,/. *

Fl ,'&$

r : : : : :1 ' : : ; , : ' , , ,

F@@ry

PERATURAN DAERATI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 3 TAIIUN 2OO8

PERUSATIAAI{ DAERATI AIR MINUMKOTA BALIKPAPAN

TENTANG

ffrcq$qftd:

w$ru@iry'

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 3 TAHUN 2OO8

TENTANG

PERUSATIAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAIIIUAT TI'I{AIT YANG IVIAI{A ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BALII(PAPAI{,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanandan kinerja serta kelancaran tugas PerusahaanDaerah Air Minum perlu meRgganti PeraturanDaerah Kotamadya Daerah Tingkat IIBalikpapan Nomor 1 Tahun 1976 tentangPerusahaan Daerah Air Minum KotamadyaBalikpapan dan Peraturan Daerah KotamadyaDaerah Tingtat II Balikpapan Nomor 7 Tahun1993 tentang Ketentuan-ketentuan PokokKepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat IIBalikpapan karena sudah tidak sesuai dengansituasi dan kondisi saat ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a perlumembentuk Peraturan Daerah tentangPerusahaan Daerah Air Minum KotaBalikpapan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3Tahun 1953 tentang Pembentukan DaerahTingkat II di Kalimantan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)sebagai Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor l820l;

1 .

2.

3 .

4.

5 .

6 .

Undang-Undang Nomor S Tahun 1962 tentangPerusahaan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2357);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun IgT4 tentangPokok -pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik indonesia Tahun Ig74 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3041) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentangKetenagakerjaan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 39, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279].;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor42861;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentangSumber Daya Air (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomora3771;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a389);

7.

8 .

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I2S,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3B3g) sebagaimana telahdiubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a\afl;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005tentang Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 33, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 44901;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOstentang Pengelolaan Keuangan Daerah{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOTtentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, Dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OOT Nomor 82, TarnbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomora737);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah danBadan Usaha Swasta Dalam Pembangunan danatau Pengelolaan Infrastruktur;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun2OO7 tentang Organ dan KepegawaianPerusahaan Daerah Air Minum;

10.

1 i .

12.

13.

14.

Menetapkan

Dengan Persetqiuan Bersama

DElryAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA BALIITPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH TENTAIIG PERUSAHAAT''IDAERAH AIR MINUM KOTA BALIKPAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1 Kota adalah Kota Balikpapan

2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah KotaBalikpapan

Walikota ada-lah Walikota Balikpapan.

Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnyadisebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air MinumKota Balikpapan.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.

Direksi adalah Direksi PDAM.

Pejabat adalah pejabat yang diberi wewenang olehWalikota untuk melaksanakan tugas pengawasanumum terhadap pelaksanaan kerja sama denganpihak ketiga.

Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atasbeban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkanpendapatan setelah dikurangi pajak penghasilanPDAM dalam i (satu) tahun buku tertentu.

3.

4.

5 .

6 .

7 .

8 .

9. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkansebagai penyertaan modai pemerintah Daerahkepada PDAM pada saat Peraturan Daerah iniditetapkan yang merupakan kekayaan daerah yangdipisahkan.

10. Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yangtelah disetor pada saat Peraturan Daerah iniditetapkan.

11. Uang Jasa adalah imba_lan yang diberikan secaratetap sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUI{AN, I(EDUDUI{AN HUKUMDAN LAPANGAN USAHA

Bagian PertamaPembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan DaerahAir Minum (PDAM) Kota Balikpapan.

Bagian KeduaKedudukan Hukum

Pasal 3

PDAM berkedudukan di Kota dan dalam menjalankankegiatan usahanya dapat mempunyai cabang danperwakilan di luar daerah.

PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yangberhak melakukan usahanva berdasarkan PeraturanDaerah ini.

Bagian Ketiga

Lapangan Usaha

Pasal 4

(1) Lapangan usaha PDAM adalah penyediaan airminum untuk kebutuhan masyarakat dan usahalainnya di bidang perairminuman.

(1 )

(21

(2) Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (l), PDAM harusmencapai cakupan pelayanan BO"h (delapan puluhpersen ) dari jumlah penduduk.

Upaya yang dilakukan PDAM untuk mencapaicakupan pelayanan 8O/o (delapan puluh persen)sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalahoptimalisasi instalasi dan perluasan jaringan.

Untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi instalasidan perluasan jaringan sebagaimana dimaksud padaayat (3), PDAM melakukan penyesuaian tarif airminum secara berka.la setiap tahun sebesar IOo/a(sepuluh persen) yang dilaksanakan setiap awal tahun.

Apabila besaran penyesuaian tarif air minumsebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi IOo/o(sepuluh persen), maka harus ditetapkan denganKeputusan Walikota berdasarkan usulan direksisetelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 5

Selain lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (U, PDAM dapat membentuk Badan Usahasebagai anak perusahaan yang bergerak di bidang yangsejenis atau yang tidak sejenis setelah mendapatpersetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB III

IT'IAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

PDAM didirikan dengan maksud untuk memenuhikebutuhan air minum masyarakat denganmengutamakan pemerataan dan keseimbanganpelayanan membantu dan mendorong pertumbuhanperekonomian.

PDAM didirikan dengan tujuan sebagai salah satusumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakanbagtan kekayaaa daerah yang dipisahkan.

(3)

(4)

(s)

(1 )

6

(21

Pasal 12

(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pengawasan, pengendalian danpembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaanPDAM;

b. memberikan pertimbangan dan saran kepadaWalikota diminta atau tidak diminta gunaperbaikan dan pengembangan PDAM antaralain pengangkatan Direksi, program kerja yangdiajukan oleh Direksi, rencana perubahan statuskekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatanhukum dengan pihak lain, serta menerima,memeriksa dan menanda tangani LaporanTriwulan dan Laporan Tahunan; dan

c. memeriksa dan menyarnpaikan Rencana StrategisBisnis (business plan/ corporate plan) danRencana Keq'a dan Anggaran Tahunan PDAMyang dibuat Direksi kepada Walikota untukmendap atkan pengesahan.

(2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagaiberikut:

a. menilai kineda Direksi dalam mengelola PDAM;

b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunanyang disampaikan Direksi untuk mendapatpengesahan Walikota;

meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaandan pengembangan PDAM; dan

mengusulkan pengangkatan, pemberhentiansementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksikepada Walikota.

Pasal 13

(1) Penghasilan Dewan Pengawas diberikan dalam bentukuang jasa.

c .

d.

Besarnya uang jasaayat (1) ditetapkansebagai berikut :

sebagaimana dimaksud padaoleh Walikota dengan komposisi

(21

a.

b .

C .

Ketua Dewan Pengawas merangkap anggotamenerima uang jasa paling banyak 4|oh (empatpuluh lima per seratus) dari gaji DirekturUtama.Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggotamenerima uang jasa paling banyak 4oo/o (empatpuluh per seratus) dari gqii Direktur Utama.Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasapaling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus)dari gqii Direktur Utama.

Bagian Ketiga

D i reks i

Pasal 14

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(1) Batas usia Direksi (Direktur) pada saat diangkatpertama kali berumur paling tinggi 48 (empat puluhdelapan) tahun.

(21 Batas usia Direksi (Direktur Utama) pada saatdiangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (limapuluh dua) tahun.

(3) Jabatan Direksi berakhir pada saat yangbersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh)tahun.

Pasal 15

(1) Untuk menjadi Direksi sekurang-kurangnya harusmemenuhi persyaratan :

a. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnyaSarjana Strata t(S1);

b. Mempunyai pengalaman(sepuluh) tahun bagi yang

keqa mrnrmal i

atau mempunyai pengalamanberasal dari PDAMkerja minimal 15

(lima belas) tahun mengelola Perusahaan bagryang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikandengan surat keterangan (referensi) dariPerusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalamatau di luar negeri yang telah terakreditasidibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;

10

d. Membuat dan menyajikan proposa_l tentang visidan misi PDAM;

e. Bersedia bekerja penuh waktu;

f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikotaatau dengan anggota Dewan pengawas ataudengan Direksi lainnya sampai derajat ketiga baikmenurut garis lurus maupun kesamping termasukmenantu dan ipar.

(21 Untuk menjadi Direktur Utama, selain harusmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (1)juga harus memenuhi persyaratan :

a. Pernah menjadi anggota direksi;b. Berpengalaman sebagai direktur di perusahaan lain

yang sejenis.

(3) Tata cara dan persyaratan teknis lainnya mengenaipengangkatan yang belum tercantum pada ayat {1) danayat (2) diatur oleh Walikota.

Pasal 16

Jumlah Direksi sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1(satu) orang Direktur Utama dan yang lainnya sebagaiPembantu Direktur Utama disebut sebagai Direktur.

Apabila lebih dari 100.000 {seratus ribu) pelanggandapat ditambah 1 (satu) orang Direktur.

Pemilihan dan pengangkatan Direksi dilakukan olehWalikota atas usulan Dewan Pengawas.

Pasal 17

Masa jabatan Direksi selama 4 {empat) tahun dandapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 14.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikecualikan bagi Direksi yang menjabat selakuDirektur dan diangkat menjadi Direktur Utama.

Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbuktimampu meningkatkan kinerja PDAM.

(1 )

(21

(3)

(1 )

(2)

l l

(3)

{4) Sebelum masa Jabatan Direksi berakhir, palinglambat 6 (enam) buian Dewan pengawas sudahmenyampaikan usul pengangkatan Direksi barukepada Walikota.

Pasal 18

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan PDAM, Direksimempunyai tugas :

a. Memimpin dan mengendalikan semuaPDAM;

b. Merencanakan dan menyusun rencanatahunan dan 5 (lima) tahunan;

kegiatan

kerja

c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerjadan Anggaran Tahunan sebagai penjabarantahunan dari Rencana Strategis Bisniskepada Walikota melalui Dewan pengawas;

d. Membina pegawai;e. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;f. Menyelenggarakan administrasi

umum dan keuangan;g. Melaksanakan kegiatan teknik

PDAM;h. Mewakili PDAM baik di dalam maupun diluar

pengadilan ;i. Menyusun dan menyampaikan laporan

seluruh kegiatan PDAM kepada Walikotamelalui Dewan Pengawas.

(21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf iterdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan,dengan ketentuan :

a. Laporan Triwulan terdiri dari Laporan kegiatanoperasiona-l dan keuangan yang disampaikankepada Dewan Pengawas;

b. Laporan Tahunan terdiri dari laporan Keuanganyang diaudit dan laporan manqiemen yangditanda tangani bersama Direksi dan DewanPengawas disampaikan kepada Walikota;

c. Laporan Tahunan disampaikan paling lambat 120(seratus dua puluh) hari setelah tahun bukuPDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikotapaling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari setelahditerima;

t2

d. Direksi menso sialisasikan / mempu blikasikanLaporan Tahunan paling lambat 15 (lima belas)hari setelah disahkan oleh Walikota.

e. Anggota Direksi atau Dewan Pengawasmenanda tangani Laporansebagaimana dimaksud pada hurufdisebutkan alasannya secara tertulis.

yang tidakTahunan(c) harus

Pasal 19

Dalam mengelola PDAM, Direksi mempunyai wewenang :

a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai dilingkungan PDAM berdasarkan Peraturan KepegawaianPDAM;

b. Menetapkan susunan organisasi dal tata kerja PDAMdengan persetujuan Dewan Pengawas;

c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;

d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;

e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatanhukum mewakili PDAM;

f. Menandatangani Laporan Triwulan danLaporan Tahunan;

g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milikPDAM berdasarkan persetujuan Walikota ataspertimbangan Dewan Pengawas;

h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalamperjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihaklain dengan persetujuan Wa,likota atas pertimbanganDewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 2O

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM,kepada Direksi dapat diberikan dana representatif palingbanyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlahpenghasilan Direksi da-lam 1 (satu) tahun.

i3

(s)

(4)

(1 )

(2)

(1 )

(21

Pasal 21

Apabila masa jabatan Direksi berakhir danpengangkatan Direksi baru masih dalam prosespenyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkatDireksi yang lama atau seorartg pejabat strukturalPDAM sebagai pejabat sementara.

Pengangkatan pejabat sementara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan KeputusanWalikota.

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud padaayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilansumpah.

Bagian Keempat

Penghasilan, Jasa Pengabdlau dan Cuti

Pasal 22

Penghasilan Direksi terdiri dari gqii dan tunjangan.

Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) minimal 2% (dua setengah) kali darigaji dan tunjangan tertinggi yang diberikan kepadapegawai.

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi,penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawaidan biaya tenaga keqja lainnya tidak boleh melebihi4O"/o (empat puluh per seratus) dari total biayaberdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan TahunAnggaran yang lalu.

Pasal 23

Direksi yang telah mengakhiri masa jabatannya dapatdiberikan uang jasa pengabdian jabatan terakhir.

Apabila jabatan direksi berakhir setelah 2 (dua)periode masa jabatan maka uang jasa pengabdiandiberikan berdasarkan perhitungan pesangon pegawaidengan masa kerja maksimum.

(1)

(21

(3)

l 4

(3) Uang jasa pengabdian terdiri dari :

a. Pesangon yang ditetapkan sebesar perhitunganbulan gaji pengali untuk masa kerja maksimumuntuk pesallgon pegawai dikalikan penghasilanterakhir direksi yang bersangkutan;

b. Uang Penghargaan Masa Kerja ditetapkan sebesarperhitungan bulan gaji pengali untuk masa kerjamaksimum untuk uang penghargaan masa kerjapegawai dikalikan penghasilan terakhir direksiyang bersangkutan;

c. Uang pengganti hak yang seharusnya diterimaditetapkan 15% (lima belas persen) dari akumulasipesangon dan uang penghargaan masa kerja yangdiberikan.

(4) Apabila jabatan direksi berakhir hanya 1 (satu)periode masa jabatan maka besarnya uang jasapengabdian yang diberikan adalah 7z (satu per dua)dari perhitungan sebagaimana diatur ayat (3) pasalini.

(1 )

Pasal 24

Direksi memperoleh hak cuti meliputi :

a. Cuti tahunan:b. Cuti besar;c. Cuti sakit;d. Cuti karena alasan penting atau

menunaikan ibadah haji;e. Cuti nikah;f. Cuti bersalin; dang. Cuti di luar tanggungan PDAM.

Direksi memperoleh hak cuti dan dapatsetelah mendapat persehrjuan Walikotayang ditunjuk.

(21

cuti untuk

dilaksanakanatau pejabat

Bagian KelimaPemberhentian

Pasal 25

(1) Direksi berhenti karena :

a. Masa jabatannya berakhir; atau15

(2)

b. Meninggal dunia.

Direksi diberhentikan karena:

a. permintaan sendiri;b. reorganisasi;c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;d. melakukan tindakan atau bersikap yang

bertentangan dengan kepentingan Daerah atauNegara;

e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; danf. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud padaayat (2) ditetapkan oleh W alikota.

Pasal 26

Direksi yang diduga melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) hurufc dan d diberhentikan sementara oleh Walikota atasusul Dewan Pengawas untuk jangka waktu pa-ting lama1(satu) bulan.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai denganalasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutar.

Pasal 27

Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentiansementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yangdihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yangbersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasilsidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaibahan Walikota untuk memberhentikan ataumerehabilitasi.

Apabila dalam persidangan Direksi tidak hadir tanpaalasan yang sah, yang bersangkutan dianggapmenerima hasil sidang Dewan Pengawas.

Apabila perbuatan yang dijakukan oleh Direksimerupakan tindak pidana dengan putusan bersalahdan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yangbersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

(3)

(1 )

(2)

(3)

(1 )

(21

(4)

t6

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

(1) Status gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilanlain Pegawai PDAM diatur tersendiri dalam peraturanDireksi yang mengacu pada peraturan perundang_undangan.

(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawaiPDAM menurut peraturan kepegawaian pDAM.

BAB VII

ANGGARAN

Pasal 29

(1) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Keq'adan Anggaran Perusahaan, Anggaran penerimaan danPengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.

(2) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.

(3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun bukuberakhir, Direksi mengajukan Rancangan AnggaranPerusahaan kepada Walikota melalui Dewan pengawasuntuk mendapat pengesahan.

(4) Anggaran PDAM disahkan oleh Walikota denganmempertimbangkan saran dan pendapat DewanPengawas.

(5) Evaluasi pelaksanaan Anggaran dilaksanakan olehDewan Pengawas.

(6) Anggaran tambahan atau perubahan €rnggaran yangterjadi dalam tahun buku bersangkutan harusmendapat persetujuan Walikota.

t7

(1 )

(21

(3)

BAB VIII

LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Pertama

Laporan Tahunan

Pasal 3O

Sqtiap tahun !rkg, Direksi mengirimkan laporantahunan yang berisikan neraca, perhitungan labaTugir arus kas (cash flow), perubahan- ekuitas(equity), serta evaluasi kinerja kepada Walikotamelalui Dewan.Pengawas, pal ing lambat 3 ( t iga)bulan sesudah tahun buku.

Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuaidengan pedoman sistem akuntansi sesuai peraturanperundang-undangan.

Hasil audit auditor independen atas laporan tahunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan olehWalikota setelah mendapat pertimbangan DewanPengawas.

Bagian KeduaPenggunaan Laba Bersih

Pasal 31

(1) Penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilanPDAM ditetapkan sebagai berikut :a. Untuk dana APBD Kota Balikpapan 55%b. Untuk sosial dan pendidikan .IOo/"c. Untuk dana pensiun dan pesangon 2Oohd. Untuk cadangan umum .... 75o/o

(21 Rincian penggunaan laba bersih sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan KeputusanWalikota.

(3) PDAM dibebaskan dari kewqiiban menyetorkanbagian laba kepada Pemerintah Daerah yangdiperhitungkan sebagai penyertaan modalPemerintah Daerah sampai terpenuhinya modal dasarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

18

(1 )

{21

(4) Dalam hal modal dasar telah dipenuhi tetapi cakupanpelayanan PDAM belum mencapai BOo/o (delapanpuluh persen), maka pemerintah Daerahberkewajiban menyetorkan laba sebagai penyertaanmodal kepada PDAM sebesar S0% (lima puluh persen)dari setoran bagian laba sebagaimana dimaksudpada ayat (1) hurufa.

BAB EK

I{ERJASAIVIA DAN PINJA]VIAN

Bagian Pertama

Kerja Sama

Pasal 32

PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihakketiga dalam bentuk kemitraan dan tidak diswastakan.

Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelahmendapat persetujuaa dari Walikota dan DPRD.

Ke4'a sama sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentukperjanjian mitra kerja dengan tidak mempergunakanaset-aset produktif PDAM.

Pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerjasaJna dengan pihak ketiga dilakukan oleh Walikotaatau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pinjaman

Pasal 33

PDAM dapat melakukan pinjaman dari sumber danadalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan usahadan investasi setelah mendapat persetujuan Walikotadengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3)

(4)

t9

(1 )

(2)

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN SERTATAT{GGUNG JAWAB DAN GAIVTI RUGI

Bagian Pertama

Pe mb inaan

Pasal 34

Pembinaan umum terhadap PDAM dilaksanakan olehWalikota.

Untuk kepentingan pembinaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disediakan angga-ran sesuai dengankemampuan PDAM.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakanoleh :

a. Walikota atau pejabat yang ditunjukb. Pengawas eksternal

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Pasal 36

Semua pegawai PDAM termasuk Direksi diwajibkanmengganti kerugian apabila melakukantindakan/perbuatan atau melalaikan kewqjiban yangmerugikan PDAM.

Pelaksanaan tuntutan ganti rugr sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-undangan yangberlaku.

(1 )

{2)

20

(1 )

(2)

BAB XI

PEMBUBARAN

kl37

Pembubaran PDAM ditetapkan dengan peraturanDaerah.

Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkanoleh Walikota

Setelah diadakan likuidasi semua kekayaan PDAMmery'adi milik Pemerintah Kota.

Dalam likuidasi, Pemerintah Kota bertanggung jawabatas kerugian pihak lain apabila kerugian itudisebabkan oleh karena neraca dan perhitungan labarugi yang telah disahkan tidak menggambarkankeadaan yang sebenarnya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Kepengurusan PDAM yang ada sebelum ditetapkannyaPeraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampaidengan berakhirnya masa jabatan.

Aset PDAM yang ada sebelum ditetapkaanya PeraturanDaerah ini dinyatakan tetap menjadi bagian asetPDAM.

Neraca Rugi Laba PDAM yang ada sebelumditetapkannya Peraturan Daerah ini menjadi bagranneraca rugi laba setelah ditetapkannya PeraturanDaerah ini.

Sebelum ditetapkannya Peraturan/ Keputusan yangbaru, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PDAM yang adasepanjang tidak bertentangan dengan PeraturanDaerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

(3)

(4)

(3)

(4)

(1 )

(2)

2 l

BABXM

KETENTUAT{ PDNUTUP

PasalS9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

(1) PeraturanBa-likpapanAir Minumdan

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IINomor lTahun 1976 tentang Perusahaan

Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;

(2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IIBalikpapan Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepagawaian Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat IIBalikpapan (Lemba-ran Daerah Tahun 1993 Nomor 5Seri D Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4O

Hat-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerahhi, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diaturdengan Peraturan/Keputusan Walikota dan/atauKeputusan Direksi PDAM.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam kmbaran Daerah KotA Balikpapan.

Ditetapkan di Balikp?panpada tanggal 8 Oktober 2008

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/Ttd

IMDAAD HAMID

22

BAB XIII

KETENTUAN PDNUTUP

PasalS9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

(1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IIBalikpapan Nomor lTahun 19T6 tentang perusahaanAir Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;dan

(2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IIBalikpapan Nomor 7 Tahun 1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepagawaian Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat IIBalikpapan (Lembaran Daerah Tahun lg93 Nomor SSeri D Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4O

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerahhi, sepanjang mengenai teloris pelaksanaannya diaturdengan Peraturan/Keputusan Walikota dan/atauKeputusan Direksi PDAM.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap or€u1g mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapanpada tanggal B Oktober 2OOB

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/Ttd

IMDAAD TTAIVIID

Diundangkan di Balikpapanpada tanggal B Oktober 2008

NI. I

t t 702

NOMOR 3 SERI E NOMOR 03

OTA BALIKPAPAN

1>-NJ.P<N-/ l< p 4