perbedaan bank konvensional dan bank syariah
DESCRIPTION
BankingTRANSCRIPT
Prosedur Pemberian Kredit oleh Institusi Perbankan
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Perbankan yang dibina oleh Bapak Armanto Witjaksono, SE.,MM.,Ak.,QIA
Disusun oleh :
Denissa Intan Chairy
120110120053
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan inayah-Nya
paper berjudul “Prosedur Pemberian Kredit oleh Institusi Perbankan Beserta
Contoh Kasus ” ini dengan lancar. Adapun pembuatan paper ini bertujuan untuk
melengkapi salah satu tugas paper yang diberikan oleh dosen mata kuliah
Akuntansi Perbankan. Selain itu paper ini dibuat untuk mengetahui bagaimana
perbedaan yang terjadi jika bank menerapkan akuntansi islam dengan akuntansi
konvensional.
Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan
mohon maaf apabila ada kesalahan atau terdapat kekurangan dalam penyajian
paper ini dan harap dimaklum.
Bandung, Juni 2015
Penulis
1
DAFTAR ISI
BAB I....................................................................................................................................................2
PENDAHULUAN.................................................................................................................................2
1.1 Latar Belakang.......................................................................................................................2
1.2 Rumusan Masalah..................................................................................................................2
BAB II
LANDASAN TEORI............................................................................................................................4
2.1 Pengertian Kredit.............................................................................................................................4
2.2 Jenis-Jenis Kredit.........................................................................................................................5
2.3 Unsur Kredit................................................................................................................................7
2.4 Tujuan dan Fungsi Kredit............................................................................................................7
2.5 Jaminan Kredit.............................................................................................................................8
2.6 Prinsip Kredit...............................................................................................................................9
2.8 Prosedur Pemberian Kredit........................................................................................................10
BAB III................................................................................................................................................14
PEMBAHASAN KASUS....................................................................................................................14
3.1 Masalah Perbankan yang Terkait dengan Akuntansi.................................................................14
3.2 Analisa Kasus............................................................................................................................18
BAB IV...............................................................................................................................................21
PENUTUP...........................................................................................................................................21
4.1 Simpulan........................................................................................................................................21
DAFTAR PUSTAKA..........................................................................................................................22
Prosedur Pemberian Kredit oleh Institusi Perbankan...........................................................................23
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menurut UU No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat
disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun
dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan
menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank
lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya
sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan
bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada
masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung
kelancaran kegiatan utama tersebut. Karena itu perbankan mempunyai tugas yang sangat
penting dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dalam
peningkatan dan pemerataan taraf hidup masyarakat.
Ditinjau dari sudut pandang bank, kredit mempunyai suatu kedudukan yang strategis
dimana sebagai salah satu sumber uang yang perlu dalam membiayai kegiatan usaha yang
dapat dititikberatkan sebagai kunci kehidupan bagi setiap manusia.
Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan asset yang terbesar bagi bank. Dalam
hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber
pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan
yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.
Dalam memberikan kredit, bank harus mempunyai kepercayaan terhadap calon debitur
bahwa dana yang diberikan akan digunakan sesuai dengan tujuan, dan pada akhirnya akan
dikembalikan lagi kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakat
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan kredit?
2. Apa saja jenis kredit dalam perbankan?
3. Apa saja unsur kredit?
4
4. Apa tujuan dan fungsi dari kredit?
5. Apa yang dimaksud dengan jaminan kredit?
6. Apa saja prinsip yang melandasi pemberian kredit?
7. Bagaimana prosedur pemberian kredit?
5
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian KreditKredit berasal dari bahasa Yunani, credere yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam
praktek sehari – hari. Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu
pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan
dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati “. (Astiko, Manajemen Perkreditan
( Yogyakarta : andi Offset, 1996 ), hal 5)
Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, “Kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Ikatan Akuntan Indonesia (2004:31.4) mendefinisikan kredit sebagai berikut: Kredit adalah
pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,
imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam pengertian kredit yang
diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan
pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA).
Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang
nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan
nasabah penerima kredit sebagai debitur, dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam
perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu
serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur
ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat.
Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan
dalam Undang – Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa
6
kriteria adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan
persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.
Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik
dibawah tangan maupun secara materiil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam
akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan
kebendaan.
Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan
suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit ( dana
bank ) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata. (Teguh P. Mulyono,
Manajemen Perkreditan Komersil ( Yogyakarta : BPFE, 1987 ), hal. 37)
2.2 Jenis-Jenis KreditSecara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:
a. Segi Kegunaan
1. Kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan
untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk
keperluan rehabilitasi,
2. Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan
meningkatkan produksi dalam operasionalnya,
b. Segi Tujuan Kredit
1. Kredit produktif, adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau
produksi atau investasi.
2. Kredit konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.
3. Kredit perdagangan, adalah kredit yang diberikan kepada pedagang dan
digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli
barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang
dagangan tersebut.
c. Segi Jangka Waktu
1. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari
1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal
kerja,
7
2. Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kredit
berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan
untuk melakukan investasi,
3. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling
panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5
tahun,
d. Segi Jaminan
1. Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan.
Jaminan tersebut tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang
dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau jaminan tersebut harus
melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur,
2. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau
orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter,
serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank
atau pihak lain.
e. Segi Penarikan
1. Kredit dengan penarikan sekaligus, yaitu kredit yang ditarik nasabah sesuai
dengan permohonan kredit yang diajukan secara keseluruhan tanpa ada penundaan
pencairan dana pinjaman,
2. Kredit dengan penarikan bertahap, yaitu kredit yang ditarik nasabah, dimana
pencairan dananya dilakukan secara berkala oleh pihak bank.
f. Segi Sifat Pelunasan
1. Kredit yang pelunasannya dengan angsuran, yaitu kredit yang diperoleh debitur
dapat dicicil dalam pelunasannya sesuai dengan ketentuan dan ikatan kerjasama
yang telah disepakati oleh bank dengan debitur,
2. Kredit yang pelunasannya tanpa angsuran, yaitu pembayaran secara keseluruhan
terhadap kredit yang diperoleh debitur tanpa adanya cicilan, dimana dalam
pelunasan kredit tersebut harus terdapat bunga pinjaman sesuai dengan
kesepakatan.
g. Segi Sektor Usaha
1. kredit pertanian,
2. kredit peternakan,
3. kredit industri,
8
4. kredit pertambangan,
5. kredit pendidikan,
6. kredit profesi,
7. kredit perumahan,
8. Sektor-sektor lain-lainnya
2.3 Unsur KreditPemberian kredit oleh perbankan mengandung beberapa unsur, yaitu[5] :
1. Kepercayaan, Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik
berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang
akan datang sesuai jangka waktu kredit.
2. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima
kredit yang dituangkan dalam Suatu perjanjian di mana masing-masing pihak
menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka waktu, Masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama.jangka
waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menegah ataupun jangka
panjang.
4. Risiko, Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu
risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.
5. Balas jasa, Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang
dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil uantuk bank
syariah.
2.4 Tujuan dan Fungsi KreditDalam prakteknya Tujuan penyaluran kredit, antara lain adalah untuk :
1. Mencari keuntungan.
Hasil keuntungan yang di peroleh dalam bentuk bungayang di terima oleh bank sebagai
balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebankan kepada nasabah.
Keuntunga yang penting untuk kelangsungan bank itu sendiri, dan juga dapat
membesarkan usaha bank.
2. Membantu usaha nasabah
Yaitu membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk berinvestasi
maupun dana untuk modal kerja.
9
3. Membantu pemerintah.
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang di salurkan oleh pihak perbankan ,
maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit maka akan semakin banyak
kucura dana dalam ragka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama
sektor riil.
Selain memiliki tujuan kredit juga mempunyai fungsi yang sangat luas yaitu antara lain;
a. Untuk meningkatkan daya guna uang
Adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, dengan di berikannya kredit
tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima
kredit.
b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah
tesebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainya
c. Untuk meningkatkan daya guna uang
Kredit yang di berikan oleh bank dapat di gunakan oleh debitur untuk menglah
barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
d. Meningkatkan peredaran uang.
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah
kewilayah lainnya, sehingga jumlah barang beredar dari satu wilayah ke wilayah
lainnya bertambah.
2.5 Jaminan KreditKredit tanpa jaminan sangat membahayakan bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu
kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian tarhadap kredit yang disalurkan.
Sebaliknya dengan jaminan kredit relative lebih aman mengingat setiap kredit macet akan
dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.[8]
1. Kredit Dengan Jaminan
a. Jaminan benda berwujud
· Tanah
· Bangunan
· Kendaraan bermotor
· Mesin-mesin atau peralatan
· Barang dagangan
10
· Tanaman/kebun/sawah
b. Jaminan benda tidak berwujud
· Sertifikat saham
· Sertifikat obligasi
· Sertifikat tanah
· Sertifikat deposito
· Wesel
· Surat tagihan
c. Jaminan orang
Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan
kesanggupan untuk menanggunga segala resiko apabila kredit tersebut
macet.
2. Kredit Tanpa Jaminan
Yaitu bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini
diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan professional, sehingga
kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.
2.6 Prinsip KreditDalam dunia perbankan prinsip pemberian kredit dikenal dengan konsep 5 C, yaitu:
[9]
a. character (watak),
Penilaian terhadap personalitas debitur, bagaimana sifatnya, kejujurannya, rajin, masa
kerja debitur pada tempat pekerjaan terakhir, usia debitur, dan lain-lain. Watak calon debitur
juga dapat diketahui dengan melihat kelancaran pembayaran kredit di masa lalu jika ada,
sedangkan untuk nasabah non-kredit, wataknya dapat diketahui dengan melihat kebiasaan
setor/tarik, kualitas giro yang disetor atau apakah nasabah pernah membuka giro kosong.
b. capacity (kapasitas),
Kemampuan calon debitur untuk membayar, di mana diteliti mengenai pendidikan
dan pengalaman usahanya, reputasi perusahaan, riwayat usaha, keahliannya dalam bidang
usaha tersebut sehingga bank mempunyai keyakinan bahwa suatu usaha yang dibiayai dengan
kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Analis kredit akan melihat bagaimana
kemampuan calon debitur dalam menghasilkan laba, kemampuan membiayai kegiatan
11
operasional sehari-hari, dan memenuhi kewajiban kredit. Aspek pemasaran meliputi harga
pokok, pengelolaan, penagihan.Aspek pembelian terutama untuk sektor bisnis manufaktur
dan perdagangan meliputi jumlah pembelian per bulan, besarnya pembelian tunai, porsi dan
lama kredit pemasok, fluktuasi pemasok, fluktuasi pasokan, dan melihat kualitas hubungan
calon debitur dengan pemasok.
c. capital (modal),
Meneliti besar kecilnya modal dan bagaimana pendistribusian modal, apakah ada
modal yang cukup untuk menggerakkan sumber daya secara efektif, apakah pengaturan
modal kerja baik, sehingga perusahaan berjalan lancar, berapa besar modal kerja, perlu pula
dinilai sumber dan struktur permodalan, tingkat pertumbuhan laba, di mana semua ini dapat
dilihat pada laporan keuangan perusahaan.
d. Collateral (jaminan),
Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik,
jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, jaminan juga harus diteliti
keabsahan dan kesempurnaannya sehingga jika terjadi suatau masalah maka jaminan yang
dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
e. Condition (kondisi).
Kondisi ekonomi social dan politik yang ada sekarang dan diprediksi untuk dimasa
yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendknya
benar-benar memiliki prospek yang baik , sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah
relative kecil.
2.8 Prosedur Pemberian Kredita. Pengajuan Permohonan/Aplikasi Kredit
Bahwa untuk memperoleh kredit dari Bank, maka tahap pertama yang dilakukan adalah
mengajukan permohonan/aplikasi kredit kepada Bank yang
bersangkutan.Permohonan/Aplikasi kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen-
dokumen yang dipersyaratkan.[6]
Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya
memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Profil perusahaan beserta pengurusnya
2. Tujuan dan manfaat kredit
3. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
12
4. Cara pengembalian kredit
5. Agunan atau jaminan kredit
Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen
pendukung dipersyaratkan yaitu:
1. Akta pendirian perusahaan
2. Identitas (KTP) para pengurus
3. Tanda daftar perusahaan
4. Nomor pokok wajib pajak
5. Neraca dan laporan rugi laba (3 tahun terakhir)
6. Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan
Sedangkan untuk permohonan atau aplikasi kredit bagi perseorangan adalah sebagai
berikut :
1. Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank
2. Tujuan dan mamfaat kredit
3. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
4. Cara pengembalian kredit
5. Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan)
Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen
pendukung yang dipersyaratkan, yaitu :
1. Foto copy identitas (KTP)
2. KK
3. Slip gaji yang bersangkutan
b. Pemeriksaan berkas
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah
lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.Jika menurut pihak perbankan belum lengkap
atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas
waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya
permohonan kredit dibatalkan saja.[7]
c. Penilaian Kelayakan Kredit
13
1. Aspek Hukum, adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-
dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian terhadap dokumen-dokumen
tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu.
2. Aspek Pasar dan Pemasaran, adalah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon
kredit untuk masa sekarang dan akan datang.
3. Aspek Keuangan, adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan
keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan dalam
aplikasi kredit.
4. Aspek Teknis/Operasional, adalah aspek teknis atau operasional dari perusahaan
yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi
gedung beserta sarana, dan prasarana pendukung lainnya.
5. Aspek Manajemen, adalah untuk menilai pengalaman dari perusahaan yang
memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia
yang mendukung kegiatan usaha tersebut.
6. Aspek Sosial Ekonomi, adalah untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari
kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi
masyarakat baik secara ekonomis maupun social.
7. Aspem AMDAL, penilaian terhadap aspek AMDAL ini sangat penting karena
merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatau perusahaan.
d. Wawancara I
Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan
calon peminjam.
e. On the Spot
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang
akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil
wawancara I.
f. Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah
dilakukan on the spot di lapangan.
g. Penilaian dan analisis kebutuhan Kredit
Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang
sebenarnya.
h. Keputusan Kredit
14
Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau
ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya mencakup:
· jumlah uang yang diterima
· jangka waktu
· dan biaya-biaya yang harus dibayar
i. Penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit
dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.
j. Realisasi kredit
Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka
rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
k. Penyaluran/penarikan
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian
kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu
· sekaligus atau
· secara bertahap.
15
BAB III
PEMBAHASAN KASUS
3.1 Masalah Perbankan yang Terkait dengan Akuntansi
Kredit Macet Rp 52 Miliar, Akuntan Publik Diduga Terlibat
Selasa, 18 Mei 2010
KOMPAS
Jambi,- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dinilai bagaikan “Macan Ompong,” dalam
menangani kasus Kredit macet BRI Jambi, atas dana yang digunakan PT.RPL / UD (Raden
Motor.) yang jatuh tempo sejak 14 April 2008. Hingga berita ini diturunkan, belum juga
berhasil menyeret siapa tersangkanya, hingga ke meja hijau (Pengadilan).
Awal mulanya UD Raden Motor mengajukan permohonan pinjaman ke BRI Jambi
dengan mengagunkan 36 item surat berharga yang nilai likuiditasnya mencapai Rp100 miliar
sebagai jaminan, melakukan pinjaman sebesar Rp52 miliar dalam beberapa tahun. Pengajuan
pinjaman yang diajukan UD Raden Motor tersebut ditujukan untuk pengembangan usaha di
bidang otomotif seperti showroom jual beli mobil bekas dan perbengkelan mobil atau
otomotif.
Namun, Penggunaan kredit tersebut oleh PT RPL tidak sesuai dengan peruntukan,
sebagaimana pengajuan pinjamannya kepada BRI. Dari itu di nilai ada penyimpangan, dan
hingga jatuh tempo pada 14 April 2008. Dana pinjaman kredit sekitar Rp 52 miliar itu tidak
bisa dikembalikan oleh pihak PT RPL/ UD Raden Motor.
Berkaitan dengan hal itu, UD Raden Motor masih diberi jangka waktu selama satu
tahun, untuk menjual asetnya, guna melunasi hutang dengan BRI. Tetapi tidak dilakukan oleh
Raden Motor. Akhirnya Kejaksaan sempat mencium adanya pelanggaran tindak pidana
korupsi dalam kasus pemberian kredit itu, dan adanya indikasi pengalihan aset-aset milik PT
RPL/UD kepada orang lain, sehingga agunan atau jaminan yang ada di bank sudah dianggap
tidak sah lagi.
Akhirnya Kejati Jambi minta keterangan beberapa pihak termasuk ZM (Zein
Muhamad )dan beberapa orang dari BRI Jambi, penyidik menemukan bahwa ada kredit yang
cair dipergunakan untuk kepentingan lain, seperti bidang usaha properti. Sebagaimana
dikatakan Asisten Tindak pidana khusus (Aspidsus) Kejati Jambi, Andi Herman, pada waktu
itu Rabu (14/4- 2010) mengatakan, pihaknya telah menaikkan status kasus dugaan kredit
16
macet senilai Rp52 miliar di BRI Cabang Jambi yang diberikan kepada PT Raden Motor, ke \
tahap penyidikan.
Dikatakan, adanya dugaan kesalahan prosedur dalam pemberikan kredit sehingga
ditemukan kerugian negara senilai Rp52 miliar. Kemudian dalam prosedur dan tahapannya
pengajuan permohonan kredit itu peruntukannya juga disalahgunakan oleh penerima kredit
Raden Motor, sehingga dalam kasus ini ada dugaan kuat telah terjadi konspirasi atau kerja
sama antara BRI Cabang Jambi dengan Raden Motor. Pihak intelejen Kejati Jambi
menetapkan pelanggaran terhadap kasus ini sesuai dengan UU No.31 tahun 1999
sebagaimana diubah dalam UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Berkaitan dengan hal itu,Kamis (6 Mei 2010,)pemeriksaan pertama kalinya untuk
tersangka Effendi Syam (ES), pegawai BRI Jambi tidak bisa dilakukan karena alasan sakit,
dan pemeriksaan dilanjutkan pada mendatang dengan agenda pemeriksaaan sebagai
tersangka," tegas Soleh. Secara resmi memang ada surat pernyataan sakit dari dokter atas
nama Effendi Syam yang diantarkan langsung oleh kuasa hukumnya kepada tim penyidik
kejaksaaan tinggi Jambi.
Sedangkan untuk pemeriksaan terhadap tersangka lainnya yakni Zein Muhammad
(ZM) Pimpinan Perusahaan Raden Motor, sebagai penerima dan pengguna kucuran kredit
dari BRI Cabang Jambi, belum bisa dipastikan kehadirannya. Kedua orang itu telah
ditetapkan menjadi tersangka, terkait kasus tindak pidana korupsi, berdasarkan bukti-bukti
permulaan yang didapati kejaksaan dalam penyidikan.
Diduga karena lambannya dalam proses hokum, sehingga Forum Bersama 9 LSM
(Forbes) Jambi melakukan unjukrasa di depan BRI Cabang Jambi, menuntut transparansi
pengusutan kasus kredit macet sebesar Rp 52 Miliar oleh PT RPL (Reden Motor) usaha jual
beli mobil bekas. Demo tersebut sempat membuat aktifitas di BRI Cabang Jambi berhenti
tidak melayani nasabah.. Koordinator Forbes Jambi, Rudi Ardiyansyah pada waktu itu
mengatakan dan menilai, kasus kredit macet itu terkesan “dipetieskan” oleh Kejati Jambi.
Penyelidikan kasus ini sudah sejak akhir 2008 lalu. Namun hingga kini belum ada pihak BRI
Cabang Jambi menjadi tersangka.
Menurut Forbes Jambi, agunan Reden Motor diketahui jauh lebih kecil dibandingkan
dengan kredit yang diajukan. Rudi juga mengakui bahwa pihaknya (Forbes) mendapat
informasi pihak Raden Motor memberikan hadiah, sejumlah mobil kepada pihak pejabat
kredit di BRI Cabang Jambi guna memuluskan kredit tersebut,”kata Suparman, koordinator
lapangan Forbes Jambi.
17
Kepala bagian pemberian kredit BRI Cabang Jambi, Robyansyah pada saat itu
menerima LSM Forbes Jambi mengatakan, kasus kredit macet tersebut telah diusut oleh
pihak Kejati Jambi dan kini proses hukumnya masih berjalan. Menurutnya, pejabat
pemberian kredit BRI Cabang Jambi saat itu Es, yang saat sudah bertugas di Kabupaten
Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sudah diperiksa penyidik Kejati Jambi.
Penyidik intelijen Kejati Jambi terakhir memeriksa saksi ahli adalah Direktur Utama
PT RPL Zien Muhammad, mantan account officer (AO) BRI cabang Jambi Effendi Siam,
dan akuntan publik Biasa Sitepu yang saat ini tidak ditahan. Untuk mengetahui prosedur dan
kesalahan dalam masalah pemberian kredit dari BRI ke Raden Motor. Menurut keterangan
yang dihimpun Wartawan Forum Jambi "Saksi RD tidak mengetahui langsung masalah
pencairan kredit tersebut namun Es diperiksa memang mengetahui pasti masalah kredit
tersebut karena masih menjabat waktu pemberian kredit untuk Raden Motor.Ada empat
kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat oleh akuntan publik, sehingga terjadilah
kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. Keterangan dan fakta
tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksa dan dikonfrontir dengan saksi
Biasa Sitepu sebagai akuntan publik di Kejati Jambi. Semestinya data laporan keuangan
Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap, namun dalam laporan keuangan
yang diberikan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor , tidak dibuat oleh
akuntan publik.
Tersangka Effendi Syam melalui kuasa hukumnya berharap pihak penyidik Kejati
Jambi dapat menjalankan pemeriksaan dan mengungkap kasus tersebut dengan adil dan
menetapkan siapa saja yang juga terlibat dalam kasus kredit macet senilai Rp 52 miliar,
sehingga terungkap kasus korupsinya. Dalam kasus diatas, akuntan publik diduga kuat
terlibat dalam kasus korupsi dalam kredit macet untuk pengembangan usaha Perusahaan
Raden Motor.
Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan akuntan public yang di anggap lalai dalam
pembuatan laporan keuangan perusahaan, Ia tidak membuat empat kegiatan data laporan
keuangan milik Raden Motor yang seharusnya ada dalam laporan keuangan yang diajukan ke
BRI sebagai pihak pemberi pinjaman sehingga menimbulkan dugaan korupsi. Fitri Susanti,
kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang terlibat kasus itu. Selasa
(18/5/2010) mengatakan, setelah kliennya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan
para saksi, terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik
dalam kasus ini.
18
Hasil pemeriksaan dan konfrontir keterangan tersangka dengan saksi Biasa Sitepu
terungkap ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam
mengajukan pinjaman ke BRI. Dalam kasus ini, seorang akuntan publik (Biasa Sitepu)
dituduh melanggar prinsip kode etik yang ditetapkan oleh KAP ( Kantor Akuntan Publik ).
Biasa Sitepu telah melanggar beberapa prinsip kode etik diantaranya yaitu : Pertama. Prinsip
tanggung jawab : Dalam melaksanakan tugasnya dia (Biasa Sitepu) tidak mempertimbangkan
moral dan profesionalismenya sebagai seorang akuntan sehingga dapat menimbulkan
berbagai kecurangan dan membuat ketidakpercayaan terhadap masyarakat.
Kedua. Prinsip integritas : Awalnya dia tidak mengakui kecurangan yang dia lakukan
hingga akhirnya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi. Ketiga, Prinsip
obyektivitas : Dia telah bersikap tidak jujur, mudah dipengaruhi oleh pihak lain. Ke-Empat,
Prinsip perilaku profesional : Dia tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai
akuntan publik telah melanggar etika profesi. Ke-Lima, Prinsip standar teknis : Dia tidak
mengikuti undang-undang yang berlaku sehingga tidak menunjukkan sikap profesionalnya
sesuai standar teknis dan standar profesional yang relevan.
Kepala KPKLN (Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Lelang Negara) Jambi, Indra
Safri mengatakan, Pelelangan yang dilakukan oleh perbankan, melibatkan KPKLN untuk
selanjutnya diumumkan akan adanya pelelangan itu di media massa. Indra juga menilai, apa
yang dilakukan perbankan terhadap agunan debitur itu juga sebagai syok terapi.
"Pengumuman lelang itu bisa jadi syok terapi untuk nasabah yang nunggak. Kadang belum
sempat dilelang, agunan itu sudah ditebus duluan,” ujarnya kepada wartawan.
Di KPKLN Jambi, dalam setahun ada sekira 200 permintaan lelang. Dari jumlah itu
50 persennya berasal dari perbankan ,termasuk di antaranya bank swasata. “Tapi tidak semua
agunan yang dilelang laku. 10 persen agunan yang laku itu sudah bisa dikatakan bagus,”
tuturnya didampingi salah seorang kepala seksi KPKLN Jambi, Artha. Dia menilai, banyak
faktor yang membuat recovery rate lelang tinggi. Misalnya, lokasi agunan strategis. Ini akan
membuat debitur yang asetnya dilelang berupaya bagaimana agunannya tak lepas, sementara
peserta lelang juga berupaya mendapatkannya.
Melelang agunan debitur yang kreditnya macet menjadi pilihan perbankan. Itu
menjadi salah satu cara untuk menekan angka Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet.
Tidak sedikit, nasabah yang kreditnya macet agunannya berakhir pada pelelangan. Alasan
perbankan melelang agunan itu untuk menutupi utang dari debitur kepada bank.
Dalam lelang, yang dicari tentu adalah harga yang tertinggi. Tetapi tidak semua uang
hasil lelang masuk ke bank. Ambil contoh, utang debitur kepada bank sebesar Rp 100 juta,
19
sementara agunan terjual Rp 120 juta. Maka, kelebihan Rp 20 juta dikembalikan kepada
nasabah.
"Adanya pelelangan ini sangat efektif untuk menekankan angka kredit di perbankan.
“Katanya menegaskan.
Pemimpin BRI Cabang Jambi, pada waktu itu Jannus Siagian mengatakan hal senada.
BRI memilih melakukan pelelangan untuk menekankan angka kredit macet. Itu merupakan
sudah ketentuan bahwa, apabila nasabah tidak sanggup membayar utang, aset yang
diagunkan akan dilelang. (Djohan).
3.2 Analisa KasusDalam kasus ini, pihak yang terlibat merupakan pihak bank dan manajemen dari
Raden Motor. Dari sisi perbankan, dapat diindikasi bahwa ada kelemahan dalam prosedur
pemberian kredit kepada Raden Motor. Keterangan yang dihimpun menjelaskan bahwa ada
beberapa kesalahan dalam prosedur pemberian kredit tersebut. Pertama, agunan yang
dijaminkan tidak sesuai dengan jumlah kredit yang diterima, dalam hal ini nilai agunan atau
jaminan lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diterima. Hal ini
bertentengan dengan prinsip pemberian kredit yaitu, collateral atau jaminan. Bank harus
meneliti besar kecilnya modal dan bagaimana pendistribusian modal, apakah ada modal yang
cukup untuk menggerakkan sumber daya secara efektif, apakah pengaturan modal kerja baik,
sehingga perusahaan berjalan lancar, berapa besar modal kerja, perlu pula dinilai sumber dan
struktur permodalan, tingkat pertumbuhan laba, di mana semua ini dapat dilihat pada laporan
keuangan perusahaan. Selain itu, bank juga harusmemperhatikan karakter, kapasitas, dan
modal dari debitur serta kondisi ekonomi pada periode peminjaman. Kedua, terdapat indikasi
adanya kerjasama kecurangan antara manajemen Raden Motor dan staf Bank BRI.
Salah satu jalan keluar untuk mengatasi kredit macet ini adaah dengan melakukan pelelangan
agunan yang diberikan oleh debitur. Namun dalam kasus ini, nilai agunan tidak sebanding
dengan nilai kredit sehingga tidak dapat menutupi jumlah kerugian yang ditanggung negara.
Dari sisi akuntansi, lebih khusus lagi akuntansi publik, seorang akuntan publik (Biasa
Sitepu) dituduh melanggar prinsip kode etik yang ditetapkan oleh KAP ( Kantor Akuntan
Publik ). Biasa Sitepu telah melanggar beberapa prinsip kode etik diantaranya yaitu :
Pertama. Prinsip tanggung jawab : Dalam melaksanakan tugasnya dia (Biasa Sitepu) tidak
mempertimbangkan moral dan profesionalismenya sebagai seorang akuntan sehingga dapat
menimbulkan berbagai kecurangan dan membuat ketidakpercayaan terhadap masyarakat.
20
Kedua. Prinsip integritas : Awalnya dia tidak mengakui kecurangan yang dia lakukan
hingga akhirnya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi. Ketiga, Prinsip
obyektivitas : Dia telah bersikap tidak jujur, mudah dipengaruhi oleh pihak lain. Ke-Empat,
Prinsip perilaku profesional : Dia tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai
akuntan publik telah melanggar etika profesi. Ke-Lima, Prinsip standar teknis : Dia tidak
mengikuti undang-undang yang berlaku sehingga tidak menunjukkan sikap profesionalnya
sesuai standar teknis dan standar profesional yang relevan.
Ada delapan prinsip etika profesi akutansi, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan
publik, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan,
perilaku profesional dan standar teknis. Apabila dugaan keterlibatan akuntan publik terhadap
kasus korupsi dalam mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari bank BRI
cabang Jambi tahun 2009 oleh perusahaan raden motor sehingga menyebabkan kredit macet
untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut.
Dengan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran etika profesi
akutansi yang dilanggar oleh akuntan publik, yaitu:
a. Tanggung Jawab Profesi
Akuntan publik tersebut tidak melakukan tanggung jawab secara profesional
dikarenakan akuntan publik tersebut tidak menjalankan tugas profesinya dengan baik
dalam hal pembuatan laporan keungan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan
pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada tahun 2009, sehingga
menyebabkan kepercayaan masyarakat (raden motor) terhadap akuntan publik hilang.
b. Kepentingan Publik
Akuntan Publik tersebut tidak menghormati kepercayaan publik (raden motor)
dikarenakan melakukan kesalahan dalam laporan keuangan Perusahaan Raden Motor
untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI dengan tidak membuat laporan mengenai
empat kegiatan.
c. Objektivitas
Akuntan Publik tidak menjalankan prinsip Objektivitas dengan cara melakukan tindak
ketidakjujuran secara intelektual dengan melakukan kecurangan dalam pembuatan
laporan keuangan perusahaan Raden Motor.
d. Perilaku Profesional
Akuntan Publik berperilaku tidak baik dengan melakukan pembuatan laporan keuangan
palsu sehingga menyebabkan reputasi profesinya buruk dan dapat mendiskreditkan
profesinya.
21
e. Integritas
Akuntan Publik tidak dapat mempertahankan integritasnya sehingga terjadi benturan
kepentingan (conflict of interest). Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan
publik dan kepentingan pribadi dari akuntan publik itu.
f. Standar Teknis
Akuntan Publik tidak menjalankan etika/tugasnya sesuai pada etika profesi yang telah
ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Komparatemen Akutan Publik (IAI-KAP)
diantaranya etika tersebut antara lain :
Independensi, integritas, dan obyektivitas
Standar umum dan prinsip akuntansi
Tanggung jawab kepada klien
Tanggung jawab kepada rekan seprofesi
Tanggung jawab dan praktik lain
22
BAB IV
PENUTUP
4.1 SimpulanDalam menjalankan bisnis perbankan, terutama dalam pemberian kredit kepada
direktur, prinsip kredit harus benar-benar diperhatikan untuk menghindari adanya permasalahan kredit macet di masa yang akan datang. Prinsip dalam pemberian kredit telah mencakup semua aspek penting dalam pemberian kredit dan merupakan salah satu tindakan preventif untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari.
23
DAFTAR PUSTAKA
http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-kredit-fungsi-unsur-macam.html
http://merantiblogs.blogspot.com/2014/01/makalah-perkreditan.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
http://fauziaharianty1989.blogspot.com/2013/01/makalah-kredit-perbankan_1.html
http://yunimutiastiti.blogspot.com/2014/11/tugas-kelompok-kredit-macet-rp-52.html
24
25