perencanaan dalam pelaksanaan reviu realisasi anggaran oleh
TRANSCRIPT
PARADIGMA ITJEN
Penguatan Lingkungan Pengendalian
a. Mendapatkan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (assurance activities)
b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (anti corruption activities); dan
c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (consulting activities)
d. Mendorong pelaksanaan pelaporan gratifikasi
e. Mendorong peningkatan SPI
Penguatan Pelaksanaan Pengawasan
a. Optimalisasi reviu sebagai upaya pencegahan
b. Optimalisasi penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal
c. Evaluasi hasil reviu dan hasil pemeriksaan eksternal
Evaluasi Berkala
Evaluasi berkala pelaksanaan penguatan lingkungan pengendalian dan pelaksanaan pengawasan
IMPLEMENTASI PARADIGMA ITJEN
compliance auditing
advisory service
overall assurance
agent of change
Kegiatan
APIP
Reviu
Audit
Pengawasan Lainnya
Asistensi dan
Konsultansi
Evaluasi
PERAN APIP
Permendiknas No. 47/2011 SATUAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
1. Penyusunan Program Pengawasan
2. Pengawasan Kebijakan dan Program
3. Pengawasan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, dan BMN
4. Pemantauan dan Pengkoordinasian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Internal dan Ekstenal
5. Pendampingan dan Reviu Laporan Keuangan
6. Pemberian Saran dan Rekomendasi
7. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
8. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pengawasan
PERAN SPI
HASIL PEMERIKSAAN BPK
Tahun
Temuan DikBud (Nilai, Jml)
(dlm juta)
Rekomendasi (Nilai, Jml)
Temuan Ristek (Nilai, Jml)
(dlm juta)
Rekomendasi (Nilai, Jml)
2009 389.097,97 $ 9.564,50
6
NA 20
121.729 7
166.716 9
2010 1.863.964,79 20
NA 45
956 11
- 7
2011 25.833,67 13
NA 33
928 14
116 14
2012 922.126,29 $ 32.764,68
25
NA 50
5.427 21
928 32
2013 3.199.229,63 37
NA 96
0,33 10
5.100 41
2014 152.140,53 29
NA 100
21.974 19
0,33 18
2015 NA NA 121.729 7
13.630 89
2016 NA NA 956 11
1.475 29
Total 6.552.397,85 $42.329,18
130
NA 344
NA 102
NA 179
REKOMENDASI BPK KE ITJEN & SPI
Tahun ITJEN SPI Nilai Ket
2012 Rp922 M Kemdikbud
2013 5 Rp3.1 T Kemdikbud
2014 9 1 Rp152.14 M Kemdikbud
2015 6 6 Kemristekdikti
2016 NA NA NA Kemristekdikti
1. Penyaluran Bantuan Pemerintah,
mis BOPTN, PP PTS, Insentif Penelitian
2. Perbaikan/rehab Sarpras
3. Harga (mark up)
4. Penetapan pemenang lelang
5. Pembayaran fiktif
6. Pemalsuan dokumen
7. Manipulasi penggunaan barang/dana
RAWAN PENYIMPANGAN
8. Manipulasi pembebasan tanah;
9. Realisasi pekerjaan tidak sesuai
kontrak
10. Penggelapan uang;
11. Manipulasi gaji pegawai;
12. Penyalahgunaan biaya perjadin.
RAWAN PENYIMPANGAN
SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Reviu
Reviu
Reviu
Reviu, Verifikasi
KEGIATAN
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berpedoman
pada Renstra
Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan
kegiatan
Kegiatan meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung
untuk mencapai sasaran hasil sesuai program.
Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran,
lokasi, pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya
Penjelasan...
Visi, Misi & Strategi
VISI
“Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya
saing bangsa”
MISI
Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas; dan
Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
TUJUAN STRATEGI
“Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi,
serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa”
Dalam rancangan lima tahun ke depan, indikator kinerja tujuan strategis diukur dengan indeks pendidikan
tinggi pada tahun 2019 ditargetkan berada pada peringkat 56 besar dunia dengan nilai 5,0 dan indeks
inovasi Indonesia pada tahun 2019 yang ditargetkan berada pada peringkat 26 besar dunia dengan nilai
4,4.
SASARAN STRATEGI
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi;
Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan pendidikan tinggi;
Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan tinggi;
Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan
Menguatnya kapasitas inovasi
KEMENRISTEKDIKTI
Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA dengan Renja dan
RKP
Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA dengan Pagu
Anggaran K/L
Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain:
penerapan SBM dan SBK, kesesuaian jenis belanja, serta hal-hal yang
dibatasi/dilarang
Kelengkapan dokumen pendukung RKA, antara lain: RKA Satker, TOR/RAB,
dan dokumen pendukung terkait lainnya.
1
2
3
4
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DALAM KEGIATAN PMK No. 194/PMK.02/2013
1. Belanja operasional wajib dialokasikan sesuai dengan kebutuhan: a. Belanja pegawai operasional (komponen 001), memperhitungkan ant lain
perubahan status pegawai, tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya serta penyesuaiannya.
b. Belanja barang operasional (komponen 002), memperhitungkan antara lain standar biaya terbaru, biaya pemeliharaan tambahan aset
2. Belanja non operasional berkarakteristik operasional merupakan belanja yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai komponen 001 & 002, tetapi wajib dipenuhi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi K/L.
3. Pengalokasian untuk perjalanan dinas perlu dilakukan dengan efisien. 4. Dalam hal terdapat usul-usul baru yang lebih prioritas, pendanaannya dilakukan
melalui penajaman prioritas, refocusing, dan realokasi dari dana yang ada. 5. Alokasi per program, di luar yang bersifat wajib dipenuhi dan wajib
dialokasikan, merupakan ancar-ancar dan bersifat indikatif, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pergeseran antarprogram
6. Pengalokasian memperhatikan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN
REVIU RKA
MEMBERIKAN KEYAKINAN TERBATAS, RKA TELAH DISUSUN BERDASARKAN : • RKP • RENCANA KERJA • PAGU ANGGARAN, SERTA • SASARAN KINERJA
MEMBANTU MENTERI MENGHASILKAN RKA YANG BERKUALITAS Menjamin kebenaran, kelengkap-
an dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran Fungsi Quality Assurance.
PMK Nomor 194 Tahun 2013 TUJUAN REVIU
1.Tahap Perencanaan Memilih dan menentukan objek reviu
Penyusunan Program Kerja Reviu
Pendalaman temuan beserta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
Koordinasi dengan penyusun LK;
Penyusunan tim reviu, penyeleksian dan penentuan obyek reviu, pemahaman
obyek reviu, dan pemilihan prosedur
2. Tahap Pelaksanaan Penelaahan dokumen perencanaan keuangan
Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi;
Penelaahan atas penyajian LK K/L;
3. Tahap Pelaporan Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR)
Laporan Hasil Reviu (LHR)
Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi APIP untuk membuat
pernyataan telah direviu
Tahapan Reviu – PMK No. 194/PMK.02/2013
1. Penyelenggaraan Akuntansi Kesesuaian susunan LK dg PMK
Kesesuaian daftar isi dg PMK
Pencantuman ‘unaudited’ pada cover lap
Pengangkatan petugas pencatat dan penyusun lap keu
Rekonsiliasi eksternal dg KPPN, dll
2. Penyajian LK LRA – penjelasan realisasi anggaran
Lap Operasional (LO) – penjelasan pendapatan operasional, mis sewa tanah,
bangunan, denda keterlambatan, dll.; beban operasional, mis pemeliharaan,
penyusutan, perdin; keg non operasional lain
Lap Perubahan Ekuitas (LPE) – informasi kenaikan dan penurunan ekuitas
Neraca – penjelasan persediaan, aset tetap, dan aset lainnya
Catatan atas Lap Keu (CaLK) – penjelasan umum apkh pengungkapan LRA,
LO, Neraca telah memadai
3. Saran, Koreksi, Perbaikan
CATATAN HASIL REVIU
Konsistensi terhadap sasaran kinerja Sasaran kinerja, tugas dan fungsi dalam RKA-KL tidak sesuai dengan RKP dan Renja KL.
Kesesuaian pagu dan sumber anggaran Nilai anggaran yang diajukan dalam RKA-KL tidak sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan
Kepatuhan a. kaidah kaidah penganggaran
• alokasi anggaran belum sesuai dengan SBU dan SBK • kegiatan tidak sesuai dengan MAK • ketidaksesuaian TOR/RAB dengan RKA-KL
b. pencantuman tematik APBN • ketidaksesuaian nomenklatur kegiatan • prioritas belanja diabaikan
Kelengkapan dokumen pendukung • RAB tidak rinci kegiatan, volume, analisa kebutuhan survey harga • tidak ada usulan kegiatan e-Planning • SPTJM, RKA-KL, TOR/RAB belum ditandatangani KPA
Permasalahan
Perpres No. 10 tahun 2012
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) - dibentuk tim eveluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) untuk mendorong percepatan sekaligus kualitas penyerapan anggaran pada kementerian atau lembaga.
Sekjen – pemecahan bottleneck - permasalahan yang melibatkan antar K/L agar segera diinformasikan untuk diangkat issue-nya ke tingkat yang lebih tinggi.
PERCEPATAN REALISASI ANGGARAN
TAHAPAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN PBJ TRIWULAN I TAHUN 2016
18 Maret: Pra-Rakor dengan 10 K/L “Big Spender” + 3 Pemerintah Provinsi (DKI, Jabar dan Banten) : masukan terhadap Rancangan Pedoman reviu
28 Maret – 1 April 2016 Sosialisasi/Workshop di Pusat dan daerah
23 Maret : Rakor dengan seluruh APIP (untuk pemda seluruh APIP provinsi ditambah 2 APIP kab/kota)
4-8 April 2016 reviu oleh APIP didampingi LO BPKP
25 April 2016 Laporan Ke Presiden
11-15 April 2016 perekaman data di aplikasi oleh APIP
DATA YANG DIPERLUKAN
(1) Pagu APBN P 2016
(2) Serapan per .... (Maret, tanggal terakhir)
Data serapan belanja pegawai
Belanja barang (operasional dan non operasional)
Belanja modal (operasional dan non operasional)
Bantuan pemerintah
(dalam rupiah dan %)
(3) Paket Lelang TA 2016
Total anggaran
Total paket lelang
Data realisasi (brp paket, rupiah)
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN dan PBJ TAHUN 2016
TRIWULAN I
Target: 20%
Serapan: 15%
Kendala: kontrak sarpras
blm terealisasi; SDM
kurang
TRIWULAN II Target: 30%
TRIWULAN III Target: 20%
TRIWULAN IV Target: 30%
AWAL APRIL 2016
AWAL JULI 2016
AWAL OKTOBER
2016
AWAL JANUARI
2017
EVALUASI - reviu oleh APIP bekerjasama SPI
PERENCANAAN
DAN
PENGANGGARAN
YANG
BERKUALITAS
PELAKSANAAN
KEGIATAN YANG
EFEKTIF, EFISIEN
DAN KEPATUHAN
TERHADAP PUU
WTP
AUDITOR & SPI
KEMITRAAN AUDITOR DAN SPI
OPTIMALISASI REVIU KONSULTAN