perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
![Page 1: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/1.jpg)
Perbandingan
Sistem Peradilan Pidana
Indonesia dan Inggris
![Page 2: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/2.jpg)
Persamaan sistem peradilan pidana
Indonesia dan Inggris
Sebelum melihat perbedaan antara sistem peradilan
pidana Indonesia dan Inggris, baiknya untuk mengetahui
persamaan antara sistem peradilan pidana Indonesia dan
Inggris.
1. Pengaturan tentang kewenangan masing-masing
lembaga diatur di dalam undang-undang tersendiri,
misal di Indonesia dengan UU Kepolisian, UU
Kejaksaan dll, di Inggris terdapat Crown Prosecutors
Service Act atau UU Kejaksaan dll.
![Page 3: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/3.jpg)
Persamaan sistem peradilan pidana
Indonesia dan Inggris (lanjutan)
2. Adanya lembaga penegak hukum seperti
kepolisian, kejaksaan, kehakiman,
pemasyarakatan dan advokat dengan format
yang sedikit berbeda;
3. Adanya kesamaan dalam proses penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan persidangan,
banding, kasasi dan eksekusi
![Page 4: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/4.jpg)
Perbedaan sistem peradilan pidana
Indonesia dan Inggris
Seperti halnya dalam pembahasan perbedaan
sistem peradilan pidana Indonesia dan Belanda,
perbedaan antara sistem peradilan pidana
Indonesia dan Inggris juga dilihat dari kriteria
kewenangan lembaga penegak hukumnya dan
proses dalam sistem peradilan pidananya.
![Page 5: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/5.jpg)
Perbedaan sistem peradilan pidana
Indonesia dan Inggris (lanjutan)
Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam
hal lembaga penegak hukum antara Indonesia
dengan Inggris. Lembaga penegak hukum di
Inggris antara lain:
1. Kepolisian;
2. Solicitor;
3. Barrister;
4. Kejaksaan;
5. Pengadilan;
6. Juri
![Page 6: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/6.jpg)
Kepolisian di Inggris
Seperti halnya dengan kepolisian di Belanda, dalam
hal penyidikan, kinerja kepolisian berada di bawah
perintah dan pengawasan kejaksaan. Kejaksaan
menjadi pemimpin kepolisian dalam melakukan
penyidikan, karena tanpa konsultasi sedini mungkin
dengan kejaksaan perkaranya akan kurang berhasil di
persidangan.
(Lihat Andi Hamzah, 2008: 137)
![Page 7: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/7.jpg)
Prinsip Dasar Kepolisian Inggris
• Kepolisian haruslah berada di bawah kontrol lembaga
pemerintah;
• Kepolisian haruslah stabil, efisien dan berada dalam garis
organisasi dengan militer;
• Efisiensi kepolisian akan ditentukan oleh minimnya kejahatan;
• Penyebaran kekuatan kepolisian, baik waktu dan area adalah
penting;
• Kepemimpinan yang sempurna dalam hal perilaku adalah ciri
polisi yang dibutuhkan;
• Polisi harus dipekerjakan dalam basis probasi;
• Catatan kepolisian dibutuhkan untuk distribusi kekuatan polisi
yang sesuai;
• Pelatihan petugas kepolisian membawa efisinesi lebih besar
(Lihat Robert D. Pursley, 1977: 130)
![Page 8: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/8.jpg)
Perbedaan Kepolisian Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No Variabel Indonesia Inggris
1. Struktur
Organisasi
Non
departemen
dan langsung
berada di
bawah Presiden
Berada di bawah
kementrian
kehakiman
![Page 9: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/9.jpg)
Perbedaan Kepolisian Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No Variabel Indonesia Inggris
2. Fungsi
utama
terkait
sistem
peradilan
pidana
a. Penyelidikan;
b. Penyidikan.
a. Penyidikan (tidak
dibedakan antara
penyelidikan dan
penyidikan);
b. Penuntutan;
c. Hakim di
persidangan
untuk perkara
ringan
![Page 10: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/10.jpg)
Perbedaan Kepolisian Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No Variabel Indonesia Inggris
3. Hubungan
antar
lembaga
dalam
melakukan
fungsi
tersebut
Berkoordinasi
dengan
kejaksaan dan
kehakiman
Berkoordinasi dengan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan kehakiman untuk meminta surat penangkapan
![Page 11: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/11.jpg)
Perbedaan Kepolisian Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No Variabel Indonesia Inggris
4. Kewenangan
untuk
menghentikan
penyidikan
Terbatas
berdasarkan
undang-
undang
Tidak terbatas
![Page 12: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/12.jpg)
Perbedaan Kepolisian Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No Variabel Indonesia Inggris
5. Kewenangan
untuk
penyelesaian
perkara di
luar
persidangan
Tidak ada Pernyataan
bersalah tersangka
(Plea guilty)
![Page 13: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/13.jpg)
Solicitor dan Barrister
Salah satu komponen yang unik dan paling terkemuka dalam sistem peradilan pidana Inggris adalah adanya dua lembaga yang disebut dengan Solicitor dan Barristers. Keduanya merupakan profesi hukum atau sering disebut juga dengan pengacara. Masing-masing memiliki struktur oranisasi yang mengatur tentang pelatihan, prosedur kebiasaan dan praktiknya.
Solicitor pada umumnya adalah tempat pertama dimana seseorang mencari saran-saran atau nasihat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Solicitors menguasai secara luas permasalahan-permasalahan hukum yang beragam.
(Lihat Stefan Fafinsky and Emily Finch, 2007: 143)
![Page 14: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/14.jpg)
Solicitor dan Barrister (lanjutan)
Barristers seringkali disamakan dengan fungsi advokat
yang berbicara di depan persidangan. Namun, peran
Barristers tidak hanya itu, melainkan juga banyak
berperan di luar persidangan, menyusun argumen dan
pembelaan serta menuliskan saran-saran untuk
solicitors. Tidak seperti solicitors, barristers tidak
diperkenankan untuk bekerja bersama-sama
(partnership) kecuali dengan pengacara asing.
Barristers bertemu dengan kliennya dengan
didampingi oleh solicitors atau perwakilan lainnya.
(Lihat Stefan Fafinsky and Emily Finch, 2007: 144)
![Page 15: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/15.jpg)
Kejaksaan di Inggris
Dalam hukum Anglo Saxon Inggris, setiap orang dapat
mengajukan tuntutan gugatan. Oleh sebab itu, secara
tradisional, penuntutan dianggap sebagai hal yang
bersifat pribadi dan untuk mengajukan berita acara
pidana adalah tergantung pada warga yang
bersangkutan, demikian juga pengajuan saksi dan
penanganan kasus mulai dari penuntutan awal hingga
persidangan yang dipimpin oleh hakim tunggal. Akibat
dari proses tersebut adalah banyaknya kasus yang
tidak diteruskan atau bahkan dihentikan.
![Page 16: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/16.jpg)
Kejaksaan di Inggris (lanjutan)
Dalam praktiknya hampir sebagian besar penuntutan
dilakukan oleh Polisi (walaupun dalam kenyataannya
mereka melakukannya atas nama penduduk sipil).
Penuntut Umum bagi perkara-perkara ringan adalah polisi
sendiri (Police Prosecutor). Bagi perkara-perkara agak
berat Penuntut Umumnya adalah pengacara yang disebut
Solicitor.
Adapun perkara-perkara berat yang disidangkan di
Pengadilan tinggi dan banding, Penuntut Umumnya adalah
pengacara yang disebut Barrister. Baik Solicitor maupun
Barrister yang menjadi Penuntut Umum tersebut dibayar
oleh Polisi kasus per kasus dalam hubungan client (Polisi)
dan pengacara (Penuntut Umum).
(Lihat Catherine Elliott and Frances Quinn, 2002: 269)
![Page 17: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/17.jpg)
Kejaksaan di Inggris (lanjutan)
Lembaga kejaksaan yang disebut dengan Crown
Prosecutor Service baru dikenal tahun 1986, tepatnya
setelah diundangkannya Crown Prosecutor Service Act
tanggal 1 Oktober 1986.
Saat ini, Penuntut Umumlah (Crown Prosecution Service)
yang menentukan suatu perkara dapat dituntut atau
tidak. Akibatnya, sedini mungkin Polisi sudah
menghubungi Kejaksaan saat mulai melakukan penyidikan
suatu perkara.
![Page 18: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/18.jpg)
Perbedaan Kejaksaan Indonesia dan
Inggris
Sistem penuntutan di Inggris memang berbeda dengan
sistem penuntutan di negara-negara lain seperti Belanda
dan Indonesia. Perbedaan yang mendasar adalah adanya
Private Prosecution atau penuntutan individu tanpa
melaui Polisi dan Kejaksaan. Akan tetapi, di dalam Pasal 6
ayat (2) Prosecution of Offences Act 1985 (Undang-
Undang Kejaksaan Inggris) memberi kewenangan kepada
Penuntut Umum (CPS) untuk mengambil alih suatu Private
Prosecution menjadi Public Prosecution.
![Page 19: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/19.jpg)
Perbedaan Kejaksaan Indonesia dan
Inggris
No Variabel Indonesia Inggris
1. Struktur
Organisasi
Non
departemen
dan langsung
berada di
bawah Presiden
Berada di bawah
kementrian
kehakiman
![Page 20: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/20.jpg)
Perbedaan Kejaksaan Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No Variabel Indonesia Inggris
2. Fungsi
utama
terkait
sistem
peradilan
pidana
a. Penuntutan; b. Penyidikan
untuk tindak pidana tertentu;
c. Pelaksana eksekusi
a. Penyidikan (tidak secara resmi menjadi supervisor penyidikan);
b. Penuntutan
![Page 21: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/21.jpg)
Perbedaan Kejaksaan Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No Variabel Indonesia Inggris
3. Pembagian
daerah
hukum
Diketuai oleh
Jaksa Agung yang
membawahi
kejaksaan tinggi
(tingkat propinsi)
dan membawahi
kejaksaan negeri
(tingkat
kabupaten)
Tidak memiliki
pembagian daerah
hukum
![Page 22: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/22.jpg)
Perbedaan Kejaksaan Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No Variabel Indonesia Inggris
4. Kewenangan
untuk
menghentikan
penuntutan
Terbatas
berdasarkan
undang-
undang
Tidak terbatas
![Page 23: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/23.jpg)
Perbedaan Kejaksaan Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No Variabel Indonesia Inggris
5. Kewenangan
untuk
penyelesaian
perkara di
luar
persidangan
Tidak ada Pernyataan
bersalah terdakwa
(plea guilty)
![Page 24: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/24.jpg)
Pengadilan di Inggris
Sistem pengadilan di Inggris memiliki struktur yang sama
sekali berbeda dibandingkan dengan Belanda maupun
Indonesia. Di Inggris, pengadilan dikualifikasikan ke dalam
tiga struktur dasar, yaitu Pengadilan pidana dan perdata;
pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat
banding; serta pengadilan superior dan inferior. Selain
pembagian dalam tiga struktur dasar tersebut dikenal
pengadilan dengan yurisdiksi khusus.
Dari beberapa jenis pengadilan tersebut, yang akan
dibahas lebih detail adalah terkait pengadilan superior
dan inferior
![Page 25: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/25.jpg)
Pengadilan Superior dan Inferior
Pengadilan superior tidak memiliki batas yurisdiksi
geografi dan finansial. Pada umumnya pengadilan superior
memeriksa perkara yang penting dan/ atau sulit tanpa
adanya pembatasan area atau jumlah uang yang
disengketakan. Pengadilan inferior memiliki batas
yurisdiksi geografi dan/ atau finansial dan pada umumnya
hanya memeriksa perkara yang ringan.
Termasuk di dalam pengadilan superior adalah:
1. House of Lords;
2. Pengadilan Banding;
3. Pengadilan Tinggi;
4. Crown Court;
5. Pengadilan banding urusan ketenagakerjaan
![Page 26: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/26.jpg)
Pengadilan Superior dan Inferior (lanjutan)
Termasuk di dalam pengadilan inferior adalah:
1. County Court;
2. Magistrates Court;
3. Pengadilan Koroner;
4. Pengadilan Militer;
![Page 27: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/27.jpg)
House of Lords
Pengadilan ini bukanlah bagian dari Mahkamah Agung
Inggris atau Wales. Pengadilan ini tidak memeriksa bukti
dari saksi-saksi melainkan mempertimbangkan
argumentasi hukum dan bukti-bukti dokumen.
Pengadilan ini memiliki yurisdiksi dalam perkara pidana
dan perdata. Dalam perkara pidana pengadilan ini
memeriksa perkara banding yang diajukan oleh pengadilan
banding (Court of Appeal) maupun pengadilan tinggi.
![Page 28: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/28.jpg)
Pengadilan Banding (Court of Appeals)
Hanya terdapat satu pengadilan banding, dan pengadilan
banding dibagi ke dalam dua divisi, yaitu divisi perdata
dan pidana. Seperti halnya House of Lords, pengadilan
banding tidak memeriksa saksi-saksi melainkan hanya
mempertimbangkan argumentasi hukum dan bukti
dokumen.
Pengadilan ini memiliki yurisdiksi mengadili perkara
banding, namun juga memiliki yurisdiksi untuk memeriksa
perkara-perkara dimana perkara tersebut dilimpahkan.
![Page 29: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/29.jpg)
Pengadilan Banding (Court of Appeals)
(lanjutan)
Perkara-perkara utama yang diperiksa adalah:
• Banding dari Crown Courts melawan putusan bersalah,
putusan pemidanaan atau keduanya;
• Diajukan oleh Jaksa Agung terkait dengan putusan bebas
dari dakwaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 36
Criminal Justice Act 1972;
• Diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan yang terlalu
tolerir/ ringan sebagaimana diatur di dalam Pasal 36
Criminal Justice Act 1988;
• Diajukan oleh Komisi Pemantau Perkara Pidana (Criminal
Cases Review Commission) sebagaimana diatur di dalam
Pasal 9 Criminal Appeal Act 1995 dimana dimungkinkan
terjadinya kesalahan penerapan hukum
![Page 30: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/30.jpg)
Pengadilan Tinggi
Pengadilan tinggi dibagi ke dalam tiga divisi untuk
keperluan administrasi. Tiga divisi tersebut adalah:
• Queen’s Bench Division (pemeriksaan banding dalam
perkara pidana yang diperiksa oleh magistrate court
dan crown court);
• Chancery Division (menangani perkara perdata bisnis);
• Family Division (menangani perkara hukum keluarga
seperti perceraian, adopsi.
![Page 31: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/31.jpg)
Crown Court
Pengadilan kerajaan dapat memeriksa perkara dengan
ketentuan:
• Persidangan dengan dakwaan oleh juri;
• Kasus-kasus dimana pengadilan magistrate telah
menolak yurisdiksi sebelum disidangkan;
• Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan magistrate
dimana pengadilan magistrate memiliki pertimbangan
bahwa keputusan tersebut tidak cukup kuat (karena
pengadilan magistrate memiliki pembatasan dalam
menjatuhkan putusan sebagaimana diatur di dalam
undang-undang).
![Page 32: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/32.jpg)
County Court
Pengadilan ini adalah pengadilan tingkat rendah
yang tidak memeriksa perkara pidana. Beberapa
perkara perdata didengar untuk pertama kali
pada tingkat ini, sedangkan perkara pidana pada
tingkat pertama didengar di pengadilan
magistrate.
(Lihat Stefan Fafinsky and Emily Finch, 2007: 48)
![Page 33: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/33.jpg)
Magistrate Court
Pengadilan ini adalah pengadilan pada tingkat pertama
untuk perkara pidana. Seluruh perkara pidana dimulai di
pengadilan ini dan hampir 90 persen berakhir di sini. Pada
pengadilan ini yang akan diperiksa adalah:
• Persidangan awal tindak pidana;
• Pengajuan jaminan;
• Dikeluarkannya surat panggilan dan surat penangkapan/
penahanan atau penggeledahan;
• Pernyataan bersalah ;
• Proses awal Crown Court atau penjatuhan hukuman.
• Pada tingkat ini yang memeriksa adalah Hakim
perdamaian pada umumnya berupa hakim majelis
berjumlah tiga orang atau hakim tunggal/ hakim distrik
![Page 34: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/34.jpg)
Pengadilan Koroner
Pengadilan ini tidak terdapat di Indonesia karena
pengadilan ini termasuk dalam pengadilan yang
memiliki yurisdiksi terbatas, yaitu khusus untuk
memeriksa dan menyelidiki penyebab kematian
seseorang. Umumnya kematian-kematian yang
dianggap tidak wajar.
![Page 35: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/35.jpg)
Struktur pengadilan Inggris
![Page 36: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/36.jpg)
Perbedaan Pengadilan Indonesia dan
Inggris
No Variabel Indonesia Inggris
1. Pengadilan
superior dan
inferior
(strata
tingkatan
pengadilan
dari yang
paling tinggi)
a. Mahkamah
Agung;
b. Pengadilan
tinggi;
c. Pengadilan
negeri.
a. House of lords; b. Mahkamah
agung; c. Pengadilan
banding; d. Pengadilan tinggi; e. Pengadilan
kerajaan; f. Pengadilan
magistrate.
![Page 37: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/37.jpg)
Perbedaan Pengadilan Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No Variabel Indonesia Inggris
2. Pembagian
pengadilan
berdasarkan
yurisdiksi
khusus
a. Peradilan
umum;
b. Peradilan
agama;
c. Peradilan tata
usaha negara;
d. Peradilan
militer
a. Peradilan koroner;
b. Peradilan militer; c. Peradilan
ketenagakerjaan; d. Peradilan
imigrasi; e. dll
![Page 38: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/38.jpg)
Perbedaan Pengadilan Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No Variabel Indonesia Inggris
3. Pembagian
daerah
hukum
Terdapat
pembagian
daerah hukum
berdasarkan
administrasi
wilayah
Tidak terdapat
pembagian daerah
hukum
![Page 39: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/39.jpg)
Perbedaan Pengadilan Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No Variabel Indonesia Inggris
4. Jumlah hakim
yang
memeriksa
perkara
Hakim majelis Umumnya
menggunakan hakim
tunggal
![Page 40: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/40.jpg)
Perbedaan Pengadilan Indonesia dan
Inggris (lanjutan)
No Variabel Indonesia Inggris
5. Sistem
pembuktian
Pembuktian
berdasarkan
undang-undang
secara negatif
Berdasarkan
keyakinan belaka
(conviction in time)
![Page 41: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/41.jpg)
Juri
Juri banyak digunakan dalam persidangan pidana di
pengadilan kerajaan (Crown Court), walaupun mereka
mungkin dipergunakan dalam pengadilan koroner dan
jarang sekali dipergunakan di persidangan sipil/ perdata.
Kriteria-kriteria untuk dapat memenuhi syarat sebagai juri
dalam sistem peradilan pidana Inggris diatur di dalam
Criminal Justice Act 2003 yang menggantikan Juries Act
1974, kriteria-kriteria tersebut yaitu:
• Berusia antara 18 – 70 tahun dan terdaftar sebagai
pemilih dalam pemilu;
• Berdomisili di Inggris Raya paling sedikit 5 tahun (sejak
usia 13 tahun);
• Tidak mengalami gangguan mental; dan
• Tidak didiskualifikasi.
![Page 42: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/42.jpg)
Juri (lanjutan)
Para calon juri tersebut dipilih secara acak dari pusat
data JCSB di London. Petugas pengadilan setempat
mengeluarkan daftar yang disebut dengan Panels juri,
yang mana dari daftar tersebut akan dipilih juri
melalui surat suara dalam pengadilan terbuka
kemudian diambil sumpahnya satu persatu.
Terdakwa memiliki hak untuk menolak sebagian atau
seluruh juri dengan alasan tertentu setalah nama-
nama juri dipilih. Penuntut umumpun memiliki hak
yang sama untuk menolak juri karena alasan tertentu.
Keberatan-keberatan tersebut akan dibicarakan
dalam sidang hakim pada saat dengar pendapat awal.
![Page 43: Perbandingan sistem peradilan pidana indonesia dengan inggris](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012308/5479780eb4af9fd3158b4832/html5/thumbnails/43.jpg)
Daftar Bacaan
1. Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana
Beberapa Negara: Edisi Ketiga, 2008
2. Elliott, Catherine and Frances Quinn, English
Legal System: Fourth Edition, 2002
3. Fafinski, Stefan and Emily Finch, English Legal
System, 2007