perencanaan dan pelaksanaan pengurangan risiko … · dan tanah langsor. lingkup kebencanaan dampak...
TRANSCRIPT
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DALAM SDGs
Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan PerdesaanKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Jakarta, 3 Mei 2019
Konvergensi Adaptasi Perubahan Iklim dan PRB
Pengarusutamaan PRB & API
Persiapan Penyusunan VNR SDGs
Penutup
1
OutlineREPUBLIK
INDONESIA
2
3
4
4
KETERKAITAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA
Sumber: Convergence CCA – DRR (Adopted Mitchell and Van Aalst, 2008);Paparan Bappenas dalam APEC Workhop, 2015
AdaptasiPerubahan
Iklim
(rencana aksijangka panjang
merespon terhadapdampak perubahan
iklim)
PenguranganRisiko
Bencana
(Manajemen RisikoBencana
berdasarkanpenilaian risiko dan
data historis)
Manajemen Risiko untuk Bencana Hidro-Meteorological merespon terhadap proyeksi iklim
(diantaranya, banjir, longsor, kekeringan, gelombangpasang, abrasi dan bencana lainnya)
Sumber: FAO (2015) adopted from IPCC (2012)
Tantangan: (1) Potensi tumpang tindih dan kesenjangan API dan PRB; (2) Tantangan sinkronisasi API – PRB ke dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan; dan (3) perbedaan penggunaan indikator
5
PERMASALAHAN LINGKUNGAN dan DAMPAK BENCANAPermasalahan lingkungan yang berdampak pada timbulnya bencana (hidro-meteorologi)CA
Manusia
Status Lingkungan
Energi Renewable
Non-renewable
Air Kualitas
Kuantitas
Kontinuitas
Udara Kualitas
Tanah Produktivitas
Landuse
KeanekaragamanHayati
Keragaman
Deforestrasi
Berdasarkan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana,
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
Lingkup KebencanaanDampak
Bencana Alam
- banjir, longsor, kekeringan, perubahan iklim
KelangkaanSumber DayaAlam
- air, energi
Penurunan DayaDukung Lahan,Daya TampungLahan
KONVERGENSI API – PENGURANGAN RISIKO BENCANAManfaat konvergensi API – PRB dan efek multipliernya
Hasil Kajian Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) 2014
• Peristiwa iklim ekstrem kianmempengaruhi kondisi kesehatan, keamanan, kehidupan, dan tingkatkemiskinan penduduk negara-negara di Asia dengan derajat danskala yang bervariasi.
• Yang paling terpengaruh adalahkelompok rentan sepertipenduduk miskin, para penyandang disabilitas danmereka yang tinggal di daerahrawan bencana.
• API-PRB mempunyai tujuan akhiryang sama, yaitu meningkatkanketahanan masyarakat terhadapdampak perubahan iklim danbencana.
• Komitmen internasional dannasional.
•Mempermudah implementasi API-PRB di tingkat lokal danmasyarakat.
10
KETERKAITAN SFDRR DAN SDGs DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
SASARANMenurunnya indeks risiko bencana padapusat-pusat pertumbuhan yang berisikotinggi.
1 Internalisasi pengurangan risikobencana dalam kerangkapembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah,
2 Penurunan tingkat kerentananterhadap bencana,
3 Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana
STA
TEG
I
ISU PENANGGULANGAN BENCANA DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH 11
ISU PERMASALAHAN WILAYAH PULAU SUMATERA
• Belum tuntasnya rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana massif: Erupsi Gunung Sinabung, GempaAceh, dan Kepulauan Mentawaiterkait pemilihan lahan relokasi yang sesuai dan pendataan
• Adanya DAS Kritis yang menyebabkanbanjir dan longsor
• Adanya Kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung
• Belum optimalnya kapasitaspemerintah daerah dalam manajemenlogistik dan peralatan
• Terbatrnya aksesibilitas• Kurangnya kesadaran dan
pengetahuan masyarakat mengenaibencana
• Belum optimalnya penyebaraninformasi peringatan dini bencana
ISU PERMASALAHAN WILAYAH PULAU JAWA -BALI
• Tingginya tingkat kerawanan bencanahidrometeorologi yang sangat tinggi
• Banyaknya DAS Kristis• Belum Tuntasnya rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana massive: Banjir bandang Kabupaten Garut terkaitpendataan
• Kurangnya kesadaran dan pengetahuanmasyarakat mengenai bencana
• Belum optimalnya penyebaran informasiperingatan dini bencana
ISU PERMASALAHAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN
• Tingginya tingkat kerawanan bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan
• Terbatrnya aksesibilitas• Kurangnya kapasitas pemerintah daerah terkait
penanggulangann bencana• Kurangnya kesadaran dan pengetahuan
masyarakat mengenai bencana• Adanya DAS Kritis Kapuas, Mahakam, dan
Barito penyebab utama banjir
ISU PERMASALAHAN WILAYAH PULAU NUSA TENGGARA• Tingginya tingkat kerawanan bencana hidrometeorologi kekeringan, banjir, dan tanah longsor• Adanya DAS kritis Dodokan dan Moyosari di NTB dan DAS Benain Aisessa di NTT• Terbatasnya aksesibilitas• Kurangnya kapasitas pemerintah daerah terkait penanggulangann bencana• Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai bencana• Belum optimalnya penyebaran informasi peringatan dini bencana• Belum Tuntasnya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam gempa bumi
di Lombok Utara, Lombok Timur, letusan gunung api Rokatenda di Kabupaten Sikka dan wilayah pasca bencana banjir bandang Bima
ISU PERMASALAHAN WILAYAH PULAU SULAWESI• Belum tuntasnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi banjir bandang
Manado terkait pemilihan lahan relokasi yang sesuai dan pendataan
• Tingginya tingkat kerawanan bencana banjir dan longsor• Adanya wilayah rawan bencana gempa bumi pada kawasan
pusat pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Tengah• Terbatasnya aksesibilitas ke daerah rawan bencana• Kurangnya kapasitas pemerintah daerah terkait penanggulangann
bencana• Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai bencana• Adanya DAS Kritis Mamasa, Tondano, Limboto, Tempe
ISU PERMASALAHAN WILAYAH PULAU MALUKU
• Terbatasnya aksesibilitas daerah• Minimnya kapasitas pemerintah
daerah terkait penanggulanganbencana
• Kurangnya kesadaran danpengetahuan masyarakat mengenaibencana
• Belum optimalnya penyebaraninformasi peringatan dini bencana
• Terbatasnya kondisi sosial ekonomimasyarakat
ISU PERMASALAHAN WILAYAH PULAU PAPUA
• Terbatasnya aksesibilitas daerah• Minimnya kapasitas pemerintah
daerah terkait penanggulanganbencana
• Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenaibencana
• Belum optimalnya penyebaraninformasi peringatan dini bencana
• Terbatasnya kondisi sosial ekonomimasyarakat
12
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN BENCANA
Tinggi: > 0.8Sedang: > 0.4 – 0.8Rendah : ≤ 0.4
FAKTOR RISIKO BENCANA SUMATERA JAWA-BALI KALIMANTAN SULAWESINUSA
TENGGARAMALUKU PAPUA
ANCAMAN BENCANA
INDEKS KAPASITAS
1. Perkuatan kebijakan dankelembagaan
2. Pengkajian risiko danperencanaan terpadu
3. Pengembangan sisteminformasi diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasanrawan bencana
5. Peningkatan efektivitaspencegahan dan mitigasibencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan danpenanganan darurat bencana
7. Pengembangan sistempemulihan bencana
INDEKS KERENTANAN
Hasil Penilaian penurunan indeksrisiko bencana yang dilakukan olehBNPB pada tahun 2016 di 106 Kabupaten/Kota, menunjukkanIndeks Ketahanan Daerah berkisarantara: 0.22 – 0.51
53%47%
IKD Sedang IKD Rendah
53% kabupaten/kota memiliki IKD tingkat sedang, 47% IKD rendah, dantidak ada kabupaten kota yang memiliki IKD tinggi
14
PETA SUMBER DAN BAHAYA GEMPA 2017
PETA RAWAN BENCANA
PETA SEISMO-TEKTONIK
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
RENCANA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN
TRANSPORTASI
Hampir 75 % infrastruktur
industri dasar dan
konektivitas, termasuk
prasarana pendukungnya
dibangun pada zona
rentan/bahaya.Sumber: Kepala BMKG, Januari 2018
KERENTANAN INDONESIA TERHADAP RISIKO BENCANA
14
STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA WILAYAH PULAU SUMATERA
Jenis bencana: banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api dan kebakaran hutan dan lahan
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencanaa. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana dan
pengetahuan masyarakat tentang kebencanaanb. sosialisasi dan diseminasi PRB kepada masyarakat di 21
kabupaten/kota risiko tinggi.c. rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana di Pulau
Sumatera, yaitu: letusan gunung api Sinabung, Kabupaten Karo, Kepulauan Mentawai, Aceh Tengah, Bener Meriah, Sumatera Barat dan daerah pasca bencana alam lainnya.
d. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) kritis dan daerah rawan bencana alam di Pulau Sumatera.
e. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana daerah.b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami pada kabupaten/kota di pesisir pantai barat Pulau Sumatera, sistem
peringatan dini erupsi gunung api di Pulau Sumaterac. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap bencana banjir, gempa bumi,
tsunami, dan letusan gunung api.d. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu
evakuasi) menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api.e. Meningkatkan monitoring hot spot kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi,
Bengkulu dan Lampung.f. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di kabupaten/kota risiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat.g. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan 2 (dua) unit pusat
logistik kebencanaan di wilayah Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Selatan yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.
1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangkapembangunan berkelanjutan
Kementerian/Lembaga
Pemerintah Daerah
• BPBD• Kantor SAR• Dinas
Kehutanan• Dinas
Kesehatan • Dinas Sosial• Kanwil BPN • Dinas KUKM• Dinas
Pendidikan• Dinas PUPR
• BMKG• BNPB• BASARNAS• KEMENDAGRI• ATR/BPN• KEMENDES
PDTT• KEMEN ESDM• KEMENKES• KUKM• KEMENSOS• BNPP• KEMENHUT• KEMDIKBUD• KEM PUPR
Pemangku Kepentingan
15
STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA WILAYAH PULAU JAWA-BALI
Jenis Bencana : banjir, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung api, tsunami
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencanaa. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan
pengetahuan masyarakat b. sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakatc. kerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk
mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat;d. Pemeliharaan dan penataan lingkungan disekitar daerah aliran sungai (DAS)
Ciliwung, Citarum, Bengawan Solo, Cisadane dan daerah rawan bencana alam lainnya;
e. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat,a. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami di kabupaten/kota di pesisir selatan Pulau Jawa Bali yang rawan bencana
tsunami;b. Penyediaan sistem pemantauan gunung api di Cilegon, Tasikmalaya, Wonosobo, Magelang, Kediri, Blitar, Klaten, Sleman, Bangli,
Karangasemc. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu
evakuasi) menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan banjir;d. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana yang difokuskan pada daerah
yang berisiko tinggi bencana di Pulau Jawa-Bali;e. Penguatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, di Wilayah Jawa-Bali
f. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkankesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan banjir.
1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangkapembangunan berkelanjutan
Kementerian/Lembaga
Pemerintah Daerah
• BPBD• Kantor SAR• Dinas
Kehutanan• Dinas
Kesehatan • Dinas Sosial• Kanwil BPN • Dinas KUKM• Dinas
Pendidikan• Dinas PUPR• Dinas KP
• BMKG• BNPB• BASARNAS• KEMENDAGRI• ATR/BPN• KEMENDES
PDTT• KEMEN ESDM• KEMENKES• KUKM• KEMENSOS• KEMENHUT• KEMDIKBUD• KEM PUPR• KKP
Pemangku Kepentingan
16
STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA WILAYAH PULAU NUSA TENGGARA
Jenis Bencana alam : gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencanaa. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;b. sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada
masyarakatc. rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam gempa bumi di
Lombok Utara, Lombok Timur, letusan gunung api Rokatenda di Kabupaten Sikka dan daerah pasca bencana alam lainnya
d. Pemeliharaan, penataan bangunan dan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Dodokan dan Moyosari di NTB dan DAS Benain Aisessa di NTT
e. Menumbuhkan kearifan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat,a. Penguatan kapasitas apratur dan kelembagaan penanggulangan bencana di daerahb. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, banjir dan letusan gunung di 15 kabupaten/kota sasaran di
Kepulauan Nusa Tenggara c. Simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan
kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor;d. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-
rambu evakuasi) pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana tsunami dan letusan gunung api;e. Pengembangan Desa Tangguh Bencana di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara;f. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan 1 (satu) unit
pusat logistik kebencanaan di wilayah Nusa Tenggara yang dapat menjangkau wilayah terpencil
1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangkapembangunan berkelanjutan
Kementerian/Lembaga
Pemerintah Daerah
• BPBD• Kantor SAR• Dinas
Kehutanan• Dinas
Kesehatan • Dinas Sosial• Kanwil BPN • Dinas KUKM• Dinas
Pendidikan• Dinas PUPR• Dinas KP
• BMKG• BNPB• BASARNAS• KEMENDAGRI• ATR/BPN• KEMENDES
PDTT• KEMEN ESDM• KEMENKES• KUKM• KEMENSOS• BNPP• KEMENHUT• KEMDIKBUD• KEM PUPR• KKP
Pemangku Kepentingan
17
STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANAWILAYAH PULAU KALIMANTAN
Bencana alam : kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan kekeringan
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencanaa. Menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan
pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.;b. sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada
masyarakat c. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran
sungai (DAS) Kapuas, Mahakam dan Barito maupun daerah rawan bencana alam lainnya;
d. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat,a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah,b. Meningkatkan monitoring hot spot di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara;c. Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan serta
meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;d. Simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan
kesiapsiagaan;e. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana di 18
Kabupaten/Kota;f. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan 1 (satu)
unit pusat logistik kebencanaan di wilayah pulau Kalimantan yang dapat menjangkau wilayah terpencil.
1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangkapembangunan berkelanjutan
Kementerian/Lembaga
Pemerintah Daerah
• BPBD• Kantor SAR• Dinas
Kehutanan• Dinas
Kesehatan • Dinas Sosial• Kanwil BPN • Dinas KUKM• Dinas
Pendidikan• Dinas PUPR• Dinas KP
• BMKG• BNPB• BASARNAS• KEMENDAGRI• ATR/BPN• KEMENDES
PDTT• KEMEN ESDM• KEMENKES• KUKM• KEMENSOS• KEMENHUT• KEMDIKBUD• KEM PUPR• BADAN
REFORMASIAGRARIA
• KKP
Pemangku Kepentingan
18
STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA WILAYAH PULAU SULAWESI
Jenis bencana: banjir, longsor, gempa bumi, letusan gunung api dan kekeringan
2.Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencanaa. Menumbuhkan budaya sadar bencana dan pengetahuan
masyarakat tentang kebencanaanb. Sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada
masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi pada 24 kabupaten/kota risiko tinggi bencana.
c. Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana banjir bandang di Manado dan daerah pasca bencana alam lainnya.
d. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Mamasa, Tondano, Limboto, Tempe maupun daerah rawan bencana alam lainnya.
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat,a. Penguatan kapasitas kelembagaan, melalui penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
di kabupaten/kota risiko tinggi di Pulau Sulawesi.b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung
apic. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur
evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api.
d. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, melalui pembentukan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana di 24 kabupaten/kota sasaran di Wilayah Sulawesi.
e. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan serta pembangunan 2 (dua) unit depo logistik di Wilayah Sulawesi yang dapat menjangkau wilayah bencana secara cepat.
f. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, longsor, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api.
1.Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangkapembangunan berkelanjutan
Kementerian/Lembaga
Pemerintah Daerah
• BPBD• Kantor SAR• Dinas
Kehutanan• Dinas
Kesehatan • Dinas Sosial• Kanwil BPN • Dinas KUKM• Dinas
Pendidikan• Dinas PUPR• Dinas KP
• BMKG• BNPB• BASARNAS• KEMENDAGRI• ATR/BPN• KEMENDES
PDTT• KEMEN ESDM• KEMENKES• KUKM• KEMENSOS• BNPP• KEMENHUT• KEMDIKBUD• KEM PUPR• KKP
Pemangku Kepentingan
STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA WILAYAH PULAU MALUKU
19
Jenis ancaman dominan: banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim dan abrasi1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam
kerangka pembangunan berkelanjutan2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencanaa. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana dan
meningkatkan pengetahuan masyarakat.b. sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada
masyarakat yang difokuskan di 12 kabupaten/kota.c. Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam banjir
bandang di Way Ela Kabupaten Maluku Tengah dan daerah pasca bencana alam lainnya.
d. Pemeliharaan, penataan bangunan dan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Wae Hatu Merah Apur Efir maupun daerah rawan bencana alam lainnya.
e. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi, banjir, longsor dan letusan gunung api
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat,a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah.b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, letusan gunung api, longsor dan banjir.c. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan
rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api.d. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana di 12
kabupaten/kota sasaran di wilayah Kepulauan Maluku.e. Manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan 1 (satu) unit pusat logistik di
wilayah Pulau Maluku yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.f. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk
meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di di 12 kabupaten/kota sasaran.
Kementerian/Lembaga
Pemerintah Daerah
• BPBD• Kantor SAR• Dinas
Kehutanan• Dinas
Kesehatan • Dinas Sosial• Kanwil BPN • Dinas KUKM• Dinas
Pendidikan• Dinas PUPR• Dinas KP
• BMKG• BNPB• BASARNAS• KEMENDAGRI• ATR/BPN• KEMENDES
PDTT• KEMEN ESDM• KEMENKES• KUKM• KEMENSOS• BNPP• KEMENHUT• KEMDIKBUD• KEM PUPR• KKP
Pemangku Kepentingan
STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA WILAYAH PULAU PAPUA
20
Jenis ancaman bencana yang dominan di Pulau Papua :banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami
1.Internalisasi pengurangan risiko bencana dalamkerangka pembangunan berkelanjutan
2.Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencanaa. Penguatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko
bencana di Kota Sorong, Jayapura, Manokwari, KabupatenNabire, Merauke, Sarmi, Teluk Bituni dan Raja Ampat.
b. Penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana alam di Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Yapendan Waropen dan pasca bencana alam lainnya.
c. Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yangberada di lokasi rawan bencana.
d. Mendorong dan menumbuhkan kearifan lokal masyarakatPapua untuk pengurangan risiko bencana
3.Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana daerah.b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, longsor, banjir di Sorong, Manokwari, Nabire dan
Sarmi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik.c. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur
evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan danrisiko tinggi bencana.
d. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana diKota Sorong, Jayapura, Manokwari, Kabupaten Nabire, Merauke, Sarmi, Teluk Bintuni dan Raja Ampat.
e. Pembangunan 1 unit pusat logistik kebencanaan di Wilayah Papua, yang dapat menjangkau wilayahterpencil.
f. Melaksanakan simulasi tanggap darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadapbencana di Sorong, Manokwari, Nabire, Teluk Bituni, Teluk Wondama dan Sarmi
Kementerian/Lembaga
Pemerintah Daerah
• BPBD• Kantor SAR• Dinas
Kehutanan• Dinas
Kesehatan • Dinas Sosial• Kanwil BPN • Dinas KUKM• Dinas
Pendidikan• Dinas PUPR• Dinas KP
• BMKG• BNPB• BASARNAS• KEMENDAGRI• ATR/BPN• KEMENDES
PDTT• KEMEN ESDM• KEMENKES• KUKM• KEMENSOS• BNPP• KEMENHUT• KEMDIKBUD• KEM PUPR• KKP
Pemangku Kepentingan
REPUBLIK INDONESIA
22
1. VOLUNTARY NATIONAL REVIEWS (VNR)
1. High Level Political Forum (HLPF)* on Sustainable
Development sebagai platform UN untuk follow-up
dan review Agenda 2030 tentang Pembangunan
Berkelanjutan dan SDGs.
2. VNR merupakan dokumen negara-negara dalam
rangka HLPF yang memuat review kemajuan
pelaksanaan SDGs oleh negara yang bersangkutan;
3. Indonesia sebagai salah satu negara dari 51 negara
yang akan menyampaikan VNR di HLPF 2019;
* High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development diselenggarakan oleh Economic and Social Commission of the UN (ECOSOC) setiap tahun.
REPUBLIK INDONESIA
Tema HLPF 2019: “Empowering People and Ensuring
Inclusiveness and Equality”.
2. TEMA HLPF 2019
Fokus pada 6 Goals:
23
REPUBLIK INDONESIA
a. Kepemilikan Nasional;
b. Menelusuri kemajuan dalam pelaksanaan Goal dan Target SDGs;
c. Mengidentifikasi capaian, tantangan, kesenjangan dan faktor keberhasilan;
d. Inklusif, partisipatif dan transparan oleh semua pemangku kepentingan;
e. Berpusat pada manusia, sensitif gender dan menghormati HAM terutama
golongan miskin dan rentan;
f. Menggunakan mekanisme yang ada dalam proses penyusunan;
g. Didukung oleh data yang akurat;
h. Melibatkan lembaga PBB dan mitra internasional lainnya secara aktif.
Prinsip-prinsip Penyusunan VNR 2019
24
REPUBLIK INDONESIA
HLPF 2019 dilaksanakan 2 kali:
1. Tanggal 15 Juli 2019 dibawah tanggung jawab ECOSOC untuk tingkatMenteri, Indonesia akan melaporkan VNR untuk yang kedua kali,persentasi VNR akan dilakukan dalam bentuk Panel dengan 9 negara lain.(Tanggal 16-18 Juli 2019 akan dilaksanakan pelaporan VNR untuk negara-negara yang baru pertama kali melaporkan VNR).
2. Tanggal 24 – 25 September 2019 dibawah tanggung jawab Sidang UmumPBB untuk tingkat Kepala Negara.
Waktu Pelaksanaan HLPF
26
REPUBLIK
INDONESIA
1. Opening Statement
2. Highlight: 1-2 halaman yang bersifat sintesis
mencakup:
a. Proses Review VNR
b. Status dan Progres SDGs
c. Respon pemerintah terhadap isu No One Left
Behind
d. 2-3 Contoh/Best Practices yang berisi: tantangan
dll.
3. Pendahuluan
4. Metodologi dan Proses penyiapan review
4. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN VNR 2019
5. Kebijakan dan Perkuatan lingkungan yang
mendukung:
1. Menciptakan kepemilikan SDGs ;
2. Menintegrasikan SDGs dalam kerangka pembangunan
nasional;
3. Integrasi 3 dimensi (ekonomi, sosial dan lingkungan);
4. Pelaksanaan prinsip no one left behind;
5. Kerangka kelembagaan;
6. Isu-isu struktural (contoh: transformasi kebijakan dan
perubahan kelembagaan untuk mengatasi masalah yang
dihadapi).
6. Kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran
7. Sarana pelaksanaan
8. Langkah lanjut dan Kesimpulan
9. Lampiran
REPUBLIK
INDONESIA
1. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif;
2. Melaporkan kemajuan dari goal yang dilaporkan pada VNR 2017;
3. Penjelasan ringkas tentang kemajuan pencapaian target-target SDGs;
4. Pencapaian dan praktek-praktek baik;
5. Tantangan;
6. Keterkaitan antar goal;
7. Analisis isu-isu yang mengemuka; dan
8. Rencana untuk penguatan pelaksanaan.
Ruang Lingkup Analisis Per Goal dalam VNR
REPUBLIK
INDONESIA
29
1.
Pertemuan Kick off oleh Menteri: 22 Feb dan Follow up
nya
2.
Rapat seri setiap goal &Konsultasi public:
Awal Maret - Mid April
3.
Rapat Konsolidasisemua goal Akhir
April
4.
Pembahasaninterlinkage: April
5.
Konsultasi online DrafFinal konsolidasi & interlinkage : Awal
Mei
6.
Pembahasan main message April
(deadline: 17 Mei)
7.
Translasi dan editing laporan
(Mei – Jun)
8.
Pengiriman kepadaPTRI & ECOSOC
(Deadline: 14 Juni)
9.
Penyampaian kepada K/L dan nonpemerintah: Akhir
Juni - Juli
Langkah-langkah Penyusunan VNR 2019 Indonesia
Setiap tahapan melibatkan 4 platform partisipatif: pemerintah & parlemen, CSO dan media, filantropi & pelaku usaha, sertaakademisi
Detail Jadwal Waktu Penyusunan VNR 2019 (1/3)
30
Penyusunan Laporan VNR 2019 Februari Maret April Mei Juni
1Pertemuan Kick off oleh Menteri: 22 Feb
22 Feb
Follow up Kick off meeting VNR 2019:
1.aPertemuan dengan BPS
27 Feb Awalmaret
1.b Pertemuan dengan setiap penanggungjawab Pokja dan Sub Pokja VNR 2019
1 Maret
2 Serial Meeting oleh setiap Pokja
2.a Rapat Kick Off dengan K/L dan NonPemerintah
Minggu ke2
2.bRapat seri penyusunan Draf 1 dan 2 (6 Goals)
MingguKe2 - 4
2.bMenyampaikan draf laporan setiap goal
Mingguke-1
Detail Jadwal Waktu Penyusunan VNR 2019 (2/3)
31
Penyusunan Laporan VNR 2019 Februari Maret April Mei Juni
3 Konsolidasi semua Goal
3.aRapat Pembahasan Draf 1 hasi konsolidasi
Mingguke2
4 Pembahasan Interlinkage
4.aRapat pembahasan interlinkage
Mingguke1 & 3
5 Konsultasi online draf 1 VNR
Menyampaikan kepada pubik melaluiwebsite danemail draf 1 VNR
Mingguke3
Merangkum masukan untuk draf 1 VNRMinggu
ke4
Melakukan pembahasan revisi draf 1 berdasar masukan dan menghasilkan draf Final
Mingguke4
Mingguke1
Detail Jadwal Waktu Penyusunan VNR 2019 (3/3)
32
Penyusunan Laporan VNR 2019 Februari Maret April Mei Juni
6 Pembahasan & Penyampaian Main Message
6.aRapat pembahasan Main Messages
Minggu ke – 3
6.b Penyampaian Main Messages (sblm 17 Mei) Minggu ke-2
7 Editing dan Translasi
7.a Rapat finalisasi Laporan VNR versi Bahasa Indonesia
Minggu ke-1
7.b Finalisasi laporan VNR versi bahasa Indonesia Minggu Ke-2
7.c Translasi laporan VNR ke Bahasa Inggris Minggu ke2-3
7.d Workshop editing translasi laporan VNR versi Bahasa Inggris
Minggu ke-1
8 Penyampaian Laporan VNR 2019
8.ake PTRI & ECOSOC
Deadline 14 Juni
8.b Ke K/L dan nonpemerintah Akhir Juni
REPUBLIK INDONESIA
TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM
33
Tujuan 13 dalam VNR 2019 akan dibahas oleh
Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan
REPUBLIK INDONESIA
34
5. PESAN UTAMA TUJUAN 13
1. Menyiapkan strategi pengurangan risiko bencana (PRB) pada tingkatnasional dan daerah
2. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi bahaya terkait iklim danbencana alam
1. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam strategi danperencanaan nasional
2. Mengurangi intensitasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
KEBENCANAAN
AKSI PERUBAHAN IKLIM
REPUBLIK INDONESIA
35
6. TARGET DAN INDIKATOR TUJUAN 13 (1/4)
TARGET INDIKATOR KETERANGAN
13.1 Memperkuat kapasitas
ketahanan dan adaptasi terhadap
bahaya terkait iklim dan bencana
alam di semua negara.
13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)
tingkat nasional dan daerah.
Indikator nasionalsesuai indikator global
13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak
bencana per 100.000 orang.
Indikator nasionalsesuai indikator global
13.2 Mengintegrasikan tindakan
antisipasi perubahan iklim ke
dalam kebijakan, strategi dan
perencanaan nasional.
13.2.1* Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia. Indikator nasionalsesuai indikator global
13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca
(GRK).
Indikator nasionalsebagai proksiindikator global
13.2.1.(b) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indikator nasionalsebagai proksiindikator global
13.2.1.(c) Persentase Penurunan Emisi GRK Indikator nasionalsebagai proksiindikator global
REPUBLIK INDONESIA
36
6. TARGET DAN INDIKATOR TUJUAN 13 (2/4)
TARGET INDIKATOR KETERANGAN
13.3 Meningkatkan pendidikan,
pertumbuhan kesadaran serta
kapasitas manusia dan
kelembagaan terkait mitigasi,
adaptasi, pengurangan dampak
dan peringatan dini perubahan
iklim
13.3.1 Jumlah negara yang telah mengitegrasikan mitigasi,
adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam
kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan
tinggi
Indikator global yang akan dikembangkan
13.3.2 Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan
kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan
adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan
pembangunan
Indikator global yang akan dikembangkan
REPUBLIK INDONESIA
37
6. TARGET DAN INDIKATOR TUJUAN 13 (3/4)
TARGET INDIKATOR KETERANGAN
3.a Melaksanakan komitmennegara maju pada the United Nations Framework Convention onClimate Change untuk tujuanmobilisasi dana bersama sebesar100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 darisemua sumber untuk mengatasikebutuhan negara berkembangdalam konteks aksi mitigasi yangbermanfaat dan transparansidalam pelaksanaannya danmengoperasionalisasi secarapenuh the Green Climate Fundmelalui kapitalisasi dana tersebutsesegera mungkin.
13.a.1 Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun
2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 miliar
USD
Indikator global tidakrelevan untukindonesia
REPUBLIK INDONESIA
38
6. TARGET DAN INDIKATOR TUJUAN 13 (4/4)
TARGET INDIKATOR KETERANGAN
3.b Menggalakan mekanismeuntuk meningkatkan kapasitasperencanaan dan pengelolaanyang efektif terkait perubahaniklim di negara kurangberkembang, negara berkembangpulau kecil, termasuk fokus padaperempuan pemuda sertamasyarakat lokal dan marjinal
13.b.1 Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negaraberkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khususdan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi danpeningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitasdalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkaitperubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasimuda serta masyarakat lokal dan marjinal
Indikator global tidakrelevan untukindonesia
40
TAHAPAN PENGARUSUTAMAAN PRB DAN PERUBAHAN IKLIM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
1. Pengintegrasian PRB dan API (KLHS) dalam RPJMPengintegrasian PRB dan API ke dalam RPJMN dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengintegrasian dalamproses dan pengintegrasian dalam struktur.
a. Integrasi dokumen RPB dan API dalam Proses Penyusunan RPJMNIntegrasi dokumen RPB dalam RPJMD dilakukan melalui koordinasi dan sinergi antara BAPPEDA denganBPBD, OPD lain dan komunitas PRB. Proses integrasi dokumen RPB dalam RPJMD baik dalam fase sebelum
penyusunan RPJMD dan setelah Penyusunan RPJMD.b. Integrasi dokumen RPB dan API dalam Struktur RPJM dan Renstra
Mengintegrasikan dokumen RPB yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW),Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Pengintegrasian PRB dan API dalam RENSTRA K/L dan SKPD• Memanfaatkan hasil kajian dan analisis risiko bencana (dokumen RPB) sebagai masukan dalam penyusunan
prioritas kebijakan, strategi dan sasaran di dokumen Renstra SKPD dalam 5 tahun ke depan.• BAPPEDA dan BPBD perlu memastikan kajian risiko bencana (atau dokumen RPB) menjadi masukan dalam
penyusunan isu-isu strategis Renstra SKPD
3. Pengintegrasian PRB dan API dalam dalam RPJMDesa• Kajian risiko bencana yang memuat semua aspek kebijakan, strategi dan sasaran di dokumen RPB
diperhatikan dalam penyusunan rencana tahunan RKPD• BAPPEDA dan BPBD memastikan kajian risiko bencana (atau dokumen RPB) menjadi masukan dalam
penyusunan isu-isu strategis dalam RKPD.
41
MAINSTREAMING PENGURANGAN RISIKO BENCANADALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
• Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
• Kajian RisikoBencanaIndonesia
• Penyusunan Indeks dan Peta Risiko Bencana
• Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
RTRW KAB/KOTA
RTRW NASIONAL
RTRW PROVINSI RTRW DESA
RKP
RKPD
RENSTRA KL
RENSTRA SKPD
RENJA KL
RENJA SKPD
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
diperhatikan
diperhatikan
diperhatikan
diperhatikan
RENAS PB (5 Tahunan)
RENCANA PB (5 Tahunan)
Pengarusutamaan PRB dalam Perencanaan Pembangunan
Penyediaan sistem peringatan dinibencana
Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan
Simulasi dan gladi kesiapsiagaanmenghadapi bencana secaraberkala dan berkesinambungan
Penyediaan infrastruktur mitigasidan kesiapsiagaan
Pengembangan desa tangguhbencana
Peningkatan kapasitas manajemendan pendistribusian logistikkebencanaan
1-2 TAHUNPRIORITAS 2-3 TAHUN 4-5 TAHUN
Penerapan sistem peringatan dini bencana
Pengembangan dan pemantapan sistem peringatan
dini
Sosialisasi dan Pelatihan tentang sistem peringatan dini
Pengembangan knowledge managament
Perluasan jejaring knowledge management
Pelatihan Keterampilan dan Pendampingan
Festival dan Pameran Pengurangan Risiko Bencana
Perluasan kerjasama internasional
Sosialisasi, Pelatihan dan Simulasi Kesiapsiagaan
Penyiapan DED dan Pelaksanaan Proyek
Perluasan dan peningkatan mutu infrastruktur
Penyiapan Masterplan Infrastruktur
Pelaksanaan, Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Desa
Tangguh Bencana
Perwujudan Desa Tangguh Bencana
Sosialisasi, Pelatihan dan Penyusunan Indeks Desa
Tangguh Bencana
Peerbaikan prasarana dan sarana manajemen logistik
Perluasan dan pengembangan kerjasama
Sosialisasi dan Pelatihan tentang Manajemen Logistik
Penguatan kapasitas kelembagaandan aparatur
Permagangan dan Pendampingan
Penguatan standar pelayanan organisasi dan aparat
Sosialisasi dan Pelatihan bagi Masyarakat dan aparat
Internalisasi PRB dalam penyusunan Renstra KL, RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan APBD
MAINSTREAMING PENGURANGAN RISIKO BENCANADALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN