perda 16 2008 dan 13 2009 kalimantan tengah

- 1 -

PERATURAN DAERAHPROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT DAYAKDI KALIMANTAN TENGAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah18 Desember 2008

- 3 -

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAHNOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Kedamangan di ProvinsiKalimantan Tengah yang hidup, tumbuh danberkembang memiliki peran penting bagikehidupan dan keberadaan Masyarakat AdatDayak sebagai bagian dari komitmenkebangsaan Bineka Tunggal Ika, sehinggaperlu dilestarikan, dikembangkan dandiberdayakan dengan memberikankedudukan, kewenangan, tugas, fungsi danperanan yang memadai dengan didukungdan dibantu oleh kelembagaan adat Dayaklainnya, sehingga sesuai denganperkembangan dan tuntutan kebutuhandaerah otonom dalam bingkai NegaraKesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa hasil Musyawarah Nasional II DewanAdat Dayak Se-Kalimantan tanggal 2-5

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2008

- 4 -

September 2006 di Pontianak telahterbentuk Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga yang mengatur Hirarki dansistem koordinasi Organisasi MasyarakatAdat Dayak untuk bersinergi, mulai dariMajelis Adat Dayak Nasional, Dewan AdatDayak Provinsi, Dewan Adat DayakKabupaten/Kota, Lembaga PemangkuHukum Adat (Kedamangan), Dewan AdatDayak Kecamatan Dan Dewan Adat DayakDesa/Kelurahan;

c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi DaerahTingkat I Kalimantan Tengah Nomor 14Tahun 1998 tentang Kedamangan diPropinsi Daerah Tingkat I KalimantanTengah, dinilai sudah tidak sesuai lagidengan perkembangan dan tuntutankebutuhan Daerah Otonom, sehingga perludisempurnakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang KelembagaanAdat Dayak Di Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958tentang Penetapan Undang-UndangDarurat Nomor 10 Tahun 1957 TentangPembentukan Daerah Swatantra Tingkat IKalimantan Tengah Dan PerubahanUndang-Undang Nomor 25 Tahun 1956Tentang Pembentukan Daerah-DaerahSwatantra Tingkat I Kalimantan Barat,Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia


- 5 -

Tahun 1957 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1284) Sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1958 Nomor 62, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun1992tentang Perkembangan Kependudukan danPembangunan Keluarga Sejahtera(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 35, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3475);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3886 );

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3888), sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 19


- 6 -

Tahun 2004 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 Tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999Tentang Kehutanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4401);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2005 tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik


- 7 -

Indonesia Nomor 4587) ;11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun

2005 tentang Kelurahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4588);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737 );

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3Tahun 1997 tentang Pemberdayaan danPelestarian serta Pengembangan Adatistiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakatdan Lembaga Adat Daerah ;

14. Peraturan Menteri Negara/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999tentang Pedoman Penyelesaian MasalahHak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5Tahun 2007 tentang Pedoman PenataanLembaga Kemasyarakatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSIKALIMANTAN TENGAH

DanGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

M E M U T U S K A N :


- 8 -

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGKELEMBAGAAN ADAT DAYAK DIKALIMANTAN TENGAH.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yangmempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurutprakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalamsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ProvinsiKalimantan Tengah.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi KalimantanTengah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembagaperwakilan rakyat daerah sebagai unsur PenyelenggaraPemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Kabupaten/Kota adalah wilayah kerja Bupati/Walikota sebagaibagian dari Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkatdaerah kabupaten dan daerah Kota.

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebutdesa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkanasal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormatidalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia dan berada di Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.


- 9 -

9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkatdaerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BadanPermusyawaratan Desa dalam mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul danadat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengannama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yangmerupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraanpemerintahan desa sebagai unsur penyelenggarapemerintahan desa

12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yangdibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan danmerupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

13. Dayak adalah rumpun atau himpunan suku penduduk asliKalimantan Tengah yang mempunyai hak-hak adat,kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat yang diakuisebagai wujud dari ke-Bineka Tunggal Ika-an, dalam bingkaiNegara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Hak adat adalah hak untuk hidup dengan memanfaatkansumber daya yang ada dalam lingkungan wilayah adat,berdasarkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukumadat, sebagaimana dikenal dalam lembaga-lembaga adatDayak setempat. Dipindah dari n

15. Adat Istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidahdan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembangbersamaan dengan pertumbuhan dan perkembanganmasyarakat adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masihdihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujuddalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakatsetempat.

16. Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat adalah pola-polakegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga


- 10 -

masyarakat secara berulang-ulang dan dianggap baik, yangpada dasarnya dapat bersumber pada adat istiadat setempatdan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.

17. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalamkesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengankepentingan nasional.

18. Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan,baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telahtumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarahMasyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, sertaberhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus danmenyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan denganmengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan danhukum adat Dayak.

19. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayahKedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yangdikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupunbukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baikmilik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannyadiakui oleh Damang Kepala Adat. Tambah penjelasantentang batas-batas yang jelas

20. Tanah Adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turuntemurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama olehpara ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapatdisejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.

21. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yangdiperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah,warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanamtumbuhnya maupun tanah kosong belaka.

22. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hakperorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkansumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupundi atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.PERLU KAJI BANDING (KE PAPUA?) !!!!


- 11 -

23. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang selanjutnyadisebut Kerapatan Mantir/Let adalah forum gabungan paraMantir/Let adat baik yang berada di kecamatan maupun didesa/kelurahan.

24. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan KetuaKerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yangberwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatuwilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasilpemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua BadanPermusyawaratan Desa, Lembaga KemasyarakatanKelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para KetuaKerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yangtermasuk dalam wilayah Kedamangan tersebut.

25. Kedamangan adalah suatu Lembaga Adat Dayak yangmemiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukumadat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiridari himpunan beberapa desa/ kelurahan/ kecamatan/Kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

26. Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalahperangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggotaKerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dananggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenangmembantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukumadat Dayak di wilayahnya. Perlu di uraikan dalampenjelasan wilayah-wilayah yang memakai Let dan wilayahmana yang memakai sebutan mantir.

27. Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak itutumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadipenyangga untuk memperkokoh keberadaan Masyarakat AdatDayak bersangkutan.

28. Majelis Adat Dayak Nasional adalah Lembaga Adat Dayaktertinggi yang mengemban tugas sebagai lembaga koordinasi,komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadah menampung


- 12 -

dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan semua LembagaAdat Dayak anggotanya, berkedudukan di salah satu ibu kotaprovinsi di Kalimantan secara bergiliran.

29. Dewan Adat Dayak Provinsi adalah Lembaga Adat Dayak yangmengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, sebagailembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat DayakKabupaten/Kota, demi membantu kelancaran tugas DamangKepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian,pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan danpenegakan hukum adat Dayak di wilayah Provinsi KalimantanTengah.

30. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota adalah Lembaga AdatDayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat DayakNasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembagakoordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatandan Kedamangan demi membantu kelancaran tugas DamangKepala Adat dibidang pemberdayaan, pelestarian,pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan danhukum adat Dayak di wilayah kabupaten/kota.

31. Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayakyang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional,Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat DayakKabupaten/Kota sebagai mitra Damang Kepala Adat, lembagakoordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak danKerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan, demimembantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidangpemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat,kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayahkecamatan.

32. Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan adalah Lembaga AdatDayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat DayakNasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat DayakKabupaten/Kota dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagaimitra Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/ kelurahan,demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat diwilayah desa/kelurahan.


- 13 -

33. Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak adalah sub-organisasi Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat DayakProvinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahanyang mempunyai tugas khusus untuk mengawal perjuanganMasyarakat Adat Dayak mempertahankan keberadaannya,membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adatdan mengantisipasi gangguan terhadap kedaulatan NegaraKesatuan Republik Indonesia di daerah perbatasan.

34. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dankeberadaan budaya, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan danhukum adat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh,sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunandaerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakatyang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan danperkembangan zaman .

35. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memeliharalembaga adat, nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul di dalam hukum adat Dayak yangbersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yangmerupakan intinya, sehingga keberadaannya terjaga dan tetaplestari.

36. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu danterarah agar lembaga adat, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul dalam hukum adat Dayak, dapattumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkanperanannya dalam membangun karakter, mengangkat harkatdan martabat masyarakat adat Dayak, karena tetap mampuberadaptasi dengan perkembangan zaman, peradaban danbudaya bangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

37. Masyarakat Adat Dayak adalah semua orang dari keturunansuku Dayak yang berhimpun, berkehidupan dan berbudayasebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnyadengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukumadat.


- 14 -

38. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalahkesatuan dan acuan bagi Majelis Adat Dayak Nasional danAdat Dayak pada Semua tingkatan dalam berkoordinasi danbersinergi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsimasing-masing.

BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pengaturan Kelembagaan Adat Dayak dalamPeraturan Daerah ini adalah untuk mendorong upayapemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar mampumembangun karakter Masyarakat Adat Dayak melalui upayapelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat,kebiasaan-kebiasaan dan menegakkan hukum adat dalammasyarakat demi mendukung upaya peningkatankesejahteraan masyarakat setempat, menunjang kelancaranpenyelenggaraan Pemerintahan dan kelangsunganpembangunan serta meningkatkan Ketahanan Nasional dalambingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Tujuannya adalah agar upaya pemberdayaan Lembaga AdatDayak mampu mendorong, menunjang dan meningkatkanpartisipasi Masyarakat Adat Dayak guna kelancaranpenyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa/kelurahan sehingga Masyarakat Adat Dayak setempat merasadihargai secara utuh sehingga terpanggil untuk turut sertabertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dankedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya.


- 15 -

BAB IIIKELEMBAGAAN ADAT DAYAK

Pasal 3

(1) Lembaga Kedamangan sebagai salah satu unsurKelembagaan Adat Dayak yang hidup, tumbuh danberkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat AdatDayak Kalimantan Tengah dengan kedudukan di ibu kotakecamatan tetap dan akan semakin dilestarikan,dikembangkan dan diberdayakan fungsi dan peranannya.

(2) Lembaga Kedamangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersinergis dandidukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat DayakProvinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota, Dewan AdatDayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan.

(3) Kelembagaan Adat Dayak dibentuk dan diposisikan untukbersinergis secara dinamis untuk mendukung upayapelestarian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakatadat Dayak beserta semua kearifan lokalnya.

Pasal 4

(1) Kelembagaan Adat Dayak menyelenggarakan tugas danfungsi secara berjenjang, yakni sebagai berikut :

a. Lembaga adat dayak tingkat nasional adalah Majelis AdatDayak Nasional yang merupakan Lembaga Adat Dayaktertinggi, yang mengemban tugas sebagai lembagakoordinasi, sinkronisasi, komunikasi, pelayanan,pengkajian dan wadah menampung dan menindaklanjutiaspirasi masyarakat dan semua tingkat Lembaga AdatDayak;

b. Lembaga adat dayak tingkat provinsi adalah Dewan AdatDayak Provinsi dengan tugas pokok melaksanakan


- 16 -

program kerja sebagai tindak lanjut program kerja MajelisAdat Dayak Nasional, menjalankan fungsi koordinasi dansupervisi terhadap seluruh Dewan Adat DayakKabupaten/ Kota di wilayah Kalimantan Tengah;

c. Lembaga adat dayak tingkat kabupaten/kota adalahDewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota dengan tugaspokok melaksanakan program kerja sebagai tindak lanjutprogram kerja Dewan Adat Dayak Provinsi, menjalankanfungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh DewanAdat Dayak Kecamatan dan lembaga Kedamangan diwilayahnya;

d. Lembaga-lembaga adat dayak tingkat kecamatanadalah:

1. Dewan Adat Dayak Kecamatan dengan tugas pokokmelaksanakan program kerja sebagai tindak lanjutprogram kerja dewan Adat Dayak Kabupaten/Kotaserta menjalankan fungsi koordinasi dan supervisiterhadap seluruh Dewan Adat Dayak tingkat Desa/Kelurahan;

2. Kedamangan yang dipimpin oleh Damang KepalaAdat sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir/LetPerdamaian Adat tingkat kecamatan.

e. Lembaga-lembaga adat dayak tingkat desa/kelurahanadalah :

1. Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan dengan tugaspokok dan fungsi melaksanakan program kerjaDewan Adat Dayak Kecamatan;

2. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Desa/Kelurahan.

(2) Hubungan hirarki dan Bagan Kelembagaan Adat Dayak DiKalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.


- 17 -

BAB IVPEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN

LEMBAGA ADAT DAYAK

Bagian KesatuPembentukan Dewan Adat Dayak

Pasal 5

(1) Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan danDesa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah, dibentuk atas dasarkewajiban untuk lebih memberdayakan peran dan fungsiDamang Kepala Adat guna memperkokoh keberadaanmasyarakat adat dayak dengan segala kearifan lokalnyadengan melakukan upaya pelestarian, pengembangan danpemberdayaan.

(2) Tatacara pembentukan, struktur kepengurusan, sistemkoordinasi, tugas pokok dan fungsi Dewan Adat Dayaksebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketetapanDewan Adat Dayak Provinsi.

(3) Dewan Adat Dayak Provinsi ditetapkan dan dikukuhkan olehMajelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota oleh Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat DayakKecamatan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, DewanAdat Dayak Desa/Kelurahan oleh Dewan Adat DayakKecamatan.

Bagian KeduaPembentukan Lembaga Kedamangan

Pasal 6

(1) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembagakedamangan ditetapkan oleh Bupati/Walikota ataspertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, denganmemperhatikan permohonan Masyarakat Adat Dayak wilayah


- 18 -

kecamatan bersangkutan.

(2) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembagakedamangan oleh masyarakat adat dayak harus memenuhisyarat-syarat sebagai berikut :

a. Terdapat kelompok masyarakat adat dayak yangmempunyai kesamaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalammasyarakat tersebut ;

b. Memiliki wilayah paling sedikit mencakup 5 (lima) Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan atau beberapakecamatan; dan

c. Mempunyai hak-hak adat.

BAB VKEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 7

(1) Damang Kepala Adat berkedudukan di ibu kota kecamatansebagai mitra Camat dan mitra Dewan Adat Dayakkecamatan, bertugas dalam bidang pelestarian,pengembangan dan pemberdayaan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan berfungsi sebagai penegak hukum adat Dayakdalam wilayah Kedamangan bersangkutan.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,Damang kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dibantu oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau LetAdat tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.

(3) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/ kelurahanmerupakan peradilan adat tingkat pertama.

(4) Damang Kepala Adat karena jabatannya, secara otomatismenjadi ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkatkecamatan atau sebagai peradilan adat tingkat terakhir.


- 19 -

(5) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatanditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak kabupaten/kota, sedangkan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkatdesa/kelurahan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan AdatDayak kecamatan.

(6) Untuk mendukung kelancaran dan ketertiban administrasi,Damang Kepala Adat dibantu oleh seorang sekretaris.

Pasal 8

Damang Kepala Adat bertugas :

a. menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adatKedamangan ;

b. membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkaraperdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabiladiminta oleh pejabat yang berwenang;

c. menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat,dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalamperkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupundalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnyamenurut adat yang berlaku ;

d. berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jikaterdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengansuku lain yang berada di wilayahnya ;

e. memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak dimintakepada pemerintah daerah tentang masalah yangberhubungan dengan tugasnya ;

f. memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dankebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dantempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang ;

g. membantu pemerintah daerah dalam mengusahakankelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang,terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan danhukum adat;


- 20 -

h. mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakatadat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yangtelah dilantik sebagai penghormatan adat;

i. dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adatterhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atauperkara perdata adat jika diminta oleh pihak yangberkepentingan;

j. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilaiadat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan danmengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dankebudayaan Dayak pada khususnya ;

k. mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau hartakekayaan Kedamangan untuk mempertahankan bahkanmeningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke rahyang lebih baik;

l. menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi,uang jalan, dan lap tunggal dalam rangka pelayanan /penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh Kerapatan MantirPerdamaian Adat, baik tingkat kecamatan maupun tingkatdesa/kelurahan.

Pasal 9

(1) Fungsi Damang Kepala Adat adalah:

a. mengurus, melestarikan, memberdayakan danmengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan,hukum adat dan lembaga kedamangan yangdipimpinnya;

b. menegakkan hukum adat dengan menangani kasus danatau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakanperadilan adat tingkat terakhir; dan

c. sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yangtimbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.


- 21 -

(2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DamangKepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untukmembawa penyelesaian terakhir sengketa antara paraDamang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan AdatDayak Kabupaten/Kota.

BAB VIHAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1) Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang sebagaiberikut:

a. menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atasprestasi dan jasa-jasanya yang telah berbuat untukmengangkat harkat dan martabat Masyarakat AdatDayak;

b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaanKedamangan untuk meningkatkan kemajuan dan tarafhidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik;

c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adatistiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adatmasyarakat adat Dayak;

d. menetapkan Peraturan Damang, membuat suratkeputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuatsurat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat diatas tanah; dan

e. melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkansurat keterangan perkawinan secara adat,mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat,mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adatdan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukumadat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan.


- 22 -

(2) Damang Kepala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan dan pembinaankemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hakadat dan harta kekayaan kedamangan agar tetapmemperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;

b. ikut memelihara stabilitas daerah dan nasional yangsehat dan dinamis yang dapat memberikan peluangyang luas kepada aparat pemerintah terutamaPemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalammelaksanakan tugas-tugas penyelenggaraanpemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaanpembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaanmasyarakat yang adil dan demokratis ;

c. ikut menciptakan suasana yang tetap dapat menjaminterpeliharanya semboyan Bineka Tunggal Ika dalammasyarakat di wilayahnya; dan

d. mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yangdipandang negatif dan dapat mengancam keberadaanadat dan budaya Dayak.

e. selalu mengingatkan dan mendorong agar seluruh wargamasyarakat adat Dayak ikut bertanggung jawab dalammenjaga, melestarikan, mengembangkan danmembudayakan falsafah hidup “Budaya Huma Betangatau Belom Bahadat”.


- 23 -

BAB VIIMASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT

DAN PENGHARGAAN

Pasal 11

Masa jabatan Damang Kepala Adat adalah 6 (enam) tahundan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatanberikutnya.

Pasal 12

Damang Kepala Adat yang telah mengakhiri masajabatannya dan tidak menjabat lagi, dan/atau meninggal duniaketika masih aktif diberikan uang penghargaan sebesar 3 (tiga)kali penghasilan tetap bulanan yang dibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VIIIPEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 13

(1) Damang Kepala Adat berhenti karena :

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri;

c. diberhentikan.

(2) Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c karena :

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan


- 24 -

atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6(enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Damang KepalaAdat;

d. tidak mendapat kepercayaan lagi lebih dari setengahjumlah pemilih Damang Kepala Adat yang bersangkutanyang dinyatakan secara tertulis;

e. dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang KepalaAdat;

f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaiDamang Kepala Adat;

g. sedang menjalankan pidana penjara atau pidanakurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau

h. melanggar Hukum Adat Dayak yang berakibat merugikanatau mencemarkan martabat jabatan Damang KepalaAdat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat AdatDayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepantasnyadilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat.

(3) Pemberhentian dari jabatan Damang Kepala Adat dilakukanoleh Bupati/Walikota atas pertimbangan dan usulan DewanAdat Dayak kabupaten/kota.

Bagian KesatuPemberhentian Sementara

Pasal 14

(1) Damang Kepala Adat yang tersangkut dalam suatupelanggaran hukum adat dan atau tindak pidana, maka ataspertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak kabupaten/kota,Bupati/Walikota dapat memberhentikan sementara yangbersangkutan sebagai Damang Kepala Adat.


- 25 -

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota atas usulDewan Adat Dayak kabupaten/kota.

(3) Selama Damang Kepala Adat diberhentikan sementara, makapekerjaan sehari-hari dilakukan oleh pejabat yang ditunjuksesuai dengan Peraturan Daerah ini.

(4) Atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak kabupaten/kota dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal yangbersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Bupati/Walikotamencabut keputusan pemberhentian sementara.

Bagian KeduaPengangkatan Pejabat Sementara

Pasal 15

(1) Apabila dalam suatu wilayah Kedamangan terjadi kevakumankarena Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimanaketentuan dalam Pasal 13 atau telah habis masa jabatannyanamun belum terpilih Damang Kepala Adat pengganti, makadapat diangkat pejabat sementara Damang Kepala Adat.

(2) Pengangkatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adatditetapkan oleh Bupati / Walikota atas usul Dewan Adat DayakKecamatan melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota darisalah seorang anggota Kerapatan Mantir/Let Perdamaian AdatKecamatan setelah memperhatikan usulan dari hasil rapatMantir/Let Adat Kedamangan yang bersangkutan.

(3) Masa jabatan pejabat sementara Damang Kepala Adatditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya pejabatsementara Damang Kepala Adat, maka Bupati/Walikota atasusul Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menetapkan PanitiaPemilihan Damang Kepala Adat yang definitif.


- 26 -

BAB IXPEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

DAMANG KEPALA ADAT

Bagian KesatuPersiapan dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 16

(1) Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota setelah memperhatikanlaporan dari Dewan Adat Dayak Kecamatan, memberitahukankepada Bupati/Walikota dan Damang Kepala Adat mengenaiakan berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat yangbersangkutan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelumberakhirnya masa jabatan.

(2) Bupati/Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kotamenetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Damang KepalaAdat sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam PeraturanDaerah ini.

(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memproses pemilihan Damang Kepala Adat, paling lama 4(empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan DamangKepala Adat.

(4) Pemilihan Damang Kepala Adat diselenggarakan paling lambatdalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatanDamang Kepala Adat.

(5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakanpemilihan Damang Kepala Adat, maka Bupati/Walikota dapatmemperpanjang waktu pemilihan Damang Kepala Adatdimaksud.

(6) Apabila situasi dan kondisi setempat belum memungkinkanmaka Bupati/Walikota dapat memperpanjang masa kerjaPanitia Pemilihan Damang Kepala Adat untuk waktu palinglama 6 (enam) bulan lagi.

(7) Dalam hal dilakukan perpanjangan masa kerja panitia


- 27 -

pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka berlakuketentuan pengangkatan pejabat sementara Damang KepalaAdat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian KeduaHak Memilih dan Dipilih

Pasal 17

(1) Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasaldari Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan :

a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa;

b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila danUndang-undang Dasar 1945;

c. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luasmengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempatyang dibuktikan dengan mencantumkannya dalam DaftarRiwayat Hidup;

d. Surat Pernyataan setia pada hukum adat, adat istiadatdan kebiasaan masyarakat setempat;

e. Berkelakuan Baik yang dibuktikan dengan suratketerangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f. Berpendidikan formal serendah-rendahnya SLTP/sederajat;

g. Umur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dansetinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;

h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan SuratKeterangan Dokter;

i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalankan pidanapenjara atau kurungan berdasarkan keputusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap;


- 28 -

j. Surat Pernyataan berdomisili di desa/kelurahan dilingkungan wilayah Kedamangan yang bersangkutansekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;

k. Surat Pernyataan sanggup untuk berdomisili di ibu kotakecamatan bila telah terpilih sebagai Damang KepalaAdat;

l. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;

m. Melampirkan Visi, Misi dan Program Kerja bila terpilihsebagai Damang Kepala Adat selama masa jabatan; dan

n. Surat pernyataan bahwa tidak sedangsebagai pengurus dari salah satuorganisasi partai politik

(2) Bakal Calon Damang Kepala Adat mengajukan permohonansecara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak4 (empat) rangkap dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enamribu rupiah).

Pasal 18

Pemilih adalah semua Kepala Desa dan Lurah atauPejabat Kepala Desa dan Pejabat Lurah, semua ketua BadanPermusyawaratan Desa, Ketua Lembaga KemasyarakatanKelurahan semua anggota Kerapatan Mantir Perdamaian AdatKecamatan bersangkutan dan semua ketua Kerapatan MantirPerdamaian Adat Desa/Kelurahan wilayah Kedamanganbersangkutan.

Pasal 19

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai DamangKepala Adat, selain harus memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), juga harusmemperoleh surat persetujuan dari atasannya dan ataupejabat yang berwenang untuk itu.


- 29 -

(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan ditetapkan sebagaiDamang Kepala Adat, dibebaskan dari tugas dan jabatanpokoknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian KetigaPanitia Pemilihan

Pasal 20

(1) Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdiri dari tokoh-tokohmasyarakat dan tokoh-tokoh adat dengan susunan sebagaiberikut:

a. Satu orang Ketua;

b. Dua orang wakil ketua;

c. Satu orang Sekretaris;

d. Tiga orang anggota.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :

a. Camat setempat atau Camat yang lebih senior apabilaterdapat lebih dari 1 (satu) Kecamatan dalam wilayahKedamangan dimaksud sebagai ketua;

b. Salah satu anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adatkecamatan setempat sebagai wakil ketua;

c. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan setempat sebagaiwakil ketua;

d. Pejabat kecamatan yang lebih senior / Kepala SeksiPemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;

e. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat adat Dayak setempatyang dipilih oleh Kerapatan Mantir Adat kecamatansetempat sebagai anggota.


- 30 -

Pasal 21

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 mempunyai tugas:

a. melakukan penjaringan dan membuka pendaftaran bakal calon;

b. mengadakan pendaftaran yang berhak memilih ;

c. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calonDamang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yangberhak mengikuti pemilihan ;

d. menetapkan Calon Damang Kepala Adat hasil penyaringanpaling sedikit 2 (dua) orang yang dituangkan dalam BeritaAcara oleh Panitia Pemilihan;

e. menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaanpemungutan suara ;

f. wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanyamemberikan satu suara dan menolak pemberian suara yangdiwakilkan dengan alasan apapun;

g. mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaanpemilihan Damang Kepala Adat berjalan dengan tertib, lancar,aman, dan teratur;

h. menjamin agar para calon Damang Kepala Adat harus beradadi tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaanpemungutan suara;

i. melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat; dan

j. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita AcaraPerhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acaradimaksud kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota untukselanjutnya diproses dan diusulkan pengangkatannya olehBupati/Walikota.


- 31 -

Bagian KeempatPelaksanaan Pemilihan

Pasal 22

(1) Sekurang-kurangnya 15 (Lima belas) hari sebelum pemilihandilaksanakan, Panitia Pemilihan Damang Kepala Adatberkewajiban memberitahukan/mengumumkan waktu dantempat pelaksanaannya kepada para calon dan para pemilihyang telah ditentukan.

(2) Pemilihan dilaksanakan di ibukota Kecamatan atau salah satuibukota Kecamatan dalam lingkungan wilayah Kedamanganbersangkutan.

(3) Pemilihan Damang Kepala Adat diharapkan dihadiri olehsekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilihyang ditetapkan.

(4) Dalam hal pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnyakurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), maka pemilihan tersebut dinyatakan ditunda.

(5) Selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah penundaansebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pemilihanmengadakan pemilihan Damang Kepala Adat

Pasal 23

(1) Calon Damang Kepala Adat yang dinyatakan terpilih ialah calonyang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak.

(2) Dalam hal Calon Damang Kepala Adat hanya terdapat satuorang, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan calon DamangKepala Adat tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapatdukungan suara sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yangmendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka


- 32 -

pemilihan ulang diadakan hanya untuk calon-calon yangmendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang samatersebut.

(4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dilaksanakan selambat-lambatnya 2 jam berikutnya.

Pasal 24

(1) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat,maka panitia paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggalpelaksanaan pemilihan segera menyampaikan Berita Acaradan laporan pelaksanaan pemilihan kepada Dewan Adat DayakKabupaten/Kota.

(2) Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota setelah meneliti BeritaAcara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidakterdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yangdiatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaanpemilihan, selanjutnya menyampaikan usul pengangkatancalon terpilih kepada Bupati/Walikota selambat-lambatnya 7(tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya Berita Acaradan Laporan pelaksanaan pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Bagian KelimaPengangkatan Damang Kepala Adat

Pasal 25

(1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulandan Berita Acara hasil pemilihan Damang Kepala Adat, Bupati/Walikota segera menetapkan keputusan tentangpengangkatannya.

(2) Sebelum memangku jabatan Damang Kepala Adat yang telahditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), makaDamang terpilih dilantik dan wajib mengucapkan sumpah/janjimenurut agama atau kepercayaannya di hadapan Bupati/


- 33 -

Walikota dengan didampingi oleh rohaniawan agama yangdianutnya.

(3) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2),berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhikewajiban saya sebagai Damang Kepala Adat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturanpelaksanaannya dengan selurus-lurusnya serta berbaktikepada masyarakat, nusa dan bangsa. Bahwa Saya sebagaiDamang Kepala Adat/Pemangku Hukum Adat akanmelaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, hak dan wewenangsaya dengan berpegang pada Hukum Adat Dayak, untukmemperkokoh jati diri masyarakat adat dayak sebagai bagiandari Bineka Tunggal Ika dan Bingkai Negara Kesatuan RepublikIndonesia.”

(4) Selain mengucapkan sumpah janji sebagaimana dimaksudpada ayat (3), Damang Kepala Adat tersebut setelah dilantik,juga wajib dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota menurut tata cara adat Dayak setempat.

Bagian KeenamPembatalan Hasil Pemilihan

Pasal 26

(1) Bupati/Walikota atas pertimbangan Dewan Adat DayakKabupaten/ Kota yang disertai dengan alasan-alasan yangkuat dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkanpemilihan ulang.

(2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebihdahulu dilakukan penelitian di lapangan oleh sebuah timindependen yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan-


- 34 -

ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini;

b. Terdapat perselisihan atau tidak adanya kesatuanpendapat mengenai pelaksanaan dan hasil pemilihantersebut.

(3) Apabila berdasarkan hasil penelitian tim independen dilapangan terdapat alasan-alasan yang kuat untukmembatalkan hasil pemilihan, sehingga diperlukan Pemilihanulang maka pemilihan ulang tersebut hanya dilakukan 1 (satu)kali yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusanBupati/Walikota.

BAB XPENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27

(1) Sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/LetPerdamaian Adat, baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupunpada tingkat Kecamatan, wajib untuk diterima, diproses dandiputuskan.

(2) Setiap persengketaan/perselisihan/permasalahan terkaitruang lingkup dan pelanggaran terhadap hukum adat, padaprinsipnya diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaianadat, baik oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat padatingkat Desa/Kelurahan maupun oleh Kerapatan Mantir/LetPerdamaian Adat tingkat Kecamatan.

(3) Apabila suatu kasus atau sengketa tidak dapat diselesaikanmelalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan, maka dapat dibawa untuk diselesaikan padaKerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan.

Pasal 28

(1) Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat


- 35 -

yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melaluikeputusan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkatKecamatan, adalah bersifat final dan mengikat para pihak.

(2) Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi adatyang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan danmengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakatadat.

(3) Apabila suatu kasus sulit untuk dibuktikan, karena pihak yangdisangkakan telah melakukan pelanggaran hukum adat tetapitidak mau mengakuinya, maka Kerapatan Mantir/LetPerdamaian Adat dapat melakukan upaya terakhir denganmelaksanakan “Sumpah Adat” yang berlaku di wilayahkedamangan bersangkutan.

Pasal 29

Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihakyang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapatdijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalampenyelesaian suatu perkara.

Pasal 30

Tiap-tiap penyelesaian kasus atau sengketa adat ataupemberian sanksi adat oleh Kerapatan Mantir/Let PerdamaianAdat Kecamatan atau Desa/Kelurahan, harus dibuatkan BeritaAcara dan dituangkan dalam surat keputusan serta diumumkankepada masyarakat.

Pasal 31

(1) Prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa oleh KerapatanMantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa / Kelurahandan tingkat Kecamatan, ditetapkan oleh Dewan Adat Dayak


- 36 -

Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikanmasukan dari Damang Kepala Adat.

(2) Dalam menyelesaikan perkara di Peradilan, Damang KepalaAdat dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkaradimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputuskan olehKerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang bersangkutan.

BAB XIJENIS SANKSI

Pasal 32

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KerapatanMantir/Let Perdamaian Adat baik di tingkat Desa/Kelurahanmaupun di tingkat Kecamatan adalah :

a. Nasehat/Teguran secara lisan dan /atau tertulis;

b. Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan /atau tertulis;

c. Singer (nama lain) untuk denda maupun ganti rugi ;

d. Dikucilkan dari masyarakat adat desa/kelurahan, yaitu pihakpelanggar adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatanadat untuk jangka waktu tertentu ;

e. Dikeluarkan dari masyarakat Desa, yaitu memutuskan semuahubungan sosial dan adat antara masyarakat adat denganpihak pelanggar dalam jangka waktu tidak terbatas ;

f. Pencabutan gelar adat ;

g. Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adatsetempat.

Pasal 33

Tata cara penyelesaian sengketa dan tata caramenjatuhkan sanksi adat oleh Damang Kepala Adat melaluiKerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, dilakukan sesuai dengan


- 37 -

hukum adat Dayak yang berlaku di wilayah kedamangan masing-masing.

BAB XIIBARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT DAYAK

Pasal 34

(1) Untuk menjamin agar dipatuhinya sanksi Adat yang telahditetapkan, maka Damang Kepala Adat bersama KerapatanMantir/Let Perdamaian Adat didukung oleh Dewan Adat Dayakmelalui Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak.

(2) Tata cara pembentukan, tugas pokok, fungsi, wewenang,tanggung jawab, hak maupun kewajiban Barisan PertahananMasyarakat Adat Dayak mengacu kepada Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketetapanDewan Adat Dayak Provinsi.

BAB XIIIMANTIR ADAT

Pasal 35

(1) Mantir/Let Adat Kecamatan yang tergabung dalam KerapatanMantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan dan Mantir/Let AdatDesa/Kelurahan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/LetPerdamaian Adat Desa/Kelurahan, diangkat dan diberhentikandengan Keputusan Bupati/Walikota atas usul Damang KepalaAdat melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten/kota.

(2) Masa Bakti Mantir/Let Adat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah 6 (enam) tahun dan dimungkinkan untuk diangkatkembali pada masa jabatan berikutnya dengan ketentuan usiaMantir/Let adat tidak melampaui usia 65 (enam puluh lima)tahun.


- 38 -

(3) Jumlah Mantir/Let Adat tingkat Kecamatan dan Mantir/Let Adattingkat Desa/Kelurahan masing-masing sebanyak 3 (tiga)orang.

BAB XIVHAK-HAK ADAT

Pasal 36

(1) Hak-hak adat Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengahadalah tanah adat, hak-hak adat diatas tanah, kesenian,kesusasteraan, obat-obatan tradisional, desain/karya cipta,bahasa, pendidikan, sejarah lokal, peri boga tradisional, tataruang, dan ekosistem.

(2) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengakui,menghormati dan menghargai keberadaan hak-hakmasyarakat adat Dayak sebagaimana dimaksud ayat (1)sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak adat Dayaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanGubernur.

BAB XVHUKUM ADAT DAYAK

Pasal 37

Dalam rangka pelestarian, pengembangan danpemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukumadat Dayak di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, makaPemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajibmemfasilitasi pelaksanaan Program Kerja Damang Kepala Adatdan Program Kerja Dewan Adat Dayak pada semua jenjang.

Pasal 38

(1) Pengetahuan tentang adat istiadat, hukum adat Dayak danhak adat Dayak agar dibakukan secara tertulis dan


- 39 -

disebarluaskan ke seluruh masyarakat serta wajibdimasukkan dalam kurikulum Sekolah Dasar dan SekolahMenengah sebagai mata pelajaran muatan lokal serta menjadimateri tambahan Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan sertaPendidikan dan Latihan penjenjangan bagi Pegawai NegeriSipil.

(2) Untuk terlaksananya maksud pada ayat (1), maka menjadikewajiban Dewan Adat Dayak Provinsi dan kabupaten/kotauntuk memasukannya dalam program kerja setiap tahun danbekerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihakterkait yang berkompeten.

Pasal 39

(1) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yangmenetap ataupun yang menetap sementara, wajibmempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adatDayak setempat.

(2) Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahkan telahmelakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkankeresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adatwajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya.

BAB XVIPEMBIAYAAN

Pasal 40

(1) Untuk mendukung pelaksanaan program kerja danoperasional Majelis Adat Dayak Nasional di Kalimantan Tengahdan Dewan Adat Dayak Provinsi, maka Pemerintah DaerahProvinsi wajib memberikan bantuan melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Untuk mendukung Program Kerja dan operasional, lembagaKedamangan, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, DewanAdat Dayak Kecamatan, dan Dewan Adat Dayak Desa/


- 40 -

Kelurahan wajib dianggarkan oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah masing-masing.

(3) Selain memperoleh anggaran dari Pemerintah DaerahProvinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud padaayat (2) maka Lembaga Kedamangan dan Dewan Adat Dayakdapat mengupayakan sumber anggaran lain yang sah dantidak mengikat.

(4) Selain memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud padaayat (2), para fungsionaris Lembaga Kedamangan jugadiberikan penghasilan tetap setiap bulan oleh PemerintahDaerah Provinsi melalui Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi yang disalurkan dalam bentuk bantuankeuangan Pemerintah Provinsi kepada PemerintahKabupaten/Kota dengan pengaturan besarnya tunjangan,sebagai berikut :

a. Damang Kepala Adat memperoleh setara tunjanganjabatan Eselon III.b.

b. Sekretaris Damang Kepala Adat memperoleh setaratunjangan jabatan Eselon IV.a

c. Mantir Adat Kecamatan memperoleh setara tunjanganjabatan Eselon IV.b

d. Mantir Adat Desa/Kelurahan memperoleh setaratunjangan jabatan Eselon V.a

(5) Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangandaerah, maka:

a. Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat DayakProvinsi wajib menyampaikan Program Kerja dan usulananggaran serta pertanggung jawaban penggunaannyasesuai ketentuan yang berlaku kepada Gubernur.

b. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota wajibmenyampaikan Program Kerja dan usulan anggaranserta pertanggung jawaban penggunaannya sesuaiketentuan yang berlaku kepada Bupati/Walikota.

(6) Mekanisme dan prosedur penyampaian usulan, pelaksanaan


- 41 -

dan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangandaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjutdengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) Damang Kepala Adat yang pada saat mulai berlakunyaPeraturan Daerah ini diangkat berdasarkan Peraturan Daerahsebelumnya, diberikan kesempatan untuk menyelesaikanjabatannya selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggalpenetapannya.

(2) Bagi Damang Kepala Adat yang telah melaksanakan tugasmencapai 6 (enam) tahun atau lebih, terhitung sejak tanggalpenetapannya hingga tanggal Peraturan Daerah ini mulaiberlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan agardilaksanakan pemilihan kembali.

BAB XVIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengaturtentang Kelembagaan Adat Dayak dan/atau Kedamangan yangtidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini agar disesuaikan palinglambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah inidiberlakukan.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka PeraturanDaerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentangKedamangan di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan TengahNomor 5 Tahun 1999), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


- 42 -

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inisepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut denganPeraturan Gubernur.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 18 Desember 2008


ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Rayapada tanggal

SEKRETARIS DAERAHPROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

THAMPUNAH SINSENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008NOMOR 16


- 43 -

PENJELASANATAS


TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

Masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah sadarsedalam-dalamnya akan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsaIndonesia yang Bineka Tunggal Ika. Kesadaran dimaksud terkaiterat dengan tanggung jawab untuk tetap memelihara, melestarikan,mengembangkan, memberdayakan dan menjunjung tinggi HukumAdat, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yangmengandung nilai-nilai positif sebagai budaya warisan leluhur. Padasisi lain bahwa kesadaran dimaksud haruslah tetap dalam kerangkamemperkuat karakter, identitas, jati diri, harkat dan martabat dalambingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran tersebuttidak lain merupakan jawaban tepat atas fenomena, bahwa kesetiaanterhadap hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat,kenyataannya cenderung memudar sebagai akibat kuatnya terpaanarus modernisasi dan globalisasi. Apabila fenomena ini dibiarkan,maka dikuatirkan dapat melemahnya karakter, goyahnya jati diri,kaburnya identitas, turunnya harkat dan martabat dan tercabutnyaakar budaya.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersamaseluruh masyarakatnya, harus mengantisipasi jangan sampai terjadihal-hal negatif dimaksud karena dapat mengganggu komitmenbersama tentang falsafah, dasar negara dan semboyan kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu; Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika dan Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI), karena diyakini sudah sangat memadai.Bahkan di dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan telahdiatur secara khusus, agar upaya pelestarian, pemberdayaan danpengembangan nilai-nilai lokal dan tradisional dimaksud dapatdilakukan secara maksimal. Hal ini pula yang mendorong Pemerintah


- 44 -

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meninjau kembali danmelakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kedamangan diProvinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Sehingga dengandemikian diharapkan agar inspirasi dan aspirasi masyarakatsetempat terakomodir, kesejahteraan lahir dan batin meningkat, yangpada akhirnya dapat diarahkan untuk menunjang kelancaranpenyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunanserta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Lembaga Kedamangan dapat dipandang sebagai lembagasentral yang bertanggung jawab penuh atas tetap lestari, berdaya-guna dan berkembangnya Hukum Adat Dayak, adat-istiadat dankebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan Masyarakat AdatDayak di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu Lembaga Kedamanganini dipandang perlu untuk didukung dan dibantu melalui dan olehkelembagaan adat Dayak lainnya, yaitu Dewan Adat Dayak Provinsi,Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan. Agarkelembagaan adat Dayak tersebut dapat bersikap tindak secaralegal dalam rangka membangun karakter dan memperkokohkeberadaan Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian dari BinekaTunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,maka perlu diatur melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup jelasPasal 2

Cukup jelasPasal 3

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “didukung” adalah LembagaKedamangan sebagai lembaga adat Dayak yang ada sejaklama, kini tetap sebagai lembaga sentral atau lembagautama yang ada di garis depan dalam mengayomimasyarakat adat Dayak bersama seluruh kearifan lokalnya.Bahkan dalam mengemban tugas berat namun muliatersebut didukung penuh oleh Masyarakat Adat Dayak


- 45 -

melalui Dewan Adat Dayak provinsi, kabupaten/ kota,kecamatan, desa/kelurahan. Sedangkan istilah Dewan AdatDayak merupakan perubahan nama dari Majelis Adat Dayak,sebagai salah satu hasil Musyawarah Nasional II (MUNASII) Dewan Adat Dayak se-Kalimantan di Pontianak padatanggal 2 sampai dengan tanggal 5 September 2006.

Pasal 4Yang dimaksud dengan fungsi “koordinasi” adalah fungsiDewan Adat Dayak untuk melakukan koordinasi secaraintern maupun ekstern dan melakukan koordinasi secarabertimbal balik, baik dengan sesama Dewan Adat Dayakmaupun dengan para Damang di wilayahnya, sehinggadengan demikian tidak ada lagi istilah Damang Koordinatordi tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Sedangkan fungsi“Supervisi” adalah Dewan Adat Dayak bertanggung jawabdan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan tugas pokokdan fungsi lembaga Kedamangan di wilayahnya.

Pasal 5Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Dewan Adat Dayak Provinsi dikukuhkan oleh Majelis AdatDayak Nasional maksudnya adalah karena Majelis AdatDayak Nasional merupakan lembaga Adat Dayak tertinggiyang berkedudukan di salah satu provinsi di Kalimantansecara bergiliran. Kemudian setelah Dewan Adat Dayakditetapkan dan dikukuhkan, maka selanjutnya disahkan olehGubernur untuk Dewan Adat Dayak Provinsi, oleh Bupati/Walikota untuk Dewan Adat Dayak Kabupaten/kota, olehCamat untuk Dewan Adat Dayak kecamatan dan olehkepala desa/lurah untuk Dewan Adat Dayak desa/kelurahan.

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkatkecamatan yang berkedudukan di ibu kota Kecamatan,


- 46 -

dalam hal ini berfungsi sebagai lembaga Peradilan Adattingkat banding atau tingkat terakhir.

Ayat (3)Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahandapat dipahami atau disejajarkan fungsinya sebagaiLembaga Peradilan Adat tingkat pertama.

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Ayat (6)Cukup jelas

Pasal 8Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Cukup jelasHuruf c

Cukup jelasHuruf d

Cukup jelasHuruf e

Cukup jelasHuruf f

Cukup jelasHuruf g

Cukup jelasHuruf h

Yang dimaksud dengan Pejabat publik dan pejabat publiklainnya adalah Gubernur, Bupati/Walikota, anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kepolisian, KomandanDaerah Militer, Camat, dan Lurah/Kepala Desa

Huruf iCukup jelas

Huruf jCukup jelas

Huruf kCukup jelas

Huruf lYang dimaksud dengan “uang meja” adalah biaya


- 47 -

pendaftaran perkara untuk diproses oleh Kerapatan MantirPerdamaian Adat, “uang sidang” adalah biaya sidanguntuk memutuskan perkara, “uang komisi” adalah dihitungsecara prosentase dari jumlah nilai barang/ benda yangdisengketakan, “uang jalan” adalah biaya transportasi bagiDamang dan para Mantir untuk datang ke lokasi perkara,“Lap Tunggal” adalah uang sidang perdamaian adat dalammenyelesaikan pembagian warisan yang berbentuk “ramu”barang pusaka. Damang juga menetapkan besarnya biayaperdamaian adat pada akhir penyelesaian sengketa yangdibebankan kepada salah satu atau kedua belah pihak.

Pasal 9Ayat(1)

Cukup jelasAyat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsi inisiator” adalah apabilaada perselisihan atau persengketaan di antara paraDamang menyangkut persoalan yang terkait dengantugas dan wewenangnya dan tidak ada penyelesaian diantara mereka, maka para Damang yang terkait wajibberinisiatif membawa persengketaan dimaksud kepadaDewan Adat Dayak kabupaten/kota untuk diselesaikan.

Pasal 10Ayat (1)

Huruf aBahwa gelar adat menjadi kewenangan DamangKepala Adat untuk menginventarisir danmenetapkan persyaratan peruntukannya.

Huruf bCukup jelas

Huruf cCukup jelas

Huruf dYang dimaksud dengan surat keterangan tanah

adat adalah surat tanda bukti pengakuan lembagaKedamangan atas tanah hak adat atau hak-hak adatdi atas tanah tersebut. Surat keterangan tanah adatdimaksud apabila dikehendaki oleh pemeganghaknya, dapat dijadikan bukti untuk didaftarkan


- 48 -

sebagai hak atas tanah yang sesuai menurutketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Huruf eYang dimaksud dengan melaksanakan perkawinansecara adat dan mengeluarkan surat keteranganperkawinan secara adat adalah seyogyanya tidakada perkawinan secara adat tanpa melalui lembagaKedamangan yang dalam hal ini dilaksanakan olehDamang dan dibantu oleh Mantir Adat. Sehinggaperkawinan secara adat yang tidak melalui lembagaKedamangan, tidak berhak memperoleh suratketerangan perkawinan secara adat.Perkawinan secara adat di kalangan masyarakatadat Dayak telah berlangsung sejak dahulu kala,bahkan hingga saat ini dan diyakini terusberlangsung ke masa depan, walaupun masyarakatDayak telah terbagi menganut agama berbeda;Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, danKaharingan. Masyarakat Adat Dayak percaya,bahwa perkawinan tanpa melalui tahapanperkawinan secara adat sebelum dilakukan menuruthukum agama adalah melanggar perilaku hidup“Belom Bahadat” sebagai warisan leluhur. Jadiperkawinan secara adat, sama sekali tidakdimaksudkan untuk meniadakan perkawinanmenurut hukum agama sebagaimana dimaksudpada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, namun semata-mata untukpemenuhan hukum adat Dayak.

Ayat (2)Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Cukup jelasHuruf c

Cukup jelasHuruf d

Cukup jelasHuruf e

Yang dimaksud dengan falsafah hidup “Budaya


- 49 -

Huma Betang atau Belom Bahadat ” adalahperilaku hidup yang menjunjung tinggi kejujuran,kesetaraan, kebersamaan dan toleransi serta taatpada hukum (hukum negara, hukum adat danhukum alam). Apabila telah mampu melaksanakanperilaku hidup “Belom Bahadat” , maka akanteraktualisasi dalam wujud “Belom Penyang HinjeSimpei ” yaitu hidup berdampingan, rukun dandamai untuk kesejahteraan bersama.

Pasal 11Cukup jelas

Pasal 12Maksud dari memberikan penghargaan berupa honorariumselama 3 (tiga) bulan adalah semata-mata sebagai ungkapanterima kasih dan penghargaan dari Pemerintah Daerah ataspengabdian seorang Damang Kepala Adat yang telah berakhirmasa jabatannya atau karena meninggal dunia, dalam ikut sertamendorong keberhasilan pembangunan pada umumnya.Kepada Damang Kepala Adat yang berhenti atas permintaansendiri atau diberhentikan karena tidak dapat melaksanakantugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secaraberturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syaratsebagai Damang Kepala Adat, tidak mendapat kepercayaanlagi dari sebagian besar masyarakat adat, dinyatakan melanggarsumpah/janji Damang Kepala Adat, tidak melaksanakan tugasdan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat, sedangmenjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap; dan/atau melanggar Hukum Adat Dayak yang berakibatmerugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang KepalaAdat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat Adat Dayakbahwa pelanggaran tersebut tidak sepantasnya dilakukan olehseorang Damang Kepala Adat, tidak dapat diberikan uangpenghargaan dimaksud.

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Cukup jelas

Pasal 15Ayat (1)

Cukup jelas


- 50 -

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “atas usul” Dewan Adat DayakKabupaten/Kota adalah sebagai tindak lanjut fungsikoordinasi dan supervisi terhadap lembaga Kedamangan diwilayahnya.

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 16Cukup jelas

Pasal 17Ayat (1)

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Damang KepalaAdat, seperti pendidikan sekurang-kurangnya SLTP (f), umursekurang-kurangnya 30 tahun (g) dan melampirkan visi danmisi (m) dimaksudkan agar figur Damang Kepala Adat yangakan terpilih merupakan seorang yang memang sangat siapmengemban tugas pokok dan fungsinya. Sementarapersyaratan tidak sedang menjadi pengurus partai politik(n) adalah dimaksudkan agar seorang Damang Kepala Adatbersikap netral atau tidak boleh memihak kepada salahsatu partai politik dengan mengatasnamakan jabatannya.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “diajukan secara tertulis” adalahkarena harapan masyarakat adat Dayak agar mekanisme,prosedur dan tata cara yang diterapkan di dalammenjalankan roda organisasi mengikuti cara-cara sesuaiperkembangan zaman serta diperolehnya figur calonDamang yang semakin berkualitas

Pasal 18Cukup jelas

Pasal 19Ayat (1)

Yang dimaksud dengan seorang Pegawai Negeri Sipil dapat


- 51 -

mencalonkan diri sebagai Damang adalah agar padaakhirnya seorang figur Damang akan muncul dari hasilpemilihan yang bersifat terbuka dan kompetitif.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan dibebaskan dari tugas danjabatannya sebagai PNS adalah bahwa Damang yangterpilih dari seorang yang berprofesi sebagai PNS tetapmemperoleh segala haknya karena hanya bersifatdikaryakan dan dapat kembali ke instansi lingkungan kerjasemula apabila telah berhenti sebagai Damang.

Pasal 20Cukup jelas

Pasal 21Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Cukup jelasHuruf c

Yang dimaksud dengan menerima dan meneliti persyaratanadministrasi bakal calon Damang Kepala Adat adalahmelakukan penyaringan, sehingga akhirnya dapatditetapkan calon yang berhak mengikuti pemilihan palingsedikit 2 (dua) orang.

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Huruf gCukup jelas

Huruf hCukup jelas

Huruf iCukup jelas

Pasal 22Cukup jelas


- 52 -

Pasal 23Cukup jelas

Pasal 24Cukup jelas

Pasal 25Ayat (1

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Lafal Sumpah/Janji, khusus pada bagian pembuka danpenutup disesuaikan dengan ketentuan dalam Agama yangdianut oleh Damang Kepala Adat yang akan dilantik.

Ayat (4)Yang dimaksud dengan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayakkabupaten/kota menurut tata cara adat setempat adalahdimaksudkan agar seorang Damang Kepala Adat terpilihsungguh menyadari betul bahwa ia mengemban tugas muliadi bidang adat istiadat dan hukum adat.

Pasal 26Cukup jelas

Pasal 27Cukup jelas

Pasal 28Ayat (1)

Setiap sengketa yang telah diputuskan oleh DamangKepala Adat melalui Kerapatan Mantir Perdamaian Adattingkat kecamatan adalah bersifat final dan mengikat parapihak, namun apabila para pihak sepakat berkehendakuntuk mencari keadilan melalui peradilan umum atauhukum nasional (undang-undang), maka itu menjadi hakpara pihak, tetapi Keputusan Peradilan Adat yang telahdiambil dapat menjadi bahan pertimbangan hakim.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Yang dimaksud dengan “Sumpah Adat ” adalah upayaterakhir yang dapat dilakukan oleh Damang beserta paraMantir Adat dalam menangani suatu perkara atau


- 53 -

sengketa adat yang pembuktiannya menemui jalan buntu.Sumpah adat atau dapat juga disebut “SumpahPemutus ” dilakukan menurut tata cara hukum adatsetempat dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian,hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan sangatterpaksa.

Pasal 29Cukup jelas

Pasal 30Pada dasarnya adat istiadat dan hukum adat bersifat dinamisatau elastis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembanganzaman. Oleh sebab itu untuk tetap menjaga kewibawaan dankepastian hukum adat, maka wajib diterapkan pelayanan tertibadministrasi dan keterbukaan kepada masyarakat

Pasal 31Cukup jelas

Pasal 32Huruf a

Cukup jelasHuruf b

Cukup jelasHuruf c

Walaupun “Singer ” denda atau ganti rugi sudahditimpakan kepada pihak yang melanggar hukum adat,namun Damang beserta para Mantir Adat tetap wajibuntuk melakukan prosesi perdamaian adat menurut tatacara hukum adat setempat.

Huruf dCukup jelas

Huruf eCukup jelas

Huruf fCukup jelas

Huruf gBentuk-bentuk sanksi pada masing-masing wilayahkedamangan yang telah dipraktekkan untuk tetapdilestarikan.


- 54 -

Pasal 33Pada hakekatnya semua Damang Kepala Adat dipandangmampu untuk menerapkan prosedur, tata cara dan menjatuhkansanksi adat dalam penyelesaian sengketa adat berdasarkanHukum Adat Dayak yang berlaku di daerah masing-masing.Namun demikian prosedur dan tata cara dimaksud tetapdimungkinkan untuk disesuaikan dengan perkembangan dantuntutan zaman

Pasal 34Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barisan Pertahanan MasyarakatAdat Dayak” adalah sekelompok anggota MasyarakatAdat Dayak yang tergabung dalam Komisi Adat istiadatdan Hukum Adat sebagai bagian dari lembaga DewanAdat Dayak propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dandesa/kelurahan. Sedangkan tata cara penetapan, tugasdan fungsinya diatur di dalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan ketentuan DewanAdat Dayak propinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)Dewan Adat Dayak Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan,Desa/Kelurahan mengacu pada AD/ART Majelis AdatDayak Nasional (MADN) sebagai lembaga adat Dayaktertinggi. Untuk hal-hal yang belum diatur secara lengkapdi dalam AD/ART, akan dilengkapi melalui Surat Keputusanatau diatur melalui Peraturan Dewan Adat Dayak secaraberjenjang

Pasal 35Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Mengingat masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengahpada umumnya telah menganut bermacam-macamagama, maka anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adattingkat kecamatan dan anggota kerapatan Mantir


- 55 -

Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan mewakili dariberbagai kelompok agama yang ada.

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 36Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Yang dimaksud dengan diatur dengan Peraturan Gubernuradalah agar hak-hak adat tersebut dapat diakui, dihormati,dihargai, diberdayakan dan dilindungi. Untuk tujuantersebut, maka Damang kepala Adat dan Dewan AdatDayak wajib melakukan penataan terhadap hak adatdimaksud, memberi masukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Pasal 37Cukup jelas.

Pasal 38Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dibuat secara tertulis” adalahbahwa hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaandalam Masyarakat Adat Dayak agar diteliti, diinventarisasikemudian ditulis dan diterbitkan dalam bentuk buku.Sedangkan yang dimaksud dengan “disebarluaskan”adalah termasuk upaya pewarisan agar masyarakat luasmengetahui, memahami, mengerti maksud dan maknayang terkandung di dalamnya.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “bekerjasama” dengan pihak-pihakterkait adalah pihak Lembaga Penelitian dan Pengkajiandan Perguruan Tinggi yang relevan dan mempunyaikompetensi di bidang hukum adat.

Pasal 39Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wajib mempelajari dan


- 56 -

menghormati adat istiadat kebiasaan-kebiasaan danhukum adat Dayak setempat” adalah untuk terciptanyakeharmonisan dalam masyarakat, wajib hukumnya untukmematuhi falsafah hidup; dimana bumi dipijak disitu langitdijunjung.

Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 40Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Cukup jelasAyat (5)

Program Kerja dan usulan anggaran yang diajukan olehDewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayakkabupaten/kota adalah termasuk untuk biaya operasionaldan penghasilan bulanan bagi Damang Kepala Adat,Sekretaris Damang dan para Mantir Adat Kecamatandan Mantir Adat Desa/Kelurahan.

Pasal 41Cukup jelas

Pasal 42Cukup jelas

Pasal 43Cukup jelas

Pasal 44Cukup jelas

Pasal 45Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAHNOMOR 16 TAHUN 2008


- 57 -

PERATURAN DAERAHPROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSIKALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAKDI KALIMANTAN TENGAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah25 Pebruari 2010

- 58 -

- 59 -


TENTANG


TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAKDI KALIMANTAN TENGAH



Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadan Pemerintah Provinsi bertanggung jawabmelaksanakan pembinaan terhadapfungsionaris lembaga kedamangan didaerahnya masing-masing;

b. bahwa dalam rangka melakukan pembinaandimaksud Pemerintah Daerah perlumemberikan bantuan berupa tunjangan/penghasilan tetap kepada fungsionarislembaga kedamangan guna meningkatkankinerja fungsionaris lembaga kedamangan;

c. bahwa untuk mempermudah penyaluranbantuan berupa tunjangan/penghasilantetap kepada fungsionaris lembagakedamangan perlu mengubah PeraturanDaerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor


- 60 -

16 tahun 2008 tentang Kelembagaan AdatDayak Di Kalimantan Tengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Provinsi KalimantanTengah Nomor 16 Tahun 2008 tentangKelembagaan Adat Dayak Di KalimantanTengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958tentang Penetapan Undang-UndangDarurat Nomor 10 Tahun 1957 TentangPembentukan Daerah Swatantra Tingkat IKalimantan Tengah Dan PerubahanUndang-Undang Nomor 25 Tahun 1956Tentang Pembentukan Daerah-DaerahSwatantra Tingkat I Kalimantan Barat,Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1957 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1284) Sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1958 Nomor 62, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,


- 61 -

Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3886 );

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3888), sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 19Tahun 2004 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 Tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999Tentang Kehutanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4401);


7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah dua kali diubah, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


- 62 -

Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2005 tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4587) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun2005 tentang Kelurahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4588);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737 );

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3Tahun 1997 tentang Pemberdayaan danPelestarian serta Pengembangan AdatIstiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakatdan Lembaga Adat Daerah ;

13. Peraturan Menteri Negara/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999tentang Pedoman Penyelesaian MasalahHak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;


- 63 -

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5Tahun 2007 tentang Pedoman PenataanLembaga Kemasyarakatan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39Tahun 2007 tentang Pedoman FasilitasiOrganisasi Kemasyarakatan BidangKebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adatdalam Pelestarian dan PengembanganBudaya Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi KalimantanTengah Nomor 16 Tahun 2008 tentangKelembagaan Adat Dayak Di KalimantanTengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSIKALIMANTAN TENGAH

danGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAHPROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR16 TAHUN 2008 KELEMBAGAAN ADATDAYAK DI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Kelembagaan AdatDayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah ProvinsiKalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) diubah sebagai


- 64 -

berikut :

1. Ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehinggaPasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1) Untuk mendukung pelaksanaan program kerja danoperasional Majelis Adat Dayak Nasional di KalimantanTengah dan Dewan Adat Dayak Provinsi, makaPemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan bantuanmelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Untuk mendukung Program Kerja dan operasional,lembaga Kedamangan, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan, dan Dewan AdatDayak Desa/Kelurahan wajib dianggarkan olehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

(3) Selain memperoleh anggaran dari Pemerintah DaerahProvinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudpada ayat (2) maka Lembaga Kedamangan dan DewanAdat Dayak dapat mengupayakan sumber anggaran lainyang sah dan tidak mengikat.

(4) Selain memperoleh bantuan sebagaimana dimaksudpada ayat (2), para fungsionaris Lembaga Kedamanganjuga diberikan penghasilan tetap setiap bulan secarasharing antara Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota denganpengaturan besarnya tunjangan, sebagai berikut :

a. Damang Kepala Adat memperoleh tunjangan jabatansetara tunjangan jabatan Eselon III.b.

b. Sekretaris Damang Kepala Adat memperolehtunjangan jabatan setara tunjangan jabatan EselonIV.a

c. Mantir Adat Kecamatan memperoleh tunjanganjabatan setara tunjangan jabatan Eselon IV.b


- 65 -

d. Mantir Adat Desa/Kelurahan memperoleh tunjanganjabatan setara tunjangan jabatan Eselon V.a

(5) Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasikeuangan daerah, maka:

a. Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat DayakProvinsi wajib menyampaikan Program Kerja danusulan anggaran serta pertanggung jawabanpenggunaannya sesuai ketentuan yang berlakukepada Gubernur.

b. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota wajibmenyampaikan Program Kerja dan usulan anggaranserta pertanggung jawaban penggunaannya sesuaiketentuan yang berlaku kepada Bupati/Walikota.

(6) Mekanisme dan prosedur penyampaian usulan,pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaanbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat(5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

2. Ketentuan Pasal 41 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3),sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1) Damang Kepala Adat yang pada saat mulai berlakunyaPeraturan Daerah ini diangkat berdasarkan PeraturanDaerah sebelumnya, diberikan kesempatan untukmenyelesaikan jabatannya selama 6 (enam) tahunterhitung mulai tanggal penetapannya.

(2) Bagi Damang Kepala Adat yang telah melaksanakantugas mencapai 6 (enam) tahun atau lebih, terhitungsejak tanggal penetapannya hingga tanggal PeraturanDaerah ini mulai berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam)bulan agar dilaksanakan pemilihan kembali.

(3) Waktu pelaksanaan pembayaran tunjangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), palinglambat dibayarkan pada tahun 2011.


- 66 -

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 25 Pebruari 2010


ttd


Diundangkan di Palangka Raya

pada tanggal 4 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

THAMPUNAH SINSENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 1


- 67 -

PENJELASANATAS


TENTANG


KELEMBAGAAN ADAT DAYAKDI KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

Kedamangan merupakan Lembaga Adat Dayak yang memilikiwilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalamWilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunanbeberapa desa/kelurahan/Kecamatan/ Kabupaten/Kota dalamoperasionalnya mengupayakan sumber anggaran sendiri atau sumberanggaran lain yang sah serta bantuan dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Kelestarian adat istiadat Dayak merupakan tanggung jawabbersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Masyarakat,sehingga Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlubersama-sama memberikan bantuan untuk kelancaran operasionalFungsionaris Lembaga Kedamangan.

Bantuan operasional kepada Fungsionaris LembagaKedamangan diberikan melalui prosedur yang mudah dan dapatdipertanggung jawabkan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka perlumelakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi KalimantanTengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak DiKalimantan Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal ICukup jelas


- 68 -

Pasal IICukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAHNOMOR 1 TAHUN 2010


- 69 -

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAHNOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAHDI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MAJELIS ADAT DAYAK NASIONAL (MADN)25 JUNI 2009

- 70 -

- 71 -


PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAHNOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAHDI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36dan Pasal 44 Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008tentang Kelembagaan Adat Dayak di KalimantanTengah, perlu menetapkan Peraturan GubernurKalimantan Tengah tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi KalimantanTengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958tentang Penetapan Undang-Undang DaruratNomor 10 Tahun 1957 TentangPembentukan Daerah Swatantra Tingkat IKalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang

Pembentukan ...

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2009

- 72 -

Pembentukan Daerah-Daerah SwatantraTingkat I Kalimantan Barat, KalimantanSelatan Dan Kalimantan Timur (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1957Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1284) SebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 62, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor1622);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria (Lembaran Negara Republik Indone-sia Tahun 1960 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor2013);


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan...


- 73 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3696);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005tentang Kelurahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Menteri Negara Agraria/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah;

9. Peraturan Menteri Negara Agraria/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun1999 tentang Pelimpahan KewenanganPemberian dan Pembatalan KeputusanPemberian Hak Atas Tanah Negara;

10. Peraturan Menteri Negara Agraria/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun1999 tentang Pedoman PenyelesaianMasalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

11. Peraturan Menteri Negara Agraria/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999 tentang Tata Cara dan PersyaratanPemberian Hak Atas Tanah;

12. Peraturan...


- 74 -

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39Tahun 2007 tentang Pedoman fasilitasiOrganisasi Kemasyarakatan BidangKebudayaan, Keraton, Dan Lembaga AdatDalam Pelestarian Dan PengembanganBudaya Daerah;

13. Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 2 Tahun 2003 tentangNorma dan Standar MekanismeKetatalaksanaan Kewenangan PemerintahDi Bidang Pertanahan yang DilaksanakanOleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Daerah Provinsi KalimantanTengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Daerah Yang menjadiKewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;

15. Peraturan Daerah Provinsi KalimantanTengah Nomor 16 Tahun 2008 tentangKelembagaan Adat Dayak Di KalimantanTengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TANAHADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH DIPROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I ...


- 75 -

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

(2) Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

(3) Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah.

(4) Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

(5) Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di ProvinsiKalimantan Tengah.

(6) Majelis Adat Dayak Nasional adalah Lembaga Adat Dayaktertinggi yang mengemban tugas sebagai lembagakoordinasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian dan wadahmenampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dansemua Lembaga Adat Dayak anggotanya, berkedudukandi salah satu ibu kota provinsi di Kalimantan secarabergiliran.

(7) Dewan Adat Dayak Provinsi adalah Lembaga Adat Dayakyang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional,sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan AdatDayak Kabupaten/Kota, demi membantu kelancaran tugasDamang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian,pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan danpenegakan hukum adat Dayak di wilayah ProvinsiKalimantan Tengah.

(8) Dewan...


- 76 -

(8) Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota adalah Lembaga AdatDayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat DayakNasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembagakoordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatandan Dewan Adat Dayak Desa/ Kelurahan, demi membantukelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidangpemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat,kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak diwilayah bersangkutan.

(9) Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayakyang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional,Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat DayakKabupaten/Kota, sebagai lembaga koordinasi dan supervisibagi Dewan Adat Dayak Desa / Kelurahan, demi membantukelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidangpemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat,kebiasaan-kebiasaan dan penegakan hukum adat Dayak diwilayah bersangkutan.

(10) Dewan Adat Dayak Desa/ kelurahan adalah Lembaga AdatDayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat DayakNasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat DayakKabupaten/Kota dan Dewan Adat Dayak Kecamatan,sebagai lembaga koordinasi bagi Dewan Mantir PerdamaianAdat Desa/Kelurahan, demi membantu kelancaran tugasDamang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian,pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan danpenegakan hukum adat Dayak di wilayah bersangkutan.

(11) Fungsionaris Lembaga Kedamangan adalah DamangKepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat, MantirPerdamaian Adat Kecamatan dan Mantir Perdamaian AdatDesa/Kelurahan.

(12) Tanah...


- 77 -

(12) Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada diwilayah Kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahanyang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutanmaupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yangjelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yangkeberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.

(13) Tanah adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turuntemurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-samaoleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam halini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.

(14) Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yangdiperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibahatau warisan secara adat, dapat berupa kebun atau tanahyang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.

(15) Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupunhak perorangan untuk mengelola, memungut danmemanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya,di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutandi luar tanah adat.

(16) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkatDaerah Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

(17) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnyadisebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas-batas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakuidan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.

(18) Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkatdaerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II...


- 78 -

BAB IIASAS TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Pengaturan Tanah adat dan hak-hak adat di atas tanahdilaksanakan berdasarkan asas pengayoman dan kepastianhukum.

(2) Pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanahdiselenggarakan dengan tujuan untuk :

a. melindungi, mengakui dan menghargai hak masyarakatadat;

b. melestarikan adat yang hidup dimasyarakat;

c. menunjang keberhasilan pembangunan dan kelancaranjalannya pemerintahan; dan

d. memperjelas kepemilikan, penguasaan danpemanfaatan tanah adat dan hak-hak adat diatas tanah.

(3) Fungsi pengaturan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanahadalah:

a. untuk menunjang keberlangsungan hidup (livelihood),meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat adat,baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.

b. sebagai petunjuk tentang kepemilikan dan penguasaanmenurut ketentuan hukum adat yang berlaku, yangapabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapatdidaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurutketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

BAB III...


- 79 -

BAB IIITUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

FUNGSIONARIS LEMBAGA KEDAMANGANDALAM BIDANG TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT

DI ATAS TANAH

Pasal 3

Tugas para Fungsionaris Lembaga Kedamangan adalahmembantu masyarakat Dayak untuk menginventarisir tanah adatdan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya masing-masing,agar menjadi produktif dan memberi nilai tambah demipeningkatan kesejahteraan bersama.

Pasal 4

Fungsi Fungsionaris Lembaga Kedamangan adalah :

a. membantu Pemerintah dalam bidang pertanahan;

b. mengurus dan mengatur tanah adat dan hak-hak adat di atastanah;

c. mengurus dan mengatur ketentuan dalam hukum adat,terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya, guna kepentingankeperdataan adat, termasuk dalam hal adanya persengketaanatau perkara adat; dan

d. menjaga, memelihara dan menuntun masyarakat adat Dayakuntuk memanfaatkan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanahsemaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama.

Pasal 5...


- 80 -

Pasal 5

Wewenang Fungsionaris Kedamangan adalah :

a. mengatur dan menetapkan kepemilikan, penguasaan,pemanfaatan dan pembagian tanah adat dan hak-hak adat diatas tanah di wilayahnya.

b. memberikan rekomendasi tertulis dalam hal adanyapengalihan atau pelepasan tanah adat dan hak-hak adat diatas tanah kepada pihak lain.

c. dalam hal pengalihan atau pelepasan sebagaimana dimaksudpada huruf b berupa Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, makabagi pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai jika sampaijangka waktunya, maka hak atas tanah adat tersebut kembalikepada pemegang hak adat sebelumnya dan penggunaanselanjutnya harus berdasarkan persetujuan baru.

d. memberikan sanksi berupa tidak diakuinya kepemilikan secaraadat, apabila ternyata tanah adat atau hak-hak adat di atastanah tersebut tidak diinventarisir bahkan ditelantarkanberturut-turut selama 6 (enam) tahun terhitung sejak mulaiberlakunya Peraturan Gubernur ini.

e. mendorong masyarakat Adat Dayak setelah melakukaninventarisasi agar dilanjutkan dengan mendaftarkan sebagaihak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Pasal 6

Hubungan antara Fungsionaris Lembaga Kedamangandengan Camat, Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkatnyameliputi :

a. Hubungan kerja Fungsionaris Lembaga Kedamangan denganCamat, kepala Desa/Kelurahan beserta perangkatnya bersifatkonsultatif.

b. Apabila...


- 81 -

b. Apabila dianggap perlu, Camat, Kepala Desa/Kelurahan dapatmemberikan saran pendapat serta penjelasan yangdiperlukan.

c. Camat dan Kepala Desa/Kelurahan berkewajiban membantumenegakkan keputusan Fungsionaris lembaga kedamangan,sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undanganyang berlaku.

Pasal 7

Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan pengayom bagimasyarakat Adat Dayak dan mempunyai hubungan konsultatifdan pembinaan terhadap perkembangan Kelembagaan danhukum adat di Kalimantan Tengah.

BAB IVTATACARA PENGGUNAAN DAN KEPEMILIKAN

TANAH ADAT DAN HAK-HAK ADAT DI ATAS TANAH

Bagian KesatuKepemilikan Tanah Adat dan Pengelolaan,

Penguasaan Serta Pemanfaatan Hak-Hak AdatDi Atas Tanah

Pasal 8

(1) Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat diAtas Tanah yang menunjukan Hak Kepemilikan ataupenguasaan Atas Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di AtasTanah dibuat :

a. Atas nama para ahli waris untuk Tanah Adat MilikBersama;

b. Atas Nama...


- 82 -

b. Atas nama perorangan untuk Tanah Adat MilikPerorangan;

c. Atas nama para ahli waris atau atas nama peroranganuntuk Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.

(2) Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat DiAtas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdijadikan persyaratan utama untuk diproses sesuaiketentuan yang berlaku dalam rangka sertifikasi.

(3) Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat DiAtas Tanah sebagaimana dimaksud dapat dijadikan syaratmelakukan perjanjian pola kemitraan dengan Pihak lain dihadapan pejabat yang berwenang.

Bagian KeduaTata Cara Memperoleh Surat Keterangan (SKT)

Tanah Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah

Pasal 9

(1) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahan merupakan Lembaga Permusyawaratan Adatyang mengatur tentang kepemilikan, pengelolaan,penguasaan, pemanfaatan maupun pengalihan kepemilikanTanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.

(2) Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/kelurahan dan Kecamatan, merupakan hasil kesepakatanmusyawarah bersama seluruh anggota kerapatan yang wajibdisahkan oleh Damang Kepala Adat.

(3) Ketetapan kerapatan Mantir Perdamaian Adat sebagaimanadimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan hukum yangmengikat bagi setiap warga masyarakat adat Dayak.

(4) Format Berita...


- 83 -

(4) Format Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adatsebagaimana tercantum dalam lampiran I PeraturanGubernur ini.

Pasal 10

(1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh SuratKeterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat Di AtasTanah kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.

(2) Fungsionaris Lembaga Kedamangan melakukanInventarisasi, Pengukuran, Pematokan dan Pemetaanterhadap Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.

(3) Damang Kepala Adat wilayah bersangkutan menerbitkanSurat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat DiAtas Tanah.

(4) Damang Kepala Adat dalam menetapkan Surat KeteranganTanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah wajibmempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bukti tertulis terdahulu (kalau ada)

b. Bukti penguasaan fisik

c. Bukti saksi

d. Bukti pengakuan yang bersangkutan/Surat Pernyataan

e. Berita Acara Hasil Kerapatan Mantir Perdamaian Adat

(5) Setelah kesepakatan Mantir Perdamaian Adat memutuskanbahwa pertimbangan sebagaimana pada ayat (4) telahterpenuhi, maka Damang Kepala Adat wajib mengumumkansecara tertulis selama 21 (dua puluh satu) hari.

(6) Setelah selesai masa pengumuman sebagaimanadimaksud pada ayat (5) dan tidak ada sanggahan/keberatandari pihak lain, maka Damang Kepala Adat dapatmenetapkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat Di Atas Tanah.

(7) Format...


- 84 -

(7) Format Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hakAdat Di Atas Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiranII Peraturan Gubernur ini.

Bagian ketigaLarangan

Pasal 11

(1) Dilarang memindahkan Hak Kepemilikan Tanah Adat DanHak-Hak Adat Di Atas Tanah, kecuali untuk kepentingan :

a. pembangunan di daerah;

b. kehendak bersama seluruh ahli waris untuk Hak Adat MilikBersama;

c. kehendak pribadi untuk Hak Adat Milik Perorangan.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harusberdasarkan ketetapan Kerapatan Mantir Perdamaian Adatselanjutnya disahkan oleh Damang Kepala Adat setempat.

(3) Pelaksanaan pengecualian sebagaimana dimaksud padaayat (1) maka pemilik atau para pemilik Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah berhak untuk memperolehkompensasi yang adil.

(4) Pemegang Hak Atas Tanah Adat maupun Hak-Hak Adat DiAtas Tanah yang berstatus milik bersama, tidak dapatmengalihkan atau melepaskan hak tersebut kepada pihaklain kecuali telah ditentukan bersama berdasarkanmusyawarah persekutuan sesuai ketentuan hukum adatyang berlaku.

Bagian Keempat...


- 85 -

Bagian KeempatPengawasan

Pasal 12

Masing-masing Fungsionaris Kedamangan desa/kelurahan dan kecamatan wajib untuk melakukan pengawasanterhadap penggunaan dan pengalihan Hak Kepemilikan Tanah AdatDan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah dengan didukung oleh MajelisAdat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan AdatDayak Kabupaten/kota, Dewan Adat Dayak kecamatan DewanAdat Dayak Desa/kelurahan dan seluruh masyarakat adat Dayak.

BAB VPEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya proses Surat Keterangan Tanah (SKT) Adat dan Hak-hak Adat di atas Tanah dapat ditanggung sepenuhnya olehpemohon dan/atau melalui subsidi/ bantuan hibah/bantuankeuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten/Kota atau Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi.

BAB VIKETENTUAN LAIN

Pasal 14

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, terhadapseluruh tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah akanditertibkan.

(2) Penertiban...


- 86 -

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akandiselesaikan paling lambat selama 6 (enam) tahun terhitungsejak diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, meliputikegiatan :

a. Inventarisasi, identifikasi, pemetaan dan pematokantanah adat dan hak-hak adat di atas tanah;

b. Penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat dan Hak-hakAdat Di Atas Tanah.

c. Sertifikasi dan atau pemutihan kepemilikan Tanah Adat.

(3) Perbuatan berupa tidak melakukan upaya inventarisasiberturut-turut hingga 6 (enam) tahun terhitung sejakdiundangkannya Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksiadat berupa tidak diakuinya hak kepemilikan ataupenguasaan dan pemanfaatan atas Tanah Adat dimaksudserta sanksi tambahan sesuai hukum adat yang berlaku.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Semua bentuk Surat Keterangan Tanah Adat, Verklaring atauyang serupa itu yang telah dikeluarkan oleh lembaga yangberwenang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini,dinyatakan masih tetap diakui.

(2) Surat Keterangan Tanah Adat sebagaimana dimaksud padaayat (1), demi untuk kepastian hukum dapat diperbaharui.

(3) Bupati/Walikota wajib mendukung pelaksanaan inventarisasiTanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di wilayahnyamasing-masing.

(4) Gubernur...


- 87 -

(4) Gubernur, Bupati/Walikota dapat membentuk TimPenyelesaian Sengketa dan Pemutihan Tanah Adat yangbertugas khusus untuk mendukung keberhasilan penertibansebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannyadalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Rayapada tanggal 25 Juni 2009


ttd


Diundangkan di Palangka Rayapada tanggal 25 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ttd

THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAAN TENGAHTAHUN 2009 NOMOR 13


- 88 -

- 89 -

LAMPIRAN

- 90 -


- 91 -


LAMPIRAN II : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

Nomor 13 Tahun 2009Tanggal 25 Juni 2009

SURAT PERNYATAAN

MEMILIKI TANAH ADAT

Dasar : 1. Perda No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan

Tengah2. Pergub No. 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di

Kalimantan Tengah.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

Tempat/Tgl lahir/ Umur :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Alamat sesuai KTP :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mempunyai sebidang Tanah Adat dengan keterangan

sebagai berikut :

2. Letak Tanah :

a. Pada Jalan/sungai :

b. RT/RW/Desa/Kelurahan :c. Kedamangan :

d. Kecamatan/Kab/Kota :3. Ukuran Tanah :

a. Panjang :

b. Lebar :c. Luas : ................ (Peta Kasar Terlampir)

4. Batas-Batas :a. Utara :

b. Timur :

c. Selatan :d. Barat :

5. Penggunaan Tanah :a. Pertanian/Perumahan :

b. Hutan/Perumahan :

c. Jenis Tanah Adat : Milik Bersama/ Milik Perorangan *)6. Riwayat Tanah Adat : Tanah bekas ladang sendiri/ hibah/ jual beli/ warisan

Tahun ...............

- 92 -


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, makasaya sanggup menerima sanksi Hukum Adat Dayak setempat, bahkan sanggup dituntut berdasarkan

peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Desa …………………., ………………............... 2010

Yang berbatasan/ saksi : Yang membuat pernyataan,

1. ........................: (……………)

2. .......................: (……………)

3. ........................: (……………) …………………………………………

.

MENGETAHUI :

Kepala Desa …………………… Ketua RT ………..

........................................ ............................................

Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat

Desa ………………………………………….,

..................................

*) Coret yang tidak perlu

- 93 -


LAMPIRAN III : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

Nomor 13 Tahun 2009

Tanggal 25 Juni 2009

BERITA ACARA

HASIL PEMERIKSAAN TANAH ADAT

Nomor :………………….…………..2010


Tengah

2. Pergub No. 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di

Kalimantan Tengah.

Pada hari ini ………………….. tanggal ……………. bulan ……………….. tahun dua ribu , telah

dilaksanakan pemeriksaan /peninjauan lapangan atas Tanah Adat bersama para saksi, dengan hasil

sebagai berikut :

1. Letak Tanah :


b. RT/RW/Desa/Kelurahan :

c. Kedamangan :

d. Kecamatan/Kab/Kota :

2. Ukuran Tanah :

a. Panjang :

b. Lebar :

c. Luas : ................ (Peta Kasar Terlampir)

3. Batas-Batas :

a. Utara :

b. Timur :

c. Selatan :

d. Barat :

4. Penggunaan Tanah :

a. Pertanian/Perumahan :

b. Hutan/Perkebunan :

c. Jenis Tanah Adat : Milik Perorangan/ Milik Bersama *)

5. Pemilik Tanah Adat :

Nama :

Tempat/Tgl lahir/ Umur :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Alamat sesuai KTP :

Surat Pernyataan : Tertanggal, ………………………………………… 2010

6. Riwayat Tanah Adat : Tanah bekas ladang sendiri/ hibah/ jual beli/ warisan

Tahun ...............

- 94 -


Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksan Tanah Adat ini kami buat dengan sebenarnya, untuk keperluan

pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat.

Yang berbatasan/ saksi : Kerapartan Mantir Perdamaian Adat,

1. ........................ ( …………… ) 1. …......…. ( ……………. )

2. ........................ ( …………… ) 2. …......…. ( ……………. )

3. ........................ ( …………… ) 3. …......…. ( ……………. )

MENGETAHUI :

Kepala Desa …………………………….. Ketua RT ………..

............................................ ...........................

Damang Kepala Adat Kecamatan …………………………

..................................


- 95 -


LAMPIRAN IV : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

Nomor 13 Tahun 2009

Tanggal 25 Juni 2009

SURAT KETERANGAN TANAH ADAT

(SKT-ADAT)

Nomor :……………………..…………..2010


Tengah

2. Pergub No. 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di

Kalimantan Tengah.

Damang Kepala Adat Kecamatan ……………………………………... Kabupaten/Kota

………………………….. Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini memberikan keterangan tentang

kepemilikan hak atas Tanah Adat sbb :

1. Pemilik Tanah Adat :

a. Nama :

b. Tempat/Tgl lahir/ :

c. Jenis kelamin :

d. Pekerjaan :

e. Alamat sesuai KTP :

2. Letak Tanah :


b. RT/RW/Desa/Kelurahan :

c. Kedamangan :

d. Kecamatan/Kab/Kota :

3. Ukuran Tanah :

a. Panjang :

b. Lebar :

c. Luas : ....... x ....... = ……….... (Peta kasar Terlampir)

4. Batas-Batas :

a. Utara :

b. Timur :

c. Selatan :

d. Barat :

5. Penggunaan Tanah :

a. Pertanian/Perumahan :

b. Hutan/Perkebunan :

c. Jenis Tanah Adat : Milik Perorangan/Milik Bersama *)

- 96 -


6. Riwayat Tanah Adat : Tanah bekas ladang sendiri/ hibah/ jual beli/ warisan

Tahun ...............

a. Surat Pernyataan : Tertanggal, …………………………………………

Memiliki Tanah Adat

b. Berita Acara Pemeriksaan : No. : …..……………………………………………….

Tanah Adat

Demikian Surat keterangan Tanah Adat ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bukti kepemilikan dan

pengakuan hak menurut Hukum Adat Dayak setempat.

……………………………..,………,…………………………..2011

Damang Kepala Adat Kecamatan …………………………

.................................


perda 16 2008 dan 13 2009 kalimantan tengah

Documents