perda no.5 thn 2008
TRANSCRIPT
\
PEMERINTAH KOTA BATU
PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATU,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Daerah yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran diatas, maka perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukkan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu.
3
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BATU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Batu; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu; 3. Walikota adalah Walikota Batu; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batu; 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu; 8. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur
pelaksanan otonomi daerah Kota Batu; 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota
Batu; 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah
unsur pelaksana kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batu;
12. Jabatan Susunan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintahan;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri;
14. Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur;
15. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi;
16. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
4
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kota Batu, yang terdiri dari : a. Dinas Daerah yang terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pemuda, Olah Raga, Sosial dan Tenaga Kerja; 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6. Dinas Pengairan dan Bina Marga; 7. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan; 9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 10. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Dinas Pendidikan
Pasal 3
(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana di bidang pendidikan,
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan; b. penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugas; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsi.
Bagian Kedua Dinas Kesehatan
Pasal 4
(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan,
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
5
(2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; b. penyelenggaraan urusan di bidang kesehatan dan pelayanan
umum sesuai dengan lingkup tugas; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsi.
Bagian Ketiga
Dinas Pemuda, Olah Raga, Sosial dan Ketenagakerjaan
Pasal 5
(1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Sosial dan Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana di bidang kepemudaan, olah raga, sosial dan ketenagakerjaan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Sosial dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olah raga, sosial dan ketenagakerjaan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Sosial dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olah raga,
sosial dan ketenagakerjaan; b. penyelenggaraan urusan kepemudaan, olah raga, sosial dan
ketenagakerjaan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, olah raga, sosial dan ketenagakerjaan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pasal 6
(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
6
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
b. penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 7
(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
b. penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
Bagian Keenam
Dinas Pengairan dan Bina Marga
Pasal 8
(1) Dinas Pengairan dan Bina Marga merupakan unsur pelaksana di bidang sumber daya air, energi dan sumber daya mineral serta bina marga dan drainase, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas Pengairan dan Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, energi dan sumber daya mineral serta bina marga dan drainase.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Pengairan dan Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air, energi dan sumber daya mineral serta bina marga dan drainase;
b. penyelenggaraan urusan sumber daya air, energi dan sumber daya mineral, bina marga dan drainase serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
7
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya air, energi dan sumber daya mineral serta bina marga dan drainase;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
Bagian Ketujuh
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Pasal 9
(1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan dan permakaman, penerangan jalan umum dan keindahan kota serta pemadaman kebakaran, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan, pertamanan dan permakaman, penerangan jalan umum dan keindahan kota, serta pemadaman kebakaran.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya, tata ruang,
kebersihan, pertamanan dan permakaman, penerangan jalan umum dan keindahan kota, serta pemadaman kebakaran;
b. penyelenggaraan urusan bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan,
pertamanan dan permakaman, penerangan jalan umum dan keindahan kota, pemadaman kebakaran serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya, tata
ruang, kebersihan, pertamanan dan permakaman, penerangan jalan umum dan keindahan kota, serta pemadaman kebakaran;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
Bagian Kedelapan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Pasal 10
(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan merupakan unsur pelaksana di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
8
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah serta perindustrian dan perdagangan; b. penyelenggaraan urusan bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah, perindustrian dan perdagangan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta perindustrian dan perdagangan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
Bagian Kesembilan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pasal 11
(1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana di bidang pariwisata dan kebudayaan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah. (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan; b. penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan serta
pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan
kebudayaan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsi.
Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Pasal 12
(1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana di bidang
pertanian, perikanan dan kehutanan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah. (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Dinas Pertanian dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
9
b. penyelenggaraan urusan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
Bagian Kesebelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Pasal 13
(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
merupakan unsur pelaksana di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan asset daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, keuangan dan asset daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
b. penyelenggaraan urusan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Dinas Pendidikan
Pasal 14
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
10
c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi : 1. Seksi Pengajaran Pendidikan Dasar; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar; 3. Seksi Kelembagaan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar.
d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi: 1. Seksi Pengajaran Pendidikan Menengah; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah; 3. Seksi Kelembagaan dan Pengendalian Mutu Pendidikan
Menengah. e. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahi :
1. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Seksi Kesetaraan;
f. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, membawahi : 1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar; 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Menegah.
f. UPTD; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Pasal 15
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, membawahi: 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; 2. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan.
d. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan membawahi : 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; 2. Seksi Kesehatan Lingkungan.
e. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi : 1. Seksi Kesehatan Keluarga; 2. Seksi Gizi dan Promosi Kesehatan.
f. UPTD; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
11
(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Bagian Ketiga
Dinas Pemuda, Olah Raga, Sosial dan Ketenagakerjaan
Pasal 16
(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Sosial dan Ketenagakerjaan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kepemudaan, membawahi : 1. Seksi Pembinaan Kepemudaan; 2. Seksi Kelembagaan Kepemudaan.
d. Bidang Olah Raga, membawahi : 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga ;
e. Bidang Sosial, membawahi : 1. Seksi Pengembangan Potensi dan Swadaya Sosial; 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; 3. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.
f. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi : 1. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Kerja; 2. Seksi Perlindungan, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja; 3. Seksi Pengembangan Penempatan Kerja.
g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Sosial dan Ketenagakerjaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
12
Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pasal 17
(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi : 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 2. Seksi Angkutan Orang dan Barang; 3. Seksi Pengendalian dan Operasi.
d. Bidang Prasarana dan Sarana Transportasi, membawahi : 1. Seksi Pengujian Kendaraan dan Pembinaan Perbengkelan; 2. Seksi Pembinaan Keselamatan Transportasi; 3. Seksi Keterminalan dan Perparkiran.
e. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika, membawahi : 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi; 3. Seksi Pengolahan Data Elektronik.
f. UPTD; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 18
(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pendaftaran Kependudukan, membawahi : 1. Seksi Administrasi Pendaftaran Kependudukan; 2. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan.
13
d. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan, membawahi : 1. Seksi Perencanaan Kependudukan; 2. Seksi Perkembangan Kependudukan.
e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi : 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan
Anak. f. UPTD; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Bagian Keenam
Dinas Pengairan dan Bina Marga
Pasal 19
(1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan dan Bina Marga terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengairan, membawahi : 1. Seksi Pembangunan Jaringan Pengairan; 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan.
d. Bidang Sumber Daya Mineral dan Energi, membawahi : 1. Seksi Sumber Daya Mineral; 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Energi.
e. Bidang Bina Marga, membawahi : 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 3. Seksi Pengelolaan Drainase.
f. UPTD; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan dan Bina Marga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
14
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Bagian Ketujuh
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Pasal 20
(1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Cipta Karya, membawahi : 1. Seksi Tata Bangunan dan Perumahan; 2. Seksi Permukiman Perkotaan dan Perdesaan; 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Minum.
d. Bidang Tata Ruang, membawahi : 1. Seksi Tata Ruang Kawasan Khusus dan Perdesaan; 2. Seksi Tata Ruang Perkotaan.
e. Bidang Kebersihan, membawahi : 1. Seksi Pelayanan Kebersihan; 2. Seksi Pengelolaan Kebersihan.
f. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, membawahi : 1. Seksi Pertamanan dan Permakaman; 2. Seksi Keindahan Kota dan Penerangan Jalan Umum.
g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, dan Tata Ruang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Bagian Kedelapan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Pasal 21
(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian, dan Perdagangan terdiri dari :
15
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Koperasi, membawahi : 1. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi; 2. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi.
d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahi : 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan
Menengah; 2. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah.
e. Bidang Perindustrian, membawahi : 1. Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Industri; 2. Seksi Pemasaran dan Kerjasama Industri;
f. Bidang Perdagangan, membawahi : 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan dan
Kerja Sama; 2. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Bagian Kesembilan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pasal 22
(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, membawahi : 1. Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata; 2. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Wisata.
d. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, membawahi : 1. Seksi Infomasi dan Promosi; 2. Seksi Pemasaran dan Kerjasama.
16
e. Bidang Kebudayaan, membawahi : 1. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; 2. Seksi Nilai-Nilai Tradisional; 3. Seksi Kesenian dan Perfilman.
f. UPTD; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Pasal 23
(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari : a. Kepala Dinas ; b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi : 1. Seksi Padi dan Palawija; 2. Seksi Holtikultura; 3. Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengendalian Hama.
d. Bidang Peternakan dan Perikanan, membawahi : 1. Seksi Peternakan dan Perikanan; 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
e. Bidang Flori Kultura dan Perkebunan, membawahi : 1. Seksi Budidaya dan Pemeliharaan Tanaman Bunga; 2. Seksi Perkebunan dan Pembibitan.
f. Bidang Kehutanan, membawahi : 1. Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hutan; 2. Seksi Bina Produksi dan Rehabilitasi Lahan; 3. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
g. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran, membawahi : 1. Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Pertanian; 2. Seksi Pengendalian dan Pemasaran Produk Pertanian.
h. UPTD; i. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.
17
(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Bagian Kesebelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Pasal 24
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pendapatan, membawahi : 1. Seksi Pajak dan Retribusi Daerah; 2. Seksi Pendapatan Lain-lain; 3. Seksi Penyuluhan dan Penagihan.
d. Bidang Anggaran, membawahi : 1. Seksi Penyusunan Anggaran; 2. Seksi Belanja Pegawai; 3. Seksi Perbendaharaan.
e. Bidang Pembukuan dan Verifikasi, membawahi : 1. Seksi Verifikasi Pendapatan dan Pembiayaan; 2. Seksi Verifikasi Pembelanjaan; 3. Seksi Pembukuan.
f. Bidang Pengelolaan Asset, membawahi : 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan; 2. Seksi Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan.
g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.
(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
18
BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 25
(1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD yang terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) UPTD yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi.
(3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan Peraturan Walikota.
BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 26
(1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional atas dasar kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Pasal 27
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 26 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII
TATA KERJA
Pasal 28
(1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi pada Dinas Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horisontal.
19
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada lingkungan Dinas Daerah mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Dinas Daerah dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan memberikan petunjuk lebih lanjut.
(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 29
(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini apabila mempunyai prestasi yang menguntungkan Daerah dapat diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini apabila melakukan pelanggaran dan atau tindak kejahatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 30
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang diperoleh secara sah.
20
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31
(1) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi pada Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(2) Eselonering jabatan Perangkat Daerah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Pasal 32
Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Pasal 33
Bagan Susunan Organisasi masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal 34
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka : a. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Batu;
b. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Batu;
c. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 11 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Batu;
d. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu;
e. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu;
f. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batu;
g. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu;
h. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Batu;
i. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu;
j. Peraturan Daerah Kota Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kota Batu;
21
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35 k. ota ata Kerja Dinas Informasi, Komunikasi dan Perpustakaan Kota Batu; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.
Ditetapkan di Batu pada tanggal 19 Juni 2008
WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO
l. Diundangkan di Batu pada tanggal 19 Juni 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU ttd SUNDJOJO Pembina Utama Muda NIP. 070 020 932
LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2008 NOMOR 3 / D
22
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Ketenagakerjaan Kota Batu;
dinyatakan dicabut dan tidauran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.
Ditetapkan di Batu pada tanggal Juni 2008
WALIKOTA BATU,
O
23
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 5 TAHUN 2008
T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BATU
A. UMUM
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.
Dasar utama penyusunan dinas daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam pembentukan dinas daerah ini terdiri dari urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan disesuaikan dengan potensi unggulan dan kekhasan, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah, dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pembentukan dinas daerah ini yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.
Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Selain itu, eselon kepala bidang pada dinas diturunkan yang semula eselon III.a menjadi eselon III.b, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon III.a, sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a, walaupun organisasinya menjadi eselon III.b dan jabatan eselon III.b tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan.
Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah.
24
B. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup Jelas Pasal 2
Dinas Daerah yang dibentuk digolongkan dalm dua (2) kelompok sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Pasal 3
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Pelaksanaan koordinasi antara Sekreriat Daerah dengan Inspektorat hanya bersifat teknis administratif, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 5 ayat (5). Ayat (3)
Cukup Jelas Pasal 4
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 5
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 6
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 7
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 8
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
25
Pasal 9
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 10
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 11
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 12
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 13
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 14
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)
Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 15
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)
Cukup Jelas
26
Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5)
Cukup Jelas Pasal 16
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)
Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5)
Cukup Jelas Pasal 17
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)
Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 18
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)
Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5)
Cukup Jelas Pasal 19
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)
Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5)
Cukup Jelas Pasal 20
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
27
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5)
Cukup Jelas Pasal 21
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)
Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 22
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)
Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5)
Cukup Jelas Pasal 23
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)
Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5)
Cukup Jelas Pasal 24
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)
Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 25
Ayat (1) Cukup Jelas
28
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)
Cukup Jelas Pasal 26
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 27 Ayat (1)
Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)
Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5)
Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas
Pasal 28
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)
Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5)
Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7)
Cukup Jelas Pasal 29
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)
Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas
Pasal 30 Cukup Jelas
Pasal 31 Ayat (1)
Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
29
Pasal 32
Cukup Jelas Pasal 33
Cukup Jelas Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Ditetapkan di Batu pada tanggal 19 Juni 2008
WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO
DINAS PENDIDIKAN : 5
: 19
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
BIDANG
TENAGA PENDIDIK
DAN KEPENDIDIKAN
SEKSI
TENAGA PENDIDIK
DAN KEPENDIDIKAN DASAR
BIDANG
PENDIDIKAN NON FORMAL
SEKSI
PENDIDIKAN MASYARAKAT
DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BIDANG
PENDIDIKAN DASAR
BIDANG
PENDIDIKAN MENENGAH
SEKSI
PENGAJARAN
PENDIDIKAN MENENGAH
SEKSI
PENGAJARAN
PENDIDIKAN DASAR
SEKSI
SARANA DAN PRASARANA
PENDIDIKAN DASAR
SEKSI
KELEMBAGAAN DAN PENGENDALIAN
MUTU PENDIDIKAN DASAR
SEKSI
SARANA DAN PRASARANA
PENDIDIKAN MENENGAH
SEKSI
KELEMBAGAAN DAN PENGENDALIAN
MUTU PENDIDIKAN MENENGAH
WALIKOTA BATU
EDDY RUMPOKO
SEKSI
TENAGA PENDIDIK
DAN KEPENDIDIKAN MENENGAH
SEKSI
KESETARAAN
UPTD
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM
DAN
KEPEGAWAIAN
NOMOR
KEPALA DINAS
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJATAHUN 2008
TANGGAL JUNI 2008
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BATU
Garis Komando Garis Koordinasi
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN : 5
: 19
EDDY RUMPOKO
WALIKOTA BATU
SEKSI
PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT
SEKSI
KESEHATAN KELUARGA
SEKSI GIZI
DAN PROMOSI KESEHATAN
U P T D
SEKSI
FARMASI, MAKANAN, MINUMAN
DAN ALAT KESEHATAN
SEKSI
KESEHATAN LINGKUNGAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
PELAYANAN KESEHATAN DASAR
DAN RUJUKAN
BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN FARMASI
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BATU
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
TANGGAL
SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN
KESEHATAN LINGKUNGAN
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
NOMOR TAHUN 2008
JUNI 2008
SUB BAGIAN
KEUANGAN
BIDANG
KESEHATAN MASYARAKAT
Garis Komando
Garis Koordinasi
: 5
: 19
BIDANG
SOSIAL
SEKSI
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN
POTENSI DAN SWADAYA SOSIAL
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA BATU
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJANOMOR TAHUN 2008
TANGGAL JUNI 2008
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKSI
BANTUAN DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PENGAWASAN TENAGA KERJA
BIDANG
PENGEMBANGAN DAN
PENEMPATAN KERJA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
REHABILITASI DAN
PELAYANAN SOSIAL
U P T D
WALIKOTA BATU
EDDY RUMPOKO
SEKSI
HUBUNGAN INDUSTRIAL
SEKSI
PENGEMBANGAN DAN PRODUKTIFITAS
KERJA
SEKSI
PERLINDUNGAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TENAGA KERJA
SEKSI
PENEMPATAN DAN PERLUASAN TENAGA
KERJA
Garis Komando
Garis Koordinasi
: 5
: 19
SEKSI
KETERMINALAN DAN PERPARKIRAN
SEKSI
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
SEKSI
ANGKUTAN ORANG DAN BARANG
SEKSI
PEMBINAAN KESELAMATAN
TRANSPORTASI
SEKSI
SARANA KOMUNIKASI DAN
DESIMINASI INFORMASI
BIDANG
POS, TELEKOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA BATUBAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKSI
PENGUJIAN KENDARAAN DAN
PEMBINAAN PERBENGKELAN
SEKSI
POS DAN TELEKOMUNIKASI
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
TAHUN 2008
TANGGAL JUNI 2008
SEKSI
MANAJEMEN DAN
REKAYASA LALU LINTAS
EDDY RUMPOKO
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
WALIKOTA BATU
BIDANG
MANAJEMEN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN
BIDANG
PRASARANA DAN SARANA
TRANSPORTASI
U P T D
SEKSI
PENGENDALIAN DAN OPERASI
Garis Komando
Garis Koordinasi
: 5
: 19
SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN,
PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK
JUNI 2008
SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
ADMINISTRASI PENDAFTARAN
KEPENDUDUKAN
TAHUN 2008
TANGGAL
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA BATUBAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJANOMOR
EDDY RUMPOKO
BIDANG
PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN
BIDANG
PERENCANAAN DAN
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
BIDANG
PENCATATAN SIPIL
WALIKOTA BATU
U P T D
SEKSI
PERENCANAAN KEPENDUDUKAN
SEKSI
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
SEKSI
INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SEKSI
KELAHIRAN DAN KEMATIAN
Garis Komando
Garis Koordinasi
: 5
: 19
U P T D
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
WALIKOTA BATU
BIDANG
PENGAIRAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
PEMBANGUNAN JARINGAN
PENGAIRAN
SEKSI
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN PENGAIRAN
SEKSI
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
EDDY RUMPOKO
SEKSI
PENGELOLAAN DRAINASE
SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG
SUMBERDAYA MINERAL DAN ENERGI
BIDANG
BINA MARGA
SEKSI
SUMBER DAYA MINERAL
SEKSI
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SEKSI
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN ENERGI
JUNI 2008
LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA BATUBAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGAIRAN DAN BINA MARGA NOMOR TAHUN 2008
TANGGAL
Garis Komando
Garis Koordinasi
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG : 5
: 19
SEKSI
TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
SEKSI
PERMUKIMAN PERKOTAAN
DAN PERDESAAN
SEKSI
TATA RUANG KAWASAN KHUSUS
DAN PERDESAAN
SEKSI
SEKSI PELAYANAN KEBERSIHAN
SEKSI
PERTAMANAN DAN PERMAKAMAN
EDDY RUMPOKO
SEKSI
PENYEHATAN LINGKUNGAN
DAN AIR MINUM
U P T D
WALIKOTA BATU
SEKSI
TATA RUANG PERKOTAAN
SEKSI
PENGELOLAAN KEBERSIHAN
SEKSI
KEINDAHAN KOTA DAN
PENERANGAN JALAN UMUM
BIDANG
CIPTA KARYA
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
TATA RUANG
BIDANG
KEBERSIHAN
BIDANG
PERTAMANAN DAN PENERANGAN JALAN
UMUM
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
JUNI 2008
LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA BATUBAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
NOMOR TAHUN 2008
TANGGAL
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Garis Komando
Garis Koordinasi
: 5
: 19
WALIKOTA BATU
EDDY RUMPOKO
SEKSI
FASILITASI DAN
PEMBIAYAAN KOPERASI
SEKSI
KERJA SAMA DAN PEMASARAN
SEKSI
BINA USAHA KOPERASI
SEKSI
FASILITASI DAN PEMBIAYAAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKSI PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN PRASARANA
DAN SARANA PERDAGANGAN
U P T D
SEKSI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI AGRO DAN KIMIA
SEKSI
METROLOGI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEKSI
PEMASARAN DAN
KERJASAMA INDUSTRI
SEKSI PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN PASAR DALAM
NEGERI DAN LUAR NEGERI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
JUNI 2008
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI
KELEMBAGAAN KOPERASI
SEKSI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
SEKSI
BINA USAHA DAN
PERLINDUNGAN INDUSTRI
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
BIDANG
KOPERASI
BIDANG
USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA BATUBAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJANOMOR TAHUN 2008
TANGGAL
BIDANG
PERINDUSTRIAN
BIDANG
PERDAGANGAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
Garis Komando
Garis Koordinasi
: 5
: 19
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKSI
PENGKAJIAN
DAN PENGEMBANGAN
SEKSI
INFORMASI DAN
PROMOSI PARIWISATA
SEKSI
OBYEK DAN
DAYA TARIK WISATA
BIDANG
PROMOSI DAN KERJASAMA
PARIWISATA
BIDANG
USAHA PARIWISATA
BIDANG
PENGEMBANGAN DAN
PENGENDALIAN PARIWISATA
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR TAHUN 2008
TANGGAL JUNI 2008
WALIKOTA BATU
EDDY RUMPOKO
DINAS PARIWISATA
SEKSI
KERJA SAMA PARIWISATA
SEKSI
USAHA JASA DAN
SARANA PARIWSATA
U P T D
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SEKSI
PENGENDALIAN
SEKRETARIAT
Garis Komando
Garis Koordinasi
: 5
: 19
SEKSI
PADI DAN PALAWIJA
SEKSI
HOLTIKULTURA
EDDY RUMPOKO
WALIKOTA BATU
BIDANG
BINA USAHA DAN PEMASARAN
JUNI 2008
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SEKSI
PERKEBUNAN
SEKSI BINA PRODUKSI,
PENATAGUNAAN HUTAN DAN
REHABILITASI LAHAN
SEKSI PERENCANAAN,
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
HUTAN
SEKSI PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN PRODUK PERTANIAN
SEKSI
SARANA DAN PRASARANA
USAHA PERTANIAN
U P T D
SEKRETARIAT
BIDANG
TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKULTURA
BIDANG
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
BIDANG
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI
PERLINDUNGAN TANAMAN DAN
PENGENDALIAN HAMA
SEKSI
PETERNAKAN
SEKSI
KESEHATAN HEWAN DAN
MASYARAKAT VETERINER
SEKSI
PERIKANAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA BATUBAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN NOMOR TAHUN 2008
TANGGAL
Garis Komando
Garis Koordinasi
: 5
: 19
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA BATU
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN KEBUDAYAANNOMOR TAHUN 2008
TANGGAL JUNI 2008
KEPALA DINAS
SEKRETARIATKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
KEPEMUDAAN
BIDANG
OLAH RAGA
BIDANG
KEBUDAYAAN
SEKSI
PEMBINAAN KEPEMUDAAN
SEKSI
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN OLAH RAGA
SEKSI
BUDAYA, KESENIAN DAN PERFILMAN
U P T D
WALIKOTA BATU
EDDY RUMPOKO
SEKSI
KELEMBAGAAN KEPEMUDAAN
SEKSI
SARANA DAN PRASARANA
OLAH RAGA
SEKSI
SEJARAH, KEPURBAKALAAN DAN NILAI-
NILAI TRADISIONAL
Garis Komando
Garis Koordinasi
: 5
: 19
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR TAHUN 2008
KEPALA DINAS
TANGGAL JUNI 2008DINAS PENDAPATAN
SEKSI
PEMBUKUAN
SEKSI
PENAGIHAN DAN PENGELOLAAN
PENERIMAAN LAIN-LAIN
SEKSI
PENDAFTARAN
SEKSI
PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK
DAERAH
BIDANG
PENAGIHAN
BIDANG
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
BIDANG
PENDATAAN DAN PENETAPAN
SEKSI
PELAPORAN
SEKSI
PENDATAAN
U P T D
WALIKOTA BATU
EDDY RUMPOKO
SEKRETARIATKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI
PENETAPAN
SEKSI
PENAGIHAN PAJAK
Garis Komando
Garis Koordinasi