perda kab. padang pariaman no 08 tahun 2004 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan...

9
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR: 08 TAHUN2004 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN U$AHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PAOANG PARIAMAN Menimbang : DENGAN RAHMA? TUHAN YANG MAHA E$A BUPATI PADANG PARIAMAN a. bahwa peranan dan fungsi usaha kecil dan menengah dalam dimensi pembangunan daerah yang berlandaskan sistim ekonomi kerakyatan dapat memberiksn kontribusi yang signifikasikan dalam peni ngkatan perekonomian daerah b. bahwa untuk meningkatkan peranannya tersebut perlu nendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, sehingga yang terjadi adalah betul-hetul kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk peraturan daerah tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dikabupaten Padang - Pariaman. 1. Undadg - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ; 2. Undang * Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ; 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1gg9 tentang Pemerintah Daerah ; 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3330) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang fzin Usaha fndustri ; 7, Peratunan Pemerintah Nomor 32 TahUn 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ; L Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom ; L Keputusan Presiden Republik fndonesia Nomor 31 Tahun 1995 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup bagi penanaman modal. l0.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor gg Tahun 1998 tentang Bidang /Jenis Usaha yang dicadangkan untuk usaha Kecil dibidang/ jenis usaha yang te6uka untuk usaha menengah atau , Mengingat

Upload: andrisatria

Post on 15-Aug-2015

20 views

Category:

Government & Nonprofit


1 download

TRANSCRIPT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMANNOMOR: 08 TAHUN2004

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN U$AHA KECIL DAN MENENGAH DIKABUPATEN PAOANG PARIAMAN

Menimbang :

DENGAN RAHMA? TUHAN YANG MAHA E$A

BUPATI PADANG PARIAMAN

a. bahwa peranan dan fungsi usaha kecil dan menengah dalamdimensi pembangunan daerah yang berlandaskan sistim ekonomikerakyatan dapat memberiksn kontribusi yang signifikasikan dalampeni ngkatan perekonomian daerah

b. bahwa untuk meningkatkan peranannya tersebut perlu nendapatkandukungan dari berbagai kalangan, sehingga yang terjadi adalahbetul-hetul kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan pembangunandaerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan b perlu membentuk peraturan daerah tentangpembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengahdikabupaten Padang - Pariaman.

1. Undadg - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;

2. Undang * Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;

3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1gg9 tentang PemerintahDaerah ;

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang PerimbanganKeuangan antara Pusat dan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang KewenanganPengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (LembaranNegara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lernbaran NegaraNomor 3330) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang fzin Usahafndustri ;

7, Peratunan Pemerintah Nomor 32 TahUn 1998 tentang Pembinaandan Pengembangan Usaha Kecil ;L Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom ;L Keputusan Presiden Republik fndonesia Nomor 31 Tahun 1995tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup bagi penanaman modal.

l0.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor gg Tahun 1998tentang Bidang /Jenis Usaha yang dicadangkan untuk usaha Kecildibidang/ jenis usaha yang te6uka untuk usaha menengah atau

, Mengingat

Menetapkan

tentang Pemberdayaan Usaha Menengah ;

12.lnstruksi Presiden Republik fndonesia Nomor 18 Tahun 1998tentang Pembinaan Koperasi ;

13. Keputusan bersama Menteri Negara Investasi/Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal dan Menteri Koperasi, PengusahaKecil dan Menengah Nomor 23 / SK /-199q

o?/sKBlNMMt/1998tentang Pemberdayaan Usaha Kecil melalui Kemitraan dalamrangka Penanaman Modal;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2AA2tentang Pengakuan Kewenangan lGbupaten dan Kota ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun2003 tentang Pembentukan $usunan Organisasi dan Tata KerjaDinas - Dinas Daerah Kabupaten Fadang Pariaman.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAf{ RAKYAT DAERAHKAtsUPATEN PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBINAANDAN PENGEMBANGAH USAHA KECIL DAN PENENGAH DIKABUPATEN PADANG PARIAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUMPasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud:a" Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman ;

b. Femerintah Daerah adalah Bupati Fadang Pariaman beserta perangkat DaerahOtonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.

c. Bupatiadalah Bupati Padang Fariaman.d. Dinas Teknis adalah Dinae Koperasi Perindustrian Perdagangan dan PKM

Kabupaten Padang Pariaman ;

e. Dewan Perwakilan Raltyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Fariaman sebagai badan legislatifdaerah.

t. Pemerintahaan daerahadalah penyelengaraan pemerintahaan daerah otonom olehpemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat sdaerah menurut asasdesentralisasi .

g. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan mernenuhikriterial kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sertakepemilikansebagaimaqna diatur dalam peraturan daerah ini ,

h. Usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan yang mempunyai kriterialkekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersihdan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

i. Fembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah duniausaha dan masyarakat melalui pemberiart bimbingan dan bantuan perkuatan untukmenumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah agarmenjadi usaha yang tangguh dan mandirij. Pembiayaan adalah penyesiaan dana oleh pemerintah daerah dunia usaha danmasyarakat melalui lembaga dunia u$aha, dan masyarakat melalui lembaga

k. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha kecil dan menengah olehlembaga penjaminan sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatanmemperoleh pembiyaan dalam rangka mem perkuat pemodalannya

l. Kemitraan adalahkerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengahatau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangaan oleh usahamenengah atau usaha besar dengan memperhatikan prisip salingmemerlukan,saling memperkuat dan saling menguntungkan

m. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usahamenengah atau usaha besar yang didalamnya usaha menengah atau usaha besarbertindak sebagai inti danusaha kecil selaku plasmaperusahaan intimelaksanaanpembinaan mulai dari penyediaan syarana produksi ,bimbingan teknis, sampaidengan pemasaran hasil produksi

n. Pola sub kontrak adalah hubungan kemltraan antara usaha kecil dengan usdahamenengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponenyangdiperlukan oleh usaha

o. Pola dagang umurn adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usahamenengah atau usaha besar yang didalamnya usaha menengah atau usaha besarmemasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasuk kebutuhan yangdiperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

p. Pola waralaba adalah hubungan kemitraan usaha kecil, menengah dan besar untuikmemberikan hak penggunaan lisensi, merk dagang dan saluran distribusiperusahaannya kepada usaha kecil dan menengah dengan disertai bantuanbimbingan manajemen.

q. Pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha kecil diberi hakkhusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besarmitranya.

r. Bentuk-bentuk lain diluar pola diatas adalah pola kemitraan yang pada saat inisudahberkembang tetapi belum dibekukan atau pola baru yang akan timbul dimasamendatang.

BAB IIPENGGOLONGAN U$AHA

Pasal 2

(1) Usaha Kecil adatah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhikriteria sebagaimana berikut :

a. Memiliki kekayaan bersih hingga sebesar Rp.200.000.000,. (dua ratus jutarupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasilpenjualan tahunan paling banyak Rp,1.000.000.000,- (satu mityar ruplahl;

b. Mifik Warga Negara Indonesia;c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai atau bermitra baik langsung maupun tidak langsungdengan usaha menengah atau usaha besar;

d. Berbentuk usaha perorangan, badan usahd yang tidak berbadan hukum,atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi

(21 Usaha Menengaha. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasilpenjualan tahunan paling banyak Rp.{0.000.000.000,- (sepuluh milyarrupiah);

b. Milik Warga Negara Indonesia;c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimifiki, dikuasai atau bermitra baik langsung maupun tidak langsungr{enorn rrnr:he mananaah lrtert trcahq hec'ar

BAB IIIRUANG LIhIGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian IRUANG LINGKUP

Paeal 3

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah meliputi :

a. Bidang Produksi dan Pengolahanb. Bidang Pemasaranc. tsidang Sumber Daya Manueiad. Bidang Teknologi

Bagian 2TATA CARA PELAKSANAAN

PEN,|BINAAN DAN PENGEMEAiIGANPasaf 4

Pembinaan dan Pengemhangan Usaha tGcil dan Menengah dilakukart melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. ldentifikasi potensidan maEalah yang dihadapioleh usaha kecil dan menengah;b. Penyiapan program pembinaan dsn pengembangan sesuai dengan potensi dan

masalah yang dihadapioleh usaha kecil dan menerrgah;c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan melalui bimhingan

penyuluhan, pendidikan dan latihan, fasilitasi, temu ueaha, honeultasi,magang, $tudi banding dan pameran/misl dagang.

d. Pemantauan dan pengendatian pelaksanaan program pembinaan danpengembangan bagi usaha kecil dan menengah.

Pasal 5

Pembinaan dan penge*bangan usaha kecil dan menengah di bidang produksi danpengofahan, difaksanakan dengan :

a. Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksidan pengolahan;b. fvleningkatkan kemampuan peningkatan mutu, disain dan alih teknotogi;c. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan

pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemaean;d. Menyediakan tenaga konsultan profesionaldi bidang produksidan pengolahan;

Fasal 6

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah di bidang pema$arandilaksanakan dengan :

a. Melaksanakan penefitian dan pengkajian pemasaran;b. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;c. Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan ujioba pasar;d. Mengembangkan lembaga pernasaran dan jaringan distribusi;e. Memasarkan produk usaha kecildan menengah;t. Menyediakan tenaga konsultan profesionaldi bidang peffiasaran;g, Menyediakan rumah dagang dan promosi usaha kecildan menengah;h. Memberikan peluang pa$ar:

Pasal 7

Pembinaan dan pengembagan usaha kecil dan menengah di bidang sumber dayamanusia, dilaksanakan dengan :

a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirau$ahaan;b. Meningkatkan keterampilan teknis rnanajerial;c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi

usaha kecil dan menengah;d. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil dan menengah;e. Menyediakan tempat magang, studi banding dan konsultasi untuk usaha kecil dan

menengah;

Pasal IPembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah di bidang teknologidilaksanakan dengan :

a. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksidan pengendalian mutu;b. Meningkatkan kemarnpuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan

teknologi baru;c. Memberikan insentif kepada usaha kecil dan menengah yang menerapkan teknologi

baru dan melestarikan lingkungan hidup;d. Maningkatkan kerjasama dan alih teknologi;e. Meningkatkan kemampuan dalam memenuhi stadardisasi teknologi;f. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian pengembangan di bidang

desain dan teknologi bagi usaha kecildan menengah;g. Menyediakan tenaga konsultan profesionaldi bidang teknologi;h. Memberikan bimbingan dan konsultasi berkenaan dengan hak atas kekayaan

intelektual;

Pasal I(1) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dilakukan gleh

Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat baik secara sendiri-sendirimaupun bersama-sama yang dilakukan $ecara terarah dan terpadu sertaberkesinambungan untuk mewuJudkan usaha kecil dan menengah yang tangguhdan mandirieerta dapat berkembang menjadi usaha besar.

(21 Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kalsifikasi dantingkat perkembangan usaha kecil dan menengah.

(3) Ketentuan lebih fanjut mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur oleh Bupati berdasarkan nilai kekayaan bersih dan menengah denganmemperhatikanpertimbangan Dinas Tekhnis.

Fasal 10(1) Bedasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecif dan mensngah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) ditetapkan bobot intensitas,prioritas dan jangka waktu pembinaan pengembanga usaha kecildan menengah.

(2| Ketentuan lebih lanjut mengenai bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktupembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbanganDinas Tekhnis.

Pasal {1Pembinaan dan Pengembangan uasaha kecil dan menengah oleh Bupati yangdilaksanakan oleh Dinas Tekhnis sesuaidengan tugas masing-masing berupa :

b. Pencadangan usaha bagi usaha kecil dan menengah.c. Penyederhanaan dan kemudahan.d. Penyediaan tenaga konsultan profesional.e. Penyediaan dana.t. Penyediaan tekhnologi dan informasi.g. Penyediaan sarana dan prasarana.h. Pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil.

Pasal {2

Pemerintah Daerah menyiapkan secara terpadu kebijakan pencadangan uasaha bagikecildan menengah yang meliputi :

a. Pencadangan bidang usaha dan investasi tertentu di sektor perdagangan jasa,pertanian, industri, pertambangan dan konstruksi.

b. Pencadangan tempat dan lokasi usaha.c. Pencadangan jenis kegiatan usaha yang menniliki kekhususan proses, bersifat

padat karya serta mempunyai nilai budaya yang bersifat tum temurun.

Pasal 13

Pembinaan dan pengembangan dunia usaha kecil dan menengah yang dilaksakan olehdunia usaha dan masyarakat:

a. Penyediaan tenaga konsultan profesional, sarana, prasarana, dana, tekhnologidan informasi.

b. Bimbingan dan konsultasi.c. Pendidikan dan Pelatihan.d. Pelayanan Hukum.e. Pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecildan menengah.

Pasal 14Untuk lebih mendorong terwujudnya upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecildan menengah kepada dunia usaha dan masyarakat yang dibina dan sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan perlakukan di bidang Retribusi.

BAB IVKEMITRAAN

Pasal {5

(1) Usaha Menengah dan Usaha Besar melaksanakan hubungan kemitraan denganUsaha Kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.

(2) Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha.

(3) Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalamsalah satu atau lebih bidang produltsi dan pengolahan! pemasaran, permodalan,sumber daya manusia dan teknologi.

(4) Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukanhukum yang setara.

Pasal 16

Kemitraan dilaksanaken dengan pola :

a. lnti plasma;b. Sub kontrak:c. Dagang Umurn :

A lAlarolaha "

Pasal 17

Usaha ltecil yang melaksanakan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pa$al 15adalah usaha yang telah terdata dan pengelolaannya sebagian besar dilakukan olehmasyarakat di daerah.

Pasal 18

Hubungan kernitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajibanmasing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengemhangan serta jangaka waktu danpenyelesaian persef isiah.

Pasal {9

Pelaksanaan hubungan kemitraan yang berhasil antara usaha menengah atau usahabesar dengan usaha kecil mernberi kesempatan untuk mendapatkan pemilikian sahamusaha menengah atau usaha besar oleh usaha kecil mitra usahanya dengan hargayang wajar.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pa$at 16,Usaha Menengah atau Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Kecilmitra ueahanya.

Pasal 21

Tata cara pelaksanaan kemitraan diatur lebih lanjut dengan lteputusan Bupati,

BAB VLEMBAGA PENDUKUNG

Pasal 22

Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan dan penjaminanserta bantuan perkuatan bagi usaha kecil dan menengah untuk kelancaran pelaksanaanpembinaan dan pengembangan usaha kocil dan menengah, melalui lembagapendukung yang terdiri dari :

a. lembaga pembiayaan;b, lemhaga penjaminan;c. lembaga pendukung lain;

Pasal 23(1) Lembaga pembiayaan memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan skses

dalam memperoleh pendanaan bagi usaha kecil dan menengah yang dibina dandilcembangkan melalui :

a. penyediaan pendanaan usaha kecildan menengah;b. penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan dengan memberikan

kemudahan dalam pengajuan pernohonan dan kecepatan memperolehkeputusan;

c. pemberian keringanan per$yaratan jaminan tambahan;d. penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh pendanaan

untuk usaha kecil dan menengah melaluipenyuluhan langeung dan medis massayang ada;

e. 0enyelenqsaraan nelatihan rnembuat rencana usaha dan manaiemen keuanoan:

h. foket khusus untuk pelayanan dan informasi kredit usaha kecil dan menengah;

(2) Lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Krsdit perbankan;b. Pinjaman lembaga keuangan bukan bank;c, Pinjamana dari dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negar:a/

Daerah (BUhI/BUMD).d, Pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik daerah (BUMD);e. Hiba;f. Jenis pembiayaan lainnya.

Fasal X4

(1) Lembaga penjaminan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan dan aksesbagi usaha kecil dan menengah yang dibina dan dikembangkan untuk memperolehjaminan pendanaan malalui :

a. perfuasan fungsi lembaga penjaminan yang sudah ada dan atau pembentukanlembaga penjaminan baru;

b. pembentukan lembaga penjaminan uhng untuk menjamin fembaga-lembagapenjaminan yang ada;

(2) Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. Lembaga penjamin yang dibentuk herdasarkan peraturan perundang-undanganyang herlaku;

b. Lembaga fainnya yang ditetapkan sebagai lembaga penjamin.

Pasal 25

Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani pernbinaan danpengembangan usaha kecil dan menengah melalui :

a. penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologikepada usaha kecildanmenengah;

b. pemberian bimbingan dan konsultasi melalui klinik konsultasi bisnis kepada usahakecil dan menengah;

c. pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk keputusan usaha kecil danmenengah;

d. pelaksanaan magang, sttldi banding dan praktek kerja bagi usaha kecildanenengah;

BAts VIKOORDINAEI

Pasal 16

(1) Bupati mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan usaha kecil danmenengah, bailq yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha maupunmasyarakat.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyusunan kebijaksanaan danprogram pembinaan dan pengemhangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasiserta pengendafian umum terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembanganusaha kecil dan menengah.

Pasal 27

(1) Bupati melalui Dinas Teknis bertanggung jawah dalam memantau danmengevaluasi pembinaan dan pengembangan usaha sesuai dengan bidangtrnasnva masino-maEino

(2) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Teknismenyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebageimana dimaksud dalam ayat(1) kepada Bupati;

Paml28

Untuk menjamin kelancaran program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasipembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah secara terpadu, Bupatidapat membentuk forum koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha kecit danmenengah baik ditingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan dan anggotanyaterdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIIKETENTUAN FERALIHAN

Pasal 29Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini seluruh peraturan perundang-undangan yangmengatur tentang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil danmenengah di daerah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidakberlaku.

BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dafam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Disahkan diPada Tanggal

: Padang Pariam: 14 1,,.,rrr ) i','':

UPATI PADANG PARIAMAN

ll MU,$l-l{!t KA$IM s

: Pariamani i ,, Ft,iui t i,o 3

LEMBARAN '*E€ARA

t,o*. PADANG PARIAMAN TAHUN -r,1./. NOMORSeri t) 7'' '

l.r

Diundangkan diPada Tanggaf

SEKRET

Pembina Utama Muda NlP.

ii r