183

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANGTAHUN 2011 NOMOR 13 SERI E.2

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANGNOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANGNOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2008-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Badan PerencanaanNasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun2010, Nomor : 0199/M.PPN/04/2010 dan Nomor :PMK 95/PMK.07/2010 tentang PenyelarasanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahdengan Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional 2010-2014, perlu dilakukan penyelarasanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013dengan Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional 2010-2014;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam

184

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah, dinyatakan bahwa terhadap perubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) ditetapkan denganPeraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan klarifikasi Pemerintah ProvinsiSumatera Barat terhadap Peraturan Daerah KotaPadang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013,evaluasi tahun pertama dan tahun kedua pelaksanaanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013,dan pertimbangan BPKP Provinsi Sumatera Baratterhadap Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 dalam penyusunan Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota PadangPanjang Tahun 2009 dan Tahun 2010, perlumelakukan perubahan dan penyesuaian terhadaptujuan, sasaran dan indikator sasaran pada LampiranPeraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota Padang PanjangTahun 2008-2013;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlumembentuk Peraturan Daerah Kota Padang Panjangtentang Perubahan atas Peraturan Daerah KotaPadang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013.

185

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

186

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4663);

187

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006tentang Tata Cara Penyusunan RencanaPembangunan Jangka Panjang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2010 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk HukumDaerah;

188

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk HukumDaerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah;

23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriNegara Perencanaan PembangunanNasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri KeuanganNomor : 28/2010, Nomor : 0199/M.PPN/04/2010 danNomor : 95/PMK.07/2010 tentang PenyelarasanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahdengan Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional Tahun 2010-2014;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pegendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera BaratTahun 2006-2010 (Lembaran Daerah ProvinsiSumatera Barat Tahun 2007 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7Tahun 2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera BaratTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah ProvinsiSumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);

189

27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Sekretariat Daerah dan SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota PadangPanjang (Lembaran Daerah Kota Padang PanjangTahun 2008 Nomor 1 Seri D.1), sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kota PadangPanjang Nomor 14 Tahun 2010 tentang PerubahanPeraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Sekretariat Daerah dan SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota PadangPanjang (Lembaran Daerah Kota Padang PanjangNomor 14 Seri D.1);

28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8Tahun 2008 tentang Pokok-pokok PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota PadangPanjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Kota Padang PanjangTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota PadangPanjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);

30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota Padang PanjangTahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota PadangPanjang Tahun 2009 Nomor 12 Seri E.7);

31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan PemerintahKota Padang Panjang (Lembaran Daerah KotaPadang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2 );

190

32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Lembaga Teknis Daerah di LingkunganPemerintah Kota Padang Panjang (LembaranDaerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16Seri D.3 );

33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Kecamatan di Lingkungan PemerintahKota Padang Panjang (Lembaran Daerah KotaPadang Panjang Tahun 2010 Nomor 17 Seri D.4 );

34. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18Tahun 2010 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2008tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaKelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota PadangPanjang (Lembaran Daerah Kota Padang PanjangTahun 2010 Nomor 18 Seri D.5 );

35. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 19Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja KotaPadang Panjang (Lembaran Daerah Kota PadangPanjang Tahun 2010 Nomor 19 Seri D.6);

36. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu KotaPadang Panjang (Lembaran Daerah Kota PadangPanjang Tahun 2010 Nomor 20 Seri D.7);

37. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Badan Penanggulangan BencanaDaerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota PadangPanjang (Lembaran Daerah Kota Padang PanjangTahun 2010 Nomor 21 Seri D.8).

191

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA PADANG PANJANG

danWALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANGPANJANG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDAERAH (RPJMD) KOTA PADANG PANJANGTAHUN 2008-2013.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah KotaPadang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009Nomor 12 Seri E.7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 ditukar letaknya denganangka 3, angka 5 dihapus, angka 6 diubah, danditambah 2 (dua) angka yakni angka 8 dan angka 9,sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerahdan DPRD menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara

192

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota besertaPerangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggaraan Pemerintah Daerah

4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.5. Dihapus.6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD KotaPadang Panjang.

7. Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah yang selanjutnya disingkat RPJMDadalah dokumen perencanaan pembangunandaerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkatRenstra, adalah rencana strategis Satuan KerjaPerangkat Daerah.

9. Pembelajaran Iman dan Taqwa Terpola yangselanjutnya disebut Pembelajaran Imtaq Terpola,adalah proses pembelajaran, pengajaran,pembinaan dan evaluasi Imtaq antara mentordengan kelompok siswa mempergunakankurikulum tertentu dengan metode bervariasi.

2. Lampiran BAB I Sub BAB 1.1. diubah, sehinggaberbunyi sebagai berikut :

BAB IPENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang.

Untuk memberikan arah yang jelas tentangPembangunan Jangka Menengah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah menegaskan bahwa Rencana

193

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)merupakan penjabaran dari Visi, Misi KepalaDaerah yang penyusunannya mengacu pada RPJMNasional.

RPJMD merupakan dokumen perencanaanyang memberikan arahan untuk memudahkanpencapaian tujuan pembangunan yang hendakdicapai secara terukur. Selain itu, RPJMD disusunberdasarkan kebutuhan masyarakat denganmemperhatikan amanat Peraturan Presiden Nomor5 Tahun 2010 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 serta Peraturan Daerah Provinsi SumateraBarat Nomor 8 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah ProvinsiSumatera Barat 2005-2025. Dengan adanyaketerkaitan dengan perencanaan yang lebih tinggi,akan mempermudah pengembangan mekanismepembiayaan dengan pemerintah pusat untukprogram-program yang akan dilakukan. RPJMDakan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunanRKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah),RAPBD, penyusunan LKPJ (Laporan KeteranganPertanggung Jawaban) Kepala Daerah, dan TolokUkur Kinerja Kepala Daerah.

RPJMD Kota Padang Panjang adalahdokumen perencanaan daerah untuk periode 5(lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi,misi, dan program Kepala Daerah (Walikota) terpilihyang penyusunannya berpedoman pada RPJPDaerah Kota Padang Panjang dan memperhatikanRPJM Nasional. Dengan demikian RPJMD KotaPadang Panjang memuat visi dan misi daerah,strategi pembangunan daerah, arah kebijakankeuangan dan pembangunan daerah, dan programSatuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan KerjaPerangkat Daerah, dan program kewilayahan yangdisertai dengan rencana kerja yang bersifat indikatif.

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

194

Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 padatanggal 2 Juni 2009. Dalam perjalananpelaksanaannya selama dua tahun terjadiperkembangan yang disebabkan adanya perubahanperaturan perundang-undangan dan beberapasaran dan pertimbangan sebagai berikut : pertama,dengan ditetapkannya Peraturan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Bappenas, danMenteri Keuangan No:28/2010, 0199/MPPN/04/2010, PMK 95/PMK 07/2010 tentangPenyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun2010-2014; kedua, hasil klarifikasi PemerintahProvinsi Sumatera Barat terhadap PeraturanDaerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kota Padang Panjang; ketiga, evaluasi pelaksanaantahun pertama RPJMD Kota Padang PanjangTahun 2008-2013; dan keempat, masukan BPKPPropinsi Sumatera Barat terhadap RPJMD KotaPadang Panjang Tahun 2008-2013 padaPenyusunan LAKIP tahun 2009. Keempat haltersebut mengindikasikan perlu dilakukanpenyempurnaan pada RPJMD Kota PadangPanjang terkait dengan tujuan, sasaran, indikatorsasaran, program, kegiatan dan SKPD pelaksanapada misi yang ada.

3. Bab IV Sub BAB 4.3 diubah, sehingga berbunyisebagai berikut :

3. Tujuan

Misi mewujudkan Padang Panjangsebagai kota tujuan pendidikan bertujuan untuk :(1) Mengukuhkan citra Padang Panjang sebagai

Kota Pendidikan yang Islami;(2) Meningkatkan layanan PAUD;(3) Menjamin kepastian layanan Pendidikan

Dasar;

195

(4) Menjamin layanan pendidikan menengahyang berkesetaraan untuk mendukung wajar12 tahun; dan

(5) Melestarikan nilai-nilai adat dan budayaluhur masyarakat.

Misi mewujudkan pusat pelayanankesehatan berstandar internasional bertujuanuntuk:(1) Mewujudkan Pelayanan kesehatan yang

berkualitas di Kota Padang Panjang; dan(2) Meningkatnya cakupan pelayanan

kesehatan.

Misi mewujudkan perekonomian yangtangguh dan berbasis masyarakat bertujuanuntuk :(1) Menjadikan Padang Panjang sebagai kota

tujuan wisata, perdagangan dan jasa;(2) Mengentaskan kemiskinan dan mengurangi

angka pengangguran;(3) Mengembangkan sentra-sentra ekonomi

yang berbasis masyarakat dan komoditiunggulan;

(4) Mengembangkan usaha pertanian, industri,jasa dan perdagangan melalui kerjasamaregional;

(5) Meningkatkan kualitas dan kuantitaslembaga ekonomi masyarakat di setiapkelurahan; dan

(6) Meningkatkan pengelolaan pembangunanberwawasan lingkungan.

Misi mewujudkan penyelenggaraanpemerintahan yang baik dan bersih bertujuanuntuk:(1) Terwujudnya Pemerintahan yang bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); dan(2) Menciptakan, memelihara dan

196

mengembangkan kondisi sosial politik danKAMTIBMAS yang kondusif .

4. BAB IV Sub BAB 4.4 diubah, sehingga berbunyisebagai berikut :

4.4. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalamrangka mewujudkan tujuan pembangunantersebut adalah sebagai berikut :

1. Misi mewujudkan Padang Panjang sebagaikota tujuan pendidikan diarahkan padasasaran :(a) Meningkatnya Frekuensi kegiatan

keagamaan yang dilaksanakan di semuasekolah negeri di Kota Padang Panjang,dengan indikator 60% sekolah negerimenyelenggarakan kegiatan hafiz quran,100% menyelenggarakan pembelajaranimtaq terpola, dan 100%menyelenggarakan ibadah rutinberjamaah;

(b) Meningkatnya sarana dan prasaranakeagamaan di semua sekolah negeri,sekolah swasta, dan Sekolah Agamaterpilih di Kota Padang Panjang (51sekolah), dengan indikator 100% sekolahnegeri, swasta dan agama terpilihmemiliki tempat ibadah dan berwudukyang representatif;

(c) Berkembangnya forum kajian Islam,dengan indikator terlaksananya forumkajian Islam 12 kali dalam setahun di KotaPadang Panjang dan terlaksananya forumkajian Islam di lingkungan SLTA di KotaPadang Panjang sebanyak 10 kali dalamsetahun;

(d) Meningkatnya APK PAUD menjadi

197

93,40%;(e) Meningkatnya Kualifiikasi Pendidik PAUD

Formal (TK/ TKLB), dengan indikator 80%PAUD Formal di Kota Padang Panjangharus sudah memiliki tenaga pengajarlulusan S1, minimal 1 orang;

(f) Meningkatnya Penerapan SistemPembelajaran karakter bangsa (kejujurantanggung jawab kepedulian Toleransi)yang menyenangkan pada seluruh satuanPAUD Formal, dengan indikator 100%satuan PAUD Formal sudah menerapkankurikulum tersebut;

(g) Terwujudnya SD/SDLB terakreditasisebanyak 100%;

(h) Terwujudnya SD/SDLB terakreditasi Bsebanyak 70%;

(i) Terwujudnya SD/SDLB terakreditasi Asebanyak 30%;

(j) Terselenggaranya E-Pembelajaran ditingkat SD/LB, dengan indikator 40% SDnegeri sudah mempunyai sarana ICTuntuk melaksanakan e-pembelajaran dan25% guru SD sudah mempunyaikompetensi mempergunakan ICT dalamproses e-pembelajaran;

(k) Terbentuknya 1 SD RSBI;(l) Terwujudnya SMP / SMA / SMK

berakreditasi sebanyak 100%;(m)Terwujudnya SMP / SMA / SMK

berakreditasi B sebanyak 60%;(n) Terwujudnya SMP / SMA / SMK

berakreditasi A sebanyak 40%;(o) Terbentuknya 1 SMP, 1 SMA 1 SMK

RSBI;(p) Terselenggaranya e-pembelajaran di

SMA/SMK, dengan indikator 100%SMA/SMK negeri sudah mempunyaisarana ICT untuk melaksanakan e-pembelajaran dan 80% guru SMA/SMK

198

sudah mempunyai kompetensimempergunakan ICT dalam proses e-pembelajaran;

(q) Meningkatnya partisipasi murni sekolahpenduduk padang panjang usia SLTAmenjadi 99%; dan

(r) Meningkatnya pelestarian adat danbudaya, dengan indikator terbentuknyabadan pengkajian adat dan budayadaerah Kota Padang Panjang,terselenggaranya 2 kajian adat budayadaerah Kota Padang Panjang, sertaaktifnya 12 sanggar seni.

2. Misi mewujudkan pusat pelayanan kesehatanberstandar internasional diarahkan padasasaran :(a) Terwujudnya RSUD terakreditasi dengan

indikator akreditasi 12 jenis pelayanan;(b) Terselenggaranya pengelolaan rumah

sakit yang berbasis ICT dengan indikatorberoperasinya 100% SIM Rumah Sakit diseluruh inslalasi RSUD;

(c) Peningkatan peralatan kedokteran dansarana penunjang lainnya denganindikator ketersediaan 100% pada tahun2013;

(d) Tersedianya 100% obat esensial dan nonesensial di RSUD Kota Padang Panjang;

(e) Terwujudnya standar pelayanankesehatan puskesmas yang berkualitasdengan indikator penyempurnaan danpelaksanaan SOP 100%;

(f) Terciptanya lingkungan yang sehatdengan indikator 80% penduduk memilikiakses terhadap air bersih, 80% pendudukmenggunakan jamban sehat, dan 5,5%status gizi kurang;

(g) Terkendalinya penyakit di tengahmasyarakat dengan indikator 99% kasus

199

penyakit menular tertangani dengan baikdan terlaksananya deteksi dini penyakittidak menular pada masyarakat melalui22 posbindu; dan

(h) Meningkatnya Angka harapan hidupmasyarakat Kota Padang Panjangmenjadi 72 tahun.

3. Misi mewujudkan perekonomian yangtangguh dan berbasis masyarakat diarahkanpada sasaran :(a) Meningkatnya kunjungan wisatawan ke

Kota Padang Panjang menjadi 220.000orang;

(b) Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektorperdagangan hotel dan restoran menjadi6,38%;

(c) Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektorjasa-jasa menjadi 6,60%;

(d) Menurunnya angka kemiskinan menjadi5,98%;

(e) Menurunnya angka pengangguranmenjadi 6,5%;

(f) Terbentuknya sentra agroindustri danagrobisnis, dengan indikator 100%pembentukan sentra industri kulit,terwujudnya 10 kelompok pengrajin kulit,pembentukan sentra agribisnis sebanyak5 unit, luas area pertanian organikmenjadi 415 Ha, populasi sapi perahmenjadi 680 ekor, jumlah produksitanaman hias (raphis) sebanyak 1000rangkaian, dan terwujudnya 9 kelompokpetani tanaman hias;

(g) Meningkatnya Produk Domestik RegionalBrutto (PDRB) per kapita Atas DasarHarga Berlaku (ADHB), dengan indikatorPDRB perkapita ADHB sebesar15.719.609;

(h) Berkembangnya perekonomian daerah

200

melalui kerjasama antar daerah, denganindikator ditandatanganinya 4 perjanjiankerjasama regional;

(i) Tumbuh dan berkembangnya lembagaekonomi masyarakat kelurahan padasetiap kelurahan, dengan indikatorterbentuknya 16 lembaga ekonomimasyarakat kelurahan; dan

(j) Terwujudnya pembangunan yangberwawasan lingkungan, dengan indikator80% kegiatan baru yang wajib memilikidokumen pengelolaan lingkungan sudahmemenuhi kewajibannya, 20%pemukiman di sepanjang batang aiabakarek-karek sudah memiliki septiktank,55% pemukiman di sepanjang batang aiabakarek-karek tidak membuang limbahpadat ke sungai, dan 80% normalisasibatang air bakarek karek.

4. Misi mewujudkan penyelenggaraanpemerintahan yang baik dan bersih diarahkanpada sasaran:(a) Meningkatkan pelayanan publik

bernuansa Islami, dengan indikator 100%SKPD memiliki kotak pengaduan,tersedianya sms center, 100%pengaduan yang masuk tertanganidengan baik, 100% SKPD sudahmenyusun dan menerapkan SOP, sertameningkatnya indeks kepuasanmasyarakat menjadi 70%;

(b) Meningkatkan efektifitas dan efisiensikelembagaan dan ketatalaksanaanpemerintahan, dengan indikator 95%kelembagaan perangkat daerah sesuaidengan kebutuhan dan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan90% SKPD telah menerapkan Tatanaskah Dinas secara benar;

201

(c) Terselenggaranya pengawasan,akuntabilitas dan transparansipenyelenggaraan pemerintahan, denganindikator penilaian kinerja SKPD kategorisangat baik (nilai 90), publikasi kebijakanpublik 100% sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku; 95%SKPD mampu menyusun LAKIP secarabenar dan tepat waktu, 100% renstraSKPD sinkron dengan RPJMD.

(d) Meningkatkan peran serta masyarakatdalam pembangunan dengan indikator95% masyarakat memenuhi undanganhadir musrembang (kelurhan, kecamatandan kota), 50% usulan hasil musrenbangkecamatan tertampung dalam APBD, dannilai swadaya masyarakat dalam kegiatanbulan bhakti gotong royong sebesar232,21%;

(e) Memberdayakan perempuan danperlindungan terhadap anak denganindikator Indeks Pembangunan Gender61,80 dan Indeks Pemberdayaan Gender69,85; dan

(f) Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam mengelola kamtibmas denganindikator pelaksanaan siskamling dikelurahan 100%.

5. BAB VII Sub BAB 7.1 berubah, sehingga berbunyisebagai berikut :

7.1.Program pembangunan untuk misiMewujudkan Padang Panjang sebagai KotaTujuan Pendidikan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengankegiatan pokok sebagai berikut :(1) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini;

202

(2) Penyelenggaraan Koordinasi dankerjasama PAUD;

(3) Publikasi dan Sosialisasi PAUD;(4) Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga

Siswa;(5) Pembangunan Lanjutan lokal,pagar, dan

DAM TK Pembina.(6) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;(7) Tugas Belajar S1 bagi guru PAUD yang

berasal dari PNS;(8) sertifikasi guru PAUD; dan(9) Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar

dan Model Pembelajaran PAUD.2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun, kegiatan pokok sebagaiberikut :(1) Peningkatan potensi imtaq siswa SD;(2) Peningkatan Kualitas/Integrasi Imtaq dan

Iptek bagi Guru Bidang Studi;(3) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;(4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang

Ibadah;(5) Pembangunan Ruang Ibadah

Rehabilitasi Sedang/Berat RuangIbadah;

(6) Pembangunan Sarana Air Bersih danSanitasi;

(7) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana AirBersih dan Sanitasi;

(8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana AirBersih dan Sanitasi;

(9) Pembangunan Gedung Sekolah;(10) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga

Siswa;(11) Pengadaan Mobiler Sekolah;(12) Pengadaan Perlengkapan Sekolah;(13) Pelatihan Kompetensi Tenaga

Pendidik/tenaga kependidikan;(14) Dana Operasional Pemeliharaan

Sekolah;

203

(15) Pembangunan Ruang Kelas Belajar danRuang Kelas Belajar Bertingkat Sekolah;

(16) Pengembangan Materi PembelajaranSiswa;

(17) Subsidi Rehabilitasi Ruang Kelas;(18) bedah dan revisi kurikulum SD; dan(19) Pengelolaan RSBI.

3. Program Pendidikan Menengah, dengankegiatan pokok sebagai berikut :(1) Peningkatan potensi imtaq siswa SLTP

dan SLTA;(2) Peningkatan Integrasi Imtaq dan Iptek

bagi Guru Bidang Studi;(3) Pembangunan Ruang Ibadah

Rehabilitasi Sedang/Berat RuangIbadah;

(4) Pemeliharaan Rutin/Berkala RuangIbadah;

(5) Pembangunan Sarana Air Bersih danSanitary;

(6) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana AirBersih dan Sanitary;

(7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana AirBersih dan Sanitary;

(8) Forum Kajian Islam Antar SLTA;(9) Penambahan Ruang Kelas Sekolah;(10) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga

Siswa;(11) Pengadaaan Mobiler Sekolah;(12) Pengadaan Perlengkapan Sekolah;(13) Pelatihan Kompetensi Tenaga

Pendidik/tenaga kependidikan;(14) Pengembangan Metode Belajar dan

Mengajar dengan MenggunakanTeknologi Informasi dan Komunikasi;

(15) Try Out Ujian Nasional SLTP/SLTA;(16) Pelatihan Olimpiade Sains SLTP/SLTA;(17) Pelatihan Pengoperasional Multimedia

SLTP/SLTA;(18) Penunjang Operasional ICT Centre;

204

(19) Pelatihan penyusunan kurilkulum;(20) Pengelolaan RSBI;(21) Lomba-lomba Tingkat SLTP dan SLTA;

dan(22) Pengembangan kegiatan gemar

membaca.4. Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatanpokok Muzakarah Ulama.

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan, dengan kegiatanpokok sebagai berikut :(1) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG);(2) Pengembangan Mutu dan Kualitas

Progam Pendidikan dan Pelatihan bagiPendidik dan Tenaga Kependidikan; dan

(3) Sertifikasi Guru SD, SMP, SMA dan SMK.6. Program Pengembangan Nilai Budaya,

dengan kegiatan pokok sebagai berikut :(1) Pembentukan Badan Pengkajian Adat

Budaya Kota Padang Panjang;(2) Pelestarian dan aktualisasi adat dan

budaya daerah;(3) Kajian Adat Istiadat Daerah Kota Padang

Panjang;(4) Pelestarian Adat dan Budaya Kota

Padang Panjang; dan(5) Pelatihan Kesenian dan Budaya.

6. BAB VII Sub BAB 7.2 berubah sehingga berbunyisebagai berikut :

7.2.Program pembangunan untuk misiMewujudkan Pelayanan Kesehatanberstandar internasional

1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan,dengan kegiatan pokok sebagai berikut :(1) Akreditasi Rumah Sakit;(2) Pembangunan dan pemutakhiran data

205

dasar standar pelayanan kesehatan (SIMRS); dan

(3) Penyempurnaan dan Penyusunan SOPPuskesmas.

2. Program Pengadaan, Peningkatan Saranadan Prasarana Rumah Sakit, dengankegiatan pokok sebagai berikut :(1) Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah

Sakit;(2) Pengadaan Mebeler Rumah Sakit;(3) Pengadaan Perlengkapan Rumah

Tangga Rumah Sakit; dan(4) Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit.

3. Program Pengembangan kinerja danPengelolaan Air Minum dan Air Limbah,dengan kegiatan pokok sebagai berikut :(1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Air Minum;(2) Pembangunan Sarana Prasarana Air

Limbah; dan(3) Pembangunan MCK.

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengankegiatan pokok sebagai berikut :(1) Pemberian tambahan makanan dan

vitamin;(2) Sosialisasi Penanggulangan Kurang

Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,Gangguan akibat Kurang Yodium, VitaminA & Zat Gizi Mikro Lain; dan

(3) Pemberdayaan Masyarakat UntukPencapaian Keluarga sadar Gizi.

5. Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita,dengan kegiatan pokok Pelatihan danPendidikan Perawatan Anak Balita.

6. Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Menular, dengan kegiatan pokoksebagai berikut :(1) Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular;(2) Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk;

206

(3) Peningkatan Surveilance, epidemiologidan Penanggulangan Wabah;

(4) Peningkatan Komunikasi, informasi danedukasi Pencegahan dan PemberantasanPenyakit; dan

(5) Pencegahan Penularan PenyakitEndemik dan Epidemik.

7. Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Tidak Menular, dengan kegiatanpokok Peningkatan surveillance danpenanggulangan penyakit tidak menular.

8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat,dengan kegiatan pokok sebagai berikut :(1) Forum Kota sehat; dan(2) Penyuluhan Lingkungan sehat.

9. Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat, dengan kegiatanpokok Penyuluhan Masyarakat pola HidupSehat.

10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat,dengan kegiatan pokok sebagai berikut :(1) Peningkatan Kesehatan Masyarakat;(2) Revitalisasi Sistim Kesehatan; dan(3) Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan.

7. BAB VII Sub BAB 7.3 berubah, sehingga berbunyisebagai berikut :

7.3. Program pembangunan untuk misiMewujudkan Perekonomian yang Tangguhdan Berbasis Masyarakat

1. Program Pengembangan PemasaranPariwisata, dengan kegiatan pokok PromosiPariwisata Nusantara di Dalam dan LuarNegeri.

2. Program Pengembangan DestinasiPariwisata, dengan kegiatan pokok sebagaiberikut :

207

(1) Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pariwisata; dan

(2) Pengembangan objek pariwisataunggulan.

3. Program Pengembangan Kemitraan, dengankegiatan pokok sebagai berikut:(1) Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri

Pariwisata dan Budaya; dan(2) Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengembangan kemitraanpariwisata.

4. Pemberdayaan Komunitas Perumahan,dengan kegiatan pokok BOP kegiatan PNPMmandiri Perkotaan.

5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT,PMKS lainnya, dengan kegiatan pokoksebagai berikut :(1) Pelatihan Keterampilan berusaha bagi KK

Miskin;(2) Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi

Keluarga Miskin; dan(3) Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin.6. Program pemberdayaan kelembagaan

kesejahteraan sosial, dengan kegiatan pokokPeningkatan kualitas SDM kesejahteraansosial masyarakat.

7. Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Pedesaaan, dengan kegiatanpokok sebagai berikut :(1) Diseminasi Informasi dan Validasi Data

Kemiskinan; dan(2) Sosialisasi dan Evaluasi Penyaluran

Raskin.8. Program pembinaan & pengembangan

bidang ketenagalistrikan, dengan kegiatanpokok Pemasangan instalasi listrik bagi KKMiskin di Kota Padang Panjang.

9. Program Pengembangan sistem pendukungbagi UMKM, dengan kegiatan pokok

208

Koordinasi perumusan kebijakan dansinkronisasi pelaksanaan upaya-upayapenanggulangan kemiskinan dan penurunankesenjangan sosial.

10. Program Peningkatan Kualitas danProduktifitas tenaga kerja, dengan kegiatanpokok Pendidikan dan pelatihan keterampilanbagi pencari kerja.

11. Program Peningkatan Kesempatan Kerja,dengan kegiatan pokok sebagai berikut :(1) Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai; dan(2) Penyusunan informasi bursa kerja dan

penyebarluasan informasi bursa tenagakerja.

12. Program Peningkatan Kemampuan TeknologiIndustri, dengan kegiatan pokok sebagaiberikut :(1) Pembinaan Kemampuan Teknologi

Industri; dan(2) Pengembangan dan Pelayanan Teknologi

Industri13. Program Penataan Struktur Industri, dengan

kegiatan pokok sebagai berikut :(1) Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri

Hulu Hilir; dan(2) Penyediaan Sarana maupun Prasarana

Klaster Industri.14. Program Pembinaan Industri Kecil dan

Menengah, dengan kegiatan pokok sebagaiberikut :(1) Pembinaan IKM Dalam Memperkuat

Jaringan Klaster Industri; dan(2) Fasilitasi bagi IKM Terhadap

pemanfaatan Sumber Daya.15. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem

Produksi, dengan kegiatan pokok sebagaiberikut :(1) Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi

Industri; dan(2) Penguatan Kemampuan Industri Berbasis

209

Teknologi.16. Program Pengembangan Agribisnis, dengan

kegiatan pokok sebagai berikut:(1) Pengembangan Agro Industri Terpadu;

dan(2) Pengembangan Agro Industri Pedesaan.

17. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani,dengan kegiatan pokok Pelatihan petani danpelaku agribisnis.

18. Program Peningkatan Produksi HasilPeternakan, dengan kegiatan pokok sebagaiberikut :(1) Pembibitan dan Perawatan Ternak;(2) Pendistribusian Bibit Ternak kepada

Masyarakat; dan(3) Pengembangan Agribisnis Peternakan.

19. Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan), dengan kegiatanpokok Budidaya Tanaman Hias.

20. Program Kerjasama Pembangunan, dengankegiatan pokok Koordinasi KerjasamaPembangunan Antar Daerah.

21. Program Peningkatan Kualitas KelembagaanKoperasi, dengan kegiatan pokok sebagaiberikut :(1) Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman

Perkoperasian;(2) Peningkatan dan Pengembangan

Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi;(3) Penyebaran Model-Model Pola

Pengembangan Koperasi; dan(4) Pembangunan Sistem Informasi

Perencanaan Pengembangan Koperasi.22. Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah, dengan kegiatan pokok sebagaiberikut :(1) Penyusunan Kebijakan mengenai Kriteria

usaha yang harus memiliki izin gangguan;dan

(2) Sosialisasi pengurusan izin usaha.

210

23. Program pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup, dengankegiatan pokok sebagai berikut :(1) Koordinasi Penilaian AMDAL, UKL/UPL,

SPPL;(2) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

bidang LH;(3) Koordinasi Pengelolaan Prokasih/

Superkasih;(4) Pemantauan kualitas lingkungan;(5) Penerapan sanksi hukum lingkungan

hidup; dan(6) Pengembangan Sistem Informasi

Lingkungan dan Peningkatan AksesMasyarakat terhadap InformasiLingkungan.

24. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,dengan kegiatan pokok Pembangunan jalanlingkungan di sepanjang aliran Batang AiaBakarek Karek.

25. Program Pembangunan/PemeliharaanSaluran Draenase/Gorong-gorong, dengankegiatan pokok sebagai berikut :(1) Normalisasi batang aia bakarek-karek;

dan(2) Pemeliharaan saluran batang aia

bakarek-karek.

8. BAB VII Sub BAB 7.4 diubah, sehingga berbunyisebabagi berikut :

7.4.Program pembangunan untuk misiMewujudkan PenyelenggaraanPemerintahan yang baik dan Bersih

1. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur, dengan kegiatan pokok PenyediaanKotak Saran dan sms center.

2. Program Peningkatan Pelayanan KepadaMasyarakat, dengan kegiatan pokok sebagai

211

berikut :(1) Penyusunan Standar Operational

Procesure (SOP) pada SKPD;(2) Penyelesaian pengaduan yang masuk;

dan(3) Penghitungan Indeks Kepuasan

Masyarakat.3. Program Penataan Kelembagaan &

Penataan Ketatalaksanaan, dengan kegiatanpokok sebagai berikut :(1) Asistensi Tata Laksana di Lingkungan

Pemerintahan;(2) Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah

dan Evaluasi Pelaksanaan Bidang UrusanPemerintahan;

(3) Penyusunan LAKIP dan PenetapanKinerja; dan

(4) Evaluasi Kinerja SKPD.4. Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan PembangunanDaerah, dengan kegiatan pokok SosialisasiKebijakan Perencanaan PembangunanDaerah.

5. Program Peningkatan AkuntabilitasPemerintahan, dengan kegiatan pokok GelarPengawasan.

6. Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan, dengan kegiatan pokok sebagaiberikut :(1) Penyusunan Lap Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

(2) Penyusunan Lap Keuangan Semesteran;(3) Penyusunan Lap Prognosis RealisasiAnggaran; dan

(4) Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun.7. Program Peningkatan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah, dengankegiatan pokok sebagai berikut :(1) Bintek Implementasi Paket Regulasi

212

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;(2) Inventarisasi Aset Daerah; dan(3) Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah.

8. Program Peningkatan Sistim PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH, dengan kegiatan pokoksebagai berikut :(1) Pelaksanaan Pengawasan Internal;(2) Penanganan Kasus Pengaduan; dan(3) Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan.9. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah, dengan kegiatan pokok sebagaiberikut :(1) Fasilitasi penyusunan renstra SKPD;(2) Pengembangan Partisipasi Masyarakat

dalam Perumusan Program danKebijakan Layanan Publik;

(3) Penyusunan Rancangan RKPD;(4) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;

dan(5) Investigasi Usulan Kegiatan

Pembangunan.10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam membangun desa, dengan kegiatanpokok Monitoring dan evaluasi bulan bhaktigotong royong masyarakat kelurahan.

11. Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak, dengankegiatan pokok Advokasi dan Fasilitasi PUGbagi Perempuan.

12. Program Peningkatan Peran Serta danKesejahteraan Perempuan dalamPembangunan, dengan kegiatan pokokPenyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalamMembangun Keluarga Sejahtera.

13. Program Keluarga Berencana, dengankegiatan pokok sebagai berikut :(1) Pelayanan KIE;(2) Pembinaan Keluarga Berencana; dan

213

(3) Pengadaan Sarana PrasarananPenyuluhan KB.

14. Program Peningkatan PemberantasanPenyakit Masyarakat (PEKAT), dengankegiatan pokok Penyuluhan pemberantasanpenyakit masyarakat.

15. Program Peningkatan Keamanan danKenyamanan Lingkungan, dengan kegiatanpokok sebagai berikut :(1) Penyiapan Tenaga Pengendalian dan

Kenyamanan Lingkungan; dan(2) Pengendalian Keamanan Lingkungan.

16. Program Pemeliharaan Keamanan,Ketentraman, Ketertiban Masyarakat danPencegahan Tindak Kriminal, dengankegiatan pokok sebagai berikut :(1) Peningkatan Kerjasama dengan Aparatur

Keamanan dalam Teknik PencegahanKejahatan; dan

(2) Kerjasama Pengembangan KemampuanAparat Pol-PP dengan TNI, POLRI danKejaksaan.

17. Program Pemberdayaan Masyarakat untukmenjaga ketertiban dan keamanan, dengankegiatan pokok sebagai berikut :(1) pelatihan petugas siskamling; dan(2) pengadaan kelengkapan poskamling.

9. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut :

214

215 216

217 218

219 220

221 222

223 224

225 226

227 228

229 230

10. Lampiran II dihapus.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kota PadangPanjang.

Ditetapkan dipada tanggal

::

Padang Panjang25 November 2011

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjangpada tanggal : 25 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

BUDI HARIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2011NOMOR 13 SERI E. 2