BUPATI BENGKULU UTARA

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI DAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

b. bahwa setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dikenakan pajak mineral bukan logam dan batuan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah ditetapkan beberapa Pajak Daerah antara lain Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

d. bahwa melalui Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor : 921/30/DJB/2013 tanggal 28 Mei 2013 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan Dispensasi Penerbitan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dalam rangka pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi dan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Hal 1

Nomor 4844);4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerinta, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999

Hal 2

tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

21. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkulu Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI DAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu Utara.4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Bengkulu Utara.6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu

Utara.7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Bengkulu Utara.8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.9. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara.10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang untuk selanjutnya disebut SKPD Terkait

adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki bidang tugas terkait dengan gangguan-gangguan yang timbul akibat dari dampak aktivitas Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Lain yang untuk selanjutnya disebut SKPD Lain adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki Program atau Kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

12. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Hal 3

13. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah komoditas tambang yang meliputi : asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan, selanjutnya disebut IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Izin yang diberikan kepada Orang Pribadi atau Koperasi atau Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

15. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan, selanjutnya disebut IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Izin yang diberikan kepada Orang Pribadi atau Koperasi atau Badan Usaha yang tidak memiliki IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan.

16. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap Orang Pribadi atau Koperasi atau Badan Usaha yang melakukan Usaha dan atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan atau Kegiatan.

17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatannya di luar usaha dan atau kegiatan yang wajib Amdal dan atau UKL-UPL.

18. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan atau Kegiatan.

19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan atau Kegiatan.

20. Pajak adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.21. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan

atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan.

22. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan kepada setiap Orang Pribadi atau Koperasi atau Badan Usaha yang melakukan Usaha dan atau Kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

23. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan kepada Orang Pribadi atau Koperasi atau Badan Usaha untuk mendirikan suatu bangunan.

24. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

25. Ruang Sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

26. Rekening Kas Daerah adalah Rekening Kas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang untuk selanjutnya disebut SPTPD adalah

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau

Hal 4

pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang untuk selanjutnya disebut SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan Jumlah Pokok Pajak yang terutang.

29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang untuk selanjutnya disebut STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau Denda dan atau Denda-Denda.

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang untuki selanjutnya disebut SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan Jumlah Pokok Pajak sama besarnya dengan Jumlah Kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang untuk selanjutnya disebut SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya Jumlah Pokok Pajak, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya Denda, dan Jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang untuk selanjutnya disebut SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena Jumlah Kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutangg atau seharusnya tidak terutangg.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang untuk selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas Jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

34. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

35. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang diajukan oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

36. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

37. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.

BAB IIPEMBERIAN IZIN

Bagian KesatuPermohonan

Pasal 2

(1) Pemberian IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan berdasarkan permohonan bermeterai.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. Permohonan untuk IUP OP Mineral Bukan Logam dan Batuan;b. Permohonan untuk IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan

Logam dan Batuan;(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :

Hal 5

a. Orang Pribadi,b. Koperasi,c. Badan Usaha.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan Tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:a. Foto copy KTP Orang Pribadi atau KTP Pimpinan/Ketua/Direktur Utama/Direktur

bagi Pemohon yang berasal dari Koperasi atau Badan Usaha,b. Sket Lokasi Pengambilan,c. Surat Persetujuan para pemilik lahan di sekitar lokasi pengambilan,d. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat,e. Surat Keterangan dari Camat setempat,f. Surat Keterangan Status Tanah,g. Izin Gangguan, khusus untuk IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan

Pengolahan dan Pemurnian,h. Izin Lingkungan atau SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,i. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dalam hal Lokasi Pengambilan

berada pada Ruang Sungai,j. Akte Pendirian bagi Pemohon yang berasal dari Koperasi atau Badan Usaha.k. Surat Tanda Daftar Perusahaan/SIUP

(6) Lokasi penambangan yang dapat diberikan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah lahan yang berada di luar Kawasan Hutan dengan kriteria :a. Lahan milik Orang Pribadi atau Koperasi atau Badan Usaha yang diajukan

permohonannya oleh Pemilik Lahan, ataub. Lahan milik pihak lain atau yang dikuasai pihak lain yang diajukan permohonannya

oleh Orang Pribadi atau Koperasi atau Badan Usaha setelah mendapatkan Persetujuan dari Pemilik Lahan atau Pihak Lain yang mempunyai lahan, atau

c. Lahan Negara bebas yang diajukan permohonannya oleh Orang Pribadi atau Koperasi atau Badan Usaha.

Bagian KeduaPenelaahan Permohonan

Pasal 3

(1) Berdasarkan tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4), Kepala Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelaahan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5).

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan persyaratan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.

(3) Dalam hal Pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Pemohon, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menyiapkan Konsep Surat Bupati kepada Pemohon tentang Penolakan Permohonan.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persyaratan telah lengkap, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menugaskan Tim Survey dari Dinas Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan pemeriksaan ke lokasi pengambilan.

(5) Dalam hal di sekitar lokasi pengambilan terdapat bangunan vital (sarana umum) atau aktivitas masyarakat yang diperkirakan akan mengalami gangguan bilamana dilakukan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi meminta bantuan personil dari SKPD Terkait untuk diikut sertakan dalam Tim Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Hasil pemeriksaan ke lokasi pengambilan yang dilaksanakan oleh Tim Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Hal 6

Pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh seluruh personil yang melaksanakan pemeriksaan.

(7) Dalam hal berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh kesimpulan Tidak Layak untuk diberikan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara membuat surat Penolakan Permohonan.

(8) Dalam hal berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh kesimpulan Layak untuk diberikan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara membuat Surat Keputusan Bupati tentang pemberian IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(9) Biaya yang timbul sebagai akibat penugasan Tim Survey untuk melaksanakan pemeriksaan ke lokasi pengambilan sebagaimana dimaksud Ayat (4) menjadi tanggung jawab pemohon.

Bagian KetigaPemberian Izin serta Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 4

(1) Pemberian IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pemberian IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan menyebutkan kegiatan yang akan dilakukan dan komoditas tambang yang akan diambil dan/atau diolah dan dimurnikan dan/atau diangkut dan dijual oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Luas Areal Penambangan pada IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan maksimal 25 (Dua Puluh Lima) Hektar.

(4) Masa Berlakunya IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan selama 1 (Satu) Tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 2 (Dua) Kali dengan masa perpanjangan maksimal selama 1 (Satu) Tahun untuk setiap perpanjangan.

(5) Perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan melalui Permohonan Perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sebelum berakhir Masa Berlakunya IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Permohonan Perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan Tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

(7) Berdasarkan Tembusan Permohonan Perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkulu Utara melakukan penelaahan ketaatan Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.

(8) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan kurang atau tidak mentaati kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menyiapkan Konsep Surat Bupati kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan.

(9) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan mentaati kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menugaskan Tim Survey dari Dinas Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan pemeriksaan ke lokasi pengambilan yang diajukan perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuannya.

(10) Dalam hal di sekitar lokasi pengambilan yang diajukan perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuannya terdapat bangunan vital atau aktivitas masyarakat yang diperkirakan akan mengalami gangguan bilamana diberikan perpanjangan IUP-

Hal 7

OP Mineral Bukan Logam dan Batuan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi meminta bantuan personil dari SKPD Terkait untuk diikut sertakan dalam Tim Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

(11) Hasil pemeriksaan ke lokasi pengambilan yang diajukan perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuannya yang dilaksanakan oleh Tim Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh seluruh personil yang melaksanakan pemeriksaan.

(12) Dalam hal berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diperoleh kesimpulan Tidak Layak untuk diberikan perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menyiapkan Konsep Surat Bupati kepada Pemohon tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan.

(13) Dalam hal berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diperoleh kesimpulan Layak untuk diberikan perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menyiapkan Konsep Keputusan Bupati tentang Pemberian Perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(14) Biaya yang timbul sebagai akibat penugasan Tim Survey untuk melaksanakan pemeriksaan ke lokasi pengambilan yang diajukan perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud Ayat (9) menjadi tanggung jawab pemohon.

Pasal 5

(1) Orang Pribadi atau Koperasi atau Badan Usaha yang tidak memiliki IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan yang akan melakukan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib memiliki IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Untuk memperoleh IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan, Orang Pribadi atau Koperasi atau Badan Usaha mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan Tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan:a.Foto copy KTP Orang Pribadi atau KTP Pimpinan/Ketua/Direktur Utama/Direktur

bagi Pemohon yang berasal dari Koperasi atau Badan Usaha,b.Peta Lokasi,c.Surat Persetujuan para pemilik lahan di sekitar lokasi,d.Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat,e.Surat Keterangan dari Camat setempat,f. Surat Keterangan Status Tanah,g.Perjanjian Jual Beli Bahan Baku antara Pemohon dengan Pemegang IUP-OP Mineral

Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan,h.Izin Gangguan, i. Izin Lingkungan atau SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,j. Akte Pendirian bagi Pemohon yang berasal dari Koperasi atau Badan Usaha.k.Surat Tanda Daftar Perusahaan/SIUP

(4) IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan diberikan untuk jangka waktu selama 1 (Satu) Tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 2 (Dua) Kali dengan masa perpanjangan maksimal selama 1 (Satu) Tahun untuk setiap perpanjangan.

(5) Perpanjangan IUP-OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Ayat (9), Ayat (10), Ayat (11), Ayat (12), Ayat (13) dan Ayat (14).

(6) Ketentuan sebagai mana diatur pada ayat (3) juga diberlakukan bagi Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan yang akan melakukan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan yang dimilikinya apabila IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk Kegiatan Penambangan izinnya dipisahkan dengan Pengolahan dan Pemurnian, kecuali untuk ketentuan ayat (3) huruf g.

Hal 8

Pasal 6

(1) Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan berhak untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan dalam IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimiliki.

(2) Pemegang IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan berhak untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan dalam IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimiliki.

(3) Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan berkewajiban :a. menyampaikan Laporan Jumlah Produksi Bulanan kepada Dinas Pertambangan dan

Energi dan Dinas Pendapatan Daerah,b. membayar Pajak termasuk PBB dan atau Retribusi Daerah sesuai ketentuan yang

berlaku,c. memasang patok batas lokasi penambangand. melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Amdal

atau UKL-UPL atau SPPL,e. dalam hal Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan

Pengambilan dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian melakukan pembuatan Bangunan di Lokasi Pengambilan dan/atau di Lokasi Pengolahan dan Pemurnian, Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib memiliki IMB,

f. dalam hal Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Pengambilan dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian menggunakan tenaga listrik sendiri misalnya berasal dari Generator, Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib memiliki Izin Operasi,

g. dalam hal Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Pengambilan dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian menggunakan dan/atau memanfaatkan air dalam bentuk Air Permukaan dan atau Air Bawah Tanah, Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib memiliki Izin Penggunaan atau Izin Pemanfaatan Air sesuai ketentuan yang berlaku,

h. dalam hal akan mengajukan Perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan berkewajiban :1) mengajukan Permohonan Perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan

Batuan paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sebelum berakhir Masa Berlakunya IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan,

2) melakukan perpanjangan persyaratan yang diperlukan untuk keperluan Perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan digunakan sebagai pertimbangan dalam Pemberian Perpanjangan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(5) Pemegang IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan berkewajiban :a. menyampaikan Laporan Bulanan Asal Usul Mineral Bukan Logam dan Batuan yang

diolah dan dimurnikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi dan Dinas Pendapatan Daerah,

b. menyampaikan Laporan Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemurnian Bulanan kepada Dinas Pertambangan dan Energi,

c. membayar PBB dan atau Retribusi Daerah sesuai ketentuan yang berlaku,d. dalam hal Pemegang IUP-OP khusus Pengolahan dan Pemurnian melakukan

pembuatan Bangunan di Lokasi Pengolahan dan Pemurnian, Pemegang IUP-OP khusus Pengolahan dan Pemurnian wajib memiliki IMB,

e. dalam hal Pemegang IUP-OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan menggunakan tenaga listrik sendiri misalnya berasal dari Generator, Pemegang IUP-OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib memiliki Izin Operasi,

f. dalam hal Pemegang IUP-OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan menggunakan atau memanfaatkan Air dalam bentuk Air Permukaan dan atau Air Bawah Tanah, Pemegang IUP OP khusus Pengolahan dan

Hal 9

Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Bantuan wajib memiliki Izin Penggunaan atau Izin Pemanfaatan Air sesuai ketentuan yang berlaku,

g. melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Amdal atau UKL-UPL atau SPPL,

h. dalam hal akan mengajukan Perpanjangan IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pemegang IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan berkewajiban :1) mengajukan Permohonan Perpanjangan IUP OP khusus Pengolahan dan

Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sebelum berakhir Masa Berlakunya IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan,

2) melakukan perpanjangan persyaratan yang diperlukan untuk keperluan Perpanjangan IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan digunakan sebagai pertimbangan dalam Pemberian Perpanjangan IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB IIIPEMUNGUTAN PAJAK

Bagian KesatuMonitoring dan Pelaporan

Pasal 7

(1) Pada setiap awal Tahun Anggaran Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menyampaikan Data Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan yang masih berlaku kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan monitoring dan pelaporan terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Jumlah Produksi yang dihasilkan oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan peninjauan langsung ke lokasi pengambilan atau berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah dilakukan verifikasi ke lokasi pengambilan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

(5) Berdasarkan hasil Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada setiap awal Bulan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menyampaikan Laporan Jumlah Produksi selama Bulan Sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk tiap Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bagian KeduaPenetapan

Pasal 8

(1) Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD pada setiap awal bulan antara lain guna melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak dan kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah selama Bulan Sebelumnya.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kepala Dinas Pendapatan Daerah oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Laporan Jumlah Produksi selama Bulan Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan Jumlah Pajak yang harus dibayar oleh

Hal 10

Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(4) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian Data antara SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Laporan Jumlah Produksi selama Bulan Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5), Kepala Dinas Pendapatan Daerah meminta klarifikasi kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

(5) Jumlah Pajak yang harus dibayar oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Jumlah Pokok Pajak.

(6) Jumlah Pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian antara Jumlah Produksi dikalikan dengan Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dikalikan dengan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 10 % (Sepuluh Persen).

(7) Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang/Jasa dan atau berdasarkan Pengkajian Bersama yang melibatkan Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

(8) Pengkajian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melibatkan SKPD Lain dan atau Para Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak atau Perwakilan dari Para Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(9) Penetapan Jumlah Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Penerbitan SKPD oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(10) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

Bagian KetigaPembayaran

Pasal 9

(1) Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak wajib melakukan Pembayaran Pajak sesuai dengan SKPD yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Pembayaran Pajak oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pembayaran Pokok Pajak atau Pembayaran Pokok Pajak beserta Denda dan atau Denda-Denda.

(3) Pembayaran Pajak oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah SKPD diterima oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(4) Keterlambatan Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Denda sebesar 2 % (Dua Persen) per Bulan.

(5) Pembayaran Pajak oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Transfer Langsung ke Rekening Kas Daerah.

(6) Dalam hal Pembayaran Pajak oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Tanda Bukti Pembayaran kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(7) Dalam hal Pembayaran Pajak oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak dilakukan melalui Transfer Langsung ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak

Hal 11

menyampaikan foto copy surat tanda setoran dan Bukti Transfer yang telah divalidasi Bank kepada Bendahara Penerimaan.

Bagian KeempatPenghitungan Pajak, Kekeliruan dalam Penetapan Pajak,

Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Pengelolaan Pajak

Pasal 10

(1) Bendahara Penerimaan wajib melakukan monitoring terhadap Pembayaran Pajak oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(2) Dalam hal berdasarkan monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan bahwa Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak sama sekali belum melakukan pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (3), Bendahara Penerimaan melakukan Penghitungan Jumlah Pokok Pajak beserta Jumlah Denda dan atau Denda-Denda yang harus dibayar oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(3) Bendahara Penerimaan menyampaikan Hasil Penghitungan Jumlah Pokok Pajak beserta Jumlah Denda dan atau Denda-Denda yang harus dibayar oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(4) Berdasarkan Hasil Penghitungan Jumlah Pokok Pajak beserta Jumlah Denda dan atau Denda-Denda yang harus dibayar oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan STPD.

(5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(6) Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak wajib melakukan Pembayaran sesuai dengan STPD paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah STPD diterima.

(7) Dalam hal terjadi keterlambatan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak dikenakan Denda sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4).

(8) Bendahara Penerimaan wajib melakukan Pemeriksaan dengan membandingkan antara Jumlah yang harus dibayar oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak meliputi Jumlah Pokok Pajak atau Jumlah Pokok Pajak beserta Denda dan atau Denda-Denda dengan Jumlah Pokok Pajak atau Jumlah Pokok Pajak beserta Denda dan atau Denda-Denda yang telah dibayar oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(9) Bendahara Penerimaan menyampaikan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(10) Dalam hal berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah terdapat kesesuaian pembayaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDN.

(11) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(12) Dalam hal berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdapat Kekurangan Bayar oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDKB.

(13) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

Hal 12

(14) Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak wajib melakukan Pembayaran sesuai dengan SKPDKB paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah SKPDKB diterima.

(15) Dalam hal terjadi keterlambatan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (14), maka kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak dikenakan Denda sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4).

(16) Dalam hal berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdapat Kelebihan Bayar oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDLB.

(17) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (16) disampaikan kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(18) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dapat diperhitungkan dalam Pembayaran Jumlah Pokok Pajak atau Jumlah Pokok Pajak beserta Denda dan atau Denda-Denda pada periode berikutnya, atau dikembalikan kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(19) Pengembalian kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dilakukan melalui Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang diajukan oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak kepada Bupati.

(20) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua Belas) Bulan sejak diterimanya Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (19) harus memberikan Keputusan.

(21) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (20) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) Bulan.

(22) Apabila Wajib Pajak mempunyai utangg Pajak, Kelebihan Pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utangg Pajak.

(23) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(24) Jika Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (Dua) Bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (Dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

(25) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(26) Dalam hal diketemukan kekeliruan dalam penerbitan SKPD dan atau STPD dan atau SKPDN dan atau SKPDKB dan atau SKPDLB, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan.

(27) Dalam hal diketemukan kekeliruan dalam Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (26), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Pembetulan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (26).

(28) Dalam hal berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (26) atau Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (27), terdapat Kekurangan Bayar oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDKBT.

(29) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (28) disampaikan kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(30) Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak wajib melakukan Pembayaran sesuai dengan SKPDKBT paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah SKPDKBT diterima

(31) Dalam hal terjadi keterlambatan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (23), maka kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan

Hal 13

Penambangan selaku Wajib Pajak dikenakan Denda sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4).

(32) Dalam hal berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (26) atau Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (27), ) terdapat Kelebihan Bayar oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDLB.

(33) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (32) disampaikan kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(34) Perlakuan terhadap SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (33) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (18), ayat (19), ayat (20), ayat (21), ayat (22), ayat (23), ayat (24), dan ayat (25).

(35) Dalam hal berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (26) atau Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (27), ) terdapat kesesuaian pembayaran oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDN.

(36) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) disampaikan kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

Pasal 11

(1) Bendahara Penerimaan wajib melakukan pengelolaan Pajak yang dibayarkan langsung oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan.

(2) Pengelolaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pembukuan dan pencatatan.

(3) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan Pajak yang dibayarkan langsung oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah maksimal 1 x 24 Jam setelah Pajak dimaksud diterima oleh Bendahara Penerimaan.

(4) Dalam hal Bendahara Penerimaan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan Hari Libur Nasional, maka Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan Pajak yang dibayarkan langsung oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah pada Hari Kerja Berikutnya setelah Hari Libur Nasional dimaksud.

(5) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :a. apabila melebihi 3 (Tiga) Hari sampai selama-lamanya 1 (Satu) Bulan, Bendahara

Penerimaan tersebut wajib memberikan Surat Kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas Bendahara Penerimaan atas tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas Pendapatan Daerah,

b. apabila melebihi 1 (Satu) Bulan sampai selama-lamanya 3 (Tiga) Bulan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus menunjuk Pejabat Bendahara Penerimaan dan diadakan Berita Acara Serah Terima,

c. apabila Bendahara Penerimaan sesudah 3 (Tiga ) Bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari Jabatan sebagai Bendahara Penerimaan dan oleh karena itu Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera mengusulkan penggantinya kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan:a. SKPDKB dalam hal :

Hal 14

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran,

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahanJumlah Pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan Jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa Bunga sebesar 2 % (Dua Persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan Denda berupa kenaikan sebesar 100 % (Seratus Persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan Denda berupa kenaikan sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dari Pokok Pajak ditambah Denda sebesar 2 % (Dua Persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(6) Dalam hal Bupati menerbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

Bagian KelimaPembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan

Penghapusan atau Pengurangan Denda

Pasal 13

(1) Atas permohonan Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan berdasarkan Peraturan ini.

(2) Bupati dapat :a. mengurangkan atau menghapuskan Denda dan kenaikan Pajak yang terutangg

menurut Peraturan ini, dalam hal penetapan Denda dan kenaikan Pajak tersebut dikenakan bukan karena kekhilafan Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya,

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar,

c. mengurangkan atau membatalkan STPD,d. membatalkan hasil pemeriksaan atau Ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengan Peraturan ini, dane. mengurangkan Ketetapan Pajak Terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan

membayar Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan

Hal 15

Penambangan selaku Wajib Pajak atau kondisi tertentu dari Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan atau Wajib Pajak.

(3) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) dan atau ayat (2) huruf a dan atau ayat (2) huruf b dan atau ayat (2) huruf c dan atau ayat (2) huruf d dan atau ayat (2) huruf e, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan.

(4) Dalam hal Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

Bagian KeenamKeberatan dan Banding

Pasal 14

(1) Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu:a. SKPD,b. SKPDKB,c. SKPDKBT,d. SKPDLB, dane. SKPDN.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak kepada Bupati dengan Tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) Bulan sejak tanggal surat, tanggal pembayaran, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 15

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua Belas) Bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi Keputusan atas Keberatan yang diajukan dalam bentuk Surat Keputusan Keberatan.

(2) Surat Keputusan Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang terutangg.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat Bupati tidak memberi suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

(4) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak dengan Tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(5) Dalam hal Keberatan Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak dikenai Denda sebesar 50 % (Lima Puluh Persen) dari Jumlah Pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.

Hal 16

(6) Dalam hal diketemukan kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan.

(7) Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak dengan Tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(8) Kepala Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tindak lanjut terhadap Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada (6) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 16

(1) Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak dapat mengajukan Banding atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) atau Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6).

(2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lambat 3 (Tiga) Bulan sejak Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) atau Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6) diterima oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(3) Dalam hal Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak mengajukan Banding sebagaimana dimaksud ayat (1), Denda sebesar 50 % (Lima Puluh Persen) dari Jumlah Pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6) tidak dikenakan.

(4) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (Satu) Bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(5) Pemerintah Daerah dan Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak yang mengajukan Banding wajib mentaati Putusan Banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak.

(6) Dalam hal Putusan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak, Kelebihan Pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah Imbalan Bunga sebesar 2 % (Dua Persen) sebulan untuk paling lama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan.

(7) Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(8) Dalam hal Putusan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak atau mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak, Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak dikenai Denda sebesar 100 % (Seratus Persen) dari Jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Banding.

(9) Kepala Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tindak lanjut terhadap Putusan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Bagian KetujuhKeringanan Pembayaran Pajak

Pasal 17

Hal 17

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan dalam Pembayaran Jumlah Pokok Pajak atau Jumlah Pokok Pajak beserta Denda dan atau Denda-Denda yang harus dibayar oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(2) Pemberian keringanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi suatu kejadian yang mempengaruhi aktivitas masyarakat secara luas seperti Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Krisis Ekonomi, atau kejadian lain yang akan mempengaruhi Kegiatan Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Penundaan Pembayaran atau Pembayaran secara angsuran oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak.

(4) Untuk mendapatkan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak mengajukan Permohonan Keringanan kepada Bupati dengan Tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(5) Berdasarkan penelaahan bersama antara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Bupati dapat menerima atau menolak Permohonan Keringanan yang diajukan oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian KedelapanSanksi

Pasal 18

Dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diberikan, pelanggaran terhadap kewajiban atas Pajak oleh Pemegang IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak dikenakan Sanksi.

Pasal 19

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dapat berupa :1. Denda,2. Teguran Tertulis Pertama,3. Teguran Tertulis Kedua,4. Penghentian Sementara kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemegang IUP-OP Mineral

Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak,5. Pencabutan IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimiliki oleh Pemegang

IUP-OP Mineral Bukan Logam dan Batuan Kegiatan Penambangan selaku Wajib Pajak, dan

6. Hukuman Pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian KesembilanInsentif

Pasal 20

(1) Atas dasar pencapaian Kinerja Tertentu kepada Instansi yang terkait langsung dengan Pemungutan Pajak dan Pejabat-Pejabat yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan Insentif.

(2) Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Target Penerimaan Pajak per Triwulan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Hal 18

(3) Instansi yang terkait langsung dengan Pemungutan Pajak dan Pejabat-Pejabat yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :a. Dinas Pendapatan Daerah,b. Dinas Pertambangan dan Energi,c. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan

Daerah, dand. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

(4) Pejabat dan atau Pegawai yang mendapatkan Insentif pada Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(5) Pejabat dan atau Pegawai yang mendapatkan Insentif pada Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

(6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Realisasi Penerimaan Pajak lebih besar atau sama dengan Target Penerimaan Pajak.

(7) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap Triwulan pada awal Triwulan Berikutnya.

(8) Dalam hal Pemberian Insentif belum dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran Berkenaan, maka Pemberian Insentif dilakukan pada Tahun Anggaran Berikutnya.

(9) Total Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 % (Lima Persen) dari Rencana Penerimaan Pajak.

(10) Total Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berkenaan.

(11) Besarnya pemberian Insentif bagi Instansi yang terkait langsung dengan Pemungutan Pajak dan Pejabat-Pejabat yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 6 (Enam) Kali dari Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat.

(12) Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Insentif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IVKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

(1) Semua Izin Pertambangan bidang Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir Masa Berlakunya Izin dan diperlakukan berdasarkan Peraturan ini.

(2) Izin Pertambangan bidang Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila akan diperpanjang mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB VKETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 665 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Hal 19

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di ArgamakmurPada tanggal 2014

BUPATI BENGKULU UTARA

HM. IMRON ROSYADI

Diundangkan di ArgamakmurPada tanggal 2014

Sekretaris Daerah KabupatenBengkulu Utara

SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2014 NOMOR ...

Hal 20