perda no_ 9 tentang penyelenggaraan ran penduduk

J:\kumpulan perda\PERDA TAHUN 2003\PERDA No. 9 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.doc

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa penduduk dengan segala matranya merupakan salah satu

modal dasar dan sumberdaya manusia yang produktif bagi

pembangunan Daerah disegala bidang, apabila berkembang

dalam kuantitas yang memadai, kualitas yang tinggi serta

persebaran yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung

lingkungan ;

b. bahwa keadaan penduduk yang demikian merupakan unsur yang

tangguh yang mampu menghadapi dan mengatasi segala

ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan bagi

kelangsungan hidup bangsa dan negara ;

c. bahwa upaya perkembangan penduduk perlu diarahkan pada

pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas

penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk, sehingga perlu

diselenggarakan pendataan penduduk secara lengkap meliputi

data identitas penduduk sebagai Warga Negara Indonesia, yang

diselenggarakan sebagai pelaksanaan Tata Usaha Negara di

bidang kependudukan dan kewenangan Daerah dibidang

kependudukan ;

d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, b dan c

konsideran menimbang ini, maka perlu diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan

Pendaftaran Penduduk.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) ;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475) ;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Negara Nomor 3848);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2001 Nomor 20/D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;

3. Bupati adalah Bupati Malang ;

4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendaftaran penduduk ;

5. Dinas adalah aparat pelaksana Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk ;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang salah satu tugas pokok dan fungsinya dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk ;

7. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya yang meliputi pendaftaran dan pencatatan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan ;

8. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia ;

9. Mutasi penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya;

10. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia ;

11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia ;

12. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disebut NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara/Warga Negara Asing di wilayah Negara Republik Indonesia ;

13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga ;

14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk ;

15. Akta Pencatatan penduduk adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran dan kematian, pengakuan, pengesahan anak, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam ;

16. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, yang tinggal bersama dan tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri ;

17. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga meliputi : a. Orang laki-laki kawin atau tidak kawin yang bertempat tinggal

dengan orang perempuan baik istrinya maupun tidak dan atau dengan anak-anaknya ;

b. Orang perempuan tanpa memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya yang belum dewasa atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa ;

c. Orang laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal sendiri ;

d. Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama dan atau sebagai kesatuan keluarga ;

e. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya ;

f. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut kuasa pengadilan ;

g. Seseorang baik laki-laki atau perempuan yang ditunjuk oleh anggota keluarga untuk menjadi kepala keluarga.

18. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;

19. Pindah atau Datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat yang baru untuk menetap ;

20. Buku Induk Penduduk/Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat data awal setiap penduduk/penduduk sementara dalam suatu wilayah Desa/Kelurahan ;

21. Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan ;

22. Surat Keterangan Penduduk adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi :

a. Surat Keterangan Kelahiran, adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran ;

b. Surat Keterangan Lahir Mati, adalah surat bukti adanya pelaporan lahir mati ;

c. Surat Keterangan Kematian, adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kematian ;

d. Surat Keterangan Pindah, adalah surat bukti adanya pelaporan pindahan tempat tinggal/alamat penduduk ;

e. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut SKPPS adalah surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam sementara atau tidak menetap dalam wilayah Kabupaten Malang ;

f. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang selanjutnya disebut SKPPT adalah surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam secara menetap dalam wilayah Kabupaten Malang ;

g. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan yang selanjutnya disebut SKPSK adalah surat bukti diri tentang perubahan status dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing ;

h. Surat Keterangan Pindah Domisili yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat bukti diri Warga Negara Asing yang akan pindah domisili ;

i. Surat Keterangan Ganti Nama yang selanjutnya disebut SKGN adalah surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan merubah nama lama ;

j. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disebut SKTT adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud akan berdiam secara menetap dalam Wilayah Kabupaten Malang.

23. Buku Tamu adalah buku yang memuat daftar atau kedatangan orang sebagai tamu dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan ;

24. Tamu adalah orang yang datang ke dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan tidak untuk menginap ;

25. Surat keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan mengenai data penduduk ;

26. Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah ketentuan biaya yang ditentukan dan harus dicukupi oleh pemohon dalam pengurusan Pendaftaran Penduduk.

27. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang/masuk dalam wilayah Kabupaten Malang dengan maksud mencari nafkah atau pekerjaan tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Malang ;

28. Keterangan Izin Masuk yang selanjutnya disebut KIM adalah kartu izin masuk bagi Warga Negara Asing yang berdiam kurang dari 15 (lima belas) tahun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

29. Keterangan Izin Masuk Sementara yang selanjutnya disebut KIMS adalah kartu izin masuk bagi Warga Negara Asing yang berdiam kurang dari 2 (dua) tahun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

30. Izin Menetap yang selanjutnya disebut ITAP adalah surat keterangan bagi Warga Negara Asing yang bertempat tinggal secara menetap selama 5 (lima) tahun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

31. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan ;

32. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu ;

34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 2

Setiap penduduk tetap, penduduk sementara dan penduduk musiman berhak mendapatkan pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

(1) Setiap penduduk tetap, penduduk sementara, penduduk musiman dan calon penduduk yang bertempat tinggal dalam Wilayah Kabupaten Malang wajib mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Kepala Desa/Kelurahan setempat untuk memperoleh KK, KTP, SKPPS, SKPPT, SKPSK dan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) ;

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaporan setiap mutasi biodata yang terjadi.

Pasal 4

(1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK ;

(2) NIK diberikan pada saat yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia ;

(3) Setiap Penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup ;

(4) Setiap Penduduk Sementara hanya diberikan 1 (satu) NIKS yang berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB III KEWENANGAN KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1) Dinas bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara prima kepada masyarakat ;

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan prosedur dan persyaratan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

BAB IV

JENIS-JENIS PELAYANAN Bagian Pertama

Kartu Keluarga (KK)

Pasal 6

(1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK ;

(2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga ;

(3) KK bukan tanda bukti pemilikan atau penguasaan atas tanah/persil dan atau bangunan yang ditempati ;

(4) Setiap ada perubahan dalam data, kepala keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru ;

(5) Penduduk Kabupaten Malang yang diberikan KK adalah setiap orang baik WNI/WNA yang bertempat tinggal tetap diatas tanah/persil secara sah di wilayah Kabupaten Malang.

Bagian Kedua

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 7

(1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki KTP ;

(2) Setiap penduduk hanya diberikan satu KTP yang bentuk dan ketentuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(3) Dalam KTP Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.

Bagian Ketiga Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)

Pasal 8

Setiap Orang Asing dalam Wilayah Kabupaten Malang yang memperoleh izin tinggal terbatas/sementara wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPPS.

Bagian Keempat

Surat Keterangan Pendaftaran PendudukTetap (SKPPT)

Pasal 9

Setiap WNA yang berdiam secara menetap dalam wilayah Kabupaten Malang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPPT.

Bagian Kelima

Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Pasal 10

Setiap orang asing yang berdiam sementara dalam wilayah Kabupaten Malang dan bermaksud berdiam secara menetap wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

Bagian Keenam Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK)

Pasal 11

Setiap WNA yang berdiam secara menetap dalam Wilayah Kabupaten Malang dan telah menjadi WNI wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPSK.

Bagian Ketujuh Surat Keterangan Pindah Domisili (SKPD)

Pasal 12

Setiap WNA yang berdiam secara menetap dalam Wilayah Kabupaten Malang dan bermaksud pindah tempat tinggal baik didalam maupun keluar Wilayah Kabupaten Malang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Domisili (SKPD).

Bagian Kedelapan Surat Keterangan Ganti Nama (SKGN)

Pasal 13

Setiap orang asing yang telah berubah status menjadi WNI dan bermaksud ganti nama wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKGN.

Bagian Kesembilan

Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)

Pasal 14

(1) Setiap penduduk musiman wajib memiliki KIPEM ;

(2) KIPEM harus dimiliki selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan berada dalam Wilayah Kabupaten Malang ;

(3) KIPEM berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kesepuluh

Surat Keterangan Kelahiran Dan Surat Keterangan Lahir Mati

Pasal 15

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/ Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran ;

(2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat ;

(3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku induk penduduk dan diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran oleh Camat serta dicatat dalam Kartu Keluarga (KK).

Pasal 16

(1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat ;

(2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir.

Bagian Kesebelas

Surat Keterangan Kematian

Pasal 17

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/ Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak hari kematian ;

(2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku induk dan buku mutasi penduduk serta diterbitkan surat keterangan kematian yang ditanda tangani oleh Camat dan dicatat dalam KK.

Bagian Keduabelas

Surat Keterangan Pindah

Pasal 18

(1) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat ;

(2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku induk dan buku mutasi penduduk serta diterbitkan surat keterangan pindah yang ditandatangani oleh Camat ;

(3) Perpindahan penduduk WNI diatur sebagai berikut ;

a. Perpindahan antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Malang diterbitkan surat keterangan pindah yang ditandatangani Camat di tempat asal ;

b. Perpindahan keluar dari wilayah Kabupaten Malang diterbitkan surat keterangan pindah yang ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati ;

(4) Perpindahan penduduk WNI dalam lingkungan satu Desa/ Kelurahan diperlukan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

BAB V PROSEDUR DAN PERSYARATAN

Bagian Pertama Kartu Keluarga (KK)

Pasal 19

(1) KK ditandatangani oleh Camat, dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing diberikan kepada:

a. Kepala Keluarga (lembar I) ;

b. Camat (lembar II) ;

c. Kepala Desa/ Kelurahan (lembar III) ;

d. Ketua RT (lembar IV).

(2) Prosedur penerbitan KK adalah sebagai berikut :

a. Penduduk/Kepala Keluarga berkewajiban :

- Mengisi formulir permohonan KK dan mengsisi formulir isian biodata penduduk baik Kepala Keluarga maupun setiap anggota keluarga ;

- Melampirkan persyaratan yang dibutuhkan.

b. Desa/Kelurahan berkewajiban :

- Menerima dan meneliti berkas-berkas pendaftaran penduduk;

- Memberikan resi tanda terima pendaftaran penduduk;

- Mengarsipkan formulir;

- Menyiapkan dan mengirimkan berkas pendaftaran penduduk ke Kecamatan.

c. Kecamatan berkewajiban :

- Menerima dan meneliti berkas pendaftaran penduduk dari Desa/Kelurahan;

- Mengarsipkan berkas pendaftaran penduduk;

- Melakukan perekaman data kependudukan;

- Melakukan pengiriman hasil perekaman data kependudukan.

d. Kabupaten berkewajiban :

- Melakukan proses penerimaan hasil perekaman data dari Kecamatan ;

- Melakukan proses pemutakhiran data kependudukan ;

- Melakukan proses penerbitan KK ;

- Melakukan pengiriman KK ke Kecamatan.

e. Kecamatan berkewajiban :

- Menerima, meneliti dan menandatangani KK dalam rangkap

4 (empat) ;

- Menyiapkan dan mengirimkan KK ke Kantor

Desa/Kelurahan ;

- Melakukan proses pemutakhiran data kependudukan dari

Kabupaten.

f. Desa/Kelurahan berkewajiban :

- Menerima resi tanda terima pendaftaran penduduk dan

menyerahkan KK lembar I kepada penduduk yang

bersangkutan ;

- Menyerahkan KK lembar IV kepada pengurus RT ;

- Mengarsipkan KK lembar III ;

- Mencatat data penduduk berdasarkan KK dalam Buku Induk

Penduduk.

(3) Persyaratan untuk memperoleh KK adalah :

a. Surat pengantar dari RT/RW ;

b. KK yang lama ;

c. Akte Perkawinan/Akte Perceraian ;

d. Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir ;

e. Akte Pengangkatan Anak ;

f. Surat Keterangan Ganti Nama ;

g. SKPPT bagi penduduk WNA ;

h. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA ;

i. Tanda lunas pajak Bangsa Asing.

Bagian Kedua

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 20

(1) KTP berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan

diterbitkan KTP baru ;

(2) Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas

diberikan KTP yang berlaku seumur hidup ;

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya berlaku

bagi WNI yang bertempat tinggal tetap ;

(4) KTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku lagi

apabila yang bersangkutan wajib mengganti dengan KTP baru

sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya.

Pasal 21

(1) KTP ditanda tangani oleh Camat atas nama Bupati ;

(2) Prosedur penerbitan KTP adalah sebagai berikut :

a. Penduduk/pemohon berkewajiban :

- Mengisi formulir permohonan KTP ;

- Melampiri persyaratan yang dibutuhkan.


- Menerima dan meneliti berkas permohonan KTP ;

- Memberikan resi tanda terima permohonan ;

- Mengarsipkan formulir ;

- Menyiapkan dan mengirimkan berkas permohonan KTP ke

Kecamatan.


- Menerima dan meneliti berkas permohonan KTP dari

Desa/Kelurahan ;

- Melakukan proses penerbitan KTP ;

- Melaksanakan Laminating KTP ;

- Mengirimkan KTP ke Desa/Kelurahan ;

- Melaporkan hasil penerbitan KTP ke Kabupaten.


- Melayani permohonan pengajuan formulir/blangko KTP dan

laminating dari Kecamatan ;

- Menerima laporan pemrosesan KTP dari masing-masing

Kecamatan ;

- Melakukan pemrosesan KTP apabila peralatan di

Kecamatan mengalami kerusakan.

e. Desa/ Kelurahan berkewajiban :

- Menerima resi tanda terima permohonan dan menyerahkan

KTP kepada penduduk yang bersangkutan.

(3) Persyaratan untuk memperoleh KTP adalah :

a. Surat Pengantar dari RT/RW ;

b. KK ;

c. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (lembar) lembar ;

d. KTP yang telah habis masa berlakunya bagi perpanjangan KTP ;

e. KTP yang rusak untuk penggantian KTP yang rusak ;

f. Surat keterangan dari kepolisian untuk penggantian KTP yang hilang.

Bagian Ketiga

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)

Pasal 22

(1) Prosedur penerbitan SKPPS adalah sebagai berikut :

a. Pemohon berkewajiban :

- Mendapat sponsor atau penanggung jawab izin tinggal ;

- Mengisi formulir permohonan SKPPS ;

- Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.


- Menerima dan meneliti berkas permohonan SKPPS;



- Menyiapkan dan mengirimkan berkas permohonan SKPPS ke Kecamatan.


- Menerima dan meneliti berkas permohonan dari Desa/Kelurahan ;

- Mengarsipkan berkas permohonan ;

- Melakukan pengiriman berkas ke Kabupaten.


- Melakukan penerimaan berkas dari Kecamatan ;


- Melakukan proses penerbitan SKPPS ;

- Melakukan pengiriman SKPPS ke Kecamatan.


- Menyiapkan dan mengirimkan SKPPS ke Kantor

Desa/Kelurahan ;


Kabupaten.


- Menerima resi tanda terima permohonan dan

menyerahkan SKPPS kepada yang bersangkutan ;

- Mengarsipkan berkas.

(2) Persyaratan untuk memperoleh SKPPS adalah :

a. Surat pengantar dari RT/RW dan Desa/Kelurahan ;

b. Paspor dari Negara asal ;

c. Surat tanda melapor diri dari Kepolisian ;

d. Keterangan Izin Masuk (KIM)/Keterangan Izin Masuk

Sementara (KIMS) dari Imigrasi ;

e. Dokumen Keimigrasian lainnya selain Surat Keterangan

Kependudukan (SKK) model A/B atau Surat Keterangan Izin

Menetap (ITAP).

Bagian Keempat

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT)

Pasal 23

(1) Prosedur penerbitan SKPPT adalah sebagai berikut :

a. Pemohon berkewajiban :

- Mendapat sponsor atau penanggung jawab izin tinggal ;

- Mengisi formulir permohonan SKPPT ;

- Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.


- Menerima dan meneliti berkas permohonan SKPPT ;



- Menyiapkan dan mengirimkan berkas permohonan

SKPPT ke Kecamatan.


- Menerima dan meneliti berkas permohonan dari

Desa/Kelurahan ;

- Mengarsipkan berkas permohonan ;

- Melakukan pengiriman berkas ke Kabupaten.


- Melakukan penerimaan berkas dari Kecamatan ;


- Melakukan proses penerbitan SKPPT ;

- Melakukan pengiriman SKPPT ke Kecamatan.


- Menyiapkan dan mengirimkan SKPPT ke Kantor

Desa/Kelurahan ;


Kabupaten.


- Menerima resi tanda terima permohonan dan

menyerahkan SKPPT kepada yang bersangkutan ;

- Mengarsipkan berkas.

(2) Persyaratan untuk memperoleh SKPPT adalah ;


b. Surat Keterangan pindah dan KK ;

c. Surat tanda melaporkan diri dari Kepolisian ;

d. Surat Keterangan Izin Menetap (ITAP) dari Imigrasi.

Bagian Kelima

Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK)

Pasal 24

(1) Prosedur penerbitan SKPSK adalah sebagai berikut :

a. Penduduk berkewajiban :

- Mengisi formulir pelaporan perubahan status

kewarganegaraan ;

- Melampirkan persyaratan yang dibutuhkan.

b. Kabupaten berkewajiban : - Menerima dan meneliti berkas pelaporan perubahan status

kewarganegaraan ; - Memberikan resi tanda terima pelaporan ;

- Melakukan proses pemutakhiran data ; - Melakukan proses penerbitan SKPSK ; - Mengarsipkan berkas ; - Mengirimkan hasil proses data ke Kecamatan.

c. Penduduk berkewajiban : - Menerima SKPSK dan menukarkan resi tanda terima

pelaporan ; - Melaporkan perubahan kewarganegaraan berdasarkan

SKPSK kepada Kepala Desa/Kelurahan.

(2) Persyaratan untuk memperoleh SKPSK adalah : a. Surat pengantar dari RT/RW, Desa/Kelurahan dan

Kecamatan ; b. Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia ;

c. Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir ; d. KK dan KTP WNA ; e. Tanda Lunas Pajak Bangsa Asing ; f. Pas Foto hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak

5 (lima) lembar.

Bagian Keenam Surat Keterangan Pindah Domisili (SKPD)

Pasal 25

(1) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Domisili (SKPD) :

a. Surat pengantar RT/RW ; b. Surat Keterangan Izin Menetap (ITAP) dari Imigrasi ;

c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) ; d. KK dan KTP ; e. Tanda Lunas Pajak Bangsa Asing ; f. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian ;

g. Akte Perkawinan bagi yang berstatus kawin ; h. Akte Kelahiran ; i. Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2

(dua) lembar.

(2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Ganti nama adalah :

a. Surat pengantar dari RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan ;

b. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian ;

c. Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir ;

d. Akte Perkawinan/Akte Perceraian ;

e. KK dan KTP ;

f. Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

Bagian Ketujuh

Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)

Pasal 26

Persyaratan untuk memperoleh Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) adalah :

a. Surat Pengantar dari RT/RW ;

b. KTP atau Surat Jalan dari daerah asal ;

c. Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Bagian Kedelapan

Surat Keterangan Kelahiran dan

Surat Keterangan Lahir Mati

Pasal 27

(1) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Kelahiran adalah ;


b. KK ;

c. KTP orang tua ;


e. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan ;

f. Tanda lunas Pajak bangsa asing ;

g. SKTT bagi penduduk sementara.

(2) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan lahir mati

adalah ;

a. Surat pengantar dari RT / RW ;

b. KK ;

c. KTP orang tua ;


e. Surat keterangan Visum et Repertum atau surat keterangan

lainnya dari dokter Puskesmas/rumah sakit ;

f. Tanda Lunas Pajak Bangsa Asing ;

g. SKTT bagi penduduk sementara.

Bagian Kesembilan

Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Pasal 28

(1) Setiap orang asing yang berdiam sementara dalam wilayah

Kabupaten Malang dan bermaksud berdiam secara menetap

wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKTT ;

(2) Persyaratan untuk memperoleh SKTT adalah ;

a. Surat pengantar dari RT / RW dan Desa / Kelurahan ;

b. SKPPS yang masih berlaku ;

c. Surat Keterangan Izin Menetap (ITAP), dari kantor Imigrasi ;

d. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian ;

e. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4

(empat) lembar ;

f. Tanda lunas Pajak Bangsa Asing.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DATA

Pasal 29

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan

pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh

Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang

berlaku.

Pasal 30

(1) Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap bulan dan triwulan sekali ;

(2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Bupati setiap bulan dan triwulan sekali ;

(3) Bupati wajib melaporkan hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Gubernur Jawa Timur setiap bulan dan triwulan sekali.

BAB VII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 31

Atas jasa pelayanan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, maka dipungut biaya dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Pendaftaran Penduduk.

Pasal 32

Obyek Retribusi adalah pelayanan jasa umum yang diberikan atas pengurusan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 33

Subyek Retribusi adalah WNI dan WNA yang memperoleh pelayanan dalam pengurusan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 34

Wajib Retribusi adalah WNI dan WNA yang diwajibkan membayar retribusi atas pelayanan dalam pengurusan Pendaftaran Penduduk.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 35

Retribusi Penggantian Biaya Pengurusan Pendaftaran Penduduk digolongkan Retribusi Jasa Umum.

BAB IX KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 36

(1) Setiap pelaksanaan pelayanan dalam pengurusan Pendaftaran Penduduk. dikenakan retribusi biaya penggantian yang besarnya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB X WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 37

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Malang.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 38

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 39

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut ;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 40

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan ;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan, maka dianggap telah dikabulkan.

Pasal 41

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ;

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 42

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan Keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 43

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. nama dan alamat wajib retribusi ;

b. masa retribusi ;

c. besarnya kelebihan pembayaran ;

d. alasan yang singkat dan jelas .

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 44

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran atau ;

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 45

Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 46

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang ;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;

c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Tata cara pengawasan Retribusi diatur dengan Keputusan

Bupati.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII SANKSI PIDANA

Pasal 48

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 2003

BUPATI MALANG

SUJUD PRIBADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN MALANG

BESARNYA TARIF

I. KARTU KELUARGA

a. Warga Negara Indonesia

b. Warga Negara Asing

Rp. 3.000,-

Rp. 5.000,-

I. KARTU TANDA PENDUDUK

a. Warga Negara Indonesia

b. Warga Negara Asing

Rp. 3.000,-

Rp. 5.000,-

III. a. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKKPS)

b. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPP)

c. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK)

d. Surat Keterangan Pindah Domisili (SKPD)

e. Surat Keterangan Ganti Nama

f. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)

g. Surat Keterangan Kelahiran, untuk :

- Warga Negara Indonesia

- Warga Negara Asing

h. Surat Keterangan Pindah

i. SKTT

Rp. 10.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 1.000,-

Rp. 500,-

Rp. 1.500,-

Rp. 1.000,-

Rp. 5.000,-

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

I. LANDASAN FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS

Penduduk dengan segala matranya merupakan salah satu modal dasar dan sumberdaya manusia yang produktif bagi pembangunan Daerah disegala bidang, apabila berkembang dalam kuantitas yang memadai dan kualitas yang tinggi serta persebaran yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keadaan penduduk yang demikian merupakan unsur yang tangguh yang mampu menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Oleh karena itu, upaya perkembangan penduduk perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk.

Sehingga dengan demikian perlu diselenggarakan pendataan Penduduk secara lengkap meliputi data identitas penduduk sebagai Warga Negara Indonesia, meliputi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan pendaftaran penduduk lainnya yang diselenggarakan sebagai pelaksanaan Tata Usaha Negara di bidang kependudukan dan kewenangan Daerah dibidang kependudukan.

Dalam perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan perkembangan kependudukan, dimana setiap kelompok demografis harus masuk perhitungan penduduk secara makro. Misalnya dalam registrasi penduduk, penetapan sasaran perkembangan kependudukan, pembagian wilayah, penentuan jumlah wakil dalam pemilihan urnum, pemberian bantuan pedesaan dan sebagainya, tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, Umur dan jenis kelamin, yang dalam pelaksanaan penggunaan haknya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kepentingan pendataan dan perencanaan pengembangan kualitas kependudukan, maka setiap penduduk juga berkewajiban melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap kegiatan berkaitan dengan kependudukan.

Pendataan kependudukan yang juga sebagai Pencatatan merupakan bukti otentik, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain/pihak ketiga yang berkepentingan.

Peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut diatas, sangatlah penting artinya karena ini akan membawa akibat hukum bagi kehidupan orang yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain, serta pengaruhnya pada perencanaan pembangunan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga bagi Wajib Retribusi dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Daerah.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 39 ayat (1)

Ayat ini mencerminkan adanya kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak Surat Keberatan diterima

Pasal 39 ayat (2) s/d (3)

Cukup jelas

Pasal 39 ayat (4)

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak / kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya, karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Pasal 39 ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40 ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 40 ayat (3)

Ayat ini memberi suatu kepastian hukum kepada Wajib Retribusi bahwa dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak Surat Keberatan diterima harus

sudah ada keputusan.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 42 Ayat (2)

Bupati sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran

Retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.


Cukup jelas

Pasal 42 ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sampai dengan saat

dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44 ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi

kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 44 ayat (2) huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan

dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Pasal 44 ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh : - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan

pembayaran; - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 45 s/d Pasal 50

Cukup jelas

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

II. LANDASAN FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS

Penduduk dengan segala matranya merupakan salah satu modal dasar dan sumberdaya manusia yang produktif bagi pembangunan Daerah disegala bidang, apabila berkembang dalam kuantitas yang memadai dan kualitas yang tinggi serta persebaran yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keadaan penduduk yang demikian merupakan unsur yang tangguh yang mampu menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Oleh karena itu, upaya perkembangan penduduk perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk.

Sehingga dengan demikian perlu diselenggarakan pendataan Penduduk secara lengkap meliputi data identitas penduduk sebagai Warga Negara Indonesia, meliputi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan pendaftaran penduduk lainnya yang diselenggarakan sebagai pelaksanaan Tata Usaha Negara di bidang kependudukan dan kewenangan Daerah dibidang kependudukan.

Dalam perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan perkembangan kependudukan, dimana setiap kelompok demografis harus masuk perhitungan penduduk secara makro. Misalnya dalam registrasi penduduk, penetapan sasaran perkembangan kependudukan, pembagian wilayah, penentuan jumlah wakil dalam pemilihan urnum, pemberian bantuan pedesaan dan sebagainya, tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, Umur dan jenis kelamin, yang dalam pelaksanaan penggunaan haknya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kepentingan pendataan dan perencanaan pengembangan kualitas kependudukan, maka setiap penduduk juga berkewajiban melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap kegiatan berkaitan dengan kependudukan.

Pendataan kependudukan yang juga sebagai Pencatatan merupakan bukti otentik, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain/pihak ketiga yang berkepentingan.

Peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut diatas, sangatlah penting artinya karena ini akan membawa akibat hukum bagi kehidupan orang yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain, serta pengaruhnya pada perencanaan pembangunan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga bagi Wajib Retribusi dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena

istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Daerah.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 39 ayat (1)

Ayat ini mencerminkan adanya kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak Surat Keberatan diterima


Cukup jelas

Pasal 39 ayat (4)

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak / kekuasaan Wajib Retribusi, misalnya, karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Pasal 39 ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40 ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 40 ayat (3)

Ayat ini memberi suatu kepastian hukum kepada Wajib Retribusi bahwa dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak Surat Keberatan diterima harus

sudah ada keputusan.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 42 Ayat (2)

Bupati sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran

Retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.


Cukup jelas

Pasal 42 ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sampai dengan saat

dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44 ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi

kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 44 ayat (2) huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan

dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Pasal 44 ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh : - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan

pembayaran; - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 45 s/d Pasal 50

Cukup jelas

perda no_ 9 tentang penyelenggaraan ran penduduk

Documents