perjanjian inter

5/17/2018 Perjanjian Inter

1/16

KEBERADAANASASPACTASUNTSERVANDADALAMPERJANJIANINTERNASIONAL

Harry Purwanto'"Abstract

The pacta sunt servanda is one oj universally recognized legal principles by which itsexistence has been known. Its mere relevance is related to treaty since this principle deter-mines that agreed stipulations concluded among parties become legally binding and causerights and duties to befulfilled in good faith manner. As it is recognized and accepted amongparties to the treaty, it becomes integral part oj the law oj the treaty particularly oj the lawoJ international treaty. The preamble and Article 26 of the 1969 Vienna Convention on theLaw oj Treaty and the 1986 Vienna Convention reiterate its legal existence as the guidingprinciple to make and to implement international treaty. In the Indonesian legal system, theexistence of that principle inspires theJormation oj Article 1338oj Indonesian Civil Code andoj Article 4 (1) the Law Number 24 oj 2000. It can be concluded firmly that the existerce ojthe pacta sunt servanda has formed and evolved as a legal system including the internationallaw legal system today.

Kata Kunci.asas hukum, pacta sun! servanda, perjanjian internasional.

A. PendahuluanPerjanjian internasional merupakan

salah satu sumber hukum internasional,Dapat dikatakan bahwa didalam tubuh _hukum internasional terdapat perjanjianintemasional. Didalam tubuh hukumintemasional sebagaimanadikemukakan olehStarke, terdiri atas sekumpulan hukum yangsebagian besar terdiri atas prinsip-prinsipdan aturan tingkah laku yang mengikatnegara-negara dan oleh karenannya ditaatidalam hubungan antar negara. Hukumintemasional meliputi juga:

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitandengan pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi in-temasional serta hubungannya antaranegara-negara dan individu-individu

2. Kaidah-kaidah hukum yang mengaturkepentingan individu-individu dankesatuan bukan negara, sepanjanghak-hak dan kewajiban dari individu-individu dan kesatuan bukan negaratersebut hasil kesepakatan antarnegara yang dituangkan dalam bentukperjanjian.

Bagian dari Paper untuk Tugas Mara Kuliah Hukum Perjanjian lntemasional pada Program S-3 llmu HukumUniversitas Gadjah Mada.Dosen Hukum lnternasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: [email protected]),


2/16

156 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, Ha/aman 1 - 202

Berdasakan pendapat Starke terse butdi atas dan bila dikaitkan dengan praktekhubungan intemasional, maka hukuminternasional itu terdiri atas:1. Aturan-aturan hukum intemasional,

dalam hal uu berupa perjanjian-perjanjian intemasional (Traktat), baikyang bersifat umum atau khusus.

2. Asas-asas/prinsip-prinsip hukum,baik yang sudah di tegaskan dalamperjanjian intemasional maupun yangbelum ditegaskan dalam perjanjianinternasional;

3. Teori-teori, yang merupakan pendapatdari para ahli. Sekalipun ini tidakmengikat, namun sering digunakansebagai bahan pertimbangan didalammenyelesaikan

internasional yang utama- dan memegangperanan penting dalam hubungan inter-nasional. Karena, hampir sebagian besarhasil hubungan antar negara atau hubunganinternasional dituangkan dalam instrumenperjanjian intemasional (treaty).) Melaluiperj anj ian intemasional mereka merumuskanhak dan kewajiban.

Dengan semakin besar dan semakinmeningkatnya saling ketergantungan antarnegara, akan mendorong diadakannyakerjasama intemasional, yang dalam banyakhal dirumuskan dalam bentuk perjanjianinternasional: Adanya perbedaan sistemkenegaraan, bentuk negara, perbedaanpandangan hidup, kebudayaan, agama ataukepercayaan bukan merupakan penghalang

persoalan-persoalan untuk menjalin kerjasama, bahkan dapatdalam 'hubungan intemasional;

4. Keputesan lembaga atau organisasiinternasional. Keputusan ini utamanyamengikat bagi negara-negara pihakatau negara-negara anggota, namunsering juga dijadikan sebagai rujukandalam hubungan internasional.'Dewasa ini Perjanjian internasional

merupakan salah satu sumber hukum

meningkatkan intensifnya hubungan antarnegara. Demikian juga persoalan yangmenjadi sasaran pengaturan dalam perjanjianintemasional tidak hanya masalah-masalahyang ada dipermukaan bumi saja, namunsudah meluas pada masalah-masalah yangada di dalam perut bumi dan juga yangada di luar planet bumi (di ruang udara danruang angkasa). Oleh karena itu dengan

I Tennasuk disini adalah keputusan Mahkarnah Intemasional, yang utamanya hanya mengikat bagi pihak-pihakyang bersengketa, Namun tidak jarang putusan mahkamah intemasional dijadikan rujukan dalarn menyelesai-kan sengketa antar negara, Seperti Putusan Mahkamah Internasional tahun 1951 dalarn sengkcta anrara Inggrisdan Norwegia, Dalam keputusan ini negara dibenarkan menetapkan garis pangkal lurus. Pembenaran negaramenetapkan garis pangkallurus ini kemudian diikuti oleh antara-negara lain, termasuk Indonesia yaitu dalamDeklarasi luanda 1957 yang kernudian dikuatkan dalam UU Nomor 4 PRP 1960.Pasal 38 ayat I Statuta Mahkamah Iruernasional menernpatkan perjanjian internasional dalam urutan pertamasebagai surnber hukum internasional. Artinya ketika Mahkamah Intemasional harus menyelesaikan kasus yangdihadapinya, pertama-tama akan rnelihat ada tidaknya perjanjian yang mengikat bagi para pihak yang sedangbersengketa,Treaty merupakan istilah umum untuk menyebut Perjanjian Intemasional. lstilah lain untuk menyebut perjanjianintemasional adalah Convention. Agreement. Arangement, Declaration. Protokol, Proces Verbal. Modus Vivendi,Exchane of Notes, dan sebagainya. Penggunaan istilah dalam pernbuatan perjanjian intemasional tergantungkcsepakatan Negara-negara pihak, Konvensi Wina 1969 sebagai sumber hukum pembuatan perjanjian interna-sional tidak mewajibkan kepada pembuat perjanjian internasional untuk menggunakan istilah tertentu.


3/16

Purwanto, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda da/am Perjanjian Internasiona/ 157

didukung oleh kenyataan yang demikian,'mendorong dibuatnya aturan-aturan seca-ra lebih tegas dan pasti, yaitu dalambentuk perjanjian intemasional. Tidaklahberlebihan jika dikatakan, bahwa selamamasih berlangsungnya hubungan-hubunganantar negara atau hubungan internasional,selama itu pula akan melahirkan berbagaiperjanjian intemasional. Melalui perjan-jian intemasional pelaksanaan hakdan kewajiban negara sebagai anggotamasyarakat intemasional akan lebih terarahdan terjamin.

Dalam pembuatan perjanjian inter-nasional negara-negarapun tunduk padaaturan (hukum intemasional) tentangpembuatan perjanjian intemasional. Dewasaini ada dua aturan internasional yangdigunakan untuk mengatur pembuatanperj anj ian internasional, yaitu ViennaConvention on The Law Of Treaties 19695dan Vienna Convention on The Law OfTreaties between States and InternationalOrganizations or between InternationalOrganizations, 1986.6 Perbedaan diantarakedua konvensi tersebut hanya terletak padasubyek pembuat perjanjian intemasional,

sehingga beberapa asas atau prinsip umumdalam pembuatan perjanjian intemasionaladalah kurang lebih sama.

Perj anj ian internasional padahakikatnyamerupakan species dari genus yang berupaperjanjian pada umumnya. Dalam setiapperjanjian terrnasuk perjanjian intemasionalterdapat asas-asas yang dijadikan sebagailandasan dalam pelaksanannya. Adapunasas yang paling fundamental adalah asaspacta sunt servanda, yaitu bahwa janjimengikat sebagaimana undang-undang bagiyang mernbuatnya.? Dikatakan fundamentalkarena asas terse but yang rnelandasi lahimyaperj anj ian, termasuk perjajian intemasionaldan melandasi dilaksanakannya perjanjiansesuai dengan apa yang diperjanjikan olehpara pihak. Tanpa adanya janji-janji yangtelah disepakati tidak akan lahir perjanjian.Perjanjian harus dilaksanakan oleh parapihak sebagaimana janj i-janji yang diberikanoleh para pihak, Sebagai pasangan dari asaspacta sunt servanda adalah asas itikad baik.Pelaksanaan janji-janji tersebut tentunyaharus dilaksanakan dengan penuh kesadaran,rasa tanggung jawab dan memperhatikankepentingan para pihak, sebagaimana

Sebagaimana dikutip oleh Sam Suhaedi Adrnawiria, bahwa hukum intemasional adalah fakta, karena ada faktapergaulan hidup bangsa-angsa. State can live a life 10 itself alone. 11is a member of community of states. SamSuhaedi Admawiria, Pengantar Hukum lnternasional, Alumni, Bandung, 1968. him. xvi.Konvensi ini mengatur pembuatan perjanjian intcrnasional antar Negara (subyek perjanjian adalah Negara)

Konvensi ini mengatur pembuatan perjanjian internasional antar Negara dengan organisasi internasional atauantar organisasi internasional lain.

7 Dalam perjanjian termasuk perjanjian internasional juga terdapat beberapa asas yang lain, seperti asas pactatertiis nee nocenl prosunt, asas non-retroaktive, asas rebus si c stantibus. dan norma jus cogens. Asas-asas terse-but mernpengaruhi berlakunya atau beroperasinya suatu perjanjian intemasional. Bagaimana asas-asas tersebutdapat mempengaruhi berlakunya atau beroperasinya perjanjian internasional, pada kesernpatan kali ini tidakakan dibahas secara rnendalam. Pembahasan mendalam dilakukan terhadap asas pacta Slim servanda.


4/16

158 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, Halaman 1 - 202yang telah dijanjikan dalam kesepakatan."Oleh karena itu, demi untuk menghindariatau mencegah timbulnya sengketa, makaperlu dilakukan pemahaman terhadap asas-asas dalam perjanjian termasuk perjanjianintemasional.

Berdasarkan uraian di atas dalamtulisan ini akan dikaji lebih mendalamtentang eksistensi asas pacta sunt servandasebagai suatu asas hukum dan bagaimanaimplementasi asas pacta sunt servandadalam perjanjian intemasional?B. Ruang Lingkup Perjanjian Interna-

sionalSebagaimana di singgung di atas, bah-

wa dengan semakin intensifnya hubunganantar negara maka akan menjadikan semakinbanyak melahirkan perjanjian intemasionaLTidaklah berlebihan bila kemudian dikata-kan, bahwa selama masih berlangsungnyahubungan-hubungan intemasional, selamaitu pula masih akan selalu muneul perjan-

jian-perjanjian intemasional. Sebab ralisasihubungan-hubungan antar negara atau hu-bung an intemasional utamanya diwujudkandalam bentuk perjanjian internasional. Per-janjian merupakan hukum yang harus dihor-mati dan ditaati oleh pihak-pihak pembuatperjanjian.?

Kata "perjanjian" menggambarkan ada-nya kesepakatan antara anggota masyara-kat'" tentang suatu keadaan yang merekainginkan, mencermikna has rat mereka, danmemuat tekad mereka untuk bertindak se-suai dengan keinginan dan hasrat mereka.Kata "perjanjian" yang diikuti kata sifat "in-temasional", yang merujuk pada perjanjianyang dibuat oleh para aktor yang bertindakselaku subyek hukum intemasional. Jugakata "internasional" disini untuk menggam-barkan bahwa perjanjian yang dimaksudbersifat melintas-batas suatu negara, para pi-hak masing-rnasing bertindak dari lingkung-an hukum nasional yang berbeda.'

L ih at jug a pend apat d ari W ery d an S ubekti, sebagairnan a dikutip o leh S iti Isrn ijati lenie d alam P id ato P eng uku-h an G uru Besar F akultas H ukum UGM , deng an judul P idato ny a ltikad Baik, Perkembangan dari Asas HukumKhusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia, Y ogy akarra, 20 07 . him . 5-6 . M enurut W ery . b ahw a pelak-sanaan perjanjian dengan itikad baik, b ahwa k ed ua belah pihak ipihak-pihak peserta perjanjiani ha ru s b er la kusatu sam a la in se pe rti p atutn ya d ia ntara o ra ng -o ra ng ipihak-pihaki yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu m us-lihat,..tanpoi'akal-akaian, t anpa mengganggu pihak lain. tidak dengan rnelihat k ep en ti ngannya s end ir i saja narnunjuga.m elihak kepen tin gan pihak lain. C etak m irin g m erepukan peneg asan d ari penulis d alam kaitann ya d en ganperj an j ian in temasiona l.S ed an gka n m en uru t S ub ekti, b ahwa p ela ksa na an p erja njian d en ga n itik ad b aik a da la h m ela ksa na kan pe rja njiand en ga n m en ga nd alk an n orm a-n orm a k ep atuta n d an ke su sila an , P elak sa naa n p erjan jia n h aru s d in ilai b erd asa rka nukuran ob yektif. A tau d en gan lain perkataan pelaksan aan perjan jian harus b erjalan di atas rei y ang benar.Praktek negara-negara mengadakan perj an j ian internasional sudah la ma d ik en al d i dalarn rnasyarakat inrernasio-nal. S eperti b asil kesepakatan atau perdam aian W estphalia y an g dituan gkan d alam b en tuk kon vensi m ultilate-ral.

10 D alam ko nteks perjan jian in tern asio nal, ten tun ya y an g dirn aksud deng an an ggo ra m asyarakat ad alah ang go tam asy ara ka t in tern asio na l y an g b eran gg ota ka n N eg ara -n eg ara, o rg an isa si in te rn asio na l. ata u su by ek h uk um in -te rn asio na l la in ny a. L ih at Mo ch ta r K usum aatm ad ja, 2 00 3. Pengantar Hukum Internasional, A lumn i, B an du ng ,h im . 1 3-1 5.

II Ko Swan S ik, 2 00 6. "B eb era pa A sp ek K en isb ia n d an K esamara n P erja njian In rema sio nal'', d alam Jurnal Hukumbuemaslonal, V olum e 3 N om or 4 . L ernb ag a P eng kajian H ukum In tern asio nal F akultas H ukum V I. Jakarta, h im .474-476.


5/16

Purwanto, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional 159

Dalam perkernbangan perjanjian in-temasional telah dijadikan sumber hukumdalam hubungan internasional dan telahmenjadi bagian utama dalam hukum inter-nasionaI. Dewasa ini hukum intemasionalsebagian besar terdiri dari perjanjian-per-janjian intemasionaL Bahkan perjanjian in-temasional telah mendesak dan menggeserposisi hukum kebiasaan internasional seba-gai sumber hukum internasional. Pada awalsejarah pertumbuhan dan perkembanganhukum internasional, hukum kebiasaan in-temasional menduduki temp at yang utarna'?sebagai sumber hukum intemasional. Ke-mudian dengan semakin banyaknya ne-gara merdeka, semakin intensifnya negaramengadakan perjanjian intemasional makamenjadikan perjanjian internasional sebagaisumber hukum internasional yang utama, se-bagaimana dirumuskan dalam Pasal 38 (1.)Statuta Mahkamah Internasional."

Dalam merumuskan basil kesepakatandalam suatu perj anj ian internasional,praktek negara-negara telah menuangkankedalam berbagai bentuk dengan berbagaimacam sebutan atau nama, mulai dadyang paling resmi sampai pada bentukyang paling sederhana. Namun apapun

bentuk dan sebutan yang diberikan padaperjanjian internasionaI yang merupakanhasil kesepakatan terse but tidak mengurangikekuatan mengikatnya suatu perjanjian bagipara pihak.

Sampai dengan tahun 1969 pernbuatanperj anj ian antarne gara tundukpada keten tuan-ketentuan hukum kebiasaan. Hukumkebiasaan yang berlaku dalam pembuatanperjanjian intemasional tersebut kemudianoleh Komisi Hukum Internasional disusundalam bentuk pasal-pasal sebagai draft suatuperjanjian internasional tentang pembuatanperjanjian intemasional. Kemudian padatang gal 26 Maret-24 Mei 1968 dan tanggal9April-22 Mei 1969 diadakanlah KonferensiInternasionaL di Wina untuk membahas draftyang telah dipersiapkan oleh Komisi HukumInternasional tersebut. Konferensi tersebutkemudian melahirkan Vienna Conventionon The Law of Treaties yang ditandatanganipada tanggal23 Mei 1969.14

Pengertian perjanjian internasionalsendi.ri dapat ditinjau dari sudut pandangteoritis maupun sudut pandang yuridis.Tinjauan dan sudut pandang teoritis artinyamelihat pendapat diantara beberapa sarjana,seperti pendapat Oppenheim, O'Connell,

12 S eb ag aim an a d ikem ukak an o leh S tark e, b ahw a sumb er h uk um m ateriel h uk um intern asio nal ad alah k eb iasaanin te rn as io na l. p er ja njia n in temas io na l. p utu sa n p en ga dila n. k ar ya y ur id is . d an k eputu sa n o rg an is as i a ta u le rn ba gaintemasional.

" M enurut Pasal 38 (1). Mahkamah Intemasional dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya akanmerlandaskan pada: a). international cOlll'ention. b). International custom, c). General principles of lav; d).judicial dicisions and teachings of the most highly qualified publicists. S em ber h uk um p oin t a-c sebag ai surnberh uk um u tam a, sed ang kan sumb er h ukum p oit d sebag ai sumb er h uk um tam bahan .

14 Ko nv en si in i mula i b erla ku e fe ktifd an te lah m en ja di h uk um in tema sio na l p ositifp ad a h ari k e tig ap ulu h sesu da hp en yimp an an in strum en t k e tig ap ulu h ra tifik asi a ta u k eik utserta an , y aitu te pamy a se jak tan gg al 2 7 la nu ari 1 98 0.S umar yo Sur yo ku suma, HI/kiln! Perjanjian lntemasional, B ahan K uliah M agister IIm u H ukum , tanpa tahun,him . 1 0.


6/16

160 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, Ha/aman 1- 202Mochtar Kusumaatmadja, Starke, dan masihbanyak lagi." Sedangkan ditinjau dari sudutpandang yuridis berdasarkan pad a pengertianperjanjian intemasional sebagaimanadirumuskan dalam beberapa Konvensi danPeraturan Perundangan RI.16

Berdasarkan berbagai pengertianperjanjian intemasional baik berlandaskanpada pengertian teoritis maupun yuridis,dapat dikatakan bahwa suatu perjanjianmerupakan perjanjian intemasional apabiladibuat oleh subyek hukum internasinaldalam bentuk tertulis serta dalampembuatannya tunduk pada rejim hukumintemasional. Tentang isi suatu perjanjianmenyangkut apapun yang disepakati olehpara pihak, sepanjang tidak dilarang atautidak bertentangan dengan norma-norma

atas asas-asas hukum internasional, Hukumperjanjian internasional merupakan speciesdari genus yaitu perjanjian pada umumnya.Sehingga atas isi dan beroperasinya suatuperjanjian intemasional juga tunduk padaasas-asas umum perj anj ian, seperti asaspacta sunt servanda.

C. Keberadaan Asas Pacta Sunt Servan-da

1. Pengertian AsasSebagaimana di sebutkan di atas

bahwa dalam hukum perjanjian terdapatberapa asas penting yang menjadi dasarberoperasinya atau dasar pelaksanaanperjanjian intemasional, seperti asas pactasunt servanda asas pacta tertiis nee nocentprosunt, asas non-retroaktif, asas rebus sic

IS Beberapa pengertian perjanjian sebagaimana disebutkan oleh Mohd. Burhan Tsani, 1990, Hukum dan HubunganIntemasiobal, Liberty Yogyakarta, him. 64-65. Sumaryo Suryokusumo, Loc. cit" him. 11.Menurut Oppenheim: International treaties are conventions. or contracts, between two or more statets concern-ing various matters oj interest.Menurut D.P. O'Connell: Perjanjian intemasional adalah suatu persetujuan antar negara yang diatur oleh hukuminternasional sebagai pembeda dengan persetujuan menurut hukum nasional, yang terhadap konsekuensi hukumpernbuaran perjanjian internasional, bentuk dan caranya adalah tidak pentingMenurut Mochtar Kusumaatmadja: Perjanjian intemasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota rna-syarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.Menurut JG Starke: Traktat adalah suatu perjanjian di mana dua negara atau lebih rnengadakan atau bermaksudmengadakan suatu hubungan diantara mereka yang diatur dalam hukurn intemasional. Sepanjang penrjanjian an-tar negara-negara terwujud, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu bukan hal yang diatur oleh hukurn nasional.Menurut Schwarzenberger, Perjanjian adalah persetujuan diantara subyek hukum Internasional yang menirnbul-kan suatu kewajiban yang mengikat di dalam hukum intemasional.

16 Konvensi Wina 1969 Pasal 2 (I.a): Perjanjian Intemasional berarti suatu persetujuan internasional yang ditandatangani antar negarn dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum inrernasional, apakah dibuat dalam bentuksatu instrumen tunggal atau dalam dua instrumen yang sating berhubungan atau lebih dan apapun yang menjadipenandaan khususnya.Konvensi Wina 1986 Pasal 2 (I.a): Perjanjian Internasional berarti suatu persetujuan intemasional yang diaturdengan hukum intemasienal dan ditanda tangani dalam bentuk tertulis:

- antar satu negara alau lebih dan antara satu organisasi internasional atau lebih, atau- anrar organisasi internasional.

UU Nomer 37 Tahun 1999 Pasal 1 (3): Perjanjian Intemasional adalah perjanjian dim bentuk dan sebutan apa-pun, yg diatur oleh HI dan dibuat seeara tertulis oleh pemerintah Rl dengan satu atau lebih negara, organisasiinternasional atau subyek HI lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah RI yang bersifathukum publik.UU Nomor 24 Tahun 2000 Pasal La.: Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentuyang diarur dalam hukum internasional yang dibuat secara rertulis serta rnenimbulkan hak dan kewajiban di-bidang hukum publik.


7/16

Purwanto, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda da/am Perjanjian Internasionaf 1 6 - 1

stantibus. dan norma jus cogens. Sebelurnpenguraikan makna yang terkandung padaasas pacta sunt servanda ada baiknyadiuraikan terlebih dahulu pengertian asasdan arti pentingnya asas dalam hukum.

Oleh beberapa sarjana penggunaankata asas disamakan artinya dengan prinsip

itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapiperlu dipandang sebagai dasar-dasar umumatau petunjuk-petunjuk bagi hukurn yangberlaku. Pembentukan hukum praktisperlu berorientasi pada asas-asas hukumterse but. 20

(principle).17 Arti dari asas itu sendiri Pendapat lain tentang asas hukummenurut Kamus Umum Bahasa Indonesia' sebagaimana dikernukakan oleh Ron Juemempunyai tiga pengertian, yaitu berarti:"a. Dasar, alas, pedoman;b. Suatu kebenaran yang menjadi pokokatau tumpuhan berpikirc. Cita-cita yang menjadi dasar,

Dari pengertian tersebut dapatdisimpulkan bahwa asas merupakan dasaratau temp at tumpuhan berpikir dalammemperoleh kebenaran.

Menurut Paton, asas adalah suatu alampikiran yang dirumuskan secara luas danmendasari adanya sesuatu norma hukum.!?Berdasarkan pendapat Paton yang demikiandapat dikatakan bahwa adanya normahukum itu berlandaskan pada suatu asas.Sehingga setiap norma hukum harus dapatdikembalikan pada asas.

Pendapat senada dikemukakan olehvan Erkema Hommes bahwa asas hukum

bahwa asas hukum merupakan nilai-nilaiyang melandasi kaidah-kaidah hukum."

Berdasarkan uraian di atas maka dapatdikatakan bahwa asas hukum merupakansuatu alam pikiran atau cita-cita ideal yangmelatarbelakangi pembentukan kaidahhukum, bersifat umum maupun universal"dan abstrak, tidak bersifat konkrit. Bahkanoleh Scholten dikatakan bahwa asas hukumitu berada baik dalam sistem hukum maupundibelakang atau di luar sistem hukurn.Sejauh nilai asas hukum itu diwujudkandalam kaidah hukum dari sistem hukumpositif, maka asas hukum itu berada didalam sistem, Demikian sebaliknya, sejauhnilai asas hukum itu tidak diwujudkan dalamkaidah hukum dari sistem hukum positif,maka asas hukurn itu berada di belakangsistem hukum."

17 Mochtar Kusumaatmadja, menterjemahkan general principle of law dengan asas hukum umum. Vadross, beliaumengatakan bahwa asas pacta sunt servanda merupakan suatu asas hukum umum igeneral principle oj law).Mochtar Kusumatmadja, 2003. P en ga nta r H uk um Internasional, Alumni, Bandung, hlm.148: Sam Suhaedi At-mawiria, 1968, Pengantar Hukum lnternasional, Alumni. Bandung, hlm.S8.

" Kamus Umum Bahasa Indonesia, hIm. 32... Sebagaimana dikutip oleh Chainur Arrasjid, 2000, Dasar-Dasar llmu Hukum; Sinar Grafika, Jakarta. hlm, 36.20 Dalarn Sudikno Mertokusurno, 2001. Penemuan Hukum, Liberty. Yogyakarta. hIm. 5." Mr. Drs. 1.1. H. Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, 1999, Re fle ks i T e nta ng H u A 1 1 m , Citra Aditya, Bandung,

him. 121.22 Asas hukum umum menunjuk berlakunya asas tersebut pada seluruh bidang hukum. Sedangkan asas hukum uni-

versal menunjuk berlakunya asas tersebut kapan saja dan dimana saja, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat.Oleh Scholten di tunjukan adanya asas hukum khusus, yaitu asas hukum yang berlaku pada satu bidang hukumsaja. Sudikno Mertokusumo. Loc. cit .. him. 6.

!J lbid., him. 122.


8/16

162 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, Ha/aman 1 - 202Berdasarkan pemikiran Scholten yang

dernikian, maka bisa dijumpai adanyabeberapa asas hukum yang dituangkan dalamkaidah hukurn, baik yang berupa undang-undang maupun perjanjian intemasional.Demikian sebaliknya, ada beberapa asashukum yang tidak dituangkan dalamperaturan perundangan atau perjanjianintemasional.

dengan prinsip otonorni, yang berarti bahwadengan memperhatikan batas hukum yangtepat orang dapat mengadakan perjanjianapa saja sesuai dengan kehendaknya, danapabila mereka telah memutuskan untukmembuat perjanjian, mereka terikat denganperjanjian tersebut."

Lebih lanjut Beliau mengatakanbahwa kekuatan mengikat suatu perjanjianmempunyai akar religi. Hal ini dapat

2. Pandangan Para Ahli terhadap Asas ditemui di dalam hukum Islam, yaitu dalamPacta Sunt Servanda Al Quran Surat Al Maidah: "Hai orang-Pacta sunt servanda berasal dari bahasa

latin yang berarti "janj i harus ditepati". Pactasunt servanda merupakan asas atau prinsipdasar dalam sistim hukum civil law, yangdalam perkembangannya diadopsi ke dalamhukum intemasional. Pada dasamya asas iniberkaitan dengan kontrak atau perjanjianyang dilakukan diantara para individu, yangmengandung makna bahwa:I) perjanjian merupakan undang-undang

bagi para pihak yang membuatnya, dan

orang yang beriman, sempumakanlah segalajanji ..."25, Demikian juga dapat dilihatdalam Surat AI-Isra, Surat 34: " ....danpenuhilah janji, sesungguhnya janji it u akandiminta pertanggung jawabannya ..."26. Darisekelumit kalimat terse but bila dikaitkandengan perjanjian pada umumnya, makabarang siapa yang telah membuat janji(perjanjian) mempunyai kewajiban untukmelaksanakan apa yang dijanjikan ataudiperjanjikan, dalam hal ini melaksanakan

2) mengisaratkan bahwa pengingkaran isi perjanjian,terhadap kewajiban yang ada pada Hal senadajuga dapat ditemukan dalamperj anj ian merupakan tindakan Old Testament, yang disakralkan oleh kaummelanggar janji atau wanprestasiAziz T . Saliba menyatakan bahwa asas

Pacta Sunt Servanda merupakan sakralisasiatas suatu perjanjian (sanctity of contracts),Titik fokus dari hukum perjanjian adalahkebebasan berkontrak at au yang dikenal

Kristiani dan Yahudi yang menyatakahbahwa: "apabila seseorang berjanji kepadaTuhan atau mengambil sumpah untuk me-menuhi kewajiban dengan suatu janji, makaia tidak boleh mengingkari perkataannyadan haruslah ia melaksanakan apa yang telah

" Aziz T Saliba dari "Universidade de Itauna dan Faculdades de Direito do Oeste de Minas, Brazil menulis ko-ment arny a b er ju du l Comparative Law Europe", Contracts Law and Legislation. Volume 8 Number 3 September200 I , d al ar n hllp://pihilawyers.com/blord?p= J 6.

25 Qur'an Surat AI_Maa-idah ayat 1 k al ir na t pertama: "Yaa ayyuhal ladziina aamamlll aufuu bil'uquud", Yangdimaksud janji adalah janji kepada Allah. sesama manusia dan terhadap diri sendiri; Madjedi Hasan" 2005,Pacta Slim Servanda, The Principle and its Application in Petroleum Production Sharing Contract, PT FikahatiAneska, Jakarta. hIm. 22,

,. Qur'an Sural Al-Isra, Surat 34: " ...wa aufu bil ahdi innal 'ahda kana mas uula '.... ", Ibid.


9/16

Purwanto, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Intemasionai 163dikatakannya", Juga dalam New Testament,terdapat perintah untuk mematuhi perkataan:"apa yang kamu katakan ' ya " biarlah tetap, ya ' dan ' tidak ' tetap , tidak 27'

Berdasarkan pemyataan-pemyataantersebut di atas, yang bersumberkan padanilai-nilai religius maka benih-benih ajaranhukum yang berupa asas Pacta sun! servandaadalah bagian dari ajaran keagamaan. Dalamperkembangannya adanya ajaran untukmemenuhi janji tersebut dijadikan ajaranhukum.

Asas pacta sunt servanda merupakansalah satu norma dasar tgrundnorm; basicnorm) dalam hukum, dan erat kaitannyadengan asas itikad baik" untuk menghorrnatiatau mentaati perjanjian,

Sejauh mana para pihak akan mentaatiisi perjanjian akan terlihat dalam praktekpelaksanaannya yang tentu saja harusdidasarkan atas itikad baik dari para pihak.Kedua asas ini nampak sebagai asas yangtidak terpisahkan satu sarna lain dalampelaksanaan perjanjian. Suatu perjanjianyang lahir sebagai hasil kesepakatan danmerupakan suatu pertemuan antara kemauanpara pihak, tidak akan dapattercapaikemauanpara pihak apabila di dalam pelaksanannyatidak di landasi oleh adanya itikad baik daripara pihak untuk melaksanakan perjanjian

sebagaimana yang dituju. Aktualisasipelaksanaan asas itikad bdik dari suatujanji antara lain dapat diilustrasikan sebagaiberikut:I) para pihak harus melaksanakan

ketentuan perjanjian sesuai dengan isi,jiwa, maksud, dam tujuan perjanjian itusendiri;

2) rnenghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-rnasing pihakmaupun pihak ketiga yang mungkindiberikan hak danJatau dibebanikewajiban (kalau ada);

3) tidak rnelakukan tindakan-tindakanyang dapat menghambat usaha-usahamencapai maksud dan tujuan perjanjianitu sendiri, baik sebelurn perjanjianitu mulai berlaku maupun setelahperjanjian itu mulai berlaku,"Sebagaimana di singgung di atas, bah-wa asas pacta sunt servanda rnerupakan

asas yang sudah tua yang berasal dari ajaranhukum alam atau hukum kodrat'". Beberapasarjana yang kemudian mengembangkanasas tersebut seperti Cicero. Sebagaimananampak dari jawaban yang di sarnpaikanoleh Cicero atas suatu pertanyaan: "apakahpersetujuan-persetujuan danjanji-janji hamsselalu dihormati?", dimana Cicero memberijawaban positif ("iya"). Ini artinya Cicero

" Azis T Saliba. Loc. cit," Asas itikad baik yang tersirnpul dalarn norma dasar pacta sunt servanda rernyata sudah rnerupakan pokok ajaran

sejak jarnan kuno, Sebagaimana ditulis oleh Grotius, bahwa tepat apa yang dikatakan oleh Aristoteles, kalauitikad baik ditiadakan, maka semua hubungan antar manusia akan menjadi tidak mungkin, Lebih lanjut Grotiussendiri mengatakan bahwa tidak saja tiap negara itu sendiri terpelihara keutuhannya oleh itikad baik, tetapibegitu juga rnasyarakat internasional dimana negara-negara menjadi anggotanya. Dalam Sam Suhaedi, 1968,Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, hIm. 53.

19 Wayan Partiana, 2005, Hukum Perjanjian lntemasional Bagian 2, Mandar Maju, Bandung, hIm. 263.'0 Benih-benih asas pacta sunt servanda lelah dikenal dalam ajaran agarna Islam maupun ajaran Kristen/Protes-

tan.


10/16

16"4 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, Ha/aman ~- 202

mengajarkan kepada para pembuat perjan-jian untuk menghormati janji-janji yangteJah mereka buat, dengan melaksanakankewaj iban-kewajibannya sebagaimana yangdi janjikan.

Grotius sebagai penganut aliran hukumalamlhukumkodrat berusaha mengatakanbahwa janji itu mengikat dan ini merupakanasas penting dalam perjanjian. Selanjutnyaia menyatakan bahwa kita harus memenuhijanji kita (promisorum implendorumobligation).

Terhadap asas pacta sunt servandasendiri Grotius mengatakan bahwa diantaraasas-asas hukum alam yang melandasisistem hukum intemasional, menghormatijanji-janji atau traktat-traktat (pactasunt servanda) merupakan asas palingfundamentiil. Pacta sunt servanda yangmerupakan bagian dari hukum kodratmenjadi dasar bagi konsensus. Bahkan olehAnzilotti seorang penganut aliran dualismeberkebangsaan Italia menguatkan pandanganGrotius dan meletakan dasar daya ikathukum intemasional pada asas pacta stintservanda."

Terhadap asas pacta sunt servandadapat ditinjau dari segi esensiail dan darisegi fungsionil. Dilihat dari segi esensiil,

sebagaimana dikemukakan oleh Grotius danAnzilotti bahwa asas pacta sunt servandasesuai dengan pengertiannya adalah terletakpada pengertian dasar day a ikat perjanjian-perjanjian (persetujuan-persetujuan) bahwanegara harus menghonnati persetujuan-persetujuan yang diadakan di antaramereka. Lantas bagaimana dengan hukumintemasional kebiasaan? Dalam hal iniAnzilotti mengatakan bahwa hukumintemasional kebiasaan mengikat kepadanegara-negarakarena telah terjadi persetujuantersimpul atau diam-diarn (pactum taciturn).Adanya asas pacta sunt servanda merupakanasumsi a priori atau axioma yang dikaitkanseeara tersirat pada hukum positif, dalarnarti bahwa hukum itu harus ditaati sebagaihukum yang berlaku.

Dilihat dari segi fungsionil, bahwakeberadaan asas pacta sunt servandasebagaimana di utarakan oleh Anzilotti danbeberapa ahli merupakan sumber eksklusif(satu-satunya sumber) bagi sifat mengikatnyanorma-norma hukum internasional." Dalamkonteks ini yangperlu diperhatikan pernilaianAnzilotti mengenai fungsi postulat pactasunt servanda dalam kata-katanya sebagaiberikut:

" Lihat Starke, 1989.introdllction /0 International Law, Butterword. London. him. 72." Beberapa sarjana yang juga menunjukkan nilai fungsionil atas asas pacta sunt servanda antara lain renwick,

Bierly, dan Svarlien. Menurut Fenwick, bahwa bum filosof. theology, dan ahli hukurn mengakui dengan suarabulatbahwajikalau ikrar janji Negara tidak dapat diandalkan, maka akan membahayakan hubungan-hubungandari seluruh masyarakat internasionul dan hukum itu sendiri akan lenyap.Menurut Bierly, sungguh benar jika dikatakan bahwa tidak ada kepentingan intemasional yang lebih vital daripad a pentaatan itikad baik antar Negara-negara , dan dengan sendirinya akibat yang mutlak daripadanya adalahkesucian perjanjian-perjanjian,Menurut Svarlien, maka menjadi tugas tiap Negara untuk melaksanakan dalarn itikad baik sernua kewajiban-kewaj iban yang diterimanya dengan perantara persetujuan-persetujuan intemasional. Kiranya hampir tidak adakeraguan bahwa asas kesucian perjainai-perjanjian menernukan cukup dukungan dalam hukum internasionalumum.Sam Suhaedi Adrnawiria. Loc. cit., hIm. 54-55. 60-61.


11/16

Purwanto, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional 165

"Tiap tertib hukum terdiri dari se-kumpulan norma-norma yang sifatmengikatnya berasal dari suatu normafundarnentil, terhadap mana sernuanorma-norma terikat langsung atau ti-dak langsung. Dengan demikian normafundamentil menentukan norma-normamanakah mendirikan tertib hukum, danmemberikan kesatuan kepada keselu-ruhan norma-norma itu. Tertib Hukumintemasional mempunyai keistimewaankaren a fakta bahwa, dalam tertib ini asaspacta sunt servanda tidak tergantung ke-pada norma yang lebih tinggi, ia sendirimerupakan norma tertinggi".J adi atas asas pacta sunt servanda

oleh Anzilotti dipandang sebagai salah satunorma fundamental atau norma tertinggi,yang akan menjadi dasar berlakunya hukumintemasional atau perjanjian intemasional.

Sarjana lain yang juga menerima pactasunt servanda sebagai norma dasar yangmelandasi daya ikat hukum intemasionaladalah Kelsen. Kelsen dalarn melakukanpendekatan daya ikat hukum intemasionalbertitik tolak pada daya ikat yang ada pad ahukumintemasionalkebiasaan. Dalamstrukturhierarchies tertib hukum internasional, makahukum intemasional kebiasaan dipandangdari segi daya ikat menduduki temp at yanglebih tinggi daripada hukum intemasionalkonvensional, dalam hal ini hukumintemasional yang berdasarkan perjanjian-perjanjian. Lebih lanjut Kelsen mengatakanbahwa daya ikat hukum intemasional

kebiasaan pada akhimya berdasarkan suatufundamental assumption yaitu hypothesebahwa kebiasaan intemasional merupakanfakta pembentukan hukum (law creatingfact). Hyphothese yang demikian oleh Kelsendikatakan sebagai norma dasar (basic norm).

Lebih lanjutKelsen men-konstatir bahwaperjanjian intemasional juga merupakan lawcreating fact, dalam arti bahwa perjanjianmenimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, atau dengan kata lain perjanjianmernpunyai daya ikat. Adanya dayaJkatperjanj ian disebabkanoleh suatuaturan hukuminternasional kebiasaan yang rnenjelma dalamformula pacta sunt servanda. Kemudianatas dasar apa norma dasar itu berlaku, haldernikian tidak perlu dipersoalkan lagi karenasudah terbukti sendiri (self-evident).33

Dengan demikian sebagai dasar dayaikat baik atas hukum intemasional kebiasaanmaupun hukum intemasional konvensional(hukum intemasional yang berdasarkanperjanjian-perjanjian) diletakan pada normadasar yang berupa pacta sunt servanda.

Seorang sarjana terkemuka dari MazabVienna bemama Vadross mengatakanbahwa asas pacta sunt servanda sebagaiasas itikad baik atau taat kepada perjanjianyaitu suatu prinsip penting dalam asashukum yang mengatur hukurn perjanjian.Bagi Vadross keberadaan asas pacta suntservanda merupakan suatu asas hukumumum (general principle of law}", Dalammemberi rnakna asas pacta sunt servanda,

'J Sam Suhaedi, Loc. cit., him. 55-56.). Prinsip hukum umum merupakan salah satu sumber hukurn intemasional sebagairnana yang diakui oleh Ma-

hkamah lnternasional, karena keberadaan prinsip hukum umum ditegaskan dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Ma-hkamah I nte rn a sion al .. Yang dimaksud dengan prinsip hukum umurn adalah prinisp hukum yang mendasar isystem hukum modern. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem hukum modern adalah sistem hukum positifyang didasarkan atas asas dan lernbaha hukurn negara Barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas danlembaga hukum Romawi. Mochtar Kusumaarmadja, 2003. Pengantar Hukum Internasional, Alumni. Bandung,him. 148.


12/16

166 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, Hetemen 1- 202

Vedross khusus mengkaitkan pada hukumperjanj ian internasional (hukum internasionalkonvensional), dan tidak mengkaitkannyadengan bukurn internasional kebiasaan."

3. Perwujudan Asas Pacta Sunt Servan-da dalam Hukum PositifSuatu as as hukum yang diwujudkan

dalam kaidah hukum dari sistem hukumpositif, rnaka asas hukum itu berada di dalarnsistem. Hukurn internasional rnerupakansuatu sis tern hukum yang terdiri dari atasbeberapa unsur, yang salah satunya adalahperjanjian internasional. Hal ini mengacupada Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamahlnternasional, bahwa salah satu sumber atauunsur hukum intemasional positif adalahPerj anj ian intemasional. 36

Asas pacta sunt servanda merupakansalah satu asas hukum yang berada di dalamsistem, karena telah diwujudkan dalam kaidahhukurn dari sistern hukum internasionalmaupun hukurn nasional positif. Dengan katalain keberadaan asas pacta sun! servandatelah mendapatkan pengakuan dan kepastiandalarn hubungan antar negara yang tertuangperjanjian-perjanjian internasional maupundalam peraturan perundangan nasional(Indonesia), dan khususnya telah menjadibagian dari hukum internasional.

Perwujudan asas pacta sunt servandada1am perjanjian internasional dapat dilihatantara lain dalam:

Pasal 2 ayat 2 Piagam PEB, "AllMembers, in order to ensure to all ofthem the rights and benefits resultingfrom membership, shall fulfill in good.faith the obligations assumed by them inaccordance with the present Charter".

Melalui pasal tersebut dimaksudkanbahwa negara-negara anggota PBB terikatuntuk memenuhi kewajiban-kewajibannyasebagai konsekuensi dari kedudukannyasebagai anggota dan telah rnenerima hak-hak dan keuntungan sebagai anggota PBB.Ditegaskan pula, bahwa anggota-anggotaPBB dalam memenuhi kewajibannya harusdilaksanakan dengan berlandaskan padaasas itikad baik. Pernenuhan kewajiban-kewajiban yang demikian didasarkan padajanji mereka, yang diujudkan dalam bentukpenerimaan (meratifikasi) Piagam PBB.Inilah cerminan asas pacta sunt servandadalam Piagam PBB, dan berpasangan denganasas itikad baik.37

Alenia ketiga Pembukaan KonvensiWina 1969 dan 1986: "Noting that theprinciples of free consent and of goodfaith and the pacta sunt servanda rule areuniversally recognized". Jadi baik KonvensiWina 1969 mapun Konvensi Wina 1986rnemperhatikan dan menjadikan asas-asashukum yang telah diterima secara universal,yaitu asas persetujuan bebas (kebebasanberkontrak), asas itikad baik, dan asas pactasunt servanda sebagai dasar pelaksanaanberlakunya perjanjian,

Jj Sam Suhaidi Adrnawiria, Loc. cit . him. 58.J. Hukum intemasional positif yang lainnya adalah kebiasaan internasional dan prinsip atau asas hukum umum.

Sedangkan keputusan pengadilan intemasional atau ajaran dan para ahli terkernuka bukan merupakan hukumintemasional positif, kecuali bila telah menjelma menjadi asas hukum umum.

J1 Martin Dixon and Robert MC Corquodale, 2000, Cases and Materials on International Law. Third Edition.Blackstone Press Limited. Aldine Place, London, him. 69.


13/16

Purwanto, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda da/am Perjanjian /ntemasiona/ 167

Pasal26 Konvensi Win a 1969 dan 1986:"Every treaty in force is binding upon theparties to it andmust be performed by them ingood faith ". Melalui pasal 26 tersebut, bagi~iha:k-pihak yang telah menjadi pihak padasuatu perjanjian terikat untuk melaksanakan

Iperjanjian tersebut dengan itikad baik. Bagisuatu N egara yang telah menyatakan menj adipihak pada suatu perjanjian berarti ia telahberjanji untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Negarayang bersangkutan oleh perjanjian tersebut.Demikian juga, dalam rnelaksanakankewajiban yang dijanjikan harus dilakukan.,dengan penuh kesetiaan atau dengan itikad

baik.Perwujudan asas pacta sunt servanda

dalam sis tern hukum nasional Indonesiadapat dilihat dalam peraturan- perundangan,seperti:

Dalam hukum nasional Indonesiakhususnya dalam lapangan hukum perdatayang bersemberkan pada Kitab UndangUndang Hukum Perdata, asas pacta suntservanda dan asas itikad baik dapat dilihatdalam Pasal 1338:Ayat 1: semua persetujuan yang dibuat

sesuai dengan undang-undangberlaku sebagai undang-undangbagi mereka yang mernbuatnya;

Ayat 2: persetujuan itu tidak dapat ditarikkernbali se1ain dengan kesepakatankedua belah pihak, atau karenaalasan-alasan yang ditentukan olehundang-undang;

Ayat 3: persetujuan harus dilaksanakandengan itikad baik.

Ayat (I) dan (2) tersebut mencerminkanasas pacta sunt servanda, sedangkan ayat (3)

mengandung asas good faith atau te goede!rOlHV.

Dalam peraturan perundangan yanglain, khususnya dalam hukum perjanjianintemasional Indonesia yaitu sebagaimanadiatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2000masalah asas pacta sun! servanda diaturdalam Pasal4 ( 1 ):

"Pernerintah Republik Indonesia mem-buat perjanjian intemasional dengansatu Negara atau Iebih, organisasiintemasional, atau subyek hukum inter-nasionallain berdasarkan kesepakatan;dan para pihak berkewajiban untukmelaksanakan perjanjian tersebut de-ngan itikad baik",

Jelaslah disini bahwa PemerintahIndonesia mengakui dan menerima asaspacta sunt servanda sebagai asas hukumdalam pembuatan perjanjian intemasionaldengan Negara atau organisasi intemasionaLIndonesia berjanji akan melaksanakanperjanjian intemasional yang ia buat denganitikad baik. Janji Indonesia yang demikianadalah mengikat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas makadapat dikatakan bahwa asas pacta suntservanda telah benar-benar menjadi bagiandari general priniciple of law. Hal inidapat dibuktikan dari pendapat beberapasarjana seperti Anzilotti, bahwa pada intinyamengatakan bahwa kekuatan mengikathukum intemasional didasarkan pada suatuprinsip atau asas yang mempunyai statussebagai norma tertinggi atau fundamental,yaitu asas pacta sunt servanda. Asas pactasunt servanda rnerupakan dalil absolut darisistem hukum internasional, dan dengancara apapun menjelmakan diri dalam semua


14/16

168 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, Halaman 1 - 202

kaidah tennasuk hukum internasional.PDemikian juga Kelsen, mengatakan bahwadaya mengikat hukum intemasional berasaldari kebiasaan internasional. Melaluikebiasaan ini dikatakan bahwu dayamengikat perjanjian-perjanjian internasionalada pada asas pacta sunt servanda normaatau kaidah dasar (grundnonn) hukumintemasional umum." Bahkan dengan tegasVerdross rnengatakan bahwa pacla suntservanda tidak merupakan "assumpsi apriori" rnelainkan suatu asas hukum umum(general priniciple of law).

Asas pacta sunt servanda menjadi dasarpelaksanaan hak dan kewajiban para pihakpeserta perjanj ian.Dengan berlandaskan pad aasas pacta sunt servanda pihak perjanjiandapat meminta pada pihak peserta perjanjianyang lain untuk melaksanakan apa yang telahdisepakati dalam perjanjian. Hampir-hampirdapat dikatakan bahwa berlakunya asas pactasunt servanda yang demikian adalah mutlak.Artinya siapapun yang telah rnernbuat janjitidak bisa tidak hams melaksanakan sesuidengan janjinya. Karena keberadaan asastersebut juga dilandasi oleh ajaran agama.Bahkan sebagaimana dikatakan olch Kelsenbahwa asas pacta sunt servanda rrrerupakannorma dasar (grondnorm).

D. KesimpulanBerdasarkan uraian di atas berkaitan

dengan keberadaan asas pacta sunt servanda

dalam perjanjian intenasional, dapat tarikkesimpulan sebagai berikut:1. Bahwa keberadaan asas pacta

sunt servanda tersebut telah lamadikenal dalam masyarakat, tennasukmasyarakat intemasional. Beberapa ahliterkemuka telah memberi dukungan ataskeberadaan asas tersebut, dan bahkandew asa ini asas terse but telah menjadibagian dari hukum positif, baik dalamtaraf nasional Indonesia maupun dalamtaraf internasional. Dengan demikiankeberadaan asas pacta sunt servandatersebut masuk kedalam sistem hukum.

2. Penerimaan, keberadaan dan penggu-naan asas pacta sunt servanda adalahmengawali berlakunya suatu perjanjiantermasuk perjanjian internasional. Arti-nya keberadaan dan penerimaan asaspacta sunt servanda dijadikan sebagaidasar beroperasinya atau berlakunyaperjanjian intemasional. Karena den-gan berpegang pada asas pacta suntservanda, maka pihak-pihak pada per-janjian intemasional telah berjanji un-tuk menghormati atau melaksanakanapa yang telah disepakati atau diperjan-jikan. Tanpa adanya kesanggupan un-tuk melaksanakan apa yang telah dijan-jikan, maka perjanjian tidak akan dapatberoperasi atau berlaku sebagaimanamestinya.

'" Starke, Loc. c it ., him. 72.lq Arthur Nussbaum, Sam Suhaedi Adrnawiriu, 1970, S eja ra h Hu kum lntemasional Il , Binacipta, Bandung, him.

230.: Hans Kelsen terjemahan Raisul Muttaqien, 2006, Teori Umum len lang Hukum dan Negara, Nuansa &Nusamedia, Bandung, him. 520.


15/16

Purwanto, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servance da/am Perjanjian internasionai 169

DAFTAR PUSTAKA

Nussbaum, Arthur, Suhaedi Admawiria, Sam,1969, Sejarah Hukum Internusional I,Binacipta, Bandung.

Nussbaum, Arthur, SuhaediAdmawiria, Sam,1970, Sejarah Hukum Internasional Il,Binacipta, Bandung.

Partiana, Wayan, 2005, Hukum Perjanjianlnternasional Bagian 2, Mandar Maju,Bandung.

Sidharta, Arief, 1999, Refieksi TentangHukum, Citra Aditya, Bandung.

Starke, 1989, Introduction to InternationalLaw, Butterword, London.

Suhaedi Atmawiria, Sam, 1968, Pengan-tar Hukum Internasional, Alumni,Bandung.

Suryokn sumo , Su rna ryo , tanpa tahun,HukumPerjanjian Internasional, Bahan KuIiahMagister Ilmu Hukum (S-2), FakultasHukum Universitas Gadjah Mada.

A . BukuArrasjid, Chainur, 2000, Dasar-Dasar llmuHuk um , S in ar Grafika, Jakarta.

Brownlie, 1979, Principles of Public Inter-national Law, ELBS Oxford UniversityPress.

Burhan Tsani, Mohd., 1990, Hukum danHubungan Internasional, Liberty, Yo-gyakarta.Hasan, Madjedi, 2005, Pacta Sunt Servanda,The Principle and its application in Pe-troleum Production Sharing Contract,PT Fikahati Aneska, Jakarta.

Hingorani, 1982, Modern International Law,Second Edition, Oxford & lBH Pub-lishing Co, New Delhi.

Jenie, Siti Ismijati, 2007, Itikad Baik,Perkembangan dati Asas Hukum Khu-sus menjadi Asas Hukum Umum di In-donesia, Pidato Pengukuhan Guru BesarFakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Kelsen, Hans terjemahan Raisul Muttaqien, B. Jurnall ArtikeI2006, Teori Umum tentang Hukum dan LainNegara, Nuansa & Nusamedia, Band-ung.

Kusumaatrnadja, Mochtar, 2003, PengantarHukum lnternasional, Alumni, Band-ung.

Kusumohamidjojo, Budiono, 1986, SuatuStudi terhadap Aspek OperasionalKonvensi Wina 1969 tentang HukumPerjanjian Intemasional, Binacipta,Bandung.

Malanczuk, Peter, 1997, Akehurst s Mod-ern Introduction to International Law,Routledge, London and New York.

Mertokusumo, Sudikno, 2001, PenemuanHukum, Liberty, Yogyakarta.

InternetIDokumen

Jurnal Hukum Internasional, Volume 3, No-mor4, Juli. 2006, Fakultas Hukum Uni-versitas Indonesia Lembaga Pengkaj ianHukum lnternasional.

Kamus Urnum Bahasa Indonesia.Sitompul, Asril, "Pacta Sunt Servanda dan

Rebus Sic Stantibus dalam Hukum Per-janjian", http://perjalljian internasio-nalhilawvers.comlblog/?p= 16; diaksestanggal 22 Februari 2008.

T Saliba, Aziz, "Universidade de ltaunadan Faculdades de Direito do Oestede Minas, Brazil menulis komentamyaberjudul Comparative Law Europe",Contracts Law and Legislation. Vol-


16/16

170 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, Halaman 1- 202ume 8, Nomor 3, September 2001,dalam http://Pihilalwers.com/blog!?p.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perjanjian Intemasional.Undang-Undang Nomor 37 Tahun1999 ten-tang Hubungan Luar Negeri.

Vienna Convention on The Law Of Treatiesbetween States and International Orga-nizations or between International Or-ganizations, 1986.Vienna Convention on The Law Of Treaties,1969.
http://pihilalwers.com/blog!?p.http://pihilalwers.com/blog!?p.

perjanjian inter

Documents

bentuk negara

prinsip hukum

asas hukum

thelaw oj treaty

mimbar hukum volume

baik yang sudah

thejormation oj article

indonesian legal system