LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU

TAHUN : 2003 NOMOR : 67

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan yang demikian pesat dengan pertumbuhan disegala bidang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, perlu adanya pengaturan dan penataan bangunan ;

b. bahwa untuk maksud pada huruf (a) tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1992 perlu disempurnakan ;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) dan (b) perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - undang ( Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 );

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Berau ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Berau ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Program Pembangunan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2001-2005 ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

- 3 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau ;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau ;

4. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Berau ;

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam wilayah Kabupaten Berau ;

7. Bangunan adalah susunan suatu yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan dan mempunyai fungsi ;

8. Bangunan-bangunan ialah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan sementara yang didirikan seluruhnya atau sebagian di atas atau di bawah permukaan tanah, bertumpu pada konstruksi batu-batu landasan ataupun di atas / di bawah perairan ;

9. Bangunan yang bersifat permanen adalah bangunan didirikan diatas pondasi lantai beton dinding bata baik tiang ulin atau pun beton bertulang ;

10. Bangunan yang bersifat semi permanen adalah bangunan yang didirikan dengan pondasi tiang atau batu, lantai papan atau lantai beton dan menggunakan dinding papan dan atau tidak menggunakan dinding ;

11. Bangunan Sementara adalah bangunan-bangunan yang digunakan untuk sementara atau dapat dipindahkan / bergerak ;

12. Persil ialah bidang tanah yang dibentuk dan ukurannya berdasarkan suatu rencana yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah setempat untuk mendirikan bangunan;

13. Garis Sempadan ialah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar dikanan kiri jalan dan sungai ;

14. Garis Sempadan Bangunan, yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis di atas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan tidak boleh dilampaui ;

15. Garis Sempadan Pagar, yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis di atas permukaan tanah yang pada pendirian pagar ke arah yang berbatasan tidak boleh dilampaui oleh sisi luar pagar ;

16. Garis Sempadan Sungai, yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis batas luar pengamanan sungai ;

17. Garis Sempadan Pantai, yang selanjutnya disingkat GSPI adalah garis batas yang diukur dari pasang tertinggi air laut ke arah darat ;

18. Tinggi Bangunan adalah tinggi yang diukur dari rata - rata permukaan tanah hingga puncak atap atau puncak dinding, diambil yang tertinggi diantara keduanya ;

19. Bangunan Campuran adalah bangunan dengan lebih dari satu jenis penggunaan ;

20. Bangunan Rumah Tinggal adalah bangunan tempat tinggal atau kediaman keluarga ;

21. Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk tempat manusia berkumpul, mengadakan pertemuan, dan melaksanakan kegiatan yang bersifat publik lainnya, seperti keagamaan, pendidikan, rekreasi, olah raga, perbelanjaan dan sebagainya ;

22. Bangunan Turutan adalah bangunan sebagai tambahan atau pengembangan dari bangunan yang sudah ada ;

- 5 -

23. Bangunan Induk adalah bangunan yang mempunyai fungsi dominan dalam suatu persil ;

24. Garis muka bangunan adalah garis batas maksimum tepi dinding muka bagian luar yang berhadapan dengan jalan ;

25. Garis samping bangunan dan garis belakang bangunan adalah garis batas maksimum tepi dinding luar bangunan pada sebelah kiri, kanan dan belakang bangunan yang berhadapan dengan jalan atau batas persil ;

26. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat (KDB) adalah Koefesien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil / kapling / blok peruntukan ;

27. Koefesien lantai bangunan, yang selanjutnya disingkat (KLB) adalah Koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan terhadap luas persil / kapling / blok peruntukan ;

28. Koefesien Dasar Hijau, yang selanjutnya disingkat (KDH) adalah angka presentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan / penghijauan dengan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan yang ada ;

29. Koefesien Tapak Basement, yang selanjutnya disingkat (KTB) adalah angka presentase perbandingan luas tapak basement dengan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada ;

30. Ruang terbuka adalah luas persil yang tidak ditutupi oleh bangunan atau lantai dasar bangunan;

31. Basement adalah ruang bangunan di bawah permukaan tanah ;

32. Konstruksi khusus adalah tipe konstruksi yang memerlukan keahlian khusus untuk perhitungan maupun pelaksanannya ;

33. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak ;

34. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang ;

- 6 -

35. Rencana tata bangunan dan lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah pedoman rencana tehnik, program tata bangunan dan lingkungan, serta pedoman pengendalian pelaksanaan yang umumnya meliputi suatu lingkungan kawasan (urban design and development guidelines) ;

36. Mendirikan bangunan adalah membangun / mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan membangun / mengadakan bangunan itu ;

37. Persyaratan Teknis adalah Persyaratan bangunan gedung yang diatur untuk mewujudkan gedung yang berkualitas sesuai dengan fungsinya ;

38. Rancangan teknik adalah gambar-gambar dan dokumen- dokumen lainnya yang menjadi petunjuk pelaksanaan bagi pembangunan suatu bangunan ;

39. Standar bangunan adalah ketentuan standar yang diperkenankan baik suatu bangunan sesuai dengan arsitektur, struktur, instalasi, dan perlengkapan bangunan;

BAB II

KLASIFIKASI BANGUNAN DAN BANGUN-BANGUNAN

Bagian Pertama

Bangunan

Pasal 2

(1) Bangunan di Kabupaten Berau diklasifikasikan berdasarkan pemanfaatannya, terdiri dari:

a. Bangunan Pribadi (Private);

b. Bangunan Umum/Publik/Non rumah tinggal;

- 7 -

c. Bangunan Campuran;

d. Bangunan Khusus.

(2) Bangunan di Kabupaten Berau diklasifikasikan berdasarkan fisik

bangunan, terdiri dari:

a. Bangunan Sederhana;

b. Bangunan Rendah;

c. Bangunan Tinggi.

(3) Bangunan di Kabupaten Berau diklasifikasikan berdasarkan

spesifikasi bangunan, terdiri dari:

a. Bangunan Sangat Sederhana;

b. Bangunan Sederhana;

c. Bangunan Rendah;

d. Bangunan Tinggi.

(4) Bangunan di Kabupaten Berau diklasifikasikan menurut

lokasinya, terdiri dari:

a. Bangunan ditepi jalan arteri;

b. Bangunan ditepi jalan kolektor;

c. Bangunan ditepi jalan lokal (jalan antar lingkungan)

d. Bangunan ditepi jalan lingkungan;

e. Bangunan ditepi jalan setapak (gang).

(5) Bangunan di Kabupaten Berau diklasifikasikan menurut

ketinggiannya terdiri dari :

a. Bangunan rendah (1 lantai sampai dengan 4 lantai dan atau tinggi maksimum 20 meter);

b. Bangunan tinggi I: 5-8 lantai (tinggi< 40 meter);

c. Bangunan tinggi II : 9 lantai (tinggi > 40 meter);

d. Bangunan konstruksi khusus.

- 8 -

Pasal 3

(1) Bangunan Pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)

huruf a meliputi :

a. Rumah Tinggal;

b. Rumah Susun Sederhana;

c. Asrama, rumah kos dan sejenisnya;

d. Rumah gandeng, 2, 3, dan 4;

e. Rumah deret (row house).

(2) Bangunan Umum / Publik / Non Rumah Tinggal sebagaimana

dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :

a. Bangunan Perhotelan;

b. Bangunan Perkantoran umum dan Pemerintahan;

c. Bangunanan Apartemen;

d. Bangunan Kesehatan (Rumah sakit, klinik dan sejenisnya);

e. Bangunan Perniagaan/ Perdagangan/ Show Room/ Pertokoan;

f. Bangunan Kantor Pos;

g. Bangunan Bank;

h. Bangunan perbelanjaan/ Swalayan/ Mall;

i. Bangunan Rekreasi, Hiburan, Kesenian, museum;

j. Bangunan Pendidikan (sekolah, kampus dan sejenisnya);

k. Bangunan Perpustakaan;

l. Bangunan Olah raga;

m. Bangunan peribadatan;

n. Bangunan Pasar;

o. Bangunan Pertemuan (restaurant, gedung bioskop, gedung pertunjukan, rumah makan, bar);

p. Bangunan Industri (gudang, bengkel,pabrik);

q. Bangunan praktek Dokter;

- 9 -

r. Jalan masuk lingkungan perumahan ;

s. Jembatan penyebrangan ;

(3) Bangunan campuran diatur menurut status induknya ditambah

status tambahannya dan menyesuaikan dengan status

induknya, dan bukan sebaliknya ;

(4) Bangunan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal

2 ayat (1) huruf d meliputi :

a. Bangunan Militer;

b. Bangunan Pelabuhan Laut;

c. Bangunan Bandar Udara;

d. Bangunan Terminal;

e. Bangunan Kilang;

Bagian Kedua

Bangun-Bangunan

Pasal 4

Bangunan-bangunan di Kabupaten Berau diklasifikasikan terdiri dari:

a. Ornamen Kota (patung, air mancur, kolam dan sejenisnya);

b. Papan reklame;

c. Portal, gapura, menara, tiang listrik dan sebagainya;

d. Kebun Binatang;

e. Pompa Bensin (SPBU, SPBT);

f. Depot Minyak;

g. Instalasi minyak, gas, air, telepon, dan sejenisnya;

h. Reservoir air;

i. Kandang ternak, kolam ikan dan sejenisnya;

j. Lapangan Tenis, lapangan perkir dan sejenisnya;

k. Jalan masuk, jembatan dan sejenisnya;

- 10 -

l. Kolam Renang;

m. Bendungan;

n. Pagar (Pagar pekarangan, pagar persil dan sejenisnya);

o. Galangan, dermaga.

BAB III

PEDOMAN PENATAAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Persyaratan Bangunan

Pasal 5

(1) Garis sempadan terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan), tepi sungai, tepi pantai ditentukan berdasarkan lebar jalan / lebar sungai / kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukan kapling / kawasan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

(2) Letak garis sempadan bangunan terluar tersebut pada ayat (1), bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar daerah milik jalan (damija) dihitung dari tepi jalan/pagar ;

(3) Letak garis sempadan bangunan terluar tersebut pada ayat (1), untuk daerah pantai, bilamana tidak ditentukan lain adalah 100 meter dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan ;

(4) Letak garis sempadan bangunan terluar tersebut pada ayat (1), untuk daerah sungai, bilamana tidak ditentukan lain sempadan adalah 25 meter dari tepi terluar sungai yang bersangkutan ;

(5) Untuk lebar jalan/sungai yang kurang dari 5 meter, letak garis sempadan adalah 2,5 meter dihitung dari tepi jalan/pagar ;

- 11 -

(6) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 1 meter dari batas kapling, atau dasar atas kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan ;

(7) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian belakang yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 1 meter dari batas kapling, atau dasar atas kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan.

Pasal 6

Garis sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpit dengan batas terluar daerah milik jalan:

a. Garis pagar disudut persimpangan jalan ditentukan dengan serongan / lengkungan atas dasar fungsi dan peranan jalan ;

b. Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan maksimum 1,5 meter dari permukaan halaman / trotoar dengan bentuk transparan atau tembus pandang.

Pasal 7

(1) Jika tidak ditentukan lain garis sempadan jalan masuk ke persil berhimpit dengan batas terluar garis pagar ;

(2) Pembuatan jalan masuk harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah ;

Pasal 8

(1) Teras tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruang penutup ;

(2) Teras bangunan tidak dibenarkan mengarah / menghadap ke persil tetangga ;

- 12 –

(3) Garis terluar teras bangunan tidak dibenarkan melewati batas perkarangan yang berbatasan dengan tetangga.

Pasal 9

(1) Garis terluar suatu tritis /oversteck yang menghadap kearah tetangga, tidak dibenarkan melewati batas perkarangan yang berbatasan dengan tetangga ;

(2) Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berhimpit dengan garis sempadan pagar, cucuran atap suatu tritis / oversteck harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ke tanah ;

(3) Dilarang menempatkan lobang angin / ventilasi / jendela pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga.

Pasal 10

(1) KDB ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan

kota, kebijaksanaan intensitas bangunan, daya dukung lahan / lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan ;

(2) Ketentuan besarnya KDB pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam rencana tata ruang kota, rencana tata bangunan dan lingkungan dan peraturan bangunan setempat

atau ketentuan sebagaimana diatur dalam buku penuntun / pedoman teknis izin mendirikan bangunan ;

Pasal 11

(1) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan kota, kebijaksanaan intensitas bangunan, daya dukung lahan / lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan ;

- 13 -

(2) Ketentuan besarnya KLB pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam rencana tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan dan peraturan bangunan setempat atau ketentuan sebagaimana diatur dalam buku pedoman teknis izin mendirikan bangunan ;

Pasal 12

(1) Ketinggian bangunan ditentukan sesuai dengan yang diatur dalam rencana tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan dan peraturan bangunan setempat atau ketentuan sebagaimana diatur dalam buku pedoman teknis izin mendirikan bangunan ;

(2) Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian maksimum bangunan ditetapkan dengan pertimbangan perkembangan kota, kebijaksanaan intensitas bangunan, daya dukung lahan / lingkungan serta keseimbangan dan keserasian lingkungan ;

(3) Untuk bangunan tinggi dan bertingkat berlaku Koefesien Lantai bangunan (KLB) dimasing-masing lokasi ;

(4) Ketinggian bangunan deret maksimum 4 (empat) lantai dan selebihnya harus berjarak dengan persil tetangga ;

(5) Ketinggian bangunan yang berada dikawasan keselamatan penerbangan harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku ;

Bagian Kedua

Persyaratan Lingkungan

Pasal 13

(1) Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan arus lalu lintas ;

- 14 -

(2) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan / pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan ;

(3) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan dibangun / berada di atas sungai / selokan / parit / lahan kritis / hutan kota dan kawasan konservasi lainnya ;

(4) Setiap bangunan diusahakan mempertimbangkan segi- segi pengembangan konsepsi arsitektur daerah, hingga secara estetika dapat mencerminkan perwujudan corak budaya setempat.

Pasal 14

(1) Penataan parkir harus berorientasi kepada kepentingan pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas, dan tidak tergganggu oleh sirkulasi kendaraan ;

(2) Luas, distribusi dan peletakan fasilitas parkir diupayakan tidak mengganggu kegiatan bangunan dan lingkungannya, serta disesuaikan dengan daya tampung lahan ;

(3) Penataan parkir tidak terpisahkan dengan penataan lainnya seperti untuk jalan, perindustrian dan penghijauan ;

(4) Besarnya angka kebutuhan parkir akan diatur lebih lanjut dalam buku pedoman izin mendirikan bangunan.

Pasal 15

(1) untuk keperluan konservasi atau pelestarian untuk semua klasifikasi bangunan harus benar-benar menjaga kelestarian terhadap lingkungannya, tidak boleh membongkar atau mengubah sebagian bangunan -bangunan bersejarah / bernilai sejarah, tidak boleh mengubah topografi serta nilai - nilai lingkungan lainnya ;

- 15 -

(2) Jika di dalam permohonan IMB diperlukan mengubah topografi dan atau tata lingkungan lainnya, harus mendapatkan persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Jika tanah tempat bangunan itu tidak cukup memberikan jaminan bagi kesehatan, keamanan pemakai bangunan yang akan didirikan, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyatakan tanah itu sementara waktu tidak layak untuk didirikan bangunan ;

(2) Persil yang akan didirikan bangunan itu harus diupayakan sehingga keadaannya menjadi baik dan memenuhi syarat, untuk keperluan itu diwajibkan :

a. tanah dibersihkan dari bagian-bagian campuran yang membahayakan dan mengganggu kepentingan umum ;

b. sumur dan saluran-saluran, jaringan yang tidak dipergunakan harus ditutup ;

c. bangunan-bangunan yang rusak dan ada di atas tanah tempat bangunan itu, disingkirkan ;

(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan supaya pendirian bangunan tidak dimulai, sebelum lokasi bangunan itu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ;

Pasal 17

(1) Ketinggian pagar depan (yang berhubungan dengan jalan umum) disyaratkan setinggi-tingginya 1,5 meter di atas permukaan tanah dan harus tembus pandang, dan jika pagar itu dibuat dari bahan yang tidak tembus pandang (berbentuk masif) maka sekurang-kurangnya 60% dari luas bidang pagar itu harus dibuat tembus pandang ;

- 16 -

(2) Tinggi pagar belakang dan samping setiap bangunan

ditetapkan setinggi-tingginya 3 meter di atas permukaan tanah tertinggi di halaman itu, dan apabila pagar tersebut merupakan dinding bangunan rumah tinggal bertingkat tembok maksimal 7 meter dari permukaan tanah perkarangan, akan ditetapkan lebih rendah setelah mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan ;

(3) Dalam hal yang khusus Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan syarat-syarat lebih lanjut yang berkaitan dengan desain dan spesifikasi teknis pemisah disepanjang halaman depan, samping dan belakang ;

(4) Dilarang menggunakan pagar kawat berduri sebagai pemisah (pagar) di sepanjang jalan-jalan umum ;

Pasal 18

(1) Penempatan signage, temasuk papan iklan / reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan / dipertahankan, baik yang penempatannya pada bangunan kaveling, atau ruang publik ;

(2) Untuk penataan bangunan dan lingkungan yang baik untuk lingkungan kawasan tertentu, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur pembatasan - pembatasan ukuran, bahan, motif, dan lokasi dari signage.

BAB IV

PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN

Bagian Pertama

Persyaratan Arsitektur

- 17 -

Pasal 19

(1) Setiap bangunan umum harus memiliki pintu bahaya yang lebar sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan ruang atau bangunan dalam keadaan penuh tidak lebih dari 5 (lima) menit ;

(2) Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan disekitarnya sekurang-kurangnya 6 (enam) meter dan 3 (tiga) meter dengan batas persil ;

(3) Jika tidak ditentukan lain, KDB-nya maksimum 60 % ;

(4) Setiap bangunan umum harus dilengkapi fasilitas penunjang untuk penyandang cacat seperti ram, toilet dan sarana parkir ;

Bagian Kedua

Persyaratan Konstruksi

Pasal 20

(1) Bangunan satu lantai adalah bangunan yang berdiri langsung di atas pondasi pada bangunan tidak terdapat pemanfaatan lain selain pada lantai dasarnya ;

(2) Bangunan satu lantai temporer tidak diperkenankan dibangun dipinggir jalan utama / arteri kecuali dengan izin Kepala Daerah dan umur bangunan dinyatakan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun ;

(3) Bangunan satu lantai semi permanen tidak diperkenankan dibangun dipingggir jalan utama / arteri kota ;

(4) Bangunan satu lantai semi permanen dapat diubah menjadi permanen setelah diperiksa oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan dan dinyatakan memenuhi syarat.

- 18 -

Pasal 21

Yang termasuk kelompok bangunan bertingkat :

a. Bangunan bertingkat permanen dengan ketinggian 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) lantai ;

b. Bangunan bertingkat semi permanen dengan ketinggian dua lantai.

Pasal 22

(1) Bangunan bertingkat semi permanen tidak diperkenankan dibangun dijalan utama (lapis satu) ;

(2) Bangunan bertingkat semi permanen kelompok ini tidak dapat dibangun menjadi bangunan permanen ;

Pasal 23

(1) Yang termasuk bangunan tinggi permanen yakni dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) ;

(2) Untuk bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai, perencanaan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Bagian Ketiga

Persyaratan Ketahanan Konstruksi

Pasal 24

(1) Peraturan / standar teknis yang harus dipakai ialah peraturan / standar teknis yang berlaku di Indonesia yang antara lain meliputi SNI tentang Beton, SNI tentang Baja, SNI tentang Kayu, dan standar teknik lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan bangunan gedung ;

- 19 -

(2) Tiap-tiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin, getaran dan gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku ;

(3) Tiap bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat gaya angin atau gempa yang cukup besar harus direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku ;

(4) Dinas Tata Kota mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun / akan dibangun baik dalam rancangan bangunannya maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya, terutama untuk ketahanan terhadap bahaya gempa ;

Bagian Keempat

Persyaratan Ketahanan Terhadap Bahaya Kebakaran

Pasal 25

(1) Setiap bangunan harus memiliki cara, sarana dan alat / perlengkapan pencegahan / penanggulangan bahaya ebakaran yang bersumber dari listrik, gas, api, dan sejenisnya dengan ketentuan dari peraturan / standar yang berlaku ;

(2) Setiap bangunan umum harus dilengkapi petunjuk secara jelas tentang:

a. Cara menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran;

b. Cara menghindari bahaya kebakaran;

c. Cara mengetahui sumber bahaya kebakaran;

d. Cara mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

- 20 -

Bagian Kelima

Persyaratan Utilitas

Pasal 26

(1) Jenis, mutu, sifat bahan, dan peralatan instalasi air bersih harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku ;

(2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air bersih harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi - instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu, dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan ;

(3) Pengadaan sumber air bersih diambil dari sumber yang dibenarkan secara resmi oleh yang berwenang ;

Pasal 27

(1) Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota ;

(2) Jika hal dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mungkin, berhubung belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab - sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara - cara lain yang ditentukan oleh Dinas Tata Kota, Ketertiban dan Pertamanan ;

(3) Saluran air hujan:

a. Dalam tiap-tiap perkarangan harus dibuat pembuangan air hujan;

b. Saluran tersebut di atas harus mempunyai ukuran yang cukup besar dan kemiringan yang cukup untuk dapat mengalirkan seluruh air hujan dengan baik;

- 21 -

c. Air hujan yang jatuh di atas atap harus segera disalurkan kesaluran di atas permukaan tanah dengan pipa atau saluran pasangan terbuka;

d. Saluran harus dibuat sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

(1) Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, WC, dan tempat cuci, pembuangannya harus melalui pipa tertutup dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

(2) Pembuangan air kotor dimaksud pada ayat (1) dapat dialirkan ke saluran umum kota ;

(3) Jika hal dimaksud ayat (2) pasal ini tidak mungkin, berhubung belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab - sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan atau cara- cara lain yang ditentukan oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Berau ;

(4) Letak sumur-sumur peresapan berjarak minimal 10 meter dari sumber air bersih, terdekat dan atau tidak berada dibagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air bersih, sepanjang tidak ketentuan lain yang disyaratkan / diakibatkan oleh suatu kondisi tanah;

Pasal 29

(1) Setiap pembangunan baru / perluasan suatu bangunan yang

diperuntukan sebagai tempat kediaman diharuskan memperlengkapi dengan tempat / kotak / lobang pembuangan sampah yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin ;

- 22 -

(2) Dalam hal pada lingkungan di daerah perkotaan yang terdapat kotak-kotak sampah induk (TPS), maka sampah - sampah dapat ditampung untuk diangkut oleh Petugas UPT. Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Berau ;

(3) Dalam hal jauh dari kotak sampah induk UPT. Kebersihan, maka sampah-sampah dapat dibakar dengan cara-cara yang aman atau dengan cara lainnya ;

Pasal 30

(1) Setiap perencanaan bangunan tinggi pada dasarnya harus mengikuti ketentuan Instalasi Mekanikal, Elektrikal, Telekomunikasi, AC, dan Penangkal Petir ;

(2) Pengecualian hanya diberlakukan dengan alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan melalui peraturan yang berlaku ;

(3) Pengecualian di atas tetap memenuhi batas - batas persyaratan keselamatan.

BAB V

PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Pertama

Ketentuan Pengelolaan Dampak

Pasal 31

(1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan atau lingkungannya yang mengganggu dan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

(2) Setiap kegiatan dalam bangunan dan atau lingkungannya yang menimbulkan dampak tdak penting terhadap lingkungan, atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya, tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL, tetapi diharuskan

- 23 -

melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

(3) Jenis - jenis kegiatan pada pembangunan bangunan dan atau lingkungannya yang wajib Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sesuai dengan ketentuan pengelolaan dampak lingkungan yang berlaku ;

Bagian Kedua

Ketentuan Pengelolaan Daerah Bencana

Pasal 32

(1) Suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai wilayah bencana, wilayah banjir dan yang sejenisnya ;

(2) Pada wilayah bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat ditetapkan larangan membangun atau menetapkan tata cara dan persyaratan khusus di dalam membangun, dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan ;

(3) Lingkungan bangunan yang mengalami kebakaran atau bencana alam lainnya dapat ditetapkan wilayah daerah tertutup dalam jangka waktu tertentu, dibatasi, atau dilarang membangun ;

(4) Bangunan-bangunan pada lingkungan bangunan yang mengalami bencana, dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dan kesehatan dapat diperkenankan mengadakan perbaikan darurat, bagi bangunan yang rusak atau membangun bangunan sementara untuk kebutuhan darurat dalam batas waktu penggunaan tertentu dan dapat dibebaskan dari izin ;

- 24 -

BAB VI

PERIJINAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 33

Sebelum mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan pemohon harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang diatur, sebagai berikut :

a. Jenis atau peruntukan lahan;

b. Luas lantai di atas atau di bawah permukaan tanah bangunan;

c. Jumlah lantai atau lapis di atas atau di bawah permukaan / tanah bangunan;

d. Garis Sempadan Bangunan (GSB);

e. Garis Sempadan Pagar (GSP);

f. Garis Sempadan Pantai;

g. Garis Sempadan Sungai (GSS);

h. Luar ruang terbuka;

i. Koefesien Dasar Bangunan (KDB);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB);

k. Ketinggian bangunan;

l. Jarak bebas bangunan;

m. Spesifikasi perwujudan bangunan : Arsitektural, Stuktural, Mekanikal, Elektrikal dan lain-lain;

n. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan tertentu;

- 25 -

o. Rencana Tata Ruang Kota, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Peraturan Bangunan Setempat;

p. Lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 34

(1) Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai dapat dilakukan oleh orang ahli atau yang berpengalaman ;

(2) Perencanaan bangunan lebih dari tiga lantai oleh bangunan umum, atau bangunan fisik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai bidang dan nilai bangunan ;

(3) Perencana bertanggung jawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyarat teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(4) Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak berlaku bagi perencanaan untuk bangunan yang bersifat sementara;

Pasal 35

Perencanaan bangunan sebagaimana pada Pasal 35 ayat (2) meliputi:

a. Perencanaan arsitektur;

b. Perencanaan Struktur dan Konstruksi;

c. Perencanaan Utilitas dan perlengkapan bangunan.

Pasal 36

Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan wajib mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dari Kepala Daerah ;

- 26 -

Pasal 37

(1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud Pasal 36 Peraturan Daerah ini, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa Permohonan Advis Lokasi dan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan ;

(3) Kelengkapan persyaratan umum Permohonan Advis Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, meliputi :

a. Foto copy surat bukti penguasaan tanah atas nama pemohon sebanyak 2 (dua) rangkap ;

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku sebanyak 2 (dua) lembar ;

c. Surat Akte Jual Beli, apabila bangunan tersebut sudah dijualbelikan ;

d. Sketsa lokasi yang dimohonkan.

(4) Kelengkapan persyaratan umum permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, meliputi :

a. Surat Keterangan Advis Lokasi sebagaimana ayat (3) Pasal ini ;

b. Foto copy surat bukti penguasaan tanah atas nama pemohon sebanyak 2 (dua) rangkap ;

c. Gambar Bangunan yang tercantum ukuran dan keterangan terdiri dari denah, tampak dan potongan dengan skala 1 : 100, dan 1 : 200 sebanyak 2 lembar ;

d. Foto copy tanda lunas PBB tahun berjalan sebanyak 2 (dua) lembar ;

e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku sebanyak 2 (dua) lembar ;

- 27 -

f. Surat Akte Jual Beli, apabila bangunan tersebut sudah dijulbelikan ;

g. Gambar Teknik bagi bangunan tertentu ;

h. Perhitungan Konstruksi bagi bangunan tertentu ;

i. Surat Keterangan Izin Gangguan (HO) / tetangga ;

j. Rekomendasi dari Lurah / Kepala Kampung ;

k. Rekomendasi dari Camat ;

l. Upaya pengelolaan lingkungan / upaya pemantauan lingkungan bagi bangunan tertentu ;

m. Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) bagi bangunan dan bangun-bangunan yang dibangun diatas tanah lebih dari 2500 m2 ;

(5) Permohonan IMB bagi pengembang perumahaan, selain melengkapi persyaratan umum pada ayat (4) Pasal ini, juga harus dilampiri ;

a. Foto copy Surat Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ;

b. Foto copy Surat Izin Lokasi :

c. Foto copy Surat Izin Perencanaan (Site Plan) ;

d. Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan ;

(6) Permohonan IMB bagi perusahaan di Kawasan Industri, selain melengkapi persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, juga harus dilengkapi :

a. Foto copy Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ;

b. Foto copy Surat Lokasi ;

c. Foto copy Akte Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum ;

d. Foto copy tanda pelunasan PBB tahun berjalan ;

- 28 -

e. Foto copy rencana tata bangunan dan prasarana kawasan industri ;

f. Foto copy dokumen wajib AMDAL, UKL / UPL ;

(7) Permohonan IMB bagi bangun - bangunan Pemrintah, melengkapi persyaratan umum dengan dilampiri :

a. Surat Keterangan Advis Lokasi ;

b. K o n t r a k ;

c. Rencana Anggaran Biaya Hasil Negosiasi Pekerjaan ;

d. Gambar Bestek ;

e. Surat Perintah Kerja ;

(8) Bangunan dan / atau bangun - bangunan yang telah berdiri dalam jangka waktu tertentu dapat diajukan permohonan IMB, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dan / atau Pejabat yang ditunjuk dengan melengkapi persyaratan umum sebagai berikut :

a. Foto Copy surat bukti penguasaan tanah atas nama pemohon sebanyak 2 (dua) rangkap ;

b. Sketsa Lokasi dan Gambar bangunan yang tercantum jelas ukuran dan keterangan terdiri dari denah, tampak dan potongan dengan skala 1 : 50, 1 : 100 dan 1 : 200 sebanyak 2 (dua) lembar ;

c. Foto copy tanda lunas PBB tahun berjalan sebanyak 2 (dua) lembar ;

d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku sebanyak 2 (dua) lembar ;

e. Surat Akte Jual Beli, apabila bangunan tersebut sudah dijualbelikan;

f. Surat Keterangan Izn Gannguan (HO)/tetangga ;

g. Rekomendasi Lurah/Kepala Kampung ;

h. Rekomendasi dari Camat ;

- 29 -

Pasal 38

Untuk mendapatkan izin sebagaimana tersebut pada Pasal 37 Peraturan Daerah ini, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan melengkapi persyaratan khusus yang harus dipenuhi, meliputi:

1. Bangunan umum / publik, meliputi:

a. Perencanaan aksessibilitas bagi penyandang cacat ;

b. Perencanaan sarana dan prasarana penunjang ;

c. Perencanaan utilitas cadangan dan fungsi tertentu ;

d. Penggelola bangunan.

2. Bangunan rumah tinggal/private, meliputi:

a. Perencanaan sarana dan prasarana penunjang fungsi tertentu;

b. Pengelola bangunan untuk fungsi tertentu ;

3. Bangun-bangunan, meliputi :

a. Koordinasi teknis perencanaan dan pelaksanaan ;

b. Estetika ;

c. Kajian perencanaan dan pelaksanaan, meliputi :

1. Kajian lingkungan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik meliputi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan ketertiban;

2. Kajian lingkungan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas keberadaan bangunan dan bangunan - bangunan seperti AMDAL, UKL/UPL menurut perturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Kajian perencaan dan pelaksanaan berdasarkan klasifikasi fisik bangunan.

Pasal 39

Untuk kelengkapan dan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 39 untuk bangunan dan atau bangunan-bangunan tertentu harus melampirkan kelengkapan dan persyaratan sebagai berikut;

- 30 -

1. Bangunan dan bangunan - bangunan yang dibangun di atas tanah lebih dari 2.500 m2, harus melampirkan Site Plan;

2. Bangunan atau bangunan-bangunan dalam kawasan tertentu, seperti kawasan berikat, kawasan perusahaan industri, dan sejenisnya harus melampirkan:

a. Foto copy persetujuan Gubernur dan/atau Presiden RI;

b. Site Plan, AMDAL Kawasan;

3. Bangunan menara untuk antena transmisi dan atau bangunan tinggi harus melampirkan;

a. Foto copy persetujuan prinsip Kepala Daerah;

b. Foto copy kajian teknis dari Departemen Perhubungan RI dalam hal ini Dirjen Perhubunan Udara.

4. Bangunan dan bangunan-bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai yang berada disekitar Instalasi Militer, Bandar Udara, harus melampirkan:

a. Foto copy persetujuan prinsip Kepala Daerah ;

b. Foto copy Kajian Teknis dari Dirjen Perhubungan Udara, bagi bangunan yang berada disekitar Bandar Udara;

c. Foto copy rekomendasi ketinggian dari Mabes TNI AU.

Pasal 40

IMB dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk :

a. Mendirikan bangunan baru;

b. Mendirikan suatu bangunan tambahan pada bangunan yang sudah ada;

c. Mengubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada;

d. Membongkar sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada.

- 31 -

Pasal 41

IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut di bawah ini:

a. Memplester bangunan,

b. Memperbaiki retak bangunan;

c. Memperbaiki ubin bangunan;

d. Memperbaiki daun pintu dan daun jendela;

e. Memperbaiki tutup atap tanpa merubah konstruksi;

f. Memperbaiki lobang cahaya/udara tidak melebihi 1 m2;

g. Membuat pemisah halaman tanpa konstruksi;

h. Memperbaiki langit-langit tanpa merubah jaringan lain;

i. Mengapur, mengecat bangunan.

Pasal 42

(1) Dinas Tata Kota berwenang memeriksa syarat-syarat administrasi ;

(2) Dinas Tata Kota memberikan tanda terima permohonan IMB apabila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi ;

(3) Dinas Tata Kota memanggil secara tertulis Pemohon IMB untuk melengkapi IMB yang diajukan bila diperlukan.

Pasal 43

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memutuskan selambat-lambatnya dua bulan terhitung dari tanggal diterimanya permohonan IMB oleh Dinas Tata Kota ;

(2) Keputusan IMB disampaikan kepada pemohon secara tertulis.

Pasal 44

Permohonan IMB dapat dikabulkan untuk seluruh atau sebagian bangunan yang direncanakan.

- 32 -

Pasal 45

(1) Permohonan IMB ditolak apabila pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan bertentangan dengan:

a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Kepentingan Umum;

c. Ketertiban Umum;

d. Kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan;

e. Hak dari pihak lain.

Pasal 46

(1) IMB dapat ditunda karena Pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai persyaratan teknik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;

(2) Penundaan IMB berdasarkan alasan tersebut pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sekali dan untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan IMB oleh Dinas Tata Kota.

Pasal 47

(1) IMB berisi keterangan, meliputi;

a. Nomor Izin Mendirikan Bangunan;

b. Nama pemilik IMB;

c. Alamat penerima IMB;

d. Jenis bangunan yang diizinkan;

e. Letak bangunan yang diizinkan;

f. Tanda bukti pembayaran IMB yang ditetapkan.

(2) IMB disertai dengan lampiran, meliputi:

a. Gambar situasi letak bangunan;

b. Gambar rencana bangunan skala 1:50, 1:100, 1:200;

c. Tanda bukti penguasaan tanah.

- 33 -

Pasal 48

(1) Setelah pelaksanaan pembangunan selesai, pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dan dilengkapi dengan :

a. Berita acara pemeriksaan dari pengawas bangunan;

b. Gambar siap bangun (as built drawing);

c. Tanda bukti pembayaran restribusi.

(2) Paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan tertulis beserta kelengkapannya, Kepala Daerah atau Pejabat sudah harus menerbitkan Sertifikat Bangunan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan IMB.

Pasal 49

Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikasi Bangunan sudah merupakan izin penggunaan bangunan.

Pasal 50

(1) IMB hanya berlaku bagi orang atau badan penerima IMB yang namanya tercantum dalam IMB ;

(2) Dalam hal pemohon IMB meninggal dunia bagi perorangan atau bubar bagi suatu badan hukum sebelum permohonan IMB yang diajukannya diputuskan, maka terhadap permohonan IMB tersebut dinyatakan batal ;

(3) IMB yang ditetapkan setelah pemohon meninggal dunia bagi perorangan atau bubar bagi suatu badan hukum, maka permohonan IMB yang bersangkutan tidak berlaku ;

(4) Dalam hal orang atau badan hukum penerima IMB tidak lagi menjadi pihak yang mendirikan bangunan, maka IMB tersebut harus dimohonkan balik nama kepada Kepala Daerah.

- 34 -

Pasal 51

(1) Pekerjaan mendirikan bangunan, baru dapat dimulai setelah IMB diterima oleh pemohon dan telah melunasi restribusi IMB ;

(2) Pekerjaan mendirikan bangunan dapat dikerjakan setelah Dinas Tata Kota memasang patok atau tanda garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan dan ketinggian (peil) tempat bangunan yang bersangkutan akan didirikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam IMB selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diserahkannya IMB ;

(3) Bila setelah 14 hari sesudah diserahkannya IMB Dinas Tata Kota tidak melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2) ini, pemohon IMB dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah agar Dinas tersebut segera melakukan tugasnya.

Pasal 52

(1) Selama pekerjaan pendirian bangunan dilaksanakan, pemegang IMB wajib menuntup persil tempat kegiatan dengan pagar pengaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memasang papan petunjuk IMB atas bangunan tersebut ;

(2) Bilamana sarana dan / atau prasarana kota yang terkena atau mengganggu rencana pembangunan, pelaksanaan pemindahan atau pengamanannya harus dikerjakan oleh pihak lain yang berwenang atas biaya pemegang IMB.

Pasal 53

(1) Sebelum pekerjaan pendirian bangunan dilaksanakan, pemegang IMB wajib untuk menempatkan IMB beserta lampirannya ditempat pekerjaan agar setiap saat petugas dapat membuat catatan tentang hasil pemeriksaan umum yang dilakukan ;

- 35 -

(2) Pemegang IMB wajib memperkenankan petugas - petugas yang akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pendirian bangunan.

Pasal 54

(1) Dalam hal setelah mengadakan pemeriksaan setempat menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan IMB, Dinas Tata Kota memberi izin dimulainya dikerjakan ;

(2) Dalam hal setelah mengadakan pemeriksaan setempat menyatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan IMB, Dinas Tata Kota dapat memerintahakan pembongkaran, atau memerintahkan dihentikannya pekerjaan mendirikan bangunan itu ;

(3) Dalam hal jangka waktu pemeriksaan 4 hari lewat tanpa adanya pemeriksaan dari Dinas Tata Kota, pemilik IMB dapat melakukan pekerjaan mendirikan bangunan selanjutnya.

Pasal 55

(1) Nomor IMB diberikan pada bangunan tempat tinggal dan non rumah tinggal ;

(2) Penetapan nomor IMB dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan bersamaan waktunya dengan pengeluaran surat izin atau tercantum dalam IMB ;

(3) Penetapan nomor IMB diberikan setelah memenuhi restribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

(4) Bentuk, ukuran, warna, dan sistem penomoran IMB diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 56

(1) Pemegang IMB wajib memasang plat nomor IMB sebagaimana dimaksud pada pasal 55 Peraturan Daerah ini ;

- 36 -

(2) Plat nomor IMB dipasang pada bagian bangunan yang menghadap ke jalan dan ditempat tertentu sehingga dapat dibaca dengan jelas ;

(3) Untuk bangunan baru, plat nomor banggunan harus di pasang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum banggunan itu ditempati atau digunakan;

(4) Jika terjadi perubahan atau penggantian nomor IMB oleh Pemerintah Daerah, nomor IMB lama akan diganti dengan yang baru.

Pasal 57

(1) Pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam IMB dapat dilaksanakan sendiri oleh pemilik IMB atau oleh pihak lain yang diberi kuasa untuk itu ;

(2) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan tertentu harus dilaksanakan oleh suatu badan hukum yang telah mendapat izin usaha dibidang pekerjaan bangunan dan memenuhi persyaratan kualifiksi standar yang berlaku.

Pasal 58

(1) Bangunan non rumah tinggal dengan luas dari 200 m2 dan atau ketinggian lebih dari 3 lantai harus dilaksanakan oleh konsultan perencana, pelaksanaan dan pengawas bangunan yang memiliki izin dari Kepala Daerah ;

(2) Untuk memperoleh izin Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pelaksana konsultan perencana harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat ;

(3) Prosedur dan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat.

- 37 -

Pasal 59

(1) Kepala Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan bangunan dalam hal ini dilaksanakan oleh petugas yang dilengkapi tanda bukti diri berupa kartu tanda pengenal dan surat tugas ;

(2) Petugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang untuk:

a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat;

b. Memeriksa bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Memerintahkan untuk menyingkirkan bahan - bahan bangunan yang dilarang untuk digunakan dan / atau alat - alat yang dianggap mengganggu dan atau membahayakan keselamatan umum;

d. Memberikan surat perintah penghentian pekerjaan pembangunan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud pada pasal ini ternyata diketahui pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan IMB yang berlaku;

e. Melaksanakan pemanggilan dan atau penyelidikan terhadap pelanggaran pelaksanaan mendirikan bangunan, untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Pemegang IMB diwajibkan untuk menghentikan pekerjaan mendirikan bangunan apabila telah mendapat surat perintah penghentian pekerjaan dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI DAN KEBERATAN

Pasal 60

IMB dapat dicabut apabila:

- 38 -

(1) Selama 6 (enam) bulan setelah diberikannya IMB, pemilik IMB belum mengadakan permulaan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan atau pekerjaan persiapannya ;

(2) Setelah pekerjaan dimulai, kemudian dihentikan berturut- turut selama 6 (enam) bulan dan tidak diteruskan tanpa pemberitahuan yang sah ;

(3) Persyaratan yang menjadi dasar diberikannya IMB terbukti tidak benar atau palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya ;

(4) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan menyimpang dari rencana yang ditetapkan dalam IMB ;

(5) Pekerjaan mendirikan bangunan belum selesai dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam IMB tanpa ada alasan yang sah.

Pasal 61

(1) Pencabutan IMB ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan disertai

alasan pencabutan ;

(2) Pemilik IMB diberikan kesempatan untuk mengemukakan keberatannya dalam memohon peninjauan kembali pencabutan IMB Kepala Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pencabutan ini.

Pasal 62

(1) Pemilik IMB wajib melaksanakan perintah yang diberikan oleh Dinas Tata Kota dalam rangka penataan, sebagaimana yang ditetapkan dalam IMB ;

(2) Dalam hal pemilik IMB menolak atau lalai melaksanakan perintah dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dinas Tata Kota dapat melakukan sendiri pekerjaan yang diperintahkannya kepada pemilik IMB ;

- 39 -

(3) Segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah merupakan tanggung jawab pemilik IMB ;

(4) Dinas Tata Kota baru dapat melakukan pekerjaan tersebut dimaksud ayat (2) pasal ini setelah memberi peringatan tertulis terlebih dahulu kepada pemilik IMB sekurang-kurangnya 4 (empat) hari sebelumnya.

Pasal 63

(1) Dinas Tata Kota berwenang memerintahkan penghentian

segera pekerjaan mendirikan bangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, atau petunjuk perintah yang diberikan olehnya, bila perlu dengan bantuan Kepolisian ;

(2) Perintah penghentian segera tersebut pada ayat (1) bersifat sementara ;

(3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah diberikannya perintah penghentian segera, Kepala Daerah atau Pejabat menetapkan pengukuhan atau pencabutan perintah penghentian segera itu ;

(4) Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut pada ayat (3), Kepala Daerah atau Pejabat tidak menetapkan pengukuhan perintah penghentian segera tersebut dinyatakan dicabut.

Pasal 64

Keputusan perintah penghentian pekerjaan mendirikan bangunan serta perintah-perintah lain dari Dinas Tata Kota dapat dimohonkan banding kepada Kepala Daerah dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah disampaikannya keputusan tersebut kepada pemilik IMB.

- 40 -

Pasal 65

Keputusan Kepala Daerah tentang penolakan Permohonan IMB

dan pencabutan IMB dapat dimintakan peninjauan kembali kepada

Kepala Daerah dalam waktu selambat - lambatnya 14 (empat belas)

hari setelah diterimanya penolakan atau pencabutan.

Pasal 66

Keputusan Kepala Daerah tentang hal-hal yang bersifat teknis,

atas persetujuannya dapat dimintakan banding kepada Badan

Arbitrase yang anggotanya ditunjuk oleh Kepala Daerah dan pemohon

IMB atau pemilik IMB, yang dibentuk selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari setelah diajukan permohonan banding.

Pasal 67

(1) Setiap bangunan yang didirikan tanpa IMB dibongkar oleh

Pemerintah Daerah atas resiko dan beban biaya pemilik

bangunan yang bersangkutan ;

(2) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang tidak sesuai

dengan IMB, dibongkar oleh Pemerintah Daerah atas resiko dan

beban biaya pemilik bangunan yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah hukum ditempat penyidik ditempatkan ;

- 41 -

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;

e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;

f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. Mendatangkan orang lain yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. Mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri, tersangka dan keluarganya ;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- 42-

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

(1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki bangunan lama diwajibkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki IMB ;

(2) Bangunan lama yang berusia 5 (lima) tahun keatas dilakukan pemutihan IMB ;

(3) Bangunan pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini IMB-nya sedang dalam proses disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Berau Nomor 01 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Pasal 72

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

- 43 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 28 Juni 2003

BUPATI BERAU,

ttd

Drs. H. MASDJUNI.

Diundangkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 08 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. H. SYARWANI SYUKUR. PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010055469

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2003 NOMOR 67