Upload File

perbup no 04 tahun 2014 tentang pembentukan unit ......barang/jasa pemerintah daerah; b. bahwa...

  • Home
  • Documents
  • PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
17

Upload: others

Post on 08-Dec-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
Page 2: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
Page 3: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
Page 4: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
Page 5: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
Page 6: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
Page 7: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
Page 8: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
Page 9: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
Page 10: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
Page 11: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
Page 12: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
Page 13: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
Page 14: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
Page 15: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
Page 16: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor
Page 17: PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan unit ......Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor

SALINAN · 2020. 12. 17. · Pasal 158 ayat (7), Pasal 159 ayat (6), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166 ayat (10), dan Pasal l7l ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------- · PDF file(2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3 ... dan ayat (11)] terhadap Undang-Undang

THE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA...Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 74 ayat (5), dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang

suaidinmath.files.wordpress.com  · Web viewMenimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3),

DPP KAI Kongres Advokat Indonesia Tjoetjoe S Hernanto ... · Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat Pasal 28H ayat (2), Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG - UNDANG … · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Mengingat : Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal

PERATURAN MENTERI KESEHATAN R NOMOR 71 TAHUN … No. 71 Th 2013... · 22 ayat (1) huruf c,Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (6), Pasal 31, Pasal 34 ayat (4), Pasal 36 ayat (5), Pasal

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 … · Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - …hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_11_2005.pdfPasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ... · ayat (2), Pasal 184, Pasal 186 ayat (2), Pasal 196, dan Pasal 206 ayat (2) ... 1. Pasal 5 ayat (2) ... 29. Pemerintah Daerah

PERBUP NO 04 Tahun 2014 Tentang pembentukan …...Tengah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK ......Pasal 10 ayat (3), Pasal 27, Pasal 33 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

DRIVING INNOVATION and GROWTH - adira.co.id · huruf a, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Padal 25 ayat 2, Pasal 25 ayat 5, Pasal 27 ayat 6, Pasal 28 ayat 1, Pasal 29 ayat 7,

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ......ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal

JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA … · bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3 ), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal

BUPATI KLUNGKUNG PROVINSI BALI PERATURAN …jdih.klungkungkab.go.id/uploads/post/2018/PERBUP/perbup_42_2018.pdf · Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 54 ayat (9) Peraturan Daerah

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - persi.or.id · Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ...dpr.go.id/dokakd/dokumen/harmonisasi_RUU_Tentang...Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 I ayat (3) , dan Pasal 33 ayat (3)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 … · Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - 60.253.116.6760.253.116.67/sidak/assets/uploads/artikel/6/PP... · ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal ... Pasal 125

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ... - …ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG 7 Tahun 2004.pdfMengingat :Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 huruf D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …sjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/... · Pasal 16 ayat (4), Pasal 37 ayat (8), Pasal 38 ayat (6), Pasal 40, Pasal 41 ayat

BUPATI BANYUWANGI SALINANjdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perbup/PERBUP_NO_21_TAHUN_2019_pakaian_dinas_2...5. Ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) huruf a angka 1 diubah, sehingga

banjarmasin.bpk.go.idbanjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/03/Perbup-Balangan... · (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),

SALINAN TENTANG TENTANG BADAN ......Pasal 8 ayat (4), Pasal 28 ayat ( 5), Pasal 57 ayat (4), dan Pasal 59 ayat (2) serta Pasal ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor

KETENTUAN UMUM - uu-ciptakerja.go.id...Pasal 24C ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 2 - Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2),

jdih.kemenkeu.go.idPMK.03...Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak Diisi dengan Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

PERATURAN BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN … · dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal

portal.batangkab.go.idportal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201345.pdf · b. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4; C. Data rincian biaya pemeriksaan,