PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAOANG PARIAMANNCIMORt ilq TAHUN2004

reilrnr.reRETRIBUSI IZIN USAHA INDU$TRI OAN FERDAGAf,IGAN

DEHGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG FARIAMAN

Menimbang : a. bahwa datam rangka pengaturan pelaksanaan usaha industri danperdagangan di daerah perlu diadakan pemberian izian usahaindustri dan perdagangan.

b. bahwa daerah dalam Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentangPajak dan Re-tribusi Oaerah sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang No. 34 Tahun 2000 dapat memungut Retribusiatas pemberian iein usaha industridan perdagangan.

c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dirnaksud padahuruf a dan b diatas perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1, Undang * undang Nomor 12 tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom l(abupaten dalam lingkungan Propinsi $umateraTengah.Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan ;

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang \A/ajib DaftarPerusahaan;Unddng - Undang Nomor 5 Tahun 1984'tentang Perindustrian ;

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PerseroanTerbatas;Undang - Undang Nomor I Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesiaTahun 1997 Nornor 41 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3685)

8. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PernerintahanDaerah.

L Undang - undang Nomor 25 tahun 1999 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

10, Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak danRetribusi Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang fzin UsahaIndustri ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Prcpinsi DaerahOtonom ;

2.3.

4.5.

6.7.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang RetribusiDaerah {Lembaran Negara Republik Indoneeia Nomor 4139} ;

Keputusan Presiden Republift IndoneEia Nomor 41 Tahun 1gg6tentang Kawasan Industri ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2A0Ztentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.Peraturan Dgerah Kabupaten Padang Pariaman Nomsr 11 Tahun2003 tentang Pernbentulran $usunan Organisasi dan Tata KerjaDinas - Dinas Daerah lGbupaten Padang Pariaman.

Dengan Fenretufuan

DEI'UAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN PADANG PARIAFTAN

Menetapkan

MEttiUTU$KAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG RETRIBUSIIZIH USAHA INDUSTRI OAITI PERDAGANGAN.

BAB I

KETEhITUAII UiIUMPasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud :

Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman ;

Bupati adalah Bupati Padang PariamanPemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah lGhupaten Padang Pariaman.Dinas Teknis adalah Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan PKMKabupaten Padang Pariaman ;

e, Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan PKMlGbupaten Padang Pdriaman ;f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai Badan LegislatifDaerah;

g. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang RetribusiDaerah sesuaidengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku ;

h. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daenah dalam rangkapemberian izin kepada orang pribadi atEu badan yang dimaksudkan untukpemhinaan, pengaturan, pengendalian pengawasan atas kegiatan pemanfaatanruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarans atau fasilitastertentu guna melindungi kepentingan urnum dan menjaga kelestarian lingkungan,

i. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesstuan baikyang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiPerseroan Terbata$, Perseroan komanditer, Perseroan fainnya, Badan Usaha MilikNegara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Fiassa,Organisasi $osial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usahatetdp serta Bentuk Usaha Lainnya,j. Perusahaan Industri adafah Perusahaan yang melakukan kagiatan dibidang Usahalndustri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaafi, persekutuan atau BadanHukum :

13.

14.

15.

16.

a,b.c.d.

k. Pedagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secaraterus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengandisertai imbalan atau kompensasi ;l. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yangbersifat tetap dan terus menorus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukandalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman untuk tujuan memperoleh keuntungandan atau laba ;

m. Gudang adalah suatu ruang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidakuntuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempatpenyimpanan;

n. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatuperusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri ataupihak lain untuk mendukung atau memperlancar kegiatan perdagangan barang;

o, Dafiar Perusahaan adalah dafiar catatan resmi yang diadakan menurut atauberdasarkan ketentuan Undang * Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan atau Peraturan- peraturan pelaksananya yang rnemuat haf - hal yang wajib didafiar oleh setiapperusahaan atau disyahkan oleh pejabat yang berwenang ;p. lzin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat lul adalah izin usaha yangdiberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan industri ;q. Surat lzin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izinuntuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;r. Surat lzin Pemakaian Gudang yang selanjutnya disingkat SIPG adalah surat izinyang diberlakukan terhadap setiap pengusaha atau perorangan yang memiliki danatau menguasaigudang ;

s. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda dafiar yangdiberikan kepada perusahaan yang telah didafiarkan sesuai dengan Undang -Undang NomorS Tahun 1982,

t. $urat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjuntnya dapat disingkat SKRD, adalahSurat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.

u. $urat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalahsurat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bungaatau denda.

v. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karenamemperoleh jasa pekerjaan jasa usaha atau milik Daerah bagi yang berkepentinganatau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

w. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan nama perusahaan, alamatkantor perusahaan, bentuk perusahaan, nama dan alamat pemilik / penanggungjawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bercih / fnvestasi Dagangan Utama / JenisIndustri.

x. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas -batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahanbarang dan bahan, kegiatan rancang bangun, rekayasa penyortiran, pemeriksaanawal lakhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asaf import atau barang danbahan dari daerah pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuaneksport.

y. $urat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalahPemberitahuan tentang perintah untuk membayar sejumlah Retribusi terhutang.

BAB IINAMA, OBYEK DAN $UBYEK RETRIBUSI

Fasal 2

Dengan nama Retribusi lzin Usaha Industri dan Perdagangan, Pemerintah Daerahmelakukan pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi lzin Usaha Industri dan Perdagangan adalah semua pelayananperizinan dibidang usaha industridan perdagangan yang meliputi :

a. lzin Usaha Industri (lUl)b. Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP),c. Surat lzin Pemakaian Gudang (SIFG) dand. Tanda Dafiar Perusahaan (TDP).

(2) Tidak termasuk sebagai objek Retribusi lzin Usaha lndustri dan Perdaganganadalah:a. Usaha industri yang memiliki nilai investasi perusahaannya eelain tanah dan

gedung dibawah Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah )b. Usaha perdagangan yang memiliki rnodal disetor dari kekayaan bersih selain

tanah dan bangunan dibawah Rp.5.000.000,- ( fima juta rupiah )c. Usaha pergudangan dengan luas gudang yang dimiliki dibawah 36 m?.d. Usaha kecil yang dijalankan sendiri dengan mempekerjakan anggota keluarga

dan tidak bertujuan untuk mernperoleh faba.

Pasal 4

(1). Subjek Retribusi lzin Usaha Industri dan Perdagangan adalah orang pribadi ataubadan yang mempunyai usaha industridan perdagangan atau yang memesan izin.

(2). Wajib Retribusi lein Usaha lndustri dan Perdagangan adalah orang pribadi ataubadan yang mempunyai usaha industridan perdagangan.

BAB IIIGOLONGAN RETRIBU$I

Pasal 5

Retribusi lzin Usaha Industri dan Perdagangan digolongkan kepada retrlbusi perizinantertentu.

BAB IVTINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan perizinan yang diberikandan pendafiaran perusahaan yang telah diberikan kepada pengusaha.

BAts VPRINSIP DAN DASAR DALAM PENETAPAN STRUKTUR

OAT.I BESARNYA TARIF RETRIBUSIPasal 7

{1). Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagianatau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin Usaha industri danPerdagangan.

(2). Biaya sehagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengadaan blanko, survey danpengawa$an.

BAB VIBESARIIYA TARIF RETRIBUSI

Paaal I(1). $truktur tarif Retribusi lzin Usaha lndustri dan Perdagangan digolongkan

berdasad<an jenis usaha industri dan perdagangan yang ada dan pendaftaranulang.

(2), Besamya tarif Retribusi lzin Usaha Industri dan Perdagangan ditetapkan denganKeputusan Bupati setelah mendapat penetujuan DPRD.

BAB VIIilIA$A BERLAKUNYA IZIN

Paeal Il(1).zin Usaha Induetri dan Perdagangan diberikan dalam jangka waktu yang

ditentukan sesuai jenis usaha yang dimilikinya.(2). Wajib Retribusi sekali dalam setahun setelah izin usaha diberikan harus melakukan

daftar ulang dan dikenakan tarif retribusi daftar ulang.(3). Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

a. lzin Usaha lndustri, Surat lzin Usaha Perdagangan dan $urat lzin PemakaianGudang berlaku selama orang pribadi atgu badan usaha masih menjalankankegiatannya.

b. Tanda Dafiar Perusahaan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggalizin diberikan.

BAB VIIIPERUBAHAN BADAN USAHA

Pasal 10

(1). $etiap orang pribadi atau badan usaha yang telah memperoleh izin usaha industridapat melakukan perubahan badan usaha meliputi perubahan nama dsn bentukbadan usaha, alamat kantor, alamat pemiliUpenanggung jawab, modal dankekayaan bersih/inveistasi dagangan utama.

(2). Perubahan badan usaha mengikutiketentuan yang berlaku pada pendafiaran izin.

BAts IXTATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian PertamaPengajuan lsin

Pasal 11(1). Orang pribadi atau badan usaha yang ingin memperoleh izin usaha industri dan

perdagangan dapat mengajukan permohonan dengan mengisi ficrmulir SPTRDdengan melampirkan persyaratsn yang ditetapkan oleh Bupati.

(2'1. $PTRD sebagaimana dimaksud pada ayat t harus diisi dengan jelas, benar danlengkap serta dltanda tanganioleh Wajib Retribueiatau kuasanya.

(3), Bentu( isidan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

Bagin KeduaProses Perizinan dan Pemberltahsan Pembayanan

Paeal 12(1). Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 dilakukan

proses penerbitan izin usaha industri dan perdagangsn oleh dinas teknis palinglarna (3 bulan).

(2). Dinas teknis memberikan pertimbangan kepada Bupati atas pengaju*n izin usahaindustridan perdagangan yang meliputi :

a, Permohonan izin disetujui karena telah msmenuhi persyaratan yangditentukan.

b. Permohonan izin dapat disetujui akan tetapi disertai dengan syarat-syarattambahan yang harus lebih dahulu dipenuhi pemohon.

c. Permohonan izin ditolak karcna syarat-syarat yang ditentukan tidak terpenuhi.

Pasal 13(1). SPTRD yang permohonan izinnya disetujui Bupati ditetapkan retribusi terhutangnya

dengan menggunakan formulir $KRD,(?). $KRD yang telah ditetapkan diberitahukan kepada Wa.iib Retribusi lzin Usaha

Industri dan Perdagsngan untuk dilakukan pembayaran Retribusi terhutang.

Bagian KetigaPembayaran Retribusi dan Penyemhan lzin

Pasal 14

(1), Wajib Retribusi lzin Usaha Industri dan Perdangan dapat mefakukan pembayaran-- retribusiterhutangnya di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati

(2). Apabila pembayaran retribusi terhutang dilakukan ditempat lain yang ditunjukBupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka hasil penerimaan retribusi harusdisetor ke kas daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam uraktu yangditetapkan lain ofeh Bupati.

(3). Pembayaran paling lama 7 hari seJak ditetapkannya $KRD.

Pasal 15(1). Setiap pembayaran Retribusi lzin Usaha Industri dan Perdagangan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) haru* diberikan tanda bukti pembayaran dandicatat dalam buku penerimaan.

(2'). Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusiditetapkan oleh Bupati.

Bagian KeempatPenyerahan lzin

Pasal 16- Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran tetribusi terhutang dapat diserahkan izinusahanya dengan terlebih dahulu mencocokkan surat izin usaha dengan SKRO.

BAB X$AI{K$I ADISINI$TRASI

Pasal 17

(1). Bagi pemegang Retribusi lzin Usaha Industri dan Ferdagangan yang terlambatmelakuksn daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dikenakandenda administrasi ;

(21. Besamya denda administrasi dimaksud pad ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagaiberikut:a. Keterlambatan dafiar ulang sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan denda 50

Yo (lima puluh persen) dari besarnya tarif daftar ulang.b. Keterlambatan daftar ulang diatas 3 {tiga) butan sampai dengan 1 (satu} tahun

dikenakan denda 10A ala (seratus persen) dari besarnya tarif dafiar ulang;c. Keterlambatan dafiar ulang lebih dari 1 (satu) tahun maka lzin Ueaha fndustri

dan Perdaganganya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIKEBERATAN, PE}IGU RANGAIII, KERIHGANAH

DAN PEMBEBASAH RETRIBUSIPaeal 18

(1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabatyang ditunjuk atas $KRD atau dokumen lain yang diperEamakan ;

(2). Keberatan diaiukan $ecara tertufis dengan disertai alasan - alasan yang jelas :(3). Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retiibusi, Wajib

Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut j(4). Keberatan herus diajukan dafam jangka waktu paling lama 2 (dual butan sejak

tanggaf $KRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabita WajibRetribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat Oipendhikarena keadaan diluar kekuasaannya ;

(5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan (3) dalarn pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidakdipeftimbangkan"

(6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dsnpelaksanaan penagihan retribusi.

Paaal 19

(1). Bupati dalam jangka waktu paling fama 6 (enam) hulan sejak tanggat suratkeberatan diterima harus memberi keputusan atras keberatan yang diaiukan ;

(2'). Keputusan Bupati atas keberatan depat berupa menerima seturuhnya atausebagian, menolak dan atau menambah besarnya retribusiyang terhutang.

Pasal 20

(1). Bupatidapat memberikan keringanan dan pembebasan Retribusi ;

(2). Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal inidiberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;

(3).Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan olehBupati.

BAB XIITATA CARA PENGHAPUSAiI PIUTANG

Paeal 21

(1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukanpenagihan sudah kadarluwarsa dapat dihapus ;

(2). Bupati menetapkan Keputusan Pengahapusan Piutang retribusi Daerah yang sudahkadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) ;

BAts XIIIKADALUTYARSA PENAGIHAN

Paaal 22

(1) Penagihan Retribusi, kadaluwarca setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahunterhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi rnelakukanpidana dibidang retribusi ;

(2) Kadaluwarsa penagihan rctribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertrangguh apabila:

a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;

Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidaklangsung.

BAts XIVFENYIDIKAN

Paeal 23

(1).Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam PeraturanDaerah ini dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundang - undangan yang berlaku.

(2).Dieamping Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pejabat PegawaiNegeri $ipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dibsri wewenang khusussebagai Penyidik Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerahsebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

(3).Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adslah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporanberkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterngan ataulaporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi ataubadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana Retribusi Daerah tersebut.

c. Meminta fteterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungandengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengantindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

e, Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pmhukuan,pencatatan dan dokumen * dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadapbarang buktitersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dan penyidikantindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

g, Menyuruh berhenti dan atau mefarang seseorang meninggafkan ruangan atautempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa, identitasseseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimans yang dimakeud pada hurufe.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.i. Mernanggil orang untuk didengar ketenangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi.l. Menghentikan penyidikank. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(4),Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimufainyapenyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melaluiPenyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor I tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVKETEHTUAN PIDANA

Pasal 24

(l).Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikanKeuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bufan atau

BAB XVIKETENTUAN PERALIHAH

Pasal 25

lzin Usaha Industri (lUl), $urat lzin Usaha Perdagangan (SIUP), $urat lzin PemakaianGudang {$lPG) dan Tanda Dafira PeruEahaan ffDP} yang telah diterbitkan sebelumberlakunya Peraturan Daerah ini, pelaksanaanya menye$uaikan dengan PeraturanDaerah ini.

BAB XVIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal - hal yanE belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenaipelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

?asal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten PadangPariaman.

Disahkan diPada Tanggal

: Padang Pariam: 1,9 Julr Zc

$rurerr PADANG PARTATilAHM-/ - MUSLIM KASllrt =

r \f

Diundangkan pada tanggalPada tanggal I"j A1ustuS '-cc t,

Pernbina Utama Muda

Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun *!.':1.Nomor..il. Seri...i:.