perda dinas daerah 2008 dr bg organisasi...
TRANSCRIPT
LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2008 NOMOR 08 SERI D-03
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 08 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS -DINAS DAERAH KOTA TARAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
dipandang perlu melakukan penataan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap Dinas-Dinas
Daerah dengan tetap memperhatikan visi dan misi urusan yang
dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersedian
sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan beban
kerja dilakukan penataan terhadap Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan hurup a dan b
sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan
peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DAN
WALIKOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TARAKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
4. Dewan Perwakilan Rakya Dearah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
7. Unsur pengawasan daerah Kota adalah Badan Pengawas
Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kota Tarakan;
8. Dinas Daerah Kota adalah unsur pelaksana otonomi daerah
Kota Tarakan;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah
unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan;
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas
tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah Kota
Tarakan.
Pasal 3
Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2,
adalah :
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
7. Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah;
9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
10. Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan;
11. Dinas Kelautan dan Perikanan;
12. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi;
13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
BAB III
ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KOTA TARAKAN
Bagian Pertama
Dinas Pendidikan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 4
(1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana urusan
pemerintahan dibidang pendidikan.
(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah.
Paragraf 2
Tugas
Pasal 5
Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanaan urusan
pemerintahan dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan.
Paragraf 3
`Fungsi
Pasal 6
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan mempunyai
fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan sesuai
dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah
Daerah;
b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang Pendidikan luar sekolah dan olah
raga;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang pendidikan dasar;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang pendidikan menengah;
e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
f. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4
Organisasi
Pasal 7
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
a. Kepala
b. Sekretariat
1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
c. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga
1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Sarana
2. Seksi Pendidikan Olah Raga
d. Bidang Pendidikan Dasar
1. Seksi Kurikulum
2. Seksi Tenaga dan Sarana
e. Bidang Pendidikan Menengah
1. Seksi Kurikulum
2. Seksi Tenaga dan Sarana
f. Unit Pelaksana Teknis
g. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir
pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 8
(1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan
pemerintahan dibidang kesehatan.
(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah.
Paragraf 2
Tugas
Pasal 9
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan.
Paragraf 3
Fungsi
Pasal 10
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai
fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai
dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah
Daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis dibidang kesehatan keluarga, promosi kesehatan dan
kendali mutu;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang pengendalian, pencegahan
penyakit dan penyehatan lingkungan ;
e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
f. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4
Organisasi
Pasal 11
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
a. Kepala
b. Sekretariat
1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
c. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan
1. Seksi Kesehatan Keluarga
2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemeliharaan Jaminan
Kesehatan
3. Seksi Regulasi dan Kendali Mutu.
d. Bidang Pelayanan Kesehatan
1. Seksi Kesehatan Dasar dan Penunjang
2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus
3. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan
e. Bidang Pengendalian, Pencegahan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
1. Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
f. Unit Pelaksana Teknis
g. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana
terlampir dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 12
(1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana urusan
pemerintahan dibidang sosial dan tenaga kerja.
(2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas
Pasal 13
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial dan tenaga
kerja berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Paragraf 3
Fungsi
Pasal 14
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan tenaga kerja
sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah
Daerah
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
dibidang tenaga kerja;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial;
d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4
Organisasi
Pasal 15
(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
a. Kepala
b. Sekretariat
1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
c. Bidang Tenaga Kerja
1. Seksi Penempatan dan Perluasan Lapangan Kerja
2. Seksi Hubungan dan Pembinaan Syarat-Syarat Kerja
3. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja
d. Bidang Kesejahteraan Sosial
1. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pembinaan Kehidupan
Beragama
2. Seksi Rehabilitasi Sosial
e. Unit Pelaksana Teknis
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
sebagaimana terlampir pada Lampiran III Peraturan Daerah
ini.
Bagian Keempat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 16
(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan
pencatatan sipil.
(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah.
Paragraf 2
Tugas
Pasal 17
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang
kependudukan dan pencatatan spil berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan.
Paragraf 3
Fungsi
Pasal 18
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan
catatan sipil sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan
Pemerintah Daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
dibidang kependudukan;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang pencatatan sipil;
d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4
Organisasi
Pasal 19
(1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri
dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
c. Bidang Kependudukan :
1. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Penyuluhan
Penduduk
2. Seksi Pelayanan Administrasi Penduduk
3. Seksi Data, Laporan dan Informasi Kependudukan
d. Bidang Pencatatan Sipil
1. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Seksi Registrasi dan Dokumentasi
e. Unit Pelaksana Teknis;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan
Daerah ini.
Bagian Kelima
Dinas Perhubungan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 20
(1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan
pemerintahan dibidang perhubungan
(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas
Pasal 21
Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan bidang perhubungan berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
Paragraf 3
Fungsi
Pasal 22
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan
mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai
dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah
Daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis dibidang perhubungan darat;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang perhubungan laut dan udara;
d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4
Organisasi
Pasal 23
(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
a. Kepala
b. Sekretariat
1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
c. Bidang Perhubungan Darat
1. Seksi Manajemen Lalu Lintas
2. Seksi Keselamatan dan Teknis Sarana
3. Seksi Pos dan Telekomunikasi
d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara
1. Seksi Lalu Lintas Angkutan laut
2. Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan
Pelayaran
3. Seksi Kebandarudaraan dan Penunjang Keselamatan
Penerbangan
e. Unit Pelaksana Teknis
f. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana
terlampir dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 24
(1) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang adalah unsur
pelaksana urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum
dan tata Ruang.
(2) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah.
Paragraf 2
Tugas
Pasal 25
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
dan tata kota berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Paragraf 3
Fungsi
Pasal 26
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan
tata kota sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan
Pemerintah Daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis dibidang bina marga;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang cipta karya;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang pengairan dan sumber daya air;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang tata ruang dan perizinan;
f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4
Organisasi
Pasal 27
(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
terdiri dari :
a. Kepala
b. Sekretariat
1. Sub Bagian Keuangan.
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Sub Bagian Umum.
c. Bidang Bina Marga
1. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
d. Bidang Cipta Karya
1. Seksi Prasarana Perumahan
2. Seksi Prasarana Lingkungan.
e. Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air
1. Seksi Pengendalian Banjir
2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air
f. Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Perizinan.
1. Seksi Tata Ruang
2. Seksi Pengawasan Perizinan
g. Unit Pelaksana Teknis
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata
Ruang Sebagaiman terlampir dalam lampiran VI Peraturan
Daerah ini.
Bagian Ketujuh
Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 28
(1) Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman adalah unsur
pelaksana urusan pemerintahan dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
(2) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas
Pasal 29
Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Paragraf 3
Fungsi
Pasal 30
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis kebersihan, pertamanan dan
pemakaman sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang kebersihan;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang pertamanan;
d. Perumusan, perncanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang pemakaman.
e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
f. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4
Organisasi
Pasal 31
(1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan Pertamanan Dan
Pemakaman terdiri dari :
a. Kepala.
b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
c. Bidang Kebersihan. 1. Seksi Kebersihan Jalan, Lingkungan dan
Penanggulangan Air Kotor
2. Seksi Pemusnahan dan Pemanfaatan Sampah
d. Bidang Pertamanan 1. Seksi Pembibitan dan Penghijauan 2. Seksi Pembinaan, Pemeliharaan Taman dan Keindahan Kota
e. Bidang Pemakaman
1. Seksi Registrasi dan Pemanpaatan Pemakaman.
2. Seksi Pemeliharaan dan Ketertiban Pemakaman.
f. Unit Pelaksana Tehnis.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanandan
Pemakaman sebagaimana terlampir pada lampiran VII
Peraturan Daerah ini
Bagian Kedelapan
Dinas Peindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM)
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 32
(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang
perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.
(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas
Pasal 33
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Paragraf 3
Fungsi
Pasal 34
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menegah
sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah
Daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
dibidang perindustrian;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang perdagangan;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang koperasi dan UMKM;
e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
f. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4
Organisasi
Pasal 35
(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM terdiri dari :
a. Kepala
b. Sekretariat
1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
c. Bidang Perindustrian
1. Seksi Bina Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
2. Seksi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
d. Bidang Perdagangan
1. Seksi Bina Perdagangan Dalam Negeri
2. Seksi Perlindungan Konsumen
3. Seksi Bina Perdagangan Luar Negeri
e. Bidang Koperasi dan UMKM
1. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi dan UMKM
2. Seksi Bina Usaha Koperasi dan UMKM dan Fasilitasi
Permodalan.
f. Unit Pelaksana Teknis
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UMKM sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII
Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesembilan
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 36
(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.
(2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas
Pasal 37
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Paragraf 3
Fungsi
Pasal 38
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan, pariwisata,
pemuda dan olah raga sesuai dengan rencana strategis yang
ditetapkan Pemerintah Daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
dibidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang pemasaran dan promosi pariwisata;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang pemuda dan olah raga;
e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
f. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4
Organisasi
Pasal 39
(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga terdiri dari :
a. Kepala
b. Sekretariat
1. Sub Umum
2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
c. Bidang Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
1. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata
2. Seksi Sejarah dan Purbakala
d. Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata
1. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata
2. Seksi Kerjasama Wisata
e. Bidang Pemuda dan Olah Raga
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Pemuda
2. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga
3. Seksi Peningkatan Prestasi Olah Raga
f. Unit Pelaksana Teknis
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX
Peraturan Daerah ini.
Bagian Kesepuluh
Dinas Peternakan Dan Tanaman Pangan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 40
(1) Dinas Peternakan Dan Tanaman Pangan merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan di bidang peternakan dan
tanaman pangan
(2) Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas
Pasal 41
Dinas Peternakan Dan Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang peternakan dan
tanaman pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
Paragraf 3
Fungsi
Pasal 42
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan Dan
Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan tanaman
pangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan
Pemerintah Daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
dibidang tanaman pangan dan perkebunan;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang bina usaha dan penyuluhan;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang produksi peternakan;
f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4
Organisasi
Pasal 43
(1) Susunan organisasi Dinas Peternakan Dan Tanaman Pangan
terdiri dari :
a. Kepala
b. Sekretariat
1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
c. Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan
1. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi
2. Seksi Budidaya dan Perlindungan Tanaman
3. Seksi Perkebunan
d. Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan
1. Seksi Pelayanan Usaha
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
3. Seksi Kelembagaan dan Tata Penyuluhan
e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner
1. Seksi Kesehatan Hewan
2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
f. Bidang Produksi Peternakan
1. Seksi Perbibitan dan Budidaya
2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
g. Unit Pelaksana Teknis
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi Dinas Peternakan Dan Tanaman Pangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah
ini.
Bagian Kesebelas
Dinas Kelautan dan Perikanan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 44
(1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana urusan
pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan.
(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas
Pasal 45
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan
dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
Paragraf 3
Fungsi
Pasal 46
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 Peraturan Daerah ini, Dinas Kelautan dan
Perikanan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan
sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan
Pemerintah Daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis dibidang perikanan budidaya dan perikanan
tangkap;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang pesisir dan kelautan;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang usaha perikanan dan kelautan;
e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
f. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4
Organisasi
Pasal 47
(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
a. Kepala
b. Sekretariat
1. Sub Bagian Umum.
2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
c. Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
1. Seksi Perikanan Budidaya
2. Seksi Perikanan Tangkap
d. Bidang Pesisir dan Kelautan
1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan
2. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan.
e. Bidang Usaha Perikanan dan Kelautan
1. Seksi Pelayanan Usaha
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
f. Unit Pelaksana Teknis
g. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
sebagaimana terlampir dalam Lampiran XI Peraturan Daerah
ini.
Bagian Keduabelas
Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 48
(1) Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan dibidang kehutanan,
pertambangan dan energi.
(2) Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas
Pasal 49
Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kehutanan,
pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
Paragraf 3
Fungsi
Pasal 50
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan,
Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan,
pertambangan dan energi sesuai dengan rencana strategis
yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
dibidang kehutanan;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang pertambangan dan energi;
d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
e. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4
Organisasi
Pasal 51
(1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan
Energi terdiri dari :
a. Kepala
b. Sekretariat
1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
c. Bidang Kehutanan :
1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Seksi Perlindungan Hutan
3. Seksi Aneka Usaha dan Peredaran Hasil Hutan
d. Bidang Pertambangan dan Energi
1. Seksi Pertambangan Umum & Geologi Sumber Daya
Mineral
2. Seksi Energi dan Listrik
e. Unit Pelaksana Teknis
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, Pertambangan dan
Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan
Daerah ini.
Bagian Ketigabelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 52
(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
(2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah.
Paragraf 2
Tugas
Pasal 53
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
Paragraf 3
Fungsi
Pasal 54
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan rencana
strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
dibidang pendapatan;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang pembukuan;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang belanja;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang pengelolaan aset;
f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf 4
Organisasi
Pasal 55
(1) Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum.
c. Bidang Pendapatan
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
2. Seksi Penetapan;
3. Seksi Penagihan.
d. Bidang Pembukuan
1. Seksi Verifikasi;
2. Seksi Pembukuan Penerimaan;
3. Seksi Pendapatan Daerah Lain
e. Bidang Belanja
1. Seksi Anggaran;
2. Seksi Perbendaharaan;
3. Seksi Pembukuan Pengeluaran
f. Bidang Pengelolaan Aset
1. Seksi Inventaris Aset
2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset
3. Seksi Pemeliharaan Aset
g. Unit Pelaksana Teknis;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII
Peraturan Daerah ini.
BAB IV
Kepegawaian
Pasal 56
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala
Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala
Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 57
Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas-Dinas
Daerah Kota Tarakan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan
keahliannya.
Pasal 58
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
(2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Kepala
Dinas.
(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh
Kepala Daerah berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan
beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB V
Eselon
Pasal 59
(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II b;
(2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon III a;
(3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III b
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana
Teknis adalah Jabatan Eselon IV a;
(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis
dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan adalah Jabatan
Eselon IV b.
(6) Kepala Tata Usaha Sekolah lanjutan tingkat pertama dan
menengah adalah jabatan eselon V a.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 60
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala
Seksi, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja
dilingkungan Pemerintah Kota serta satuan kerja lain di luar
Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokoknya masing-
masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-
masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya
masing-masig serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.
(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja;
(6) Uraian tugas Jabatan dilingkungan Dinas-Dinas diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Walikota;
(7) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas-Dinas
Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
Pasal 61
Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris secara
struktural dapat melaksanakan tugas Kepala Dinas atau Pejabat
Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
BAB VII
Ketentuan Peralihan
Pasal 62
(1) Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan dapat disesuaikan
kembali, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan
kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban kerja serta
analisis jabatan;
(2) Apabila terjadi perubahan nomenklatur dan titelatur terhadap
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan
yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan Organisasi
dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku;
(3) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala
bentuk Peraturan ataupun Keputusan yang ada dan ketentuan
mengatur materi yang sama dengan Keputusan ini dinyatakan
tidak berlaku lagi.
BAB VIII
Pembiayaan
Pasal 63
Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan
Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Tarakan.
BAB IX
Penutup
Pasal 64
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut
oleh Kepala Daerah.
Pasal 65
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan efektif
dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2009.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.
Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 6 November 2008
WALIKOTA TARAKAN,
t.t.d
H. J U S U F SK
Diundangkan di Tarakan pada tanggal 6 November 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,
ttd
H. B A D R U N
LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2008 NOMOR 08 SERI D - 03
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TARAKAN
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum
H. BUDIONO