periode 1 januari - nobubank.com · perusahaan dalam mencapai target bisnisnya secara sehat dalam...
TRANSCRIPT
PT Bank Nationalnobu Tbk Nobu Center Kawasan Bisnis Granadha Plaza Semanggi Lt. UG & 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930 Telp. 021-2553-5128 Fex. 021-2553-5130 http://www.nobubank.com email : [email protected]
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Nationalnobu Tbk Periode 1 Januari – 31 Desember 2013
1 L a p o r a n G C G N o b u B a n k 2 0 1 3
Laporan Tata Kelola
A. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (untuk selanjutnya disebut GCG) merupakan
prasyarat utama bagi keberhasilan perusahaan. Upaya menerapkan prinsip-prinsip ini telah dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan oleh Perseroan. Adapun tujuannya tidak semata-mata
memenuhi ketentuan dari pihak otoritas/regulator, namun juga untuk mendukung pertumbuhan
perusahaan dalam mencapai target bisnisnya secara sehat dalam jangka panjang. Hal ini semakin penting mengingat Perseroan saat ini secara terus menerus memperluas layanannya sehingga dapat melayani
kebutuhan produk dan jasa perbankan serta wilayah operasi di berbagai wilayah Indonesia.
Selama tahun 2013, Perseroan telah mengembangkan langkah-langkah yang kondusif terhadap
implementasi Good Corporate Governance. Dimulai dari komitmen jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan kunci keberhasilan penerapan GCG. Selanjutnya diikuti dengan implementasi visi dan
misi, kode etik, peraturan kepegawaian serta berbagai ketentuan lainnya. Pelaksanaan GCG juga dimanifestasikan dalam aktivitas perusahaan seperti rekrutmen, training/sosialisasi, penilaian kinerja dan
lain-lain.
Dalam memonitor pelaksanaannya selain dengan mekanisme self assessment juga dilakukan oleh unit-
unit independen seperti SKAI, SKMR, Kepatuhan serta diadakannya saluran Whistle Blowing. Semuanya itu diatur agar semua Pengurus dan karyawan serta stakeholder perusahaan dalam melakukan
aktivitasnya selalu memegang prinsip: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness.
Aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance selama tahun 2013, dapat dijelaskan dibawah ini:
1. Aspek-Aspek Cakupan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
A. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris & Direksi
a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi
Dewan Komisaris Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan
saran terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam hal pemenuhan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.
Ketentuan Bank Indonesia mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari
tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Paling kurang satu orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia dan paling kurang 50% dari jumlah anggota
Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
Selain itu, anggota Dewan Komisaris Perusahaan tidak boleh memiliki hubungan keluarga,
hubungan keuangan, hubungan kepungurusan, dan hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain dan Direksi, seperti dijelaskan dibawah ini:
Hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan
Dewan Komisaris Direksi PS Pengendali
Nama Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Prof. Dr. Adrianus Mooy v v v
Hadiah Herawatie, SH, LLM v v v
Markus Permadi v v v
2 L a p o r a n G C G N o b u B a n k 2 0 1 3
Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan Bank Indonesia tersebut. Dewan Komisaris
terdiri dari tiga anggota yang seluruhnya berdomisili di Indonesia dan mayoritas berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Masing-masing Anggota Dewan
Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik. Anggota Dewan Komisaris juga tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota
Direksi maupun Komisaris lainnya. Selain itu, Anggota Komisaris tidak merangkap jabatan
sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain.
Selanjutnya, seluruh anggota Dewan Komisaris juga telah memenuhi persyaratan sesuai dengan jabatannya yang terkait dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 110,
Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang: Bank Umum (pasal 27), Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang: Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan Peraturan OJK (d/h Bapepam-LK) No. IX.I.6 lampiran Keputusan Ketua (d/h
Bapepam-LK) No. Kep. 45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama Independen.Berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 34 tanggal 19 Desember
2012, yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Jakarta, Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama : Prof. Dr. Adrianus Mooy (Independen)
Komisaris : Hadiah Herawatie, SH, LLM (Independen) Komisaris : Markus Permadi
Direksi
Direksi Perusahaan telah memenuhi persyaratan menjadi Direksi sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI), Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK d/h Bapepam-LK).
Seperti dalam PBI No. 13/27/PBI/2011, tentang perubahan atas PBI No. 11/1/PBI/2009
tentang Bank Umum, mengatur bahwa anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Keuangan.
Persyaratan untuk menjadi Direktur juga diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 93 dan Peraturan OJK (d/h Bapepam-LK) No. IX.I.6 lampiran keputusan ketua (d/h)
Bapepam-LK No. Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik mencakup:
Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
Tidak pernah dinyatakan pailit;
Bukan anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun
sebelum pengangkatan.
Anggota Direksi seluruhnya berdomisili di Indonesia serta berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Pengangkatan Anggota Direksi telah
memenuhi persyaratan karena telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), sesuai Persetujuan Bank Indonesia. Adapun rincian Anggota Direksi adalah sebagai berikut:
3 L a p o r a n G C G N o b u B a n k 2 0 1 3
No. Nama Jabatan Persetujuan BI
1 Suhaimin Djohan Direktur Utama 26 Februari 2013
2 Januar Angkawidjaja Direktur 8 April 2011
3 Hendra Kurniawan Direktur 1 Desember 2011
4 Telijani Tjandra1) Direktur 4 Oktober 2004
5 Efen Linggautama2) Direktur 20 September 2002
1) efektif mengundurkan diri tanggal 1 Januari 2014 2) efektif mengundurkan diri tanggal 19 Desember 2013
Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham pada Perseroan. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan
sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain. Seluruh Anggota Direksi
tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris seperti dijelaskan dibawah ini:
Hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan
Nama Dewan Komisaris Direksi PS Pengendali
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Suhaimin Djohan v v v
Januar Angkawidjaja v v v
Hendra Kurniawan v v v
Telijani Tjandra 1) v v v
Efen Linggautama 2) v v v
1) efektif mengundurkan diri tanggal 01 Januari 2014 2) efektif mengundurkan diri tanggal 19 Desember 2013
b. Tugas dan Tanggung Jawab
Dewan Komisaris
Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance, Dewan Komisaris memiliki tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut: Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG pada sebagian kegiatan usaha atau
tingkat organisasi sesuai dengan skala, volume, serta kompleksitas usaha Perseroan.
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta
memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk mengarahkan, memantau, serta mengevaluasi kebijakan strategis Perseroan.
Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
satuan kerja audit intern Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia,
dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
secara optimal. Selama periode tahun 2013, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat
sebanyak 6 (enam) kali. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali
dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
Sampai dengan akhir Desember 2013, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan
keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. Telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika
kerja, waktu kerja, dan rapat.
4 L a p o r a n G C G N o b u B a n k 2 0 1 3
Direksi
Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
Mengelola Perseroan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di
dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada
sebagian tingkat organisasi, sesuai dengan volume, skala, dan kompleksitas usaha
Perseroan. Menyediakan data dan informasi secara cukup lengkap, akurat, kini, dan tepat waktu
kepada Komisaris.
Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil
pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain.
Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
Mengungkapkan kebijakan-kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang
kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. Membentuk SKAI, SKMR, dan Satuan Kerja Kepatuhan (dibentuk pada Maret 2011).
Tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau jasa profesional sebagai konsultan
kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.
Telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan
etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.
Adapun yang menjadi tugas utama dari masing-masing direktur adalah sebagai berikut:
Suhaimin Djohan – Direktur Utama
Bersama dengan Direktur lainnya bertanggung jawab mengelola perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam
memberikan nilai tambah kepada pemegang saham, nasabah, dan pekerja, serta memberikan arahan dan menentukan strategi dan pedoman seluruh aktivitas perbankan yang menjamin
profitabilitas dan perkembangan perusahaan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun
jangka panjang.
Januar Angkawidjaja – Direktur Bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menetapkan strategi pengembangan Kepatuhan
terhadap segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan semua
aspek Manajemen Risiko guna memitigasi tingkat risiko yang dihadapi Bank. Selain itu juga bertanggung jawab memantau dan mengarahkan strategi pengembangan Sumber Daya
Manusia.
Hendra Kurniawan – Direktur Bertanggung jawab memastikan penyampaian Laporan Keuangan Bank, perpajakan, proses
pembayaran kepada Pihak Ketiga, pemantauan saldo buku besar dan memastikan Kebijakan
Akuntansi, Perpajakan, dan kebijakan lainnya yang terkait dijalankan dengan baik dan benar guna mendukung perkembangan perusahaan, serta bertanggung jawab dalam memastikan
GWM terpenuhi sesuai PBI dan meningkatkan pendapatan melalui penempatan pada instrumen keuangan (Obligasi) untuk menghasilkan imbal hasil (yield) yang lebih tinggi
dengan tetap mempertahankan aspek kehati-hatian.
Telijani Tjandra – Direktur
Memastikan seluruh kegiatan operasional Bank terkait Sistem, Prosedur, dan Teknologi Informasi berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang telah ditetapkan oleh Bank guna menunjang perkembangan perusahaan. Memastikan
seluruh aktivitas Group/ Divisi/ Cabang yang terkait dengan pembelian, transportasi, keamanan, pengadaan barang, pemeliharaan, dan renovasi gedung kantor berjalan dengan
baik.
5 L a p o r a n G C G N o b u B a n k 2 0 1 3
Efen Linggautama – Direktur
Bersama dengan Direktur yang lain bertanggung jawab dalam mengelola Bank untuk menghasilkan keuntungan dengan menetapkan strategi pengembangan Bisnis Bank dari segi
Produk, Fitur, e-channel serta pengembangan kantor Cabang. Memastikan pencapaian target Bisnis Bank yang sejalan dengan tujuan Bank.
c. Pengawasan Dewan Komisaris Di tahun 2013 aktivitas pengawasan Dewan Komisaris telah dijalankan sesuai ketentuan,
yang mencakup hal-hal antara lain sebagai berikut:
Memberikan masukan dan menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) pada bulan
November 2012 serta revisinya di akhir Juni 2013. Melakukan pengawasan atas realisasi pencapaian RBB tiap semester
Sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia atas pengawasan aktif terhadap
Manajemen Risiko maka Dewan Komisaris telah menyetujui revisi Pedoman
Manajemen Risiko pada bulan November 2013.
Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti
temuan audit, baik yang berasal dari SKAI maupun dari pihak eksternal (BI dan KAP) Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kajian dan rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi dalam pencalonan anggota Direksi
Melalui Komite Audit, Dewan Komisaris telah menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan
Publik AAJM untuk pemeriksaan tahun buku 2013. Melalui Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris senantiasa memantau Tingkat
Kesehatan Bank serta pemantauan mitigasi risiko.
d. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006,
tentang: Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, pasal 15: Rapat Dewan Komisaris wajib
diselenggarakan paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2
(dua) kali dalam setahun. Sepanjang tahun 2013 telah diadakan 6 (enam) kali Rapat Dewan
Komisaris. Berikut adalah frekwensi kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2013.
Nama Jabatan Jml. Kehadiran % Kehadiran
Prof. Dr. Adrianus Mooy Komisaris Utama/Independen
6/6 100%
Hadiah Herawatie, SH, LLM Komisaris Independen 6/6 100%
Markus Permadi Komisaris 4/6 67%
B. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite
a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite Sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan GCG, Perseroan telah membentuk 3 (tiga) Komite,
yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
Komite Audit Komite Audit adalah komite yang dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam
melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan secara efektif dan independen. Pembentukan Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan pada tanggal 28 Maret 2011,
sedangkan pengangkatan anggotanya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2011.
6 L a p o r a n G C G N o b u B a n k 2 0 1 3
Adapun susunan keanggotaan Komite Audit tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Ketua : Prof. Dr. Adrianus Mooy Anggota : Sukarwan
Anggota : I Nyoman Tjager Anggota : Markus Permadi
Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris
dalam melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berhubungan dengan Penerapan Manajemen Risiko. Pembentukan Komite Pemantau Risiko oleh Dewan Komisaris
dilakukan pada tanggal 28 Maret 2011, sedangkan pengangkatan anggotanya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2011.
Adapun susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko tahun 2013 adalah sebagai berikut: Ketua : Prof. Dr. Adrianus Mooy
Anggota : E Y Ruru Anggota : I Nyoman Tjager
Anggota : Markus Permadi
Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Renumerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berhubungan dengan
pengawasan implementasi kebijakan Renumerasi dan Nominasi Direksi dan kepegawaian sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Bank Indonesia. Pembentukan
Komite Remunerasi dan Nominasi oleh Dewan Komisaris dilakukan pada tanggal 28 Maret
2011, sedangkan pengangkatan anggotanya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2011.
Adapun susunan keanggotaan Komite Renumerasi dan Nominasi tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Ketua : Hadiah Herawatie, SH, LLM
Anggota : Prof. Dr. Adrianus Mooy Anggota : Markus Permadi
Anggota : Chandra Kusdianto
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG, maka
tugas dan tanggung jawab Komite adalah sebagai berikut:
Komite Audit Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Audit serta
pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian
intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
Pelaksanaan tugas SKAI; Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar yang
berlaku; Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan Pelaksanaan tindaklanjut oleh Direksi atas hasil pengawasan Bank Indonesia guna
memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan KAP kepada
Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
Selain hal tersebut diatas maka sesuai ketentuan OJK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012, tugas Komite Audit adalah:
Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau
Perusahaan Publik
7 L a p o r a n G C G N o b u B a n k 2 0 1 3
Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang
berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara
manajemen dan Akuntan atas jaa yang diberikannya Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan
mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal. Melakukan penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan
pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya
potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik
Komite Pemantau Risiko Evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan
kebijakan tersebut. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja
Manajemen Risiko. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang evaluasi dan pemantauan
manajemen risiko.
Komite Remunerasi dan Nominasi Terkait dengan kebijakan remunerasi:
Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi
bagi Dewan Komisaris dan Direksi (disampaikan pada RUPS) serta kebijakan
remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai (disampaikan kepada Direksi). Terkait dengan kebijakan nominasi:
Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan
dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris
untuk disampaikan kepada RUPS. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi
kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS.
Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota
Komite GCG.
c. Frekuensi Rapat Komite
Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja maka pelaksanaan rapat maka rapat hanya dapat
diselenggarakan apabila dihadiri paling kurang 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Selama tahun 2013, Komite-Komite telah
menyelenggarakan Rapat sebanyak 6 (enam) kali dan selalu kuorum. Berikut adalah frekuensi kehadiran dalam rapat Komite:
Rapat Komite Audit
Nama Jabatan Jml kehadiran %kehadiran
Prof. Dr. Adrianus Mooy Ketua Komite 6/6 100%
Markus Permadi Anggota Komite 4/6 67%
Sukarwan Anggota Komite 5/6 83%
I Nyoman Tjager Anggota Komite 5/6 83%
8 L a p o r a n G C G N o b u B a n k 2 0 1 3
Rapat Komite Pemantau Risiko
Nama Jml kehadiran %kehadiran
Prof. Dr. Adrianus Mooy Ketua Komite 6/6 100%
Markus Permadi Anggota Komite 4/6 67%
E Y Ruru Anggota Komite 6/6 100%
I Nyoman Tjager Anggota Komite 5/6 83%
Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Nama Jabatan Jml kehadiran %kehadiran
Hadiah Herawatie, SH, LLM Ketua Komite 6/6 100%
Prof. Dr. Adrianus Mooy Anggota Komite 6/6 100%
Markus Permadi Anggota Komite 4/6 67%
Chandra Kusdianto Anggota Komite 6/6 100%
C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, Dan Audit Eksternal
a. Fungsi Kepatuhan
Direktur Kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, melalui: menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari
ketentuan;
memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan
komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
Mencegah Direksi agar tidak menempuh kebijakan atau menetapkan keputusan yang
menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Direktur kepatuhan telah secara berkala melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam kaitannya dengan penerapan fungsi kepatuhan, Perseroan telah menjalankan aktivitas
sebagai berikut:
Menyediakan sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.
Melaksanakan pelatihan Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada seluruh pegawai Perseroan.
Memantau pelaksanaan proses pengkinian data nasabah.
Menerapkan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
b. Fungsi Audit Internal
Direksi Perseroan telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut:
Terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit
internal Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen. Tindak lanjut temuan audit internal Perseroan sesuai dengan kebijakan dan arahan
Dewan Komisaris.
Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal Perseroan.
9 L a p o r a n G C G N o b u B a n k 2 0 1 3
Dalam kaitannya dengan Fungsi Audit Internal, Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
Memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), serta:
Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
Menyusun panduan audit internal.
Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.
Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan
kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. Menyediakan sumber daya yang memadai.
Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Perseroan telah menyusun Internal Audit Charter sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008
tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah menunjuk Deden Subagja selaku Ketua Unit Audit Internal
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 April 2011.
Perseroan telah mengangkat Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan membentuk
Internal Audit Charter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat Perseroan No. 002/SK-DIR/HR/III/2011 tanggal 9 Maret 2011.
Adapun tugas dan tanggung jawab dari Unit Audit Internal adalah sebegai berikut:
1. Bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan
audit intern serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari Bank akan dapat dicapai secara optimal.
2. Berkewajiban untuk : a. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan
tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
b. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester. Laporan tersebut
ditandatangani oleh presiden Direktur dan Dewan komisaris. c. Menyiapkan segera laporan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu
kelangsungan usaha bank. Laporan tersebut harus disampaikan kepada Bank
Indonesia oleh Presiden Direktur dan Dewan komisaris.
Whistle Blowing System Definisi Whistle Blowing
Definisi Whistle Blowing menurut Komite Nasional Kebijakan Governance adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan melawan hukum,
perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Bank, maupun
pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Bank (stakeholders), yang dilakukan oleh karyawan, atau pimpinan organisasi; sehingga dapat diambil tindakan atas pelanggaran
tersebut.
Jenis Pelanggaran
Aktivitas pelanggaran dapat terdiri, namun tidak terbatas pada beberapa kategori:
1. Fraud Terkait dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk
mengambil keuntungan pribadi atau pihak lain dengan cara yang melanggar peraturan internal maupun eksternal sehingga mengakibatkan kerugian bagi Bank dari sisi finansial
maupun non-finansial.
2. Kesalahan operasional yang signifikan
10 L a p o r a n G C G N o b u B a n k 2 0 1 3
Terkait dengan tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja atau tidak disadari sehingga
mengakibatkan kerugian finansial ataupun non finansial bagi Bank. 3. Pelanggaran ketentuan Bank
Meliputi semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan internal Bank maupun ketentuan yang berlaku bagi bidang usaha perbankan.
4. Benturan kepentingan (conflict of interest) terkait dengan tindakan penyalahgunakan
nama, fasilitas atau hubungan baik Bank untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun termasuk penerimaan uang, barang dan fasilitas dari pihak-pihak tertentu tanpa seizin
dari Manajemen. 5. Tindakan melanggar etika moral
Terkait dengan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merugikan nama baik Bank, sepertik konflik kepentingan, penggunaan data Bank, penyalahgunaan aset/inventaris
dan lain-lain.
6. Tindakan melanggar hukum pidana maupun hukum perdata ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya pemalsuan tanda tangan pejabat berwenang,
penggunaan narkoba, pelecehan, perusakan barang dan lain-lain. 7. Tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, membahayakan
keamanan Bank, termasuk membahayakan aset pihak ketiga/nasabah.
Kategori Whistle Blower/Pelapor
Whistle Blower (“Pelapor”), dapat dikategorikan menjadi: 1. Pihak internal, meliputi karyawan pimpinan, karyawan klerikal baik karyawan tetap,
kontrak maupun outsourcing. 2. Pihak eksternal, meliputi mantan karyawan, vendor, nasabah, konsultan, pihak eksternal
lain.
Setiap Pelapor diharapkan dapat memberikan bukti berupa data, informasi atau indikasi awal
atas terjadinya pelanggaran, sehingga kasus yang dilaporkan dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Laporan yang masih kurang lengkap akan
dimintakan informasi tambahan kepada Pelapor melalui jalur yang aman.
Kategori Pelaku Pelanggaran/Terlapor
Pihak yang dilaporkan oleh Pelapor (“Terlapor”) dapat dikategorikan menjadi:
1. Karyawan termasuk karyawan pimpinan, karyawan tetap, kontrak maupun outsourcing.
2. Direksi dan Dewan Komisaris. 3. Anggota Komite yang ada di Bank.
4. Mantan karyawan, dengan pertimbangan khusus misalnya kasus terkait dengan karyawan yang masih aktif atau kasus berdampak pada Bank.
Penyelesaian kasus Whistle Blower Laporan WB akan diteruskan oleh WB Officer ke Internal Audit Bank, secara rahasia tanpa
menyebutkan identitas Pelapor sama sekali.
Kasus WB kemudian diinvestigasi oleh Internal Audit seperti kasus-kasus fraud dan pelanggaran lainnya. Apabila ada tindakan disiplin, baik terhadap Pelapor maupun Terlapor,
termasuk untuk tindakan rehabilitasi nama karyawan, maka Bank berpedoman pada
kebijakan Tindak Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Kerja (TPDPK) yang ada di Bank.
Media Pelaporan Pelaporan dapat dilakukan dengan menggunakan media sebagai berikut:
1. Surat tertulis 2. Surat elektronis/e-mail, untuk menjaga kerahasiaan, email tersebut hanya dapat diakses
oleh WB Officer.
11 L a p o r a n G C G N o b u B a n k 2 0 1 3
Kode Etik & Tanggung Jawab Profesional
Sebagai langkah pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik, para nasabah, para pemegang saham dan masyarakat luas
untuk memberikan kualitas layanan dengan standar etik dan profesionalisme yang tinggi, maka Perseroan telah menyusun Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional yang tertuang
dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 011/SK/DIR/VII/11 perihal Kode Etik dan
Tanggung Jawab Profesional. Hal-hal yang diatur dalam Surat Keputusan tersebut antara lain :
1. Ketentuan Umum
2. Hubungan Kerja 3. Kepatuhan kepada Regulator
4. Perlindungan terhadap Aset Bank dan Nasabah
5. Kerahasiaan Informasi 6. Benturan Kepentingan
7. Pencegahan Suap, Korupsi, Penerimaan Hadiah dan Pemberian Lainnya 8. Komunikasi dengan Publik
c. Fungsi Audit Eksternal
Penerapan Fungsi Audit Eksternal telah berjalan sebagaimana mestinya yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:
Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia.
Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Perseroan tidak lebih dari 5 (lima)
tahun buku berturut-turut. Selama beberapa tahun terakhir, KAP yang ditunjuk untuk mengaudit Perseroan adalah :
Junarto, Tjahjadi BAP (periode tahun 2004, 2005 dan 2006).
Kanto Tony Frans & Darmawan (periode tahun 2007).
Tjahjadi, Pradhono & Teramiharja (periode tahun 2008 dan 2009).
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (AAJ Associates) (periode tahun 2009, 2010,
2011, 2012, dan 2013).
Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telahmemperoleh persetujuanberdasarkan
rekomendasi dari Komite Audit. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi
aspek-aspek:
Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
Legalitas perjanjian kerja;
Ruang lingkup audit;
Standar profesional akuntan publik; dan
Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
Akuntan Publik yang ditunjuk telah:
Menyampaikan hasil audit dan management letterkepada Perseroan tepat waktu.
Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan
perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
D. Penerapan Manajemen Risiko Dan Sistem Pengendalian Intern Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
12 L a p o r a n G C G N o b u B a n k 2 0 1 3
Direksi melaksanakan penerapan manajemen risiko sebagai berikut:
Kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit telah dilakukan secara memadai sesuai dengan skala dan kompleksitas usaha Perseroan.
Menyediakan sumber daya secara memadai untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang sesuai.
Peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko dilakukan secara
berkelanjutan
Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Perseroan selama tahun 2013 dilaksanakan sebagai berikut:
Revisi Pedoman Manajemen Risiko
Penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance
Penetapankebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Pelaksanaan review dan analisa atas laporan profil risiko Bank secara individu
Pelaksanaan review dan analisa atas kecukupan modal dan alokasi modal berdasarkan risiko Melakukan review dan evaluasi atas portofolio kredit (mitigasi risiko kredit)
Pelaksanaan review dan analisa atas peluncuran produk dan aktivitas baru
Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko telah dilaksanakan melaluimetode yang disesuaikan dengan kompleksitas transaksi Perseroan termasuk sistem
informasi manajemen risiko yang memadai. Menerapkan sistem pengendalian intern secara melekat pada setiap unit kerja serta tingkat
organisasi.
E. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait & Penyediaan Dana Besar Berkaitan dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, telah
dilakukan hal-hal sebagai berikut: Perseroan telah menyusun kebijakan, sistem, dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk
penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, pemantauan, dan
penyelesaian masalahnya. Laporan berkala perihal penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
telah disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu. Per 31 Desember 2013, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
adalah sebagai berikut:
Penyediaan Dana Debitur Nominal (Juta Rp)
A. Kepada Pihak Terkait 0 0
B. Kepada Debitur Inti
Individu 15 438.684
Group 15 483.905
F. Rencana Strategis Perusahaan
Rencana strategis Perseroan telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan RencanaBisnis Bank(RBB) sesuai dengan visi dan misi Perusahaan. Kedua hal tersebut telah
disusun secara realistis, komprehensif, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif
terhadap perubahan internal dan eksternal.Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank tersebut disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disusun dengan pertimbangan-pertimbangan
sebagai berikut:
Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia. Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha
Perseroan.
13 L a p o r a n G C G N o b u B a n k 2 0 1 3
Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat.
Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di industri perbankan maka pada tahun 2013,
perusahaan telah mempersiapkan sejumlah strategi pengembangan bisnis yang merupakan bagian dari rencana strategis Bank, yang meliputi:
Memperkuat struktur permodalan dengan melakukan penawaran umum perdana (IPO) untuk dapat masuk ke dalam Bank dengan kategori BUKU II. Hal ini telah terlaksana pada tanggal
20 Mei 2013 Mempersiapkan prasarana dan sarana untuk menjadi bank devisa sehingga dapat
memberikan produk dan layanan dalam valuta asing Membangun kerjasama dengan mitra strategis dalam pengembangan jaringan distribusi
Menerapkan strategi pemasaran yang efisien dan efektif dalam mendorong pertumbuhan
nasabah baru Mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
Memperkuat infrastruktur sistem Teknologi Informasi yang mendukung aktivtas operasional Bank seperti e-channel, ATM, internet banking dan mobile banking
Memperkuat kualitas aktivitas operasional Bank melalui penyempurnaan prosedur operasi
standar Meningkatkan imbal hasil portofolio Treasury guna menjaga net interest margin yang
ditargetkan Mempercepat pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk pembukaan jaringan
distribusi dan meningkatkan kualitas SDM yang ada melalui sertifikasi standar yang diperlukan
Meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan memonitor dan menjaga faktor-faktor
penilaian kesehatan seperti, Profil Risiko, GCG, Rentabilitas dan Permodalan
Selain itu, Dewan Komisaris juga telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara periodik (semesteran). Hal ini juga terkait dengan
masukan dari Dewan Komisaris kepada Direksi mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan
dalam pencapaian target perusahaan.
G. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Perseroan
Perseroan telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dengan rincian sebagai berikut:
Laporan Triwulanan
Laporan Keuangan Publikasi triwulanan telah dimuat melalui Harian Suara Pembaruan, yang berkedudukan sesuai dengan Kantor Pusat Perseroan di Jakarta.
Laporan Tahunan 1) Laporan Keuangan
Laporan keuangan tahunan telah disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia serta pihak-pihak yang berkepentingan lain.
2) Laporan Non Keuangan Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan kepada
a. Bank Indonesia b. YLKI
c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia d. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia (Perbanas)
e. LPPI
f. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan g. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.
14 L a p o r a n G C G N o b u B a n k 2 0 1 3
Sekretaris Perusahaan
Berdasarkan ketentuan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal. Sebagai perusahaan yang telah listing di bursa Bank
telah membentuk Sekretaris Perusahaan, yang berperan sebagai penghubung Bank dengan pihak investor, pelaku pasar modal, regulator dan para pengamat.
Sekretaris Perusahaan berfungsi untuk menjembatani komunikasi yang efektif serta memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak dan berperan sebagai penghubung utama Bank
dengan OJK dan publik. Bank telah melaporkan penunjukkan Sekretaris Perusahaan kepada OJK.
Saat ini, Perseroan telah memiliki homepage yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan serta non keuangan Perseroan melalui www.nobubank.com. Selain itu,
Perusahaan juga telah menyampaikan laporan dan surat pemberitahuan kepada regulator (BI dan
OJK) berkaitan dengan setiap rencana tindakan korporasi maupun aktivitas lainnya yang harus diketahui publik.
Berdasarkan Surat Perseroan No. 012/SK/DIR/IV/13 tanggal 10 April 2013 perihal Surat
Penunjukkan Sekretaris Perusahaan, Perseroan menunjuk Mario Satrio Wibowo sebagai Sekretaris
Perusahaan.Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-
63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, antara lain mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, memberikan
pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi
ketentuan UUPM dan sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK dan
masyarakat.
Ruang lingkup tugas sekretaris perusahaan mencakup aspek : Kepatuhan
Bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban Perseroan sesuai dengan peraturan yang
berlaku bagi perusahaan terbuka, khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK-Pengawas Pasar Modal), dan Peraturan Bursa Efek Indonesia.
Komunikasi Bertindak sebagai wakil Manajemen Perseroan dalam komunikasi dengan pihak internal
(karyawan) dan pihak eksternal yang terdiri dari regulator, investor, dan media.
Kegiatan Perseroan Bertanggung jawab pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Perseroan khususnya yang
terkait dengan posisi Perseroan sebagai perusahaan terbuka termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
Identitas Perseroan Bertanggung jawab menyusun, mendokumentasikan dan mensosialisasikan hal-hal yang
terkait dengan identitas Perseroan dalam sebuah standard yang baku baik kepada internal
Perseroan maupun kepada pihak eksternal serta mengelola website Perseroan. Pengelolaan Dokumen
Bertanggung jawab pada pengelolaan dokumen Perseroan (menyimpan dan menjaga kerahasiaannya) khususnya yang terkait dengan anggaran dasar Perseroan dan
perubahannya, identitas Perseroan sebagai perusahaan publik, kegiatan Perseroan dan
kegiatan Manajemen Perseroan.
2. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Dan Direksi
Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor di Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, serta Perusahaan lain adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris Semua Anggota Komisaris tidak memiliki saham baik pada Perseroan, atau Lembaga Keuangan Bukan
Bank lain maupun di perusahaan lainnyayang mencapai 5% atau lebih.
15 L a p o r a n G C G N o b u B a n k 2 0 1 3
Direksi
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham baik di Perseroan, atau Lembaga Keuangan Bukan Bank lain maupun perusahaan lainnyayang mencapai 5% atau lebih.
3. Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga
Seluruh anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga, baik antar anggota, antar anggota Dewan Komisaris dengan Direksi serta
Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
4. Kebijakan Renumerasi Dan Fasilitas Lain
Yang dimaksud dengan paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi: a) Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain
tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya; dan b) Fasilitas lain dalam bentuk natura/non-natura yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk
tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat
dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.
Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:
No. Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (Juta Rp)
Dewan Komisaris Direksi
1 Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, termasuk fasilitas lain dalam bentuk non natura).
3 742,9 5 2.239,80
2
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb.)
a. Dapat memiliki - - - -
b. Tidak dapat memiliki - - - -
Total 3 742,9 5 2.239,80
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai
Jumlah Komisaris
Jumlah Direksi
Di atas Rp. 2 miliar
Di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar
Di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar 1
Rp. 500 juta ke bawah 3 4
5. Shares Option Anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta Pejabat Eksekutif Perseroan tidak memiliki shares option atau opsi untuk membeli saham yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris,
Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan, dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
16 L a p o r a n G C G N o b u B a n k 2 0 1 3
Keterangan/ Nama
Jumlah saham yang dimiliki
(lembar saham)
Jumlah Opsi
Harga Opsi
Jangka Waktu Yang diberikan
(lembar saham)
Yang telah dieksekusi
(lembar saham)
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
6. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah
Kriteria yang digunakan dalam perhitungan rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1) Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang
telah dilakukannya.
2) Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Perseroan sampai batas pelaksana. 3) Yang dihitung dalam perhitungan rasio adalah gaji atau jumlah yang diterima per bulan.
Berdasarkan kriteria tersebut diatas, rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan
adalah sebagai berikut: Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 2011%.
a) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 183%.
b) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 200%. c) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 146%.
7. Jumlah Penyimpangan Internal(Fraud)
Perseroan menyadari bahwa pada setiap aktivitas bisnis selalu terdapat potensi tindakan kecurangan atau penyimpangan (fraud). Tindakan tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian dan
menurunnya reputasi Perseroan, terutama jika dikaitkan Bank merupakan perusahaan publik. Berkaitan dengan hal ini maka sejak tahun 2012, Bank senantiasa mengadakan sosialisasi/ training kepada seluruh karyawan mengenai:
Kesadaran akan Risiko Operasional
Penerapan Strategi Anti Fraud Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (whistle blower) Tindakan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Kerja
Selain itu, Perseroan juga telah membuat mekanisme penanganan whistle blower. Dengan adanya
prosedur dan mekanisme ini diharapkan mampu menjadi alat mitigasi awal untuk mencegah terjadinya fraud.
Selama periode tahun 2013, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan baik oleh
pengurus, pegawai tetap, maupun oleh pegawai tidak tetap terkait dg proses kerja dan kegiatan
operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara signifikan (dampak penyimpangan serta kerugiannya lebih dari Rp 100.000.000).
Internal Fraud
Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Pengurus Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap
Tahun Sebelumnya
Tahun Berjalan
Tahun Sebelumnya
Tahun Berjalan
Tahun Sebelumnya
Tahun Berjalan
Nihil - - - - - -
8. Permasalahan Hukum
Selama periode tahun 2013, tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana yang sedang dihadapi maupun yang telah diajukan melalui proses hukum.
17 L a p o r a n G C G N o b u B a n k 2 0 1 3
Permasalahan Hukum Jumlah
Perdata Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hUkum yang tetap) - -
Dalam Proses Penyelesaian - -
Total Nihil Nihil
9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
Selama periode tahun 2013, tidak terdapat suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perseroan.
No. Nama dan Jabatan yang
Memiliki Benturan Kepentingan
Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan
Jenis Transaksi
Nilai Transaksi (Juta Rp)
Keterangan
Nihil - - - -
10. Buy Back SharesDan Obligasi Perseroan
Selama periode tahun 2013, tidak terdapat transaksi buy back shares atau buy back obligasi yaitu upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Perseroan dengan cara membeli
kembali saham atau obligasi tersebut.
11. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik Dan Sosial
Selama periode tahun 2013, Perseroan tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik. Adapun
pemberian dana untuk kegiatan sosial jumlahnya tidak material.
12. Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance
Self Assessment pelaksanaan Good Corporate Governance dilakukan untuk mengukur hasil
pelaksanaan GCG selama satu tahun. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Perseroan telah melaksanakan penilaian terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Aspek yang dinilai
mencakup 11 (sebelas) faktor penilaian, yang terdiri dari:
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (peringkat 1). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (peringkat 1).
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite (peringkat 1).
Penanganan benturan kepentingan (peringkat 1). Penerapan fungsi Kepatuhan (peringkat 2).
Penerapan fungsi Audit Intern (peringkat 1). Penerapan fungsi Audit Ekstern (peringkat 1).
Penerapan Manajemen Risiko (peringkat 2).
Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (peringkat 1). Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan (peringkat 2).
Rencana Strategis Perseroan (peringkat 3).
Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan diatas maka nilai komposit pelaksanaan GCG di Perseroan
tahun 2013adalah 1,38 atauberkategori Sangat Baik.