 01 . 44 Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum
97.140.000,00 9.000.000,00 (88.140.000,00) (90,74)4 . 1 . 2 . 01 . 45 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum
1.531.429.000,00 1.598.374.000,00 66.945.000,00 4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 4,37
97.190.000,00 97.190.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Tanah Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha
452.204.000,00 588.764.000,00 136.560.000,00 30,20 4 . 1 . 2 . 02 . 02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan
Gedung
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha
41.450.000,00 41.450.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 03 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peralatan dan
Mesin
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha
5.260.000,00 5.645.000,00 385.000,00 7,32 4 . 1 . 2 . 02 . 04 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium
dan klinik kesehatan hewan
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha
265.720.000,00 265.720.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 13 Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan
Penumpang dan Bis Umum
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha
137.970.000,00 137.970.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 14 Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha
171.795.000,00 171.795.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 15 Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan
Terminal
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha
188.640.000,00 188.640.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 16 Retribusi Tempat Khusus Parkir Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha
86.200.000,00 86.200.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 18 Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum
Dipotong
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha
85.000.000,00 15.000.000,00 (70.000.000,00) (82,35)4 . 1 . 2 . 02 . 23 Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha
898.375.000,00 998.375.000,00 100.000.000,00 4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 11,13
800.000.000,00 900.000.000,00 100.000.000,00 12,50 4 . 1 . 2 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 03 Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada
Orang Pribadi
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu
8.375.000,00 8.375.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 06 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.294.110.000,00 6.766.592.000,00 472.482.000,00 7,51
2.490.495.000,00 2.976.849.000,00 486.354.000,00 4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
19,53
1.233.042.000,00 1.703.914.000,00 470.872.000,00 38,19 4 . 1 . 3 . 01 . 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan
Daerah Air Minum
1.211.445.000,00 1.225.004.000,00 13.559.000,00 1,12 4 . 1 . 3 . 01 . 02 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan
Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng
17.827.000,00 18.195.000,00 368.000,00 2,06 4 . 1 . 3 . 01 . 03 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan
Daerah Percetakan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
-
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
28.181.000,00 29.736.000,00 1.555.000,00 5,52 4 . 1 . 3 . 01 . 04 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan
Daerah Perbengkelan
3.772.715.000,00 3.758.843.000,00 (13.872.000,00)4 . 1 . 3 . 04 Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank (0,37)
2.178.456.000,00 2.144.643.000,00 (33.813.000,00) (1,55)4 . 1 . 3 . 04 . 01 Bagia Laba PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
1.458.894.000,00 1.463.754.000,00 4.860.000,00 0,33 4 . 1 . 3 . 04 . 02 Bagian Laba PD BPR Bank Magelang
135.365.000,00 150.446.000,00 15.081.000,00 11,14 4 . 1 . 3 . 04 . 03 Bagian Laba BKK Kota Magelang
30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 4 . 1 . 3 . 06 Bagian Laba Penyertaan Modal/Investasi Kepada Pihak
Ketiga
0,00
29.880.000,00 29.880.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 3 . 06 . 01 Koperasi
1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 3 . 06 . 02 Pengusaha Kecil Menengah
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 101.569.072.000,00 120.247.621.000,00 18.678.549.000,00 18,39
10.000.000,00 556.175.000,00 546.175.000,00 4 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 5.461,75
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 01 . 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
0,00 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 01 . 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
0,00 483.075.000,00 483.075.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 01 . 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 01 . 08 Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4.458.000.000,00 4.458.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro 0,00
4.458.000.000,00 4.458.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah
3.250.000.000,00 3.250.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Bunga Deposito 0,00
3.250.000.000,00 3.250.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 . 01 Rekening Deposito Pada Bank
0,00 7.850.000,00 7.850.000,00 4 . 1 . 4 . 06 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00
0,00 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 06 . 03 Bidang Pekerjaan Umum
3.768.000,00 3.864.000,00 96.000,00 4 . 1 . 4 . 08 Pendapatan Denda Retribusi 2,55
3.768.000,00 3.768.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 08 . 07 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor
0,00 96.000,00 96.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 08 . 15 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah
0,00 548.799.000,00 548.799.000,00 4 . 1 . 4 . 10 Pendapatan Dari Pengembalian 0,00
0,00 548.799.000,00 548.799.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 10 . 06 Pendapatan dari Pengembalian Kekurangan Volume
Pekerjaan
0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4 . 1 . 4 . 14 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 0,00
0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 14 . 01 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa
93.228.804.000,00 111.325.033.000,00 18.096.229.000,00 4 . 1 . 4 . 16 Pendapatan BLUD 19,41
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
-
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
92.500.804.000,00 109.896.033.000,00 17.395.229.000,00 18,81 4 . 1 . 4 . 16 . 01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014
Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Magelang Nomor 63 Tahun 2012 tentang
Tarif Layanan Kesehatan pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Tidar Kota Magelang
99.000.000,00 109.000.000,00 10.000.000,00 10,10 4 . 1 . 4 . 16 . 03 Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD
629.000.000,00 1.320.000.000,00 691.000.000,00 109,86 4 . 1 . 4 . 16 . 04 Pendapatan Lain-lain BLUD
600.000.000,00 77.800.000,00 (522.200.000,00)4 . 1 . 4 . 18 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya (87,03)
600.000.000,00 77.800.000,00 (522.200.000,00) (87,03)4 . 1 . 4 . 18 . 01 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 59 Tahun 2014 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Progran Jaminan
Kesehatan
18.500.000,00 18.900.000,00 400.000,00 4 . 1 . 4 . 24 Penerimaan Lain-lain 2,16
3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 24 . 01 Penjualan Tanaman
10.000.000,00 10.400.000,00 400.000,00 4,00 4 . 1 . 4 . 24 . 02 Penjualan Benih Ikan
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 24 . 03 Penerimaan dari Perpustakaan
4 . 2 DANA PERIMBANGAN 0,61 472.068.764.000,00 474.934.095.000,00 2.865.331.000,00
4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 21.593.862.000,00 24.457.723.000,00 2.863.861.000,00 13,26
20.514.642.000,00 22.962.372.000,00 2.447.730.000,00 4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak 11,93
2.801.897.000,00 2.392.289.000,00 (409.608.000,00) (14,62)4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Pertambangan
Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
10.113.767.000,00 11.452.630.000,00 1.338.863.000,00 13,24 4 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
4.171.179.000,00 5.688.905.000,00 1.517.726.000,00 36,39 4 . 2 . 1 . 01 . 06 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27
Th 2015 tentang Prakiraan Alokasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun
Anggaran 2015;Peraturan Menteri Keuangan
RI Nomor 25/PMK.07/2015 tanggal 10
Februari 2015 tentang Rincian Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2015
3.427.799.000,00 3.428.548.000,00 749.000,00 0,02 4 . 2 . 1 . 01 . 07 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian
Pemerintah Pusat Bagi Rata
Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
1.079.220.000,00 1.495.351.000,00 416.131.000,00 4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 38,56
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
-
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
341.981.000,00 355.504.000,00 13.523.000,00 3,95 4 . 2 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
395.257.000,00 977.791.000,00 582.534.000,00 147,38 4 . 2 . 1 . 02 . 07 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
225.915.000,00 81.675.000,00 (144.240.000,00) (63,85)4 . 2 . 1 . 02 . 08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
87.476.000,00 32.091.000,00 (55.385.000,00) (63,31)4 . 2 . 1 . 02 . 09 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
15.416.000,00 16.195.000,00 779.000,00 5,05 4 . 2 . 1 . 02 . 10 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
13.175.000,00 32.095.000,00 18.920.000,00 143,61 4 . 2 . 1 . 02 . 11 Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 418.257.922.000,00 418.257.922.000,00 0,00 0,00
418.257.922.000,00 418.257.922.000,00 0,00 4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum 0,00
418.257.922.000,00 418.257.922.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 32.216.980.000,00 32.218.450.000,00 1.470.000,00 0,00
32.216.980.000,00 32.218.450.000,00 1.470.000,00 4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) 0,00
13.006.210.000,00 13.006.210.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 01 DAK Bidang Pendidikan Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
4.637.510.000,00 4.638.980.000,00 1.470.000,00 0,03 4 . 2 . 3 . 01 . 02 DAK Bidang Kesehatan Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
5.193.740.000,00 5.193.740.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 03 DAK Bidang Infrastruktur Jalan Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
1.254.700.000,00 1.254.700.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 05 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
1.621.910.000,00 1.621.910.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 06 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
-
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
1.685.010.000,00 1.685.010.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 08 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
2.103.750.000,00 2.103.750.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 09 DAK Bidang Pertanian Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
1.297.100.000,00 1.297.100.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 10 DAK Bidang Lingkungan Hidup Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
838.090.000,00 838.090.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 11 DAK Bidang Keluarga Berencana Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
578.960.000,00 578.960.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 15 DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 29,11 109.179.543.000,00 140.956.815.000,00 31.777.272.000,00
4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
32.415.839.000,00 45.256.243.000,00 12.840.404.000,00 39,61
32.415.839.000,00 45.256.243.000,00 12.840.404.000,00 4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 39,61
11.739.038.000,00 9.400.271.000,00 (2.338.767.000,00) (19,92)4 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor Keputusan Gubernur Jawa Tengah
No.973/114/2015 tgl 27 Februari 2015
tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan
Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015
11.092.380.000,00 10.201.529.000,00 (890.851.000,00) (8,03)4 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Keputusan Gubernur Jawa Tengah
No.973/114/2015 tgl 27 Februari 2015
tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan
Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015
9.575.112.000,00 13.741.040.000,00 4.165.928.000,00 43,51 4 . 3 . 3 . 01 . 05 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Keputusan Gubernur Jawa Tengah
No.973/114/2015 tgl 27 Februari 2015
tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan
Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015
9.309.000,00 4.436.000,00 (4.873.000,00) (52,35)4 . 3 . 3 . 01 . 07 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Permukaan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah
No.973/114/2015 tgl 27 Februari 2015
tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan
Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
-
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 11.908.967.000,00 11.908.967.000,00 0,00 4 . 3 . 3 . 01 . 11 Bagi Hasil dari Pajak Rokok Keputusan Gubernur Jawa Tengah
No.973/115/2015 tgl 5 Maret 2015 tentang
Penerimaan Pajak Rokok Provinsi Jawa
Tengah kepada Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2015
4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 76.763.704.000,00 79.988.204.000,00 3.224.500.000,00 4,20
76.763.704.000,00 79.988.204.000,00 3.224.500.000,00 4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian 4,20
76.034.704.000,00 76.034.704.000,00 0,00 0,00 4 . 3 . 4 . 01 . 01 Tunjangan Profesi Guru PNSD Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
729.000.000,00 3.953.500.000,00 3.224.500.000,00 442,32 4 . 3 . 4 . 01 . 02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
0,00 15.712.368.000,00 15.712.368.000,00 0,00
0,00 15.712.368.000,00 15.712.368.000,00 4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 0,00
0,00 15.712.368.000,00 15.712.368.000,00 0,00 4 . 3 . 5 . 01 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015; Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 57 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
5 BELANJA 775.333.908.000,00 925.102.159.000,00 149.768.251.000,00 19,32
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15,87 401.548.730.000,00 465.266.353.000,00 63.717.623.000,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 381.375.476.000,00 407.840.264.000,00 26.464.788.000,00 6,94
267.271.542.000,00 267.646.040.000,00 374.498.000,00 5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 0,14
196.494.708.604,00 196.542.256.531,00 47.547.927,00 0,02 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
18.258.588.611,00 18.487.358.301,00 228.769.690,00 1,25 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga
6.274.981.285,00 6.514.430.382,00 239.449.097,00 3,82 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan
12.020.450.309,00 12.037.472.554,00 17.022.245,00 0,14 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional
3.661.933.497,00 3.686.314.094,00 24.380.597,00 0,67 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum
14.647.826.156,00 14.462.397.712,00 (185.428.444,00) (1,27)5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras
5.855.809.000,00 5.893.898.494,00 38.089.494,00 0,65 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
9.142.793,00 9.384.148,00 241.355,00 2,64 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji
6.836.368.393,00 6.795.421.432,00 (40.946.961,00) (0,60)5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan
48.132.000,00 48.132.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 10 Uang Paket
17.722.000,00 17.722.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 11 Tunjangan Badan Musyawarah
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
-
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
38.916.000,00 38.916.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 12 Tunjangan Komisi
16.626.000,00 17.722.000,00 1.096.000,00 6,59 5 . 1 . 1 . 01 . 13 Tunjangan Badan Anggaran
16.626.000,00 16.626.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 14 Tunjangan Badan Kehormatan
127.160.000,00 127.160.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
1.753.000.000,00 1.753.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 16 Tunjangan Perumahan
345.200.000,00 345.200.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 17 Uang Duka Wafat/Tewas
4.200.000,00 8.400.000,00 4.200.000,00 100,00 5 . 1 . 1 . 01 . 18 Uang Jasa Pengabdian
201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
16.626.000,00 16.626.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 21 Tunjangan Badan Legislasi
625.925.352,00 626.002.352,00 77.000,00 0,01 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Tunjangan Ketenagakerjaan
111.039.579.000,00 137.008.275.000,00 25.968.696.000,00 5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 23,39
133.200.000,00 133.200.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 02 . 03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
34.097.075.000,00 34.336.875.000,00 239.800.000,00 0,70 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Obyektif Lainnya
45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 02 . 07 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan
Persandian
729.000.000,00 4.255.500.000,00 3.526.500.000,00 483,74 5 . 1 . 1 . 02 . 08 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Non Sertifikasi
Pendidik
76.034.704.000,00 98.237.100.000,00 22.202.396.000,00 29,20 5 . 1 . 1 . 02 . 09 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Sertifikasi Pendidik
1.660.000.000,00 1.660.000.000,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
serta KDH/WKDH
0,00
1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 . 01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 . 02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
1.129.671.000,00 1.220.684.000,00 91.013.000,00 5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 8,06
84.850.000,00 102.010.000,00 17.160.000,00 20,22 5 . 1 . 1 . 05 . 07 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel
83.200.000,00 90.075.000,00 6.875.000,00 8,26 5 . 1 . 1 . 05 . 08 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran
82.350.000,00 82.350.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 . 09 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan
44.850.000,00 44.850.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 . 10 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame
348.650.000,00 391.514.000,00 42.864.000,00 12,29 5 . 1 . 1 . 05 . 11 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan
Jalan
2.950.000,00 3.930.000,00 980.000,00 33,22 5 . 1 . 1 . 05 . 12 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir
7.425.000,00 7.909.000,00 484.000,00 6,52 5 . 1 . 1 . 05 . 13 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah
696.000,00 546.000,00 (150.000,00) (21,55)5 . 1 . 1 . 05 . 14 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung
Walet
248.450.000,00 248.450.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 05 . 16 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
226.250.000,00 249.050.000,00 22.800.000,00 10,08 5 . 1 . 1 . 05 . 17 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan
274.684.000,00 305.265.000,00 30.581.000,00 5 . 1 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 11,13
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
-
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
41.365.000,00 41.365.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
9.493.000,00 9.493.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 02 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
Kesehatan
15.871.000,00 15.926.000,00 55.000,00 0,35 5 . 1 . 1 . 06 . 03 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
Persampahan/ Kebersihan
32.922.000,00 32.922.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum
43.327.000,00 75.292.000,00 31.965.000,00 73,78 5 . 1 . 1 . 06 . 07 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar
23.327.000,00 23.327.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 08 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian
Kendaraan Bermotor
386.000,00 386.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 09 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran
4.482.000,00 7.853.500,00 3.371.500,00 75,22 5 . 1 . 1 . 06 . 11 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan
dan/atau Penyedotan Kakus
6.486.000,00 2.337.000,00 (4.149.000,00) (63,97)5 . 1 . 1 . 06 . 15 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian
Menara Telekomunikasi
36.578.000,00 37.197.000,00 619.000,00 1,69 5 . 1 . 1 . 06 . 16 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian
Kekayaan Daerah
36.399.000,00 36.399.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 19 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal
9.432.000,00 11.651.500,00 2.219.500,00 23,53 5 . 1 . 1 . 06 . 20 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus
Parkir
4.310.000,00 4.310.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 22 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong
Hewan
5.313.000,00 1.813.000,00 (3.500.000,00) (65,88)5 . 1 . 1 . 06 . 24 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi
dan Olah raga
4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 29 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan
493.000,00 493.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 30 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek
5 . 1 . 4 Belanja Hibah 10.838.180.000,00 11.779.107.000,00 940.927.000,00 8,68
871.905.000,00 871.905.000,00 0,00 5 . 1 . 4 . 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 0,00
871.905.000,00 871.905.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 01 . 01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
4.230.787.000,00 4.887.645.000,00 656.858.000,00 5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 15,53
2.635.087.000,00 3.034.225.000,00 399.138.000,00 15,15 5 . 1 . 4 . 05 . 01 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta
1.595.700.000,00 1.853.420.000,00 257.720.000,00 16,15 5 . 1 . 4 . 05 . 02 Sekolah
204.000.000,00 204.000.000,00 0,00 5 . 1 . 4 . 06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 0,00
204.000.000,00 204.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 06 . 01 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
5.531.488.000,00 5.815.557.000,00 284.069.000,00 5 . 1 . 4 . 09 Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
5,14
4.443.503.000,00 4.727.572.000,00 284.069.000,00 6,39 5 . 1 . 4 . 09 . 01 Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah kepada KPU
1.087.985.000,00 1.087.985.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 09 . 02 Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah kepada PANWASLU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
-
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 1.219.950.000,00 3.075.925.000,00 1.855.975.000,00 152,14
282.250.000,00 331.250.000,00 49.000.000,00 5 . 1 . 5 . 02 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 17,36
282.250.000,00 331.250.000,00 49.000.000,00 17,36 5 . 1 . 5 . 02 . 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
337.700.000,00 1.710.475.000,00 1.372.775.000,00 5 . 1 . 5 . 03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 406,51
337.700.000,00 1.710.475.000,00 1.372.775.000,00 406,51 5 . 1 . 5 . 03 . 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
600.000.000,00 1.034.200.000,00 434.200.000,00 5 . 1 . 5 . 05 Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan 72,37
600.000.000,00 1.034.200.000,00 434.200.000,00 72,37 5 . 1 . 5 . 05 . 01 Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan
5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
560.703.000,00 560.703.000,00 0,00 0,00
560.703.000,00 560.703.000,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 0,00
26.632.000,00 26.632.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 01 Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat
56.021.000,00 56.021.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 02 Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa
50.079.000,00 50.079.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 03 Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera
156.130.000,00 156.130.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 04 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan
81.126.000,00 81.126.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya
34.149.000,00 34.149.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 06 Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya
60.108.000,00 60.108.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 07 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat
43.596.000,00 43.596.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 08 Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional
52.862.000,00 52.862.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 10 Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat
5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 7.554.421.000,00 42.010.354.000,00 34.455.933.000,00 456,10
7.554.421.000,00 42.010.354.000,00 34.455.933.000,00 5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tidak Terduga 456,10
7.554.421.000,00 42.010.354.000,00 34.455.933.000,00 456,10 5 . 1 . 8 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 23,02 373.785.178.000,00 459.835.806.000,00 86.050.628.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.374.153.000,00 37.247.339.000,00 873.186.000,00 2,40
25.733.248.000,00 26.103.948.000,00 370.700.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1,44
19.952.400.000,00 20.402.755.000,00 450.355.000,00 2,26 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
224.490.000,00 238.515.000,00 14.025.000,00 6,25 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5.352.996.000,00 5.390.280.000,00 37.284.000,00 0,70 5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
203.362.000,00 72.398.000,00 (130.964.000,00) (64,40)5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium Pelayanan Kesehatan
2.912.511.000,00 2.890.651.000,00 (21.860.000,00)5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS (0,75)
2.305.456.000,00 2.262.981.000,00 (42.475.000,00) (1,84)5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
76.800.000,00 72.600.000,00 (4.200.000,00) (5,47)5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
530.255.000,00 555.070.000,00 24.815.000,00 4,68 5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.639.724.000,00 2.643.001.000,00 3.277.000,00 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 0,12
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
-
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
2.415.178.000,00 2.406.457.000,00 (8.721.000,00) (0,36)5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS
224.546.000,00 236.544.000,00 11.998.000,00 5,34 5 . 2 . 1 . 03 . 02 Uang Lembur Non PNS
5.088.670.000,00 5.609.739.000,00 521.069.000,00 5 . 2 . 1 . 07 Belanja Pegawai BLUD 10,24
4.748.380.000,00 4.969.080.000,00 220.700.000,00 4,65 5 . 2 . 1 . 07 . 01 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
340.290.000,00 640.659.000,00 300.369.000,00 88,27 5 . 2 . 1 . 07 . 02 Belanja Pegawai BLUD Puskesmas
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.887.831.000,00 233.611.461.000,00 37.723.630.000,00 19,26
7.555.174.000,00 7.837.523.000,00 282.349.000,00 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,74
4.626.855.000,00 4.865.366.000,00 238.511.000,00 5,15 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor
560.940.000,00 619.151.000,00 58.211.000,00 10,38 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
195.985.000,00 195.238.000,00 (747.000,00) (0,38)5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
415.234.000,00 483.001.000,00 67.767.000,00 16,32 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.596.497.000,00 1.493.282.000,00 (103.215.000,00) (6,47)5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
55.320.000,00 59.095.000,00 3.775.000,00 6,82 5 . 2 . 2 . 01 . 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
71.396.000,00 85.443.000,00 14.047.000,00 19,67 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas
32.947.000,00 36.947.000,00 4.000.000,00 12,14 5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Peralatan Rumah Tangga
9.656.771.000,00 9.913.221.000,00 256.450.000,00 5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 2,66
2.603.645.000,00 2.807.702.000,00 204.057.000,00 7,84 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
1.517.587.000,00 1.712.534.000,00 194.947.000,00 12,85 5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman
132.425.000,00 136.675.000,00 4.250.000,00 3,21 5 . 2 . 2 . 02 . 03 Belanja Bibit Ternak
2.207.217.000,00 1.844.152.000,00 (363.065.000,00) (16,45)5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan
661.924.000,00 681.793.000,00 19.869.000,00 3,00 5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok
853.020.000,00 810.530.000,00 (42.490.000,00) (4,98)5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Percontohan
1.563.353.000,00 1.802.235.000,00 238.882.000,00 15,28 5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan
31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja bahan pakan ternak
46.298.229.000,00 52.189.179.000,00 5.890.950.000,00 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 12,72
517.304.000,00 503.523.000,00 (13.781.000,00) (2,66)5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon
896.334.000,00 928.721.000,00 32.387.000,00 3,61 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air
7.028.096.000,00 8.777.450.000,00 1.749.354.000,00 24,89 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik
10.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 400,00 5 . 2 . 2 . 03 . 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
201.126.000,00 205.611.000,00 4.485.000,00 2,23 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah
906.334.000,00 921.814.000,00 15.480.000,00 1,71 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV
Satelit
110.650.000,00 111.040.000,00 390.000,00 0,35 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman
207.489.000,00 206.021.000,00 (1.468.000,00) (0,71)5 . 2 . 2 . 03 . 08 Belanja Sertifikasi
17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) (100,00)5 . 2 . 2 . 03 . 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
3.591.722.000,00 4.324.292.000,00 732.570.000,00 20,40 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
-
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
3.360.341.000,00 3.351.969.000,00 (8.372.000,00) (0,25)5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam
80.920.000,00 82.120.000,00 1.200.000,00 1,48 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Jasa Pembuat Minum
1.214.123.000,00 1.225.338.000,00 11.215.000,00 0,92 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Jasa Petugas Lapangan
4.383.367.000,00 4.656.282.000,00 272.915.000,00 6,23 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah
540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Kotak Pos
121.136.000,00 187.536.000,00 66.400.000,00 54,81 5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan
Pengumuman
1.358.153.000,00 1.348.578.000,00 (9.575.000,00) (0,71)5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja
Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata
44.000.000,00 99.000.000,00 55.000.000,00 125,00 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Pensertifikatan Tanah
109.660.000,00 96.460.000,00 (13.200.000,00) (12,04)5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Jasa Layanan Internet
4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 23 Belanja Jasa Layanan TV Kabel
1.110.033.000,00 1.475.642.000,00 365.609.000,00 32,94 5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan
monumen
1.015.955.000,00 1.093.777.000,00 77.822.000,00 7,66 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan
rumah tangga
93.050.000,00 95.150.000,00 2.100.000,00 2,26 5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat studio dan Alat
Komunikasi
452.365.000,00 644.340.000,00 191.975.000,00 42,44 5 . 2 . 2 . 03 . 27 Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan
23.800.000,00 28.600.000,00 4.800.000,00 20,17 5 . 2 . 2 . 03 . 28 Belanja Jasa untuk pemeliharaan software
22.544.000,00 24.344.000,00 1.800.000,00 7,98 5 . 2 . 2 . 03 . 29 Belanja Jasa untuk pemeliharaan buku perpustakaan
46.140.000,00 46.140.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 30 Belanja Jasa untuk pemeliharaan instalasi
83.250.000,00 83.250.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 31 Belanja Jasa Untuk Pemeliharaan Alat-Alat Berat
51.770.000,00 49.860.000,00 (1.910.000,00) (3,69)5 . 2 . 2 . 03 . 32 Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kesehatan
31.245.000,00 31.245.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 33 Belanja Jasa untuk pemeliharaan barang bercorak seni
1.661.353.000,00 1.689.203.000,00 27.850.000,00 1,68 5 . 2 . 2 . 03 . 34 Belanja Jasa Konsultasi
1.056.700.000,00 1.015.930.000,00 (40.770.000,00) (3,86)5 . 2 . 2 . 03 . 35 Belanja Transportasi dan Akomadasi
361.600.000,00 371.742.000,00 10.142.000,00 2,80 5 . 2 . 2 . 03 . 36 Belanja Dokumentasi
1.257.301.000,00 1.337.268.000,00 79.967.000,00 6,36 5 . 2 . 2 . 03 . 37 Belanja Dekorasi
500.600.000,00 672.450.000,00 171.850.000,00 34,33 5 . 2 . 2 . 03 . 39 Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot
146.200.000,00 306.145.000,00 159.945.000,00 109,40 5 . 2 . 2 . 03 . 40 Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB
48.000.000,00 31.700.000,00 (16.300.000,00) (33,96)5 . 2 . 2 . 03 . 41 Belanja Pemeliharaan Alat Uji
19.425.000,00 8.400.000,00 (11.025.000,00) (56,76)5 . 2 . 2 . 03 . 43 Belanja rujukan pelayanan kesehatan
2.637.420.000,00 2.657.820.000,00 20.400.000,00 0,77 5 . 2 . 2 . 03 . 44 Belanja pengganti uang transport/uang saku
1.309.500.000,00 1.307.500.000,00 (2.000.000,00) (0,15)5 . 2 . 2 . 03 . 46 Belanja Pembinaan RT/RW
63.500.000,00 113.500.000,00 50.000.000,00 78,74 5 . 2 . 2 . 03 . 47 Belanja Kontribusi APEKSI/FORSESDASI
45.500.000,00 42.500.000,00 (3.000.000,00) (6,59)5 . 2 . 2 . 03 . 48 Belanja pembinaan pembantu pencatat nikah
212.500.000,00 212.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 49 Belanja pembinaan ustadz/ustadzah
4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 50 Belanja Pendaftaran Perkara
4.311.788.000,00 4.656.723.000,00 344.935.000,00 8,00 5 . 2 . 2 . 03 . 52 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
-
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00) (100,00)5 . 2 . 2 . 03 . 53 Belanja Kontribusi Ujian CPNS
1.636.750.000,00 2.087.250.000,00 450.500.000,00 27,52 5 . 2 . 2 . 03 . 54 Belanja Penyediaan Beasiswa
3.632.745.000,00 4.931.005.000,00 1.298.260.000,00 35,74 5 . 2 . 2 . 03 . 55 Belanja Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah
120.000.000,00 90.000.000,00 (30.000.000,00) (25,00)5 . 2 . 2 . 03 . 56 Belanja Jasa Bongkar Bangunan
10.743.063.000,00 10.728.213.000,00 (14.850.000,00)5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi (0,14)
10.743.063.000,00 10.728.213.000,00 (14.850.000,00) (0,14)5 . 2 . 2 . 04 . 04 Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat
9.164.892.000,00 8.981.960.000,00 (182.932.000,00)5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (2,00)
621.487.000,00 619.207.000,00 (2.280.000,00) (0,37)5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service
1.447.652.000,00 1.519.889.000,00 72.237.000,00 4,99 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
6.333.487.000,00 6.025.158.000,00 (308.329.000,00) (4,87)5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
13.452.000,00 13.452.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 05 . 04 Belanja Jasa KIR
402.046.000,00 415.986.000,00 13.940.000,00 3,47 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
41.950.000,00 41.950.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 05 . 06 Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
43.830.000,00 46.830.000,00 3.000.000,00 6,84 5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 05 . 08 Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
259.988.000,00 298.488.000,00 38.500.000,00 14,81 5 . 2 . 2 . 05 . 09 Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat
6.428.591.000,00 6.548.529.000,00 119.938.000,00 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,87
2.978.630.000,00 2.991.745.000,00 13.115.000,00 0,44 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
2.987.200.000,00 3.099.992.000,00 112.792.000,00 3,78 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan
462.651.000,00 456.682.000,00 (5.969.000,00) (1,29)5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan
110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 . 04 Belanja Laminating
1.024.830.000,00 1.011.280.000,00 (13.550.000,00)5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir (1,32)
909.230.000,00 968.880.000,00 59.650.000,00 6,56 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
115.600.000,00 42.400.000,00 (73.200.000,00) (63,32)5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
552.100.000,00 502.840.000,00 (49.260.000,00)5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas (8,92)
552.100.000,00 502.840.000,00 (49.260.000,00) (8,92)5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.394.021.000,00 2.373.143.000,00 (20.878.000,00)5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (0,87)
447.493.000,00 410.635.000,00 (36.858.000,00) (8,24)5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi
83.950.000,00 83.950.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator
177.477.000,00 182.057.000,00 4.580.000,00 2,58 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda
276.610.000,00 356.750.000,00 80.140.000,00 28,97 5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
568.287.000,00 562.997.000,00 (5.290.000,00) (0,93)5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar
586.420.000,00 526.920.000,00 (59.500.000,00) (10,15)5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja sewa Sound System
106.850.000,00 108.300.000,00 1.450.000,00 1,36 5 . 2 . 2 . 10 . 09 Belanja sewa alat praktek
72.484.000,00 67.084.000,00 (5.400.000,00) (7,45)5 . 2 . 2 . 10 . 10 Belanja sewa peralatan makan & minum
74.450.000,00 74.450.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 11 Belanja Sewa Alat-alat Kesenian
11.474.608.000,00 11.371.554.000,00 (103.054.000,00)5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman (0,90)
779.894.000,00 789.942.000,00 10.048.000,00 1,29 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
-
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
7.089.197.000,00 6.767.844.000,00 (321.353.000,00) (4,53)5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.090.386.000,00 3.169.928.000,00 79.542.000,00 2,57 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
158.277.000,00 260.187.000,00 101.910.000,00 64,39 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan
162.744.000,00 162.744.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja makanan dan minuman pasien
194.110.000,00 220.909.000,00 26.799.000,00 13,81 5 . 2 . 2 . 11 . 06 Belanja makanan dan minuman petugas piket
468.622.000,00 529.722.000,00 61.100.000,00 5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 13,04
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH
47.900.000,00 47.900.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
7.000.000,00 8.500.000,00 1.500.000,00 21,43 5 . 2 . 2 . 12 . 03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
33.900.000,00 64.450.000,00 30.550.000,00 90,12 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
150.394.000,00 156.994.000,00 6.600.000,00 4,39 5 . 2 . 2 . 12 . 06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
103.028.000,00 125.478.000,00 22.450.000,00 21,79 5 . 2 . 2 . 12 . 07 Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 08 Belanja Pakaian Sipil Resmi
306.603.000,00 359.889.000,00 53.286.000,00 5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 17,38
306.603.000,00 349.099.000,00 42.496.000,00 13,86 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
0,00 10.790.000,00 10.790.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 13 . 02 Belanja Pakaian Kerja PMK
904.425.000,00 996.804.000,00 92.379.000,00 5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10,21
3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 14 . 01 Belanja Pakaian KORPRI
28.750.000,00 37.500.000,00 8.750.000,00 30,43 5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah
70.850.000,00 72.800.000,00 1.950.000,00 2,75 5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional
801.525.000,00 883.204.000,00 81.679.000,00 10,19 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga
23.305.567.000,00 23.838.303.000,00 532.736.000,00 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 2,29
5.465.165.000,00 5.273.450.000,00 (191.715.000,00) (3,51)5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17.840.402.000,00 18.564.853.000,00 724.451.000,00 4,06 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
232.300.000,00 157.300.000,00 (75.000.000,00)5 . 2 . 2 . 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS (32,29)
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 16 . 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 16 . 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
178.800.000,00 103.800.000,00 (75.000.000,00) (41,95)5 . 2 . 2 . 16 . 05 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 16 . 10 Belanja Bantuan Penyaringan Calon Siswa STPDN,
IIP,Program Magister
1.863.606.000,00 1.630.866.000,00 (232.740.000,00)5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
(12,49)
1.728.606.000,00 1.510.866.000,00 (217.740.000,00) (12,60)5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
65.000.000,00 50.000.000,00 (15.000.000,00) (23,08)5 . 2 . 2 . 17 . 02 Belanja Sosialisasi
70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 19 Belanja Pemulangan Pegawai 0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
-
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 19 . 03 Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam
Melaksanakan Tugas
4.069.922.000,00 4.395.148.000,00 325.226.000,00 5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 7,99
826.677.000,00 843.182.000,00 16.505.000,00 2,00 5 . 2 . 2 . 20 . 01 Belanja Pemeliharaan Jalan
10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 02 Belanja Pemeliharaan Jembatan
22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Belanja Pemeliharan Tanah
6.550.000,00 21.550.000,00 15.000.000,00 229,01 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
875.150.000,00 916.083.000,00 40.933.000,00 4,68 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
1.483.675.000,00 1.640.655.000,00 156.980.000,00 10,58 5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja Pemeliharan Halaman/Taman/Tanaman
845.370.000,00 941.178.000,00 95.808.000,00 11,33 5 . 2 . 2 . 20 . 08 Belanja Pemeliharan Bangunan Air
837.750.000,00 796.350.000,00 (41.400.000,00)5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi (4,94)
460.000.000,00 349.950.000,00 (110.050.000,00) (23,92)5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
317.750.000,00 446.400.000,00 128.650.000,00 40,49 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
1.931.320.000,00 139.178.000,00 (1.792.142.000,00)5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
(92,79)
1.841.320.000,00 139.178.000,00 (1.702.142.000,00) (92,44)5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
90.000.000,00 0,00 (90.000.000,00) (100,00)5 . 2 . 2 . 23 . 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga
53.713.655.000,00 84.972.502.000,00 31.258.847.000,00 5 . 2 . 2 . 26 Belanja Barang dan Jasa BLUD 58,20
49.465.949.000,00 77.870.416.000,00 28.404.467.000,00 57,42 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
4.247.706.000,00 7.102.086.000,00 2.854.380.000,00 67,20 5 . 2 . 2 . 26 . 02 Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS
281.557.000,00 281.557.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 27 Belanja Hibah Barang dan/ Jasa 0,00
281.557.000,00 281.557.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Hibah Barang dan/ Jasa Kepada Masyarakat
19.900.000,00 24.900.000,00 5.000.000,00 5 . 2 . 2 . 28 Belanja Bantuan Sosial Barang 25,13
19.900.000,00 24.900.000,00 5.000.000,00 25,13 5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat
974.800.000,00 1.375.000.000,00 400.200.000,00 5 . 2 . 2 . 29 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 41,05
974.800.000,00 1.375.000.000,00 400.200.000,00 41,05 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
1.670.525.000,00 2.641.500.000,00 970.975.000,00 5 . 2 . 2 . 30 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 58,12
1.670.525.000,00 2.641.500.000,00 970.975.000,00 58,12 5 . 2 . 2 . 30 . 01 Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan
5 . 2 . 3 Belanja Modal 141.523.194.000,00 188.977.006.000,00 47.453.812.000,00 33,53
3.750.000.000,00 3.868.585.000,00 118.585.000,00 5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan
Bukan Gedung
3,16
3.750.000.000,00 3.868.585.000,00 118.585.000,00 3,16 5 . 2 . 3 . 13 . 07 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk
Bangunan Jalan
500.000.000,00 2.730.635.000,00 2.230.635.000,00 5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat
Besar Darat
446,13
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
-
NOMOR
URUTURAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 32 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 746.315.000,00 746.315.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 14 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan