perencanaan pola tata guna lahan desa

37

Upload: duongdieu

Post on 01-Feb-2017

313 views

Category:

Documents


16 download

TRANSCRIPT

Page 1: perencanaan pola tata guna lahan desa
Page 2: perencanaan pola tata guna lahan desa
Page 3: perencanaan pola tata guna lahan desa

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun | 1

PETA RENCANA POLA TATA GUNA LAHAN

DESA KATIMPUN

Page 4: perencanaan pola tata guna lahan desa
Page 5: perencanaan pola tata guna lahan desa

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun | 3

Album Peta Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa ini bertujuan untuk memberikan gambaran ke berbagai pihak tentang kondisi lahan terbaru (land existing) dan rencana penggunaan lahan oleh warga dalam jangka panjang.

Penyusunan peta ini difasilitasi oleh Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) melalui kegiatan Pola Tata Guna Lahan Desa (PTGLD). Dalam kegiatan ini, warga memetakan penggunaan lahan, status lahan, dan wilayah rawan banjir dan kebakaran. Berdasarkan kondisi terbaru ini, warga menyusun rencana penggunaan lahan di masa datang. Perencanaan ini membantu masyarakat melihat potensi sumber daya alam di desa dan menentukan wilayah untuk budidaya, perlindungan hutan dan lahan gambut, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Hutan Desa, dan memperjelas status lahan. Secara khusus, pola tata guna lahan desa memungkinkan identifikasi batas kawasan hutan dan hutan lindung, dan bagaimana agar hal tersebut dapat disesuaikan dengan pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

Peta-peta yang dimuat dalam album ini telah melalui serangkaian kegiatan partisipatif, seperti: konsultasi, diskusi kelompok, Musyawarah Desa, dan diskusi intensif dengan para pihak, terutama Dewan Adat Dayak Kapuas, LSM (Yayasan Tahanjungan Tarung dan Yayasan Petak Danum), serta Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Kapuas, seperti: KPHL Model Kapuas, BAPPEDA, BPMD, Distan TPH, Disbunhut, Dinas PU, BPN, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kapuas, dan Bagian Sumber Daya Alam Setda Kapuas.

Album peta ini terbagi atas 4 bagian, yaitu: (1) peta gambaran umum kawasan perdesaan, meliputi Desa Katimpun, Sei Ahas, Katunjung, Tumbang Mangkutup, Tumbang Muroi, Lapetan, dan Petak Puti di Kabupaten Kapuas, (2) peta Kondisi saat ini/land existing di wilayah Desa Katimpun (peta penggunaan dan status lahan), (3) peta gabungan (overlay) untuk mengkaji rencana penggunaan lahan oleh warga Desa Katimpun, dan (4) peta perencanaan Desa Katimpun.

Album ini diharapkan dapat membantu warga desa, pemerintah, dan pihak-pihak lain untuk mengarahkan sumber dayanya sesuai potensi yang ada di desa.

Album ini masih terbuka untuk perubahan dan penyempurnaan ke depan dengan tetap mempertimbangkan kebijakan pemerintah, dinamika, dan proses yang ada di masyarakat desa.

PENGANTAR

Page 6: perencanaan pola tata guna lahan desa
Page 7: perencanaan pola tata guna lahan desa

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun | 5

Album peta ini dapat diselesaikan dengan kontribusi aktif dari:Tim Pola Tata Guna Lahan Desa KFCP (Febrasius Masal, Elba Tri Juni, M. Husaini, Obrien Tinus), GIS KFCP (Fatkhurohman), Tim Teknis Tata Guna Lahan Desa KFCP

(Abdul Hamid, Heri Susanto, Ihwan, Mairaji, Mulyadi, Norhadie Karben, Sahpial, Sarianto), Tim Fasilitator Desa KFCP (Murianson, Marsiano, Yusef F. Hadiwinata, Agustinus Leppe, Aris Yohanes, Dena, M. Nasir, M. Rafi’i, Rano Andino, Seno Senjaya, Yeyet Suryatno), Tim Komunikasi IAFCP (James Maiden, Shinta Nurwulan, Stella Pongsitanan, Nanda Aprilia), dan Tim KFCP (Nick Mawdsley, Benjamin Tular, dan Yuliana Nona Sangbidang).

Kelompok Diskusi Tata Ruang di Kabupaten Kapuas (Ardianson – Disbunhut Kapuas, Ari Sasongko – BPN Kapuas, Bayu Nugroho – KPHL Model Kapuas, Indan Thomas, Syamsu – Dewan Adat Dayak Kapuas, Jaya/Vitrianson – Bagian Sumber Daya Alam Setda Kapuas, Pauzuddin Noor – BPMD Kapuas, Teguh Setio Utomo – Distan TPH). Sibae (Alm) – Kasie Pemerintahan Kecamatan Mantangai, Yanti – Adpum SETDA Kapuas).

Kontribusi yang berharga juga telah diberikan oleh Tim Tata Guna Lahan Desa Katimpun (Satrianto, Dawanto, Adna, Herman, Darmansyah, Norhayati, Abdul Wahid, Asnan U. Rahu, Haminullah, Hendra I. Jaman, Mariati, Mistar, Muliadi, Murni, Simpei, Ulin).

Peta dan rencana yang ada di dalam publikasi ini akan diperbaharui sesuai kebutuhan senantiasa kami sempurnakan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Kepala Desa Katimpun.

Pembuatan publikasi ini didukung oleh Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP) melalui Program Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Desa Katimpun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Page 8: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun6

DAFTAR ISI

Pengantar 3

Ucapan Terima Kasih 5

Daftar Isi 6

Daftar Tabel, Grafik, dan Gambar 7

GAMBARAN UMUM 9

Peta Orientasi Wilayah dan Batas Desa 10

Peta Sejarah KPHL 12

Peta Elevasi (Ketinggian Lahan) 14

Peta Kedalaman Gambut 16

Peta Tutupan Lahan Tahun 2010 18

Peta Sejarah Kebakaran 20

Peta Titik Panas 22

Peta Perizinan 24

Peta Usulan Hutan Desa 26

DATA DESA KATIMPUN 29

Citra Penginderaan Jauh 30

Peta Penggunaan Lahan 32

Peta Status Pemanfaatan Lahan Masyarakat Berdasarkan Adat 34

Peta Rawan Banjir 36

Peta Bencana Kebakaran 38

ANALISIS 41

Peta Penggunaan Lahan, SK Menteri Kehutanan No 529/2012, dan Status Lahan 42

Peta Penggunaan Lahan dan Hutan Desa 44

Peta Penggunaan Lahan dan Kerawanan 46

RENCANA MASYARAKAT DESA KATIMPUN 49

Perencanaan Pola Tata Guna Lahan Desa (PTGLD) Katimpun 50

Peta Perencanaan PTGLD Katimpun 52

Peta Perencanaan PTGLD Per Bidang: Peta Bidang Kehutanan 54

Peta Perencanaan PTGLD Per Bidang: Peta Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Budidaya 56

Sumber Data dan Referensi 59

Lampiran: Tabel Klasifikasi Penggunaan Lahan dan Status Lahan 60

Page 9: perencanaan pola tata guna lahan desa

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun | 7

DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN GAMBAR

Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga dan Populasi Desa per Januari 2014 10

Tabel 2. Alokasi/Fungsi Lahan 12

Tabel 3. Kedalaman Gambut 16

Tabel 4. Tutupan Lahan Tahun 2010 18

Grafik 1. Tutupan Lahan Hutan dan Bukan Hutan 18

Grafik 2. Titik Panas dan Siklus Pengelolaan Kebakaran 22

Gambar 1. Transek elevasi 14

Gambar 2. Transek Elevasi Gambut 16

Gambar 3. Areal Hutan Desa Katimpun Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 212/Menhut-II/2014 44

Diagram 1. Alur Kerja Pembentukan dan Pengelolaan Hutan Desa 26

Page 10: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |8 9

GAMBARAN UMUM

Page 11: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |10 11

PETA ORIENTASI WILAYAH DAN BATAS DESA

Kegiatan program Kalimantan Forests and Carbon Partnership (KFCP) yang dimulai pada tahun 2009 mencakup tujuh desa, enam desa di kecamatan Mantangai (Mantangai Hulu, Kalumpang, Katimpun, Sei Ahas, Katunjung, Tumbang Muroi) dan satu desa di kecamatan Timpah (Petak Puti) di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Tahun 2012 dilakukan pemekaran di dua desa (Tumbang Muroi dan Katunjung) berdasarkan Perda Kabupaten Kapuas No. 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan 61 Desa di 12 Kecamatan Kabupaten Kapuas. Pemekaran tersebut menghasilkan dua desa baru, Lapetan dan Tumbang Mangkutup. Hingga saat pembuatan album peta ini, penentuan dan penyepakatan batas desa telah disepakati dalam Lokakarya Kecamatan Batas Desa di kecamatan Mantangai.

Dalam periode perpanjangan program KFCP bulan Juli 2013 hingga Juni 2014, desa Mantangai Hulu dan Kalumpang tidak lagi terlibat karena tidak tercapai kesepakatan dalam Perjanjian Desa antara KFCP dan desa-desa tersebut.

Kegiatan KFCP di desa meliputi perjanjian desa, blocking tatas, reforestasi (pembebasan, pemeliharaan, dan penanaman), pengembangan mata pencaharian, kelembagaan desa, perencanaan desa, hutan desa, pengurangan risiko kebakaran, dan pemantauan (vegetasi, hidrologi, dan gambut).

Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga dan Populasi Desa per Januari 2014

No Desa Jumlah KK

Jumlah Jiwa

L P Total

1 Katimpun 234 425 429 854

2 Sei Ahas 246 478 403 881

3 Katunjung 195 296 263 559

4 Tumbang Mangkutup 110 155 165 320

5 Tumbang Muroi 338 655 645 1300

6 Lapetan 190 348 314 662

7 Petak Puti 401 645 615 1260

TOTAL 1714 3002 2834 5836

Page 12: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |12 13

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kapuas sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 247/Menhut-II/2011 tanggal 2 Mei 2011 mengacu antara lain pada Surat Menteri Kehutanan No. S.486/Menhut-VII/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Penunjukan Areal Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Antar Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara keruangan, wilayah KPHL yang tertera dalam surat tersebut sama dengan wilayah yang tertera dalam SK Menteri Kehutanan No. 292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011 dan SK Menhut No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012.

PETA SEJARAH KPHL

Surat MenhutNo. S.486/2010

SK MenhutNo. 247/2011

SK MenhutNo. 292/2011

SK MenhutNo. 529/2012

Tabel 2. Alokasi/Fungsi Lahan

Alokasi/Fungsi Blok A (ha) Blok E (ha)

Areal Penggunaan Lain (APL) 11.980 1.151

Perairan (Badan Air) 108 305

Hutan Lindung (HL) 28.797 64.253

Kawasan Suaka/Pelestarian Alam (KSA/KPA) 3.542 9.601

Total 44.427 75.310

Kawasan Konservasi Hutan Lindung Areal Penggunaan Lain

KETERANGAN:

Page 13: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |14 15

Perbedaan ketinggian permukaan tanah/gambut mempengaruhi aliran air (dari hulu ke hilir) dan berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam (SDA).

Permukaan tanah/gambut yang tertinggi terletak di wilayah Desa Petak Puti (Eks PLG Blok E), sekitar 20,5 meter dari rata-rata permukaan air laut. Sementara di bagian hilir mulai dari Saluran Primer Induk (SPI) atau di Eks PLG Blok A memiliki ketingian di bawah 11 meter dari rata-rata permukaan air laut.

Kondisi tutupan lahan dari Saluran Primer Induk (SPI) di Desa Katunjung ke arah hulu relatif masih lebih baik dibandingkan tutupan lahan dari SPI ke arah hilir.

PETA ELEVASI (KETINGGIAN LAHAN)

Gambar 1. Transek elevasi

Page 14: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |16 17

Kedalaman gambut di wilayah kerja KFCP bervariasi antara kurang dari 0,5 meter hingga lebih dari 8 meter. Dengan rincian sebagai berikut:

Kondisi permukaan gambut dari hulu di wilayah Desa Petak Putih sampai ke Saluran Primer Induk (SPI) di Desa Katunjung relatif masih utuh, sedangkan dari SPI ke arah hilir terbentuk mini kubah gambut akibat adanya kanal-kanal.

PETA KEDALAMAN GAMBUT

Tabel 3. Kedalaman Gambut

Gambar 2. Transek elevasi gambut

Kedalaman Gambut( meter )

Blok A( ha )

Blok E( ha )

KFCP( ha )

< 0,5 4.059 11.623 15.682

0,5 - 1,0 1.780 2.274 4.055

1,0 - 2,0 1.805 4.128 5.932

2,0 - 3,0 1.559 2.249 3.807

3,0 - 4,0 2.010 3.046 5.056

4,0 - 6,0 6.888 11.222 18.110

6,0 - 8,0 23.026 13.791 36.817

> 8,0 3.301 26.977 30.278

Grand Total 44.427 75.310 119.737

Page 15: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |18 19

Peta tutupan lahan tahun 2010 menunjukkan tutupan lahan hutan di Blok E jauh lebih besar dibandingkan Blok A. Tutupan lahan hutan terbesar berada di desa Tumbang Muroi, mencapai hampir 30.000 ha.

PETA TUTUPAN LAHAN TAHUN 2010

Grafik 1. Tutupan Lahan Hutan dan Bukan Hutan

Tabel 4. Tutupan Lahan Tahun 2010

Tutupan Lahan 2010 Blok A Blok E

Hutan lahan basah primer 2.927 31.188

Hutan lahan basah sekunder 2.155 32.361

Hutan lahan kering sekunder 1.746 2.554

Lahan terbuka 66 152

Padang rumput, alang-alang 19.546 6.581

Permukiman 34 23

Semak dan belukar 17.205 2.274

Rumput rawa 437 37

Perairan 289 161

Jumlah 44.406 75.331

Page 16: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |20 21

Berdasarkan citra satelit Landsat tahun 1990, 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, dan 2009, kebakaran banyak terjadi di Blok A eks PLG, khususnya yang berada di sekitar kanal. Di Blok E, kebakaran banyak terjadi di sekitar jalan trans (rencana jalan dari Mantangai Hulu ke Tanjung Kalanis).

PETA SEJARAH KEBAKARAN

Page 17: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |22 23

PETA TITIK PANAS

Bloking tatas sebagai salah satu upaya mencegah kebakaran

Berdasarkan data harian titik panas tahun 2004-2013, terlihat bahwa indikasi kebakaran terjadi secara berulang di lokasi dan bulan yang relatif sama.

Dengan demikian, upaya pengurangan risiko kebakaran sebaiknya dilakukan secara terpadu dalam suatu perencanaan yang menyeluruh. Perencanaan tersebut memperhatikan grafik titik panas dan siklus pengelolaan kebakaran.

Grafik 2. Titik Panas dan Siklus Pengelolaan Kebakaran

Analisis

Penanggulangan Rehabilitasi

Kesiapsiagaan Pencegahan

Bloking tatas sebagai salah satu upaya mencegah kebakaran

Page 18: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |24 25

Sebagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut untuk menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2013 tanggal 13 Mei 2013 yang melanjutkan Inpres No. 10/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

Inpres tersebut antara lain menginstruksikan:

1. Penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB).

2. Penundaan tersebut berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada: i. Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan; ii. Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang bersifat vital (geothermal, minyak dan gas bumi,

ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu); iii. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada

sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; iv. Restorasi ekosistem.

Di Kecamatan Mantangai, terdapat perizinan antara lain untuk Perusahaan Besar Sawit (PBS):

1. PT UHP (Usaha Handalan Perkasa)2. PT GAL (Globalindo Agung Lestari)3. PT GIJ (Graha Inti Jaya)4. PT RAS (Rejeki Alam Semesta)

PETA PERIZINAN

Page 19: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |26 27

Identifikasi lokasi calon Hutan Desadi desa Katimpun

Hutan Desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat secara resmi melalui izin hak kelola yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan SK Gubernur.

Warga dapat mengelola dan memanfaatkan hasil hutan non-kayu, melakukan penanaman dan beje, serta jasa lingkungan seperti wisata. Warga harus melindungi hutan dan tidak boleh menebang pohon.

Pengembangan Hutan Desa dilakukan melalui serangkaian kegiatan persiapan yang melibatkan masyarakat desa (sosialisasi, pelatihan, inventarisasi dan identifikasi areal hutan desa, dan lokakarya).

Hutan Desa di Katimpun dan Petak Puti sudah ditetapkan dalam SK Menteri Kehutanan:• Katimpun: + 3.230 ha (SK Menhut

No. 212/Menhut-II/2014)• Petak Puti: + 7.855 ha (SK Menhut

No. 213/Menhut-II/2014)

Penetapan Areal Hutan Desa Katunjung masih dalam proses di Kementerian Kehutanan.

PETA USULAN HUTAN DESA

Diagram 1. Alur Kerja Pembentukandan Pengelolaan Hutan Desa

Page 20: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |28 29

DATADESA KATIMPUN

Page 21: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |30 31

CITRA PENGINDERAAN JAUH

Peta citra penginderaan jauh (peta resolusi tinggi) yang digunakan adalah Quickbird High resolution (Multispectral 0.5-0.6m) image.

Peta resolusi tinggi ini diperkenalkan ke desa agar warga bisa melihat penggunaan lahan di wilayah desa. Berdasarkan peta tersebut, warga melakukan deliniasi untuk identifikasi penggunaan dan status lahan, serta rawan bencana.

Proses deliniasi oleh warga menggunakan skala 1:10.000.

Warga Desa Katimpun sedangmelakukan deliniasi

Page 22: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |32 33

PETA PENGGUNAAN LAHAN

Terdapat 13 klasifikasi penggunaan lahan di Desa Katimpun (lihat legenda peta).

Sisi Barat Sungai Kapuas dimanfaatkan warga untuk lokasi budidaya, karena tanahnya lebih subur.

Beragam aktivitas dilakukan di sini, seperti berladang, kebun karet, sengon, dan kebun buah. Lahan di bagian barat ini juga banyak dijual kepada investor untuk perkebunan kelapa sawit.

Sisi Timur banyak digunakan untuk kebun karet, kebun campuran (karet dan rotan), dan ladang. Aktivitas di bagian ini hanya sampai batas jalan lintas Kalimantan (Mantangai-Timpah).

Kebun campuran di Desa Katimpun

Page 23: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |34 35

Terdapat 1 klasifikasi status pemanfaatan lahan di Desa Katimpun (lihat legenda peta)

Sandung dan petak kubur/umbuh yang terletak di permukiman berada di sisi barat, begitu pula tajahan. Baruh berada di sisi timur dan barat.

PETA STATUS PEMANFAATAN LAHAN MASYARAKAT BERDASARKAN ADAT

Page 24: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |36 37

PETA RAWAN BANJIR

Wilayah rawan banjir di desa Katimpun umumnya di sisi timur, dan biasanya berlangsung tidak lebih dari 2 minggu. Banjir umumnya terjadi di bulan Desember hingga Maret.

Dampak banjir bagi masyarakat umumnya adalah penurunan produksi padi.

Page 25: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |38 39

PETA BENCANA KEBAKARAN

Umumnya bencana kebakaran terjadi di sisi Timur dan Barat. Berdasarkan sejarah kebakaran dalam periode tahun 2007 - 2013, kebakaran biasanya terjadi di bulan Juli - September. Kebakaran terbesar terjadi tahun 2011.

Kebakaran biasanya terjadi di semak, kebun karet, hutan campuran, dan kebun campuran.

Page 26: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |40 41

ANALISIS

Page 27: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |42 43

Umumnya warga tidak mengenal istilah kawasan lindung secara konsep, tapi mereka memahami kawasan itu berfungsi lindung (menyediakan sumber daya alam). Untuk itu, masyarakat tetap menjaga dan melestarikan sumber daya alam (SDA) agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Warga sejak dahulu sudah menggunakan lahan di kawasan lindung untuk kebun karet, hutan campuran, dan mencari ikan. Perkebunan kelapa sawit milik perusahaan juga masih terdapat di kawasan lindung.

PETA PENGGUNAAN LAHAN, SK MENTERIKEHUTANAN NO 529/2012, DAN STATUS LAHAN

Page 28: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |44 45

PETA PENGGUNAAN LAHAN DAN HUTAN DESA

Pemilihan lokasi Hutan Desa di Katimpun disepakati berada di luar kawasan budidaya, perorangan, komunal, hak adat, dan hak-hak lainnya. Dengan demikian konflik lahan dalam internal desa dapat dihindari.

Lokasi tersebut umumnya berada di lahan yang kritis dan rawan kebakaran. Oleh karena itu, bentuk pengelolaan lahan Hutan Desa yang tepat adalah reforestasi.

Areal Hutan Desa di Katimpun sudah ditetapkan dalam SK Menteri Kehutanan No. 212/Menhut-II/2014 seluas +3.230 ha.

Sebagian areal Hutan Desa Katimpun masuk ke wilayah desa lain karena pada saat pengusulan Hutan Desa belum ada kesepakatan antardesa untuk posisi batas desa di lapangan.

Gambar 3. Areal Hutan Desa Katimpun berdasarkan SK Menteri Kehutanan

No. 212/Menhut-II/2014

Page 29: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |46 47

PETA PENGGUNAAN LAHAN DAN KERAWANAN

Jenis lahan yang rawan kebakaran di Katimpun: bahu rambung (ladang), kebun karet, perkebunan kelapa sawit (perusahaan), hutan campuran, kebun campuran, dan semak.

Kebakaran terjadi karena adanya aktivitas masyarakat seperti mencari ikan, berburu, dan aktivitas lainnya yang menggunakan api seperti pembukaan dan pengolahan lahan untuk kegiatan pertanian.

Untuk mengatasi rawan kebakaran, dibuat aturan, optimalisasi lahan, pertanian menetap (intensifikasi), penguatan kapasitas regu pengendali kebakaran dan peralatannya.

Untuk menyesuaikan dengan kerawanan banjir, umumnya dilakukan pemilihan komoditas, kondisi lahan, dan penyesuaian dengan musim tanam.

Page 30: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |48 49

RENCANA MASYARAKAT DESA KATIMPUN

Page 31: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |50 51

“Diskusi antara masyarakat dan SKPD dalam lokakarya desa membahas rencana penggunaan lahan desa”

PERENCANAAN POLA TATA GUNA LAHAN DESA (PTGLD) KATIMPUN

Perencanaan penggunaan lahan Desa Katimpun diperoleh dari hasil penggabungan (overlay) peta penggunaan lahan dengan:

1. Peta kerawanan2. Peta penunjukan kawasan lindung (SK 529)

Perencanaan tersebut juga mempertimbangkan skenario perubahan ke depan terkait dengan RPJMD dan infrastruktur, penunjukan KPH, pertumbuhan penduduk, degradasi lingkungan, kebijakan global, dan wilayah konsesi pertambangan dan perkebunan.

Perencanaan penggunaan lahan ini mendapat masukan teknis dari SKPD dan berbagai pihak dalam lokakarya desa. Hasil tersebut kemudian disepakati dalam musyawarah desa (Musdes) yang berlangsung tanggal 26 Maret 2014.

“Dengan peta penggunaan lahan, kita jadi tahu batas-batas hutan dan ladang.Lahan yang cocok untuk ditanam juga bisa dilihat di peta.”

(Ibu Murni, petani ladang padi)

Page 32: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |52 53

PETA PERENCANAAN PTGLD KATIMPUN

Peta perencanaan masyarakat ini disusun berdasarkan visi dan misi desa, serta program utama yang disepakati:

1. Melestarikan kebudayaan Dayak melalui kelembagaan adat.

2. Penekanan potensi daerah rawan kebakaran dengan melakukan pengelolaan secara maksimal.

3. Menciptakan lapangan pekerjaan dari semua aspek, baik perkebunan, pertanian, perikanan, dan perusahaan kecil menengah.

4. Kawasan lingkungan yang mengedepankan pengelolaan SDA berbasis adat istiadat, yang mengarah pada pengembangan daerah ekowisata.

5. Mengedepankan pola intensifikasi untuk kawasan budidaya yang sudah ada.

Page 33: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |54 55

Kawasan lindung versi masyarakat adalah kawasan yang dipelihara, dilestarikan, dan dilindungi dari kerusakan. Mencakup kawasan hutan, sungai, danau dan pahewan.

Komoditi yang dilindungi adalah komoditi yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti: karet, buah-buahan, obat-obatan tradisional, berbagai jenis tanaman pohon dan satwa di hutan.

Wilayah hutan adat di Blok B direncanakan menjadi tempat ekowisata. Di Blok A, wilayah hutan desa sudah ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 212/2014.

PETA PERENCANAAN PTGLD PER BIDANG:PETA BIDANG KEHUTANAN

Page 34: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |56 57

• Peruntukan tanaman padi berada di bagian barat dan timur dengan pola intensifikasi.

• Wilayah perencanaan perkebunan desa masuk ke dalam kawasan lindung. Pengembangan perencanaan ini disebabkan karena terbatasnya lokasi budidaya.

• Perikanan tangkap masih dilakukan di daerah tatas, kanal dan sungai.

PETA PERENCANAAN PTGLD PER BIDANG:PETA BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN BUDIDAYA

Page 35: perencanaan pola tata guna lahan desa

Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun | 59

Citra Inderaja RapidEye (No. #3) dan Landsat (#4) (Peta Citra Penginderaan Jauh)

Citra RapidEye, 21 Juni 2010 (Grafik Tutupan Lahan Hutan dan Bukan Hutan; Tabel Tutupan Lahan Tahun 2010)

Hasil Pemetaan Partisipatif/Musyawarah Desa Katimpun (Peta Data, Analisis, Rencana Masyarakat, dan Usulan Hutan Desa)

Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 dan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut

Landsat – RSS untuk KFCP, tahun 1990, 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, dan 2009 (Peta Sejarah Kebakaran)

LiDAR (Light Detection And Ranging) Surtech untuk KFCP, 15.8.2011 to 15.10.2011 (Peta Elevasi/Ketinggian Lahan; Transek Elevasi; Transek Elevasi Gambut)

Malingreau, J.P. Rosalia Christiani, 1981 dalam Suharyadi (2001) (Klasifikasi Penggunaan Lahan)

Masterplan Eks-PLG, Inpres No. 6 tahun 2013, PIPIB Ver. 5.0 (Peta Perizinan)

Satelit RapidEye RSS untuk KFCP, 22 Mei 2009 dan 21 Juni 2010 (Peta Tutupan Lahan Tahun 2010)

Perda Kabupaten Kapuas No. 6 tahun 2012 tentang Pembentukan 61 Desa di 12 Kecamatan Kabupaten Kapuas.

Satelit Terra/Aqua (MODIS), unduh dari http://earthdata.nasa.gov/data/near-real-time-data/data/firms/active-fire-data (Peta Titik Panas)

SK Menteri Kehutanan No. 247/Menhut-II/2011 tanggal 2 Mei 2011 (Peta Sejarah KPHL)

SK Menteri Kehutanan No. 292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011 (Peta Sejarah KPHL, Peta Penggunaan Lahan, dan Peta Status Lahan)

SK Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 (Peta Sejarah KPHL)

Surat Menteri Kehutanan No. S.486/Menhut-VII/2010 tanggal 20 September 2010 (Peta Sejarah KPHL)

SK Menteri Kehutanan No.212/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Katimpun Seluas + 3.230 ha pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

SK Menteri Kehutanan No. 213/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Petak Puti Seluas + 7.855 ha pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Survei KFCP mengenai Kedalaman Gambut, tahun 2010 (Peta Orientasi Wilayah dan Batas Desa; Peta Kedalaman Gambut; Tabel Kedalaman Gambut)

Survei KFCP mengenai Pelacakan dan Penegasan Batas Desa, Mei 2012 dan April 2014 (Peta Orientasi Wilayah dan Batas Desa; Grafik Tutupan Lahan Hutan dan Bukan Hutan)

SUMBER DATA DAN REFERENSI

Page 36: perencanaan pola tata guna lahan desa

| Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun Rencana Pola Tata Guna Lahan Desa Katimpun |60 61

LAMPIRAN: TABEL KLASIFIKASI PENGGUNAAN LAHAN DAN STATUS LAHAN

NO JENJANG I JENJANG II JENJANG III Singkatan Pengertian

1 DAERAH PERTANIAN

LADANG Ladang Ln Lahan pematang (tanah tinggi) berupa tanah mineral atau gambut tipis yang ditanami padi ladang dan palawija.

2 PERKEBUNAN Kebun Karet Kr Lahan yang dominan ditanami dan ditumbuhi oleh tanaman karet.

3 Kelapa Sawit KS Lahan yang ditanami tanaman sawit.

4 Kebun Sengon

Sg Lahan pematang (tanah tinggi) yang ditanami tanaman sengon dan biasanya ditanam di tanah mineral dan gambut tipis.

5 KEBUN CAMPURAN Kebun Campuran

KC Lahan yang ditanami dan ditumbuhi oleh berbagai macam jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi (seperti: rumbia, pisang, nanas, singkong, rotan, karet,sengon, buah-buahan).

6 HUTAN HUTAN LAHAN BASAH

Hutan Galam HG Lahan yang dominan ditumbuhi tanaman galam dan biasanya berada di lahan basah dengan sifat tanah asam.

7 Hutan Campuran

HC Lahan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman kelas pohon dan tanaman keras lainnya.

8 Hutan Mahang

HM Hutan sekunder yang dominan ditumbuhi tanaman mahang (Macaranga pruinisa).

9 Hutan Belangiran

HBLahan yang dominan ditumbuhi tanaman belangiran (Shorea Blangeran sp.)

10 Hutan Pantung

HPLahan gambut yang dominan ditumbuhi tanaman jenis pantung/jelutung.

11 Hutan Rangas HR Lahan di tepi sungai besar yang dominan ditumbuhi oleh tanaman Rangas.

12 Hutan Prupuk HPk Lahan di tepi sungai dan rawa gambut yang dominan ditumbuhi tanaman prupuk (Lophopetalum multinervium).

13 Hutan Mipa HMp Lahan gambut dan pasir yang dominan ditumbuhi tanaman Mipa.

14 BELUKAR/BAHU Bahu BH Lahan bekas lokasi berladang.

15 Bahu Rambung

BR Hutan atau lahan bekas berladang kemudian yang ditinggalkan/diistirahatkan sementara 3-7 tahun (masa bera) untuk dibuka dan dikelola kembali.

16 SEMAK Semak Sm Lahan yang ditumbuhi oleh tanaman perdu (sangkuwuk, kalakai) dan rumput-rumputan.

17 PADANG ALANG-ALANG

Padang Alang-Alang

PA Lahan berupa tanah mineral yang dominan ditumbuhi alang-alang (imperata cylindrica).

18 RUMPUT RAWA Purun Pr Rawa gambut yang dominan ditumbuhi tanaman purun.

19 Kumpai Kp

Adalah tanaman air yang biasanya tumbuh secara alami di daerah rawa atau lahan berair.

20 Rasau Ru

21 Gerising Gr

22 Apu-Apu AA

23 DAERAH TAK BERVEGETASI LAHAN TERBUKA LT Lahan terbuka yang sangat sedikit ditumbuhi tanaman karena terbakar,

kegiatan lain atau sulit untuk ditumbuhi tanaman.

24 GOSONG SUNGAI GS Daerah berpasir di pinggiran sungai yang terlihat pada musim kemarau.

25 GUMUK PASIR GP Gundukan atau hamparan pasir sisa limbah penambangan pasir dan emas.

26PEMUKIMAN DAN

LAHAN BUKAN PERTANIAN

PERMUKIMAN Permukiman teratur PT Permukiman yang sudah memiliki perencanaan terkait dengan pola tata

ruang permukiman.

27 Permukiman tidak teratur PTT Permukiman yang tidak memiliki perencanaan terkait dengan pola tata ruang

permukiman.

28 Permukiman padat PP Permukiman yang jarak antar satu rumah dengan lainnya sangat rapat.

29 Permukiman tidak padat PTP Permukiman yang jarak antar satu rumah dengan lainnya tidak rapat.

30 JARINGAN JALAN JJ Jalan adalah jaringan transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya.

31 INDUSTRI Id Lokasi Industri beroperasi seperti sawmill dan bandsaw.

32 TUBUH PERAIRAN SUNGAI Si Tubuh perairan yang terbentuk secara alami dan tidak beraturan.

33 KANAL Kn Saluran air buatan yang berukuran cukup besar dan dibuat secara mekanis. Berfungsi sebagai pengairan dan transportasi.

34 IRIGASI PERTANIAN IP Saluran air untuk pertanian yang dibuat secara mekanis.

35 ANDEL/HANDEL Ad Saluran air yang dibuat secara manual/tenaga manusia untuk pertanian dan transportasi.

36 TATAS TsGalian saluran air yang berukuran relatif kecil dan rata-rata memliki panjang kurang lebih 5 km. Dipergunakan untuk akses mendapatkan dan mengangkut hasil hutan kayu dan non kayu.

37 SAKA Sk Sungai kecil/anak sungai yang tidak terlalu panjang dan berada di tepi sungai besar.

38 RAWA Rw Tanah gambut yang selalu tergenang air (dalam bahasa setempat dikenal dengan “napu dan tayap”).

39 Danau Dn Cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air dan dikelilingi oleh tanah pematang/tanah tinggi.

KLASIFIKASI STATUS TANAH ADAT

40 Tanggiran Tanggiran Tgr Pohon besar yang dipelihara untuk bersarangnya lebah madu (bajanyi).

41Jakatan Jakatan

Jkt Tempat di pinggir sungai yang berfungsi sebagai pelabuhan dan tempat

bertambat sementara.

42Tajahan Tajahan

Tjh Tempat yang digunakan untuk ritual mendapatkan petunjuk dengan

kepentingan tertentu (seperti membuka ladang, pemukiman, perang, dll)

43 Baruh Baruh

Brh Tempat mencari ikan yang merupakan bekas lahan terbakar atau kayu tumbang.

45Jalan Manjarat Jalan Manjarat

JMt Jalur perlintasan binatang buruan ( babi hutan, rusa, dan binatang lainnya)

tempat memasang jerat/perangkap.

46 Beje Beje Bje Kolam buatan untuk jebakan ikan di daerah yang sering tergenang/banjir.

47Lutu Luto

Ltu Lokasi untuk mencari ikan yang berbentuk lubang besar bekas kayu tumbang

di dalam hutan yang masih baik.

48Kaleka Kaleka

Klk Bekas permukiman atau kebun yang ditinggalkan dan masih terdapat

tanaman budidaya dan situs lainnya.

49Sepan Sepan

Spn Sumber mata air yang mengandung garam dan mineral tempat berkumpulnya

binatang liar.

50 Petak Kubur/Umbuh

Petak Kubur/Umbuh

PKr Lokasi pekuburan

51Sandung Sandung

Sdg Bangunan tempat menyimpan tulang belulang setelah upacara Tiwah

(upacara mengantar roh orang meninggal menuju Lewu Tatau/Surga).

52 Tempat Keramat Tempat Keramat Krm Tempat yang dikeramatkan dan dipercaya sebagai tempat tinggal roh halus.

53Pahewan Pahewan

PHn Hutan yang dikeramatkan dan dipercaya oleh masyarakat adat sebagai tempat

tinggal mahluk gaib serta dilindungi secara adat.

Page 37: perencanaan pola tata guna lahan desa