perencanaan strategis badan pelayanan terpadu dan
TRANSCRIPT
PERENCANAAN
PELAYANAN
MODAL (BPTPM)
INVESTASI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG
PERENCANAAN STRATEGIS BADAN
ELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN
(BPTPM) DALAM MENINGKATKAN
NVESTASI DI KOTA SERANG
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh :
Lailatul Aliya
6661111372
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, NOVEMBER 2015
1
ADAN
ENANAMAN
ENINGKATKAN
Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2
ABSTRAK
Lailatul Aliya. NIM. 6661111372. Skripsi. Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Dr. Dirlanudin, M.Si dan Dosen Pembimbing II: Dr. Ayuning Budiati, MPPM
Perencanaan strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Namum kenyataannya masih banyak ditemukan masalah dalam perencanaan strategis dalam suatu organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam meningkatkan investasi di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan teori menurut Bryson (2007:227) yang mengemukakan tantangan dalam perencanaan strategis yaitu meliputi manusia, proses, struktural dan institusional. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan perencanaan strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam meningkatkan investasi di Kota Serang belum maksimal karena komitmen pegawai Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang khususnya pegawai magang masih rendah yang disebabkan terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya keterampilan pegawai, adanya hambatan komunikasi vertikal, keterbatasan lahan di Kota Serang untuk investasi khususnya bidang industri dan kurangnya sarana dan prasarana pelayanan penunjang operasional lembaga serta kurangnya interaksi antar lembaga. Rekomendasi atau saran yang dapat diberikan yaitu melakukan pelatihan atau mengadakan diklat untuk para tenaga magang, sering melakukan diskusi untuk meningkatkan komunikasi antara pimpinan dan bawahan, meningkatkan interaksi yang rutin dengan pihak-pihak terkait serta melakukan pengadaan sarana prasarana yang sudah tidak layak.
Kata Kunci: Perencanaan Strategis, Investasi
3
ABSTRACT
Lailatul Aliya. Student ID Number. 6661111372. The Strategic Planning of
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) in Increasing
Investment in Serang City. Public Administration Program, Social and Political
Sciences Faculty, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Major Sponsor: Dr.
Dirlanudin, M.Si and Co-Sponsor: Dr. Ayuning Budiati, MPPM
Strategic planning is a system which is developed with concerning the
characteristic of specific organization. Strategic planning is an instrument which
will help the head of organization in managing and allocating all resources to
achieve the objective of organization. But there are still much problems in
strategic planning in an organization, in fact. The purpose of this research is to
know about the strategic planning of Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal (BPTPM) in increasing Investment in Serang City. This research uses a
theory from Bryson (2007:227) which proposes challenges in strategic planning
which includes human being, process, structural and institutional. The method
which is used is a descriptive method with qualitative approach. The result of the
research shows that the strategic planning of Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) in increasing investment in Serang City not works
well yet due to the commitment of the employee of Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Serang especially the apprentice which is weak because
of the limited of human resource and the lack of the employee skill, the vertical
communication which is obstructed, the limits of area in Serang City for
investment especially in industry and the lack of service facility and infrastructure
of the operational organization and also the lack of interaction between the
organization. The recommendations or suggestions which can be given are do the
training or provides short training for the apprentices, do the discussions to
improve communication between the superiors and the subordinates, increasing
the frequently of interactions with the related side, and also do procurement of
the unworthy facilities and infrastructures.
Keywords: Strategic Planning, Investment
4
5
6
7
Bismillahirrohmanirrohim
Skripsi ini aku persembahkan untuk :
Orang tua tercintaku Abah Mamah serta Keluarga Besarku yang
Senantiasa Memberikan Doa & Semangat
Tidak Pernah Ada Kata
Terlambat Untuk Memulai
dan Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Bahagia
Mulailah Beraktifitas Dengan Selalu
Membaca Basmalah..
i
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb
Alhamdulilah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT
yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, kelancaran dan kemudahan
sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap
penulis curahkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW.
Penulisan skripsi yang berjudul Perencanaan Strategis Badan Pelayanan
Terpadu dan penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota
Serang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar srjana (S1) di Program
Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan
rahmat Allah SWT meskipun banyak rintangan, halangan serta hambatan dalam
proses penyusunannya, namun pada akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.
Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada
Abah dan Mamah tercinta, serta kakak-kakak yang penulis sayangi, sahabat-
sahabat dan semua dosen yang dari awal perkuliahan sampai saat ini tak jemu-
jemu membimbing saya.
Terlepas dari segala kekurangan yang ada, penulis berharap semoga
skripsi ini dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu dengan penuh ketulusan
hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada
yang terhormat :
ii
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa;
2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Mia Dwiana Widyaningtyas, S.Kom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Gandung Ismanto, S.Sos, M.M., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Rahmawati M.Si., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Ipah Ema Jumiati M.Si., Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa;
8. Dr. Dirlanudin, M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah banyak
memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi;
9. Dr. Ayuning Budiati, MPPM., Dosen Pembimbing II yang telah
banyak memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi;
10. Drs. Ahmad Yani, M.M., Kepala Bidang Data dan Informasi BPTPM
Kota Serang, yang senantiasa membantu memberikan arahan dan
bimbingan dalam menyelesaikan skripsi;
iii
11. Suherman, SmHk., Kepala Sub Bidang Potensi dan Kerjasama
Investasi di BPTPM Kota Serang;
12. Mohamad Urip, Kepala Sub Bagian Program Evauasi dan Pelaporan
BPTPM Kota Serang.
13. Seluruh Pegawai Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPTPM) Kota Serang;
14. Ibu Khori Sri Rahayu, S.T., Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan
Lingkungan di Bappeda Kota Serang;
15. Epi Suhepriana, Kepala Sub Bidang Pengendalian BKPMPT Provinsi
Banten.
16. Kedua Orang tuaku Abah dan Mamah tercinta yang senintiasa
memberikan doa, kasih sayang serta semangat dalam menyelesaikan
skripsi, terimaksih yang tak terhingga untuk kalian semoga Allah
selalu membuat kalian bahagia, amin;
17. Teteh dan Aa yang juga selalu membantu dan memberikan semangat
serta doa dalam menyelesaikan skripsi;
18. Adik tersayangku Dede Rama yang selalu menghibur dan memberikan
semangat dalam menyelesaikan skripsi;
19. Sahabat-sahabat tercintaku Zenita, Iis dan Eka yang selalu membantu
dan menemani saat penelitian dalam menyelesaikan skripsi;
20. Kakah tersayang yang selalu menemani dan memberikan motivasi
dalam menyelesaikan skripsi;
iv
21. Sahabat-sahabat kampusku tercinta GAC (Anis, Alvi, Vergie, Putri,
Kiki, dan Lena) yang senantiasa menjadi sahabat sangat baik saling
mendoakan dan menyemangati satu sama lain semoga kita selalu
menjadi sahabat yang kompak untuk selamanya amin.
Akhir kata kesempurnaan adalah milik Allah, tiada yang
sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis
harapkan, semoga penulisan ini memberikan manfaat, amin.
Wassalamualaikum Wr.Wb
Serang, September 2015
Penulis
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK
ABSTRACT
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR................................................................................... i
DAFTAR ISI.................................................................................................. v
DAFTAR TABEL………………………………………………………… viii
DAFTAR GAMBAR………………………………………………………. x
DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………. xi
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah..................................................................... 1
1.2 Identifikasi Masalah............................................................................ 25
1.3 Perumusan Masalah............................................................................ 25
1.4 Pembatasan Masalah………………………………………………... 25
1.5 Tujuan Penelitian……………............................................................ 26
1.6 Manfaat Penelitian………………………………………………….. 26
BAB 2 LANDASAN TEORI DAN ASUMSI DASAR
2.1 Landasan Teori.................................................................................... 27
vi
2.2 Penelitian Terdahulu………………………………………………... 66
2.3 Kerangka Berfikir............................................................................... 67
2.4 Asumsi Dasar...................................................................................... 68
BAB 3 METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian..................................................... 70
3.2 Fokus Penelitian………………..…………………………………… 72
3.3 Lokasi Penelitian................................................................................. 72
3.4 Instrumen Penelitian........................................................................... 72
3.5 Informan Penelitian............................................................................. 73
3.6 Teknik Pengumpulan Data………………………………………….. 76
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data................................................ 79
3.8 Uji Keabsahan Data............................................................................ 82
3.9 Jadwal Penelitian................................................................................ 84
BAB 4 HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian…………………………………...…….. 85
4.2 Deskripsi Data………………………………..……………………... 129
4.3 Temuan Lapangan………………………………..…………………. 136
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian…………………….…..……………... 156
4.5 Tabel Hasil Penelitian………………………..……………………... 174
BAB 5 PENUTUP
5.1 Kesimpulan…………………………………………………………. 176
vi
vii
5.2 Saran………………………………………………………………... 178
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………… 180
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
vii
viii
DAFTAR TABEL
1.1 Perkembangan PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB)…………………………………………………………
4
1.2 Perkembangan PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) 2000………………..………………………………….
5
1.3 Realisasi Investasi di Provinsi Banten Tahun 2014…………….. 13
1.4 Bidang Penyusun Rencana Strategis BPTPM Kota Serang……. 15
1.5 Jumlah Pegawai PNS dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
BPTPM Kota Serang Tahun 2015…………………..….……….
16
1.6 Daftar Diklat Bidang Penanaman Modal BPTPM Kota Serang... 18
1.7 Luas Wilayah Provinsi Banten..................................................... 21
3.1 Daftar Informan Peneliti 2015……………..……..…………….. 75
3.2 Pedoman Wawancara Peneliti 2015…………...……………….. 77
3.3 Jadwal Penelitian Penulis 2014-2015……….……..…………… 84
4.1 Luas Wilayah Kota Serang menurut Kecamatan……..…..…….. 89
4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Serang Tahun 2010 –
2013……….……………....…………………………………….
90
4.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2010-
2013.............................................................................................
91
4.4 Jumlah Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Pekerjaan Tahun
2014…………….……………………………………………….
92
4.5 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2014……..…...... 94
4.6 Komposisi Penduduk Kota Serang Berdasarkan Agama atau
ix
ix
Kepercayaan Tahun 2013…………………..…........................... 95
4.7 Produk Unggulan Tiap Kecamatan di Kota Serang………..…… 96
4.8 Rencana program kegiatan dan indikator kinerja BPTPM Kota
Serang Tahun 2013-2018……..………………………………..
126
4.9 Jumlah dan Komposisi Pegawai menurut Status Pada BPTPM
Kota Serang 2015………………..……………………………..
161
4.10 Daftar Diklat BPTPM Kota Serang……………………………. 162
4.11 Analisis SWOT Permasalahan Faktor Eksternal Dan Internal
BPTPM Kota Serang……………………...…………………….
167
4.12 Peningkatan Nilai Investasi Kota Serang 2013-2014…………... 171
4.13 Capaian Investasi di Kota Serang Tahun 2009 – 2014…………. 172
ix
x
DAFTAR GAMBAR
1.1 Grafik Penggunaan Lahan di Kota Serang 2014…………….. 8
1.2 Skema Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Serang tahun
2010-2030……………..……………………………………..
11
1.3 Alur Komunikasi BPTPM Kota Serang…...………………… 20
2.1 Alur Kerangka Pemikiran…………………………………… 68
3.1 Model Analisis Data Miles & Hubberman……………...…... 81
xi
DAFTAR LAMPIRAN
1 Matriks Hasil Wawancara 2 Surat Penyataan & Catatan Lapangan 3 Pedoman Wawancara 4
1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan
pencapaian renstra SKPD sampai dengan tahun 2015
2. Peta Rencana Pola Ruang Kota Serang 2010-2030
3. Daftar Sarana Prasarana BPTPM Kota Serang
4. Anggaran Belanja BPTPM Kota Serang 2014
5. Struktur BPTPM Kota Serang
5 Dokumentasi Foto 6 Surat Izin Penelitian 7 Riwayat Hidup
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Desentralisasi dan otonomi daerah yang telah berjalan selama ini,
meskipun telah menghasilkan banyak kemajuan namun disadari bahwa
perjalanan ke arah pelaksanaan yang optimal masih jauh dan masih
membutuhkan serangkaian usaha perbaikan. Demikian halnya di Kota Serang,
pelaksanaan pembangunan selama ini masih dirasakan belum menunjukan
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara optimal, baik dalam sudut
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan yang
baik dan bersih, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, hingga keseimbangan
lingkungan.
Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional merupakan agregasi
dari pencapaian pembangunan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dengan
demikian tanggungjawab kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut
menjadi kewajiban bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Mengukur
tingkat pencapaian pembangunan daerah tidak semata hanya menunjukan
berbagai persoalan yang masih dihadapi daerah yang perlu ditindaklanjuti di
masa mendatang, lebih dari itu juga menunjukan peran daerah dalam
mendukung keberhasilan pembangunan dalam sudut pandang kewilayahan
yang lebih luas.
2
Pembangunan suatu daerah salah satunya bisa diwujudkan dengan
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di daerah tersebut, yaitu
misalnya dengan peningkatan nilai investasi yang bisa meningkatkan
pendapatan daerah yang nantinya dapat membangun pertumbuhan ekonomi
daerah tersebut.
Kota Serang adalah adalah salah satu dari delapan kabupaten/kota yang
ada di Provinsi Banten yang mempunyai kedudukan sebagai pusat
pemerintahan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang memiliki wilayah seluas 266,74 Km2 atau sekitar
2,83 % dari luas wilayah Provinsi Banten, Kota Serang terdiri dari 6
kecamatan, yaitu Kecamatan Curug, Walantaka, Cipocok jaya, Serang,
Taktakan, dan Kasemen.
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota Serang, pemerintah Kota
Serang salah satunya membuat sebuah organisasi yang dinamakan Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang yang
bertujuan untuk memberikan kemudahan seperti perijinan, jaminan keamanan,
dan kepastian hukum serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk dapat
menarik minat para investor untuk dapat berinvestasi di Kota Serang, sehingga
pertumbuhan ekonomi di Kota Serang bisa meningkat.
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman modal (BPTPM) dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu dan
3
Penanaman Modal Kota Serang, dan Peraturan Walikota Serang Nomor 39
Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi BPTPM. Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang merupakan satuan
kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai
pendukung tugas Walikota dalam melaksanakan koordinasi dan
menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan serta
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan dan
penanaman modal.
Dalam upaya pemerintah meningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota
Serang diperlukan perencanaan strategis dalam mencapai tujuan, salah satunya
perencanaan seperti yang dilakukan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal (BPTPM) Kota Serang untuk dapat menarik minat investor untuk dapat
berinvestasi di Kota Serang. Perencanaan tersebut dapat lakukan dengan
melihat kondisi dari peluang investasi Kota Serang serta potensi yang dimiliki
oleh Kota Serang.
Perkembangan perekonomian Kota Serang dari tahun 2011 sampai tahun
2014, ditinjau dari perhitungan atas dasar harga berlaku (ADHB) terus
mengalami kenaikan. Berikut ini tabel 1.1 yang menggambarkan
perkembangan PDRB Kota Serang atas dasar harga berlaku (ADHB), yaitu :
4
Tabel 1.1 Perkembangan PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB)
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
5.657,12 milyar
6.350,67 milyar
7.106,55 milyar
8.058,14 milyar
9.111,55 milyar
(Sumber : Bappeda Kota Serang, 2015)
Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan PDRB Kota Serang mengenai
perhitungan atas dasar harga berlaku (ADHB) terus mengalami kenaikan.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Serang meningkat 13,87
persen yaitu dari 5.657,12 milyar rupiah pada tahun 2010 menjadi 6.350,67
milyar rupiah pada tahun 2011. Kemudian terus mengalami kenaikan dari
tahun 2012 sebesar 7.106,55 milyar sampai dengan tahun 2014 yaitu 9.111,55
milyar rupiah.
Kemudian perkembangan perekonomian Kota Serang ditinjau dari
perhitungan atas dasar harga konstan (ADHK) 2000 juga mengalami kenaikan.
Berikut ini tabel 1.2 yang menggambarkan perkembangan PDRB Kota Serang
atas dasar harga konstan (ADHK) 2000, yaitu :
5
Tabel 1.2 Perkembangan PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) 2000
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
2.884,09 milyar
3.113,01 milyar
3.336,74 milyar
3.567,45 milyar
3.797,81 milyar
(Sumber : Bappeda Kota Serang, 2015)
Berdasarkan tabel 1.2 mengenai penghitungan atas dasar harga konstan
(ADHK) 2000, PDRB Kota Serang tahun 2010 sampai 2011 meningkat dari
2.884,09 milyar menjadi 3.113,01 milyar dengan laju pertumbuhan ekonomi
sebesar 7,87 persen. Begitu pula pada tahun 2013 mencapai 3.567,45 milyar
rupiah dengan kenaikan terbesar terdapat pada sektor perdagangan, hotel dan
restoran.
Peluang investasi di Kota Serang sendiri cukup menjanjikan terlihat dari
dari perekonomian Kota Serang yang terus maju. Kota Serang memang bukan
hanya sebagai pusat Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Serang dan Kota
Serang tetapi juga pusat bisnis dan keuangan. Jadi sangatlah wajar banyak
investor datang ke Kota Serang karena mereka sangat yakin akan prospek dan
keuntungan yang akan investor dapatkan, apalagi dengan pencanangan
Program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh pemerintah dalam
mendongkrak perekonomian nasional dan memajukan masyarakat. Dengan
adanya program tersebut, akan semakin banyak peluang bagi investor untuk
6
menginvestasikan dananya baik pembangunan infrastruktur utama maupun
fasilitas pendidikan, kesehatan, gedung perkantoran, permukiman, hiburan,
mall, kafe, restoran, hotel dan lain-lain.
Pembangunan sebuah kawasan jasa dan bisnis mempunyai dampak
ekonomi yang luar biasa besar terhadap lingkungan sekitarnya. Apalagi
kawasan tersebut mempunyai visi dan konsep yang jelas dan kuat, tidak
mustahil sejumlah perusahaan berskala multinasional akan hadir di Kota
Serang. Kemudian tumbuhnya unit-unit bisnis yang menunjang dan
menghidupi warga yang tinggal dikawasan tersebut. Membaiknya trend
investasi membuat investor mengincar lahan kawasan strategis. Banyak sekali
kawasan strategis yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Serang
diantaranya di Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug
dan Kecamatan lainnya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari BPTPM Kota Serang tahun 2015,
Kota Serang mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk
dapat menarik investor agar dapat berinvestasi di Kota Serang. Potensi
pengembangan investasi Kota Serang terpusat pada kawasan-kawasan yang
mempunyai nilai strategi sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah
(RTRW) Kota Serang tahun 2010-2030, yaitu :
a. Pengembangan potensi pariwisata di luar kawasan cagar budaya
Banten Lama.
7
b. Pengembangan potensi cagar alam di luar kawasan cagar alam
Pulau Dua.
c. Pengembangan potensi perumahan, perkantoran, wisata belanja
dan kawasan sport center atau pusat perkotaan olahraga di Kota
Satelit Curug dan Kemanisan Curug.
d. Pengembangan potensi perdagangan dan jasa serta pendidikan di
koridor kawasan cepat tumbuh Cipocok Jaya dan Curug.
e. Pengembangan water front city di Kecamatan Kasemen.
f. Pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Taktakan.
g. Pengembangan potensi kawasan agrowisata buatan di Kecamatan
Curug dan Kecamatan Cipocok Jaya.
h. Pengembangan kawasan Minapolitan di sepanjang garis pantai
Kecamatan Kasemen.
Sebagai tindak lanjut dari potensi pengembangan investasi di Kota Serang
yaitu dalam bidang properti, bidang perdagangan, hiburan, perkantoran,
pengembangan pertanian dan perkebunan, pengembangan perikanan, potensi
wisata religi dan wisata buatan, pengembangan wisata menarik lainnya dan
potensi investasi pengembangan infrastruktur perkotaan tersebut diharapkan
dapat menarik investor lebih banyak supaya bisa tertarik untuk berinvestasi di
Kota Serang melihat peluang yang ada di Kota Serang tersebut.
Potensi Perekonomian Kota Serang yang tinggi mendorong geliat
perekonomian daerah yang sangat dinamis sehingga menyebabkan perubahan
alih fungsi lahan untuk tujuan ekonomi dan
gambar 1.1 mengenai penggunaan lahan di Kota Serang tahun 2014.
Gambar 1.1 Grafik Penggunaan Lahan di Kota Serang 2014
Dilihat dari gambar 1.1 di atas, pertanian menempati urutan pertama dalam
penggunaan lahan sebesar 71,66 % yang kemudian disusul oleh perumahan
yang kini sedang menjamur di Kota Serang
terkecil yaitu penggunaan lahan untuk Hutan sebesar 0,47 % dari total luas
wilayah di Kota Serang.
Perumahan
18,43 %
Jasa 0,63 %
Perairan
3,64 %
Industri
0,65 %
Hutan
0,47 %
untuk tujuan ekonomi dan pengembangan perumahan. Berikut
gambar 1.1 mengenai penggunaan lahan di Kota Serang tahun 2014.
Gambar 1.1 Grafik Penggunaan Lahan di Kota Serang 2014
Dilihat dari gambar 1.1 di atas, pertanian menempati urutan pertama dalam
penggunaan lahan sebesar 71,66 % yang kemudian disusul oleh perumahan
yang kini sedang menjamur di Kota Serang yaitu sebesar 18,43 %, dan yang
terkecil yaitu penggunaan lahan untuk Hutan sebesar 0,47 % dari total luas
wilayah di Kota Serang.
Perusahaan 4,32 %
Perumahan
Pertanian
71,66 %
8
pengembangan perumahan. Berikut
Gambar 1.1 Grafik Penggunaan Lahan di Kota Serang 2014
Dilihat dari gambar 1.1 di atas, pertanian menempati urutan pertama dalam
penggunaan lahan sebesar 71,66 % yang kemudian disusul oleh perumahan
yaitu sebesar 18,43 %, dan yang
terkecil yaitu penggunaan lahan untuk Hutan sebesar 0,47 % dari total luas
9
Potensi perekonomian yang tinggi dan mendorong geliat perekonomian
tersebut dapat dilihat dari nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Serang pada kurun waktu
tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 yang mencapai Rp.
15.901.660.504.365,- dan pengurusan perizinan sebanyak 6.831 izin.
Guna menunjang iklim investasi juga dibutuhkan penataan ruang wilayah
yang bertujuan untuk menciptakan Kota Serang sebagai kota Pusat Pelayanan
Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, dan Pariwisata Religi di Provinsi Banten
yang produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan potensi investasi dalam
mendukung Kota Serang sebagai Pusat Kegiatan Nasional.
Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), rencana pengembangan wilayah strategis yang dimuat dalam
Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut, kawasan strategis kota yang
memiliki pengaruh penting didalam pengembangan ekonomi ditetapkan
sebagai berikut :
a. Kawasan Perdagangan Pusat Kota.
Kawasan perdagangan skala pelayanan Kota Serang terdapat di
Kecamatan Serang, yaitu Kawasan Perdagangan Royal dan Pasar
lama. Kawasan ini diarahkan sebagai Central Bussines District (CDB)
Kota Serang dengan konsep kawasan perdagangan dan jasa yang
diperuntukkan bagi pejalan kaki.
b. Kawasan Pelabuhan Karangantu.
10
Pelabuhan Perikanan Karangantu pada tahun 2009 ditingkatkan statusnya
menjadi Pelabuhan Nusantara dan direncanakan adanya Pusat Wisata Kuliner
yang dirangkai dengan Kawasan Wisata Banten Lama.
c. Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten dan Kawasan Cepat
Tumbuh Kota Serang.
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten yang terletak di Kecamatan
Curug telah menjadikan wilayah selatan Kota Serang menjadi berkembang
yang kemudian diprediksi dapat menjadikan wilayah Kecamatan Cipocok Jaya
dan Kecamatan Curug sebagai Kawasan Cepat tumbuh.
Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting di dalam
pengembangan sosial budaya masyarakat dan pelestarian cagar budaya
ditetapkan di Kawasan Banten Lama. Kemudian kawasan strategis kota yang
memilki pengaruh penting didalam fungsi daya dukung lingkungan meliputi
kawasan Cagar Alam Pulau Dua.
Penataan ruang wilayah Kota Serang dapat di lihat pada gambar 1.2
berikut ini mengenai skema Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota
Serang tahun 2010-2030 yang dibuat Pemerintah Kota Serang.
11
Gambar 1.2 Skema Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Serang tahun 2010-
2030
(Sumber : Bappeda Kota Serang, 2015)
Penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan daya saing. Upaya penciptaan iklim usaha ini dapat ditunjukkan
dengan penerapan program-program unggulan seperti yang dilakukan di Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang yang
membuat program peningkatan iklim investasi yang kondusif sebagai alat
untuk memaksimalkan pelayanan yang diberikan.
RTRW KOTA SERANG
Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)
SWP III
Walantaka
SWP IV
Taktakan
SWP V
Kasemen
- Pemerintahan
- Perdagangan
- Jasa
- Perumahan
- Pertanian
lahan kering
- Pendidikan
-Pariwisata
buatan
- Perumahan
- Perdagangan
- Jasa dan
- Pertanian
Lahan Kering
- Industri
- Resapan Air
- Peternakan
- Agropolitan
- Agribisnis
- Pertanian
- Perumahan
- Resapan Air
- Peternakan
- Agropolitan
- Agribisnis
- Pertanian
Lahan Basah
- Perumahan
- Industri
- Pemerintahan
- Perdagangan
- Jasa
- Perumahan
- Permukiman
- Pendidikan
-Pariwisata
buatan
SWP II
Curug
SWP I Serang dan Cipocok Jaya
12
Dalam rangka mewujudkan peningkatan investasi di Kota Serang, Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang
terus membuat sebuah perencanaan strategis dalam bentuk Renstra mulai dari
penerapkan program iklim investasi yang kondusif serta promosi-promosi
mengenai potensi dan peluang investasi di Kota Serang untuk bisa terus
mendorong investor menanamkan modalnya di Kota Serang dan bisa terus
meningkatkan nilai investasi di Kota Serang.
Akan tetapi, nilai investasi di Kota Serang ternyata masih paling kecil
dibandingkan Kota/Kabupaten di Provinsi Banten padahal Kota Serang adalah
Ibu Kota dari Provinsi Banten. Hal tersebut dilihat dari data realisasi investasi
di Provinsi Banten, Kota Serang menempati urutan akhir dengan nilai realisasi
investasi yang terendah pada tahun 2014 yaitu hanya 5 proyek senilai
US$2.770,5 ribu. Berikut tabel 1.4 mengenai urutan tertinggi hingga terendah
Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Banten tahun 2014.
13
Tabel 1.3 Realisasi Investasi di Provinsi Banten Tahun 2014
No
Kota/Kabupaten
PMA PMDN
Nilai Proyek Nilai Proyek
1 Kabupaten Tangerang
US$460.143,8 ribu
403 Rp. 4.845.967,5
Juta
46
2 Kota Tangerang US$170.754 ribu
181 Rp. 44.528,5
Juta
16
3 Kota Cilegon US$522.924,8 ribu
146 Rp. 2.532.856
Juta
19
4 Kabupaten Serang US$603.050,3 ribu
132 Rp. 384. 909,6 Juta
30
5 Kota Tangerang Selatan
US$8.519,6 ribu. 72 Rp. 66.490 Juta
6
6 Kabupaten Lebak US$266.463,4 ribu
26 Rp. 74.182,8 Juta
12
7 Kota Serang US$2.770,5 ribu 5 0 1
(Sumber : BKPMPT Provinsi Banten, 2015)
Upaya Badan Pelayanan terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota
Serang dalam membuat perencanaan untuk meningkatkan investasi di Kota
Serang melalui penciptaan program seperti peningkatan iklim investasi yang
kondusif, penyederhanaan birokrasi investasi, meningkatkan daya saing daerah
dengan promosi-promosi mengenai peluang investasi serta potensi yang ada di
Kota Serang yang ditawarkan kepada investor masih kurang menarik investor
karena masih terdapat masalah-masalah atau hambatan yang dihadapi.
Sehingga hal tersebut membuat kurang maksimalnya perencanaan strategis
14
yang dibuat BPTPM Kota Serang dalam bentuk renstra (rencana strategis)
dalam menarik investor untuk berinvestasi di Kota Serang. Hal tersebut terlihat
pada penjelasan berikut.
Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, ditemukan
permasalahan sebagai berikut. Pertama bersumber dari wawancara yang
penulis lakukan pada Hari Kamis, 28 Mei 2015. Menurut Bapak Suherman
selaku Kepala Sub Bidang Bina Potensi & Kerjasama Investasi di BPTPM
Kota Serang, perencanaan yang dibuat oleh BPTPM Kota Serang dalam upaya
meningkatkan investasi di Kota Serang masih terkendala pada kurangnya
sumber daya manusia dan kurangnya keterampilan pegawai. Menurut Kasubid
Bidang Bina Potensi & Kerjasama Investasi BPTPM mengatakan bahwa kantor
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang
membutuhkan pegawai yang profesional utuk melaksanakan rencana strategis
yang efektif. Akan tetapi pada kenyataannya pegawai PNS BPTPM masih
kurang dan banyak pegawai yang masih kurang terampil, salah satu buktinya
ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan
jabatan/pekerjaan yang mereka pegang sekarang.
Individu merupakan bagian dari organisasi yang sangat penting dan juga
merupakan bagian dari pelaksana yang tentunya akan berdampak terhadap
pelaksanaan strategi. Demikian halnya juga dengan individu-individu yang
terlibat dalam pelaksanaan rencana strategi di Badan Pelayanan Terpadu dan
penanaman Modal (BPTPM) yang biasa disebut pegawai. Pegawai tentunya
15
merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu
organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang akan
melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing. Berikut tabel 1.5 yang
menggambarkan bidang-bidang yang berkoordinasi menyusun rencana
strategis di BPTPM Kota Serang.
Tabel 1.4 Bidang Penyusun Rencana Strategis BPTPM Kota Serang
No Bidang Nama Jabatan
1 Bidang Penanaman Modal
Ambas Suhendi, S.Pdi
Kepala Bidang
2 Bidang Data dan Sistem Informasi
Drs. H. Ahmad Yani, MM
Kepala Bidang
3 Bidang Perijinan Usaha
H. Dul Barid, Se, M.Si
Kepala Bidang
4 Bidang Perijinan Non Usaha
H. Wahyu Nurjamil, S.STP, M.Si
Kepala Bidang
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015)
Dari tabel 1.4 di atas, terlihat ada pegawai yang latar belakangnya memang
tidak sesuai dengan jabatan yang dipegang salah satunya terlihat latar belakang
dari S.Pdi. Selain Kepala bidang di atas, pegawai pelaksana teknis pun juga ada
yang memang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Berikut tabel
1.6 mengenai jumlah pegawai PNS dan daftar urutan kepangkatan (DUK)
BPTPM Kota Serang tahun 2015.
16
Tabel 1.6 Jumlah Pegawai PNS dan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
BPTPM Kota Serang Tahun 2015
No Nama Jabatan/Esselon Pangkat/Gol Ruang
Pendidikan Terakhir
1 Mamat Hambali, SH, M.Si Kepala Badan (II.b)
IV/c S2
2 Ir. Wawan Hermawan, MM Sekretaris (III.a)
IV/b S2
3 Drs. H. Ahmad Yani, MM Kabid Data dan sistem informasi
(III b)
IV/a S2
4 Ambas Suhendi, S.Pdi Kabid Penanaman Modal (III b)
IV/a S1
5 H. Dul Barid, Se, M.Si Kabid Perijinan Usaha (III b)
III/d S2
6 H. Wahyu Nurjamil, S.STP, M.Si
Kabid Perijinan non Usaha (III b)
III/d S2
7 Suherman, S.MHK Kasubid Potensi dan Kerjasama penanaman
Modal (IV a)
III/d S1
8 M. Ngalim, S.Sos, MM Kasubag Umum dan Kepegawaian
(IV a)
III/d S2
9 Mohamad Urip Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan
(IV a)
III/d S1
10 Tiktik Rahmatika Kasubid Promosi dan Pemasaran Penanaman
Modal (IV a)
III/d S1
11 Suyanto S.Pd, M.Si Kasubid Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Non
Usaha (IV a)
III/d S2
12 Wiwi Laras W, S.pd, M.pd Kasubid Pengembangan Sistem Teknologi
Informasi (IV a)
III/d S2
13 Novi Kania Mustika, SE Kasubag Keuangan (IV a)
III/d S1
14 Neneng Titin Kurnia, S.pd, M.Si Kasubid Pelayanan Informasi dan Pengaduan
(IV a)
III/c S2
15 Evan Rivana, SE, MM Kasubid Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan
Usaha (IV a)
III/c S2
17
16 Kiki Baihaqi, SE Kasubid Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan
Usaha (IV a)
III/b S1
17 Ratu Nailah, SE Kasubid Pengolahan dan Penerbitan perijinan
Usaha (IV a)
III/b S1
18 Mulani, S.Ag Pelaksana III/d S1
19 R. Muhammad Darajat, SE Pelaksana III/b S1
20 Ismetullah, ST, MM Pelaksana III/b S2
21 Diona Cinantya Apriliana, S.S Pelaksana III/b S1
22 Agung Fredy Genius, ST Pelaksana III/b S1
23 Feby Febrianty, ST, MM Pelaksana III/b S2
24 Neti Susanti, S.Sos Pelaksana III/b S1
25 Abdul Muid, SE Pelaksana III/b S1
26 Cecep Haerunasyirin, S.Ip Pelaksana III/b S1
27 Widi Hilma, SE Pelaksana III/a S1
28 Imas Sutianingsih, A.Md Pelaksana II/d D3
29 Nova Kurniawan, A.Md Pelaksana II/c S1
30 Setyo Puruhito, SE Pelaksana III/a S1
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015)
Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pegawai dengan gelar sarjana
atau S-1 di BPTPM Kota Serang adalah yang terbanyak selain jenjang
pendidikan yang lain. Hal ini menunjukan bahwa secara pendidikan, pegawai
BPTPM memiliki sumber daya yang cukup baik, akan tetapi belum memiliki
kompetensi dan keterampilan yang bagus maka diperlukan pelatihan yaitu
seperti diadakan diklat terkait dengan peningkatan kemampuan pegawai-
pegawai di lingkungan BPTPM Kota Serang.
18
Terkait diklat yang perlu dilakukan oleh pegawai-pegawai BPTPM untuk
dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang bagus, selama ini
beberapa diklat sudah pernah dilakukan pegawai-pegawai BPTPM bidang
penanaman modal khususnya, seperti diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP). Berikut ini tabel 1.6 yang menjelaskan mengenai daftar-daftar yang
telah mengikuti diklat salah satunya diklat Pelayanan terpadu satu Pintu
(PTSP) pada bidang penanaman modal.
Tabel 1.6 Daftar Diklat Bidang Penanaman Modal BPTPM Kota Serang
No Nama Diklat Nama Penyeleng
gara
Tahun
1 Pendidikan dan pelatihan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang
Penanaman Modal Tingkat Pertama
Maulani, S.Ag BKPM 2013
Cecep Haerunasyirin, S.IP BKPM 2011
Suherman, SMHK BKPM 2013
Abdul Muid, SE BKPM 2013
2 Pendidikan dan pelatihan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang
Penanaman Modal Tingkat Dasar
Cecep Haerunasyirin, S.IP BKPM
2011
3 Pendidikan dan pelatihan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Bidang
Penanaman Modal Tingkat Lanjutan
Cecep Haerunasyirin, S.IP BKPM
2012
4 Pendidikan dan Pelatihan Sistem
Informasi dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik
Cecep Haerunasyirin, S.IP BKPM
2011
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015)
19
Kedua, permasalahan yang membuat terhambatnya perencanaan strategi
yang dibuat BPTPM Kota Serang ialah dalam proses pelaksanaan rencana
strategis tersebut terdapat masalah yaitu hambatan komunikasi vertikal. Dalam
pelaksanaan rencana strategi yang dilakukan antara pemimpin dan pegawai
terdapat komunikasi yang kurang baik. Hal ini dipertegas oleh bapak Ambas
selaku Kepala Bidang Penanaman Modal BPTPM Kota Serang dalam
wawancara pada hari Senin, 30 Juli 2015 mengatakan bahwa pada saat pegawai
diinstruksikan sesuatu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan rencana
strategis peningkatan investasi, seringkali pegawai tidak memahami dan tidak
melakukan dengan baik.
Komunikasi dalam menyampaikan dan mengatur ide yang baik memiliki
peran yang penting diantara pihak pelaksana. Setiap elemen pelaksana rencana
strategis (Renstra) perlu mengkoordinasikan pelaksanaan program hingga
berada pada tahap evaluasi. Karena sebagai pelaksanaan, perlu ada informasi
timbal balik melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara bidang-
bidang/seksi-seksi/satuan-satuan dalam lingkungan Badan Pelayanan Terpadu
dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang. Berikut gambar 1.3 mengenai
alur komunikasi bidang penanaman modal BPTPM Kota Serang yang
menangani investasi.
20
Gambar 1.3 Alur Komunikasi BPTPM Kota Serang
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015)
Dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan terdapat komunikasi
yang kurang baik antara pimpinan dengan pegawai dalam menghasilkan
rangkaian pelaksanaan rencana strategis yang baik bukanlah semata-mata hasil
kerja perseorangan atau pegawai atau pimpinan saja melainkan hasil kerja
kolektif serta dukungan dari masyarakat. Latar belakang dan keahlian yang
dimiliki akan mempengaruhi tingkat komunikasi dalam melaksanakan
kegiatan
Bidang Penanaman
Modal
Bidang Data dan Sistem
Informasi
Bidang Perijinan Usaha
Rencana
Strategis
BPTPM Kota
Serang
Tim Teknis
Pihak ke 3
(konsultan)
Bidang Perijinan Non
Usaha
21
Ketiga, bersumber dari wawancara pada Senin, 25 Mei 2015. Menurut
Bapak Ahmad Yani selaku kepala bidang data dan informasi di BPTPM Kota
Serang, perencanaan yang dibuat oleh BPTPM Kota Serang dalam upaya
meningkatkan investasi di Kota Serang masih terbentur dengan ketersediaan
lahan di Kota Serang yang sempit. Banyak investor tidak bisa berinvestasi di
bidang industri karena ketersediaan lahan di Kota Serang yang sedikit.
Luas wilayah Kota Serang sangat kecil jika dibandingkan dengan luas
wilayah Kota/Kabupaten lain di Provinsi Banten. Luas Kota Serang yaitu
sekitar 266,74 Km2 atau sekitar 2,83 % dari luas wilayah Provinsi Banten.
Berikut tabel 1.7 yang menggambarkan luas wilayah di Provinsi Banten tahun
2015.
Tabel 1.7 Luas Wilayah Provinsi Banten
No Kabupaten/Kota Luas (Km2) Persentase (%)
1 Kabupaten Serang 1.510,68 16,01
2 Kabupaten Lebak 2.599,05 27.53
3 Kabupaten Pandeglang 3.693,08 39,12
4 Kabupaten Tangerang 1,027,84 10,90
5 Kota Serang 266,74 2,83
6 Kota Tangerang 165,45 1,75
7 Kota Cilegon 175,49 1,86
Provinsi Banten 9.438,33 100,00
(Sumber : Bappeda Kota Serang, 2015)
22
Dilihat dari tabel 1.7, luas wilayah Kota Serang hanya 2,38% dari total
luas wilayah di Provinsi Banten. Menurut bapak Ahmad Yani sebenarnya
banyak investor Asing yang ingin menanamkan modalnya di Kota Serang pada
bidang industri, akan tetapi bisa dibilang berbenturan dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah yang dibuat karena memang peruntukan lahan dari Bappeda
sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah dibuat untuk bidang industi di
Kota Serang hanya sedikit yaitu sekitar 0,65% dari luas wilayah Kota Serang.
Hal tersebut membuat ketersedian lahan dengan harga wajar untuk industri
tersebut masih sulit. Sebagai contoh dapat dilihat di daerah Sawah Luhur,
daerah tersebut diperuntukan untuk wilayah industri Kota Serang, akan tetapi
karena kontur tanah di wilayah Sawah Luhur tersebut masih seperti tambak
(merembes) sehingga harus ditimbun dengan tanah dan diratakan supaya
tanahnya kuat dan itu membutuhkan biaya yang lebih. Hal tersebut banyak
membuat investor Asing tidak jadi menanamkan modalnya di Kota Serang
dalam bidang industri.
Kemudian masalah keempat atau yang terakhir, yaitu kurangnya sarana
dan prasarana dalam menunjang pelayanan yang akan diberikan. Menurut
bapak Suherman selaku Kepala Sub Bidang Bina Potensi & Kerjasama
Investasi di BPTPM Kota Serang dalam wawancara yang dilakukan pada Hari
Kamis, 28 Mei 2015. Dari data sarana dan prasarana Badan Pelayanan Terpadu
dan penanaman Modal (BPTPM), masih banyak sarana dan prasarana yang
kurang untuk penunjang pekerjaan BPTPM Kota Serang, sehingga ini dapat
23
menghambat pemberian pelayanan yang maksimal kepada
masyarakat/investor.
Sarana dan prasarana yang kurang memadai diantaranya, ruang kerja
pegawai masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, khususnya ruang
pelayanan yang sangat sempit yaitu berkisar 3x3 meter padahal diharapkan
untuk ruang pelayanan besar ruangan minimal 6x6 meter. Kemudian, sarana
prasarana yang kurang yaitu jumlah komputer, jumlah komputer di BPTPM
Kota Serang ada sekitar 70 komputer dan komputer personal sekitar 20
kompter. Akan tetapi jumlah tersebut belum memadai melihat banyaknya
pegawai yang harus mengerjakan pekerjaan menggunakan komputer dan juga
jumlah tersebut termasuk komputer yang kondisinya sudak tidak baik/rusak.
Sehingga, harus segera ditambahkan jumlahnya.
Selain itu, pendingin ruangan juga termasuk sarana prasarana yang harus
ditambahkan. Jumlah pendingin ruangan/AC di Kantor BPTPM Kota Serang
berjumlah 18 buah. Jumlah tersebut masih dirasakan kurang melihat banyaknya
ruangan dan aktifitas yang padat khusunya di ruang pelayanan. Dengan adanya
fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan pelaksanaan tugas dan
pemberian pelayanan kepada investor akan menjadi tidak maksimal.
Integritas masyarakat terhadap instansi ini tidak begitu baik, ini tergambar
dari pendapat dan hasil wawancara lepas oleh penulis dengan
masyarakat/investor yang sedang mengajukan perijinan. Wawancara ini
dilakukan pada hari Senin, 27 Juli 2015 mengatakan bahwa pelayanan yang
24
diberikan sudah cukup bagus tetapi ruang pelayanan di kantor BPTPM tersebut
sempit, menurutnya ini mungkin disebabkan karena Kantor BPTPM Kota
Serang menggunakan gedung serba guna bekas kantor Walikota terdahulu yang
terbatas luasnya, karena aset Kota Serang belum sepenuhnya diberikan oleh
Kabupaten karena ruang pelayanan harusnya dibuat senyaman mungkin
sehingga masyarakat yang sedang melakukan pelayanan bisa merasa nyaman
dan tidak kepanasan.
Banyak masyarakat/investor yang mengeluh mengenai kondisi kantor
pelayanan yang sempit dan bisa dikatakan memang sudah tidak layak dan
harus segara diperbaiki agar supaya bisa lebih nyaman. Kondisi sarana dan
prasarana BPTPM Kota Serang dapat dilihat pada lampiran yang tersedia.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah-masalah atau kendala-
kendala yang ditemukan dalam upaya peningkatan investasi di Kota Serang
diharapkan dapat diatasi dengan baik. Dengan latar belakang yang telah
paparkan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul
“Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang”
25
1.2 Identifikasi Masalah
1. Kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya keterampilan pegawai.
2. Hambatan komunikasi vertikal.
3. Kurangnya ketersediaan lahan di Kota Serang untuk investasi khususnya
bidang industri.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan penunjang operasional
lembaga.
1.3 Pembatasan Masalah
Dari uraian-uraian yang ada dalam latar belakang masalah dan identifikasi
masalah, peneliti memiliki keterbatasan kemampuan dan berfikir secara
menyeluruh, oleh karena itu peneliti mencoba membatasi penelitiannya pada
Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang.
1.4 Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini
adalah, bagaimana Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang?
26
1.5 Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah penelitian ini dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu
dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota
Serang?
1.6 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan agar hasil penelitian dapat menjadi bahan perbandingan untuk
penelitian yang berhubungan dengan aspek perencanaan strategis dapat
menjadi proses untuk mengembangkan cakrawala berpikir yang telah diperoleh
dibangku kuliah.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kota
Serang, serta pihak-pihak yang terkait, dan para pelaksana kegiatan yang
berkenaan dengan upaya peningkatan investasi di Kota Serang.
27
BAB II
LANDASAN TEORI DAN ASUMSI DASAR
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Perencanaan
Sebuah rencana pada dasarnya merupakan sekumpulan dugaan-dugaan
tentang masa depan karena penetapan prioritas-prioritas memerlukan perkiraan
yang tak tentu mengenai kemungkinan hasil-hasilnya, manfaat-manfaat dan
biaya-biayanya. Tak ada formula untuk meramalkan masa depan yang terbaik
yang bisa kita lakukan untuk mencari persamaan-persamaan di masa lampau.
Meskipun seandainya masa depan bisa diramalkan, perencanaan tetap rumit
dengan tak adanya tujuan yang satu dan tetap. Rencana merupakan alat
pengkoordinasian yang baik. Perencanaan adalah dimana proses manajemen
memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Sebelum manajer dapat
mengorganisasi, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat
rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi.
Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan
organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan
rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting
dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain
pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.
28
Perencanaan dapat berarti hal yang berbeda buat orang yang berbeda.
Bagi orang yang tak memiliki profesi tertentu, perencanaan dapat berarti suatu
kegiatan khusus yang memerlukan keahlian tertentu, sifatnya cukup rumit,
banyak menguras tenaga dan pikiran, serta membutuhkan waktu yang lama
dalam penyusunannya. Akan tetapi,bagi orang lain perencaan dapat berarti
suatu pekerjaan sehari-hari, tidak rumit, bahkan bisa saja orang tersebut tidak
menyadari bahwa dia telah melakukan perencanaan (Tarigan, 2010).
Rencana dapat berupa rencana informal dan rencana formal. Rencana
informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan
bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana
tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu.
Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya setiap
anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat
untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang
harus dilakukan.
Perencanaan juga merupakan fungsi dasar atau fungsi fundamental
manajemen yang ditunjukan pada masa depan yang penuh ketidakpastian. Oleh
karena itu setiap instansi/perusahaan harus mempunyai satu perencanaan yang
matang dalam mencapai tujuannya. Menurut Terry (2010) memberikan definisi
perencanaan sebagai berikut “Perencanaan adalah memilih dan mengubungkan
fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang
29
akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan
yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diperlukan.”
Dari pengertian di atas digambarkan bahwa perencanaan dihubungkan
dengan masalah memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan.
Pendapat lain mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses. Menurut
Tjokroaminoto (dalam Usman, 2008) Perencanaan adalah “Proses
mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk
mencapai tujuan tertentu.” Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam
Usman, 2008) juga berpendapat bahwa perencanaan adalah “Perhitungan dan
penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan
tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, di mana, dan bagaimana cara
melakukannya.”
Menurut Conyers dan Hills (dalam Arsyad, 2002), perencanaan adalah
“Suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan
atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang”. Berdasarkan
definisi di atas, Arsyad (2002) berpendapat ada empat elemen dasar
perencanaan, yaitu :
1. Merencanakan berarti memilih 2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya 3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan 4. Perencanaan berorientasi ke masa depan.
30
Dari batasan tersebut terkandung pemikiran bahwa perencanaan tidak lahir
dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil pemikiran yang bersumber pada
hasil penelitian dan juga perencanaan merupakan ramalan ke masa depan,
sehingga mempermudah usaha yang akan dilakukan di dalam mencapai tujuan.
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan
adalah kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk
mencapai tujuan dan dalam perencanaan itu mengandung beberapa unsur,
diantaranya sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses,
hasil yang ingin dicapai, dan menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.
Pelaksanaan dan pengawasan termasuk pemantauan, penilaian, dan
pelaporan merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari perencanaan.
Dalam perencanaan diperlukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan-
penyimpangan. Berdasarkan pendapat ahli yang diungkapkan di atas jelas
bahwa perencanaan dianggap suatu proses, dianggap sebagai suatu fungsi dan
dianggap sebagai suatu keputusan, atau pemilihan alternatif untuk mencapai
tujuan. Perencanaan terdiri dari dua elemen penting, yaitu sasaran (goals) dan
rencana itu sendiri (plan).
31
1. Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup atau
seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran
memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria
untuk mengukur suatu pekerjaan.
Sasaran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sasaran yang
dinyatakan (stated goals) dan sasaran riil. Stated goals adalah
sasaran yang dinyatakan organisasi kepada masyarakat luas.
Sasaran seperti ini dapat dilihat di piagam perusahaan/organisasi,
laporan tahunan, pengumuman humas, atau pernyataan publik yang
dibuat oleh manajemen. Seringkali stated goals ini bertentangan
dengan kenyataan yang ada dan dibuat hanya untuk memenuhi
tuntutan stakeholders perusahaan. Sedangkan sasaran riil adalah
sasaran yang benar-benar diinginkan oleh perusahaan/organisasi.
Sasaran riil hanya dapat diketahui dari tindakan-tindakan
organisasi beserta anggotanya.
2. Rencana atau plan adalah dokumen yang digunakan sebagai skema
untuk mencapa tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi
sumber daya dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana
dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan dan
frekuensi penggunaannya. Berdasarkan cakupannya, rencana
dibagi menjadi rencana strategi dan rencana operasional. Rencana
strategis adalah rencana umum yang berlaku di seluruh lapisan
organisasi, sedangkan rencana operasional adalah rencana-rencana
32
yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi.
Berdasarkan jangka waktunya, rencana dapat dibagi menjadi
rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana
jangka panjang umumnya didefinisikan sebagai rencana dengan
jangka waktu tiga tahun, rencana jangka pendek adalah rencana
yang memiliki jangka waktu satu tahun. Sementara rencana yang
berada di antara keduanya dikatakan memiliki intermediate time
frame. Menurut kekhususannya, rencana dibagi menjadi rencana
direksional dan rencana spesifik. Rencana Direksional adalah
rencana yang hanya memberikan guidelines secara umum, tidak
mendetail.
Terakhir, berdasarkan frekuensinya penggunanaannya rencana dibagi menjadi
dua, yaitu single use dan standing. Single use plan adalah rencana yang
didesain untuk dilaksanakan satu kali saja. Sedangkan standing plans adalah
rencana yang berjalan selama perusahaan/organsiasi tersebut berdiri, yang
termasuk di dalamnya adalah prosedur, peraturan, kebijakan dan lain-lain.
2.1.1.1 Fungsi, Tujuan dan Manfaat Perencanaan
Penyelenggaraan program dan proyek pembangunan tentunya harus
dilakukan dengan suatu perencanaan yang matang, sehingga dapat
33
memperkecil pemborosan sumber-sumber, hal ini sesuai yang dikemukakan
oleh Siagian bahwa ”Agar pembangunan dapat berhasil dengan lebih baik
dibutuhkan perencanaan. Sebab dengan perencanaan berfungsi sebagai
pedoman kerja, dapat memusatkan perhatian dan tindakan, sehingga dapat
mengurangi pemborosan. Perencanaan dapat menjadi penghubung antara masa
kini dan masa yang akan datang, yang memungkinkan penggunaan sumber-
sumber sebaik mungkin dalam mengabdi kepada tujuan yang diinginkan”.
Abdurahman mengatakan bahwa tujuan perencanaan adalah “supaya
manajemen berhasil dengan kebijakasanaan yang telah ditentukan”. Sedangkan
Siswojoherdjodiputro menyatakan bahwa “Adapun tujuan utama daripada
perencanaan adalah obyektif. Termasuk pula perencanaan adalah metode-
metode dan prosedur-prosedur untuk menilai input dan output untuk merinci
secara statistik sifat dari keadaan mendatang”
Menurut Robbins dan Coulter (Amelia, 2010). ada beberapa tujuan
perencanaan, yaitu :
1. Untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan
nonmanajerial. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang
mereka harus capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa
yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa
rencana, departemen dan individual akan bekerja sendiri-sendiri secara
sembarangan, segingga kerja organisasi kurang efesien.
34
2. Untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat
rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan,
memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana
untuk menghadapinya.
3. Untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan
terencana, karyawan dapat bekerja lebih efesien dan mengurangi
pemborosan. Selain itu, dengan rencana seorang manajer juga dapat
mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan
inefesiensi dalam perusahaan/organisasi. Untuk menetapkan tujuan dan
standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses
pengontrolan dan pengevaluasian. Proses pengevaluasian atau evaluating
adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa
adanya rencana, manajer tidak akan dapat menilai kinerja
perusahaan/organisasi.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perencanaan adalah
mempermudah upaya pencapaian hasil yang diharapkan, menetapkan
pemilihan berbagai alternatif, memperjelas kegiatan, menentukan metode
oprasional dalam meramalkan keadaan yang akan datang dan menciptakan
keterpaduan, keseimbangan sumber dana dan daya/tenaga.
35
Selanjutnya, Aji dan Sirait (2002) menyatakan bahwa banyak juga
manfaat yang diperoleh dengan adanya perencanaan, yaitu :
1. Terhindar pemborosan waktu, uang dan tenaga.
2. Dimungkinkan dilakukan pemulihan dari berbagai alternatif-alternatif
3. Dimungkinkan perubahan-perubahan yang perlu
4. Dimungkinkan evaluasi terhadap tindakan yang dilaksanakan karena
tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2.1.1.2 Unsur-Unsur & Prosedur Perencanaan
Lebih lanjut Sarwoto (2001) unsur-unsur dalam Pembangunan secara
umum adalah sebagai berikut :
1. Unsur tujuan (tujuan-tujuan obyektif) yaitu perumusan yang telah jelas
dan terperinci mengenai tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai
2. Unsur kebijaksanaan (unsure policy) yaitu metode atau cara untuk
mencapai tujuan yang hendak dicapai
3. Unsur prosedur, meliputi pembagian tugas serta hubungannya (vertical
dan horizontal) antara masing-masing anggota kelompok secara terperinci
4. Unsur progress (kemajuan) dalam planning dari ini ditentukan standar-
standar mengenai segala sesuatu yang akan dicapai
5. Unsur program, dalam unsur ini tidak hanya menyimpulkan planning
keseluruhannya, sehingga merupakan kesatuan rencana, melainkan juga
dalam rangka perencanaan seluruhnya itu harus menyusun secara urutan-
urutan dari pentingnya macam-macam proyek atau rencana kerja dari
planning itu.
Dengan unsur-unsur perencanaan yang dijadikan sebaga pedoman
maka dapat diketahui mengenai cara atau metode pembagian tugas dan
batas kegiatan dalam pelaksanaan rencana kerja. Dalam pelaksanaan
36
rencana, masalah stabilitas perlu mendapat perhatian karena tanpa
stabilitas pelaksanaan rencana tidak mungkin akan terlaksana dengan baik.
Sedangkan Menurut Manullang (1992) berpendapat bahwa suatu rencana
mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Tujuan
Unsur utama dari suatu rencana adalah tujuan. Harus jelas pada
setiap rencana apa yang menjadi tujuan. Tujuan itu dapat bersifat material,
dapat pula bersifat moral. Bersifat material misalnya mencari keuntungan
sebesar-besarnya, besifat moral misalnya perusahaan bertuuan
mensukseskan program pemerintah di bidang sandang-pangan atau
bertujuan memberi kesempatan kerja kepada anggota masyarakat yang
menganggur dan sebagainya.
2. Politik
Politik merupakan salah satu unsur yang ada dalam suatu rencana.
Poitik itu merupakan peraturan-peraturan atau pedoman-pedoman yang
digariskan bagi tindakan organisasi, untuk mencapai tujuan dengan hasil
yang baik.
3. Prosedur
Suatu rencana harus juga memuat prosedur, yakni urutan-urutan
pelaksanaaan yang harus dituruti oleh seseorang dalam melakukan suatu
tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
37
4. Budget
Budget merupakan suatu anggaran, yakni ikhtisar dari hasil-hasil
yang diharapkan untuk dicapai dan pengeluaran-pengeluaran yang
diperlukan untuk mencapai hasil tersebut, yang dinyatakan dalam angka.
Budget itu ada berbagai macam, tetapi yang terpenting adalah budget
produksi.
5. Program
Program adalah campuran dari pada politik, prosedur, dan budget,
yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu rangkaian tindakan-tindakan
untuk waktu yang akan datang.
Selanjutnya menurut Widjaja (2004) mengemukakan bahwa “Suatu
perencanaan tentunya memiliki prosedur dimana proses ini terdiri dari
unsur-unsur tinjauan keadaan dalam masyarakat, penetapan tujuan,
penyusunan program kerja dan biaya, pelaksanaan rencana sampai kepada
pengawasan/penelitian. Untuk memperoleh hasil yang baik faktor manusia
mempunyai peranan yang sangat penting karena selain sebagai pemikir
juga sekaligus sebagai pelaksana rencana itu”.
Prosedur Penyusunan rencana secara umum digambarkan sebagi
berikut :
1. Mengadakan penelitian pendahuluan untuk mengetahui kondisi dan
situasi dalam masyarakat.
38
2. Penetapan tujuan rencana pembangunan. Penentuan tujan ini
tergantung dari pilihan nasional yang didasarkan pada kondisi serta
nilai-nilai yang dianut dalam bidang poitik, ekonomi dan sosial
masyarakat yang bersangkutan.
3. Penyusunan program rencana. Dalam tahap ini diadakan perumusan
lebih terperinci mengenai tujuan yang hendak dicapai, perincian
jadwal pembiayaan penentuan lembaga-lembaga mana yang
melakukan program-program pembangunan.
4. Tahap pelaksanaan rencana. Dalam pelaksanaan rencana perlu
didasari oleh setiap sektor agar bekerja secara serasi dan konsisten dan
jika terjadi perubahan maka sebaiknya diberi kemungkinan-
kemungkinan atau kesempatan untuk mengadakan penyesuaian.
5. Mengadakan pengawasan atau pelaksanaan rencana, baik secara
langsung yaitu pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan
berlangsung, sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan
yang dilakukan terhadap hasil akhir dari pekerjaan untuk mengetahuai
apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan rencana atau tidak.
Dalam penyusunan rencana handaknya dapat dilakukan koordinasi pada
tiap-tiap tahapan sebab jika tidak maka akan terjadi kelemahan dalam
informasi, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan
rencana yang akhirnya mengakibatkan kegagalan pelaksanaan. Karena itu
dalam menyusun suatu rencana kegiatan perlu data dan sumber-sumber
yang ada sehingga dapat membuat perkiraan keadaan di masa yang akan
datang dengan demikian akan diperoleh suatu perencanaan yang memiliki
arah dan tujuan
39
yang pasti. Kemudian dalam membuat perencanaan dibutuhkan strategi
yang jitu agar supaya tujuan dari perencanaan tersebut dapat tercapai.
2.1.2 Pengertian Strategi
Salah satu alasan mengapa pentingnya mempelajari strategi adalah strategi
sebagai suatu kerangka kerja (frame work) dapat digunakan untuk
menyelesaikan setiap masalah yang ada dalam suatu organisasi atau
perusahaan, terutama yang berkaitan dengan persaingan guna memahami
konsep strategi terkait dengan penelitian ini, maka berikut beberapa definisi
mengenai strategi. Dalam suatu organisasi profit maupun non profit, strategi
memegang peranan yang sangat penting. Dimana strategi merupakan alat
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Kata strategi berasal
dari bahasa Yunani “Strategos” (Stratos = militer dan ag = memimpin) yang
berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para Jenderal
perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Konsep ini
relevan dengan situasi pada zaman dahulu yang diwarnai perang, dimana
Jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu perang.
Untuk melihat apakah strategi yang telah ditentukan tepat atau tidak, baik
pada tingkat organisasi maupun bisnis yang ditangani, tidak hanya terletak
pada akuratnya analisis strategik yang dilakukan dan tepatnya pilihan yang
dijatuhkan pada satu alternatif yang diperkirakan akan mendukung
keseluruhan
40
upaya untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran serta mengembang
misi yang telah ditentukan, melainkan terutama dan pada analisis terakhir
terjadi pada waktu strategi tersebut diimplementasikan (Siagian, 2010).
Menurut Hasibuan (dalam Hasibuan, 2008) strategi ialah “Strategi pada
dasarnya adalah penentuan cara yang harus ditempuh agar kemungkinan
memperoleh hasil yang maksimal, efektif dan dalam waktu yang relatif
singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan”.
Sedangkan menurut Arifin (dalam Hasibuan, 2008) Strategi ialah “Strategi
pada dasarnya adalah merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang
disusun dan dipersiapkan dalam suatu rangkaian pertahapan yang masing-
masing merupakan jawaban yang optimal terhadap tanggapan-tanggapan
baru yang mungkin terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya dan
keseluruhan proses ini terjadi dalam suatu arah tujuan yang telah di tetapkan
sebelumnya.”
Menurut Suwarjono dalam bukunya “Manajemen Strategis”, karena
strategi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan baik yaitu tujuan organisasi
atau perusahaan, maka strategi memiliki beberapa sifat antara lain :
1. Menyatu (unifed) yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam organisasi
atau perusahaan.
2. Menyeluruh (comprehensive) yaitu mencakup seluruh aspek dalam suatu
organisasi atau perusahaan.
3. Integral (integrated) yaitu seluruh strategi akan cocok/sesuai dari seluruh
tingkatan (corporate, business, and functional).
41
Menurut Ansoff, “Strategi adalah ketentuan untuk dasar penyusunan
keputusan dan penetapan garis pedoman”. Sedangkan Quinn menyatakan
bahwa strategi adalah suatu pola (pattern) atau rencana yang
mengintegrasikan sasaran-sasaran utama (major goals) organisasi,
kebijakan-kebijakan dan serangkaian pelaksanaannya dalam keseluruhan
perpaduan (a cohesive whole). Seanjutnya Quinn mengemukakan pula
bahwa strategi memiliki sifat-sifat sebagai berikut :
a. Strategi meliputi unsur sasaran-sasaran (goals) terpenting yang
akan dicapai, kebijakan-kebijakan yang penting yang
mengarahkan pelaksanaan dan langkah-langkah pelaksanaan
untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut;
b. Mewujudkan beberapa konsep dan dorongan yang memberikan
hubungan (kohesi), keseimbangan dan fokus;
c. Strategi mengutarakan sesuatu yang tidak dapat diduga semula
atau sesuatu yang tidak dapat diketahui.
2.1.3 Perencanaan Srategis
Seperti kita ketahui bahwa tujuan utama dari rencana strategi adalah untuk
mengembangkan kesepakatan awal tentang seluruh upaya rencana strategi
dan langkah-langkah perencanaan yang utama diantara orang-orang penting
pembuat keputusan atau pembuat opini internal dan juga pihak eksternal
jika dipandang relevan untuk dilibatkan.
42
Ada beberapa aspek yang memprakarsai dan menyepakati suatu proses
perencanaan strategi di dalam perencanaan strategi ini.
1. Siapakah yang harus memprakarsai rencana strategi?
Secara teoritis adalah eksekutif tertinggi pada organisasi yang
bersangkutan, tetapi kegiatan ini dapat saja didelegasikan kepada yang
lain atau pihak lain yang ditunjuk untuk memberdayakan bawahan.
Namun yang jelas suatu perencanaan strategi meminta komitmen tinggi
dari pihak pimpinan tertinggi dari organisasi yang direncanakan. Salah
satu tugas dalam memprakarsai perencanaan strategi adalah
menetapkan secara tepat tentang orang-orang yang penting dalam
pembuatan keputusan. Orang-orang ini bisa bersumber dari internal
maupun eksternal organisasi. Namun kriterianya adalah pihak yang
diakibatkan, harus memiliki informasi yang banyak yang relevan
dengan perencanaan strategis yang dilakukan.
2. Bagaimana memulai rencana strategis?
Kegiatan ini dapat diawali dengan beberapa aktivitas, seperti
pengarahan ahli tentang substansi yang ingin dicapai dalam
perencanaan strategis. Selanjutnya dilakukan presentasi kasus oleh
wakil-wakil bagian dan stakeholder yang ikut serta dalam perencanaan
strategis. Diskusi kasus penting dilakukan untuk memperoleh
kesepakatan awal tentang kekuatan, kelemahan dari faktor-faktor
internal hak dan kesepakatan
43
serta ancaman yang dihadapi dari lingkungan eksternal organisasi
yang dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT.
3. Berapa banyak kesepakatan awal dalam rencana strategi “awal”?
Jumlah kesepakatan awal yang dicapai dalam berbagai kegiatan
sebelumnya perlu ditegaskan. Meskipun jumlah ini tidak bersifat kekal,
karena terdapat kemungkinan masih ada aspek penting yang belum
tercakup dalam kesepakatan yang telah dilakukan.
Dalam perencanaan strategis dari suatu organisasi, manajemen
puncak harus terlibat secara aktif. Hal ini karena manajemen puncak
yang dari posisinya di tempat yang tinggi, mempunyai visi yang
diperlukan untuk mempertimbangkan semua aspek organisasi,
komitmen manajemen puncak diperlukan untuk menimbulkan dan
mendukung komitmen pada tingkat yang lebih rendah. Rencana strategi
membantu para manajer untuk meningkatkan kemampuan
manajerialnya, juga membantu mereka dan stafnya sehingga dapat lebih
mudah menanggapi berbagai peristiwa dengan cepat dan tepat.
Perencanaan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi,
mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu
pembuat keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi
keputusan.
Menurut Stonner dan Wenkel (Bryson, 2007) mengemukakan lima
karakteristik perencanaan strategi yakni :
44
1. Berkaitan dengan pertanyaan dasar dan memberikan jawaban atas
pertanyaan tersebut.
2. Memberikan kerangka untuk perencanaan yang lebih terinci dan untuk
pengambilan keputusan sehai-hari.
3. Menyangkut kurun waktu yang lebih lama dari pada jenis perencanaan
lainnya.
4. Membantu memusatkan energi dan sumber daya organisasi pada kegiatan
yang menyangkut prioritas tinggi.
5. Merupakan aktivitas dimana manajemen puncak harus secara efektif
terlibat.
Menurut Bryson (2007:5) mendefinisikan “Perencanaan strategi sebagai
upaya yang di disiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting
membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang
dikerjakan orgnisasi, dan mengapa organisasi menegerjakan hal seperti
itu.”
Menurut Bryson (2007) dalam bukunya “Perencanaan Strategis bagi
organisasi sosial” manfaat dari perencanaan strategis adalah :
1) Membantu organisasi berpikir secara strategis dan mengembangkan
strategi-strategi yang efektif
2) Memperjelas arah masa depan
3) Menciptakan prioritas
4) Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan
5) Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan
keputusan
6) Membantu menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-
bidang yang berada dibawah kontrol organisasi
7) Membantu membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi
45
8) Memecahkan masalah utama bagi organisasi
9) Memperbaiki kinerja organisasi
10) Membantu menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif
11) Membangun kerja kelompok dan keahlian.
Meski perencanaan strategis dapat memberikan seluruh manfaat di atas,
tidak ada jaminan semuanya akan tersedia. Karena satu hal, perencanaan
strategis hanyalah kumpulan konsep, prosedur dan alat.
Perencanaa strategis menurut Antony dan kawan-kawan (dalam
Sukristono, 1995) ialah “Perencanaan yang mencakup proses penentuan
tujuan dan perubahan tujuan organisasi, serta penentuan sumber daya
(resources) guna mencapai tujuan tersebut di samping penentuan kebijakan
untuk mengatur penggunaan sumber daya yang bersangkutan.”
Kemudian perencanaan strategis sebagai aspek penentuan kegiatan pada
waktu yang akan datang oleh Steiner (dalam Sukristono, 1995)
dikemukakan perencanaan strategis adalah “Suatu proses identifikasi
kesempatan (opportunities) dan tantangan-tantangan (threats), disamping
diupayakannya berbagai data untuk dasar keputusan perusahaan yang lebih
baik guna memanfaatkan kesempatan-kesempatan dan mengatasi
tantangan-tantangan yang ada.”
Menurut (Allison dan Kaye, 2005) definisi perencanaan stratejik adalah
proses sistematik yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan
46
diantara stakeholder utama-tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan
tanggap terhadap lingkungan operasi.
Perencanaan strategis khususnya digunakan untuk mempertajam fokus
organisasi, agar semua sumber organisasi digunakan secara optimal untuk
melayani misi organisasi itu. Artinya bahwa perencanaan sratejik menjadi
pedoman sebuah organisasi harus tanggap terhadap lingkungan yang
dinamis dan sulit diramal. Perencanaan stratejik menekankan pentingnya
membuat keputusan-keputusan yang menempatkan organisasi untuk
berhasil menanggapi perubahan lingkungan. Fokus perencanaan stratejik
adalah pada pengelolaan stratejik, artinya penerapan pemikiran stratejik
pada tugas pemimpin sebuah organisasi guna mencapai maksudnya.
Dalam perencanaan strategi, dibutuhkan analisis lingkungan. Analisis
lingkungan ini biasa menggunakan analisis SWOT, yakni menganalisis
kekuatan dan kelemahan lingkungan internal organisasi dan menganalisis
ancaman dan peluang dari lingkungan eksternal organisasi. Pada lingkungan
internal, bisa dilihat bagaimana kultur organisasi/kultur korporatnya,
bagaimana sumber daya yang tersedia, dan bagaimana pula strukturnya.
Sedangkan dalam menganalisis lingkungan eksternal, bisa dilakukan apa
yang disarankan oleh Robson (Iriantara, 2004), yakni dengan :
1. Mengaudit pengaruh-pengaruh lingkungan;
47
2. Menilai sifat lingkungan untuk memutuskan apakah lingkungannya
sederhana atau kompleks;
3. Mengidentifikasi daya-daya lingkungan dengan menggunakan model 5
Daya Porter;
4. Mengidentifikas posisi kompetitif dengan menggunakan analisis siklus
hidup;
5. Mengidentifikasi peluang-peluang pokok dan ancaman dengan
menggunakan analisis SWOT.
Kemudian setelah melakukan analisis lingkungan eksternal dan lingkungan
internal, dilanjutkan dengan merumuskan strategi. Perumusan strategi
dalam perencanaan ini sekaligus juga merupakan pilihan atas strategi yang
akan digunakan dari sekian banyak alternatif strategi. Tentu saja, strategi
yang dipilih itu diharapkan merupakan strategi yang efektif yang akan
membawa organisasi pada pencapaian objektifnya pada masa depan.
Ada baiknya, kita mengingat kembali apa yang dinyatakan Quinn
(Iriantara, 2004) tentang kriteria strategi yang efektif yang mencakup
beberapa hal berikut :
1. Objektif yang jelas dan menentukan.
Semua ikhtiar diarahkan untuk mencapai pemahaman yang jelas,
menentukan dan bisa mencapai keseluruhan tujuan. Tujuan-tujuan spesifik
bagi setiap unit bisa saja berubah karena sengitnya kompetisi, namun
tujuan strategis untuk setiap unit/bagian harus tetap jelas sehingga memberi
kesinambungan dan kohesi untuk pilihan-pilhan taktis pada kurun waktu
pelaksanaan strategis.
48
Semua tujuan itu tidak perlu dibuat secara tertulis, namun yang terpokok
bisa dipahami dan menentukan.
2. Memelihara inisiatif.
Strategi itu mesti menjaga kebebasan bertindak dan memperkaya
komitmen. Strategi itu mesti menentukan langkah dan menetapkan tindakan
terhadap peristiwa, bukannya bereaksi terhadap satu peristiwa. Postur
reaktif yang berkepanjangan akan menyemaikan ketidakpuasan,
merendahkan moral, tidak bisa memanfaatkan keuntungan waktu, dan tidak
kelihatan lawan.
3. Konsentrasi.
Strategi itu memusatkan kekuatan yang besar untuk waktu dan tempat
yang menentukan. Dengan begitu, kompetensi yang distingtif itu akan
memberikan keberhasilan yang lebih besar dengan sedikit sumber daya dan
menjadi landasan yang penting untuk perolehan (atau keuntungan) yang
lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor.
4. Fleksibilitas.
Strategi hendaknya diniatkan untuk dilengkapi penyangga dan dimensi
sumber daya untuk fleksibilitas dan manuver. Cadangan kemampuan,
kemampuan melakukan manuver secara terencana, dan repositioning
memungkinkan untuk memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin,
namun tetap membuat lawan tdak berdaya.
5. Kepemimpinan yang memiliki komitmen dan terkoordinasi.
Strategi itu hendaknya memberikan kepemimpinan yang memiliki
komitmen dan tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan-tujuan pokok.
49
6. Kejutan.
Strategi itu hendaknya dipersiapkan untuk memanfaatkan kecepatan,
kerahasiaan, dan kecerdasan, untuk menyerang lawan pada saat yang tak
terduga.
7. Keamanan.
Strategi itu mesti mengamankan sumber daya dan semua operasi penting
organisasi.
Perencanaan strategis sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan
sistem manajemen dimana keputusan-keputusan strategis disusun secara
sistematis. Sistem tersebut lazimnya memiliki unsur sumber informasi dan
unsur susunan organisasi yang didukung pelaksanaannya.
Perencanaan strategis adalah salah satu cara untuk membantu organisasi
dan komunitas mengatasi lingkungan mereka yang telah berubah.
Perencanaan strategis dapat membantu organisasi dan komunitas untuk
merumuskan dan memecahkan masalah terpenting yang mereka hadapi.
Perencanaan strategis dapat membantu organisasi dan komunitas
membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang penting,
sembari organisasi dan komunitas mengatasi atau meminimalkan
kelemahan dan ancaman serius. Perencanaan strategis dapat membantu
organisasi dan komunitas menjadi lebih efektif lagi dalam dunia yang
sangat bermusuhan.
50
2.1.3.1 Sistem Perencanaan Strategis
Sistem perencanaan strategis sering kali dipandang sebagai sistem dimana
para manajer membuat, melaksanakan, dan mengendalikan keputusan yang
lintas fungsi dan tingkat daam perusahaan. Lorange (dalam Bryson, 2007)
misalnya, berpendapat bahwa sistem perencanaan strategis apapun harus
menangani empat persoalan penting yaitu :
1. Kemana kita akan pergi? (misi)
2. Bagaimana kita akan pergi kesana? (strategi)
3. Apa blueprint tindakan kita? (anggaran)
4. Bagaimana kita tahu jika kita berada diatas jalur? (Kontrol)
Sistem perencanaan strategis berbeda-beda dalam beberapa dimensi.
Kekomprehensifan bidang keputusan yang tercakup, rasionalitas formal
proses keputusan, dan ketatnya kontrol yang dilakukan terhadap
implementasi keputusan. Sistem perencanaan strategis dapat diterapkan
kepada organisasi public dan organisasi nirlaba, tanpa memperhatikan sifat
organisasi tertentu, masuk akan untuk megkoordinasikan pembuatan
keputusan yang lintas tingkat dan fungsi maupun untuk memusatkan pada
bagaimana organisasi mengimplementasikan strateginya dan
menyelesaikan misinya.
Menurut Bryson (2007) langkah pertama untuk mengimplementasikan
strategi yang telah ditetapkan adalah membuat perencanaan strategik. Inti
dari apa yang ingin dilakukan pada tahapan ini adalah bagaimana membuat
rencana pencapaian (sasaran) dan rencana kegiatan (program dan anggaran)
51
yang benar-benar sesuai dengan arahan (misi-visi-goal) dan strategi yang
telah ditetapkan organisasi.
Program berisi tahapan-tahapan kegiatan yang merupakan urutan kegiatan
yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran strategik (the step-by step
sequence of actions). Sedangkan dalam rumusan anggaran berisi rencana
kegiatan/program (biasanya tahunan) yang disertai taksiran sumber daya
yang diperlukan untuk menjalankan semua kegiatan yang direncanakan.
Selain itu juga ditunjuk orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
rencana-rencana kegiatan.
1) Program
Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang
diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program
melibatkan restrukturisasi organisasi, perubahan budaya internal organisasi,
atau awal dari suatu usaha penelitian baru.
2) Anggaran
Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang,
setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat
digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan.
Anggaran tidak hanya memberikan perencanaan rinci dari strategi baru
dalam tindakan, tetapi juga menentukan dengan laporan keuangan performa
yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan
organisasi.
52
3) Prosedur
Prosedur yang kadang disebut Standard Operating System (SOP).
Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan
yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan
diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci berbagai aktifitas yang harus
dikerjakan untuk menyelesaikan program-program organisasi.
Setelah sebuah strategi diformulasikan, strategi tersebut harus
dikembangkan secara logis dalam bentuk tindakan. Tahap inilah yang
disebut dengan implementasi strategi. Masalah implementasi ini cukup
rumit, oleh karena itu agar penerapan strategi organisasi dapat berhasil
dengan baik, manajer harus memiliki gagasan yang jelas tentang isu-isu
yang berbeda dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam tahap ini masalah
struktur organisasi, budaya perusahaan dan pola kepemimpinan akan
dibahas secara lebih mendalam. Implementasi strategi adalah proses
dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan
melaluipengembangan program, anggaran dan prosedur. Tindakan
pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan manajemen
yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber-sumber daya
organisasi (keuangan, manusia, peralatan dan lain-lain) melalui strategi
yang dipilih. Implementasi strategi diperlukan untuk memperinci secara
lebih jelas dan tepat bagaimana sesungguhnya pilihan strategi yang telah
diambil direalisasikan.
53
Bryson (2007:225) dalam bukunya “Perencanaan Strategis bagi
Organisasi Sosial” berpendapat bahwa perencanaan strategis tidak
mengimplementasikan dirinya sendiri. Orang menggunakan perencanaan
Strategis untuk memperkuat dan melanjutkan prestasi organisasi harus
menghadapi empat tantangan menuju perencanaan strategis yang efektif.
Empat tantangan yang dimaksud adalah :
1. Masalah Manusia
Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen. Perhatian
orang-orang kunci harus difokuskan kepada isu, konflik dan preferensi
kebijakan di tempat kunci dalam proses dan hierarki organisasi.
Manajemen perhatian dan komitmen merupakan masalah bagi individu,
kelompok, organisasi dan komunitas.
a. Individu
Perlu dipahami karakter individu bahwa orang mempunyai kemampuan
terbatas untuk menangani kompleksitas. Orang tidak akan memahami
sepenuhnya informasi yang diajukan kepada mereka, atau mereka akan
meniru banyak faktor dan secara keliru mendiagnosis situasinya. Perhatian
khusus harus dilakukan bukan dengan memberi terlalu banyak informasi
kepada orang yang terlibat dalam perencanaan strategis. Individu bersifat
sangat adaptif dan tidak mengakui perubahan bertahap.
54
Masalah yang lampau dapat memperbesar proporsi krisis tanpa seorang pun
menyadari apa yang terjadi sebelumnya. Sekali krisis berkembang, peluang
untuk membuat perubahan yang dramatis dapat dipertinggi, tetapi secara
bersamaan memperbesar bahaya. Dalam krisis, individu suka menyendiri,
keras, mencari-cari dalih serta kecenderungan menyalahkan orang lain.
Orang yang bekerja dalam tugas yang berulang-ulang tidak memiliki
perhatian kepada apa yang mereka sedang kerjakan. Apa yang sering kita
pikirkan adalah apa yang akan kita kerjakan keesokan harinya. Dengan kata
lain kita mempergunakan mungkin 80 hingga 90% waktu kita untuk
mengerjakan hal-hal yang telah menjadi kebiasaan sementara kita
memikirkan hal lain.
Jika perencanaan strategis menjadi tugas rutin, orang dapat
kehilangan kesadaran dan konsentrasi, serta maksud perencanaan strategis
akan lenyap. Metode-metode harus ditemukan agar perencanaan strategis
menjadi sangat “khusus”, sehingga orang-orang mencurahkan perhatian
dan menjalankannya dengan serius. Perencanaan strategis, agar menjadi
efektif, harus memasukkan pertimbangan tentang bagaimana menghentikan
komitmen yang tidak produktif pada saat yang sama karena perencanaan
strategis mengikat cara tindakan baru.
55
b. Kelompok
Kelompok memiliki karakteristik yang dapat memunculkan
masalah bagi perencanaan strategis. Kelompok memaksakan tekanan kuat
untuk menyesuaikan diri, individu cenderung menyesuaikan diri dengan
norma yang telah mapan dalam kelompok apapun baik karena mereka
mempunyai hasrat kuat untuk menyesuaikan diri didalamnya maupun
karena kelompok memaksakan tekanan kuat untuk menyesuaikan diri.
Kelompok juga berusaha meminimalkan konflik internal karena
pembicaraan tentang isu strategis hampir pasti memunculkan
ketidaksepakatan yang serius, kecenderungan yang pasti disesalkan bahwa
kebanyakan kelompok akan menindas diskusi. Harmoni kelompok akan
menjadi prioritas yang lebih tinggi ketimbang diskusi yang sungguh-
sungguh mengenai masa depan kelompok dan pilihan fundamental yang
dihadapi. Terakhir, kelompok heterogen yang sehari-harinya bekerja
bersama-sama akan memperoleh pandangan yang homogen dalam dua
hingga tiga tahun.
c. Organisasi
Beberapa karakteristik organisasi juga memperhadapkan masalah pada
perencanaan strategis. Paradoks lainnya dalam kehidupan organisasi adalah
sistem perencanaan strategis dapat mengesampingkan pemikiran strategis.
Dengan cara yang sama, repetisi dan kompetensi dapat mengakibatkan
lemahnya konsentrasi
56
dan kesadaran yang dengan demikian menimbulkan kesulitan serius bagi
individu, sehingga juga dapat memformalkan dan sistem perencanaan
repetitive menjadi sebab masalah yang mereka coba hindari. Rata-rata MIS
(Management Information System) atau laporan penyelidikan lingkungan
diisi dengan halaman angka dan grafik, apa yang biasanya terjadi adalah
bahwa orang menjadi jemu terhadap pesan-pesan dalam laporan ini. Data
numerik saja tidaklah mungkin berguna untuk memformulasikan dan
mengimplementaskan strategi. Orang harus dihadapkan secara langsung
pada situasi dimana secara pribadi, mereka harus menghadapi isu itu dan
harus memikirkan bagaimana membuat sesuatu terjadi. Karakteristik
selanjutnya adalah spesialisasi menyaring persepsi dan memaksakan
perilaku serta struktur dan sistem menggantikan kepemimpinan.
d. Komunitas
Komunitas juga mempunyai sejumlah sifat yang memunculkan sejumlah
masalah serius bagi pelaksanaan perencanaan strategis. Komunitas terdiri
atas individu, kelompok serta organisasi dan karenanya menggambarkan
akumulasi karakteristik dan kesulitan yang dibahas sebelumnya. Sebagian
besar organisasi dalam komunitas apapun melambangkan solusi kepada
masalah lama. Tak ada organisasi dalam komunitas yang mungkin
mengandung
57
masalah penting apapun. Di kebanyakan komunitas tidak ada satu orang,
kelompok, atau organsasipun yang berkuasa.
2. Masalah Proses
Masalah proses adalah manajemen ide strategis menjadi good currency.
Kearifan yang tidak konvensional harus diubah menjadi kearifan yang
konvensional. Masalah proses yang terpenting dalam perencanaan strategis
adalah manajemen ide strategis menjadi “good currency” dengan kata lain
bagaimana anda menjual ide baru kepada cukup banyak orang bahwa
kearifan yang tidak konvensional diubah menjadi kearifan yang
konvensional. Beberapa prinsip muncul untuk mengelolah ide (the life
cycle of ideas).
1. Kebutuhan dan ancaman, tetapi juga peluang adalah induknya penemuan.
2. Ide berjalan baik dalam anarki yang diorganisir tetapi implementasi ide
tersebut merupakan sesuatu yang sulit.
3. Ide merupakan tempat berkumpul bagi tindakan kolektif. Ide itu melampaui
orang dan organisasi yang terisolasi.orang dan struktur adalah hasil
samping dari ide yang sedang berubah.
4. Ide kali sumber daya sama dengan kekuasaan
5. Setelah ide yang baik mati, berilah makam atau kuburan.
58
Lingkaran perencanaan strategis biasanya dimulai dengan apresiasi dan
artikulasi kebutuhan dan ancaman. Tetapi peluang juga dapat merebut
perhatian, meskipun tampaknya jarang dilakukan ketimbang kebutuhan
dan ancaman, tujuan kusus perencanaan strategis adalah
menumbuhkembangkan apresiasi dan artikulasi peluang.
Inti perencanaan strategis adalah manajemen ide strategis melalui
pernyataan apresiasi, artikulasi, adopsi, institusi, onalisasi dan kerusakan.
Selanjutnya, proses mengembangkan ide strategis lebih penting daripada
mengisolasi individu dan organisasi. Dalam hal demikian, menciptakan
landasan bagi koalisi cukup besar untuk menciptakan tindakan kolektif
yang adalah tanda resmi tindakan strategis yang efektif. Dengan kata lain
ide kali sumber daya (orang, uang, waktu, keahlian, perhatian) sama
dengan kekuasaan, termasuk kekuasaan mempengaruhi perubahan strategis
yang bermanfaat.
3. Masalah Struktural
Masalah Struktural adalah manajemen hubungan bagian dan keseluruhan.
Lingkungan internal dan ekternal harus menjadi kaitan yang
menguntungkan. Masalah struktural dalam perencanaan strategis adalah
mengkaitkan lingkungan internal dan eksternal yang melintasi tingkat-
tingkat. Tantangan bagi para perencana strategis adalah meyakinkan bahwa
keseluruhannya terletak dalam bagian-bagiannya, mereka harus
59
Menggunakan pendekatan holografik dan bukan pendekatan
komposisional. Para perencana harus berusaha menempatkan seluruhnya
dalam tiap-tiap bagiannya, sehingga bagian-bagian itu mempresentasikan
seluruhnya. Bila hal ini dapat dilakukan maka masing-masing bagian dari
sistem akan mempunyai unsur-unsur penting bagi reproduksi keseluruhan
sistem.
Perencanaan strategis mungkin akan berhasil bila:
1. Perencanaan dan implementasi dipikirkan secara simultan
2. Para perencana dan pelaksana dilibatkan secara simultan melintasi tingkat-
tingkat serta didalam dan diluar
3. Implementasi dimulai sebelum perencanaan strategis lengkap
Haruslah diakui bahwa formulasi dan implementasi strategi merupakan
prestasi kolektif, bukan prestasi individu atau kelompok kecil. Manajemen
hubungan seluruh bagian dapat dibuat lebih mudah bila organisasi memiliki
misi yang disetujui secara luas, bahkan lebih mudah lagi jika memiiliki visi
keberhasilan yang disepakati secara luas. Kesepakatan tentang visi dan misi
akan melekatkan keseluruhan kedalam bagian-bagian, yang membuat
manajemen transisi menjadi lebih mudah, dan akan memfasilitasi prestasi
keberhasilan kolektif bahwa perencanaan strategis selalu efektif.
60
4. Masalah Institusional/Kelembagaan
Masalah Institusional adalah pelaksanaan kepemimpinan transformatif.
Masalah tersulit yang harus dihadapi perencanaan strategis dapat
dipecahkan hanya melalui transformasi institusi. Transformasi semacam itu
tidak dapat terjadi tanpa kepemimpinan yang kuat. Masalah yang sangat
sulit dalam perencanaan strategis mencakup transformasi lembaga. lembaga
(institusional) adalah pola interaksi yang sangat stabil, yang diorganisir
diseputar ide penting. Pola-pola interaksi dalam organisasi publik dan
nirbala menjadi “lembaga” manakala pola tersebut dimasuki nilai dan
karakter-karakter kelembagaan membentang sebagai produk sejarah yang
mencakup pola yang terpadu dengan maksud tertentu dan dengan dinamika.
Perkembangan karakter lembaga dan komunitas sebagian besar merupakan
tanggung jawab kepemimpinan. Tugas utama kepemimpinan lembaga
adalah pendefinisian misi lembaga, pengejawantahan maksud menjadi
struktur dan sistemnya, pembelaan integritasnya dan pengaturan konflik
internal. Seiring dengan itu maka bahwa tugas kepemimpinan transformatif
adalah melakukan redefinisi tujuan, pengejawatahan tujuan-tujuan baru
menjadi struktur dan sistem, penciptaan pembelaan-pembelaan baru sesuai
dengan tujuan-tujuan baru, dan pengaturan baru konflik internal.
61
2.1.3.2 Proses Perencanaan Strategis
Proses perencanaan strategis apapun akan bermanfaat hanya jika proses
perencanaan strategis membantu berpikir dan bertindak secara strategis
kepada orang-orang penting pembuat keputusan. Perencanaan strategis
bukanlah tujuan dalam perencanaan strategis itu sendiri, tetapi semata-mata
merupakan kumpulan konsep untuk membantu para pemimpin membuat
keputusan penting dan melakukan tindakan penting. Bahkan, jika suatu
proses perencanaan strategis menimbulkan kesulitan dalam cara berpikir
dan bertindak strategis, proses perencanaan harus dikesampingkan bukan
pemikiran dan tindakannya.
Bryson (2007:55) mengemukakan delapan langkan dalam proses
perencanaan strategis, proses ini lebih tertib, bersifat hati-hati dan
partisipatif. Langkah-langkah tersebut adalah :
1. Memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis.
Tujuan langkah pertama adalah menegosiasikan kesepakatan dengan orang-
orang penting pembuat keputusan (decision makers) atau pembentuk opini
(opinion leaders) internal dan eksternal tentang seluruh upaya perencanaan
strategis dan langkah perencanaan yang terpenting.
2. Mengidentifikasi mandate organisasi.
Mandat formal dan informal yuang ditempatkan pada organisasi adalah
keharusan yang dihadapi organisasi.
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.
Misi organisasi yang berkaitan erat dangan mandatnya, menyediakan
raison de’etre-nya, pembenaran sosial bagi keberadaannya, mengurangi
konflik, dan merencanakan masa depan.
62
4. Menilai lingkungan eksternal : peluang dan ancaman
Tim perencanaan harus mengeksplorasi lingkungan di lingkungan
organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi
organisasi.
5. Menilai lingkungan internal : kekuatan dan kelemahan
Untuk mengetahui kekuasaan dan kelemahan internal, organisasi dapat
memantau sumber daya (inputs), strategi sekarang (process), dan kinerja
(outputs).
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi.
Lima unsur pertama dari proses secara bersamaan melahirkan unsur
keenam, identifikasi isu strategis persoalan kebijakan penting yang
mempengaruhi mandat, misi, dan nilai-nilai dalam organisasi.
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu.
strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan,
keputusan, atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana
organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, mengapa organisasi harus
mengerjakan hal itu. Strategi dapat berbeda karena tingkat, fungsi, dan
kerangka waktu.
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.
langkah terakhir dalam proses perencanaan, organisasi mengembangkan
deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil
mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.
Deskripsi tersebut merupakan visi keberhasilan.
Delapan langkah ini harus mengarah kepada tindakan, hasil, dan evaluasi.
Ditekankan juga bahwa tindakan, hasil, dan penilaian evaluatif harus
muncu ditiap-tiap langkah dalam proses. Dengan kata lain, implementasi
dan evaluasi tidak harus menunggu hingga akhir, tetapi harus menjadi
bagian yang menyatu dari proses dan terus menerus..
63
2.1.4 Pengertian Investasi
Relly dan Brown (dalam Fahmi dan Hadi, 2009:4) memberikan
pengertian investasi adalah “investment is the current commitment of dollar
for a period of time to derive future payment that will compensate the
investor for (1) the time the funds are commited, (2) the expected rate of
inflation, (3) the uncertainty of the future payment.”
Sedangkan menurut Abdul Halim (dalam Fahmi, 2006) investasi
pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini
dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Lebih
jauh ekonom asal Amerika Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld
mengatakan bahwa bagian output yang digunakan oleh perusahaan-
perusahaan swasta guna menghasilkan output dimasa mendatang ini bisa
disebut sebagai investasi.
Tentunya proses pencarian keuntungan dengan melakukan
investasi ini adalah sesuatu yang membutuhkan analisis dan perhitungan
mendalam dengan tidak mengesampingkan prinsip kehati-hatian (prudent
principle).
64
Pentingnya sikap kehati-hatian ini merupakan modal penting bagi seorang
investor, jika itu tentunya dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi karena
faktor kecerobohan seperti yang dilakukan oleh banyak banyak perbankan
di Indonesia baik yang dimilki oleh pihak swasta bahkan pemerintah.
2.1.4.1 Tujuan Investasi
Untuk mencapai suatu aktifitas dan efisiensi dalam keputusan
maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Begitu pula
halnya dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak
dicapai yaitu :
a. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut.
b. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan
(profit actual).
c. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.
d. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.
2.1.4.2 Penanaman Modal
Investasi juga dikenal dengan istilah penanaman modal. Konsep
penanaman modal ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk yang sering
dikampanyekan oleh pemerintah (government) dalam rangka menarik minat
investor baik domestik maupun internasional. Untuk penanaman modal dari
luar negeri biasa disebut dengan Foreign Direct Investment (FDI).
65
Di Indonsia, kegiatan mengalakkan masuknya investasi langsung ke dalam
negeri sudah dikampanyekan oleh pemerintah sejak tahun 1967 dengan
diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing. Pembentukan lembaga yang lebih serius untuk menggalang
dan mengkoordinir penanaman modal asing pada tahun 1973 adalah dengan
dibentuknya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pembentukan
BKPM berdasarkan keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1973.
66
2.2 Penelitian Terdahulu
Kajian penelitian tentang Pelaksanaan Perencanaan Strategis Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan
Investasi di Kota Serang sejauh yang peneliti ketahui belum ada yang
meneliti, Adapun penelitian dengan tema yang hampir sama pernah
dilakukan oleh Florensia Samaya Pagita pada tahun 2012 dengan judul
Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dan Dinda Estika Asmarani pada tahun
2006 dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Perencanaan Strategi
terhadap Kinerja Perusahaan dalam upaya Menciptakan keunggulan
Bersaing.
Persamaan dan Perbedaan dalam penelitian yang penulis teliti dengan yang
dilakukan oleh Florensia Samaya Pagita dan Dinda Estika Asmarani ialah
penelitiannya sama-sama mengenai perencanaan strategis akan tetapi
penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Florensia Samaya Pagita dan
Dinda Estika Asmarani tidak mempunyai topik, lokasi, dan aspek penelitian
yang sama dengan yang penulis teliti yaitu mengkaji mengenai
Perencanaan strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang. Keaslian
penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bila terdapat
kesamaan adalah pada kajian pustaka atau teori yang melandasi penelitian
ini.
67
2.3 Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir adalah pemahaman yang paling mendasar yang
mendukung pemahaman selanjutnya. Suatu tolak ukur yang mudah adalah
apakah kita telah memahami pemahaman yang paling mendasar tersebut,
atau pertanyaan sebelum itu apakah kita mengetahui pemahaman yang
mendasari pemahaman-pemahaman selanjutnya. Kerangka berfikir
merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan
berbagai faktor yang diidentifikasikan sebagai masaah penting (Sugiyono,
2005:65)
Alur pemikiran penelitian ini terdiri dari permasalahan yang muncul dalam
latar belakang masalah yang dirangkum dalam latar belakang masalah,
kemudian rumusan masalah penelitian yang dianalisis dengan penggunaan
teori yang relevan dengan penelitian ini untuk mencapai tujuan dari
pelaksanaan penelitian ini. Kerangka berfikir menggambarkan konsep
penelitian mengenai “Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota
Serang”, yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan
mencapai tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Bryson yang
mengemukakan tantangan dalam Perencanaan Strategis yang terdri dari
empat indikator yaitu Masalah Manusia, Masalah Proses, Masalah
Struktural
68
dan Masalah Institusional. Berikut adalah alur kerangka berfikir penelitian
mengenai “Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota
Serang”
Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran
1. Kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya keterampilan pegawai.
2. Hambatan Komunikasi Vertikal.
3. Kurangnya ketersediaan lahan di Kota Serang untuk investasi khususnya
sektor industri.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan penunjang operasional
lembaga.
Bryson (2007:227) mengemukakan tantangan dalam Perencanaan
Strategis :
1. Masalah Manusia
2. Masalah Proses
3. Masalah Struktural
4. Masalah Institusional
Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu
dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam
Meningkatkan Investasi di Kota Serang berjalan
efektif dan optimal
69
2.4 Asumsi Dasar
Berdasarkan permasalahan penelitian sebagai mana diuraikan diatas dapat
dirumuskan asumsi dasar penelitian sebagai berikut :
1. Semakin matang persiapan dan strategi yang dilakukan oleh Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang dalam
perencanaan strategis dalam upaya meningkatkan investasi maka akan
dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan yaitu dalam aspek
manusia, proses, struktural, dan institusional. Di Samping itu, berhasilnya
pelaksanaan strategi akan mengundang banyak investor untuk menanamkan
modalnya di Kota Serang. Karena, persiapan yang baik dan matang
merupakan awal keberhasilan suatu tujuan.
2. Semakin efisien dan efektif strategi yang dibuat Badan Pelayanan Terpadu
dan penanaman Modal (BPTPM) dalam upaya peningkatan investasi, maka
akan semakin banyak investor yang tertarik. Kemudian semakin cepat
dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam perencanaan strategis, maka
semakin tinggi tingkat keberhasilan pelaksanaan perencanaan yang
dilakukan BPTPM. Hal ini akan bisa mencapai tujuan dari perencanaan
strategis yang dilakukan BPTPM Kota Serang.
70
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Pendekatan penelitian merupakan cara pendekatan dalam
mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian.
Dalam upaya untuk menemukan jawaban dari hasil perumusan masalah,
maka dilakukan pendekatan penelitian untuk mengetahui Perencanaan
Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM)
dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang.
Di dalam suatu penelitian terdapat suatu prosedur kerja yang
dipandu oleh suatu metode tertentu yang disebut metode penelitian.
Menurut Nazir (2009), metode penelitian merupakan satu kesatuan sistem
dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang akan
digunakan dalam penelitian. Prosedur mengarahkan urutan-urutan yang
akan dilakukan, sedangkan teknik penelitian memberikan alat atau cara
apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan kualitatif. Bungin (2008) mengemukakan bahwa penelitian
kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang
71
bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola
tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Data atau informasi harus
ditelusuri seluas-luasnya (dan sedalam mungkin) sesuai dengan variasi yang
ada. Hanya dengan cara demikian, peneliti mampu mendeskripsikan
fenomena yang diteliti secara utuh. Penelitian kualitatif tidak bermaksud
untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi
kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih terfokus pada
representasi terhadap fenomena sosial yang ada.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang desain
penelitiannya berbentuk deskriptif, yaitu memberikan gambaran ataupun
penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi, dimana
bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial/alam secara
sistematis, faktual dan akurat (Darwiyanta. 2006). Dalam Penelitian ini
peneliti ingin menggambarkan atau menjelaskan bagaimana Perencanaan
Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM)
dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang.
Ini akan memberikan gambaran kenyataan dari kejadian yang
diteliti atau dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa
membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Selain
itu juga terbatas pada usaha mengungkap suatu masalah atau keadaaan
atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk
72
mengungkap fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang
keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti (Hadari, 2007).
3.2 Fokus Penelitian
Bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian
penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian yang berjudul
Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang. ini fokus materi
kajiannya terletak pada pelaksanaan rencana strategis dalam meningkatkan
investasi di Kota Serang yang dilakukan Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang.
3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang.
3.4 Instrumen Penelitian
Karena Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka
instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dalam
penelitian ini adalah seorang mahasiswi di Univeristas Sultan Ageng
Tirtayasa, jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik yaitu bernama Lailatul Aliya.
73
Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang
membuka kunci, menelaah dan mengeksplorasi seluruh ruang secara
cermat, tertib dan leluasa, dan bahkan adanya yang menyebutnya key
instrument. Konsep human instrument dipahami sebagai alat yang dapat
mengungkap fakta-fakta lapangan dan tidak ada alat yang paling elastis
dan tepat untuk mengungkapkan data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri.
Peneliti mungkin menggunakan alat bantu untuk mengumpulkan data
seperti tape recoder, video kaset, atau kamera. Tetapi alat-alat ini benar-
benar tergantung pada peneliti untuk menggunakannya.
3.5 Informan Penelitian
Menurut Morze dalam Denzin (2009: 289) seorang informan yang
baik adalah seorang yang mampu menangkap, memahami dan memenuhi
permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat artikulatif,
meluangkan waktu untuk wawancara dan bersemangat untuk berperan
serta dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi
sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang
yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan informan
dalam penelitian tentang Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu
dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota
Serang Kota Serang menggunakan teknik purposive sampling.
74
Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber
data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya
orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan,
atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti
menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.
Penelitian tentang Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu
dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota
Serang ini menggunakan teknik Purposive sampling karena peneliti
mempertimbangkan beberapa pihak yang akan menjadi informan.
Pertimbang-pertimbangan tersebut adalah pihak yang membuat rencana
strategis dalam meningkatkan investasi di Kota Serang, pihak yang
melaksanakan perencanaan strategis peningkatan investasi di Kota Serang,
serta pihak yang memiliki data terkait pelaksanaan rencana strategis dalam
meningkatkan investasi di kota Serang.
Informan tersebut terbagi ke dalam dua kriteria informan yakni,
key informan dan secondary informan. Key informan merupakan pihak
yang mempunyai kewenangan secara langsung dalam perencanaan strategi
dalam meningkatkan investasi di kota Serang. Sedangkan secondary
informan adalah informan yang tidak terlibat secara langsung namun
memiliki pengetahuan atau informasi terkait program tersebut.
75
Tabel 3.1 Daftar Informan Peneliti 2015
No Informan Kode
Informan
Fungsi/Peran Informan
1. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang
I1 Organisasi penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal.
1) Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi BPTPM Kota Serang
I1-1
2) Kepala Bidang Penanaman Modal BPTPM Kota Serang
I1-2
3) Kepala Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Investasi
I1-3
4) Kepala Bidang Perijinan Usaha BPTPM Kota Serang
I1-4
5) Kepala Bidang Perijinan Non Usaha BPTPM Kota Serang
I1-5
6) Kepala Sub Bagian Program
Evaluasi Pelaporan BPTPM Kota Serang
2 Bagian Perencanaan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang
I2 Penyusun perencanaan wilayah dan pengkoordinasi diantara dinas-dinas serta organisasi lain.
3 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten
I3
Pengkoordinasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
76
4 Masyarakat/Investor
I4 Sasaran Kegiatan BPTPM Kota Serang.
CV Elita Jaya Mandiri I4-1
CV Kaisar Mandala I4-2
(Sumber: Peneliti, 2015)
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis
menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Wawancara mendalam atau Interview
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang
menggunakan pertanyaan lisan kepada responden, baik
dilakukan melalui tatap muka atau wawancara telepon untuk
melengkapi data yang diperoleh, (Ruslan, 2003 : 277).
Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan
menyiapkan pedoman pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan
dengan penelitian.
Dalam penelitian ini diperlukan pedoman wawancara
untuk membatasi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan
kepada informan. Pedoman wawancara adalah lembar acuan
yang sudah disiapkan oleh peneliti sebelumnya berisi
pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan inti masalah-
masalah/pertanyaan.
77
Pedoman wawancara yang akan digunakan di dalam
penelitian ini mengacu pada teori yang digunakan. Pedoman
wawancara yang dibuat yakni menggunakan teori dari buku
Bryson 2007 mengenai hambatan perencanaan strategis.
Pedoman wawancaranya adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara Peneliti 2015
No Dimensi Sub Dimensi Informan
1. Masalah Manusia 1. Manajemen perhatian
I1, I3, I4
2. Komitmen I1, I2, I3
2 Masalah Proses 1. Manajemen ide
strategis I1, I2, I3
2. Pemahaman
kebutuhan dan
ancaman
I1, I3
3 Masalah Struktural 1. Lingkungan Internal I1, I2, I3
2. Lingkungan Eksternal I1, I2, I3
4 Masalah Institusional 1. Kepemimpinan
Transformatif
I1, I2, I3, I4
2. Pola interaksi I1, I2, I3, I4
(Sumber: Peneliti, 2015)
78
2. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan
mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi
maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan
penelitian ini guna melengkapi data-data yang diperlukan serta
cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana domumen-
dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan
masalah, baik berupa buku, literatur, laporan dan sebagainya.
Menurut Sugiyono (2008 : 83) studi dokumen
merupakan pelengkap dari penggunaan metode obsevasi dan
wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas
hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika
melibatkan / menggunakan studi dokumen ini dalam metode
penelitian kualitatifnya hal senada diungkapkan Bogdan
(seperti dikutip Sugiyono) “ in most tradition of qualitative
research, the phrase personal document is used broadly lo
refer to any first person narrative produce by an individual
which describes his or her own actions, experience, and
beliefs”.
Dokumen merupakan sumber data yang digunakan
untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis,
film, gambar (foto) dokumentasi, dan karya-karya monumental,
yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.
79
Dokumentasi. Dilakukan dengan bahan-bahan tertulis seperti
dokumen atau foto.
3. Observasi/Pengamatan Langsung
Observasi/pengamatan langsung, yaitu suatu cara pengumpulan
data dengan melakukan pengamatan secara langsung di
lapangan terhadap objek yang sementara diteliti. Selanjutnya,
peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala yang
berkaitan dengan objek penelitian.
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan
masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai
penulisan hasil penelitian (dalam Sugiyono, 2008). Pada penelitian
kualitatif analisis data dilakukan mulai saat pengumpulan sampai selesai
saat pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008)
dalam analisis kualitatif, data yang muncul berupa kata-kata dan bukan
rangkaian angka.
Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara
deskriptif kualitatif dengan mengutamakan pengungkapan melalui
keterangan yang didukung dan ditunjang dengan data sekunder. Data
dikelompokkan agar lebih mudah nantinya untuk menyaring data yang
dibutuhkan dan yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut
dijabarkan dalam bentuk teks agar lebih
80
mudah dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari
data tersebut sehingga dapat menjawab pokok permasalahan penelitian.
Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan dilakukan
langkah-langkah (Sugiyono,2008) sebagai berikut :
1. Pengumpulan data informasi melalui wawancara, observasi langsung
dan dokumentasi
2. Reduksi data
Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini
bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai
dengan masalah penelitian.
3. Penyajian Data
Setelah data direduksi, langkah menganalisis selanjutnya adalah
penyajian (Display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil
reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga
makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk
uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang
relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan
memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara
menampilkan dan membuat hubungan antarfenomena untuk memaknai
apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk
mencapai tujuan penelitian. Display
81
data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya
analisis kualitatif yang valid dan handal.
4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cermat
dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan
lapangan sehingga data-data yang teruji validitasnya.
Kegiatan dalam menganalisis data terkait dengan data itu mungkin
telah dimunculkan dalam beragam cara (observasi, wawancara, intisari
dokumen, pita rekaman) dan yang biasanya diproses sebelum siap
digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis),
tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya
disusun ke dalam teks yang diperluas, analisis data dalam penelitian
kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di
lapangan, dan setelah selesai di lapangan.
Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi
sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan
sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun
wawasan umum yang disebut analisis. Penelitian kualitatif ini pada
dasarnya mengadopsi ketiga alat analisis kualitatif tersebut, namun
penggunaannya disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam konteks
terapan, penelitian ini lebih banyak berupaya mengemukakan dan
memberikan penjelasan (deskripsi) mengenai fenomena yang terkait
82
dengan variabel penelitian. Proses pelaksanaannya lebih banyak
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles & Hubberman
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan
melakukan kegiatan berulang secara terus menerus dari ketiga hal utama tersebut.
3.8 Uji Keabsahan Data
Dalam penelitian ini teknik untuk menguji keabsahan data yang
digunakan adalah dengan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai
waktu. Dan triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan
triangulasi teknik/triangulasi berbagai cara.
Triangulasi sumber artinya pengujian data dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, kemudian
data yang telah diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan
Reduksi
Data
Data Colection Display Data
Verifikasi
83
suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan
sumber data tersebut.
Selanjutnya triangulasi yang digunakan adalah triangulasi
teknik/triangulasi berbagai cara artinya menguji data dilakukan dengan
cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang
berbeda. Dalam triangulasi teknik, peoses triangulasi dilakukan dengan
observasi, wawancara dan studi dokumentasi.
Uji keabsahan melalui triangulasi dilakukan karena dalam
penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat
dilakukan dengan alat-alat uji statistic. Begitu pula materi kebenaran tidak
diuji berdasarkan kebenaran alat sehingga substansi kebenaran tergantung
pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap
benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak atau
kebenaran stakeholder.
84
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian
yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran
umum Kota Serang, serta gambaran umum Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang. Hal tersebut dipaparkan
dibawah ini.
a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data (data collection). Pengumpulan data yaitu proses
pengumpulan data penelitian . Ini merupakan tahap awal yang harus
dilakukan peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai
masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Dalam tahap pengumpulan data
dilakukan dengan review dokumentasi Profil umum Kota Serang,
Direktori BPTPM Kota Serang, Profil Investasi dan Perizinan Terpadu
Kota Serang, LKPJ BPTPM Kota Serang 2014, wawancara, observasi,
pengumpulan data melalui kajian pustaka dan dokumentasi.
85
4.1.1 Gambaran Umum Kota Serang
Kota Serang merupakan pemekaran dari Kabupaten Serang yang
terbentuk pada tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan Undang-undang No.
32 tahun 2007. Secara geografis Kota Serang terletak di antara 5099' -
6022' Lintang Selatan dan 106o7' – 106o25' Bujur Timur. Apabila diukur
dengan menggunakan koordinat sistem Universal Transfer Mercator
(UTM) Zone 48E, wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m
sampai dengan 638.600 dari Barat ke Timur dan 9.337.725 m sampai
dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jarak terpanjang menurut garis
lurus dari Utara ke Selatan adalah sekitar 21,7 Km dan jarak terpanjang
dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 Km. Dengan bentang alam
sebagaimana tersebut di atas, Kota Serang memiliki luas wilayah
mencapai 266,74 km2 atau sekitar 3,08% dari luas wilayah Provinsi
Banten.
Kota Serang adalah Ibukota Provinsi Banten, yang terletak di
bagian Utara Provinsi Banten, berbatasan langsung dengan Kabupaten
Serang di batas bagian Barat, Timur, dan Selatannya, serta terkoneksi
langsung dengan Laut Jawa di bagian Utaranya. Dengan posisinya yang
strategis ini maka Kota Serang menjadi salah satu titik pertumbuhan
terpenting di Provinsi Banten mengingat wilayahnya yang dilalui Jalan Tol
Jakarta Merak dengan dua pintu keluar di bagian Timur dan Barat Kota
Serang, serta berbatasan langsung
86
dengan padatnya lalu lintas Laut Jawa yang di masa depan akan
dapat dimanfaatkan bagi kepentingan daerah.
Kota Serang memiliki kawasan pesisir yang membentang
sepanjang batas Utara Kota Serang di Teluk Banten Kecamatan Kasemen,
yang terkoneksi langsung dengan Laut Jawa. Kawasan pesisir ini
merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis secara ekonomi sejak
era Kesultanan Islam Banten pada abad ke-15 hingga saat ini. Karenanya,
kawasan ini juga memiliki nilai historis yang tinggi dengan eksistensi
sejumlah situs cagar budaya yang banyak tersebar di kawasan ini.
Sedangkan kawasan pegunungan terbentang dibatas sebelah Barat di
Kecamatan Taktakan, yang berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran,
Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramatwatu di Kabupaten
Serang.
Sesuai dengan karakteristik kedua kawasan di atas maka wilayah
Kota Serang sebagian merupakan dataran rendah dengan bentangan
pesawahan yang cukup luas dan produktif serta kawasan budidaya
perikanan yang potensial di sebelah Utaranya. Sementara sebagian
kawasan lainnya berkarakteristik sebagai daerah perbukitan yang secara
alamiah merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan yang juga masih
memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan di masa depan.
87
Kota Serang secara topografis sebagian besar (99%) terdiri dari daratan
rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut
(mdpl). Dengan karakteristik alamnya ini maka secara fisiografis sebagian besar
lahan di Kota Serang adalah lahan datar dengan iklim tropis yang khas
sebagaimana daerah yang terletak di sekitar pantai utara Laut Jawa, dengan suhu
udara berkisar antara 23,30C - 33,20C, rata-rata tingkat evaporasi sebesar 4,1 mm
dan kelembaban udara 84%, serta tekanan udara sekitar 1.010,8 hPa. Karenanya,
curah hujan di Kota Serang terbilang cukup tinggi dengan ukuran tertinggi dalam
sebulan mencapai 70 mm atau rata-rata curah hujan berkisar antara 1500 - 2000
mm/tahun, serta rata-rata terdapat 16 hari hujan dengan curah hujan terbesar pada
bulan Desember dan Januari pada setiap tahunnya.
Berdasarkan jenis tanahnya, sebagian besar (61%) tanah di wilayah Kota
Serang adalah tanah padsolik yang tersebar merata di seluruh bagian Kota.
Demikian pula dengan jenis tanah alluvial (±21%) dan regosol (±16%) yang juga
tersebar di bagian Barat hingga Timur, serat Utara hingga Selatan Kota Serang.
Sementara secara hidrologis sumber air di Kota Serang berasal dari aliran Sungai
Cibanten dan saluran induk irigasi Pamarayan Barat. Di samping itu sebagian
masyarakat menggunakan air sumur meski pada beberapa lokasi kualitas air tanah
di wilayah Kota Serang kurang layak kualitasnya untuk dikonsumsi. Secara
administratif Kota Serang dibagi dalam
6 kecamatan dan 66 kelurahan/desa. Berikut tabel 4.1 yang
menggambarkan luas wilayah Kota Serang menurut Kecamatan.
88
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Serang menurut Kecamatan
No Kecamatan Jumlah Kelurahan
Luas (Km2) Persentase (%)
1 Curug 10 49,60 18,59
2 Walantaka 14 48,48 18,18
3 Cipocok Jaya 8 31,54 11,82
4 Serang 12 25,88 9,70
5 Taktakan 12 47,88 17,95
6 Kasemen 10 63,36 23,75
Jumlah 66 266,74 100
(Sumber : BPS Kota Serang, 2014)
Berdasarkan tabel 4.1 di atas, Kecamatan Kasemen merupakan kecamatan
dengan wilayah terluas yaitu sekitar 63,36 Km2 atau sekitar 23,75% dari luas
wilayah Kota Serang. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling sempit
adalah Kecamatan Serang yang hanya sekitar 9,7% dari luas wilayah Kota Serang,
atau sekitar 25,88 Km2.
Dalam konteks demografi, jumlah penduduk Kota Serang mengalami laju
pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu mencapai sebesar 7,23 % per tahun.
Kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya relatif tinggi adalah
89
Kecamatan Serang yaitu 8,03%. Jumlah ini diperkirakan akan terus
bertambah seiring dengan berkembangnya Kota Serang sebagai kawasan
pemukiman bagi kaum urban commuter yang bekerja di DKI Jakarta dan
sekitarnya. Berikut tabel 4.2 yang menggambarkan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Serang tahun 2010-2013 per Kecamatan.
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Serang
Tahun 2010 – 2013
No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa)
2010 2011 2012 2013 LPP (%)
1 Serang 176,406 190,963 212,848 222,149 8.03
2 Kasemen 72,175 75,913 81,494 86,597 6.26
3 Walantaka 62,643 67,470 72,626 75,930 6.63
4 Curug 40,191 42,482 44,837 46,462 4.96
5 Cipocok Jaya 63,462 68,364 74,991 79,195 7.67
6 Taktakan 63,606 68,345 75,766 79,248 7.63
Jumlah 478,483 513,537 562,562 589,581 7.23
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014)
Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, Kecamatan Serang merupakan Kecamatan
dengan laju pertumbuhan penduduk terbanyak yaitu sebesar 222,149 jiwa
atau 8,03 %. Sementara Kecamatan Curug dan Kasemen merupakan
kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk paling rendah,
90
yaitu masing-masing 4.96 % atau 46,462 jiwa dan 6.26 % atau 86,597 jiwa
meski kedua kecamatan ini merupakan kecamatan dengan wilayah paling
luas di Kota Serang. Berikut tabel 4.3 yang menggambarkan Tingkat
Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2010-2013.
Tabel 4.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2010-
2013
No Kecamatan Tingkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
2010 2011 2012 2013
1 Serang 6,816 7,379 8,224 8,584
2 Kasemen 1,139 1,198 1,286 1,367
3 Walantaka 1,292 1,392 1,498 1,566
4 Curug 810 856 904 937
5 Cipocok Jaya
2,012 2,168 2,378 2,511
6 Taktakan 1,328 1,427 1,582 1,655
Jumlah 1,794 1,925 2,109 2,210
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014)
Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, menunjukkan sebaran penduduk di Kota Serang
yang kurang merata. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang paling
tinggi adalah Kecamatan Serang, yang pada tahun 2010 sebesar 6.816 jiwa/km2
sementara pada tahun 2013 telah mengalami penetrasi
91
hingga mencapai 8.584 jiwa/km2. Sedangkan Kecamatan yang memiliki
kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Curug, yaitu pada tahun
2010 sebesar 810 jiwa/km2 dan pada tahun 2013meningkat menjadi sebesar 937
jiwa/km2. Akibatnya, dengan luas wilayah yang hanya seluas 266,74 km2 maka
kepadatan penduduk di Kota Serang terbilang cukup tinggi, yang rata-rata
mencapai 2.210 jiwa per km2 pada tahun 2013.
Dilihat dari aneka jenis pekerjaannya, Kota Serang menggambarkan karakter
wilayah perkotaan transisional, dimana pada satu sisi masih mewarisi wilayah
berkarakter agraris dengan penduduk yang bermata pencaharian di sektor tersebut,
serta berkembangnya profesi di sektor jasa, perdagangan dan industri pada sisi
lain. Berikut tabel 4.4 yang menggambarkan tentang keragaman pekerjaan
penduduk Kota Serang menurut jenis pekerjaan.
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2014
No Pekerjaan Jumlah
1 Belum/Tidak Bekerja/Ibu Rumah Tangga 308.6
2 Pelajar/Mahasiswa 104.796
3 Pensiunan 4.545
4 PNS/TNI/POLRI 17.555
5 Petani/Pekebun/Nelayan/Peternak 7.895
92
6 Wiraswasta 76.915
7 Tukang Bangunan/Listrik/Kayu/Batu 54
8 Transportasi 459
9 Karyawan Swasta 43.254
10 Karyawan BUMN/BUMD 2.398
11 Buruh Harian Lepas 37.626
12 Wartawan 63
13 Ulama/Pendeta 164
14 Pejabat Negara/Daerah/Desa 70
15 Dosen/Guru/Peneliti 2.057
16 Pengacara/Notaris 45
17 Dokter/Perawat/Bidan/Apoteker/Psikiater 563
18 Pedagang/Pialang 2.368
19 Perangkat Desa 117
20 Jasa Lainnya 219
21 Lainnya 45.769
Total 655.532
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, 2014)
93
Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan
terbanyak ditempati oleh Pelajar/Mahasiswa dengan jumlah 104.796. Kemudian
disusul oleh Karyawan Swasta dengan jumlah 43.254 dan Buruh Harian Lepas
dengan jumlah 37.626 dan jenis pekerjaan lainnya. Sementara jenis pekerjaan
yang paling sedikit yaitu Pengacara/Notaris dengan jumlah 45. Kemudian
berdasarkan tingkat pendidikannya tabel 4.5 akan menggambarkan jumlah
penduduk menurut pendidikan tahun 2014.
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2014
No Pendidikan Jumlah %
1 Tidak/Belum Sekolah 157.067 23,96
2 Belum Tamat SD/Sederajat 24.467 3,73
3 Tamat SD/Sederajat 220.536 33,64
4 SMP/Sederajat 86.442 13,19
5 SMA/Sederajat 128.388 19,59
6 Diploma I/II 3.64 0,56
7 Akademi/Diploma III 8.079 1,23
8 Diploma IV/Strata I 24.717 3,77
9 Strata II 2.077 0,32
10 STRATA III 119 0,02
Jumlah 655.532 100
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, 2014)
Berdasarkan tabel 4.5 di atas, jumlah penduduk menurut pendidikan Kota Serang
sebagian besar tamat sekolah dasar dengan persentase 33,64%, Diikuti penduduk
yang belum/tidak bersekolah sebanyak 23,96%, serta
94
penduduk berpendidikan SMA/sederajat sebanyak 19,59%, dan berpendidikan
SMP/sederajat sebanyak 13,19%. Sementara, jumlah penduduk menurut
pendidikan Kota Serang paling sedikit yaitu pada Strata III sekitar 0,02 %.
Sebagai sebuah kota, maka Kota Serang juga menjadi daerah yang terbuka dan
heterogen. Heterogenitas ini tampak dari keragaman dalam agama dan
kepercayaan, meski mayoritas penduduk Kota Serang adalah muslim, mengingat
kuatnya pengaruh agama Islam peninggalan Kesultanan Islam Banten di masa
lalu. Tabel 4.6 berikut ini menggambarkan komposisi penduduk Kota Serang
berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut penduduknya.
Tabel 4.6 Komposisi Penduduk Kota Serang Berdasarkan
Agama/Keprcayaan Tahun 2013
No Agama/Kepercayaan Jumlah Pesentase %
1 Islam 576.157 97,72
2 Kristen Protestan 67.52 1,15
3 Kristen Katolik 34.26 0,58
4 Hindu 297 0,05
5 Budha 2.945 0,50
6 Kepercayaan 4 0,0007
(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, 2014)
95
Berdasarkan tabel 4.6 di atas, komposisi penduduk menurut
agama/kepercayaan mayoritas penduduk Kota Serang beragama islam
dengan jumlah 641.42 atau sebesar 97,84 %. Sementara, minoritas
penduduk dari agama hindu dengan jumlah 377 atau sebesar 0,06 %
disusul agama/kepercayaan lainnya.
Kota Serang memiliki beberapa produk unggulan asli daerah yang patas
dibanggakan dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan industri
pengolahan. Produk-produk unggulan ini sangat berperan terhadap
pertumbuhan perekonomian Kota Serang. Berikut tabel 4.7 yang
menggambarkan produk unggulan Kota Serang.
Tabel 4.7 Produk Unggulan Tiap Kecamatan di Kota Serang
No Kecamatan Produk Unggulan
1 Curug Sapi Potong, Domba, Kambing, Ayam Petelur,
Bakso Ikan, Batu Bata
2 Walantaka Anyaman Bambu (Bakul, Tampan), Kripik
Singkong, Kacang Tanah, Itik Manila, Puyuh
3 Cipocok Jaya Industri Tempe, Buah-buahan, Batik Banten,
Meubelair
4 Serang Sate Bandeng, Wista Kuliner, Pusat
Perdagangan Umum, Wisata Belanja
96
5 Taktakan Sapi Potong, Kerbau, Industri Emping,
Pengrajin Emas dan Perak, Perkebunan dan
Buah-buahan, Roti
6 Kasemen Wisata Ziarah dan Budaya, Wisata Alam,
Wisata Kuliner Laut, Lumbung Padi/Beras. Kue
Satu, Gipang, Sagon, Kayu Olahan, Perikanan
Laut dan Tambak.
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015)
Berdasarkan tabel 4.7 di atas, Produk unggulan di Kota Serang sangat
beragam tiap Kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Serang sendiri
terdapat produk unggulan seperti Sate Bandeng, Wista Kuliner, Pusat
Perdagangan Umum, Wisata Belanja. Dengan adanya produk-produk
unggulan yang ditawarkan Kota Serang tersebut, diharapkan akan banyak
menarik masyarakat/investor untuk berinvestasi di Kota Serang.
4.1.2 Gambaran Umum Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPTPM) Kota Serang
BPTPM Kota Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, dan Susunan Organisasi
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang dan
Peraturan Walikota Serang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Badan Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Serang.
97
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPTPM Kota Serang
Sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang diemban oleh BPTPM
menjadi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang merupakan
unsur pendukung tugas Walikota yang bertugas melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan dan penanaman
modal. Struktur Organisasi BPTPM Kota Serang terdiri atas :
1. Kepala Badan
2. Sekretaris
Sekrataris BPTPM membawahi :
a. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
b. Kasubag Keuangan;
c. Kasubag Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
3. Kepala Bidang Perijinan Non Usaha
Kepala Bidang Perijinan Non Usaha membawahi :
a. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perijinan Non Usaha;
b. Kepala Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perijinan Non Usaha.
4. Kepala Bidang Perijinan Usaha
Kepala Bidang Perijinan Usaha membawahi :
a. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Usaha;
b. Kepala Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perijinan Usaha.
5. Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi
98
Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi membawahi :
a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi;
b. Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
6. Kepala Bidang Penanaman Modal
Kepala Bidang Penanaman Modal membawahi :
a. Kepala Sub Bidang Promosi dna Pemasaran;
b. Kepala Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi.
7. Tim Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Berikut ini akan diuraikan secara ringkas tugas dan fungsi dari masing-
masing bagian organisasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman
Modal Kota Serang :
1. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,
mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Badan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota di
bidang pelayan perizinan di Daerah sebagaimana terjabarkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Untuk menjalankan
tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan.
99
b. Penyelenggaraan penyusunan usulan program, rencana kerja, kinerja, dan
anggaran tahunan Badan.
c. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di bidang
perekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pemerintahan.
d. Penyelenggaraan pengendalian perizinan di bidang perekonomian,
pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pemerintahan.
e. Pengendalian dan pengkoordinasian seluruh kegiatan kedinasan tiap-tiap
unit kerja di lingkungan Badan.
f. Perumusan kebijakan pembangunan, pengadaan, dan rehabilitasi prasarana
dan sarana fisik dalam lingkup tugas Badan.
g. Penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kemampuan berprestasi para
pegawai di lingkungan Badan.
h. Pengawasan terhadap pelaksanaan program, rencana kerja, serta
penggunaan anggaran tahunan Badan.
i. Evaluasi dan Pelaporan.
2. Sekretaris Badan
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam
pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Badan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi
umum, keuangan, kepegawaian, Program, Evaluasi dan Pelaporan. Untuk
melaksanaan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :
100
a. Penyelenggaraan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan
Sekretariat.
b. Penyelenggaraan penyusunan usulan program, rencana kerja dan anggaran
tahunan Badan.
c. Penyelenggaraan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan
administrasi Program, Evaluasi dan Pelaporan.
d. Pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Sub Bagian yang
dibawahkannya.
e. Pelaporan.
Sekretaris Badan membawahi dan dibantu oleh :
a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi
umum dan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana di atas Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai
fungsi:
1) Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian
Umum Dan Kepegawaian.
2) Pelaksanaan urusan-urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian,
kerumahtanggaan serta perlengkapan perkantoran.
3) Pelaksanaan pelayanan administrasi umum kepada seluruh unit kerja di
lingkungan Badan.
101
4) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya.
5) Pelaporan.
b. Sub-Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan. Untuk
melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
1) Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian
Keuangan.
2) Penyusunan usulan anggaran tahunan Badan beserta perubahan dan
perhitungannya.
3) Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan Badan.
4) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya.
5) Pelaporan.
c. Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
Sub-Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Sekretariat di bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sub Bagian Program,
Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
102
1) Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan.
2) Penyusunan usulan program dan rencana kerja tahunan Badan.
3) Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi evaluasi dan pelaporan.
4) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya.
5) Pelaporan.
3. Kepala Bidang Perizinan Non Usaha
Kepala Bidang Perizinan Non Usaha mempunyai Tugas Pokok memimpin
dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan
penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang Non Usaha meliputi
pelayanan dan pendaftaran serta pengolahan dan penerbitan perizinan.
Untuk melaksanakan tugas di maksud Bidang Perizinan Non Usaha
mempunyai fungsi :
a. Perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang
Perizinan Non Usaha.
b. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di bidang Non Usaha.
c. Penyelenggaraan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan
perizinan di bidang Perizinan Non Usaha.
103
d. Penyelenggaraan pengendalian pelayanan perizinan di bidang Perizinan
Non Usaha.
e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Tim Teknis.
f. Penyelenggaraan distribusi Surat Perizinan di bidang Perizinan Non
Usaha.
g. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya.
h. Pelaporan.
Bidang Perizinan Non Usaha membawahi dan dibantu oleh:
a. Sub-Bidang Pelayanan Pendaftaran Perizinan Non Usaha
Sub-Bidang Pelayanan Pendaftaran Perizinan Non Usaha mempunyai
tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang
Perizinan Non Usaha yang berkenaan dengan pemberian pelayanan dan
pendaftaran perizinan non usaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
tersebut di atas Sub-Bidang Pelayanan Pendaftaran Perizinan Non Usaha
mempunyai fungsi :
1) Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang
Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Non Usaha.
2) Pelaksanaan pelayanan dan pendaftaran perizinan non usaha.
3) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya.
4) Pelaporan.
104
b. Sub-Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Non Usaha
Sub-Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Non Usaha mempunyai
tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang
Perizinan Non Usaha yang berkenaan dengan Pengolahan dan Penerbitan
Perizinan Non Usaha. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub-Bidang
Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Non Usaha mempunyai fungsi :
1) Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang
Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Non Usaha.
2) Pelaksanaan pengolahan dan penerbitan perizinan non usaha.
3) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya.
4) Pelaporan.
4. Kepala Bidang Perizinan Usaha
Kepala Bidang Perizinan Usaha mempunyai Tugas Pokok memimpin dan
mengatur pelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan
penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang Usaha meliputi pelayanan
dan pendaftaran serta pengolahan dan penerbitan perizinan. Untuk
melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perizinan Usaha mempunyai
fungsi:
105
a. Perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang
Perizinan Usaha.
b. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan di Bidang Perizinan
Usaha.
c. Penyelenggaraan pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan
perizinan di Bidang Perizinan Usaha.
d. Penyelenggaraan pengendalian pelayanan perizinan di Bidang Perizinan
Usaha.
e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Tim Teknis.
f. Penyelenggaraan distribusi Surat Perizinan di Bidang Perizinan Usaha;
g. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya.
h. Pelaporan.
Bidang Perizinan Usaha membawahi dan dibantu oleh:
a. Sub-Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Perizinan Usaha
Sub-Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Perizinan Usaha mempunyai tugas
pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang
Perizinan Usaha yang berkenaan dengan pemberian pelayanan dan
pendaftaran perizinan usaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
tersebut di atas Sub-Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Perizinan Usaha
mempunyai tugas :
106
1) Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang
Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Non Usaha.
2) Pelaksanaan pelayanan dan pendaftaran perizinan usaha.
3) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya.
4) Pelaporan.
b. Sub-Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha
Sub-Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha mempunyai tugas
pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang
Perizinan Usaha yang berkenaan dengan Pengolahan dan Penerbitan
Perizinan Usaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas
Sub-Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha mempunyai
fungsi :
1) Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang
Pengolahan dan Penerbitan Perijinan Usaha.
2) Pelaksanaan pengolahan dan penerbitan perijinan usaha.
3) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya.
4) Pelaporan.
107
5. Kepala Bidang Data Dan Sistem Informasi
Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok
memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Badan yang
berkenaan dengan penyelenggaraan data dan sistem informasi meliputi
pengembangan sistem teknologi informasi dan pelayanan informasi dan
pengaduan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada bidang data dan
sistem informasi dan pengaduan mempunyai fungsi :
a. Perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang
Data dan Sistem Informasi.
b. Penyelenggaraan penyajian data melalui sistem teknologi informasi.
c. Penyelenggaraan pengembangan sistem teknologi informasi.
d. Penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan.
e. Penyelenggaraan pengendalian Data dan Sistem Informasi.
f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Tim Teknis.
g. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya.
h. Pelaporan.
Bidang data dan sistem informasi membawahi dan dibantu oleh :
a. Sub-Bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi
Sub-Bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi mempunyai tugas
pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Data
dan Sistem Informasi yang berkenaan dengan
108
pengembangan sistem teknologi informasi. Untuk melaksanaan tugas
sebagaimana tersebut di atas Sub-Bidang pengembangan sistem teknologi
informasi mempunyai fungsi :
1) Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang
Pengembangan Sistem Teknologi Informasi.
2) Pelaksanaan pengembangan sistem teknologi informasi.
3) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya.
4) Pelaporan.
b. Sub-Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan
Sub-Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas pokok
memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Data dan
Sistem Informasi yang berkenaan dengan pelayanan informasi dan
pengaduan. Untuk melaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas Sub-
Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi
mempunyai fungsi :
1) Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang
Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
2) Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan.
3) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya.
4) Pelaporan.
109
6. Kepala Bidang Penanaman Modal
Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok memimpin dan
mengatur pelaksanaan sebagian tugas Badan yang berkenaan dengan
penyelenggaraan promosi dan pemasaran serta pembinaan potensi dan
kerjasama investasi. Untuk melaksanaan tugas di maksud pada bidang
penanaman modal mempunyai fungsi:
a. Perumusan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang
Penanaman Modal.
b. Penyelenggaraan promosi dan pemasaran serta pembinaan potensi dan
kerjasama investasi.
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Tim Teknis.
d. Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya.
e. Pelaporan.
Bidang Penanaman Modal membawahi dan dibantu oleh:
a. Sub-Bidang Promosi dan Pemasaran
Sub-Bidang Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas pokok memimpin
dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Penanaman Modal yang
berkenaan dengan promosi dan pemasaran. Untuk melaksanaan tugas
sebagaimana tersebut di atas Sub-Bidang promosi dan pemasaran
mempunyai fungsi :
110
1) Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang
Promosi dam Pemasaran.
2) Pelaksanaan promosi dam pemasaran.
3) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya.
4) Pelaporan.
b. Sub-Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi
Sub-Bidang bina potensi dan kerjasama investasi mempunyai tugas pokok
memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Penanaman
Modal yang berkenaan dengan bina potensi dan kerjasama investasi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sub Bidang bina
potensi dan kerjasama investasi mempunyai fungsi :
1) Perumusan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bidang Bina
Potensi dan Kerjasama Investasi.
2) Pelaksanaan Bina Potensi dan Kerjasama Investasi.
3) Pengawasan dan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya.
4) Pelaporan.
7. Tim Teknis
Tim teknis terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari
berbagai Perangkat Daerah yang secara fungsional melaksanakan
111
pembinaan teknis terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan.
Tim teknis sebagaimana dimaksud memiliki tugas sebagai berikut :
a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam proses
penyelenggaraan pelayanan.
b. Melaksanakan pemeriksaan di lapangan dan membuat berita acara
pemeriksaaan serta analisis/kajian sesuai bidang tugasnya masing-masing
dalam rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan dan pembatalan
izin.
c. Memberikan rekomendasi teknis terhadap permohonan pelayanan
perizinan.
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diberikan
sesuai tugas pokokdan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait.
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu pimpinan dan
melaksanaan sebagai tugas badan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok
jabatan fungsional dapat dibagi dalam Sub-Kelompok sesuai dengan
kebutuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior. Kebutuhan jabatan fungsional tersebut ditentukan
berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
112
2. Visi dan Misi BPTPM Kota Serang
Dengan semangat otonomi daerah serta memperhatikan tugas
dan fungsi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang,
dengan mengacu pada visi dan misi Kota Serang serta melihat
kecenderungan dan proyeksi masa depan, sebagaimana visi pembangunan
Kota Serang 2013-2018 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang yaitu “Terwujudnya
Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada
Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian dan Budaya.”
Untuk mewujudkan visi tersebut disusunlah misi yang
merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Karenanya, misi pada dasarnya
merupakan operasionalisasi dari visi yang dirumuskan dalam bentuk
aktivitas yang menggambarkan upaya mewujudkan visi tersebut, yang
tercantum dalam RPJMD Kota Serang dikelompokkan ke dalam 5 (lima)
misi sebagai berikut:
Misi 1: Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, dan
berwibawa.
Misi ini mencakup substansi yang terkandung dalam misi ke-9 Walikota
yaitu “penciptaan pemerintahan yang bersih dan
113
berwibawa”, serta misi ke-8 yaitu “penciptaan keterbukaan dengan
mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang sehat”
Misi 2: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan,
kesehatan dan layanan sosisal lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas
hidup masyarakat.
Misi ini mencakup substansi yang terkandung dalam misi ke-3
Walikota yaitu “peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan misi ke-5 yaitu “perwujudan
kemandirian masyarakat berprilaku sehat”.
Misi 3: Menyediakan prasarana dan sarana wilayah sebagai pendorong
kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta pengendalian tata ruang
kota yang berwawasan lingkungan.
Misi ini mencakup substansi yang terkandung dalam misi ke-11
Walikota yaitu “terciptanya pembangunan Kota Serang sesuai fungsinya
yang berpedoman pada rencana tata ruang kota yang berwawasan
lingkungan sehingga terwujud Kota Serang Madani”.
Misi 4: Meningkatkan perekonomian daerah melalui penciptaan iklim
usaha dan investasi yang kondusif bagi berkembangnya usaha kecil
menengah dan koperasi, serta industri yang mampu mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya alam dan sosial secara berkelanjutan.
114
Misi ini mencakup substansi yang terkandung dalam misi ke-2
Walikota yaitu “pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing
tinggi”, dan misi ke-4 yaitu “peningkatan kesejahteraan masyarakat
sehingga mampu mengangkat kualitas kehidupan”,
Misi 5: Mewujudkan iklim kehidupan sosial dan politik yang religius,
berbudaya, aman, dan tertib melalui revitalisasi kearifan lokal masyarakat,
serta pembinaan seni, budaya, dan olahraga di kalangan generasi muda.
Misi ini mencakup substansi yang terkandung dalam misi ke-1
Walikota yaitu “peningkatan pemahaman dan pengalaman ajaran agama
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai
wujud peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa”, misi ke-6 yaitu “pelestarian kehidupan sosial budaya daerah untuk
meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jatidiri serta kepribadian
bangsa”, misi ke-7 yaitu “penegakkan dan penghormatan terhadap
supremasi hukum serta hak azasi manusia”, srta misi ke-10 yaitu
“penciptaan sistem keamana dan ketertiban yang mantap dan terkendali
serta stabilitas politik yang kondusif dan demokratis.”
Sehingga dari visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Serang
tersebut diharapkan periode kedua Rencana Jangka Menengah Kota
115
Serang dapat membuat landasan awal dalam mewujudkan visi Rencana
Jangka Panjang Kota Serang tahun 2008-2025. Dan visi misi dalam
RPJMD Kota Serang tersebut dijadikan acuan dalam menyusun visi dan
misi BPTPM Kota Serang yang dikaitkan dengan tugas pokok dan
fungsinya. Tugas BPTPM Kota Serang :
1. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi
di bidang perijinan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Penanaman Modal.
2. Mengelola semua perijinan dan non perijinan secara terpadu, kecuali yang
secara teknis tidak dapat ditangani oleh BPTPM.
BPTPM sebagai unit kerja pembangunan dilingkungan Kota Serang harus
memiliki visi yang selaras dengan visi RPJMD Kota Serang, maka dengan
itu BPTPM Kota Serang mempunyai visi 2013-2018 yaitu:
“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DAN AKUNTABEL
DALAM PERIZINAN INVESTASI YANG HANDAL MENUJU
KOTA SERANG MADANI”
Makna dan harapan yang terkandung dalam pernyataan visi BPTPM Kota
Serang 2013-2018 di atas, merupakan bentuk dedikasi BPTPM pada
periode kedua pembangunan daerah dengan menyiapkan diri sebagai
lembaga yang memberikan pelayanan prima yang transparan dan
116
akuntabel dalam hal perizinan dan penanaman modal yang handal untuk
mewujudkan Kota Serang Madani.
Pengertian dari handal adalah profesional dalam pelayanan, teruji dalam
melayani dan terpercaya dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan
baik dalam pelayanan perizinan maupun investasi. Sehingga BPTPM Kota
Serang dapat mewujudkan Kota Serang madani. Sedangkan Akuntabel
artinya BPTPM Kota Serang dalam memberikan pelayanan dapat
dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan tugas.
Kota Serang yang bertumpu pada potensi perdagangan dan jasa, juga
merupakan manifestasi dari komitmen dan upaya upaya untuk merevitalisa
sektor perdagangan dan jasa yang secara historis pernah tumbuh dan
berkembang hingga pada skala mancanegara dengan Pelabuhan
Karangantu sebagai Bandar utama sekaligus titik pertumbuhannya. Posisi
Kota Serang yang berdekatan dengan pintu masuk dan keluar Pulau Jawa
menuju Pulau Sumatera, potensi pengembangan kawasan industri padat
modal dan berskala besar di wilayah Kota Cilegon, serta potensi
berkembang pesatnya perdagangan skala besar di Tanggerang dan
sekitarnya, maka Kota Serang memiliki kesempatan untuk menjadi titik
simpul pertukaran barang dan jasa bagi wilayah-wilayah titik pertumbuhan
yang ada divsekitarnya tersebut. Berkembangnya pemukiman di Kota
Serang saat ini merupakan dampak dari
117
perkembangan perekonomin di titik-titik pertumbuhan dimaksud, yang
dapat menjadi indikasi potensi bagi tumbuhnya sektor perdagangan dan
jasa di masa depan.
Sedangkan makna Kota Serang madani sama seperti apa yang diuraikan
dalam visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih adalah Kota
Serang Madani bermakna sebuah cita-cita untuk menjadikan Kota Serang
yang memiliki ciri sebagaimana masyarakat Madinah yang pernah
terwujud nyata di masa Rasulullah SAW., yaitu kota yang baldhatun
thoyibatun warobbun ghofur sehingga menjadi kota dan masyarakat yang
maju, adil, damai, sejahtera, modern, dan Islami. Dalam konteks historis,
karakter madani ini pernah terbangun di era Kesultanan Islam Banten yang
berpusat di kawasan Banten Lama, sehingga cita-cita ini menemukan
relevansinya dengan jejak sejarah Kota Serang di masa lalu yang pada satu
sisi merupakan kekayaan historis dan kultural Kota Serang dan di sisi lain
dapat direvitalisasi sebagai karakter yang akan dihidupkan kembali
sebagai wajah Kota Serang masa kini dan nanti.
Semangat besar yang berada dalam visi ini menjadi pemicu kinerja
BPTPM untuk menjadi lembaga pelayanan perizinan dan investasi di Kota
Serang yang siap menghadapi era globalisasi di bidang pelayanan
perizinan dan investasi, serta menyiapkan lembaga dan aparat yang handal
(profesional, teruji dan terpercaya) dalam menjalankan tugas serta
118
memberikan pelayanan perizinan dan meningkatkan investasi, baik dalam
maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif serta
mengembangkan dan meningkatkan pelayanan yang prima tentunya
menjadi harapan BPTPM Kota Serang sebagai upaya mewujudkan visi
pembangunan Kota Serang.
Tugas BPTPM dalam memberikan pelayanan yang prima kepada
masyarakat, hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan good
governance di Kota Serang, perbaikan dan peningkatan pelayanan setiap
saat akan memberikan dampak luas kepercayaan masyarakat kepada
Pemerintah Kota Serang, juga berdampak kepada perbaikan manajemen
kinerja, menumbuhkan komitmen dari aparatur daerah dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam rangka untuk mencapai visi BPTPM di atas, maka ditetapkan misi
BPTPM sebagai upaya umum yang harus dilaksanakan guna mewujudkan
visi tersebut. Misi BPTPM adalah:
1. Memperkuat peran kelembagaan dan meningkatkan kualitas sumber daya
aparatur.
2. Meningkatkan keterbukaan sistem informasi manajemen pelayanan yang
berbasis teknologi informasi komunikasi.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
119
4. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan efektifitas promosi serta
kerjasama penanaman modal.
5. Meningkatkan rasa tanggungjawab melaksanakan tugas dan fungsi dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4.1.3 Renstra (Rencana Strategis) BPTPM Kota Serang 2014-2019
Perencanaan strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan
memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis
dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam
mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk
mencapai tujuan organisasi.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga sangat diperlukan
adanya perencanaan strategis baik itu untuk daerah secara umum atau
untuk masing-masing perangkat daerah. Rencana strategis atau disingkat
dengan Renstra adalah dokumen perencanaan yang dibuat daerah untuk
periode 5 (lima) tahun. Sedangkan Renstra SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun dan
menjadi bagian dari RPJMD Kota Serang dalam satuan yang lebih spesifik
guna mendorong terwujudnya visi dan misi pembangunan Kota Serang
dalam kerangka perencanaan pembangunan yang strategis dan terintegrasi
sesuai dengan
120
amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang
adalah salah satu SKPD yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota
Serang, yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Renstra
BPTPM Kota Serang Tahun 2014 – 2019 sebagai dokumen perencanaan
strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan
jangka menengah) BPTPM Kota Serang merupakan salah satu unit
pelayanan di Kota Serang yang terbentuk pada tahun 2008. Perencanaan
strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian
tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang
realistis, dan prediksi capaian yang diharapkan dimasa depan.
Perencanaan strategis menentukan arah suatu organisasi untuk 5 tahun
kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi
keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Secara umum Renstra Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang
merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan
yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman
modal di Kota Serang.
Renstra Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang
tahun 2014 – 2019 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di
121
lingkungan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang
dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat
tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung
sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota
Serang.
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) BPTPM Kota Serang ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12
tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota
Serang di Provinsi Banten;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
122
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir oleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
123
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Serang;
19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Serang;
20. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang Tahun 2008-
2025;
21. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Serang;
22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2010-2030;
23. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah;
24. Peraturan WaliKota Serang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Serang;
124
25. Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Prosedur
Penyelenggaran Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang.
Maksud penetapan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan
panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi di Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang dalam mencapai
keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan
penetapan Rencana Strategis ini adalah :
1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh Kepala BPTPM Kota
Serang sebagai bahan pedoman atau acuan dalam pencapaian tujuan
organisasi.
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja
BPTPM Kota Serang yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka
menilai kinerja organisasi.
3. Sebagai bahan evaluasi dan penilaian dalam melaksanakan tugas dan
fungsi BPTPM Kota Serang sebagai SKPD yang melayani masyarakat
dalam menerbitkan perizinan dan penanaman modal di Kota Serang.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran misi BPTPM Kota Serang yang
disusun dengan menjabarkan langkah-langkah pelaksanaan visi dan misi
dalam Renstra BPTPM. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja
program dan pendanaan indikatif disusun dengan memperhatikan
125
permasalahan yang dihadapi BPTPM Kota Serang dengan melihat kondisi,
potensi serta kemampuan keuangan BPTPM Kota Serang yang tidak
terlepas dari kemampuan keuangan daerah Kota Serang dalam
mengimplementasikan tujuan dan sasaran dari misi BPTPM. Dalam
menjalankan program dan kegiatan, BPTPM Kota Serang dapat menjalin
kemitraan dengan unit kerja pemerintahan lain dalam menjalankan
program lokalitas BPTPM, program lintas SKPD serta program
kewilayahan.
Berikut ini tabel 4.8 yang menggambarkan rencana program kegiatan dan
indikator kinerja BPTPM Kota Serang Tahun 2014-2019 dalam
meningkatkan investasi di Kota Serang :
Tabel 4.8 Rencana program kegiatan dan indikator kinerja BPTPM
Kota Serang Tahun 2014-2019
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
1 2 3
Program
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Peningkatan Kegiatan
Pemantauan, Pembinaan
dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman
Modal
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi
dan Bimbingan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal
Penyelenggaraa Pameran
Investasi
Terselenggaranya Pameran Tingkat
Nasional dan Tingkat Kota
Desiminasi Informasi
Perizinan
Terselenggaranya Kegiatan Pembuatan
Alat/Media Informasi
126
Program
Peningkatan
Iklim Investasi
dan Realisasi
Investasi
Memfasilitasi dan
Koordinasi Kerjasama di
Bidang Investasi
Terlaksananya Kegiatan Memfasilitasi
dan Koordinasi Kerjasama di Bidang
Investasi
Penyusunan Buku Cetak
Biru (master plan)
Penanaman Modal
Tersedianya Buku Cetak Biru (master
plan) Penanaman Modal
Pengembangan Sistem
Informasi Penanaman
Modal
Terlaksananya Penyusunan Buku
Direktori Investasi Kota Serang
Terlaksananya Laporan Pelayanan dan
Retribusi Perijinan
Fasilitasi Kerjasama
Kemitraan Usaha Daerah
Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama
Kemitraan Usaha Daerah
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Terlaksananya Kegiatan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Penyediaan Pengadaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat
127
konsultasi dalam daerah
koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan
Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Peningkatan Kemampuan
Teknis Aparatur
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan
Kemampuan Teknis Aparatur
Program
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya Kegiatan Penyusunan
LAKIP, LPPD, TAPKIN, RENJA,
RKAP 2014, DPPA 2014, RKA 2015
dan LKPJ
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Terlaksananya Kegiatan Penyusunan
Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Kegiatan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015)
128
4.2 Deskripsi Data
4.2.1 Operasional Konsep
Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah
di dapatkan dari hasil observasi penelitian di lapangan. Penelitian ini
mengenai Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan
penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota
Serang, data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata yang
peneliti dapatkan melalui proses wawancara dalam penelitian ini kata–
kata yang diamati dan di wawancarai merupakan sumber data utama,
sumber data utama di catat dalam catatan tertulis atau melalui alat perekam
yang peneliti gunakan selama proses wawancara berlangsung.
Peneliti menggunakan teori dalam perencanaan strategis menurut Bryson
(2007:227) yang mengemukakan tantangan atau hambatan dalam
Perencanaan Strategis yaitu meliputi manusia, proses, struktural dan
institusional. Teori tersebut memberikan visualisasi yang berguna atas
masalah-masalah penting yang terdapat dalam sebuah perencanaan
strategis. perencanaan strategis tidak mengimplementasikan dirinya
dirinya sendiri. Orang menggunakan perencanaan Strategis untuk
memperkuat dan melanjutkan prestasi organisasi harus menghadapi empat
hambatan kunci menuju perencanaan strategis.
129
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data yang
diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil
wawancara mendalam, hasil observasi dan studi dokumentasi.
4.2.2 Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model
analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu :
1. Pertama pengumpulan data (data collection). Pengumpulan data yaitu
proses pengumpulan data penelitian . ini merupakan tahap awal yang harus
dilakukan peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai
masalah-masalah yang terjadi di lapangan.
Pada penelitian mengenai Perencanaan Strategis Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi
di Kota Serang ini dalam tahap pengumpulan data dilakukan dengan
review dokumentasi Profil Investasi dan Perizinan Terpadu Kota Serang,
Profil umum Kota Serang, Direktori BPTPM Kota Serang, LKPJ BPTPM
Kota Serang 2014, wawancara, observasi, pengumpulan data melalui
kajian pustaka dan dokumentasi. Ha ini dilakukan agar data yang
didapatkan dalam penelitian ini valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
130
2. Langkah selanjutnya yang kedua yaitu reduksi data (data reduction).
Reduksi data artinya merangkum atau memilih hal-hal yang pokok dan
memfokuskan hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian
data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,
dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya
dan memudahkan pula dalam menyajikan data. Dalam penelitian
mengenai Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota
Serang ini dalam tahap reduksi data dilakukan dengan cara membaca
ulang data-data, dan memilih data-data yang sesuai dengan fokus
penelitian dan kemudian berpengaruh dalam penyajian data saat data
tersebut disajikan.
3. Kemudian langkah selanjutnya yang ketiga adalah penyajian data (data
display). Penelitian mengenai Perencanaan Strategis Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meeningkatkan Investasi
di Kota Serang ini dalam tahap penyajian data dalam penelitian kualitatif
dilakukan secara sistematis dan dalam bentuk uraian yang singkat, bagan,
kategori, dan disajikan berupa teks naratif. Dengan mendisplay data dapat
mudah dipahami masalah-masalah apa yang terjadi.
131
4. Langkah terakhir atau keempat yaitu melakukan penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan didukung dengan bukti-bukti yang
kuat berupa data yang valid dan temuan dilapangan. Dengan
menghubungkan hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan data-
data yang ada kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
b. Reduksi Data (data reduction)
Analisis dilakukan selama penelitian berlangsung, kemudian data yang
diperoleh dilakukan reduksi data (data reduction) untuk mendapatkan
tema dan polanya serta diberikan kode-kode pada aspek tertentu
berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan
pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Untuk
memudahkan proses reduksi data, peneliti melakukan kodefikasi identitas
informan untuk membedakan temuan-temuan di lapangan. Dalam
menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan kode sebagai berikut :
1. Kode Q menunjukkan daftar pertanyaan.
2. Kode Q�, Q�, Q�, Q�, dan seterusnya menunjukkan daftar urutan
pertanyaan.
3. Kode I menunjukkan informan.
4. Kode I1-1-I1-6 menunjukkan daftar urutan informan dari kategori Instansi
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang.
132
5. Kode I2 menunjukkan daftar informan Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang.
6. Kode I3 menunjukkan daftar urutan informan Badan Koordinasi
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten.
7. Kode I4-1-I4-2 menunjukkan daftar urutan informan masyarakat/Investor
8. Kode P menunjukkan Peneliti
Setelah memberi kode- kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan
masalah penelitian sehingga tema dan polanya di temukan, maka di
lakukan kategorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang di temukan dari
penelitian di lapangan dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban
tersebut. Analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan beberapa kategori dengan beberapa dimensi yang dianggap
sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori yang telah
diuraikan sebelumnya. Dimana dimesi tersebut mengacu pada perencanaan
strategis menurut Bryson (2007:227).
4.2.3 Daftar Informan
Pada penelitian mengenai Perencanaan Strategis Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi
di Kota Serang, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik
purposive merupakan metode penentuan informan dengan berdasarkan
pada
133
kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan.
Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang
orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam
penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa
berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Informan dalam penelitian ini adalah instansi terkait baik Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang maupu SKPD
terkait dan pihak-pihak lain yang terlibat. Adapun SKPD yang terkait
diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota
Serang dan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
(BKPMPT) Provinsi Banten serta masyarakat/investor di Kota Serang.
Untuk memudahkan peneliti dalam penulisan, maka peneliti memberikan
kode untuk masing-masing informan, kode tersebut yaitu I1 untuk pihak
dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota
Serang, I2 untuk pihak dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kota Serang, I3 untuk pihak dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten dan I4 untuk
pihak masyarakat. Berikut daftar informan yang dapat dilihat pada
penjelasan berikut ini :
134
1. I1-1 adalah Drs. H. Ahmad Yani, MM (48 th), beliau adalah Kepala Bidang
Data dan Sistem Informasi BPTPM Kota Serang.
2. I1-2 adalah Ambas Suhendi, S.Pdi (54 th), beliau adalah Kepala Bidang
Penanaman Modal BPTPM Kota Serang.
3. I1-3 Suherman, S.MHK (56 th), beliau adalah Kepala Sub Bidang Potensi
dan Kerjasama Investasi BPTPM Kota Serang.
4. I1-4 H. Dul Barid, Se, M.Si (42 th), beliau adalah Kepala Bidang Perijinan
Usaha BPTPM Kota Serang.
5. I1-5 H. Wahyu Nurjamil, S.STP, M.Si (33 th), beliau adalah Kepala Bidang
Perijinan Non Usaha BPTPM Kota Serang
6. I1-6 Mohamad Urip (57 th), beliau adalah Kepala Sub Bagian Program
Evaluasi dan Pelaporan BPTPM Kota Serang.
7. I2 Khori Sri Rahayu S.T (37 th), beliau adalah Kepala Sub Bidang Tata
Ruang dan Lingkungan BAPPEDA Kota Serang.
8. I3 Epi Suhepriana (47 th), beliau adalah Kepala Sub Bidang Pengendalian
BKPMPT Provinsi Banten.
9. I4-1 Iim Huzaimi (38 th), beliau adalah masyarakat/investor dari CV Elita
Jaya Mandiri.
10. I4-2 Noval (26 th), beliau adalah masyarakat/investor dari CV Kaisar
Mandala
135
4.3 Temuan Lapangan
Temua penelitian adalah fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti dari data
yang telah diprosesberdasarkan hasil dari temuan di lapangan. Adapun
penelitian yang berjudul Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu
dan Penanaman Modal (BPTPM) dalam Meningkatkan Investasi di Kota
Serang, peneliti menggunakan menggunakan teori dalam perencanaan
strategis menurut Bryson (2007:227) yang mengemukakan hambatan
dalam Perencanaan Strategis yaitu meliputi masalah manusia, masalah
proses, masalah struktural dan masalah institusional.
1. Masalah Manusia
Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen. Perhatian
orang-orang kunci harus difokuskan kepada isu, konflik dan preferensi
kebijakan di tempat kunci dalam proses dan hierarki organisasi.
Manajemen perhatian dan komitmen merupakan masalah bagi individu,
kelompok, organisasi dan komunitas.
Individu merupakan bagian dari organisasi yang sangat penting dan juga
merupakan bagian dari pelaksana yang tentunya akan berdampak terhadap
pelaksanaan strategi. Demikian halnya juga dengan individu-individu yang
terlibat dalam pelaksanaan rencana strategi di Badan Pelayanan Terpadu
dan penanaman Modal (BPTPM). Pegawai tentunya merupakan
136
modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu
organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang akan
melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing.
Pegawai tentunya merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena
berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung
pada pegawai yang akan melaksanakan peran dan tugasnya masing-
masing. Pegawai ada yang berperan sebagai memimpin dalam
melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut, dan
pegawai yang melaksanakan perintah dari pimpinan berdasarkan tugas dan
pokoknya.
Setiap individu memiliki kemampuan terbatas untuk menangani masalah-
masalah dalam organisasi. Demikian halnya juga dengan individu-individu
yang terlibat dalam pelaksanaan rencana strategi. Pada Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang perhatian dan
komitmen menjadi masalah yang pertama dalam diskusi awal dengan
pihak BPTPM Kota Serang. Apabila individu telah bermasalah dalam hal
perhatian dan komitmen untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung
jawab individu, maka sulit bagi kelompok ataupun komunitas untuk
menghindari masalah tersebut sebab individu yang menjadi titik awal
dalam membangun komitmen dan perhatian.
137
Dalam masalah ini I1-2 Kepala Bidang Penanaman Modal BPTPM Kota
Serang mengatakan bahwa :
“Dalam perencanaan strategis, pelaksanaannya dalam bentuk program kerja itu membutuhkan komitmen dari para pimpinan dan pegawai. Akan tetapi selama ini saya melihat bahwa para pegawai yang ada disini komitmennya masih rendah. Sehingga hal ini menyulitkan kita dalam pelaksanaan program dan kami sendiri agak sulit kalau seperti itu keadaannya, jadi sangat memerlukan kesadaran dari individu”. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ambas Suhendi, pada Kamis/20 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
Pernyataan yang serupa juga diutarakan I1-3 Kepala Sub Bidang Potensi
dan Kejasama Investasi BPTPM Kota Serang yaitu :
“Untuk komitmen pegawai disini masih ada yang kurang. Apalagi disini kebanyakan masih magang yang memang keterampilannya masih kurang. Kami pimpinan juga per]lu komitmen agar antara pimpinan dan pegawai itu dapat sejalan. Perlu teguran dari atasan jika memang itu menyangkut sikap dan komitmen tapi tidak semua pegawai”. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
Kemudian I1-1 Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi BPTPM Kota
Serang, yang mengatakan bahwa :
“Komitmen pegawai ada saja yang masih kurang apalagi untuk pegawai magang, sedikit dilematis karena mungkin kembali kepada latar belakang status dan pendidikan tapi untuk selama ini sudah cukup memang ada saja kurangnya misalnya dalam komitmen pengerjaan tugas tapi kita juga sebagai pimpinan berkewajiban untuk mengarahkan dan mengoreksi.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
138
Dari pernyataan-pernyataan tersebut dan dari observasi yang penulis
lakukan, dalam hal komitmen pegawai khususnya pegawai magang masih
rendah dan ada kecenderungan dimana pegawai lebih banyak duduk ketika
hari-hari kerja sebagaimana kecenderungan PNS pada umumnya, tidak ada
inisiatif yang muncul dari mereka. Kecuali pada saat mendapat instruksi
dari pimpinan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Perhatian dan
komitmen merupakan indikator berpengaruh terhadap kinerja pegawai
pada lingkungan Badan/Dinas.
Mengenai aspek manusia ini peneliti memberikan pertanyaan kepada I1-1
yakni Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi BPTPM Kota Serang,
yang mengatakan bahwa informasi tentang pegawai BPTPM dalam
penyusunan serta pelaksanaan rencana strategis juga masih terkendala oleh
sumber daya manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh I1-1 :
“Untuk di BPTPM Kota Serang sendiri memang SDMnya masih kurang, disini PNSnya masih sedikit. Perencanaan strategi berupa renstra. Renstra itu merupakan pedoman untuk mencapai tujuan organisasi jadi pasti kita membuat renstra biasanya 5 tahun sekali. Kalau yang buat renstra sendiri memang itu koordinasi semua bidang di BPTPM di sini ada 4 bidang yaitu bidang data dan sistem informasi, bidang penanaman modal, bidang perijinan usaha dan bidang periinan non usaha itupun biasanya juga rancangannya dibuat oleh pihak ke tiga atau konsultan. Kalau untuk pembuatan atau pelaksanaan rencana strategisnya karena memang pegawai pnsnya sendiri masih sedikit, kebanyakan masih magang jadi kadang masih belum bisa maksimal karena ada saja gitu yang bisa dibilang kendor kinerjanya. Masalah ada pegawai yang jabatannya tidak sesuai dengan gelarnya, itu masalah lain bisa di selesaikan, kan ada diklat juga di kita cuma memang sekarang belum ada biasanya diklatnya kita yang
139
ngadain dari BKPMPT.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
Hal yang hampir sama diutarakan oleh I1-2 Kepala Bidang Penanaman
Modal BPTPM Kota Serang mengenai masalah sumber daya manusia
yang terdapat di BPTPM Kota Serang, yaitu:
“Renstra sendiri memang dibuat oleh kita tapi memang kerangkanya dari pihak ke tiga atau konsultan. Disini dalam pelaksanaan renstranya sendiri sudah berjalan baik dan sesuai cuma memang hambatannya itu salah satunya dari sumber daya yang masih kurang sama lah di SKPD-SKPD lain juga masih banyak yang kurang.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ambas Suhendi, pada Kamis/20 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
Dari kedua pernyataan di atas dapat diketahui bawa perencanaan strategis
BPTPM Kota Serang berbentuk pembuatan rencana strategis. Rencana
Strategis dibuat 5 tahun. Akan tetapi masih terkendala oleh sumber daya
manusianya, hal serupa ini juga dikemukakan oleh I1-3 Kepala Sub Bidang
Potensi dan Kejasama Investasi BPTPM Kota Serang yaitu :
“Rencana Strategis ini dibuat dari bidang-bidang yang ada di BPTPM Kota Serang yang berkoordinasi. Renstra itu penting untuk pijakan jadi renstra itu pijakan, kita kan harus punya target yang bisa mencapai tujuan yang lebih baik. Untuk hambatan renstranya banyak pertama SDMnya jumlahnya kurang kemudian sarana prasarananya dan masih banyak tetapi itu yang utama. BPTPM ini membutuhkan pegawai yang profesional untuk membuat dan melaksanakan rencana strategis yang cemerlang, tapi memang yang bapak bilang tadi banyak pegawai disini yang masih kurang terampil karena memang kebanyakan disini masih magang, buktinya saja
140
pegawai disini ada beberapa yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan/pekerjaan yang mereka pegang sekarang dan salah satu yang menghambat juga itu karena mutasi jadi banyak pegawai yang sudah profesional sudah didiklat tapi akhirnya dimutasi kemudian ganti orang baru lagi yang masih belum terampil dan profesional sehingga jadi hambatan.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
Pernyataan yang serupa juga diutarakan oleh I1-6 Kepala Sub Bagian
Program Evaluasi dan Pelaporan BPTPM Kota Serang yaitu :
“Perencanaan strategis BPTPM berbentuk renstra, renstra tersebut nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja jadi bisa dikatakan acuan untuk melaksanakan pekerjaan. Renstra itu dibuat koordinasi dari semua bidang di BPTPM ada bidang data dan informasi, ada bidang penanaman modal ada bidang perijinan usaha dan bidang perijinan non usaha biasanya kita buat kerangka renstra juga memakai pihak ke tiga sebagai konsultan, biasanya dosen-dosen untirta yaitu ibu Listya dan bapak Gandung. Untuk masalah meningkatkan investasi bidang penanaman modal yang lebih mengerti. Untuk hambatan di pembuatan atau pelaksanaanya memang dari sumber daya yang masih sedikit jumlahnya karena disini kebanyakan masih tenaga magang jadi kalau untuk didiklat begitu kan tidak bisa kalau tenaga magang belum ada aturannya. Paling-paling ikut bimtek atau seminar-seminar pelayanan. Jadi mungkin karena itu pelaksanaan renstranya sendiri masih belum maksimal. Biasanya dari BKPMPT Provinsi yang suka membantu mengadakan diklat.” (Sumber: Wawancara dengan Mohammad Urip, pada Jumat/21 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
Kemudian pernyataan selanjutnya disampaikan I1-4 Kepala Bidang
Perijinan Usaha bahwa :
141
“Renstra itu kan rencana strategis tujuannya agar pelaksanaan kegiatannya terukur. Renstra itu 5 tahun sehingga tahapan tiap tahunnya terukur sampai lima tahun ke depan. Renstra itu bisa dikatakan patokan. Hambatan kendalanya banyak ada dari anggaran kemudian dari pegawainya masih kurang disini PNSnya masih sedikit karena memang Kota Serang sendiri masih daerah pemekaran baru pasti masih banyak yang kurang, cuma untuk peningkatan investasi lebih pada bidang penanaman modal yang mengetahui jelasnya”. (Sumber: Wawancara dengan bapak Dul Barid, pada Jumat/21 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa
penyusunan serta pelaksanaan rencana strategis masih terhambat oleh
sumber daya manusia khusunya PNS yang masih kurang dan juga pegawai
yang masih kurang terampil yang menyebabkan komitmen pegawai masih
rendah karena di BPTPM Kota Serang pegawainya masih banyak yang
tenaga magang sedangkan untuk PNSnya masih sedikit. Kemudian
pernyataan selanjutnya disampaikan I3 Kepala Sub Bidang Pengendalian
BKPMPT Provinsi Banten yang menyatakan bahwa :
“BKPMPT itu adalah koordinasi dari BPTPM yang ada di Kota/Kabupaten di Provinsi Banten, untuk BPTPM Kota Serang koordinasinya dengan kami itu seperti pelaporan tentang realisasi investasi kemudian juga kita memang ada pertemuan periodik setiap 3 bulan sekali yang mana membahas biasanya tentang kondisi investasi di masing-masing SKPD tersebut kemudian hambatannya apa saja kemudian kami berusaha untuk membantu. Misalnya dari BPTPM Kota Serang anggarannya masih kurang untuk melaksanakan diklat biasanya kita yang memfasilitasi untuk mengadakan diklat tersebut ya sebisa mungkin membantu.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Epi Suhepriana, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BKPMPT Provinsi Banten).
142
Dalam setiap organisasi/unit kerja terdiri dari beberapa sumber daya yang
sangat mendukung kelancaran pelaksananaan dan pencapaian tujuan
organisasi. Sumber daya dalam hal ini dapat berarti sumber daya manusia
dan nonmanusia. Sumber daya manusia adalah personil/pegawai/karyawan
yang mutlak harus ada dan perlu pengembangannya. Tanpa unsur manusia
sebagai pegawai, maka tujuan organisasi yang telah ditentukan tidak akan
tercapai sebagaimana yang diharapkan. Kerjasama tidak akan terwujud
dan alat-alat hanya akan merupakan benda mati dan waktu akan terbuang
percuma apabila hal tersebut tidak terpenuhi dengan pegawai yang
memiliki keterampilan yang sesuai yang dibutuhkan.
Organisasi sebagai suatu wadah, maka pegawai adalah alat yang
menggerakkan dan menggiatkan agar segala kegiatan organisasi tersebut
berjalan menuju tujuannya. Pegawai mengerjakan segala
kegiatan/pekerjaan dengan menghasilkan suatu karya yang diharapkan.
Sehingga berhasilnya suatu proses pencapaian tujuan sangat bergantung
pada unsur manusia yang melaksanakan tugas-tugas serta kegiatan-
kegiatan dalam usaha yang bersangkutan. BPTPM Kota Serang sendiri
memiliki PNS sebanyak 30 orang dan dibantu oleh tenaga magang.
143
2. Masalah Proses
Masalah proses adalah manajemen ide strategis menjadi good currency.
Kearifan yang tidak konvensional harus diubah menjadi kearifan yang
konvensional. Masalah proses yang terpenting dalam perencanaan strategis
adalah manajemen ide strategis menjadi “good currency” dengan kata lain
bagaimana anda menjual ide baru kepada cukup banyak orang bahwa
kearifan yang tidak konvensional diubah menjadi kearifan yang
konvensional.
Proses yang dimaksud kali ini adalah mengelola ide dalam melaksanakan
pilihan strategi, karena ide merupakan tempat bersandar tindakan kolektif.
Menciptakan landasan bagi koalisi cukup besar untuk menciptakan
tindakan koleftif yang adalah tanda resmi tindakan strategis yang efektif.
Dengan kata lain ide kali sumber daya (orang, uang, waktu keahlian,
perhatian) sama dengan kekuasaan untuk mempengaruhi perubahan
strategis yang bermanfaat. Sesungguhnya, organisasi, agen, lembaga,
program, produk dan pelayanan diorganisir di sekitar ide, banyak di
antaranya ketinggalan zaman. Untuk mendapatkan perencanaan strategis
yang efektif, maka perlu mengganti cara kita mengerjakan sesuatu
sekarang dengan cara lainnya, kita harus menemukan cara yang lebih baik
untuk mengelola transisi dari cara lama ke cara baru. Hal semacam inilah
yang menjadi kebutuhan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPTPM) Kota Serang.
144
Dalam hal ini pihak Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPTPM) Kota Serang kurang memperhatikannya. Dalam menerima
instruksi dari atasan mengenai ide strategis, pegawai tidaklah terlalu
memahami apa yang akan hendak dilakukan atau yang dimaksudkan
dalam perencanaan strategis yang akan dilakukan. Masalah ini kemudian
diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan beberapa informan. Terkait
dengan hal tersebut, maka dalam lingkungan BPTPM sendiri menurut
Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi BPTPM Kota Serang selaku I1-
1, mengungkapkan bahwa:
“Komunikasi dalam penyusunan ataupun pelaksanaan renstra itu berbeda. Kalau untuk penyusunannya renstra ini kan koordinasi dari semua bidang di BPTPM Kota Serang jadi dari yang sudah-sudah koordinasi dari bidang data dan sistem informasi bidang penanaman modal bidang perijinan usaha dan bidan perijinan non usaha ya cukup baik. Cuma ya itu saat renstra sudah dibuat kan akan dilaksanakan ke masing-masing bidang sesuai dengan tupoksi dan rencana kerjanya masing-masing. Disitu kadang masih ada kendala, pegawai kadang suka tidak paham renstranya jadi suka ada kendala di renjanya.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
Hal yang hampir sama diutarakan oleh I1-2 Kepala Bidang Penanaman
Modal BPTPM Kota Serang mengenai masalah dalam proses pelaksanaan
rencana strategis yaitu :
“Waktu diinstruksikan sesuatu kepada para staff pegawai mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ide-ide strategis dalam rencana strategis misalnya dalam program peningkatan investasi, seringkali pegawai itu kurang paham dan kurang mengerti sehingga dalam pelaksanaannyapun jadi tidak baik. Tapi itu terjadi hanya beberapa hal saja selebihnya memang
145
sudah cukup baik. Faktor kenapa bisa tidak paham ataupun kurang inisiatif mungkin karena memang mereka kebanyakan masih tenaga magang.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ambas Suhendi, pada Kamis/20 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
Dari penyataan yang telah diuraikan informan diatas dapat disimpulkan
bahwa perencanaan strategis BPTPM terdapat hambatan vertikal yaitu
komunikasi yang kurang antara pimpinan dengan pegawai, hai ini juga
dikemukanan oleh I1-3 Kepala Sub Bidang Potensi dan Kerjasama
Investasi di BPTPM Kota serang yaitu :
“Untuk proses pelaksanaan renstra sendiri sudah berjalan cukup kalau masalah komunikasi pasti ada saja yang tidak sepaham ataupun tidak sama misalnya seperti saat pimpinan memberikan instruksi mengenai program promosi investasi, pegawai tim teknis kadang suka tidak sama pemikirannya akhirnya jadi berbeda akhirnya cuma itu masih bisa dirundingkan agar bisa tetap mencapai tujuan dari perencanaan strtategis tersebut. Memang yang bapak bilang tadi banyak pegawai disini yang masih kurang terampil karena memang kebanyakan disini masih magang. Tapi itu tetap bisa dilaksanakan.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa
komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan rencana strategis mengenai ide
strategis masih terhambat oleh hambatan komunikasi vertikal yaitu
nampak dalam proses pelaksanaan terdapat komunikasi yang kurang
antara pimpinan dengan pegawai (bawahan) sehingga dalam dalam
pelaksanaan rencana strategis menjadi tidak maksimal.
146
Apabila hal ini tidak segera ditangani, maka jelas akan dapat
mempengaruhi berhasil tidaknya pelaksanaan Rencana Strategi. Oleh
karena dalam menghasilkan rangkaian pelaksanaan Renstra yang baik
bukanlah semata-mata hasil kerja perseorangan atau pegawai atau
pimpinan saja melainkan hasil kerja kolektif serta dukungan dari
masyarakat. Latar belakang dan keahlian yang mereka miliki akan
mempengaruhi tingkat komunikasi dalam melaksanakan kegiatan mulai
dari perencanaan, pengelolaan sampai pada pelaksanaan.
3. Masalah Struktural
Masalah Struktural adalah manajemen hubungan bagian dan keseluruhan.
Lingkungan internal dan ekternal harus menjadi kaitan yang
menguntungkan. Masalah struktural dalam perencanaan strategis adalah
mengkaitkan lingkungan internal dan eksternal yang melintasi tingkat-
tingkat. Tantangan bagi para perencana strategis adalah meyakinkan
bahwa keseluruhannya terletak dalam bagian-bagiannya, mereka harus
menggunakan pendekatan holografik dan bukan pendekatan
komposisional. Para perencana harus berusaha menempatkan seluruhnya
dalam tiap-tiap bagiannya, sehingga bagian-bagian itu mempresentasikan
seluruhnya. Bila hal ini dapat dilakukan maka masing-masing bagian dari
sistem akan mempunyai unsur-unsur penting bagi reproduksi keseluruhan
sistem.
147
Dalam hal mengenai struktural ini pihak Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang dalam upaya meningkatkan
investasi di Kota Serang dalam lingkungan eksternal masih terbentur
dengan ketersediaan lahan Kota Serang yang sempit . Masalah ini
kemudian diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan beberapa
informan. Terkait dengan hal tersebut, maka menurut Kepala Bidang Data
dan Sistem Informasi BPTPM Kota Serang selaku I1-1, mengungkapkan
bahwa:
“Untuk eksternalnya luas lahan di Kota Serang ini kan kecil hanya 2,83 % dari luas wilayah di Provinsi Banten, jadi dengan luas wilayah Kota Serang yang terbatas ini memang tidak bisa kita menarik banyak investor, karena berbeda dengan Kota/Kabupaten lain di Provinsi Banten yang memiliki luas wilayah yang lebih luas. Untuk Kota serang sendiri memang banyak investor yang ingin menanamkan modal di Kota Serang dalam bidang industri tapi karena luas wilayah Kota Serang yang sempit dan memang peruntukan lahan dari Bappeda sesuai RTRW yang berlaku memang hanya sedikit yaitu di wilayah Kasemen dan Walantaka. Kota Serang sendiri memang bukan merupakan Kota industri melainkan Kota perdagangan dan jasa, sehingga dengan batasan-batasan tersebut banyak investor bidang industri yang tidak jadi menanamkan modalnya di Kota Serang. Sebagai contoh dapat dilihat di daerah Sawah Luhur, daerah tersebut diperuntukan untuk wilayah industri Kota Serang, akan tetapi karena kontur tanah di walayah Sawah Luhur tersebut masih seperti tambak (merembes) sehingga harus ditimbun dengan tanah dan diratakan supaya tanahnya kuat dan itu membutuhkan biaya yang lebih.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, pada Senin/25 Mei 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
148
Hal serupa juga diutarakan oleh I1-3 Kepala Sub Bidang Potensi dan
Kerjasama Investasi BPTPM Kota Serang mengenai masalah keterbatasan
lahan yaitu :
“Kota Serang memang terbatas untuk bidang industri karena memang luas wilayah Kota Serang yang sempit. Untuk bidang industri sesuai dengan RTRW yang telah dibuat peruntukan lahan industri itu di daerah Kasemen dan Walantaka. Memang bisa dikatakan perencanaan strtategisnya terkadang berbenturan dengan RTRW yang dibuat karena pernah terjadi ada investor yang ingin menanamkan modalmnya di Kota Serang bidang industri Semen, kemudian mereka menginginkan tanah di Desa Banten Kecamatan Kasemen waktu sudah deal dengan pihak-pihak terkait kemudian saat dilihat RTRWnya ternyata tidak sesuai daerah tersebut diperuntukan untuk pertambakan bukan industri padahal sudah dicek di lapangan kalau untuk pertambakan sudah tidak produktif tapi karena RTRWnya sudah seperti itu ya mau tidak mau investor tersebut tidak jadi padahal kalau misalnya jadi ini bisa menyerap tenaga kerja yang sangat banyak bisa meningkatkan PAD tapi mau bagaimana lagi karena RTRW sudah seperti itu jadi kita harus mengikuti. Memang ada evaluasi stiap 5 tahun sekali terhadap RTRW tersebut tapi waktu itu belum waktunya jadi tidak bisa.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
Pernyataan yang hampir sama diutarakan oleh I1-2 Kepala Bidang
Penanaman Modal BPTPM Kota Serang yaitu :
“Luas Kota Serang memang lebih kecil dari Kota/Kabupaten lain di Provinsi Banten, jadi memang nilai realisasi investasi PMAnya lebih kecil karena memang PMA kebanyakan bergerak di bidang industri sedangkan untuk Kota Serang, peruntukan lahan untuk industri hanya sedikit menurut RTRW yang telah dibuat yaitu di daerah Walantaka dan Kasemen Sawah Luhur. Jelas menurut kita ini menghambat investasi faktor eksternal yang terjadi khususnya bidang industri
149
karena ada beberapa investor tidak jadi menginvestasikan modalnya di Kota Serang dalam bidang Industri karena keterbatasan luas wilayah dan berbenturan dengan RTRW yang ada. Jelas ini meghambat terjadinya investasi di Kota Serang tapi memang kita bisa saja mengkoordinasikan hal tersebut dengan Bappeda untuk mencari solusi tapi itu sulit kalau belum waktunya evaluasi RTRW yang dilakukan setiap 5 tahun. Kita juga tidak bisa sembarangan menerima investor karena Bappeda itu kan membuat rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah kan tidak sembarangan itukan dibuat berdasarkan pemikiran kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ambas Suhendi, pada Kamis/20 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
Dari penyataan yang telah diuraikan informan di atas dapat disimpulkan
bahwa perencanaan strategis BPTPM Kota Serang dalam upaya
meningkatkan investasi di Kota Serang masih terkendala pada faktor
eksternal yaitu terbentur dengan RTRW yang ada dan ketersediaan lahan
di Kota Serang yang sempit. Kemudian pernyataan yang sama juga
diutarakan oleh I2 Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan
BAPPEDA Kota Serang.
“Kalau kita lihat di RTRW memang sudah jelas kawasan untuk industri itu ditetapkan di dua Kecamatan yaitu di Desa Pabuaran dan Desa Pengapelan Kecamatan Walantaka dan di Desa Sawah Luhur Kecamatan Kasemen. Untuk pernyataan-pernyataan sudah ada sebenarnya RTRW itu bukan menghambat tapi memang disana itu infrastrukturnya belum mendukung tapi suatu saat akan dibangun infrastruktur disana sehingga bisa lebih menarik minat investor dalam bidang industri. Bukannya kita tidak mendukung bidang industri masuk di Kota Serang akan tetapi memang Kota Serang ini utamanya adalah sebagai Kota perdagangan dan jasa. Kota Serang memang memiliki luas wiayah yang kecil dibandingkan Kota/Kabupaten lain di Provinsi Banten karena itu memang untuk industri juga terbatas. Jika memang ada masalah pihak BPTPM bisa berkoordinasi dengan kami melalui surat terlebih dahulu
150
kemudian jika memang harus diadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut kita welcome selagi sesuai dengan waktunya.” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Khori Sri Rahayu, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor Bappeda Kota Serang).
Pernyataan serupa juga diutarakan oleh I3 Kepala sub bidang Pengendalian
BKPMPT Provinsi Banten.
“Untuk investasi di Provinsi Banten, memang investor masih banyak yang melirik Banten utara (Tangerang) dan Cilegon. Kalau sekarang Kota Serang memang belum terlalu dilirik. Kota Serang kan memang diputuskan bukan daerah industri tapi lebih ke jasa. Jadi memang kenapa nilai realisasi investasi PMA/PMDN Kota Serang kecil. Keterbatasan luas wilayah juga pasti mempengaruhi, ketika RTRW misalnya tidak mendukung investasi pasti juga investor akan memikir ulang, makanya mengapa Kota Serang harus lebih mempromosikan dan bersolek mengenai potensi-potensi yang ada di Kota Serang sehingga bisa menarik investor untuk berinvestasi di Kota Serang bukan hanya di sektor industri tapi tonjolkan sektor jasanya.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Epi Suhepriana, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BKPMPT Provinsi Banten).
Dari pernyataan-pernyataan wawancara yang telah diuraikan tersebut,
dapat disimpukan bahwa Luas Kota Serang sendiri yaitu yaitu sekitar
266,74 Km2 atau sekitar 2,83 % dari Luas Kota/Kabupaten lain di Provinsi
Banten. Kawasan yang diperuntukan untuk bidang industri terbatas yakni
hanya dua kecamatan saja yaitu di Kecamatan Walantaka dan Kasemen
akan tetapi dari hal ini seharusnya BPTPM bisa mengatasi hambatan
struktural ini sehingga tidak mempengaruhi dan menghambat dalam
meningkatkan investasi di Kota Serang.
151
4. Masalah Institusional
Masalah Institusional adalah pelaksanaan kepemimpinan transformatif.
Masalah tersulit yang harus dihadapi perencanaan strategis dapat
dipecahkan hanya melalui transformasi institusi. Masalah yang sangat sulit
dalam perencanaan strategis mencakup transformasi lembaga. lembaga
(institusional) adalah pola interaksi yang sangat stabil, yang diorganisir di
seputar ide penting. Berbicara mengenai pola-pola interaksi dalam
organisasi menjadi lembaga manakala pola tersebut dimasuki oleh nilai
dan karakter. Perkembangan karakter lembaga dan komunitas sebagian
besar merupakan tanggung jawab kepemimpinan. Dalam hal ini tugas
utama kepemimpinan lembaga adalah pendefinisian misi lembaga, struktur
dan sistemnya, pembelaan integritasnya dan pengaturan konflik internal.
Satu yang perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah jika para pemimpin
gagal dalam tugas kepemimpinan transformatif, integritas lembaga akan
dipertanyakan. Hilangnya integritas lembaga menyebabkan penyimpangan
organisasi.
Terkait dengan hal tersebut, maka menurut Kepala Bidang Data dan
Sistem Informasi BPTPM Kota Serang selaku I1-1, mengungkapkan
bahwa:
“Interaksi antara pimpinan dan pegawai sudah cukup baik dan tidak melenceng dari ketentuan yang ada. Hanya saja dalam hal penyampaiannya masih kurang komunikasi sehingga masih terjadi kebingungan yang berakibat pada kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan untuk
152
interaksi dengan lembaga lain memang masih kurang seperti terlihat pada masalah terbenturnya perencanaan strategis BPTPM dalam hal industri dengan RTRW yang dibuat Bappeda, besar harapan kami bisa berkoordinasi dengan baik dengan pihak-pihak dari lembaga lain sehingga hal berbenturan seperti itu tidak terulang lagi.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, pada Senin/25 Mei 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
Hal serupa juga diutarakan oleh I1-3 Kepala Sub Bidang Potensi dan
Kerjasama Investasi BPTPM Kota Serang yaitu :
“Kepemimpinan di BPTPM ini sudah sangat baik terlihat dari pemimpin yang selalu memberikan arahan dan contoh yang baik kalau ada kurang-kurang sih wajar tetapi sejauh ini baik. Untuk hal kerjasama interaksi bukan hal yang sulit tapi memang pada satu instansi dengan instansi lain memang pasti ada saja miss komunikasi tapi itu terus akan kita perbaiki. Contohnya seperti dalam hal koordinasi mengenai wilayah yang dapat digunakan untuk investasi bidang industri pihak kita dengan bappeda kurang adanya interaksi sehingga adanya benturan seperti itu.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
Kemudian pernyataan selanjutnya diutarakan oleh I1-2 Kepala Bidang
Penanaman Modal BPTPM Kota Serang yaitu :
“Untuk interaksi pemimpin dengan bawahan sejauh ini sudah cukup baik misalnya dalam hal tugas, pemimpin memberikan keleluasaan kepada para pegawai untuk mengembangkan ide-ide strtategis. Tetapi, untuk masalah interaksi dengan pihak-pihak lembaga lain ini yang masih kurang dan perlu peningkatan contohnya saja dalam hal sarana prasarana yang kurang di BPTPM ternyata hal ini terjadi karena kurang
153
adanya interaksi dengan pihak-pihak terkait yaitu Kabupaten Serang yang memang belum sepenuhnya memberikan aset-aset Kota Serang.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ambas Suhendi, pada Kamis/20 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
Kemudian pernyataan selanjutnya di ungkapkan oleh I2 Kepala Sub
Bidang Tata Ruang dan Lingkungan BAPPEDA Kota Serang.
“Sebenarnya RTRW itu bukan menghambat tapi memang disana itu infrastrukturnya belum mendukung. Jika memang ada masalah pihak BPTPM bisa berkoordinasi dengan kami melalui surat terlebih dahulu kemudian jika memang harus diadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut kita welcome selagi sesuai dengan waktunya. Akan tetapi memang dari interaksi kita dengan pihak BPTPM dirasa masih kurang buktinya dari adanya masalah seperti berbenturannya dengan RTRW mungkin di waktu yang akan datang bisa lebih intens lagi koordinasinya.” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Khori Sri Rahayu, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor Bappeda Kota Serang).
Dari penyataan yang telah diuraikan informan di atas dapat disimpulkan
bahwa Dari pernyataan-pernyataan wawancara yang telah diuraikan
tersebut, dapat disimpukan bahwa perencanaan strategis BPTPM Kota
Serang dalam upaya meningkatkan investasi di Kota Serang masih
terhambat pada interaksi yang kurang antar lembaga yaitu BPTPM Kota
Serang dengan pihak Bappeda Kota Serang sehingga ini menghambat
dalam peningkatan investasi.
Integritas masyarakat terhadap instansi ini juga tidak begitu baik, itu
tergambar dari pendapat dan hasil wawancara penulis dengan
154
masyarakat/investor yang sedang melakukan perijinan. Menurut Bapak
Iim Huzaimi dari CV Elita Jaya Mandiri selaku I4-1 mengatakan :
“Saya juga tadinya tidak tahu kantor BPTPM itu disini karena tempatnya mojok, ruang pelayanannya juga sempit dan juga ruang tunggunya hanya ada sedikit kursi jadi kalau lagi ramai suka tidak kebagian tempat duduk, akhirnya pada nunggu di luar kepanasan. Harusnya kan kantor pelayanan itu dibuat lebih besar dan ruang tunggunya dibuat nyaman supaya kita juga enak nunggunya.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Iim Huzaimi, pada Rabu/19 Agustus 2015, di Halaman Kantor BPTPM Kota Serang).
Pernyataan yang serupa juga diutarakan oleh I4-2 Bapak Noval dari CV
Kaisar Mandala yang mengatakan :
“Kalau untuk pelayanannya sudah cukup bagus tapi memang sarana prasarananya memang kurang karena mungkin aset Kabupaten yang dimiliki Kota belum diberikan ke Kota Serang seharusnya Kabupaten sudah pindah ke Ciruas tapi mungkin pembangunan di Ciruas belum selesai jadi aset Kota Serang belum diberikan jadi untuk ruang pelayanan di BPTPM Kota Serang ini harusnya luas supaya para investor nyaman tapi karena memang seperti itu keadaannya jadi kita juga harus memahami karena ini kan sebenarnya gedung serbaguna bekas kantor walikota dulu. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Noval, pada Kamis/17 September 2015, di Halaman Kantor BPTPM Kota Serang).
Dari penyataan-pernyataan yang telah diuraikan di atas banyak
masyarakat/investor yang mengeluh mengenai kondisi kantor pelayanan
yang sempit dan bisa dikatakan memang sudah tidak layak dan harus
segara diatasi dan diperbaiki agar supaya bisa lebih nyaman.
155
c. Penyajian Data
Pembahasan pada penyajian data (data display) merupakan hasil analisis
dan fakta yang peneliti temukan di lapangan. Peneliti menggunakan teori
perencanaan strategis menurut menurut Bryson (2007:227) yang
mengemukakan tantangan dalam Perencanaan Strategis yaitu meliputi
masalah manusia, masalah proses, masalah struktural dan masalah
institusional. Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan sebagai
berikut.
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian
Pembahasan penelitian merupkan isi dari hasil analisis data dan fakta yang
peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang
digunakan, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dalam
perencanaan strategis menurut Bryson (2007:227) yang mengemukakan
hambatan dalam Perencanaan Strategis yaitu meliputi masalah manusia,
masalah proses, masalah struktural dan masalah institusional.
Perencanaan strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan
memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis
dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam
mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk
mencapai tujuan organisasi.
156
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga sangat diperlukan
adanya perencanaan strategis baik itu untuk daerah secara umum atau
untuk masing-masing perangkat daerah. Rencana strategis atau disingkat
dengan Renstra adalah dokumen perencanaan yang dibuat daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang
adalah salah satu SKPD yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota
Serang, yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Renstra
BPTPM Kota Serang Tahun 2014 – 2019 sebagai dokumen perencanaan
strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan
jangka menengah) BPTPM Kota Serang merupakan salah satu unit
pelayanan di Kota Serang yang terbentuk pada tahun 2008. Perencanaan
strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian
tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang
realistis, dan prediksi capaian yang diharapkan dimasa depan.
Perencanaan strategis menentukan arah suatu organisasi untuk 5 tahun ke
depan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi
keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Secara umum Renstra Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang
merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan
yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman
modal di Kota Serang.
157
Ada empat tantangan dalam perencanaan strategis menurut Bryson yang
perlu diwaspadai dalam membuat suatu perencanaan strategis. Sehingga
nantinya diharapkan tantangan tersebut dapat dihadapi dan diatasi secara
efektif sehingga perencanaan strategis yang dibuat dapat berjalan secara
optimal dan dapat mencapai tujuan dari perencanaan strategis tersebut.
Adapun temuan yang di dapatkan dalam penelitian mengenai Perencanaan
Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM)
dalam Meningkatkan Investasi di Kota Serang yakni sebagai berikut :
1. Masalah Manusia
Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen. Perhatian
orang-orang kunci harus difokuskan kepada isu, konflik dan preferensi
kebijakan di tempat kunci dalam proses dan hierarki organisasi.
Manajemen perhatian dan komitmen merupakan masalah bagi individu,
kelompok, organisasi dan komunitas.
Untuk mewujudkan pelaksanaan yang maksimal atau yang efektif dan
efesien, tidak hanya membutuhkan komunikasi yang baik, dana yang
banyak tetapi juga perhatian dan komitmen dari para pelaksana untuk
serius dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan dan hal yang
paling bermasalah dalam perencanaan adalah pelaksanaan. Sering kali
secara konseptual apa yang direncanakan sudah sangat baik bahkan
sempurna, namun tiba pada fase pelaksanaan muncul berbagai macam
kendala yang jika tidak diatasi dengan
158
cepat akan menghambat semua pelaksanaan rencana. Tuntutan akan
perhatian dan komitmen yang tinggi sangat diperlukan terlebih mengingat
tugas pokok dan fungsi baik dari organisasi maupun semua elemen yang
ada dalam organisasi. Kepemimpinan yang ditampilkan oleh para
pengambil dan pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi hasil dari
kebijakan itu sendiri nantinya.
Pada temuan lapangan terlihat bahwa dalam hal komitmen pegawai yang
terdapat di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM)
Kota Serang khususnya pegawai magang masih rendah dan ada
kecenderungan dimana pegawai lebih banyak duduk ketika hari-hari kerja
sebagaimana kecenderungan PNS pada umumnya, tidak ada inisiatif yang
muncul dari mereka. Kecuali, pada saat mendapat instruksi dari pimpinan
untuk melaksanakan suatu kegiatan. Perhatian dan komitmen merupakan
indikator berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada lingkungan
Badan/Dinas. Komitmen yang masih kurang tersebut berdampak pada
kinerja dan realisasi capaian program dan kegiatan yang dilakukan Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang. Hal ini
terlihat pada rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan
pencapaian renstra SKPD sampai dengan tahun 2015 yang dapat dilihat
pada lampiran yang tersedia.
159
Kemudian pada temuan lapangan mengenai komitmen yang masih kurang
tersebut, ternyata hal ini terjadi juga karena pegawai atau sumber daya
manusia yang terdapat di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPTPM) Kota Serang jumlahnya masih kurang dan juga masih kurang
dalam hal keterampilan karena pegawai BPTPM lebih banyak tenaga
magang.
Kurangnya keterampilan tersebut terjadi dikarenakan belum diadakan diklat
atau pelatihan-pelatihan yang diadakan Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang untuk dapat meningkatkan
kapasitas sumber daya aparaturnya khusunya untuk pegawai magang
sehingga hal tersebut mempengaruhi komitmen dari pegawai. Berikut tabel
4.9 yang menggambarkan data pegawai Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang tahun 2015 sebagai berikut :
Tabel 4.9 Jumlah dan Komposisi Pegawai menurut Status Pada
BPTPM Kota Serang 2015
No Status Pegawai Golongan Total %
I II III IV
1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 2 24 4 30
2 Tenaga Kerja Magang
- - - - 33
Jumlah 2 24 4 63
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015)
160
Berdasarkan tabel 4.9 tersebut terlihat bahwa pegawai Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang pada tahun 2015
memiliki jumlah tenaga kerja magang sebanyak 33 orang atau lebih besar dari
jumlah PNS yang ada d BPTPM Kota Serang yakni sebanyak 30 orang.
Banyaknya tenaga magang yang ada di BPTPM Kota Serang ternyata tidak
diimbangi dengan pembekalan pelatihan-pelatihan atau diklat yang diadakan
untuk para tenaga magang tersebut sehingga terjadi kendala atau hambatan
dalam keterampilan yang masih kurang. Selama ini pihak BPTPM sudah
mengadakan diklat atau pelatihan akan tetapi hanya untuk pegawai PNS saja.
Berikut tabel 4.10 mengenai diklat yang sudah dilakukan BPTPM Kota Serang.
Tabel 4.10 Daftar Diklat BPTPM Kota Serang
No Nama Diklat Penyelenggara
1 Diklat Peningakatan Kapasitas Aparatur BPTPM Kota Serang
BPTPM Kota Serang
2 Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama
BKPM
3 Modul Pengelolaan Barang Milik Daerah Kursus Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013
BKPM
4 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penata Usahaan Aset di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
BKPM
5 Modul Pengelolaan Barang Milik Daerah BKPM
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015)
161
2. Masalah Proses
Proses yang dimaksud kali ini adalah mengelola ide dalam
melaksanakan pilihan strategi, karena ide merupakan tempat bersandar
tindakan kolektif. Menciptakan landasan bagi koalisi cukup besar untuk
menciptakan tindakan koleftif yang adalah tanda resmi tindakan
strategis yang efektif. Dengan kata lain ide kali sumber daya (orang,
uang, waktu keahlian, perhatian) sama dengan kekuasaan untuk
mempengaruhi perubahan strategis yang bermanfaat. Untuk
mendapatkan perencanaan strategis yang efektif, maka perlu mengganti
cara kita mengerjakan sesuatu sekarang dengan cara lainnya, kita harus
menemukan cara yang lebih baik untuk mengelola transisi dari cara
lama ke cara baru.
Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dari hasil analisa
faktor lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi oleh BPTPM,
maka terdapat beberapa strategi yang disiapkan dalam kerangka
mewujudkan visi dan misi yaitu:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang perizinan dan penanaman
modal dan meningkatkan kualitas serta disiplin aparatur.
2. Pemenuhan teknologi lembaga dalam menyajikan keterbukaan sistem
informasi manajemen dan dalam memberikan pelayanan serta
162
kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha dan non usaha yang
cepat, mudah, murah dan transparan dan investasi.
3. Pemenuhan daya dukung sarana dan prasana pelayanan penunjang
operasional lembaga.
4. Penataan terhadap daya dukung potensi investasi, kerjasama dan
promosi serta adanya jaminan hukum yang berkaitan dengan investasi
di Kota Serang.
5. Menyusun regulasi yang berkaitan dengan investasi di Kota Serang.
6. Menyusun SOP dalam memberikan pelayanan yang dapat
dipertanggungjawabkan berdasarkan tugas dan fungsi.
Pada temuan lapangan terlihat bahwa pada penyampaian ide-ide
strategis, komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan mengenai ide
strategis tersebut masih terhambat oleh hambatan komunikasi vertikal
yaitu nampak dalam proses pelaksanaan terdapat komunikasi yang
kurang antara pimpinan dengan pegawai (bawahan) sehingga dalam
dalam pelaksanaan rencana strategis menjadi tidak maksimal. Apabila
hal ini tidak segera ditangani, maka jelas akan dapat mempengaruhi
berhasil tidaknya pelaksanaan Rencana Strategi. Oleh karena dalam
menghasilkan rangkaian pelaksanaan Renstra yang baik bukanlah
semata-mata hasil kerja perseorangan atau pegawai atau pimpinan saja
melainkan hasil kerja kolektif serta dukungan dari masyarakat.
163
Latar belakang dan keahlian yang mereka miliki akan mempengaruhi
tingkat komunikasi dalam melaksanakan kegiatan mulai dari
perencanaan, pengelolaan sampai pada pelaksanaan.
Komunikasi dalam pelaksanaan menyampaikan ide-ide strategis
dibutuhkan dimana merupakan simbol berlangsungnya tata hubungan
informasi dari dan ke arah pelaksanaan yang diikuti dengan pemahaman
lingkungan dan potensi yang dimiliki, Hal ini menyangkut proses
penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi (clarity) dan
konsistensi yang disampaikan. Komunikasi dalam menyampaikan dan
mengatur ide yang baik memiliki peran yang penting, setiap elemen
pelaksana Renstra perlu mengkoordinasikan pelaksanaan program
hingga berada pada tahap evaluasi. Karena sebagai pelaksanaan, perlu
ada informasi timbal balik melalui komunikasi dan koordinasi yang baik
antara bidang-bidang/seksi-seksi/satuan-satuan dalam lingkungan Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang.
3. Masalah Struktural
Masalah Struktural adalah manajemen hubungan bagian dan
keseluruhan. Lingkungan internal dan ekternal harus menjadi kaitan
yang menguntungkan. Masalah struktural dalam perencanaan strategis
adalah mengkaitkan lingkungan internal dan eksternal yang melintasi
tingkat-tingkat.
164
Pada temuan lapangan terlihat bahwa perencanaan strategis BPTPM
Kota Serang dalam upaya meningkatkan investasi di Kota Serang pada
lingkungan eksternal masih terbentur dengan ketersediaan lahan di Kota
Serang yang sempit dan RTRW yang ada. Luas Kota Serang sendiri
yaitu sekitar 266,74 Km2 atau sekitar 2,83% dari Luas Kota/Kabupaten
lain di Provinsi Banten. Kawasan yang diperuntukan untuk bidang
industri menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang
Tahun 2010-2030 terbatas yakni hanya dua kecamatan saja yaitu di
Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Kasemen. Keterbatasan tersebut
membuat investasi khusunya dalam bidang industri juga terbatas
adanya. Peta Rencana Pola Ruang Kota Serang tahun 2010-2030 dapat
dilihat pada lampiran yang tersedia.
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota
Serang memang sudah membuat perencanaan strategis dengam melihat
faktor internal dan eksternalnya dengan menganalisis menggunakan
analisis SWOT, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPTPM) Kota Serang memiliki tantangan dan peluang baik itu dari
internal maupun eksternal yang digambarkan dalam tabel 4.11 berikut.
165
Tabel 4.11 Analisis SWOT Permasalahan Faktor Eksternal Dan
Internal BPTPM Kota Serang
Internal
Eksternal
STRENGTH (kekuatan) WEAKNESS (kelemahan)
Perda Kota Serang Nomor 12 Tahun 2008 dan Perwal Kota Serang Nomor 39 Tahun 2008.
Tersedianya sumber daya aparatur dan sarana prasarana
Tersedianya sumber dana/ anggaran
Terbatasnya personil teknis yang terlatih di bidang perizinan dan penanaman modal
Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan dan pemeriksaan dilapangan;
Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kinerja;
Terbatasnya informasi pelayanan perizinan dan investasi;
OPPORTUNITY
(Peluang) Strategi S-O Strategi W-O
Berada di wilayah yang menjadi pusat ibukota
Laju pertumbuhan ekonomi cukup tinggi di kota serang
Perusahaan-perusahaan belum seluruhnya mendapatkan bimbingan teknis/pembinaan/penyuluhan tentang perizinan
Melaksanakan regulasi sesuai kewenangan untuk menjadikan daerah yang ramah investasi (S1,-O1,O2);
Optimalisasi Kinerja aparatur untuk menggali dan meningkatkan pendapatan daerah(S2-O2)
Optimalisasi sumber dana untuk melakukan bimbingan/ pembinaan/ penyuluhan bagi perusahaan guna meningkatkan pendapatan daerah(S3-O2,O3)
Meningkatkan sarana prasarana dan dana guna menunjang operasional lembaga dan aparatur yang berkualitas dalam menghadapi peluang investasi dan sebagai pintu gerbang investasi di Ibukota provinsi;((W1,W2,W3-O1,O2)
Meningkatkan kemampuan dan kualitas teknis personil untuk melakukan bimbingan teknis/ dan penyuluhan pada perusahaan dan melakukan sosialisasi dan promosi;(W3,-O3,04)
166
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015)
Dalam upaya tercapainya misi pembangunan pada periode 2014-2019,
BPTPM menyusun perencanaan strategis guna mencapai sasaran dan
tujuan, sebelum menyusun rencana strategis terlebih dahulu melakukan
analisis lingkungan untuk melihat faktor-faktor yang menjadi kendala
atau hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, dengan melakukan pendekatan analisis lingkungan strategis
eksternal dan internal yang dihadapi oleh BPTPM kota Serang. Akan
tetapi dilihat dari pelaksanaannya ternyata masih ada saja hambatan atau
kendala yang di temukan dalam pelaksanaan rencana strategis tersebut
saah satunya masih terbentur dengan ketersediaan lahan
THREAT (ancaman) Strategi S-T Strategi W-T
Belum terbangunnya kerja sama dinas/instansi terkait dalam hal pelayanan perizinan dan jasa;
Masyarakat belum seluruhnya mengetahui perizinan;
Belum adanya peraturan yang berkaitan dengan perizinan dan investasi/penanaman modal;
Menjadikan regulasi sebagai landasan kerjasama dengan instansi terkait untuk memenuhi tugas pelayanan dan perizinan (S1-T1)
Mengoptimalkan sumber daya lembaga untuk melakukan kajian tentang potensi pendapatan daerah,melakukan sosialisasi dan promosi serta memberikan input bagi (eksekutif)/legislatif untuk lahirnya perda (S2,S3-T2, T3)
Meningkatkan koordinasi dan membangun kesepahaman antar lembaga untuk mengatasi masalah perizinan dan penanaman modal (W1),
Meningkatkan kemampuan pegawai, sarana prasarana dan dana penunjang operasional lembaga untuk melakukan sosialisasi dan promosi serta mendorong regulasi yang berkenaan dengan investasi.
167
di Kota Serang yang sempit dan RTRW yang ada seperti yang telah
dijelaskan di atas.
4. Masalah Institusional
Berbicara mengenai pola-pola interaksi dalam organisasi menjadi
lembaga manakala pola tersebut dimasuki oleh nilai dan karakter.
Perkembangan karakter lembaga dan komunitas sebagian besar
merupakan tanggung jawab kepemimpinan. Dalam hal ini tugas utama
kepemimpinan lembaga adalah pendefinisian misi lembaga, struktur dan
sistemnya, pembelaan integritasnya dan pengaturan konflik internal.
Berdasarkan temuan di lapangan, maka penulis dapat menarik
kesimpulan bahwa penting adanya peningkatan kerjasama Badan/Dinas
dengan lembaga atau organsasi lain guna memperlancar dalam
merealisasikan program peningkatan investasi di Kota Serang. Interaksi
dalam hal kerjasama sebenarnya bukan hal yang sulit tapi karena adanya
sikap masa bodoh dan keengganan berkomunikasi dengan baik.
Perkembangan karakter lembaga dan komunitas sebagian besar
merupakan tanggung jawab kepemimpinan. Satu yang perlu digaris
bawahi dalam hal ini adalah jika para pemimpin gagal dalam tugas
kepemimpinan transformatif, integritas lembaga akan dipertanyakan.
Hambatan-hambatan kunci dalam pelaksanaan Strategi tidak dapat
dipisahkan satu sama lain
168
karena semua saling berkaitan. Selain hambatan kunci di atas, tentunya
ada pula hal-hal yang mendukung pelaksanaan Strategi ini yang
tentunya tidak keluar dari lingkup keempat hal di atas. Visi dari Bupati
merupakan hal yang bisa membantu dalam pelaksanaan program-
program pembangunan Kota Serang dalam meningkatkan investasi di
Kota Serang, dan ditambah dengan potensi dan peluang-peluang
investasi yang ada di Kota Serang.
Pada temuan lapangan juga terlihat bahwa perencanaan strategis
BPTPM Kota Serang dalam upaya meningkatkan investasi di Kota
Serang masih terhambat pada interaksi yang kurang antar lembaga yaitu
BPTPM Kota Serang dengan pihak Bappeda Kota Serang sehingga ini
menghambat dalam peningkatan investasi.
Kemudian juga banyak masyarakat/investor yang mengeluh mengenai
kondisi kantor pelayanan yang sempit dan bisa dikatakan memang
sudah tidak layak dan harus segara diperbaiki agar supaya bisa lebih
nyaman. Kondisi ini terjadi karena terbatasnya anggaran BPTPM Kota
Serang dan juga masalah Kabupaten Serang belum sepenuhnya
memberikan aset-aset yang dimiliki Kota Serang sehingga pemerintahan
Kota Serang termasuk BPTPM Kota Serang masih menggunakan
gedung serbaguna bekas kantor Walikota untuk Kantor BPTPM terlebih
lagi ternyata masih terdapat badan atau dinas pemerintah Kota Serang
lainnya yang masih menyewa rumah untuk dijadikan kantor. Anggaran
169
Belanja dan Kondisi sarana dan prasarana Badan Pelayanan Terpadu
dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang tahun 2014 dapat dilihat
pada lampiran yang tersedia.
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa perencanaan strategis Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) dalam meningkatkan investasi di Kota
Serang sudah melakukan perencanaan strategis yang baik akan tetapi
belum dapat berjalan maksimal dikarenakan masih terdapat hambatan-
hambatan yang dialami BPTPM Kota Serang.
Akan tetapi, dengan adanya perencanaan strategis yang dilakukan BPTPM
dalam meningkatkan investasi di Kota Serang memang memberikan hasil
yang baik dalam peningkatan investasi di Kota Serang ini terlihat dari
meningkatnya nilai investasi tahun 2013 ke tahun 2014 berkat adanya
perencanaan strategis yang dibuat BPTPM Kota Serang. Hal ini dapat
dilihat pada tabel 4.12 berikut ini :
Tabel 4.12 Peningkatan Nilai Investasi Kota Serang 2013-2014
No Tahun Jumlah Proyek Nilai Investasi
1. 2013 1.417 2.631.707.634.615
2. 2014 1295 3.234.634.300.000
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015)
170
Dilihat dari tabel 4.12 di atas, nilai investasi Kota Serang meningkat dari
tahun 2013 sebelum adanya perencanaan strategis renstra 2014-2019 ke
tahun 2014 sesudah dibuatnya perencanaan strategis renstra 2014-2019
yaitu naik dari Rp. 2.631.707.634.615 menjadi Rp. 3.234.634.300.000 atau
naik sekitar 22,9 %.
Selain itu juga dapat dilihat pada capaian investasi Kota Serang yang terus
meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal ini terlihat pada tabel 4.13 berikut
ini yang menggambarkan kondisi eksisting iklim investasi di Kota Serang.
Tabel 4.13 Capaian Investasi di Kota Serang Tahun 2009 – 2014
No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
1 Jumlah
izin
investasi
699 1.059 968 1.393 1.417 1.295 6.831
2 Jumlah
Investor
PMDN
PMA
696
3
1.058
1
965
3
1.393
3
1.417
-
1290
5
6819
15
3 Nilai
Investasi
171
PMDN
PMA
3.060.282.
204.413
207.856.8
55.224
3.413.823.
729.000
10.643.14
4.776
1.144.729.
000.000
144.830.0
00.000
1.832.177.
174.947
220.976.4
61.390
2.631.707.
634.615
-
2.904.324.
300.000
330.310.0
00.000
14.987.04
4.042.975
914.616.4
61.390
(Sumber : BPTPM Kota Serang, 2015)
Dilihat dari data tabel 4.12, nilai investasi di Kota Serang terjadi
peningkatan walaupun sempat mengalami penurunan. Terlihat pada tahun
2009 nilai investasi dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) naik
dari Rp. 3.060.282.204.413 menjadi Rp. 3.413.823.729.000 pada tahun
2010 atau naik sekitar 11, 56 %. Kemudian mengalami penurunan di tahun
2011 sampai tahun 2012 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun
2013. Nilai investasi tahun 2013 yaitu Rp. 2.631.707.634.615 mengalami
kenaikan kembali pada tahun 2014 menjadi Rp. 2.904.324.300.000 atau
naik sekitar 10,36 %.
Untuk nilai investasi dari PMA (Penanaman Modal Asing) di Kota Serang
juga mengalami kenaikan dan penurunan nilai investasi. Pada tahun 2009
nilai investasi yaitu Rp. 207.856.855.224 mengalami penurunan di tahun
2010 yaitu menjadi Rp. 10.643.144.776 kemudian mengalami kenaikan
pada tahun 2011 menjadi Rp. 144.830.000.000. Pada tahun berikutnya
2012 nilai investasinya yaitu Rp. 220.976.461.390 sampai dengan tahun
2014 menjadi Rp. 330.310.000.000 atau mengalami kenaikan sekitar 49,48
%.
172
Perekonomian Kota Serang terus maju sehingga menarik bagi investor
untuk berinvestasi. Sampai dengan tahun 2014 total investasi yang
terealisasi di Kota Serang mencapai Rp. 15,9 triliun yang terdiri dari PMA
maupun PMDN, dan pengurusan perizinan sebnyak 6.831 izin.
Hal tersebut terwujud berkat adanya iklim usaha/investasi yang kondusif berkat
kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Kota Serang dengan masyarakat.
Selain karena terciptanya iklim usaha/investasi yang kondusif, meningkatnya
jumlah investasi di Kota Serang juga disokong dengan pelayanan yang diberikan
badan yang melayani investasi dan memberikan kemudahan dalam pelayanan
serta keberadaan fasilitas lainnya seperti rumah sakit, bank, restoran, pemukiman
lahan hijau dan lain-lain.
173
174
175
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, adapun kesimpulan yang dapat peneliti
simpulkan yaitu bahwa Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) dalam meningkatkan investasi di Kota Serang
belum maksimal, hal ini dikarenakan berbagai hambatan atau kendala yang
dialami yaitu :
1. Dalam aspek masalah manusia yang berkaitan dengan manajemen
Perhatian dan Komitmen, Komitmen pegawai yang terdapat di Badan
Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang
khususnya pegawai magang masih rendah yang disebabkan oleh sumber
daya manusia atau pegawai yang terdapat di Badan Pelayanan Terpadu
dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang jumlahnya masih kurang
dan juga masih kurangnya keterampilan pegawai BPTPM Kota Serang
khususnya pegawai magang. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum
diadakan diklat atau pelatihan-pelatihan yang diadakan Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang untuk dapat
meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya khusunya untuk
pegawai magang.
2. Dalam aspek masalah proses yang berkaitan dengan manajemen ide
strategis, komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan rencana strategis
mengenai ide strategis masih terhambat oleh hambatan komunikasi
176
vertikal yaitu nampak dalam proses pelaksanaan terdapat komunikasi yang
kurang antara pimpinan dengan pegawai (bawahan) sehingga dalam
pelaksanaan rencana strategis menjadi tidak maksimal.
3. Dalam aspek masalah Struktural yang berkaitan dengan lingkungan
internal dan ekternal, Perencanaan strategis Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang dalam upaya meningkatkan
investasi di Kota Serang pada lingkungan eksternal masih terbentur
dengan ketersediaan lahan di Kota Serang yang sempit dan RTRW yang
ada.. Hal tersebut terjadi karena Luas Kota Serang yaitu hanya sekitar
266,74 Km2 atau sekitar 2,83 % dari Luas Kota/Kabupaten lain di Provinsi
Banten dan kawasan yang diperuntukan untuk bidang industri menurut
RTRW Kota Serang Tahun 2010-2030 terbatas yakni hanya dua
kecamatan saja yaitu di Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Kasemen.
4. Dalam aspek masalah institusional yang berkaitan dengan Pola interaksi
dan kepemimpinan transformatif, Perencanaan strategis Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang masih terhambat
pada interaksi yang kurang antar lembaga yaitu BPTPM Kota Serang
dengan pihak Bappeda Kota Serang.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas,
maka peneliti memberikan saran agar Perencanaan Strategis Badan Pelayanan
177
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang dalam meningkatkan
investasi di Kota Serang dapat berjalan maksimal, yaitu :
1. Melakukan pelatihan-pelatihan atau mengadakan diklat untuk para
pegawai BPTPM Kota Serang tidak hanya PNS tetapi juga untuk para
tenaga magang sehingga dengan adanya pelatihan atau diklat tersebut
dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan para pegawainya serta
nantinya akan berdampak pada tingginya komitmen pegawai dalam
melaksanakan tugas.
2. Perlu peningkatan komunikasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan
dan bawahan dengan bawahan agar segala ide-ide strategis yang akan
dilakukan jelas dan mudah dipahami, sehingga akan terbangun komitmen
bersama misalnya dengan sering mengadakan diskusi bersama secara rutin
setiap minggu.
3. Dengan ketersediaan lahan yang sempit di Kota Serang seharusnya
pemerintah Kota Serang bisa lebih meningkatkan potensi lain berdasarkan
RPJMD Kota Serang misalnya bidang perdagangan jasa sehingga tidak
mempengaruhi dan menghambat dalam meningkatkan investasi di Kota
Serang, serta untuk RTRW yang telah ada harusnya bisa dievaluasi lebih
fleksibel sehingga tidak terbentur dengan upaya peningkatan
pembangunan Kota Serang.
4. Meningkatkan interaksi yang rutin dengan pihak-pihak terkait seperti
Bappeda Kota Serang karena penting adanya interaksi yang rutin untuk
peningkatan kerjasama Badan/Dinas dengan lembaga atau organsasi lain
178
guna memperlancar dalam merealisasikan program peningkatan investasi
tersebut dan juga melakukan pengadaan sarana prasarana yang sudah tidak
layak digunakan dan melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait agar
supaya aset-aset yang sekarang masih digunakan Kabupaten Serang bisa
cepat diberikan sepenuhnya kepada Kota Serang.
179
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku :
Abdullah, S. 1987. Studi Implementasi ; Latar Belakang, Konsep, Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan. Ujung Pandang : Persadi.
Allison, M dan Jude Kaye. 2005. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Aji, F.B. dan Martin, Sirait. 2002. Perencanaan dan Evaluasi (PDE) Suatu sistem untuk proyek pembangunan. Jakarta : Bumi Aksara.
Anies. 2006. Waspada Ancaman Penyakit Tidak Menular Solusi Pencegahan dari Aspek Prilaku dan Lingkungan. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.
Arsyad, L. 2002. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta : BPFE.
Bryson, J.M. 2007. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Bungin, B. 2008. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Fahmi, I. 2006. Analisis Investasi dalam Perspektif Ekonomi dan Politik. Bandung : PT Refika Aditama.
Fahmi, I dan Yovi Lavianti Hadi. 2009. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Bandung : Alfabeta.
Hasibuan, M.S.P.1989. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta : Haji Mas Agung.
Iriantara, Y. 2004. Manajemen Strategi Public Relations. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Manullang, M. 1992. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia
Nazir, M. 2009. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Poerwadarminta. 19976. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.
Poerwandari, E.K. 2005. Pendekatan Kualitatif Untuk Peneitian Prilaku Manusia. Jakarta : LPSP3 UI.
180
Sarwoto. 2001. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta : Ghalia
Indonesia.
Siagian, S. 2010. Manajement Strategis. Jakarta : Bumi Aksara.
Soekidjo, N. 2002. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta : PT Rineka Cipta.
Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
Sukristono. 1995. Perencanaan Strategis Bank. Jakarta : LPPI/IBI.
Tarigan, R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta : Bumi Aksara.
Terry, G.R. dan Rue, Leslie W. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara.
Usman, H. 2008. Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara.
Widjaja, A.T. 2004. Manajemen Strategik Edisi Pertama. Jakarta : Harvarindo.
Wijayanti, I.D.S. 2008. Manajemen. Yogyakarta : Mitra Cendikia Press.
Dokumen :
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang. 2014. Modul Profil Investasi dan Perizinan Terpadu Kota Serang. Serang : BPTPM
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal. 2014. Direktori Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang. Serang : BPTPM
Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal. 2014. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2014. Serang : BPTPM
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang. 2014. Kota Serang Dalam Angka Tahun 2014. Serang : BPS
181
Sumber Lain :
Tim Peliput BPTPM Kota Serang. 2012. “Tingkatkan Iklim Investasi, BPTPM Kota Serang gelar Diseminasi Informasi Investasi dan Pelayanan Perizinan”. http://btpm.serangkota.go.id/detail/tingkatkan-iklim-investasi.html
diakses pada 10 Oktober2014
Kelas Kyuti. 2013. “Delapan Langkah Pendekatan Strategis”. http://lingkarlsm.com/delapan-langkah-pendekatan-perencanaan-strategis diakses pada tanggal 20 Juni 2015
Tarida Sinaga. 2013. “Perencanaan Strategis”. http://taridasinaga.blogspot.com/2013/05/perencanaan-strategis.html?m=1 diakses pada tanggal 22 Juni 2015
182
LAMPIRAN
183
Transkrip Data
Matriks Hasil Wawancara Reduksi Data
No I
Q1
Perencanaan strategis di Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) dalam meningkatkan investasi di
Kota Serang itu seperti apa ?
1 I1-1
“Perencanaan strategis ya berupa renstra. Renstra itukan
pedoman untuk mencapai tujuan organisasi jadi pasti kita
membuat renstra biasanya 5 tahun sekali. Kalo yang buat renstra
sendiri memang itu koordinasi semua bidang di BPTPM yah disini
ada 4 bidang yaitu bidang data dan sistem informasi, bidang
penanaman modal, bidang perijinan usaha dan bidang periinan
non usaha itupun biasanya juga rancangannya dibuat oleh pihak
ketiga atau konsultan.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak
Ahmad Yani, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor BPTPM
Kota Serang).
2 I1-2
“Renstra itu rencana strategis jadi di BPTPM perencanaan
strategisnya ya itu tadi renstra jadi dengan dibuatnya renstra itu
kan bisa menjadi pedoman untuk kita meakukakan pekerjaan.”
(Sumber: Wawancara dengan Bapak Ambas Suhendi, pada
Kamis/20 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
3 I1-3 “Rencana Strategis ini dibuat dari bidang-bidang yang ada di
BPTPM Kota Serang yang berkoordinasi. Renstra itu penting
untuk pijakan jadi renstra itu pijakan kita kan harus punya target
yang bisa mencapai tujuan yang lebih baik.” (Sumber:
184
Wawancara dengan Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus
2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
4 I1-4
“Renstra itukan rencana strategis tujuannya agar pelaksanaan
kegiatannya terukur. Renstra itu 5 tahun sehingga tahapan tiap
tahunnya terukur sampai lima tahun kedepan. Renstra itu bisa
dikatakan patokan.” (Sumber: Wawancara dengan Dul Barid, pada
Jumat/21 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
5 I1-6
“Perencanaan strategis BPTPM berbentuk renstra, renstra
tersebut nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunanan
rencana kerja jadi bisa dikatakan acuan untuk melaksanakan
pekerjaan. Renstra itu dibuat koordinasi dari semua bidang di
BPTPM ada bidang data dan informasi, ada bidang penanaman
modal ada bidang perijinan usaha dan bidang perijinan non usaha
biasanya kita buat kerangka renstra juga memakai pihak ketiga
sebagai konsultan, biasanya dosen-dosen untirta. Untuk masalah
meningkatkan investasi bidang penanaman modal yang lebih
mengerti. (Sumber: Wawancara dengan Mohammad Urip, pada
Jumat/21 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
5 I3
“BKPMPT itu adalah koordinasi dari BPTPM yang ada di
Kota/Kabupaten di Provinsi Banten, untuk BPTPM Kota Serang
koordinasinya dengan kami itu seperti pelaporan tentang realisasi
investasi kemudian juga kita memang ada pertemuan periodik
setiap 3 bulan sekali yang mana membahas biasanya
tentangkondisi investasi di masing-masing SKPD tersebut
185
kemudian hambatannya apa saja kemudian kami berusaha untuk
membantu. Misalnya dari BPTPM Kota Serang anggarannya
masih kurang untuk melaksanakan diklat biasanya kita yang
memfasilitasi untuk mengadakan diklat tersebut ya sebisa mungkin
membantu.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Epi Suhepriana,
pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BKPMPT Provinsi
Banten).
Teori tantangan dalam perencanaan strategis menurut Bryson (2007:227)
1. Masalah Manusia
No I
Q2
Bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki Badan Pelayanan
Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang dalam
pelaksanaan rencana strategis ?
1 I1-1
“Untuk di BPTPM Kota Serang sendiri memang SDMnya masih
kurang ya, disini PNSnya masih sedikit. Klo untuk untuk
pembuatan atau pelaksanaan rencana strategisnya karena
memang pegawai pnsnya sendiri masih sedikit, kebanyakan masih
magang ya jadi kadang masih belum bisa maksimal karena ada
aja gitu yang bisa dibilang kendor kinerjanya.masalah ada
pegawai yang jabatannya ga sesuai sama gelarnya sih ya itu
masalah lain bisa diselesaikan kan ada diklat juga dikita cuma
memang sekarang belum ada. biasanya diklatnya kita yang
ngadain dari BKPMPT.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak
Ahmad Yani, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor BPTPM
Kota Serang).
186
2 I1-2 “Renstra sendiri memang dibuat oleh kita tapi memang
kerangkanya dari pihak ketiga. Disini dalam pelaksanaan
renstranya sendiri sudah berjalan sesuai baik cuma memang
hambatannya itu salah satunya dari sumber daya yang masih
kurang samalah di SKPD-SKPD lain juga masih banyak yang
kurang.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Ambas Suhendi,
pada Kamis/20 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
3 I1-3
“Untuk hambatan renstranya banyak pertama SDMnya jumlahnya
kurang kemudian sarana prasarananya dan masih banyak yah
cuma itu yang utama. BPTPM inikan membutuhkan pegawai yang
profesional untuk membuat dan melaksanakan rencana strtategis
yang cemerlang, tapi memang yang bapak bilang tadi banyak
pegawai disini yang masih kurang terampil karena memang
kebanyakan disini masih magang, buktinya saja pegaai disini ada
beberapa yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan
jabatan/pekerjaan yang mereka pegang sekarang dan salah satu
yang menghambat juga itu karena mutasi jadi banyak pegawai
yang sudah profesional sudah didiklat tapi akhirnya dimutasi
kemudian ganti orang baru lagi yang masih belum terampil dan
profesional kan itu juga jadi hambatan juga.” (Sumber:
Wawancara dengan Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus
2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
4 I1-6
“Untuk hambatan di pembuatan atau pelaksanaanya memang dari
sumber daya yang masih sedikit jumlahnya karena disini
187
kebanyakan masih tenaga magang jadi klo untuk didiklat gitu kan
ga bisa klo tenaga magang belum ada aturannya. Paling-paling
ikut bimtek atau seminar-seminar pelayanan gitu. Jadi mungkin
karena itu pelaksanaan renstranya sendiri masih belum maksimal.
Biasanya dari BKPMPT Provinsi yang suka membantu
mengadakan diklat.” (Sumber: Wawancara dengan Mohammad
Urip, pada Jumat/21 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota
Serang).
5 I1-4
Hambatan kendalanya banyak ada dari anggaran kemudian dari
pegawainya masih kurang disini PNSnya masih sedikit karena
memang Kota Serang sendiri masih daerah pemekaran baru pasti
masih banyak yang kurang, cuma untuk peningkatan investasi
lebih pada bidang penanaman modal yang mengetahui jelasnya”.
(Sumber: Wawancara dengan Dul Barid, pada Jumat/21 Agustus
2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
2. Masalah Proses
No I
Q3
Bagaimana Komunikasi yang dilakukan Badan Pelayanan Terpadu
dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang dalam pelaksanaan
rencana strategis untuk meningkatkan investasi di Kota Serang ?
1 I1
“Komunikasi dalam penyusunan ataupun pelaksanaan renstra itu
berbeda. Kalo untuk penyusunannya renstra ini kan koordinasi
dari semua bidang di BPTPM Kota Serang jadi dari yang sudah-
sudahkoordinasi dari bidang data dan informasi bidang
penanaman modal bidang perijinan usaha dan bidan perijinan
188
non usaha ya cukup baik. Cuma ya itu saat renstra sudah dibuat
kan akan dilaksanakan ke masing-masing bidang sesuai dengan
tupoksi dan rencana kerjanya masing-masing. Disitu kadang
masih ada kendala, pegawai kadang suka tidak paham renstranya
jadi suka ada kendala di renjanya.” (Sumber: Wawancara dengan
Bapak Ahmad Yani, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor
BPTPM Kota Serang).
2 I1-2 “Waktu diinstruksikan sesuatu kepada para staff pegawai
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan rencana strategis
misalnya dalam program peningkatan investasi, seringkali
pegawai itu kurang paham dan kurang mengerti sehingga dalam
pelaksanaannyapun jadi tidak baik. Tapi itu terjadi hanya
beberapa hal saja selebihnya memang sudah cukup baik. Faktor
kenapa bisa tidak paham ataupun kurang inisiatif mungkin karena
memang mereka kebanyakan masih tenaga magang.” (Sumber:
Wawancara dengan Bapak Ambas Suhendi, pada Kamis/20
Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
3 I1-3
“Untuk proses pelaksanaan resntra sendiri ya sudah berjalan
cukuplah kalo masalah komunikasi pasti ada saja yang tidak
sepaham ataupun tidak sama seperti kita misalnya memberikan
instruksi mengenai program promosi investasi, pegawai tim teknis
kadang suka ga sama pemikirannya akhirnya jadi berbeda
akhirnya cuma itu masih bisa dirundingkan agar bisa tetap
mencapai tujuan dari perencanaan strtategis tersebut. Memang
yang bapak bilang tadi banyak pegawai disini yang masih kurang
189
terampil karena memang kebanyakan disini masih magang. Tapi
itu tetap bisa dilaksanakanlah.” (Sumber: Wawancara dengan
Bapak Suherman, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor
BPTPM Kota Serang).
3. Masalah Struktural
No I
Q4
Bagaimana kondisi investasi di Kota Serang saat ini dan
bagaimana potensinya serta mengapa kawasan industri terbatas di
Kota Serang ?
1 I1-1
“Luas lahan di Kota Serang ini kan kecil hanya 2,83 % dari luas
wilayah di Provinsi Banten, jadi dengan luas wilayah Kota Serang
yang terbatas ini memang tidak bisa kita menarik banyak investor,
karena berbeda dengan Kota/Kabupaten lain di Provinsi Banten
yang memiliki luas wilayah yang lebih luas. Untuk Kota serang
sendiri memang banyak investor yang ingin menanamkan modal di
Kota Serang dalam bidang industri tapi karena luas wilayah Kota
Serang yang sempit dan memang peruntukan lahan dari Bappeda
sesuai RTRW yang berlaku memang hanya sedikit yaitu di wilayah
Kasemen dan walantaka. Kota Serang sendiri memang bukan
merupakan Kota industri melainkan Kota perdagangan dan jasa,
sehingga dengan batasan-batasan tersebut banyak investor yang
tidak jadi menanamkan modalnya di Kota Serang. Sebagai contoh
dapat dilihat di daerah Sawah Luhur, daerah tersebut
diperuntukan untuk wilayah industri Kota Serang, akan tetapi
karena kontur tanah di walayah Sawah Luhur tersebut masih
seperti tambak (merembes) sehingga harus ditimbun dengan tahan
190
dan diratakan supaya tanahnya kuat dan itu membutuhkan biaya
yang lebih. Hal tersebut banyak membuat investor Asing tidak jadi
menanamkan modalnya di Kota Serang dalam bidang industri.”
(Sumber: Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, pada Senin/25
Mei 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
2 I1-2
“Luas Kota Serang memang lebih kecil dari Kota/Kabupaten lain
di Provinsi Banten, jadi memang nilai realisasi investasi PMAnya
lebih kecil karena memang PMA kebanyakan bergerak di bidang
industri sedangkan untuk dikita (Kota Serang) peruntukan lahan
untuk indutrsi hanya sedikit menurut RTRW yang telah dibuat
yaitu di daerah Walantaka dan Kasemen Sawah Luhur. Jelas
menurut kita ini menghambat investasi yang terjadi khususnya
bidang industri karena ada beberapa investor tidak jadi
menginvestasikan modalnya di Kota Serang dalam bidang Industri
karena keterbatasan luas wilayah dan berbenturan dengan RTRW
yang ada. Jelas ini meghambat terjadinya investasi di Kota Serang
tapi memang kita bisa saja mengkoordinasikan hal tersebut
dengan Bappeda untuk mencari solusi tapi itu sulit kalu belum
waktunya evaluasi RTRW yang dilakukan setiap 5 tahun. Kita juga
tidak bisa sembarangan menerima investor karena Bappeda itukan
membuat rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah kan tidak
sembarangan itukan dibuat berdasarkan pemikiran kondisi
sekarang dan kondisi yang akan datang.” (Sumber: Wawancara
dengan Bapak Ambas Suhendi, pada Kamis/20 Agustus 2015, di
Kantor BPTPM Kota Serang).
3 I1-3 “Kota Serang memang terbatas untuk bidang industri karena
191
memang luas wilayah Kota Serang yang sempit. Untuk bidang
industri sesuai dengan RTRW yang telah dibuat peruntukan lahan
industri itu di daerah Kasemen dan Walantaka. Memang bisa
dikatakan perencanaan strtategisnya terkadang berbenturan
dengan RTRW yang dibuat karena pernah terjadi ada investor
yang ingin menanamkan modalmnya di Kota Serang bidang
industri Semen, kemudian mereka menginginkan tanah di Desa
Banten Kecamatan Kasemen waktu sudah deal dengan pihak-
pihak terkait kemudian saat dilihat RTRWnya ternyata tidak sesuai
daerah tersebut diperuntukan untuk pertambakan bukan industri
padahal sudah dicek dilapangan klo untuk pertambakan sudah
tidak produktif tapi karena RTRWnya sudah seperti itu ya mau
tidak mau investor tersebut tidak jadi padahal kalo misalnya jadi
ini bisa menyerap tenaga kerja yang sangat banyak bisa
meningkatkan PAD tapi ya mau bagaimana lagi karena RTRW
sudah seperti itu jadi kita harus mengikuti. Memang ada evaluasi
stiap 5 tahun sekali terhadap RTRW tersebut tapi waktu itu belum
waktunya jadi tidak bisa.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak
Suherman, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota
Serang).
4 I2
“Klo kita lihat di RTRW kan sudah jelas ya kawasan untuk
industri itukan di Desa Pabuaran dan Desa Pengapelan
Kecamatan Walantaka dan di Desa Sawah Luhur Kecamatan
Kasemen. Untuk pernyataan-pernyataan sudah ada sebenarnya
RTRW itu bukan menghambat tapi memang disana itu
infrastrukturnya belum mendukung tapi suatu saat akan dibangun
192
infrastruktur disana sehingga bisa lebih menarik minat investor
dalam bidang industri. Bukannya kita tidak mendukung bidang
industri masuk di Kota Serang akan tetapi memang Kota Serang
inikan utamanya adalah sebagai Kota perdagangan dan jasa.
Kota Serang memang memiliki luas wiayah yang kecil
dibandingkan Kota/Kabupaten lain di provinsi Banten karena itu
memang untuk industri juga terbatas. Jika memang ada masalah
pihak BPTPM bisa berkoordinasi dengan kami melalui surat
terlebih dahulu kemudian jika menag harus diadakan pertemuan
untuk membahas masalah tersebut kita welcome selagi sesuai
dengan waktunya.” (Sumber: Wawancara dengan Ibu Khori Sri
Rahayu, pada Rabu/12 Agustus 2015, di Kantor Bappeda Kota
Serang).
5 I3
“Klo untuk investasi di Provinsi Banten, memang investor masih
banyak yang melirik Banten utara (Tangerang) dan Cilegon. Klo
sekarang Kota Serang memang belum terlalu dilirik. Kota Serang
kan memang diputuskan bukan daerah Industri tapi lebih ke jasa.
Jadi memang kenapa nilai realisasi PMA/PMDN Kota Serang
kecil. Keterbatasan luas wilayah juga pasti mempengaruhi, ketika
RTRW misalnya tidak mendukung investasi pasti juga investor
akan memikir ulang, makanya mengapa Kota Serang harus lebih
mempromosikan dan bersoleh mengenai potensi-potensi yang ada
di Kota Serang sehingga bisa menarik investor untuk berinvestasi
di Kota Serang bukan hanya di sektor industri tapi tonjolkan
sektor jasanya.” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Epi
Suhepriana, pada Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BKPMPT
193
Provinsi Banten).
4. Masalah Institusional
No I
Q5
Mengapa sarana dan prasarana di Badan Pelayanan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang tidak layak dan apakah
hal tersebut menghambat dalam memberikan pelayanan kepada
investor ?
1 I1-1
“Sarana Prasarana di BPTPM Kota Serang masih kurang
memadai. Lihat aja kantor BPTPM ini sebenarnya ini adalah
gedung serbaguna sehingga memang pegawai-pegawai termasuk
saya sendiripun kurang nyaman apalagi investor yang datang
lihat gedungnya aja nyempil disini trus acak-acaka. Sebenarnya
harusnya kita sudah pindah ke gedung-gedung yang sekarang
masih ditempati pemerintah kabupaten tapi karena memang asset-
asetnya belum diberikan ke Kota Serang jadi ya masih seperti ini.
Seharusnya mereka sudah pindah 3 tahun yang lalu dan
memberikan asetnya kepada pemerintah Kota tapi memang belum.
Malahan masih ada dinas atau badan yang menyewa rumah untuk
dijadikan kantor seperti contohnya Kesbangpol Kota Serang.
Karena itu disinikan masih terbatas tempatnya jadi kenapa ruang
pelayanannya sempit harusnya kan ruang pelayanan itukan luas
lega tapi karena keterbatasan tersebut BPTPM sendiri belum bisa
memberikan pelayanan prima dan maksimal.” (Sumber:
Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, pada Senin/25 Mei 2015,
di Kantor BPTPM Kota Serang).
194
2 I1-3 “Perencanaan strategis BPTPM juga terhambat dari sarana dan
prasarananya. Sarana prasarana disini masih kurang salah
satunya ruang kerja para pegawai bisa dikatakan sempit-sempitan
disini ini kan bisa berdampak pada kinerja yang dihasilkan belum
lagi ruang pelayanan disni memang masih kurang ya bisa dilihat
kecil harusnya kan memang ruang pelayanan itu dibuat luas dan
nyaman sehingga investor-investor bisa nyaman saat melakukan
permohonan pelayanan disini. Kenapa kondisi kantor BPTPM
sempit-sempitan berbagi dengan dinas lain seperti Disnakertrans
Kota itu karena sebenarnya kantor BPTPM ini memakai gedung
serba guna bekas kantor walikota terdahulu karena memang aset
dari Kabupaten Serang belum semuanya diberikan ke Kota
Serang” (Sumber: Wawancara dengan Bapak Suherman, pada
Selasa/18 Agustus 2015, di Kantor BPTPM Kota Serang).
3 I1-6
“Memang kendala kita juga dari sarana prasarana. Banyak
sarana dan prasarana yang kurang untuk menunjang pekerjaan
BPTPM Kota Serang seperti ruangan kerja yang sempit, jumlah
komputer, notebook , ac yang masih kurang. Sarana dan
prasarana yang kurang tersebutkan berdampak pada pelayanan
yang diberikan jadi kurang maksimal.” (Sumber: Wawancara
dengan Mohammad Urip, pada Jumat/21 Agustus 2015, di Kantor
BPTPM Kota Serang).
4 I4-1
“Ruang pelayanannya sangat sempit dan juga ruang tunggunya
195
hanya ada sedikit kursi jadi kalo lagi rame suka ga kebagian
tempat duduk, akhirnya pada nunggu diluar kepanasan.
Harusnyakan kantor pelayanan itu dibuat lebih besar dan ruang
tunggunya dibuat nyaman supaya kita juga enak nunggunya.”
(Sumber: Wawancara dengan Bapak Iim Huzaimi, pada Rabu/19
Agustus 2015, di Halaman Kantor BPTPM Kota Serang).
5 I4-2
“Kalo untuk pelayanannya ya sudah cukup baik cuma kalo
menurut saya kantornya kecil saya juga tadinya gatau kalo kantor
BPTPM itu disini karena tempatnya nyempil mojok, ruang
pelayanannya sempit cuma ada beberapa kursi aja terus
kebanyakan nunggu diluar gitu kepanasan. Semoga aja bisa
diperbaiki kondisinya supaya para pemohon atau investor bisa
lebih nyaman klo nunggu. (Sumber: Wawancara dengan Bapak
Noval, pada Kamis/17 September 2015, di Halaman Kantor
BPTPM Kota Serang).
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
Panduan Wawancara
No Dimensi Sub Dimensi Informan
1. Masalah Manusia 3. Manajemen perhatian
I1, I3, I4
4. Komitmen I1, I2, I3
2 Masalah Proses 3. Manajemen ide
strategis I1, I2, I3
4. Pemahaman
kebutuhan dan
ancaman
I1, I3
3 Masalah Struktural 3. Lingkungan Internal I1, I2, I3
4. Lingkungan Eksternal I1, I2, I3
4 Masalah Institusional 3. Kepemimpinan
Transformatif
I1, I2, I3, I4
4. Pola interaksi I1, I2, I3, I4
(Sumber: Peneliti, 2015)
215
Pertanyaan Wawancara
1. Pegawai Badan Pelayanan Terpadu dan penanaman Modal (BPTPM)
Kota Serang.
1) Bagaimana kondisi Investasi di Kota Serang?
2) Bagian mana di BPTPM Kota Serang yang membuat perencanaan strategis
dalam peningkatan investasi di Kota Serang?
3) Bagaimana pelaksanaan perencanaan strategis dalam peningkatan investasi
di BPTPM Kota Serang ?
4) Mengapa perencanaan strategis dalam peningkatan investasi di BPTPM
Kota Serang diperlukan ?
5) Bagaimana keterampilan pegawai dalam pelaksanaan perencanaan
strategis peningkatan investasi di Kota Serang ?
6) Bagaimana pemahaman pegawai dalam pelaksanaan perencanaan strategis
peningkatan investasi di Kota Serang ?
7) Bagaimana inisiatif pegawai dalam pelaksanaan perencanaan strategis
peningkatan investasi di Kota Serang ?
8) Bagaimana interaksi pegawai dalam pelaksanaan perencanaan strategis
peningkatan investasi di Kota Serang ?
216
9) Apakah intensitas pertemuan pegawai dalam pelaksanaan perencanaan
Strategis peningkatan investasi di Kota Serang sering dilakukan ?
10) Apakah informasi yang disampaikan kepada para pegawai dalam
pelaksanaan perencanaan Strategis peningkatan investasi di Kota Serang
dapat dipahami ?
11) Bagaimana komitmen para pegawai dalam pelaksanaan perencanaan
Strategis peningkatan investasi di Kota Serang ?
12) Bagaimana tanggung jawab pegawai dalam pelaksanaan rencana strategis
?
13) Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh BPTPM Kota
Serang dalam pelaksanaan perencanaan Strategis peningkatan investasi di
Kota Serang ?
14) Bagaimana proses pelaksanaan rencana strategis BPTPM dalam
peningkatan investasi di Kota Serang?
15) Hal-hal apa saja (kekuatan) yang dapat mendukung pelaksanaan rencana
strategi BPTPM Kota Serang?
16) Apa saja yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan perencanaan strategis
BPTPM dalam meningkatkan investasi di Kota Serang ?
217
17) Peluang apa saja yang bisa mendukung pelaksanaan rencana strategis
peningkatan investasi di Kota Serang ?
18) Manfaat apa saja yang diperoleh dengan adanya perencanaan strategis
dalam peningkatan investasi?
19) Faktor eksternal apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan
perencanaan strategis dalam meningkatkan investasi di Kota Serang?
20) Ancaman apa saja yang menhambat dalam pelaksanaan perencanaan
strategis dalam meningkatkan investasi di Kota Serang dilaksanakan?
21) Faktor internal apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan
perencanaan strategis dalam meningkatkan investasi di Kota Serang?
22) Bagaiaman cara menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan
investasi di Kota Serang ?
23) Apa keterkaitan BPTPM Kota Serang dengan BKPMPT Provinsi Banten
dalam upaya peningkatan investasi di Kota serang ?
24) Apa keterkaitan BPTPM Kota Serang dengan Bappeda Kota Serang dalam
upaya peningkatan investasi di Kota serang ?
218
25) Kegiatan/program apa yang digunakan oleh BPTPM dalam meningkatkan
investasi di kota Serang?
26) Bagaimana konsistensi pelaksanaan perencanaan strategis dalam
meningkatkan investasi di Kota Serang dilaksanakan?
27) Bagaimana kondisi organisasi saat pelaksanaan perencanaan strategis
dalam meningkatkan investasi di Kota Serang dilaksanakan?
28) Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
perencanaan strategis dalam meningkatkan investasi di Kota Serang
dilaksanakan?
219
2. Bagian Perencanaan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kota Serang.
1. Apa keterkaitan BPTPM Kota Serang dengan Bappeda Kota Serang dalam
upaya peningkatan investasi di Kota serang ?
2. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh BPTPM Kota Serang dalam
pelaksanaan perencanaan Strategis peningkatan investasi di Kota Serang
terkait RTRW yang dibuat ?
3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh BPTPM Kota Serang dalam
pelaksanaan perencanaan Strategis peningkatan investasi di Kota Serang ?
4. Peluang apa saja yang bisa mendukung pelaksanaan rencana strategis
peningkatan investasi di Kota Serang ?
5. Ancaman apa saja yang bisa mendukung pelaksanaan rencana strategis
peningkatan investasi di Kota Serang ?
6. Hal-hal Apa saja yang dikoordinasikan BPTPM Kota Serang dengan
Bappeda Kota Serang?
7. Bagaimana cara menentukan konflik jika terdapat kendala atau
permasalahan terkait dengan benturan antara renstra yang telah dibuat
BPTPM dalam menarik investor untuk berinvestasi dengan RTRW yang
sudah dibuat?
220
8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
(BKPMPT) Provinsi Banten
1. Apa keterkaitan BPTPM Kota Serang dengan BKPMPT Provinsi Banten
dalam upaya peningkatan investasi di Kota serang ?
2. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh BPTPM Kota Serang dalam
pelaksanaan perencanaan Strategis peningkatan investasi di Kota Serang ?
3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh BPTPM Kota Serang dalam
pelaksanaan perencanaan Strategis peningkatan investasi di Kota Serang ?
4. Peluang apa saja yang bisa mendukung pelaksanaan rencana strategis
peningkatan investasi di Kota Serang ?
5. Ancaman apa saja yang bisa mendukung pelaksanaan rencana strategis
peningkatan investasi di Kota Serang ?
6. Hal-hal Apa saja yang dikoordinasikan BPTPM dengan BKPMPT
Provinsi Banten?
7. Bagaimana Pemahaman, inisiatif dan kreatifitas pegawai BPTPM Kota
Serang dalam melaksanakan rencana strategis peningkatan investasi di
Kota Serang ?
221
8. Masyarakat/Investor
1. Apakah bapak/ibu mengetahui kondisi investasi di Kota Serang?
2. Bagaimana pelayanan yang diberikan pegawai BPTPM Kota Serang?
3. Bagaimana Kondisi kantor pelayanan BPTPM Kota Serang ?
4. Apakah Bapak/ibu mengetahui program-program yang dilakukan BPTPM
Kota Serang dalam peningkatan investasi di Kota Serang ?
5. Bagaimana Keterampilan Pegawai BPTPM Kota Serang pada saat
melayani ?
6. Bagaimana kejelasan informasi yang diberikan pegawai BPTPM Kota
Serang pada saat melayani ?
7. Apakah bapak/ibu memahami informasi apa yang disampaikan oleh
BPTPM terkait peluang atau potensi yang di tawarkan Kota Serang dalam
upaya peningkatan investasi di Kota Serang ?
222
4 5 6 7
1. 16. 01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% - 17.82 17.82
1. 16. 01. 01. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat
3000 materai @6000
& 1000 materai
@3000
-
600 materai
@6000 & 180
materai @3000
600 materai
@6000 & 180
materai @3000
1. 16. 01. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air ListrikTersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 60 bulan - 12 bulan 12 bulan
1. 16. 01. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 60 bulan - 12 bulan 12 bulan
1. 16. 01. 01. 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 60 bulan - 12 bulan 12 bulan
1. 16. 01. 01. 11. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan
105 paket
cetak,2075000 lbr
Fhotocopy & 1750
penji lidan
-
21 paket
cetak,415000
lbr Fhotocopy &
350 penjil idan
21 paket
cetak,415000
lbr Fhotocopy &
350 penji lidan
1. 16. 01. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-UndanganTersedianya Bahan Bacaan Kantor. 60 bulan - 12 bulan 12 bulan
1. 16. 01. 01. 17. Penyediaan Makanan & Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 60 bulan - 12 bulan 12 bulan
1. 16. 01. 01. 18. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah Hasil Rapat-Rapat Koordinasi & 60 bulan - 12 bulan 12 bulan
1. 16. 01. 01. 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahHasil Rapat-Rapat Koordinasi & Knsultasi dalam Daerah 60 bulan - 12 bulan 12 bulan
1. 16. 01. 02. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 100% - 19.12 16.12
1. 16. 01. 02. 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/
30 unit (kendaraan R4
dan R2)-
1 unit
kendaraan R4 &
3 unit
kendaraan R2
1 Unit
Kendaraan roda
4 dan 3 unit
kendaraan roda
2
1. 16. 01. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor
41 unit perlengkepen -
3buah
kalkulator,1
unit mesin
penghitung
uang,1 mesin
antrian,1 buah
TV,1 unit TV
Media Promosi,
1 paket CCTV, 1
unit Lemari
arsip,1 unit Roll-
O-Pack,4 unit
kunci pintu
otomatis,1 unit
kulkas2
pintu,1unit
kulkas 1 pintu
3buah
kalkulator,1
unit mesin
penghitung
uang,1 mesin
antrian,1 buah
TV,1 unit TV
Media Promosi,
1 paket CCTV, 1
unit Lemari
arsip,1 unit Roll-
O-Pack,4 unit
kunci pintu
otomatis,1 unit
kulkas2
pintu,1unit
kulkas 1 pintu
3
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN
(OUTPUT)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM / KEGIATANKODE REKENING
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S.D TAHUN 2015 (tahun berjalan)*
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SERANG
TARGET & REALISASI KINERJA
PROGRAM & KELUARAN KEG. SKPD
TAHUN 2014REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM &
KELUARAN
KEGIATAN S.D
TAHUN n-3
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(Renstra SKPD) 2014 Target Renja
SKPD Tahun
2014
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2014
1 2
223
4 5 6 7
1. 16. 01. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
104 unit -
4 unit mesin
penghancur
kertas,6
hexust,3 PC,2
PC al l in one,
4Printer A4, 1
printer A3, 1
kamera,1 paket
Audio Visual,1
unit GPS,2
Meteran Digital
4 unit mesin
penghancur
kertas,6
hexust,3 PC,2
PC al l in one,
4Printer A4, 1
printer A3, 1
kamera,1 paket
Audio Visual,1
unit GPS,2
Meteran Digital
1. 16. 01. 02. 10. Pengadaan Mebeulair Tersedianya Mebeulair
160 unit -
5 meja
Kerja,2meja
kerja printer,1
meja rapat,10
kursi
kerja,1kursi esl
II,4 kursi esl
III,4 kursi esl
IV,1 unit sofa,1
kursi tamu
5 meja
Kerja,2meja
kerja printer,1
meja rapat,10
kursi
kerja,1kursi esl
II,4 kursi esl
III,4 kursi esl
IV,1 unit sofa,1
kursi tamu
1. 16. 01. 02. 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalTerperliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 60 bulan - 12 bulan 12 bulan
1. 16. 01. 02. 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpelihara
nya 60 bulan - 12 bulan 12 bulan
1. 16. 01. 02. 28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 60 bulan - 12 bulan 12 bulan
1. 16. 01. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor Terlaksannaya Rehabilitasi Gedung Kantor 3 Kgtn - - -
100% - 16.42 16.42
1. 16. 01. 05. 04 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Meningktnya Kemampuan Teknis aparatur5 kal i kgtn - 1 kgtn 1 kgtn
100% -
1. 16. 01. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDLaporan hasil capaian kinerja dan realisasi kinerja BPTPM 320 dokumen - 64 dokumen 64 dokumen
1. 16. 01. 06. 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Laporan keuangan per semester 50 Exemplar - 10 exp Laporan 10 exp Laporan
1. 16. 01. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan keuangan akhir tahun 50 Exemplar - 10 exp Laporan 10 exp Laporan
1. 16. 01. 06. 05 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan atas kegiatan 25 Exemplar - 5 exp Laporan 5 exp Laporan
1. 16. 01. 15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 100% - 23.82 23.82
1. 16. 01. 15. 02 Pengembangan Potensi Unggulan Terediannya Kegiatan Kajian Potensi Unggulan Kota Serang 5 Kgtn - - -
1. 16. 01. 15. 08. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman ModalPelaksanaan penanaman modal yang terarah 5 kal i Sosialisasi - 1 kali 1 kali
1. 16. 01. 15. 10. Penyelenggaraan Pameran Investasi Terselenggaranya pameran tingkat nasional, regional dan lokal15 x pameran Tk.
Nasional, Regional, &
5 Lokal
-
1 x pameran Tk.
Nasional,
Regional, &
1kali Lokal
1 x pameran Tk.
Nasional,
Regional, &
1kali Lokal
1. 16. 01. 15. 12. Desiminasi Informasi Perizinan Terselenggaranya sosialisasi perizinan 5 kal i kgtn - 1 keg 1 keg
100% - 21.36 21.36
1. 16. 01. 16. 02. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang InvestasiTerlaksananya fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi15 kal i kgtn - 3 x kgt 3 x kgt
1. 16. 01. 16. 03 Penyusunan Cetak Biru(Master Plan) Pengembangan Penanaman ModalTersususunnya Rencana Umum(buku Materi Cetak Biru) Penanaman Modal Kota Serang5 paket - 1 paket 1 paket
1. 16. 01. 16. 03. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal di DaerahTersedianya sistem informasi penanaman moda; 15 paket - 6 paket 6 paket
1. 16. 01. 16. 06 Penyederhanaan Prosedur Perijinan & Peningkatan Pelayanan Penanaman ModalTerlaksananya Kemudahan Pemohon untuk Pembuatan IMB 5 Kgtn - - -
KODE REKENINGURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(Renstra SKPD) 2014
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM &
KELUARAN
KEGIATAN S.D
TAHUN n-3
TARGET & REALISASI KINERJA
PROGRAM & KELUARAN KEG. SKPD
TAHUN 2014
Target Renja
SKPD Tahun
2014
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2014
1 2 3
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
06.1. 16. 01.
01. 05.1. 16. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. 16. 16.01.
224
4 5 6 7
1. 16. 01. 16. 10 Fasi l itasi Kerjasama Kemitraan Usaha Derah Terjal innya Kerjasama Kemitraan Usaha Daerah 15 kal i sosial isasi -1 Kal i
Sosial isasi
1 Kali
Sosialisasi
100% - 19.12 19%
1. 16. 01. 17. 01 Kajian Potensi Sumber Daya terkait Dengan Investasi
Tersediannya Dokumen Kajian Potensi IMB,HO dan IPTN
15 Dokumen Kajian
Potensi-
3 Dokumen
Kajian Potensi
IMB
3 Dokumen
Kajian Potensi
IMB
1. 16. 01. 17. 02. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil kajian IKM1000 responden - 200 Responden 200 Responden
Target Renja
SKPD Tahun
2014
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2014
1 2 3
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(Renstra SKPD) 2014
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM &
KELUARAN
KEGIATAN S.D
TAHUN n-3
TARGET & REALISASI KINERJA
PROGRAM & KELUARAN KEG. SKPD
TAHUN 2014
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan
Prasarana Daerah
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN
(OUTPUT)
01.1. 16. 17.
KODE REKENING
225
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SERANG TAHUN 2010-2030
I. TUJUAN Tujuan penataan ruang Kota Serang adalah untuk mewujudkan Kota Serang sebagai kota pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pariwisata religi di Provinsi Banten yang produktif dan berkelanjutan serta meningkatkan potensi investasi dalam mendukung Kota Serang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
II. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH 1. Pusat Pelayanan Kota
Pusat Pelayanan Kota meliputi kawasan pusat Kota Serang, yaitu Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya dengan pusat di Kelurahan Serang dengan fungsi primer pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa, dan fungsi sekunder perumahan, pertanian lahan kering serta pariwisata buatan.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota Sub Pusat di Desa Kasemen, yang melayani Kecamatan Kasemen,
diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai pariwisata religi dan pariwisata lainnya, pertanian berkelanjutan, perikanan, pergudangan dan industri, serta fungsi sekunder perumahan;
Sub Pusat di Desa Taktakan, yang melayani Kecamatan Taktakan, diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai resapan air, agropolitan, agribisnis pertanian dan fungsi sekunder perumahan, pedagangan dan jasa, serta pergudangan dan militer;
Sub Pusat di Desa Walantaka, yang melayani Kecamatan Walantaka, diarahkan mempunyai fungsi primer perumahan skala besar, perdagangan dan jasa, industri, dan fungsi sekunder pertanian lahan kering; dan
Sub Pusat di Desa Sukajaya, yang melayani Kecamatan Curug, diarahkan mempunyai fungsi primer sebagai pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, perumahan skala besar, dan fungsi sekunder agribisnis, pertanian lahan kering, serta pariwisata buatan
3. Pusat Pelayanan Lingkungan
226
Wilayah Serang, mencakup Kelurahan Serang, Kelurahan Cipare, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Lontar Baru, Kelurahan Kagungan, dan Kelurahan Lopang;
Wilayah Cipocok Jaya, mencakup Desa Dalung, Desa Tembong, Desa Karundang, Kelurahan Cipocok, dan Kelurahan Penancangan;
Wilayah Kasemen, mencakup Desa Kasunyatan, Desa Margaluyu, Desa Kasemen, Desa Banten, dan Desa Warung Jaud;
Wilayah Curug, mencakup Desa Cilaku, Desa Sukajaya, Desa Kemanisan, dan Desa Curug,
Wilayah Walantaka, mencakup Desa Walantaka, Desa Kepuren, Desa Kalodran, Desa Kiara, dan Desa Nyapah,
Wilayah Taktakan, mencakup Desa Taman Baru, Desa Drangong, Desa Panggungjati, Desa Kuranji, dan Desa Sepang.
III. RENCANA POLA RUANG WILAYAH 1. Kawasan Lindung
Kawasan suaka alam; Kawasan pelestarian alam; Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; Kawasan perlindungan bawahan; Kawasan perlindungan setempat; Kawasan rawan bencana alam; dan Ruang terbuka hijau.
2. Kawasan Budidaya kawasan hutan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pariwisata; kawasan permukiman; kawasan industri dan pergudangan; kawasan pergudangan, perdagangan dan jasa; kawasan pertahanan dan keamanan; dan kawasan budidaya lainnya.
IV. PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS 1. Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting didalam
pengembangan ekonomi ditetapkan sebagai berikut: Kawasan Perdagangan Pusat Kota; Kawasan Pelabuhan Karangantu; dan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten dan Kawasan Cepat
Tumbuh Kota Serang. 2. Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting didalam
pengembangan sosial budaya masyarakat dan pelestarian cagar budaya ditetapkan Kawasan Banten Lama.
3. Kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting di dalam fungsi daya dukung lingkungan meliputi Kawasan Cagar Alam Pulau Dua.
227
4. Kawasan Strategis Provinsi Banten yang berada di wilayah administrasi Kota Serang, meliputi: Kawasan Banten Waterfront City di Kecamatan Kasemen Kawasan Sport Centre di Kecamatan Curug; dan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten di Kecamatan Curug.
228
229
230
231
232
233
234
235
BELANJA
Anggaran Belanja BPTPM Kota Serang untuk Tahun Anggaran 2014
terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Anggaran
Belanja BPTPM Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.5.709.376.666,00
dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp.5.425.472.841,00 atau
terserap sebesar 95,03%. Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan
BPTPM untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.2.597.264.666,00
dan dana yang terealisasi sebesar Rp.2.429.281.322,00 atau sebesar
93.53%. Sedangkan anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014
sebesar Rp.3.112.112.000,00 dan realisasi anggaran sebesar
Rp.2.996.191.519,00 atau terserap sebesar 96,28%
PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI %
SISA
BELANJA 5.709.376.666 5.425.472.841 95.03 283.903.825
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.597.264.666 2.429.281.322 93.53 167.983.344
Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Insentif
1.695.628.969
786.160.697
115.475.000
1.593.935.861
740.490.500
94.854.961
93.53
90.83
82.14
101.693.108
45.670.197
20.620.039
BELANJA LANGSUNG 3.112.112.000 2.998.394.519 96.35 113.717.481
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
754.884.140 742.202.927 98.32 12.681.213
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
4. Penyediaan Jasa Alat Tulis
Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggadaan
4.140.000
98.493.940
79.052.000
31.943.000
169.300.000
27.000.000
4.140.000
89.300.438
78.994.000
31.943.000
169.300.000
24.370.000
100
90.67
99.93
100
100
90.26
-
9.193.502
58.000
-
-
2.630.000
236
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
7. Penyediaan Makanan dan
Minuman
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke dalam Daerah
26.155.200
310.000.000
8.800.000
25.526.500
309.948.989
8.680.000
97.60
99.98
98.64
628.700
51.011
120.000
PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI %
SISA
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.085.114.360 1.040.915.377 95.93 44.198.983
10. Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
11. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
12. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
13. Pengadaan Mebeulair
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
345.390.000
185.652.400
243.273.760
103.066.000
66.168.200
127.344.000
14.220.000
325.751.500
181.753.000
237.754.000
101.310.000
65.688.200
114.438.677
14.220.000
94.31
97.90
97.73
98.30
99.27
89.87
100
19.638.500
3.899.400
5.519.760
1.756.000
480.000
12.905.323
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
57.697.90 57.697.90 100 -
17. Peningkatan Kemampuan Teknisa Aparatur
57.697.90 57.697.90 100 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
210.298.400 196.165.000 93.28 14.133.400
18. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Iktisar Realisasi
Kinerja SKPD
19. Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
20. Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
21. Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
101.632.600
6.620.000
8.002.000
94.043.800
100.166.600
6.445.000
8.002.000
81.551.400
98.56
97.36
100
86.72
1.466.000
175.000
-
12.492.400
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
402.913.200 385.199.771 95.60 17.713.429
22. Peningkatan Kegiatan Pemantauan,Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
23. Penyelenggaraan Pameran
59.990.000
246.188.200
58.685.000
230.399.771
97.82
93.59
1.305.000
15.788.429
237
Investasi
24. Desiminasi Informasi Perijinan
96.735.000
96.115.000
99.36
620.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
418.560.900 394.755.244 94,31 23.805.656
25. Memfasilitasi dan Koordinasi
Kerjasama di Bidang Investasi
26. Penyusunan Cetak Biru (Master
Plan) Pengembangan Penanaman
Modal
27. Pengembangan Sistem Informasi
Penanaman Modal
28. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan
Usaha Daerah
60.580.000
186.140.900
111.840.000
60.000.000
60.580.000
174.162.129
108.914.575
51.098.540
100
93,56
97.38
85.16
-
11.978.771
2.925.425
8.901.460
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
182.643.100 179.255.300 98.15 3.387.800
29. Kajian Potensi Sumber Daya yang
Terkait dengan Investasi
30. Kajian Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
133.783.100
48.860.000
132.775.000
46.480.300
99.25
95.13
1.008.100
2.379.700
TOTAL
5.709.376.666 5.425.472.841 95.03 283.903.825
Struktur Organisasi BPTPM Kota Serang
Struktur Organisasi BPTPM Kota Serang
238
239
DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN INFORMAN
Gambar 1
Keterangan gambar : Sumber : Peneliti, 2015 Gambar 1 : Wawancara dengan Informan I1-1 Bapak Drs. Ahmad Yani , MM selaku Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi BPTPM Kota Serang. (Rabu 12 Agustus 2015 di Kantor BPTPM Kota Serang).
Gambar 2
Keterangan gambar : Sumber : Peneliti, 2015 Gambar 2 : Wawancara dengan Informan I1-3 Bapak Suherman, S.MHK selaku Kepala Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Investasi BPTPM Kota Serang. (Rabu 12 Agustus 2015 di acara Kota Serang Expo 2015)
240
Gambar 3
Keterangan gambar : Sumber : Peneliti, 2015 Gambar 3 : Wawancara dengan Informan I3 Bapak Epi Suhepriana beliau adalah Kepala Sub Bidang Pengendalian BKPMPT Provinsi Banten. (Selasa 18 Agustus 2015 di Kantor BKPMPT Provinsi Banten)
Gambar 4
Keterangan gambar : Sumber : Peneliti, 2015 Gambar 4 : Wawancara dengan Informan I1-3 Bapak Suherman, S.MHK selaku Kepala Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Investasi BPTPM Kota Serang.
241
(18 Agustus 2015 di Kantor BPTPM Kota Serang)
Gambar 5 Keterangan gambar : Sumber : Peneliti, 2015 Gambar 3 : Wawancara dengan Informan I2 Khori Sri Rahayu S.T selaku Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan BAPPEDA Kota Serang. (Rabu 12 Agustus 2015 di Kantor Bappeda Kota Serang)
Gambar 6 Keterangan gambar : Sumber : Peneliti, 2015
242
Gambar 6 : Wawancara dengan Informan I4 Bapak Noval beliau adalah masyarakat/investor dari CV Kaisar Mandala (Kamis 17 September 2015 di Halaman Kantor BPTPM Kota Serang)
DOKUMENTASI KANTOR BPTPM KOTA SERANG
Kantor BPTPM Kota Serang
Ruang tunggu pelayanan kantor BPTPM Kota Serang
243
Ruang Pelayanan BPTPM Kota Serang
Ruang Pelayanan BPTPM Kota Serang
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Data Pribadi
Nama : Lailatul Aliya
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 12 April 1993
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : [email protected]
Telepon : 081906199485
Alamat : Jalan Tasikardi Km.02 Kp. Cibelut Ds. Pegadingan
Kecamatan Kramatwatu Serang, Banten
Riwayat Pendidikan
SD : SD Negeri 1 Pegadingan (1999-2005)
SMP : SMP Negeri 1 Kramatwatu (2005-2008)
SMA : MAN 2 Kota Serang (2008-2011)
Perguruan Tinggi (S1) : Administrasi Negara-Untirta (2011-2015)