perencanaan sektor publik
DESCRIPTION
Perencanaan Sektor Publik (Akuntansi Sektor Publik)TRANSCRIPT
A. Definisi Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang
mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini
meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan
jasa, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban organisasi sector public seperti
pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, lembaga swadaya
masyarakat, dan lembaga peribadatan.
Kerangka konseptual ini merupakan acuan dalam pengembangan standar
akuntansi dan solusi atas berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut.
Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi,
ketentuan standar akuntansi itu diuji menurut unsur kerangka konseptual yang
terkait. Dalam jangka panjang, konflik semacam itu diharapkan dapat diselesaikan
sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan.
B. Tujuan dan Peranan Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik disusun dengan berbagai
tujuan, yaitu acuan bagi:
1. Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugasnya,
termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintahan.
2. Penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip
akuntansi yang secara umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik.
3. Auditor, seperti BPK dan KAP, untuk memberikan pendapat mengenai apakah
laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.
4. Para pemakai laporan keuangan sector public untuk menafsirkan informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi
keuangan yang berlaku disektor publik.
Kerangka konseptual ini bukan merupakan standar akuntansi keuangan
sector publik. Ketika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar
akuntansi keuangan sector public, ketentuan standar akuntansi keuangan sector
public akan diuji menurut unsur kerangka konseptual yang relevan. Meskipun
demikian, penggunaan kerangka konseptual ini sebagai acuan bagi komite
penyusun standar akuntansi keuangan sector public dalam pengembangan standar
akuntansi keuangan sector public dimasa depan, dan dalam peninjauan kembali
terhadap standar akuntansi keuangan sector public yang berlaku, akan mengurangi
konflik tersebut.
Revisi kerangka konseptual bisa dilakukan dari waktu ke waktu, selaras
dengan pengalaman komite penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik
dalam penggunaan kerangka konseptual tersebut.
C. Lingkup Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik
Sebagai sebuah siklus, akuntansi sector public terangkai dari proses
perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran,
pelaporan, audit serta pertanggungjawaban. Dengan demikian, pembahasan
tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini akan meliputi:
1. Perencanaan publik
2. Penganggaran publik
3. Realisasi anggaran publik
4. Pengadaan barang dan jasa publik
5. Pelaporan sektor publik
6. Audit sektor publik
7. Pertanggungjawaban publik
Kerangka konseptual ini membahas bagaimana perencanaan publik
disusun dan dilaksanakan. Perencanaan merupakan proses pertama dan sangat
menentukan keberhasilan proses selanjutnya. Sistem penganggaran adalah tatanan
logis, sistematis dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja dan prosedur
kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Jadi, proses penganggaran yang
baik dan berkualitas sangat menentukan keberhasilan serta akuntabilitas program.
Pembahasan selanjutnya adalah menyangkut realisasi anggaran. Sebagai
tahap pelaksanaan dari hasil proses sebelumnya, dibutuhkan mekanisme
bagaimana agar proses realisasi anggaran dilaksanakan dengan baik dan
berkualitas. Pelaksanaan realisasi anggaran diwujudkan dalam bentuk pengadaan
barang dan jasa public, sehingga proses ini merupakan pembahasan dalam
kerangka konseptual. Proses pengadaan barang dan jasa yang baik akan
berdampak terhadap pencapaian efektifitas dan efisiensi program.
Kerangka konseptual ini selanjutnya akan membahas pelaporan keuangan
sector public, yang terdiri dari pelaporan keuangan sector public, termasuk
pelaporan keuangan konsolidasi dan pelaporan kinerja. Laporan keuangan dan
laporan kinerja organisasi sector publik disusun serta disajikan sekurang-
kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kepentingan sejumlah besar pemakai.
Laporan keuangan sektor publik dihasilkan dari proses pelaporan
keuangan dalam organisasi-organisasi sektor publik. Kerangka konseptual juga
akan membahas jalannya proses dan pelaksanaan audit sector publik yang
berkualitas. Audit yang berkualitas adalah proses pelaksanaan audit yang sesuai
dengan standar yang berlaku. Pertanggungjawaban merupakan proses terakhir
dalam siklus akuntansi sektor publik dan juga tahap terakhir dari penentuan
ketercapaian atau ketidak tercapaian kualitas program secara keseluruhan.
D. Asumsi Akuntansi Sektor Publik
1. Kebutuhan Masyarakat
Berdasarkan kodratnya, manusia mempunyai keinginan yang kuat untuk
dapat memenuhi segala harapan dalam hidupnya. Karena manusia disebut juga
sebagai makhluk ekonomi dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya.
Kenyataan inilah yang mendorong manusia hidup berkelompok dan mendirikan
sebuah Negara atau organisasi public.
Kondisi masyarakat yang semakin kritis dalam era reformasi ini sekarang
menuntut Pemerintah dan organisai sektor publik lainnya untuk mengelola
pelayanan publik secara lebih transparan serta partisipatif agar pelayanan menjadi
lebih efektif dan akuntabel.
Kebutuhan masyarakat ini menjadi asumsi dasar bagi proses perencanaan,
yang merupakan “pintu” utama dari serangkaian proses dalam siklus akuntansi
sektor publik. Berdasarkan kebutuhan masyarakat ini, perencanaan disusun oleh
organisasi publik.
2. Alokasi Sumber Daya
Perencanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hanya akan tercapai jika
ada sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya yang dialokasikan akan
menjadi “bahan baku” bagi berjalannya perencanaan yang telah disusun.
Alokasi sumber daya dilakukan dengan mekanisme penganggaran.
Pengalokasian sumber daya dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, dan
sumber daya alam. Sumber dana organisasi sector public dapat diperoleh dari
hasil pajak, retribusi, hibah dari donor, sumbangan dari para donator, atau iuran
warga (swadaya masyarakat). Sedangkan sumber daya manusia adalah para
pegawai, pengurus organisasi, sukarelawan, atau pekerja sosial. Sedangkan yang
termasuk sumber daya alam adalah hasil tambang, sungai, hasil pertanian, serta
apapun yang dihasilkan oleh bumi, dimana organisasi sector public ini berada.
Penggunaan sumber daya alam ini dapat dilakukan secara maksimal oleh
organisasi pemerintah. Sementara itu organisasi sektor publik lainnya hanya
terbatas pada sumber daya alam yang menjadi milik organisasinya saja.
3. Ketaatan Hukum/Peraturan
Sumber daya memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan agar apa yang ada
didalam perencanaan dan penganggaran dapat berjalan. Mekanisme pengelolaan
yang dimaksud adalah perangkat aturan yang menjadi pedoman dan mengarahkan
pengelolaan sumber daya pada tujuan serta sasarannya.
Perangkat atau dasar hukum ini ditetapkan dalam rangka mengukur
kebutuhan publik dan alokasi sumber daya yang hendak dilakukan. Dengan kata
lain, proses pengukuran kebutuhan dan alokasi sumber daya ini akan berjalan
lancar serta efektif jika didukung oleh regulasi yang memadai sehingga
mendorong berlakunya praktek yang baik, tertib, dan akuntabel. Dengan demikian
proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, barang dan jasa, realisasi
anggaran, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggung jawaban publik yang
baik akan didukung dengan dasar hukum yang baik pula.
4. Dasar Akrual
Dasar akrual merupakan basis pelaporan keuangan sector public dimana
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya (dan bukan
pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dicatat dalam catatan
akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan.
Dasar akrual telah menjadi aturan yang harus dilaksanakan. Hal ini dilakukan
dengan mengaplikasikannya dalam proses organisasi publik, sehingga tujuan
organisasi dapat tercapai.
5. Kelangsungan Usaha atau Organisasi
Demi kelangsungan hidupnya, organisasi menetapkan dasar-dasar hukum
atau aturan organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi tersebut.
Organisasi juga harus memenuhi tuntutan-tuntutan di dalam dasar hukum agar
proses berjalan seperti yang dikehendaki. Dengan dilaksanakannya dasar hukum,
organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai visi dan misi
organisasi publik.
6. Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good
governance dalam pengelolaan organisasi public. Jadi, tidak salah jika siklus
akuntansi sector public diakhiri dengan proses pertanggungjawaban. Proses inilah
yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam
mencapai tujuannya.
Organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas
organisasinya dengna kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih
dengan mengefektifkan dan mengefesienkan hasil dari proses organisasi yakni
perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa,
pelaporan keuangan, audit serta pertanggungjawaban publik.
E. Implementasi Karakteristik Kualitatif Akuntansi Sektor Publik
Karakteristik kualitatif adalah ciri-ciri khusus dari sebuah mutu. Jika
diimplementasikan pada akuntansi sektor publik, karakteristik kualitatif akuntansi
sektor publik adalah ciri khas informasi akuntansi dalam organisasi sektor publik
yang berkontribusi pada penentuan kualitas produk setiap unsur akuntansi sektor
publik.
1. Relevan
Relevan mengacu pada kemampuan informasi untuk mempengaruhi
keputusan pengelola organisasi, dengan mengubah atau menginformasi harapan
mereka tentang hasil, atau konsekuensi tindakan atau kejadian.
Dalam konsep kerangka konseptual akuntansi, informasi yang relevan dapat
membantu investor, kreditor, dan pengguna lainnya untuk mengevaluasi kondisi
masa lalu, saat ini dan masa depan (nilai prediktif) atau untuk menginformasikan
atau mengoreksi harapan utama (nilai umpan balik/feedback). Agar relevan,
informasi harus selalu tersedia bagi pembuat keputusan sebelum kehilangan
kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan (tepat waktu). Dengan kata lain,
informasi harus mempunyai nilai prediktif dan nilai umpan balik (nilai feedback)
serta harus disampaikan pada waktu yang tepat.
2. Keandalan / Reliabilitas
Keandalan mengacu pada kualitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan
para peggunanya. Keandalan akan membedakan pengguna satu dengan pengguna
yang lainnya tergantung pada keluasaan pengetahuan tentang aturan yang
digunakan untuk mempersiapkan informasi. Dengan kata lain, di antara pengguna
yang berbeda, informasi dengan derajat keandalan yang berbeda akan ditemukan.
Dalam konteks kerangka konseptual, agar menjadi andal informasi harus dapat
diuji, netral, dan disajikan dengan jujur.
3. Kualitas Sekunder
Komparabilitas dan konsistensi adalah kualitas kedua yang dianjurkan oleh
Statement FASB. Komparabilitas mendeskripsikan kegunaan metode yang sama
dari waktu ke waktu dengan penyajian yang tetap. Prinsip konsistensi menjelaskan
bahwa metode akuntansi tidak dapat diubah lagi setelah diadopsi. Lingkungan
sekitar dapat mendikte perubahan kebijakan akuntansi atau tekniknya yang lebih
diinginkan jika dibenarkan sebagaimana mestinya.
4. Pertimbangan Biaya dan Manfaat
Pertimbangan biaya dan manfaat dikenal sebagai keterbatasan parvasif.
Informasi akuntansi keuangan akan dicari jika manfaat yang diperoleh dari
informasi tersebut melebihi biayanya. Oleh karenanya, sebelum mempersiapkan
dan mendiseminasikan informasi keuangan, manfaat serta biaya penyiapan
informasi itu harus dibandingkan.
5. Materialitas
Materialitas dipandang sebagai ambang pengakuan. Pada dasarnya
materialitas adalah pertimbangan yang harus diberikan atau tidak tentang
informasi yang signifikan dan berdampak besar terhadap keputusan yang diambil.
Karakteristik kualitatif akuntansi sektor public terlihat sebagai sebuag
hierarki. Pada posisi paling bawah, hal itu disebut dengan ”perwujudan” yang
terdiri dari regulasi dan pelaporan. Regulasi merupakan pedoman bagi seluruh
proses pengelolaan suatu organisasi yang merupakan batas-batas pekerjaan
organisasi. Sedangkan pelaporan merupakan instrumen akuntabilitas dari kegiatan
organisasi. Setelah itu ”operasional” yang merupakan sebuah tahapan dimana
transaksi-transaksi publik dilakukan. Transaksi dilakukan dengan regulasi yang
ada dan dilaporkan sesuai standar pelaporan organisasi.
Diatasnya lagi ada ”pokok-pokok” (fundamental) yang berisi unsur akuntansi
sektor publik dan karakteristik kualitatif. Setelah unsur-unsur akuntansi sektor
publik beserta transaksinya dapat memenuhi karakteristik kualitatif yang ada,
tujuan organisasi dapat diwujudkan. Tujuan organisasi dan tujuan kesejahteraan
publik berada diatas segala-galanya.TUJUAN
Kesejah-
teraanPublik
POKOK-POKOK
Unsur KarakteristikASP Kualitatif
OPERASIONAL
Transaksi Transaksi TransaksiPublik Publik Publik
PERWUJUDAN
Regulasi Regulasi RegulasiDan Pelaporan Dan Pelaporan Dan Pelaporan
E.a Kualitas Perencanaan Publik
a. Pengertian Kualitas Perencanaan Publik
Pada tahap perencanaan, biasanya akan tercipta dokumen perencanaan yag
sangat penting dan menentukan dalam menghasilkan outcome. Jadi, melalui
sistem kualitas perencanaan diharapkan dapat dihasilkan outcome yang
berkualitas. Yang dimaksud dengan kualitas perencanaan adalah sebuah prosedur
yang mendefenisikan kualitas terkait dengan tugas ketika proyek baru mulai
digarap untuk memenuhi kualitas yang disyaratkan.
Kualitas perencanaan mendefinisikan bagaimana produk akan diciptakan
serta menunjukkan bagaimana kualitas yang benar akan dikembangkan. Kualitas
perencanaan membutuhkan prosedur bagi pelaksanaannya.
Agar perencanaan efektif, ada banyak hal yang sering kali menjadi halangan
seperti:
Kegagalan manajemen dalam memahami system yang tengah terjadi di sekitar
area organisasi.
Kurangnya dukungan manajemen terhadap system perencanaan. Pimpinan kurang
mendukung dan berperan serta dalam segala kegiatan.
Kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen.
b. Outcome Perencanaan Publik
Outcomer dari proses perencanaan public adalah dokumen perencanaan yang
mayoritas terbagi menjadi dokumen perencanaan jangka pendek (datu tahun),
dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun) , dan dokumen perencanaan
jangka panjang (dua puluh lima tahun).
c. Karakteristik Kualitatif dari Kualitas Output Perencanaan Publik
Karakteristik kualitatif merupakan cirri khas dari kualitas output perencanaan
public. Karakteristik kualitatif dari kualitas output perencanaan public adalah :
Dapat dipahami dan Relevan
E.b Kualitas Penganggaran Publik
a. Pengertian Kualitas Penganggaran Publik
Salah satu permasalahan utama dalam penyusunan kualitas anggaran adalah
pemikiran manajemen yang tidak mempunyai nilai tambah bagi kualitas
organisasi. Manajemen tidak mempertimbangkan permasalahan organisasi yang
ada jika tidak ada kualitas anggaran.
Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis
menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya.
Penyelenggaraan kegiatan organisasi yang menjadi kewenangan organisasi
didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja organisasi.
Penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan
berikut:
Berdasarkan program.
Berdasrkan pust pertanggungjawaban, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi.
Sebagai alat perencanaan dn pengendalian.
Sebagai alat motivasi kinerja karyawan.
b. Outcome Penganggaran Publik
Dokumen penganggaran pembangunan pemerintah daerah yaitu contoh
organisasi sector public, menghasilkan dokumen sebagai berikut :
1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
2. Raperda RAPBD
3. Nota RAPBD
4. Perda APBD
5. Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD
Dokumen penganggaran public harus disusun berdasarkan kebutuhan
organisasi sector public dan harus diawasi mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisir
kebocoran anggaran, sehingga program public dapat berjalan secara efektif dan
efisien.
c. Karakteristik Kualitatif dari Kualitas Output Penganggaran Publik
Karakteristik kualitatif kualitas output penganggaran public yaitu dapat
dibandingkan.
E.c Kualitas Realisasi Anggaran Publik
a. Pengertian Kualitas Realisasi Anggaran Publik
Tujuan proses realisasi anggaran adalah mengembangkan produk dan layanan
yang harus diberikan kepada publik. Kesimpulan hasil realisasi anggaran
diperoleh pada saat produk organisasi telah secara tuntas dikembangkan/dibangun,
diuji, diterima, dilaksanakan, dan dialihkan menjadi kinerja organisasi. Pada saat
itu, proses pencatatan dilaksanakan secara akurat. Kualitas realisasi anggaran
merupakan hasil pencapaian kinerja organisasi.
b. Outcome Realisasi Anggaran Publik
Unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat menjadi
penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran public adalah sebagai berikut:
Pengembangan Kasus Usaha
Menentukan Prioritas
Menyediakan Pembenaran Biaya (Cost Justification)
Menemukan Manfaat
Mengukur Kinerja untuk Perbaikan yang Sedang Berlangsung
c. Karakteristik Kualitatif dari Kualitas Output Realisasi Anggaran Publik
Dua karakteristik kualitatif dari kualitas output realisasi anggaran public,
yaitu dapat dipahami dan terandalkan.
E.d Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Publik
a. Pengertian Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Pengadaan barang dan jasa merupakan penambahan barang dan/jasa dengan
total biaya kepemilikan yang paling masuk akal, dalam kuantitas dan kualitas
yang benar, pada waktu yang tepat, dan dari sumber yang tepat untuk memperoleh
manfaat secara langsung.
b. Outcome Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Pengadaan barang dan jasa melibatkan proses penawaran, seperti tender.
c. Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Tahapan pengadaan barang dan jasa dalam dunia modern biasanya terdiri dari
tujuh tahap :
1. Pengumpulan Informasi
2. Hubungan Penyedia
3. Review Latar Belakang
4. Negosiasi
5. Pemenuhan
6. Konsumsi, Pemeliharaan, dan Penyelesaian
7. Pembaharuan (Renewal)
Contoh hasil (outcome) dari proses pengadaan barang dan jasa public adalah
pembangunan bangunan oleh pihak ketiga, pembangunan jembatan oleh pihak
ketiga, jasa konsultan, dan lainnya.
d. Karakteristik Kualitatif dari Kualitas Output Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Karakteristik kualitatif kualitas output pengadaan barang dan jasa adalah
dapat dipahami dan terandalkan.
E.e Kualitas Pelaporan Sektor Publik
a. Pengertian Kualitas Pelaporan Sektor Publik
Terkait dengan pendefinisian “kualitas pelaporan keuangan”, pustaka-pustaka
sebelumnya telah focus pada hal-hal seperti pengelolaan pendapatan, uraian
keuangan, dan kecurangan yang secara jelas menjadi penghalang tercapai laporan
keuangan yang berkualitas serta telah menggunakan factor-faktor tersebut sebagai
bukti penurunan konsep dalam proses pelaporan keuangan. Secara khusus,
pustaka-pustaka sebelumnya telah memeriksa peran berbagai pelaku dalam jajaran
tata pemerintahan (seperti dewan, komite audit, serta auditor internal dan
eksternal) dan jangkauan yang baik secara individu maupun kolektif telah
berpengaruh terhadap pencapaian laporan keuangan yang lepas dari salah ungkap
dan salah saji.
b. Outcome Pelaporan Sektor Publik
Berdasarkan ragamnya, outcome laporan keuangan sektor public adalah :
1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
2. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit)
3. Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto
4. Laporan Arus Kas
5. Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan
c. Berbagai Statistik Keuangan Sektor Publik
Salah satu tujuan pekerjaan akuntansi adalah menyiapkan laporan statistik
dan dokumen akuntansi. Akuntan atau ahli sistem harus mengetahui seberapa
sering pelaporan disajikan. Kertas kerja penyusunan sistem harus memuat
statement dan statistical report yang memang harus disajikan.
d. Laporan Statistik Keuangan
Berdasarkan tenggang waktu pembuatannya, laporan statistik keuangan
dibedakan menjadi dua yaitu : disusun setiap bulan dan disusun setiap tahun.
e. Berbagai Dokumen Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik
Laporan pajak terdiri dari pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak
penghasilan kekayaan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah,
dan pajak-pajak lainnya serta laporan lainnya yang disampaikan kepada instansi-
instansi pemerintah, seperti kepada departemen perdagangan, departemen
perindustrian, kota dan lain-lain.
f. Karakteristik Kualitatif Pelaporan Sektor Publik
Karakteristik kualitatif pelaporan sektor publik
1. Dapat Diperbandingkan
2. Tepat Waktu
3. Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat
4. Keseimbangan Antara Karakteristik dan Kualitatif
5. Penyajian yang Wajar
E.f Kualitas Audit Sektor Publik
a. Pengertian Kualitas Audit Sektor Publik
Kualitas audit ditujukan untuk menguji efektifitas sistem pengelolaan
kualitas. Kualitas audit juga dapat diartikan sebagai sebuah sistematika dan
pemeriksaan independen untuk menentukan apakah kualitas kegiatan serta hasil
terkait telah sesuai dengan rumusan perencanaan, dan apakah perencanaan telah
dilaksanakan secara efektif serta sesuai untuk mencapai tujuannya. Dan audit
dapat digunakan untuk tujuan keamanan.
b. Outcome Audit Sektor Publik
Produk atau outcome kualitas audit adalah penilaian kuantitatif atas
kesesuaian karakteristik dokumen yang diminta. Kualitas audit dipengaruhi oleh
factor eksternal, yaitu :
1. Pendekatan yang diambil oleh manajemen
2. Kontribusi yang dibuat oleh komite audit
3. Peran ”shareholder” dan kometator
4. Peran orang yang mengajukan perkara (litigator)
5. Pendekatan regulasi
6. Tekanan yang disebabkan rezim akuntansi pelaporan.
c. Karakteristik Kualitatif dari Kualitas Output Audit Sektor Publik
Karakteristik kualitaif kualitas output audit sektor publik :
1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Keandalan
4. Dapat dibandingkan
E.g Kualitas Pertanggungjawaban Publik
a. Pengertian Kualitas Pertanggungjawaban Publik
Laporan pertanggungjawaban tahunan mencerminkan misi utama organisasi,
inisiatif utama untuk mmebwa misi dan kinerja pelaksanaan yang menjadi
tanggung jawabnya. Jadi merupakan kewajiban Kepala/Pengelola organisasi
public untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan organisasi kepada masyarakat.
Secara tradisional, konsep pertanggungjawaban public didasarkan pada
regulasi dan kekeliruan fungsi pemerintah di berbagai tingkatan nasional maupun
daerah. Faktor penentu kualitas pertanggungjawaban public antara lain :
Kepemimpinan pengelola organisasi
Kapasitas personal organisasi
Kualitas perencanaan
Kualitas penganggaran
Kualitas realisasi anggaran
Kualitas pelaporan keuangan.
b. Outcome Pertanggungjawaban Publik
Setiap entitas pelaporan berkewajiban untuk melaporkan upaya yang telah
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis
dan terstruktur selama suatu periode pelaporan demi kepentingan : (1)
Akuntabilitas; (2) Manajemen; (3) Transparansi; (4) Keseimbangan
Antargenerasi. Pengorganisasian penyusunan laporan pertanggungjawaban public
meliputi hal-hal berikut :
1. Mempersiapkan dan menyusun rencana strategik
2. Merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran, strategi
organisasi publik
3. Merumuskan indikator kinerja organisasi publik dengan berpedoman pada
kegiatan yang dominan, menjadi isu global dan kritis bagi pencapaian visi dan
misi organisasi sektor publik
4. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama
5. Mengukur pencapian kerja
c. Karakteristik Kualitatif dari Kualitas Output Pertanggungjawaban Publik
Karakteristik kualitatif kualitas output pertanggungjawaban public adalah
Dapat dipahami dan Relevan.
F. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik
F.a Definisi Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik
Pengakuan (recognition) dilakukan dengan menyatakan pos tersebut, baik
dalam kata-kata maupun jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan
posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Pos yang memenuhi definisi suatu
unsur harus diakui jika:
1. Ada kamungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut
akan mengalir dari atau ke dalam organisasi publik.
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap unsur laporan keuangan sector public ke dalam laporan posisi
keuangan dan laporan kinerja keuangan. Sejumlah dasar pengukuran yang
berbeda digunakan untuk derajat kombinasi yang juga berbeda dalam laporan
keuangan sektor publik.
Suatu pos dapat dianggap memenuhi persyaratan pengakuan di masa
depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian.
Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan untuk derajat
kombinasi yang juga berbada dalam laporan keuangan sektor publik. Berbagai
dasar pengakuan tersebut adalah :
1. Biaya Historis (historical cost)
2. Biaya Saat ini (current cost)
3. Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/sattlement value)
4. Nilai sekarang (present value)
F.b Faktor yang berpengaruh dalam Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik
1. Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan
Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan
dalam pengertian derajat ketidakpastian. Manfaat ekonomi masa depan yang
berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam organisasi. Konsep
tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi
organisasi. Pengkajian terhadap derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus
manfaat ekonomi masa depan dilakukan berdasarkan bukti yang tersedia pada saat
penyusunan laporan keuangan sector public. Oleh karena itu, biaya yang
merepresentasikan pengurangan manfaat ekonomi yang diharapkan harus diakui.
2. Kendala Pengukuran
Kriteria pengakuan pos kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang
dapat diukur dengan tingkat keandalan tertentu (reliable). Pada banyak kasus,
biaya atau nilai yang harus diestimasi merupakan bagian yang esensial dalam
penyusunan laporan keuangan sector public tanpa mengurangi tingkat
keandalannya. Namun, jika estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, pos
tersebut tidak diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja
keuangan. Contohnya hasil yang diharapkan dari suatu tuntutan hukum dapat
memenuhi definisi baik aktiva, pendapatan, maupun kriteria probabilitas agar
dapat diakui. Namun jika tidak mungkin diukur dengan tingkat keandalan tertentu,
tuntutan tersebut tidak dapat diakui sebagai aktiva atau pendapatan. Eksistensi
tuntutan harus diungkapkan dalam catatan materi penjelasan atau skedul
tambahan.
Suatu pos yang memmiliki karakteristik esensial dari suatu unsure tetapi
tidak dapat memenuhi criteria pengakuan tetap harus diungkapkan dalam catatan,
materi penjelasan, atau skedul tambahan. Pengungkapan ini dapat dibenarkan jika
pengetahuan mengenai pos tersebut dipandang relevan untuk mengetahui posisi
keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu organisasi oleh pemakai
laporan keuangan sector public.
F.c Aktiva
Aktiva akan diakui dalam posisi keuangan jika manfaat ekonomisnya
dimasa depan atau jasa potensialnya kemungkinan besar akan diperoleh
organisasi, dan aktiva tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.
F.d Kewajiban
Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber
daya yang memberikan manfaat ekonomi kemungkinan besar akan dilakukan
untuk mnyelasiakna kewajiban (obligation) sekarang, dan jumlah yang harus
diselsesaikan dapat diukur dengan andal.
F.e Ekuitas
Ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan, dimana
relevansi pengklasifikasianya terjadi apabila pos tersebut mengindikasikan
pembatasan hukum atau pembatasan lainnya atas kemamampuan organisasi untuk
menggunakan ekuitas.
F.f Pendapatan
Pendapatan diakui dalam laporan kinrja keuangan jika kenaikan manfaat
ekonoi dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau
penurunan kewajiban, telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.
F.g Biaya
Biaya diakui dalam laporan kinerja keuangan jika penurunan manfaat
ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan
kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.
Biaya diakui dalam laporan kinerja keuangan berdasarkan hubungan
langsung antar biaya yang timbul dan pos pendapatan tertentu yang diperoleh.
Biaya segera diakui dalam laporan kinerja keuangan jika pengeluaran itu
tidak menghasilkan manfaat ekonomis atau jasa potensial dimasa depan, atau jika
manfaat ekonomis dimasa depan, dan/atau jasa potensial, tidak memenuhi syarat
untuk diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai aktiva.