PowerPoint Presentation

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KEBIJAKAN & IMPLEMENTASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PERHUBUNGAN1Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Membantu dalam arti bukan penyediaan dana yang utama dan/atau bukan menggantikan yang semua sudah ada. Demikian juga hanya diberikan kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannnya harus dibantuKegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Urusan daerah, bukan kewenangan pusat/ Kementerian/lembaga.Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan. RKP disetujui DPR, selanjutnya dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN.PENGERTIAN DAK 2UNDANG-UNDANG:UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan DaerahUU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahPERATURAN PEMERINTAH:PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganPERATURAN MENTERI KEUANGAN:PMK Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana DesaPMK Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa PERATURAN MENTERI TEKNISJuknis Penggunaan DAK yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan

DASAR HUKUM DAK3DRAFT 2016Sub Bidang Keselamatan Transportasi DaratSub Bidang Transportasi PerkotaanDAK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN(TAHUN 2011 2016) 4PENETAPAN & PENGANGGARAN DAKPENGHITUNG-AN ALOKASI DAKPENETAPAN PROGRAM & KEGIATAN DAKPhase 1Phase 2Phase 3PENYALURAN DAKPhase 4MEKANISME PENGALOKASIAN DAK5KU = (PAD + DAU + DBH DBH DR) - Belanja Gaji PNSDDaerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAKKriteria Umum (KU) Kriteria Khusus (KK)Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), danBerdasarkan karakteristik daerah, contoh antara lain: (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; dan (3) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan.

Kriteria Teknis (KT)ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait yang memuat indikator-indikator yang mencerminkan kebutuhan teknisKriteria Pengalokasian DAK: PENGHITUNGAN ALOKASI DAK6EVALUASI PELAKSANAANHasil monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat tahun anggaran 2014 (data sementara) :Jumlah Propinsi/ Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil pelaksanaan DAK dimaksud sebanyak 275 Propinsi/Kabupaten/Kota dari 468 Propinsi/Kabupaten/Kota penerima (58.76%).

Kendala yang dihadapi yaitu :Masih ditemukenali kurang sinkronnya prioritas pusat dengan daerah;Masih kurangnya kepatuhan dalam penyampaian Laporan Pelaksanaan DAK khususnya Laporan per triwulan ke Pusat.77ALOKASI D.A.KBIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARATAlokasi DAK bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2011- 2015 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 60,76 % untuk alokasi tahun 2012, sebesar 68,15 % untuk Alokasi tahun 2013 serta sebesar 6 % untuk Alokasi Tahun 2014 dan sebesar 7,73 % untuk Alokasi Tahun 2015.

254,815,200ALOKASI DAK 2011 - 2015201588Strategi :

Pemenuhan fasilitas keselamatan dan kemanan berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan sesuai standar pelayanan minimal dan standar keselamatan transportasi internasional.Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini.Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah.Peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan SDM dan perlengkapan Search and Rescue (SAR).

TABEL SASARAN RPJMN 2015-2019 BIDANG INFRASTRUKTUR

NoSasaranIndikator9.2.4 Penguatan Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan3.Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasia. Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50% dari kondisi baseline sesuai dengan target Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK)LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN KESELAMATAN JALAN9Target RUNK Jalan :Menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lantassebesar 80% pada tahun 2035, yg diukur berdasarkantingkat fatalitas per 10.000 kendaraan.Pada tahun 2035, indeks fatalitas yang diinginkan sebesar0,79.jumlah korban kecelakaan lantas tahun 2010 (baseline) sebesar 31.234 jiwa KONDISI KINERJA KESELAMATAN JALAN INDONESIA

Hingga saat ini jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2013 mencapai 101.307 kejadian dengan korban meninggal 25.157 jiwa Kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9 3,1% dari total PDB Indonesia (untuk tahun 2013 setara Rp.264 284 trilyun).Sudah terpenuhi target RUNK untuk periode 2011-2015Target RUNK Jalan Terhadap Penurunan Tingkat Fatalitas 10Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas 2013 KONDISI KINERJA KESELAMATAN JALAN DAERAH (1)Jumlah Korban Meninggal Dunia 2013 Sumber : Data Laka Lantas Polda Jajaran Tahun 2013Sumber : Data Laka Lantas Polda Jajaran Tahun 201311KONDISI KINERJA KESELAMATAN JALAN DAERAH (2)Panjang Jalan (Km)Jalan Kondisi MantapJalan Kondisi Tidak Mantap (Km)%(Km)%Jalan Nasional38.24535.376,62592,50%2.868,3757,50%Jalan Provinsi47.66633.54070,36%14.12629,64%Jalan Kab/Kota 394.228,5 233.411,559,21%160.825,3240,79%Kondisi dan Panjang Jalan Indonesia Data Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Status JalanNOURAIANJUMLAH KEJADIAN LAKA 2013%1.JALAN NASIONAL 27.03727,0%2.JALAN PROVINSI 29.97129,9%3.JALAN KAB/KOTA36.22536,2%4.JALAN DESA 6.8736,9%JUMLAH 100.106100,0%Sumber : Kanttor Kepolisian Republik IndonesiaSumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jalan Prov, Kab/Kota, dan Desa menyumbang 73% kecelakaan lalu lintas jalan

12Meningkatkan kualitas keselamatan lalu lintas jalan dan mengurangi kerugian materiil dan in materiil sebagai dampak dari berkurangnya angka kejadian kecelakaan;Menurunkan tingkat kecelakaan terutama pada lalu lintas angkutan jalan khususnya pada jalan Provinsi/Kab/Kota;Menurunkan fatalitas kecelakaan lalulintas; Meratakan pelaksanaan dan percepatan program antar wilayah.INDIKATOR KINERJA DAK1313OUTPUT DAN OUTCOME DAK BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT 2015Output: Terpasangnya Fasilitas Perlengkapan Jalan;

Outcome: 1. Menurunnya tingkat kecelakaan pada jalan provinsi dan jalan kab/kota, diukur berdasarkan rasio kecelakaan dengan jumlah kendaraan kilometer. 2. Menurunnya fatalitas kecelakaan lalu lintas, yang diukur berdasarkan : - Rasio korban mati dengan kejadian kecelakaan lalu lintas - Rasio korban luka berat dengan kejadian kecelakaan lalu lintas 3. Meratanya pelaksanaan dan pencapaian program antar wilayah.1414a.Mendukung Prioritas Nasional, untuk menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan melalui pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota ditempatkan dengan kriteria :Jalan yang memiliki potensi dan rawan kecelakaan;Jalan yang rawan bencana;Jalan yang menuju kawasan pariwisata;Jalan yang dilalui angkutan umum, dan/atau;Jalan yang memiliki potensi kemacetan.

b.Jenis Penanganan: Pengadaan/pemasangan perlengkapan jalan meliputi:marka jalan;rambu lalu lintas;pagar pengaman jalan;alat pemberi isyarat lalu lintas;Delineator;paku jalan, dan /atau;cermin tikungan.

c.Pelaporan.15Muatan Juknis PM Nomor 81 Tahun 2014 SUB BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

CONTOH GAMBAR PENGADAAN & PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN LLAJ 161617

VISUALISASI RENCANA IMPLEMENTASI DAK KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT (1) 1718

VISUALISASI RENCANA IMPLEMENTASI DAK KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT (2) 18RANCANGAN DAK SUB BIDANGTAHUN 201619ARAH KEBIJAKAN DAK TRANSPORTASI TAHUN 2016 Diarahkan untuk membantu daerah dalam mendukung Agenda Nawacita ke-3 (Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan), Agenda ke-5 (Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia) dan Agenda ke-6 (Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional) khususnya sub agenda membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dalam rangka mendukung sistem logistik nasional dengan mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Mendukung pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas perekonomian (dari Sentra Produksi ke Outlet Pemasaran, dari dan ke Pusat Energi/Listrik, Simpul-simpul Kemaritiman, dan ke Pusat Pariwisata dan Industri) dan mendukung pengembangan wilayah di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (Lokpri) yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional.Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi (termasuk antara lain keselamatan bagi pengguna transportasi jalan provinsi dan kabupaten/kota guna menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20% pada akhir tahun 2016) serta meningkatkan pelayanan angkutan umum perkotaan.Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana transportasi air untuk mendukung perwujudan tol laut.20TUJUANMembantu pembiayaan urusan pemerintahan di bidang transportasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka mendukung Agenda Nawacita ke 3, 5 dan 6 serta mendukung pencapaian sasaran Prioritas RPJMN 2015-2019.

21SASARAN DAK BIDANG TRANSPORTASI TAHUN 2016Meningkatkan persentase kemantapan jalan provinsi menjadi 71,8%; Meningkatkan persentase kemantapan jalan Kabupaten/Kota menjadi 61,2%;Meningkatkan kondisi jalan strategis daerah sepanjang + 393 Km serta jalan lingkungan/desa; Merehabilitasi/membangun 258 dermaga yang tersebar di 258 Kab/Kota;Penyediaan moda transportasi air sebanyak 258 unit yang tersebar di 258 Kab/Kota;Penyediaan Moda Transportasi Darat Mendukung penurunan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan sampai dengan tahun 2020 sebesar 50 % dari Baseline tahun 2010.Mendukung penurunan tingkat kejadian kecelakaan angkutan sungai danau sebesar 50% dari kondisi eksisting 2010.Mendorong penggunaan angkutan umum massal.22LATAR BELAKANG SUB BIDANG DAK 2016 PERHUBUNGAN

Tahun 2014 jumlah korban akibat kecelakaan mencapai 28.297 jiwa

Setiap 1 (satu) jam terdapat sekitar 3-4 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan Secara nasional, kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9% - 3,1% dari total PDB Indonesia23

Pertumbuhan Angkutan Umum Tidak Sebanding Dengan Kendaraan Pribadi362.066 Kend Angk Umum17 Juta Kendaraan Pribadi Polda Metro Jaya 2014Polda Metro Jaya 2014VS

24RUANG LINGKUP DAN MENU KEGIATAN DAK TRANSPORTASI 20161) DAK SUB BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI

Ruang lingkup kegiatan DAK Sub Bidang Keselamatan Transportasi meliputi: pengadaan rambu lalu lintas jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, delineator, APILL, paku jalan dan cermin tikungan, alat pengujian kendaraan bermotor; Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), Implementasi Zona Selamat Seklah (ZoSS) dan media sosialisasi keselamatan transportasi darat;

2) DAK SUB BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN

Ruang lingkup kegiatan DAK Sub Bidang Transportasi Perkotaan meliputi penyediaan prasarana angkutan umum perkotaan (Halte, papan Informasi Trayek, Rambu Tambahan)

*) Juknis Sebelum Tahun 2016Untuk Sub Bidang Keselamatan Transportasi dialokasi untuk Provinsi, Kab dan Kota;Sub Bidang Transportasi dialokasi ke Kota dengan kriteria tertentu. 25Perubahan kebijakan pengalokasian DAK:Untuk pengalokasian DAK 2016Sesuai arahan Menkeu dalam pemerintahan yang baru:DAK untuk mencapai prioritas nasionalMengunakan Kriteria Khusus sesuai prioritas masing-masing bidang DAK dalam menentukan Daerah Penerima atau menggunakan penilaian kriteria dengan urutan terbalik yaitu:Kriteria Teknis Kriteria Khusus Kriteria UmumBesaran alokasi sesuai kebutuhan daerah, maksimal sebesar kebutuhan teknisnya

RANCANGAN PENGHITUNGAN ALOKASI DAK 201626RANCANGAN KRITERIA 20161. Keselamatan Transportasi DaratIndeks Kepadatan PendudukPelaporan Tingkat fatalitas Kecelakaan 2. Pelayanan Transportasi Perkotaan Indeks Kepadatan PendudukKelembagaan Angkutan UmumIndeks Load Factor (LF) Angkutan Umum

27Bobot Kriteria Teknis DAK1. Sub Bidang Keselamatan Transportasi DaratNo.Jenis DataBobot1Indeks Kepadatan Penduduk = Jml. Penduduk / Luas Wilayah20 %2Indeks Pelaporan (IP)30%3Indeks Case Fatality Ratio (FTR)50%2. Sub Bidang Transportasi PerkotaanNo.Jenis DataBobot1Indeks Kepadatan Penduduk = Jml. Penduduk : Luas Wilayah 20 %2Indeks Kelembagaan Angkutan Umum Massal30%3Indeks Load Factor (LF) Angkutan Umum50%28DATA TEKNIS TAHUN 20161. Jumlah Kendaraan Bermotor Teregistrasi Tahun 2013 - 2014

292. Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2013 - 2014

Lanjutan.303. Data Kecelakaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2013 - 2014

Lanjutan.314. Data Load Factor Angkutan Umum PerkotaanLanjutan.32

5. Format Data PelaporanLanjutan.33

Usulan Kebutuhan Sub Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2016 34

Usulan Kebutuhan Sub Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2016 35

Terima Kasih Email : bagren.hubdat@gmail.com

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015 3636