PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK PASIEN

DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 462/Pdt/2016/PT.BDG)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.H.)

Oleh

FINA ROZANA ROHIMA AKMAL

NIM 1113048000066

KONSENTRASI HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIFHIDAYATULLAH

JAKARTA

1437 H / 2016 M

iv

ABSTRAK

Fina Rozana Rohima Akmal, NIM 1113048000066,”PERLINDUNGAN

HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK PASIEN DALAM PERSETUJUAN

TINDAKAN KEDOKTERAN (Studi Kasus Putusan Nomor:

462/Pdt/2016/PT.Bdg), Konsentrasi Hukum Bisnis, Program Studi Ilmu Hukum,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta, 1437 H/ 2017 M, ix + 89 halaman + halaman daftar pustaka + lampiran.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum

yang diberikan oleh undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan

konsumen dan undang-undang terkait lainnya kepada pasien yang hak-nya

tercederai selaku penerima layanan kesehatan. Dalam penelitian ini mengangkat

kasus yang terjadi antara Rumah Sakit AB dan Dr.Y di Bekasi selaku Tergugat

dan Ibrahim Blegur selaku Penggugat, dimana Tergugat diduga mengabaikan hak

dari Penguggat selaku Pasien dari Dr. Y di Rumah Sakit AB. Serta meneliti

mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara putusan nomor

462/Pdt/2016/PT.Bdg, apakah hakim sudah memutus perkara sesuai ketentuan

yang berlaku serta apa saja yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam

memutus perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory

approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan jenis penelitian

normatif. Dalam penelitian sumber data berasal dari bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder dan bahan non – hukum. Metode pengumpulan data yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, wawancara dan

dokumentasi.

Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa sebagai Pasien yang juga termasuk

Konsumen kesehatan yang hak-nya terlanggar, terdapat berbagai perlindungan

yang diberikan oleh undang-undang, baik secara perdata, pidana atau administrasi.

Hakim dalam memutus perkara putusan nomor 462/Pdt/2016/PT.Bdg

mengenyampingkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014

mengenai ranah Majelis Kehormatan Dewan Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hak, Pasien, Persetujuan

Tindakan Kedokteran

Pembimbing: Dr. Ali Hanafiah Selian S.H., M.H,.

Dewi Sukarti S.H., M.H,

Daftar Pustaka: Tahun 1994 s.d Tahun 2014.

v

KATA PENGANTAR

حيم ن الر حم الر بسم للا

Assalamualaikum, Wr.Wb..

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang berkat rahmat dan nikmat-

Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN

HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK PASIEN DALAM PERSETUJUAN

TINDAKAN KEDOKTERAN (Studi Kasus Nomor 462/Pdt/2016/PT.Bdg)”

dengan baik. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan Nabi

Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penelitian dan penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat

memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dalam

penulisannya tidak luput dari doa dan bantuan banyak pihak. Dalam kesempatan

ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat , S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu

Hukum dan Drs. Abu Tamrin , S.H., M.Hum., Sekertaris Program

Studi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Dr. M. Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H., dan Dewi Sukarti M.A.,

selaku dosen pembimbing terbaik yang selama penyusunan skripsi

bersedia mencurahkan tenaga, waktu dan fikirannya.

vi

4. Drg. Nanang Abimanyu, Sp.KG, M.Kes, M.H.Kes, S.H,. narasumber

yang sabar dan tidak lelah menerima pertanyaan – pertanyaan dan

sudah berkenan untuk melakukan wawancara. Tanpa narasumber

penelitian jauh dari kata baik.

5. Kedua Orang Tua tercinta, Indra Permana dan Tertakori, yang selama

ini tidak pernah berhenti mendoakan penulis dan mendukung secara

materiil maupun moral. Semua perjuangan selama penulisan diberikan

khusus untuk Mama dan Papa.

6. Kakak tersayang, Fanita Rohimma, S.Psi, yang sudah menjadi kaka

terbaik sepanjang masa, yang selalu ada disaat suka dan duka,

mendukung disaat susah dan bahagia. Semua tidak akan terjadi tanpa

ada Kakak di hidup Penulis.

7. Orang terbaik, Andi Malingkaan Mangkunegara, yang tidak pernah

lelah menemani Penulis sejak 2015 untuk berjuang bersama. Terima

kasih untuk dukungan dan bantuan yang tidak akan bisa dibalas,

8. Primadona tercantik, Bela Awaliyah A, Delila Sandriva L, dan Siti

Nurhadiyanti yang selama ini menjadi teman untuk mengisi hari

selama 4 tahun di bangku perkuliahan. Dukungan dan kehadiran

kalian luar biasa.

9. Teman – teman Ilmu Hukum B 2013 dan Hukum Bisnis 2013, yang

sudah memberikan pengalaman dan pengetahuan berharga selama 4

tahun menempuh pendidikan bersama.

vii

10. Semua pihak tidak bisa disebutan satu – satu namanya yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga semua bentuk dukungan dan

kontribusi yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Jakarta, 5 Mei 2017

Fina Rozana Rohima Akmal R

viii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING……………………………………………. i

LEMBAR PENGESAHAN……………………………………………………ii

LEMBAR PERNYATAAN……………………………………………….….. iii

ABSTRAK…………………………………………………………………….. iv

KATA PENGANTAR………………………………………………………… v

DAFTAR ISI………………………………………………………………….. viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……………………………..…………1

B. Identifikasi Masalah……………………………………...……..6

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah……………………...……..7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………………...…….7

E. Review Studi Terdahulu……………………..………………....9

F. Metode Penelitian……………..………………………………11

G. Sistematika Penulisan…………………...…...………………..15

BAB II DEFINISI & KETENTUAN HUKUM MENGENAI

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERSETUJUAN TINDAKAN

KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT)

A. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen…………………..…16

2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen…….……....18

3. Konsumen menurut Hukum….……..……………………19

B. Perjanjian Dalam Hukum

1. Perjanjian secara Umum…………..……………………..22

2. Perjanjian Terapeutik…..………………………………...23

C. Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent)

1. Pengertian Tindakan Kedokteran………...………………25

2. Pengertian Persetujuan Tindakan Kedokteran……...……26

3. Tujuan dan Manfaat Persetujuan Tindakan Kedoktera.….27

D. Hubungan Pasien dan Dokter

1. Pengertian Pasien dan Dokter Menurut Hukum…..……...28

2. Hak dan Kewajiban Pasien………………...……………..30

ix

3. Hak dan Kewajiban Dokter………………...…………….31

BAB III PERLINDUNGAN SECARA HUKUM BAGI PASIEN YANG

TERCEDERAI HAK-NYA DALAM PUTUSAN NOMOR

462/Pdt/2016/PT.BDG

A. Duduk Perkara…………...……………………………….......34

B. Prosedur Tindakan Kedokteran Terhadap Falya………..……40

C. Perlindungan Hukum Pasien Dalam Peraturan Perundang –

Undangan…...………………………………………………...44

BAB IV METODE PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN

NOMOR 462/Pd/2016/PT.BDG

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor

462/Pdt/2016/PT.BDG……………………………..……......57

B. Metode Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor

462/Pdt/2016/PT.BDG……………………….……………...61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan………………………………...…………………72

B. Saran.. ……………………………………………..…….…...73

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………….…….……….75

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehilangan nyawa merupakan hal yang dianggap sangat menakutkan.

Terlebih kehilangan nyawa yang dianggap diakibatkan oleh kelalaian pihak

ketiga. Tahun 2015 kemarin, media nasional dihebohkan dengan

pemberitaan kematian Falya Raafani Blegur (1,5 Tahun) yang diduga akibat

pemberian antibiotik yang tidak seharusnya oleh Rumah Sakit AB.

Kematian Falya akhirnya menggiring Dokter Y yang bertugas memeriksa

Falya dan Rumah Sakit AB ke meja hijau. Dokter dan Rumah Sakit yang

dianggap bisa melindungi serta memberikan penyembuhan untuk

masyarakat saat itu berbanding terbalik dan menyebabkan kehilangan nyawa

dari Falya.

Berbicara mengenai kesehatan, hal tersebut boleh dikatakan sama tua-

nya dengan umur sejarah peradaban manusia, dimana manusia mulai

mengenal hidup berkelompok.1 Dalam Undang - undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya ditulis UUD 1945 dalam

pembukaannya menyatakan bahwa cita – cita bangsa Indonesia adalah,

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

1 Desriza Ratman, Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi

Terapeutik (Jakarta : Keni Media, 2013), h. 1.

2

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Salah

satu cita – cita mulia yang diharapkan adalah kesejahteraan umum,

meskipun lingkup dari kesejahteraan umum sangatlah luas, namun kerap

kehidupan yang sejahtera dikaitkan dengan kehidupan yang baik dan layak.

Masih pada konstitusi Indonesia, didalam Pasal 28H ayat (1) UUD

1945 menyatakan,

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Berdasarkan Pasal 28H UUD 1945 tersebut dinyatakan bahwa

mendapatkan kesehatan dan pelayanan yang baik merupakan hak setiap

manusia, dan hukum – lah yang akan menjadi sarana dalam

mewujudkannya. Tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan

merupakan perangkat penting dalam dunia kesehatan. Tenaga kesehatan

menurut Undang - undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan (yang selanjutnya ditulis UU Tenaga Kesehatan) adalah setiap

orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan

yang untuk jenis tertentu memiliki kewenangan untuk melakukan upaya

kesehatan.

Tenaga kesehatan ataupun perangkat lainnya yang dianggap sudah

ahli dalam displin ilmu kesehatan, mereka tidak hanya terikat dalam disiplin

ilmu kesehatan atau kedokteran saja. Ilmu kedokteran atau kesehatan tidak

lepas dari displin ilmu lainnya karena pada dasarnya dunia kedokteran atau

kesehatan merupakan suatu hubungan kompleks, salah satu disiplin ilmu

3

yang juga erat hubungannya dengan dunia kedokteran adalah disiplin ilmu

hukum.

Dalam dua dekade ini kalangan kesehatan lebih akrab dengan disiplin

ilmu hukum.2 Hukum dan kesehatan sama – sama sebagai institusi sosial.

Hukum mengatur mengenai ketertiban dan hubungan yang ada di

masyarakat, sedangkan kesehatan mengatasi masalah kesehatan yang ada di

masyarakat. Sekarang ini, keduanya saling berkaitan dan membutuhkan satu

sama lain. Lahirnya hubungan antara dua disiplin ilmu yang berbeda ini,

dalam dunia hukum dibuktikan dengan lahirnya 311 produk hukum3 yang

berhubungan dengan dunia kesehatan. Lahirnya begitu banyak produk

hukum mengenai kesehatan membuktikan bahwa hukum mengatur secara

komprehensif mengenai dunia kesehatan dan kedokteran. Pada dasarnya,

setiap tindakan dan hal yang akan dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan

untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan harus diatur dan diawasi oleh

hukum.

Salah satu yang menjadi fokus pengaturan hukum dalam dunia

kesehatan adalah mengenai Informed Consent atau kerap diartikan sebagai

Persetujuan Tindakan Kedokteran. Produk hukum yang membahas

mengenai hal ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan

Kedokteran yang selanjutnya ditulis PMK 290. Lahirnya PMK 290

2 Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), h. 14.

3 Badan Hukum Pembinaan Nasional, “Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional”, data diakses pada 20 November 2016 dari http://jdihn.bphn.go.id/

4

merupakan peraturan lanjutan dari UU Tenaga Kesehatan. Dalam Pasal 58

ayat (1) poin – B UU Tenaga Kesehatan yang menyatakan, “Setiap

tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter

atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan pasien”.

Persetujuan inilah yang dimaksud dengan Informed Consent.

Dalam pelaksanaan pengaturannya, saat seseorang menyerahkan

dirinya untuk diberi pelayanan kesehatan oleh seorang tenaga medis, maka

sudah menjadi kewajiban tenaga medis memberikan usaha yang terbaik

dalam penyembuhannya. Hal yang sama seperti yang diharapkan keluarga

dari Falya saat membawa Falya ke Rumah Sakit AB dengan harapan

mendapatkan penyembuhan. Namun, untuk memberikan penyembuhan

tidak serta – merta membuat tenaga medis berhak seutuhnya atas diri

seorang pasien. Tenaga medis atau dokter dalam melaksanakan pengobatan

atau upaya penyembuhan tetap harus menghargai hak dari pasien.

Bentuk penghargaan pada hak pasien dilakukan dengan adanya

Informed Consent, dimana dokter atau tenaga medis akan melakukan

kontrak yang berbentuk formulir persetujuan yang diserahkan kepada pasien

untuk memberikan persetujuan untuk tindakan medik yang akan dilakukan

terhadapnya. Namun, sebelum pasien menandatangani persetujuan, tenaga

medis atau dokter wajib menjelaskan terlebih dahulu mengenai tindakan

medis yang akan dilakukan dan resiko yang akan terjadi apabila melakukan

tindakan medis tersebut. Informasi seharusnya diberikan secara jelas dan

5

acceptable atau dapat diterima dan dicerna dengan baik oleh pasien atau

keluarga pasien.

Sudah menjadi rahasia umum banyak tenaga medis atau dokter yang

kerap menjelaskan mengenai tindakan medis dengan bahasa kedokteran

yang banyak tidak bisa dipahami oleh pasien ataupun keluarga pasien

dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan ataupun perbedaan latar

belakang pendidikan. Hal yang terjadi pada kasus kematian Falya akibat

pemberian antiobiotik, yang dalam pemberiannya tidak dimintakan

persetujuan dari pihak keluarga. Pihak keluarga tidak mendapatkan haknya

untuk mendapatkan informasi atas tindakan kedokteran yang dilakukan

terhadap anaknya.

Persetujuan tindakan kedokteran dituangkan dalam bentuk formulir

yang selanjutnya dianggap sebagai kontrak antara pasien dan tenaga

kesehatan. Dalam dunia hukum kontrak, kontrak yang dilakukan ini

termasuk ke dalam kontrak terapeutik, kontrak yang mengatur hubungan

hukum antara pemberi layanan kesehatan dan penerima layanan kesehatan.

Hal menarik dalam kontrak ini adalah objek dalam kontrak, dimana dalam

kontrak biasanya yang menjadi objek adalah hasil atau prestasi yang

dilakukan oleh pihak lain, namun dalam kontrak terapeutik bukanlah hasil

atau resultaatsverbintenis melainkan upaya maksimal pemberi layanan

kesehatan dalam menyembuhkan pasien atau inspaningsverbintenis. Jadi,

dalam kontrak ini pemberi layanan kesehatan yang dapat berupa tenaga

medis atau dokter hanya berusaha untuk menyembuhkan pasien dan upaya

6

yang dilakukannya belum tentu berhasil. Hal inilah yang menjadikan

Informed Consent sebagai perlindungan hukum bagi tenaga medis atau

dokter dalam kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Dalam praktek di lapangan, saat memberikan Informed Consent, terjadi

adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pasien sebagai konsumen

dengan dokter sebagai pemberi jasa, dimana pasien sebagai pihak lemah, yang

dianggap kurang memahami dan kompeten dalam pengetahuan kesehatan dan

dokter yang tentu sudah cakap dalam pengetahuan kesehatan melaksanakan

kontrak berupa Informed Consent, hal tersebut tentu memungkinkan adanya

hak – hak dari pasien sebagai konsumen yang dilanggar.

Berdasarkan latar belakang masalah itulah, peneliti mengambil

permasalahan tersebut untuk diteliti dan dicari jawabannya melalui penelitian

skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Pasien

dalam Persetujuan Tindakan Kedokteran (Studi Kasus Putusan Nomor

462/Pdt/2016/PT.BDG) ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan masalah yang

diantaranya adalah:

1. Banyak hak – hak dari pasien yang kerap dikesampingkan atau tidak

di hargai oleh pemberi layanan kesehatan, yang kemudian akan

merugikan pasien.

2. Pasien sebagai pihak lemah saat berhubungan dengan Rumah Sakit,

diakibatkan adanya perbedaan latar belakang pendidikan.

7

3. Adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pasien dan dokter

selaku pelaku dalam pelayanan kesehatan yang berpotensi merugikan

pasien.

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada perlindungan

yang diberikan oleh undang – undang kepada Pasien yang hak-nya

dilanggar oleh pihak ketiga serta mengacu pada putusan Pengadilan

Tinggi Jawa Barat Nomor 462/Pdt/2016/PT.Bdg.

2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian

sebagai berikut:

a. Bagaimana perlindungan secara hukum yang diberikan oleh

Peraturan Perundang - Undangan kepada Pasien yang hak -

haknya dilanggar ?

b. Apakah pertimbangan majelis hakim pada studi kasus putusan

nomor 462/Pdt/2016/PT.Bdg sudah sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan

kepada pasien ditinjau dari Undang - undang Perlindungan

Konsumen dan Undang – undang Kesehatan.

8

b. Untuk mengetahui pertimbangan – pertimbangan yang

dilakukan hakim dalam memutus perkara nomor

462/Pdt/2016/PT.BDG.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini akan memberikan manfaat secara akademis

berupa pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa Fakultas

Syariah dan Hukum serta pihak lain terkait perjanjian yang

dilakukan di Rumah Sakit, serta perlindungan yang dapat

diberikan oleh undang – undang bagi pasien atau pihak yang

hak-nya terlanggar.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

secara praktis yang merupakan manfaat yang dapat langsung

diaplikasikan. Manfaat praktis tersebut berupa:

1) Masukan kepada pihak Rumah Sakit ataupun instansi yang

terkait agar dapat memperbaiki sistem administrasi yang

diharapkan tidak akan merugikan Pasien sebagai

konsumen pelayanan kesehatan;

2) Evaluasi kepada pemerintah agar bisa menegakkan

Undang - undang perlindungan konsumen hingga bisa

memberikan perlindungan hukum kepada pasien yang hak

– hak – nya tercederai,dan;

9

3) Evaluasi kepada hakim agar dalam memutus perkara dapat

meng-review Undang - undang terbaru, agar dalam

memutus tidak menggunakan Undang - undang yang

sudah tidak berlaku atau tidak mengacu pada aturan yang

sudah tidak berlaku.

E. Review Studi Terdahulu

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis di

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, skripsi yang ditulis

oleh Suci Lestari, mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah

dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015.

Skripsi ini membahas sistem pelaksanaan perlindungan atas hak

pasien yang dilindungi oleh Undang – undang Perlindungan

Konsumen di lapangan, yang penulis mengambil lokasi penelitian di

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Perbedaan antara skripsi ini dengan yang akan diteliti dalam

perlindungan hukum, dimana skripsi diatas melihat pelaksanaan

perlindungan terhadap pasien di lapangan sedangkan peneliti

membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pasien yang

dianggap sebagai pihak lemah dalam pelaksanaan Informed Consent.

2. Pertanggungjawaban Hukum Dokter Terhadap Malapraktik Medis

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor

329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim), skripsi yang ditulis oleh Sukarno Putra,

mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas

10

Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum dan konsentrasi Hukum

Bisnis pada tahun 2016.

Skripsi membahas mengenai malapraktik yang terjadi berdasarkan

putusan pengadilan negeri nomor 329/Pdt.G/2012/PN/Jkt.Tim dan

pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak dokter atas

malapraktik tersebut.

Perbedaan antara skripsi ini dengan yang akan diteliti adalah dalam

objek penelitian, dimana peneliti mengambil objek persetujuan

tindakan kedokteran.

3. Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi

Terapeutik, buku yang ditulis oleh Desriza Ratman yang diterbitkan di

Bandung oleh Keni Media pada tahun 2013.

Buku ini membahas mengenai transaksi terapeutik, dan salah satu

bentuk transaksi terapeutik yaitu Informed Consent atau Persetujuan

Tindakan Kedokteran. Penulis menjelaskan mengeni aspek – aspek

hukum dalam persetujuan tindakan kedokteran atau Informed Consent.

Perbedaan antara buku ini dengan yang akan diteliti adalah penulis

buku membahas mengenai sanksi atas pelanggaran informed consent

dan rekam medis, sedangkan peneliti membahas mengenai

perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan Perundang-

undangan mengenai pelanggaran hak pasien atas persetujuan tindakan

kedokteran.

11

4. Keabsahan Perjanjian Dengan Klausula Baku, jurnal yang ditulis

oleh R.M Panggabean yang berasal dari Fakultas Hukum, Universitas

Bhayangkara Jakarta pada tahun 2012.

Penulis memaparkan mengenai penerapan dan keabsahan perjanjian

baku yang dilihat dari Kitab Undang - undang Hukum Perdata serta

akibat hukum dari ketiadaan asas kebebasan berkontrak dalam

pelaksanaan permintaan persetujuan tindakan kedokteran di lapangan.

Perbedaan antara jurnal ini dengan yang akan diteliti adalah peneliti

memfokuskan penelitian mengenai pelanggaran hak pasien dalam

pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran di lapangan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan perundang

- undangan (statutory approach) dan pendekatan kasus (case

approach), dimana penelitian dilakukan dengan menelaah Undang -

undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang

sedang ditangani dan kasus nyata yang diteliti yaitu putusan nomor

462/Pdt/2016/T.Bdg.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian ilmiah

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum

12

dari sisi normatifnya, yang dibangun berdasarkan objek hukum itu

sendiri.4 Maka jenis penelitian ini adalah, normatif.

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang

diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan – bahan

pustaka.5 Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer terdiri dari perundang - undangan, putusan

hakim,dll.6 Bahan hukum primer dari penelitian ini yaitu:

(1) Kitab Undang - undang Hukum Perdata;

(2) Undang - undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan;

(3) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen,;

(4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XII/2014;

(5) Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor

462/Pdt/2016/PT.Bdg;

(6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008

tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

(7) Bentuk Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed

Consent) beberapa Rumah Sakit.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang bersumber

dari buku – buku dan literatur hukum, skripsi, jurnal, tesis, atau

4 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ( Surabaya :

Bayumedia Publishing, 2005), h 57.

5 Soerjono Soekanto dan Sri, Penelitian Hukum Normatif, cet.XIII, edisi I, (Jakarta : PT.

RajaGrafindo Persada, 2011), h. 12.

6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), h. 181.

13

bahkan komentar atas putusan pengadilan.7 Contohnya adalah

jurnal hukum, rancangan Undang - undang , dst.

c. Bahan non - hukum (tertier), bahan hukum yang bersumber dari

literatur diluar hukum yang masih ada kaitannya dengan tema

penelitian, yang kemudian memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.8

Contohnya adalah buku – buku mengenai kedokteran, kamus,

ensiklopedia, dst

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga metode,

yaitu:

a. Studi kepustakaan, metode pengumpulan data dengan cara

mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku yang dijadikan

referensi dan dokumen yang berkaitan dengan pokok

permasalahan penelitian guna memperoleh teori-teori dan

informasi yang dibutuhkan.9 Studi kepustakaan pada dasarnya

menunjukkan jalan pemecahan pemasalahan penelitian10

dan

7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), h. 196.

8 Soerjono Soekanto dan Sri, Penelitian Hukum Normatif, cet. XIII, edisi I. (Jakarta : PT.

RajaGrafindo Persada, 2011), h. 13.

9 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, cet.IV, edisi I, (Jakarta : Sinar

Grafika, 2008), h 50.

10 Nomensen Sinamo, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: PT. Bumi Inititama Sejahtera,

2009), h. 88.

14

selanjutnya digunakan oleh penulis untuk mendapatkan

informasi tentang analisis data yang digunakan.

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan subjek

penelitan yang dalam hal ini adalah dokter. Teknik ini dilakukan

dengan berpedoman pada pertanyaan yang terstruktur.

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui pengumpulan

dokumen yang berhubungan dengan dokumen persetujuan

tindakan kedokteran antara pasien dan rumah sakit.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang berasal dari bahan hukum primer,

sekunder dan tersier akan dilakukan secara kualitatif. Dalam

penelitian kualitatif, semua data dikelompokkan sesuai dengan jenis

data, agar dalam pencariannya lebih mudah, setelah itu data diolah dan

dianalisis. Setelah itu, data yang sudah diolah di sajikan dalam bentuk

narasi. melalui prosedur penalaran deduktif, dimana nantinya akan

ditarik sebuah kesimpulan atas penelitian yang sudah dilakukan untuk

menjawab pertanyaan dari masalah penelitian.11

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah

analisis deskriptif. Analisa dilakukan dengan mendeskripsikan dengan

11

Nomensen Sinamo, Metode Penelitian Hukum, h. 60.

15

cara mengeksplorasikan hasil – hasil temuan dan analisis serta

pembahasan data yang diperoleh.12

G. Sistematika Penulisan

Penulisan disusun berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi yang

dikeluarkan oleh Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM) Fakultas

Syariah dan Hukum Tahun 2012. Dalam penulisan skripsi terdiri dari 5 bab

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : bab ini berisikan teori mengenai perlindungan hukum ,

persetujuan tindakan kedokteran dan hubungan pasien dan dokter.

BAB III : bab ini berisikan hasil data penelitian yang menguraikan

mengenai perlindungan secara hukum bagi pasien yang tercederai

hak-nya.

BAB IV : bab ini berisikan analisa hasil data penelitian yang menguraikan

mengenai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa

Barat dalam memutus perkara nomor 462/Pdt/2016/PT.Bdg.

BAB V : bab ini berisikan kesimpulan yang diambil dari uraian / deskripsi

yang menjawab masalah berdasarkan data yang diperoleh, serta

saran.

12

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2000), h. 138.

16

BAB II

DEFINISI & KETENTUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN

HUKUM DAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

(Informed Consent)

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang

akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan

konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak

pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-

hak tersebut.1

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal

yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu

sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu2:

1 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu,

1987), h. 25.

2 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia (Surakarta:

Universitas Sebelas Maret, 2003), h.20

17

a. Perlindungan Hukum Preventif yaitu Perlindungan yang

diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah

sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah

suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-

batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan akhir berupa

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan

suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan

Hukum ada dua macam,yaitu3 :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan

hukum preventif yang dimana subyek hukum diberikan

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan

3 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, h.30.

18

yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada

pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif yaitu Perlindungan

hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan

Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua

yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak

pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari

negara hukum.

2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian

dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan

industri tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola

19

hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern.4

Menurut

Business English Dictionary, perlindungan konsumen adalah

“protecting consumers against unfair or illegal traders”. Adapun

Black’s Law Dictionary mendefinisikan perlindungan konsumen

adalah “a statute that safeguards consumers in the use of goods and

service”.5

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UU Perlindungan

Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah, segala

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen.

Maka hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas –

asas dan kaidah – kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen

dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk

konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan

bermasyarakat.6

3. Konsumen Menurut Hukum

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer7

yang berarti person who buys goods (setiap orang yang menggunakan

4 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta : Kencana, 2013), h. 2.

5 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 21

6 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Jakarta : Diadit

Media, 2007), h. 20.

7 University of Oxford. Oxford Learner’s Pocket Dictionary. (Oxford : Oxford University

Press, 2008). h. 92.

20

barang). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia8, konsumen adalah

“pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan dan

sebagainya), pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya)”. Business

English Dictionary9

mengartikan consumer adalah “person or

company which buys and uses goods and service”. Black’s Law

Dictionary mendefinisikan konsumen sebagai:

“A person who buys goods or a service for personal, family, or

a house-hold use, with no intention or resale: a natural person who

use products for personal rather than business purpose”

Insentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna

atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun

diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan.

Mariam Darus Badrul Zaman sebagaimana dikutip Zulham dalam

buku Hukum Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen

dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh

kepustakaan Belanda yaitu, semua individu yang menggunakan

barang dan jasa secara konkret dan riil.10

Dalam dunia medis, jasa yang diberikan oleh pelayan kesehatan

terutama dalam Rumah Sakit non – profit atau Rumah Sakit

Pemerintah yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan

8 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”,

kamus diakses pada 7 April 2017 dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen

9 Online Business Dictionary yang diakses pada 3 Februari 2017 dari

http://businessdictionary.com//

10 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 16.

21

ekonomi, maka segala tindakan medis yang dilakukan oleh pelayan

kesehatan atau dokter tidak bisa dianggap sebagai pelaku usaha

sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan UU Perlindungan

Konsumen11

, yang dimana dalam prakteknya pelayan kesehatan atau

dokter dalam etika kedokteran masih berpegang pada prinsip

“pengabdian dan kemanusiaan”. Banyaknya pengertian dan definisi

dari konsumen, maka rumusan pengertian konsumen menurut UU

Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2 adalah setiap orang pemakai

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup

lain dan tidak untuk diperdagangkan.

B. Perjanjian dalam Hukum

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku ke-

III dibahas mengenai Perikatan atau dikenal juga dengan istilah verbintenis.

Buku ke-III mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang (hak

perseorangan), oleh karena itu sifat hukum dalam buku ke-III berupa tuntut

– menuntut. Sumber – sumber perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan

(perjanjian) atau dari undang – undang. Perikatan yang lahir dari suatu

persetujuan yaitu, para pihak mengadakan perjanjian, baik dalam bentuk

11

Hasrul Buamona, “Perlindungan Konsumen dalam Hubungan Medis Pasien dan Dokter” artikel diakses pada 15 Februari 2017 dari http://www.lbhyogyakarta.org/2013/08/kedudukan-uu-no-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen-dalam-hubungan-medis-pasien-dan-dokter/

22

lisan (consent) atau tertulis (contract)12

. Nantinya perjanjian tersebut akan

mengikat para pihak yang menandatangani kontrak tersebut. Sedangkan,

perikatan yang lahir dari undang – undang terbagi menjadi dua, yaitu13

:

a) Perikatan yang lahir dari undang – undang saja, yaitu perikatan

yang timbul oleh hubungan kekeluargaan. Contohnya, kewajiban anak yang

mampu untuk memberi nafkah kepada orangtuanya yang dalam kemiskinan.

b) Perikatan yang lahir dari undang – undang karena suatu perbuatan

yang diperbolehkan dan perbuatan yang melanggar hukum. Contoh

perbuatan yang diperbolehkan adalah “pembayaran yang tidak diwajibkan”

(Pasal 1359). Contoh perbuatan yang melanggar hukum, membujuk seorang

buruh dari perusahaan saingannya untuk memberikan rahasia dari

perusahaannya.

1. Perjanjian secara Umum

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313

KUH Perdata, yang berbunyi, “Perjanjian adalah suatu perbuatan

dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang atau lebih”. Menurut dokrtin (teori lama) yang disebut

perjanjian adalah, “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk

menimbulkan akibat hukum”.14

Definisi teori lama telah tampak

12

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 214.

13 Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata, h. 133.

14 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, cet.IX, (Jakarta : Sinar

Grafika, 2013), h. 25.

23

adanya asas konsensualisme15

dan timbulnya akibat hukum

(tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Di dalam Pasal 1320

KUHPer dijelaskan mengenai empat syarat yang harus dipenuhi untuk

sahnya suatu perjanjian, yaitu16

:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya17

;

b. Kecakapan untuk membuat perikatan;

c. Suatu hal atau objek tertentu, dan18

;

d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan..

2. Perjanjian Terapeutik

Kontrak menurut namanya berdasarkan Pasal 1319 KUH

Perdata dibagi menjadi dua yaitu, kontrak nominaat (bernama) dan

kontrak innominaat (tidak bernama). Kontrak nominaat adalah kontrak

yang dikenal dalam KUH Perdata, seperti, kontrak jual – beli, kontrak

15

Konsensualisme, adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada consensus antara pihak – pihak yang mengadakan kontrak. (Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus, cet.VI, (Jakarta : Kencana Preneda Media Group, 2011), h. 46. )

16 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak

Komersial), cet.IV, ed.1, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2010), h. 157.)

17 Sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif, syarat yang apabila dilanggar maka

perjanjian atau kontrak dapat dibatalkan. (Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus,cet.VI, ( Jakarta : Kencana Preneda Media Group, 2011), h. 46.) Perjanjian yang dapat dibatalkan bersifat relatif, artinya pihak dalam kontrak atau pihak ketiga yang berkepentingan ingin membatalkan kontrak dapat mengajukan pembatalan (voidable) ke muka pengadilan yang berwenang. (Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 230)

18 Objek tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif, syarat yang apabila

dilanggar maka perjanjian atau kontrak batal demi hukum. (Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus, cet.VI, (Jakarta : Kencana Preneda Media Group, 2011),. h. 46.) Perjanjian yang batal demi hukum bersifat mutlak, artinya kontrak yang dibuat dianggap tidak pernah ada. Kebatalan (annulment) dimohonkan kepada dan melalui penetapan pengadilan yang berwenang. (Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 233)

24

sewa – menyewa, dan lain – lain.19

Sedangkan kontrak innominaat

adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Jenis kontrak ini belum dikenal dalam KUH Perdata seperti, kontrak

leasing, franchise, kontrak terapeutik, dan lain – lain.

Salah satu kontrak innominaat adalah kontrak terapeutik, yang

dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan therapeutic contract dan

dalam bahasa Belandanya disebut dengan therapeutische contract,

sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan therapeutiche vertag,

yang semuanya sama – sama mempunya arti sebagai perjanjian yang

mengatur hubungan hukum antara pemberi layanan kesehatan dan

penerima layanan kesahatan.20

Menurut Fred Ameln, kontrak

terapeutik adalah “kontrak dimana pihak dokter berupaya secara

maksimal menyembuhkan pasien (inspaningsverbintenis21

) jarang

merupakan resultaatverbintenis”. Menurut Salim H.S, kontrak

terapeutik yaitu “Kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga

kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi, dimana tenaga kesehatan

atau dokter atau dokter gigi berusaha untuk melakukan upaya

maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai

19

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, cet.IX, h. 28.

20 Salim, H.S dan Erlies, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia. (Jakarta:

Sinar Grafika, 2014), h. 31.

21 Disebut inspaningsverbintenis, karena disini tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi hanya

berupaya menyembuhkan pasien, namun belum tentu ada hasilnya. Lain halnya dengan kontrak seperti jual – beli, sewa – menyewa, dan lain – lain, yang hasilnya jelas dan seketika itu dapat dilihat oleh para pihak.

25

dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya, dan pasien

berkewajiban untuk membayar biaya penyembuhannya”22

Ada tiga unsur yang terkandung dalam definisi menurut Salim

H.S, yaitu:

a. Adanya subjek hukum, yaitu pasien dan tenaga

kesehatan/dokter/dokter gigi;

b. Adanya objek hukum, yaitu upaya maksimal untuk

melakukan penyembuhan terhadap pasien yang dilakukan

oleh tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi;

c. Adanya hak dan kewajiban, yaitu kewajiban pasien adanya

membayar biaya atau jasa terhadap tenaga

kesehatan/dokter/dokter gigi dan hak-nya adalah

mendapatkan upaya penyembuhan.23

C. Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent)

1. Pengertian Tindakan Kedokteran

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan

Kedokteran dalam Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan tindakan

kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan

kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik,

22

Salim, H.S dan Erlies, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia. h. 32.

23 Salim, H.S dan Erlies, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, h. 32.

26

terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter

gigi terhadap pasien.

Dalam memberikan tindakan kedokteran atau pelayanan

kesehatan, dalam Undang – undang Nomor Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut UUKes, terbagi menjadi 5

(lima) jenis pelayanan kesehatan yaitu,Pelayanan kesehatan promotif,

Pelayanan kesehatan preventif, Pelayanan kesehatan kuratif,

Pelayanan kesehatan rehabilitatif, dan Pelayanan kesehatan

tradisional.

2. Pengertian Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang

Persetujuan Tindakan Kedokteran yang menyatakan dalam Pasal 1

ayat (1):

“Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang

diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelan mendapat

penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau

kedokteran gigi yang akan dilakukan kepada pasien”

Dalam Informed Consent terdapat dua unsur penting, sesuai

dengan namanya, informed, yang dapat diartikan penjelasan yang

diterima oleh pasien dari dokter atau tenaga kesehatan; dan consent,

yang dapat diartikan persetujuan dari pasien atas tindakan medis yang

hendak dilakukan. Informed, yang dilakukan tenaga kesehatan tentu

harus memiliki teknik tersendiri agar pasien dapat dengan mudah

menerima dan mencerna penjelasan yang diinformasikan kepadanya,

bahkan seorang dokter harus mengetahui secara teknis (status

27

kesehatan pasien) dan non - teknis (situasi dan kondisi pasien atau

keluarga pasien), seperti latar belakang kultur budaya, sosial,

ekonomi, agama bahkan kejiwaan/psikis pasien.24

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun

2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 2 bahwa semua

tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus

mendapat persetujuan baik secara tertulis maupun lisan. Persetujuan

diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang

perlunya tindakan kedokteran dilakukan.

3. Tujuan dan Manfaat Persetujuan Tindakan Kedokteran

Dilihat dari fungsinya, informed consent memiliki fungsi ganda,

yaitu fungsi bagi pasien dan fungsi bagi dokter. Dari sisi pasien,

informed consent berfungsi untuk :

a. Menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk

memutuskan secara bebas pilihannya berdasarkan pemahaman

yang memadai;

b. Proteksi dari pasien dan subyek;

c. Mencegah terjadinya penipuan atau paksaan;

d. Menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk

mengadakan intropeksi diri sendiri (self-Secrunity);

24

Desriza Ratman, Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik, h. 47.

28

e. Membantu keterlibatan masyarakat (dalam memajukan prinsip

otonomi sebagai suatu nilai sosial dan mengadakan pengawasan

penyelidikan biomedik).

Sedangkan bagi pihak dokter, informed consent berfungi

untuk membatasi otoritas dokter terhadap pasiennya,

sehingga dokter dalam melakukan tindakan medis lebih berhati-

hati. Dengan kata lain mengadakan tindakan medis atas persetujuan

dari pasien. Tujuan dari Informed Consent menurut J. Guwandi

adalah:

a. Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang

dilakukan tanpa sepengetahuan pasien, dan;

b. Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat

yang tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap risk

of treatment yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter

sudah mengusahakan dengan cara semaksimal mungkin dan

bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti25

.

D. Hubungan Pasien dan Dokter

1. Pengertian Pasien dan Dokter

Hubungan pasien dan dokter telah dikenal sejak zaman sebelum

masehi, yaitu dengan diketemukannya dalam codex Hammurabi yang

25

J. Guwandi, Rahasia Medis (Jakarta : Fakultas Kedokteran UI, 2005), h. 32.

29

mengatur mengenai hak – kewajiban antara dokter dan pasien.26

Hubungan pasien dan dokter telah diatur oleh banyak regulasi di

Indonesia, termasuk pengertian dari pasien dan dokter itu sendiri.

Menurut Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah

setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di

bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan

untuk melakukan upaya kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan

Kedokteran yang dimaksud dengan dokter dan dokter gigi adalah

dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan

pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di

luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai

dengan peraturan perundang - undangan.

Dalam Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan yang dimaksud dengan Penerima Pelayanan

Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang

kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan,

baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.

26

Desriza Ratman, Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik (Bandung: Keni Media, 2013), h. 15.

30

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan

Kedokteran hanya mengartikan yang dimaksud dengan Pasien

Kompeten yaitu, pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan

perundang – undang atau telah/pernah menikah, tidak terganggu

kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak

mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak

mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan

secara bebas.

2. Hak dan Kewajiban Pasien

Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) , terdapat

pasal - pasal mengenai hak - hak pasien selaku penerima layanan

kesehatan, yaitu diantaranya27

:

a. Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri dan hak untuk mati

secara wajar;

b. Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai

dengan standar profesi kedokteran;

c. Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter

yang mengobatinya;

d. Memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan

diikutinya,dan;

27

M. Jusuf Hanafiah dan Amri, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan (Jakarta: EGC, 1999), h. 47

31

e. Menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset

kedokteran.

Kewajiban pasien pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

a. Memeriksakan diri sedini mungkin pada dokter;

b. Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang

penyakitnya;

c. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter;

d. Menandatangani surat - surat Persetujuan Tindakan Kedokteran

(Informed Consent) , surat jaminan, dan lain - lain;

e. Melunasi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemeriksaan

dan pengobatan serta honorarium dokter.

3. Hak dan Kewajiban Dokter

Hak dari dokter berdasarkan Undang - Undang Nomor 36 Tahun

2014 tentang Tenaga Kesehatan antara lain:

a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan

tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi

dan Standar Prosedur Operasional;

b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima

Layanan Kesehatan atau keluarganya;

c. Menerima imbalan jasa;

d. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan

kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat

manusia, moral, kesusilaan, serta nilai - nilai agama,dan;

32

e. Menolak keinginan penerima layanan kesehatan atau pihak lain

yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar

pelayanan, atau ketentuan peraturan perundang – undangan.

Kewajiban dokter sebagai pemberi layanan kesehatan antara lain:

a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar

Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur

Operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan

penerima layanan kesehatan;

b. Memperoleh persetujuan dari penerima layanan kesehatan atau

keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;

c. Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;

d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang

pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukannya.

Pada dasarnya memberikan pelayanan medis merupakan amanah

yang harus dilakukan oleh seorang dokter yang harus

dipertanggungjawabkannya kepada Allah SWT, yang telah

memberikan ilmu kepada manusia dan menjanjikan balasan yang

kekal kepada manusia sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur’an

yang artinya sebagai berikut:

٢٣والذين هم لمـنـتهم وعهد هم رعون

“Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang

dipikulnya) dan janjinya” (Q.S. Al- Ma’arij (70) ayat 32).

33

ا ت مكرمو ن ٢٣أولئك في جن

“Mereka itu dimuliakan di dalam surga” (Q.S. Al- Ma’arij (70) ayat

35)

Agar dokter memperoleh balasan surga yang kekal di akhirat

nanti, maka dalam menjalankan profesinya untuk memberikan

pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknik dan moral

sepenuhnya sebagai tanggungjawab kepada Sang Pencipta disertai

rasa kasih sayang dan penghormatan kepada pasien yang di

obatinya.28

Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari

r.a., Rasulullah SAW bersabda:

“Orang yang belas kasihan akan dikasihi Ar-Rahman, karena itu

kasih sayangilah yang dimuka bumi, niscaya kamu dikasih-sayangi

mereka yang dilangit”

Seorang dokter yang mengobati pasien dengan penuh kasih

sayang sebagaimana dianjurkan di dalam KODEKI , insya Allah akan

dikasih-sayangi oleh penghuni langit sebagaimana sabda Rasulullah

SAW tersebut29

.

28

Anny Isfandyarie. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I. h.40.

29 Anny Isfandyarie. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I. h.40.

34

BAB III

PERLINDUNGAN SECARA HUKUM BAGI PASIEN YANG

TERCEDERAI HAK-NYA DALAM PUTUSAN

NOMOR 462/Pdt/2016/PT.BDG

A. Duduk Perkara

1. Para Pihak

Putusan Nomor 462/Pdt/2016/PT.BDG merupakan sengketa

perdata antara Rumah AB yang berkedudukan di Jalan KH. Nur Ali,

Bekasi 17144 sebagai Pembanding I semula Tergugat I dan Dr. Y

yang bertempat tinggal di Kemang Pratama 3 Kota Bekasi sebagai

Pembanding II semula Tergugat II yang dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya Arif Hidayat, S.H., Harry F.M Sitorus, S.H., Sahatman

Anton Siregar, S.H., Riki Sidabutar S.H., Hutami Simatupang, S.H.,

dan Bintang W.J.R ButarButar, S.H.. Melawan Terbanding yang

dahulunya Penggugat yaitu Ibrahim Blegur, bertempat tinggal di Jalan

Tahir, gang Genang RT/RW 04/011 No. 79 Kranji, Bekasi Barat,

Kodya Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: M.

Ihsan S.H., M.H., M.Si., Nur Hakim, S.H., dan Henry Agustua

Sihombing, S.H.

2. Posisi Kasus

Sengketa berawal saat Terbanding semula Penggugat membawa

anaknya, Falya Raafani Blegur ke RS AB yang merupakan

Pembanding I semula Tergugat I untuk berobat dikarenakan muntah

35

dan diare pada tanggal 28 Oktober 2015, kemudian Falya diperiksa

oleh Pembanding II semula Tergugat II dan diharuskan untuk

menjalani rawat inap di tempat Pembanding I semula Tergugat I.

Setelah rawat inap satu malam hinggal 29 Oktober 2015 keadaan

Falya semakin membaik dengan perawatan infus hingga esok paginya

keadaan Falya semakin membaik. Pembanding II semula Tergugat II

kemudian memeriksa Falya, setelah memeriksa Falya, Pembanding II

semula Tergugat II langsung pergi tanpa memberikan informasi

apapun tentang perkembangan status penyakit/kondisi pasca

pengobatan rawat inap setelah satu malam.

Satu jam setelah pemeriksaan oleh Pembanding II semula

Tergugat II, perawat datang mengganti botol infus dengan botol anti

biotik kepada Falya yang saat itu di jaga oleh istri Terbanding semula

Penggugat. Tak beberapa lama kemudian, istri Terbanding semula

Penggugat melihat perut Falya membuncit atau melembung gendut

membesar dan mata terlihat bengkak meskipun sedang tertidur. 2 jam

kemudian, Terbanding semula Penggugat datang dan melihat istrinya

menangis, istrinya kemudian menjelaskan mengenai keadaan Falya

setelah diberi anti biotik.

Terbanding semula Penggugat melihat kondisi Falya yang kini

bibirnya sudah membiru, badan sekujur tubuh dingin, nafas cepat dan

tersenggal - senggal, perut buncit atau kembung dan sekitar mata

bengkak. Terbanding semula Penggugat kemudian menghubungi

36

perawat, namun tanggapan dari Perawat lama dan lalai sehingga

Terbanding semula Penggugat marah karena menunggu 30 menit

untuk mendapatkan respon. Sampai akhirnya dokter jaga dan perawat

datang untuk melihat keadaan Falya lalu melakukan pemeriksaan suhu

badan dan pemeriksaan detak jantung.

Dokter dan perawat tersadar bahwa Falya dalam kondisi kritis,

mereka baru menunjukkan kepanikan dan mempersipakan alat bantu

oksigen. Disela kepanikan, seorang perawat datang untuk memberikan

SanMol namun dihentikan oleh Terbanding semula Penggugat karena

Falya tidak membutuhkannya sebab tadi baru saja di ukur suhunya

hanya menunjukkan 35 derajat celcius. SanMol diberikan untuk

kondisi suhu tubuh yang cukup tinggi atau demam.

Satu jam kemudian, Pembanding II semula Tergugat II datang

memeriksa dan meminta Falya di pindahkan di ruang NICU. Pada 30

Oktober 2015, istri Terbanding semula Penggugat menanyakan

keadaan Falya kepada Pembanding II semula Tergugat II yang

kemudian menjelaskan bahwa keadaan kritis Falya bukan disebabkan

oleh pemberian anti biotik.

Pembanding II semula Tergugat II dan dokter Rina yang berasal

dari Rumah Sakit Hermina bertemu dengan Terbanding semula

Penggugat untuk menjelaskan keadaan Falya dengan bahasa medis.

Terbanding semula Penggugat mempertanyakan keadaan Falya yang

membiru, perut membesar, keluar busa dari mulut setelah diberikan

37

anti biotik. Dokter Rina terlihat bingung dan bertanya kepada

Tergugat II mengenai hal tersebut. Pembanding II semula Tergugat II

hanya diam.

Pada 1 November 2015, dilakukan operasi disekitar paha bagian

dalam Falya dan dokter atau pihak Rumah Sakit tidak menjelaskan

kepada Terbanding semula Penggugat mengenai tindakan kedokteran

yang dilakukan kepada Falya. 5 jam setelah dilakukan operasi, Falya

dinyatakan meninggal di ruang rawat NICU.

Terbanding semula Penguggat menganggap kematian anaknya

disebabkan kelalaian Pembanding II semula Tergugat II dan tidak

melakukan kewajibannya seperti melakukan skin test sebelum

memberikan anti biotik, lambat merespon dan mengatasi

permasalahan yang ditimbulkan akibat pemberian anti biotik sehingga

anak Terbanding semula Penggugat meninggal dunia dan hak

Terbanding semula Penggugat selaku pasien tidak diberikan.

Terbanding semula Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri

Bekasi untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah

dilaksanakan terlebih dahulu atas:

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya setempat

dikenal dengan nama Rumah Sakit AB milik Tergugat I.

- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang berdiri

diatas milik Tergugat II.

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan

perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung

renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada

38

Penggugat sebesar Rp. 15,500,000 + 15,000,000,000 = Rp.

15,015,500,000,- (Lima Belas Milyar Lima Belas Juta Lima Ratus

Ribu Rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung

renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya

memenuhi isi putusan ini terhitung sejak isi putusan ini diucapkan;

6. Menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksankan

terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya

Verzet, Banding maupun Kasasi dan upaya hukum lainnya;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya

perkara

Terhadap gugatan tersebut, Pembanding I dan Pembanding II

semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi. Dalam

eksepsi, para Pembanding semula para Tergugat membantah dalil -

dalil yang dikemukan Terbanding semula Penggugat. Gugatan

Terbanding semula Penggugat keliru menempatkan Pembanding I

semula Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Rumah

Sakit AB Bekasi bukan merupakan badan hukum, melainkan Badan

usaha milik PT. FGAB yang kemudian tidak dapat dikategorikan

sebagai subyek hukum, Recht persoon, yang mempunyai hak dan

kewajiban menurut hukum, sehinggal Rumah Sakit Awal Bros Bekasi

tidak diminta pertanggungjawaban hukum dengan memasukkan

sebagai pihak dalam perkara a quo. Sehingga sudah sepatutnya

Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan gugatan Terbanding

semula Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam eksepsi, Pembanding I dan Pembanding II semula

Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Tebanding

39

semula Penggugat Prematur, dikarenakan dalil Terbanding semula

Penggugat yang menyebutkan bahwa perbuatan Pembanding I dan

Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II yang

mengakibatkan Falya meninggal dunia adalah Perbuatan Melawan

Hukum adalah keliru dan prematur, sebab adanya gugatan Perbuatan

Melawa Hukum tidak didahului oleh putusan pidana yang menyatakan

meninggalnya Falya disebabkan adanya kelalaian dari Pembanding I

dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah

menjatuhkan putusan tanggal 27 Juni 2016 Nomor

630/Pdt.G/2015/Pn.Bks yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk

seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan

perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar

ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar

Rp. 205,500,000,- (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya

perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 406,000 (empat ratus

enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan sebagainya.

Sesudah putusan diberitahukan kepada Pembanding I dan

Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, Pengadilan Negeri

Bekasi menerangkan bahwa tanggal 1 Juli 2016 Kuasa Hukum Para

Pembanding semula Para Tergugat menyatakan memohon banding

terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Juni 2016

40

dengan Nomor 630/Pdt/G/2015/Pn.Bks, pernyataan banding

diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat

pada tanggal 22 Juli 2016.

B. Prosedur Tindakan Medis Terhadap Falya Menurut UU Tenaga

Kesehatan

Sengketa bermula saat adanya kematian Falya, anak dari Penggugat di

tempat Tergugat yang kemudian Penggugat melayangkan gugatan ke

Pengadilan Negeri Bekasi yang merupakan wilayah hukum dari Tergugat

yaitu Rumah Sakit AB. Kematian Falya diduga akibat pemberian anti biotik

yang tidak didahului oleh skin test yang menyebabkan kondisi Falya

menjadi memburuk, bibirnya membiru, sekujur tubuh dingin, nafas cepat

dan tersenggal - senggal, perut buncit dan sekitar mata membengkak.

Skin test merupakan salah satu Standar Operation Procedure yang

harus dilakukan oleh Dokter atau tenaga kesehatan yang akan melakukan

pemberian untuk obat yang kerap menimbulkan alergi dengan catatan, obat

tersebut rencananya diberikan melalui suntikan atau dicampurkan di infus

pasien, karena untuk obat minum tidak dilakukan skin test1. Skin Test

bertujuan untuk menguji tingkat alergi seseorang terhadap suatu jenis obat

tertentu, yang dilakukan dengan pengambilan obat tersebut dalam dosis

yang kecil.2

Skin test dilakukan dengan disuntikkan dibawah kulit

1 Wawancara pribadi dengan Drg. Nanang A, pada tanggal 16 April 2016 Pukul 20:05 WIB

menggunakan jaringan telfon.

2 Wawancara pribadi dengan Drg. Nanang A, pada tanggal 16 April 2016 Pukul 20:05 WIB

menggunakan jaringan telfon.

41

(subkutan), kemudian ditandai, lalu dievaluasi beberapa menit untuk melihat

reaksi pasien terhadap obat tersebut.3

Dalam kasus Falya, perawat atau tenaga kesehatan tidak melakukan

skin test terlebih dahulu untuk mengecek tingkat alergi Falya atas obat anti

biotik tricefin yang akan diberikan kepadanya melalui infusnya. Selain tidak

dilakukan skin test, bahkan sebelum pemberian anti biotik, keluarga Falya

selaku pasien tidak diberikan penjelasan atas tindakan medis yang akan

dilakukan terhadap anaknya. Pada dasarnya pemberian antibiotik memang

tidak harus selalu dilakukan skin test terutama kepada anak kecil yang

berkemungkinan kecil mempunyai alergi.

Namun, selain melakukan skin test sebelum memberikan antibiotik

dapat dilakukan anamnesis atau tanya - jawab kepada pasien atau keluarga

pasien mengenai tingkat alergi pasien atas obat yang akan diberikan. Dalam

kasus Falya, perawat atau tenaga kesehatan tidak melakukan anamnesis

(Tanya-jawab) pula. Menurut Undang - undang Nomor 36 Tahun 2014

tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290

Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, setiap tindakan

kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan

persetujuan dari Pasien ataupun keluarga pasien yang didahului oleh

pemberian informasi yang dapat dipahami oleh pasien ataupun keluarga

pasien.

3 Wawancara pribadi dengan Drg. Nanang A, pada tanggal 16 April 2016 Pukul 20:05 WIB

menggunakan jaringan telfon.

42

Informasi yang disampaikan diantaranya mengenai diagnosa, sifat dan

luasnya tindakan yang akan dilakukan, manfaat dan urgensinya dilakukan

tindakan tersebut, risiko – risiko dari tindakan tersebut,konsekuensi apabila

tidak dilakukan tindakan, dan biaya yang menyangkut tindakan tersebut.4

Pihak Penggugat yang merupakan keluarga dari Falya selaku pasien

tidak mendapatkan informasi yang berkaitan mengenai tindakan medis,

tujuan tindakan medis serta risiko tindakan medis yang akan diberikan

kepada anaknya, yang bertujuan untuk mengetahui anaknya alergi atau tidak

dengan obat yang akan diberikan. Persetujuan tindakan kedokteran atau

Informed Consent sendiri merupakan syarat subyektif untuk terjadinya

transaksi terapeutik yang dalam hal ini dilakukan antara Para Pembanding

semula Para Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, yang

merupakan tumpuan dari 2 hak pasien yaitu hak atas informasi dan hak

untuk menentukan nasibnya sendiri.5

Berdasarkan hal tersebut menurut analisa peneliti dalam kasus

sengketa dengan nomor putusan 462/Pdt/2016/PT.Bdg dapat dikatakan

bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II

telah melanggar hak - hak Terbading semula Penggugat sebagai Pasien yang

diatur dalam Undang - undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tenaga

Kesehatan Pasal 68 yaitu mendapatkan informasi mengenai tindakan

kedokteran yang akan dilakukan kepadanya dan memberikan persetujuan

4 Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan ( Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), h. 71.

5 Anny Isfandyarie. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I. h.127.

43

atas tindakan kedokteran yang akan dilakukan kepadanya. Bahkan, beberapa

Negara secara umum menyatakan tidak adanya persetujuan tindakan

kedokteran atau informed consent dianggap sebagai kelalaian atau

keteledoran6.

Selain hak-nya sebagai Pasien terlanggar, nyawa Falya juga harus ikut

menjadi korban. Meninggalnya Falya menjadikan Pembanding I dan

Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II diduga melakukan

Perbuatan Melawan Hukum. Untuk mengatakan suatu tindakan termasuk ke

dalam Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur - unsur sebagai

berikut berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, Perbuatan Melawan Hukum,

adanya kesalahan,adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat

antara kesalahan dan kerugian.

Peneliti kemudian menganalisa unsur - unsur perbuatan melawan

hukum ke dalam kasus sengketa dengan nomor putusan

462/Pdt/2016/PT.Bdg adalah sebagai berikut:

1. Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat

II telah melakukan kelalaian dalam memberikan pelayanan

kesehatan kepada Terbanding semula Penggugat yaitu, tidak

melakukan skin test sebelum memberikan anti biotik kepada anak

Terbanding semula Penggugat, lambat merespon dan mengatasi

6 Anny Isfandyarie. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I. h.160

44

permasalahan yang terjadi akibat pemberian anti biotik kepada

anak Terbanding semula Penggugat. ;

2. Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat

II dalam melakukan tindakan kedokteran berupa pemberian anti

biotik juga tidak dilakukannya pemberian informasi kepada Pasien

atau Keluarga Pasien dan permintaan persetujuan atas tindakan

kedokteran yang dilakukan kepada anak Terbanding semula

Penggugat, dan;

3. Akibat kelalaian dari Pembanding I dan Pembanding II semula

Tergugat I dan Tergugat II, maka Terbanding semula Penggugat

telah mengalami kerugian yaitu hilangnya nyawa dari anak

Terbanding semula Penggugat, kerugian materiil seperti biaya

penyelenggaraan pemakaman dan upaya keagamaan;

Berdasarkan hal tersebut menurut analisa peneliti, dalam kasus

sengketa dengan nomor putusan 462/Pdt/2016/PT.Bdg dapat dikatakan

bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II

telah melakukan perbuatan melawan hukum.

C. Perlindungan Hukum Pasien dalam Peraturan Perundang – Undangan

Dalam Undang – undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia terdapat macam – macam dari Hak Asasi Manusia (HAM)

diantaranya, Hak Asasi Pribadi atau Personal Rights, seperti hak kebebasan

beragama, lalu ada juga Hak Asasi Ekonomi atau Economic Property

Rights, seperti hak kebebasan melakukan transaksi.

45

Selain hak yang disebutkan diatas, terdapat pula hak asasi dalam ranah

hukum yang dikenal sebagai Legal Equality Rights yang salah satunya

berupa hak setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di mata

hukum (equality before the law). Dalam hak tersebut, setiap orang harus

dilihat sama, tanpa memandang status, ras, suku ataupun agama. Equality

before the law tidak hanya berlaku dalam ranah hubungan hukum, hal

tersebut juga berlaku saat terjadinya hubungan antara dokter dan pasien.

Posisi dokter tidak boleh lebih tinggi secara hukum dari posisi pasien,

walaupun dokter sangat berkuasa atas pasien karena ilmu pengetahuannya.7

Posisi pasien yang awam terhadap masalah kesehatan, tidak berarti

menerima pasrah apa yang diperbuat dokter.

Pemerintah mengatur dalam Undang – undang dan aturan

pelaksananya bahwa dokter diberi hak atas standar profesinya dan

berkewajiban menghormati dan menghargai hak pasien. Seandainya dokter

melanggar kewajiban – kewajibannya itu, maka Negara telah memberi

sanksi atas pelanggaran melawan hukum dan wanprestasi tersebut.

1. Perlindungan Hukum berdasarkan Kitab Undang – undang

Hukum Pidana (KUHP)

Perlindungan bagi pasien yang terlanggar hak-nya yang pertama

adalah dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP). Pada

dasarnya, tindakan dokter harus dilakukan dengan teliti dan hati –

7 Desriza Ratman, Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi

Terapeutik (Bandung: Keni Media, 2013), h. 97.

46

hati8

. Kecerobohan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat

berakibat kepada terancamnya jiwa dari pasien. Hal tersebut akan

mengakibatkan tuntutan pidana kepada tenaga kesehatan atau dokter

yang tidak berhati – hati dalam melakukan tindakan medis.

Di dunia kedokteran terdapat perbedaan antara peristiwa umum

dan peristiwa yang dilakukan dalam praktek kedokteran. Tindakan

medis yang dilakukan tenaga kesehatan yang membuat luka atau

memakai benda tajam, apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa

informed consent, maka dokter/tenaga kesehatan bisa dikenakan Pasal

351 ayat (4) KUHP tentang Penganiayaan, yang dimana:,“Dengan

sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan”.

Namun, untuk mengetahui apakah kasus Falya juga terdapat unsur

pidana, maka harus dilakukan penyelidikkan terlebih dahulu oleh

pihak kepolisian atau kejaksaan.

2. Perlindungan Hukum berdasarkan Kitab Undang – undang

Hukum Perdata (KUHPer)

Dalam sanksi ranah hukum perdata, biasanya berasal dari pasien

yang mengalami kerugian secara finansial yang merupakan kelalaian

dari dokter. Selain menderita kerugian finansial, pasien juga menderita

kerugian psikis seperti merasa dibohongi, dipaksa, ditipu atas

8 Anny Isfandyarie. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I (Malang:

Prestasi Pustaka, 2006). h.82.

47

informasi yang diberkan oleh dokter atau tenaga kesehatan.9

Seringkali yang menjadi dasar gugatan saat pasien membawa

permasalahan ke jalur pengadilan adalah, pasien tidak puas atas hasil

pengobatan atau tindakan medis, bisa karena tidak sembuh atau terjadi

efek samping sehingga pasien berobat atau pindah ke sarana fasilitas

kesehatan lainnya untuk mengobati efek sampingnya tersebut.

Jadi, apabila dilihat dari ranah hukum perdata, dokter telah

melakukan wanprestasi terhadap apa yang diperjanjikan. Adapun

pasal – pasal yang mengatur hal tersebut adalah:

a. Pasal 1234 KUHPer

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat

sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Pada transaksi terapeutik, prestasi yang dipakai adalah jasa

keilmuan yaitu berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Pada saat dokter melakukan sesuatu (melakukan informed

consent dengan benar), maka dia harus melakukannya sebagai

suatu kewajiban.10

b. Pasal 1239 KUHPer

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya,

kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”

9 Desriza Ratman, Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi

Terapeutik, h. 101.

10 Desriza Ratman, Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi

Terapeutik, h. 103.

48

Pada saat dokter tidak melakukan kewajibannya, maka

pasien menderita kerugian, maka kerugian yang diderita pasien

akibat kelalaian dokter dapat diajukan gugatan. Selain

dikarenakan wanprestasi, pertanggungjawaban kepada

dokter/rumah sakit dapat didasari oleh perbuatan melawan

hukum. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

(KUHPer) Pasal 1366 menerangkan bahwa:

“setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian

yang disebabkan perbuatan – perbuatan, melainkan juga atas

kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”

Hal inilah yang menjadi dasar dari orang tua dari Falya

mengajukan gugatan ke Pengadilan. Kitab Undang – Undang

Hukum Perdata yang mengatur mengenai hubungan privat

melindungi secara hukum pasien ataupun keluarga pasien yang

dirugikan atas suatu tindakan yang diberikan oleh Tenaga

Kesehatan.

3. Perlindungan Hukum berdasarkan Undang - undang

Perlindungan Konsumen

Berdasarkan kasus dengan nomor putusan

462/Pdt/2016/PT.Bdg, menurut analisa peneliti terdapat hak - hak

Penggugat sebagai Pasien yang sudah dilanggar. Pasien selain

diartikan sebagai penerima layanan kesehatan, Pasien berdasarkan

Undang - undang Perlindungan Konsumen dikategorikan sebagai

49

konsumen seharusnya mendapatkan perlindungan hukum atas

kerugian yang dideritanya sebagai konsumen penerima jasa layanan

kesehatan. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan

Konsumen) yang tentunya bertujuan untuk melindungi kepentingan

konsumen juga menjadi wadah sebagai bentuk perlindungan secara

hukum bagi konsumen, tak terkecuali bagi Pasien selaku konsumen

pula.

Dalam UU Perlindungan Konsumen, perlindungan untuk

kerugian yang diderita oleh konsumen diatur dalam Pasal 19 ayat (1)

yaitu: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan”

Dalam kasus dengan nomor putusan 462/Pdt/2016/PT.Bdg,

maka Terbanding semula Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi

materiil dapat berupa uang ataupun pemberian santunan.

Selain pelaku usaha dibebankan untuk memberikan ganti rugi,

perlindungan yang diberikan selanjutnya adalah hak konsumen untuk

menggugat pelaku usaha yang menolak memberikan ganti rugi

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1), hal tersebut diatur dalam

UU Perlindungan Konsumen Pasal 23 yaitu:

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan

dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen

50

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa

konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat

kedudukan konsumen”

Di dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 45 menerangkan

juga mengenai penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh

konsumen yang mengalami kerugian, dalam Pasal 45 ayat (1)

menerangkan bahwa:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di

lingkungan peradilan umum”

Maka berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa

dalam UU Perlindungan Konsumen, perlindungan secara hukum yang

diberikan kepada konsumen yang hak - haknya tercederai antara lain,

mendapatkan ganti rugi berdasarkan kerugian yang diderita oleh

konsumen, lalu apabila pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya

untuk bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen,

maka konsumen dapat melayangkan gugatan atas hal tersebut ke

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau dapat melalui

Peradilan Umum.

Dalam kasus dengan nomor putusan 462/Pdt/2016/PT.Bdg,

Terbanding semula Penggugat sudah mendapatkan hak-nya untuk

melayangkan gugatan kepada Pembanding I dan Pembanding II

semula Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta kerugian atas

pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Pembanding I dan

51

Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II ke Pengadilan

Negeri Bekasi, wilayah hukum dari Pembanding I dan Pembanding II

semula Tergugat I dan Tergugat II .

4. Perlindungan Hukum berdasarkan Undang - undang Kesehatan

Pasien, yang dalam Undang - undang Perlindungan Konsumen

dikategorikan sebagai Konsumen, merupakan penerima jasa layanan

kesehatan menurut Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan). Pasien sebagai

penerima layanan kesehatan seharusnya mendapatkan pelayanan

kesehatan yang baik berdasarkan UU Kesehatan Pasal 5 yang

menyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”.

Hak pasien untuk memperoleh pelayanan yang aman, bermutu

dan baik tampaknya tidak terlaksana dalam kasus dengan nomor

putusan 462/Pdt/2016/PT.Bdg. Tindakan kedokteran yang dilakukan

oleh Perawat yang seharusnya menjadi ujung tombak dari

keberhasilannya suatu perawatan malah mengakibatkan melayangnya

satu nyawa. Nyawa Falya harus hilang akibat kelalaian pemberian anti

biotik yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan.

Kejadian seperti di atas tentu bukan hal yang diharapkan.

Namun apabila hal tersebut sudah terjadi, bukan berarti Pasien

ataupun keluarga Pasien hanya harus menerima saja. Pembuat Undang

- undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 sebelum disahkan, tentu

52

dalam perancangannya atau dalam naskah akademik sudah

memikirkan perlindungan apa yang bisa diberikan oleh UU Kesehatan

apabila terjadi hal seperti diatas. Perlindungan yang dicantumkan

dalam Undang – undang karena pada dasarnya nantinya akan

mengikat secara umum semua pihak.

Dalam UU Kesehatan Pasal 58 yang membahas mengenai

Perlindungan Pasien diterangkan mengenai perlindungan secara

hukum yang dapat dilakukan oleh Pasien yang menerima kerugian

atau hak - nya tercederai. Pasal 58 ayat (1) diterangkan bahwa “setiap

orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga

kesehatan, dan/ atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan

kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan

yang diterimanya”.

Dalam kasus dengan nomor putusan 462/Pdt/2016/PT.Bdg,

Terbanding semula Penggugat saat sang anak meninggal yang

diakibatkan oleh pemberian anti biotik tentu menderita kerugian baik

materiil ataupun materiil. Kelalaian atau kesalahan yang dilakukan

oleh Tenaga Kesehatan tentunya dapat dimintai kerugiannya.

Kerugian dapat dimintakan kepada tenaga kesehatan yang

bertanggungjawab atas kelalaian atau kesalahan tersebut ataupun

penyelenggara kesehatan yang dalam hal ini adalah pihak Rumah

Sakit.

53

Pemberian anti biotik yang kemudian menyebabkan Pasien

meninggal pada dasarnya memang harus diminta

pertanggungjawabannya, karena dalam UU Kesehatan pasal 63 ayat

(3), “Pengendalian, pengobatan dan/atau perawatan dapat dilakukan

berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain

yang dapat dipertanggungjawabakan kemanfaatan dan keamanannya”.

Peneliti melihat dalam kasus dengan nomor putusan

462/Pdt/2016/PT.Bdg, pihak pemberi layanan kesehatan yang dalam

hal ini telah menjadi Pembanding I dan Pembanding II semula

Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu tindakan kedokteran

yang tidak melihat sisi manfaat dan keamanannya. Kelalaiannya

tersebut kemudian mengakibatkan Falya sebagai Pasien harus

meninggal. Maka dari itu sudah sewajarnya pihak Terbanding semula

Pengugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi terhadap

Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II.

Namun, berdasarkan UU Kesehatan Pasal 29 menyatakan

bahwa, “dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian

dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan

terlebih dahulu melalui mediasi” Maka menurut peneliti, perlindungan

secara hukum yang diberikan oleh UU Kesehatan memberikan hak

kepada Pasien ataupun pihak yang merasa dirugikan atas kelalaian

pelayanan kesehatan untuk melayangkan tuntutan ganti rugi.

54

Dalam pelaksanaannya tuntutan ganti rugi pada langkah awal

dapat dilakukan melalui proses mediasi baik di luar ataupun di dalam

pengadilan. Setelah proses mediasi dilakukan namun belum bisa

mendapatkan kata sepakat, maka para pihak dapat melanjutkan ke

pengadilan. Di pengadilan, hukum beraksi melalui para penegak

hukum.

5. Perlindungan Hukum berdasarkan Undang - undang Tenaga

Kesehatan

Undang - undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Tenaga Kesehatan)

merupakan undang - undang mengenai kesehatan yang dapat

dikatakan terbaru. Dalam Undang - undang Tenaga Kesehatan tentu

diatur pula mengenai hal - hal yang berkaitan dengan pekerjaan, hak

dan kewajiban Tenaga Kesehatan, dan lain – lain. Penyelesaian

perselisihan yang diatur dalam Bab XI tentang Penyelesaian

Perselisihan Pasal 77, 78 dan 79.

Dalam Pasal 77, 78 dan 79 UU Tenaga Kesehatan, perselisihan

atau sengketa yang terjadi antara pasien sebagai penerima layanan

kesehatan dan dokter atau tenaga kesehatan lainnya sebagai pemberi

layanan kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti

rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan

penyelesaian persilihan atau sengketa dapat dilaksanakan di luar

pengadilan atau non - ajudikasi terlebih dahulu kemudian apabila

55

belum mendapatkan kata sepakat dapat diajukan ke pengadilan melalu

proses ajudikasi.

Apabila melihat dalam kasus dengan nomor putusan

462/Pdt/2016/PT.Bdg, Pembanding I dan Pembanding II semula

Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar salah satu kewajibannya

yang dijelaskan dalam Pasal 58 ayat (1) butir b yaitu, “Tenaga

Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib: memperoleh

persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas

tindakan yang akan diberikan”. Dalam kasus tersebut berdasarkan

fakta di persidangan terungkap bahwa sebelum perawat sebagai

Tenaga Kesehatan hendak memberikan anti biotik kepada ananda

Falya, perawat tersebut tidak memberikan keterangan atau informasi

yang menjadi hak dari keluarga Pasien untuk mengetahui tindakan

yang akan diberikan kepada Falya.

Hal tersebut tentu melanggar kewajiban Tenaga Kesehatan serta

melanggar hak pasien. Dalam Undang - undang Tenaga Kesehatan

Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap Tenaga Kesehatan yang

tidak melaksanakan ketentuan Pasal 47, Pasal 52 ayat (1), Pasal 54

ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal

66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 70 ayat (2),

Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 73 ayat ( 1) dikenai sanksi administratif.”

Berdasarkan Pasal 82 maka tindakan tenaga kesehatan yang

tidak memberikan informasi serta menerima persetujuan dari

56

Terbanding semula Penggugat dapat dikenakan sanksi administratif

yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

Kota/Kabupaten berupa, teguran lisan, peringatan tertulis, denda

administratif dan/atau, pencabutan Izin.

Hal serupa diatur juga dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan

Tindakan Kedokteran yaitu:

“Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan

pencabutan surat izin praktik”

Perlindungan hukum lainnya yang didapat oleh Pasien atau

Keluarga pasien berdasarkan Undang - undang Tenaga Kesehatan

lainnya diatur dalam Pasal 84 yaitu:

“1) Setiap Tenaga Kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan

Iuka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun.

(2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”

Berdasarkan Pasal 84, Tenaga kesehatan yang melakukan

kelalaian berat yang mengakibatkan luka berat atau kematian dapat

diselesaikan melalui ranah pidana yaitu mengajukan pelaporan kepada

pihak yang kepolisian yang mengikuti aturan dalam Kitab Undang –

Undang Hukum Pidana yang dipaparkan sebelumnya.

57

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR

462/Pdt/2016/PT.BDG

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor

462/Pdt/2016/PT.BDG

1. Alasan Keberatan Pembanding

Para Pembanding semula Para Tergugat menolak putusan

Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 630/Pdt.G/2015/PN.Bks dengan

alasan - alasan sebagai berikut:

a. Hakim Judex Factie salah dan keliru dalam menilai dan

memberi pertimbangan hukum dan amar putusan a quo

karena Hakim tingkat pertama telah salah dan bertentangan

dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

b. Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum

mengenai status Rumah Sakit AB yang dianggap sebagai

Badan Hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban,

karena Rumah Sakit AB didirikan oleh Perseoran Terbatas

FGAB;

c. Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bekasi Nomor

630/Pdt.G/2015/PN.Bks tidak mempertimbangkan bukti -

bukti serta fakta - fakta yang terungkap selama persidangan.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat

58

Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang

memeriksa perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat

menurut majelis Hakim tingkat Banding terlalu cepat diajukan ke

Pengadilan Negeri atau dengan kata lain masih bersifat Premature,

yang pada akhirnya jelas putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal

27 Juni 2016 dengan Nomor 630/Pdt.G/2015/Pn.Bks tidak bisa

dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karenanya majelis hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mengadili sendiri dengan gugatan

Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet

Ontvankelijk Verklaard );

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat

berada di pihak yang kalah maka biaya perkara baik ditingkat banding

maupun tingkat pertama dibebankan kepada pihak Terbanding semula

Penggugat.

Mengadili, Menerima permohonan banding Para Pembanding

semula Para Tergugat tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan

Negeri Bekasi tanggal 27 Juni 2016 dengan nomor

630/Pdt.G/2015/Pn.Bks yang dimohonkan banding oleh Para

Pembanding semula Para Tergugat.

Mengadili Sendiri dalam Eksepsi, menolak eksepsi dari Para

Tergugat. Dalam Pokok Perkara; Menyatakan gugatan Terbanding

semula Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard

59

dan menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar

biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150,000 (seratus lima

puluh ribu);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Jawa Barat yaitu Amril, S.H, M.Hum,. sebagai Hakim Ketua,

dengan Karel Tuppu, S.H., dan A. Fadoil Tamam, S.H., M.Hum.,

sebagai Hakim Anggota dalam sidang musyawarah di Bandung,

Jawa Barat pada tanggal 30 November 2016, yang dimana Majelis

Hakim ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Jawa Barat Nomor: 462/PEN/PDT/2016/PT.BDG., tanggal

10 Oktober 2016.

Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 2 Desember 2016

dalam persidangan terbuka untuk umum dipimpin oleh Hakim

Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Hj. Nenden

Khaerani, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan dibacakan

tanpa dihadiri kedua belah pihak.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat menimbang,

bahwa perselisihan hukum antara Para Pembanding semula Tergugat I

dan Tergugat II dengan Terbanding semula Penggugat adalah masalah

ilmu pengetahuan tentang kedokteran (Medical Science) sehingga

untuk mendapat kepastian hukum yang berkeadilan perlu diperkuat

60

dengan keterangan oleh saksi ahli dari Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia (MKDKI);

Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat

menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (14) dari Undang- undang

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang

berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan

dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan

kedokteran gigi dan menetapkan sanksi;

Kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat

menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (2) dan (3) dari Undang -

undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, MKDKI

merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia dalam

menjalankan tugasnya bersifat independen;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat

menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding II

semula Tergugat II yang berprofesi sebagai dokter spesialis anak di

Pembanding I semula Tergugat I telah memberikan anti biotik kepada

Falya harus diperiksa terlebih dahulu oleh MKDKI apakah benar

penyebab kematian Falya akibat anti biotik yang dimasukkan

Pembanding II semula Tergugat II ke dalam tubuh Falya tersebut

sehingga putusan yang akan diambil oleh majelis hakim akan bersifat

objektif, dan;

61

Akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat

menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat menurut

majelis Hakim tingkat Banding terlalu cepat diajukan ke Pengadilan

Negeri atau dengan kata lain masih bersifat Premature, yang pada

akhirnya jelas putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Juni 2016

dengan Nomor 630/Pdt.G/2015/Pn.Bks tidak bisa dipertahankan lagi

dan harus dibatalkan, karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi

Jawa Barat akan mengadili sendiri dengan gugatan Terbading semula

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk

Verklaard ).

B. Metode Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor

462/Pdt/2016/PT.Bdg

Berdasarkan beberapa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh

Majelis Hakim dalam putusan nomor 462/Pdt/2016/PT.Bdg pertimbangan

utama Majelis Hakim dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim menimbang bahwa dalam kasus perkara nomor

462/Pdt/2016/PT.Bdg yang merupakan masalah ilmu pengetahuan tentang

kedokteran atau medical science. Dalam memutus perkara yang merupakan

disiplin ilmu kedokteran maka harus mendapatkan kesaksian dari Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), yang berdasarkan

Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1

Ayat (1), bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

(MKDKI) adalah Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya

62

kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin

ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim tingkat banding dalam

mempertimbangkan bahwa sebelum membawa sengketa perdata kedokteran

ke pengadilan mengharuskan adanya putusan atau sidang dari Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Maka, gugatan yang

diajukan oleh Terbanding semula Penggugat terlalu cepat diajukan atau

masih bersifat Premature. Pengadilan Tinggi Jawa Barat akhirnya

menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat

diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Majelis Hakim dalam perkara nomor 462/Pdt/2016/PT.Bdg yang

termasuk kedalam kasus perdata pada dasarnya mempunyai kebebasan yang

relatif besar dalam penemuan hukum1. Namun dalam memecah suatu

perkara, hakim dalam melakukan penemuan hukum menggunakan beberapa

teori atau metode yang digunakan. Beberapa ahli mengemukakan metode

penemuan hukum yang berlaku, yang pada intinya mengemukakan tiga

metode penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik

1 Sudikno Mertokusomo sebagaimana dikutip Ahmad Rifai dalam Buku Penemuan Hukum

oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif mendefinisikan penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa – peristiwa hukum konkret, atau merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan peristwa konkret (das sein). (Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). h.10.)

63

pperadilan yaitu, metode interpretasi atau penafsiran2, metode argumentasi

3

dan melalui metode konstruksi4.

Metode penemuan hukum yang digunakan Majelis hakim dalam

perkara nomor 462/Pdt/2016/Pt.Bdg adalah interpretasi. Metode interpretasi

terbagi menjadi beberapa jenis yaitu, Interpretasi gramatikal, historis,

sistematis, sosiologis, komparatif, futuristic, restriktif, ekstensif, autentik,

interdisipliner dan multidisipliner. Dalam perkara nomor

462/Pdt/2016/Pt.Bdg interpretasi yang digunakan adalah interpretasi

gramatikal. Interpretasi gramatikal diartikan sebagai menafsirkan kata – kata

dalam undang – undang sesuai kaidah bahasan dan kaidah hukum tata

bahasa5

Interpretasi gramatikal terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim

atas perkara nomor 462/Pdt/2016/PT.Bdg yang menafsirkan pengertian

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) berdasarkan

Undang – undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran.

2 Menurut Sudikno Mertokusomo, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan

hukum yang memberikan penjelasa gamblang tentang teks undang – undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang – undang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penafsiran tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku. (Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. h. 61.)

3 Metode argumentasi adalah metode penalaran hukum, redenering atau reasoning.

Metode ini dipergunakan apabila undang – undang tidak lengkap. (Bambang Sutiyoso. Metode Penemuan Hukum. (Yogyakarta: UII Press, 2006). h. 105)

4 Metode konstruksi hukum, metode untuk menjelaskan kata – kata atau membentuk

pengertian hukum . Konstruksi hukum digunakan hakim saat terjadi kekosongan hukum atau kekosongan undang – undang. (Bambang Sutiyoso. Metode Penemuan Hukum. (Yogyakarta: UII Press, 2006). h. 116)

5 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. h. 63.

64

Majelis Hakim menafisrkan bahwa masalah ilmu pengetahuan tentang

kedokteran (medical science) harus diperiksa terlebih dahulu oleh MKDKI

untuk mendapat kepastian hukum yang berkeadilan. Majelis Hakim dalam

menggunakan interpretasi gramatikal untuk menafsirkan mengenai MKDKI

hanya sebatas kata – kata dalam UU Praktik Kedokteran. Dalam

menggunakan interpretasi gramatikal yang utama adalah mencari arti,

maksud dan tujuan dari kata – kata atau istilah yang digunakan dalam suatu

kaidah hukum. Selan itu, dalam interpretasi gramatikal yang digunakan oleh

Hakim harus bersamaan dengan interpretas logis, yaitu memaknai berbagai

aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap

teks yang kabur atau kurang jelas6.

Majelis Hakim hanya menafsirkan MKDKI sebagai lembaga untuk

menentukan kesalahan yang dilakukan oleh Dokter/Dokter Gigi. Dalam

pengertian MKDKI sendiri terdapat isitlah “penerapan disiplin ilmu

kedokteran dan kedokteran gigi”. Penerapan disiplin ilmu kedokteran

dijelaskan dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, yaitu

aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan

pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi.

Majelis Hakim menafsirkan bahwa MKDKI, lembaga yang

berwenang untuk menentukan kelalaian yang dilakukan oleh Para

Pembanding semula Para Tergugat. Majelis Hakim mengabaikan tugas

MKDKI itu sendiri yang diatur di Pasal 64 UU Praktik Kedokteran

6 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. h. 63.

65

mengenai tugas dari MKDKI yaitu: (1) Menerima pengaduan, memeriksa,

dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang

diajukan; dan (2) Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus

pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.

Dalam Pasal 64 Ayat (1) disebutkan “pelanggaran disiplin”. Maka,

harus ditelusuri apa saja yang termasuk ke dalam Pelangaran disiplin dokter

dan dokter gigi. Berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor

4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi Pasal 3

ayat (2) yang termasuk pelanggaran disiplin profesional dokter atau dokter

gigi yaitu diantaranya:

1. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten;

2. Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang

memiliki kompetensi yang sesuai;

3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu

yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan

tersebut;

4. Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat

kesehatan fisik atau mental sedemikian rupa sehingga tidak

kompeten dan dapat membahayakan pasien;

5. Tidak melakukan tindakan atau asuhan medis yang memadai

pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;

6. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak

sesuai dengan kebutuhan pasien;

7. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai

(adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam

melakukan praktik kedokteran;

8. Melakukan tindakan atau asuhan medis tanpa memperoleh

persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau

pengampunya;

9. Tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan

sengaja;

10. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan

kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

11. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien

atas permintaan sendiri atau keluarganya;

66

12. Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan

pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima

atau di luar tata cara praktis kedokteran yang layak;

13. Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan

menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa

memperoleh persetujuan etik (ethical clerance) dari lembaga

yang diakui pemerintah;

14. Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar

perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali

bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu

melakukannya;

15. Menolak atau menghentikan tindakan atau asuhan medis atau

tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak

dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Maka wewenang dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia (MKDKI) adalah menangani sengketa pelanggaran atas displin

profesi yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi, bukan pelanggaran

norma hukum. Maka analisa peneliti, berdasarkan pelanggaran disiplin

profesional dokter dan dokter gigi, sengketa dengan nomor putusan

462/Pdt/2016/PT.Bdg termasuk kedalam pelanggaran disiplin yang

dimaksudkan oleh peraturan perundang – undangan, yaitu melakukan

tindakan atau asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau

keluarga dekat, wali, atau pengampunya. Namun, dalam kasus ini tidak

hanya pelanggaran disiplin saja namun terdapat pelanggaran norma hukum,

yaitu menghilangkan hak Terbanding semula Penggugat sebagai Pasien

serta menghilangkan nyawa pasien akibat kelalaian yang dilakukan oleh

Para Pembanding semula Para Tergugat atau Perbuatan Melawan Hukum.

Metode penemuan hukum interpretasi gramatikal yang digunakan

Majelis Hakim akhirnya mengabaikan peraturan lainnya yang terkait dengan

67

sengketa 462/Pdt/2016/PT.Bdg. Dalam metode penemuan hukum

interpretasi lainnya dikenal juga metode interpretasi sistematis, yaitu metode

yang menafsirkan undang – undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem

perundang – undangan, artinya tidak satu pun dari peraturan perundang

undangan tersebut ditafsirkan seakan – akan berdiri sendiri, tetapi harus

selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.7

Majelis hakim mengabaikan peraturan perundang – undangan lainnya

yang terkait dengan perkara 462/dt/2016/PT.Bdg yaitu Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014 yang mengadili perkara konstitusi

mengenai permohonan pengujian Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang - undang Dasar Republik

Indonesia. UU Praktik Kedoktean dijadikan bahan acuan oleh Majelis

Hakim dalam memutus perkara. Dalam kasus nomor 14/PUU-XII/2014,

pemohon yang terdiri dari lima orang yang berprofesi sebagai dokter

memohon pengujian pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran. Pasal 66 ayat

(3) menerangkan mengenai hak setiap orang untuk melaporkan adanya

dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat

kerugian perdata ke pengadilan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam

menjalankan praktik kedokteran.

Para pemohon memohon pengujian Pasal 66 ayat (3) karena dalam

Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) menerangkan mengenai hak setiap orang yang

dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik

7 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. h. 67.

68

kedokteran untuk melaporkan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia (MKDKI). Dalam amar putusan dinyatakan bahwa permohonan

pengujian Pasal 66 ayat (3) Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran dinyatakan ditolak. Dalam pertimbangan

hukum dari sembilan Hakim Konstitusi menimbang bahwa, dalam kasus

sengketa medis tidak bisa hanya berpangku kepada Majelis Kehormatan

Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Suatu sengketa kedokteran yang

terjadi harus dipahami terlebih dahulu mengenai pelanggaran apa yang telah

dilakukan oleh tenaga kesehatan itu sendiri, apakah pelanggaran kode etik,

disiplin profesi atau norma hukum.

Aturan mengenai sanksi atas pelanggaran etika, disiplin profesi dan

norma hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan kedokteran,

namun tidak dapat diartikan bahwa pelanggaran etika dan disiplin profesi

memiliki kekuatan mengikat dan sanksi yang sama dengan pelanggaran

norma hukum. Etika/kode etik, disiplin profesi maupun norma hukum pada

dasarnya merupakan aturan yang mengarahkan agar sebagai individu

bersikap baik dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.

Perbedaan antara etika dan norma hukum adalah pada kekuatan

mengikat dan sanksinya. Dalam etika, kekuatan mengikat serta sanksi relatif

lemah, karena hanya mengandalkan kebaikan atau sukarela, dan dalam

penerapan sanksi relatif lebih sulit dieksekusi, karena tidak ada mekanisme

untuk memaksakan sanksi bagi pelanggarnya. Lalu, dalam norma hukum

kekuatan mengikat lebih kuat serta penerapan sanksi yang dapat dipaksakan,

69

karena adanya mekansime untuk memaksakan sanksi dengan menggunakan

kekuatan negara. Sedangkan dalam disiplin profesi adalah etika yang

diberlakukan untuk kelompok profesi tertentu yang kekuatan mengikat lebih

kuat dibandingkan dengan etika namun lebih lunak dibandingkan dengan

norma hukum.

Dalam pelanggaran norma hukum, pelaku akan dikenakan sanksi

pidana atau sanksi perdata, sedangkan dalam pelanggaran terhadap etika dan

disiplin profesi hanya dapat dikenakan sanksi secara etika pula atau secara

administratif. Maka perbedaan kekuatan mengikat serta sanksi yang dapat

diberikan, harus ada perbedaan wewenang mengadili dari setiap

pelanggaran yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi. Dalam UU Praktik

Kedokteran pelanggaran yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi

terhadap etika profesi, disiplin profesi dan norma hukum diklasifikasikan

alur pengaduan sebagai berikut:

1. Pelanggaran oleh dokter atau dokter gigi dapat berupa:

a. Pelanggaran etika;

b. Pelanggaran disiplin profesi, dan/atau;

c. Pelanggaran hukum.

2. Pengaduan terhadap pelanggaran disiplin profesi diperiksa dan diputus

oleh MKDKI (Pasal 64 dan 67);

3. Pengaduan terhadap pelanggaran kode etik profesi diteruskan oleh

MKDKI kepada organisasi profesi (Pasal 68);

4. Pelanggaran terhadap norma hukum pidana dapat dilaporkan kepada

kepolisian atau kejaksaan (Pasal 68 ayat (3)), dan;

5. Pelanggaran terhadap norma hukum perdata dapat digugat ke

pengadilan (Pasal 66 ayat (3).

70

Maka dalam kasus perdata nomor 462/Pdt/2016/PT.BDG bahwa

Terbanding semula Penguggat mengalami kerugian akibat pelanggaran

norma hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat,

maka sudah seharusnya Terbanding semula Penguggat melayangkan

gugatan ke Pengadilan Bekasi atas kasus tersebut tanpa harus mendapatkan

putusan atau diadili terlebih dahulu dalam sidang Majelis Kehormatan

Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sesuai dengan putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014.

Pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-

XII/2014 bersifat final and binding. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 10 ayat

(1) Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final”. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa sifat

final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum

mengikat (binding).

Makna final and binding dalam putusan Mahkamah Konstitusi berarti

telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Tatkala

putusan tersebut diucapkan , maka ketika itu lahir kekuatan mengikat

71

(verbindende kracht8). Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki

kekuatan mengikat diartikan juga mengikat secara umum dan mengikat

obyek yang disengketakan.

Maka, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XII/2014

selain mengikat para pemohon, mengikat secara umum. Pertimbangan

Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat

nomor 462/Pdt/2016/PT.Bdg yang mengharuskan adanya sidang dari

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam

memutus perkara mengenai permasalahan ilmu kedokteran yang kemudian

menyatakan bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat prematur sudah

mengabaikan dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 14/PUU-XII/2014.

8 Malik, “Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat”,

Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor.1 (April 2009): h.82. Jurnal diakses pada 10 Mei 2017 dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jk%20edis%201-%20April.pdf

72

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan

peneliti di bab sebelumnya, maka peneliti akan menyimpulkan beberapa hal

yang juga berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah dibuat

sebelumnya, yaitu:

1. Permasalahan yang muncul antara dokter dan pasien berkembang

menjadi sengketa yang bahkan banyak diajukan di muka pengadilan.

Tak banyak diakibatkan ketidakpuasan pasien atas tindakan dokter

dalam upaya penyembuhan. Pasien dianggap sebagai pihak lemah

yang kerap hak – hak-nya terlanggar. Hukum sebagai alat penyelesain

permasalahan menjawab permasalahan yang dialami oleh pasien

dengan memberikan proteksi atau perlindungan secara hukum kepada

pasien yang diduga terlanggar hak-hak-nya oleh pemberi layanan

kesehatan. Pasien sudah dilindungi secara hukum dalam Peraturan

Perundang-undangan dengan cukup baik. Pasien dapat mengajukan

gugatan ke Pengadilan apabila adanya kelalaian yang dilakukan oleh

pihak pemberi layanan kesehatan, atau melaporkan ke Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) apabila diduga

adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dokter yang

merugikan pasien, bahkan Pasien dapat melaporkan secara pidana

73

kepada pihak kepolisian apabila diduga adanya pelanggaran secara

pidana.

2. Pertimbangan majelis hakim pada studi kasus nomor

462/Pdt/2016/PT.Bdg tidak tepat. Majelis hakim berpendapat bahwa

sengketa harus diadili dan diputus terlebih dahulu di Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Dalam putusan

Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa

pasien memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada Dokter atau

Rumah Sakit yang diduga melanggar hak-nya tanpa perlu menunggu

sidang atau putusan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia (MKDKI).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan

peneliti di bab sebelumnya serta kesimpulan sebagaimana diatas, maka

peneliti akan memberikan saran – saran sebagai berikut:

1. Kepada Tenaga Kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan

diharuskan mengikuti standar profesi, standar pelayanan profesi dan

standar prosedur operasional. Melakukan kewajibannya sebagai

tenaga kesehatan yang seharusnya dan tidak mengabaikan hak – hak

pasien.

2. Kepada Pemerintah dan Legislatif, dapat lebih concern pada kasus

pelanggaran hak pasien dan dibuat undang – undang yang lebih

74

merinci mengenai aturan mengenai pelanggaran hak pasien dan

kelalaian dalam tindakan medis yang kerap terjadi. Diharapkan

kedepannya angka sengketa medis bisa menurun.

3. Kepada Hakim, dalam memutus suatu perkara dapat lebih teliti dan

tidak berpihak. Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia diharapkan bisa

mengemban amanah yang besar dengan baik dan bijaksana. Dalam

memutus suatu perkara diharapkan mengedepankan asas kemanfaatan,

keadilan dan kepastian hukum.

4. Kepada masyarakat atau pasien, dapat lebih berani dan kritis dalam

menyikapi suatu permasalahan di ranah medis. Bekali pengetahuan

mengenai hak – hak sebagai pasien apabila berhubungan dengan

Tenaga Kesehatan. Jangan membiarkan hak – hak sebagai pasien

tercederai.

5. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih mengkaji

mengenai praktek Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

(MKDKI) dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan

tenaga kesehatan.

75

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan:

Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rinneka Cipta. 2000

Guwandi, J. Rahasia Medis. Jakarta : Fakultas Kedokteran UI. 2005

Hanafiah, M. Jusuf dan Amri. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta:

EGC. 1999

Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak

Komersial). Cet.IV. Edisi.I, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. 2010

H.S, Salim. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Cet.IX.

Jakarta : Sinar Grafika. 2013

H.S, Salim dan Erlies. Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia.

Jakarta: Sinar Grafika. 2014

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya :

Bayumedia Publishing. 2005

Isfandyarie, Anny. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I.

Malang: Prestasi Pustaka. 2006

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenamedia

Group. 2014

Miru, Ahmadi dan Sutarman. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : PT. Raja

Grafindo. 2000

Muhammad,Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung : PT Citra

Aditya Bakti. 2010

Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta : Diadit

Media. 2007

Ratman, Desriza. Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam

Transaksi Terapeutik. Jakarta: Keni Media. 2013

Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.

Jakarta: Sinar Grafika. 2010

76

Saliman, Abdul Rasyid. Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh

Kasus, Cet.VI. Jakarta : Kencana Preneda Media Group. 2011

Sinamo, Nomensen. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Bumi Inititama

Sejahtera. 2009

Soekanto, Soerjono dan Sri. Penelitian Hukum Normatif. Cet.XIII, Edisi I. Jakarta

: PT. RajaGrafindo Persada. 2011

Soekanto, Soerjono dan Purnadi. Aneka Cara Pembedaan Hukum. Bandung: PT

Citra Aditya Bakti. 1994

Subekti. Pokok – Pokok Hukum Perdata. Cet.XXXIV. Jakarta: Intermasa. 2003

Susanto, Happy. Hak – Hak Kosumen Jika Dirugikan. Jakarta : Visimedia. 2008

Sutiyoso, Bambang. Metode Penemua. Hukum. Yogyakarta: UII Press. 2006

Triwibowo,Cecep. Etika dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Nuha Medika. 2014

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Cet.IV, Edisi I. Jakarta :

Sinar Grafika. 2008

Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Kencana. 2013

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin

Profesional Dokter dan Dokter Gigi

77

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Jurnal:

Malik, “Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan

Mengikat”, Jurnal Konstitusi Volume 6. No.1 (April 2009).

Internet:

Badan Hukum Pembinaan Nasional, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional, data diakses pada 20 November 2016 dari

http://jdihn.bphn.go.id/

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”,

kamus diakses pada 7 April 2017 dari

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen

Hasrul Buamona, Perlindungan Konsumen dalam Hubungan Medis Pasien dan

Dokter, artikel diakses pada 15 Februari 2017 dari

http://www.lbhyogyakarta.org/2013/08/kedudukan-uu-no-8-tahun-1999-

tentang-perlindungan-konsumen-dalam-hubungan-medis-pasien-dan-

dokter/

Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 1, jurnal diakses pada

10 Mei 2017 dari

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/p

df/ejurnal_Jk%20edis%201-%20April.pdf

Online Business Dictionary yang diakses pada 3 Februari 2017 dari

http://businessdictionary.com//

Kamus:

University of Oxford. Oxford Learner’s Pocket Dictionary. Oxford : Oxford

University Press. 2008

Wawancara:

78

Wawancara Pribaadi dengan Drg. Nanang Abimanyu, Sp.KG, M.Kes, M.H.Kes,

S.H,. Jakarta, pada tanggal 16 April 2016.

Skripsi:

Satria, Andi. “Analisis Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass

di Trans Studi Makassar,” Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas

Hassanudin, 2015

Simamora, Melva Theresia. “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Baku oleh

Developer Properties (Studi pada PT. Multi Cipta Property),” Skripsi S1

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2015.

Halaman 1 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

P U T U S A N

Nomor 462/Pdt/2016/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara:

1. Rumah Sakit Awal Bros Bekasi, berkedudukan di Jalan KH.

Nur Ali Kav. 17-18, Kalimalang, Bekasi 17144;

2. Dr. Yenny Wiarni Abbas, Spa, bertempat tinggal di Kemang

Pratama 3 Jalan Aralia A1 No. 2 Bekasi Selatan Kota

Bekasi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Arif Hidayat, S.H.,

Harry F.M. Sitorus, S.H., Sahatma Anton Siregar, S.H.,

Riki Sidabutar, S.H., Hutami Simatupang, S.H. dan

Bintang W.J.R. ButarButar, S.H., Para Advokat dan

Penasehat Hukum, pada kantor hukum Arif Hutami &

Partners, beralamat di Jl. Kebun Jeruk Raya No. 126

Jakarta Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 29 Juni 2016. Untuk selanjutnya disebut

sebagai Para PEMBANDING semula Para

TERGUGAT;

M e l a w a n

Ibrahim Blegur, bertempat tinggal di Jalan Tahir, gang Genang

RT/RW 04/11 No. 79, Kranji, Bekasi Barat, Kodya Bekasi,

Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

M. Ihsan, S.H., M.H., M.Si., Nur Hakim, S.H., dan

Henry Agustua Sihombing, S.H., Para Advokat pada

Kantor Hukum Ihsan-Hakim & Partners, yang beralamat

di d’Green Pramuka Recidence Cluster Albere Tower

Bougenville Lt 6 No. FL, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kav

49, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Indonesia, 10510.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus

2016 Nomor: 01/SK/VIII/2016. Untuk selanjutnya disebut

sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan

dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Tentang Duduknya Perkara Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan mengenai

duduknya perkara ini, seperti tertera dan termuat di dalam putusan Pengadilan

Negeri Bekasi, tanggal 27 Juni 2016 dengan Nomor 630/Pdt.G/2015/PN. Bks.;

Menimbang, bahwa Para Tergugat digugat oleh Penggugat berdasarkan

surat gugatan tertanggal 15 Desember 2015, didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Desember 2015 dibawah register

perkara Nomor 630/Pdt.G/2015/PN.Bks. yang telah mengemukakan sebagai

berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT:

1. Bahwa Almarhummah Falya Raafani Blegur (1,2 tahun) adalah anak ke

dua yang lahir dari hasil perkawinan PENGGUGAT yang meninggal

pada tanggal 1 November 2015 di Rumah Sakit Awal Bros Kota Bekasi;

2. Bahwa berdasarkan hal diatas, PENGGUGAT memiliki hak untuk

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas kelalaian dan

gagalnya TERGUGAT I memenuhi tanggungjawabnya untuk menjamin

keamanan, kenyamanan dan keselamatan pasien;.

II. FAKTA HUKUM:

1. Bahwa Almarhummah Falya Raafani Blegur adalah pasien Rumah Sakit

Awal Bros Bekasi di Ruang Rawat Inap dari tanggal 28 Oktober 2015

sampai Almarhummah Falya meninggal tanggal 01 November 2015;

2. Bahwa PENGGUGAT pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 pagi,

membawa Ananda Falya Raafani Blegur ke Rumah Sakit Awal Bros

Bekasi untuk berobat karena mempunyai keluhan sering muntah dan

buang air (diare);

3. Bahwa PENGGUGAT mendaftarkan Ananda Falya Raafani Blegur

sebagai Pasien Umum/Pribadi, dan di periksa oleh Dokter Spesialis

Anak yang pada saat itu praktek bernama dr. Yenny Wiarni Abbas, SpA

yaitu TERGUGAT I;

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh TERGUGAT II, Ananda

Halaman 3 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

Falya Raafani Blegur didiagnosa dehidrasi ringan dan diare, yang

mengharuskan Ananda Falya Raafani Blegur untuk di rawat inap agar

mendapatkan obat atau pengganti cairan yang telah keluar atau hilang

dengan melalui infusan;

5. Bahwa PENGGUGAT langsung mengurus administrasi untuk

Almarhummah Falya Raafani Blegur Rawat Inap kelas 2 dengan

menitipkan Uang Muka biaya Pengobatan dan Rawat Inap sebesar

Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Ananda Falya

Raafani Blegur pada kira-kira pukul 13.00 masuk kamar rawat inap;

6. Bahwa setelah dan hari itu juga di lakukan pemeriksaan terhadap

Ananda Falya Raafani Blegur dengan diambil darah;

7. Bahwa pada kamis 29 Oktober 2015 kondisi Ananda Falya Raafani

Blegur setelah satu malam di rawat dengan pengobatan infusnya,

keadaan sudah lebih baik dari keadaannya sebelum rawat inap atau

kondisi sebelum masuk rumah sakit, dengan adanya perubahan sikap

dan perilaku Ananda Falya Raafani Blegur dengan saat awal masuk

rumah sakit yang terlihat lemas dan tidak mau makan apapun;

8. Bahwa perkembangan lebih baik lagi di lihat oleh PENGGUGAT dan

istrinya setelah Ananda Falya Raafani Blegur mau makan dan

mempunyai nafsu makan yang baik dan sudah bisa tertawa, bercanda,

dan bermain bersama kakaknya Vanya (3 tahun) yang saat itu

menemanimnya, serta perubahan feses (cairan diarenya) Ananda Falya

Raafani Blegur yang tadinya cairan berubah menjadi ampas;

9. Bahwa pada kira-kira pukul 12.00 TERGUGAT II datang memeriksa

Ananda Falya Raafani Blegur, dan bersamaan pada saat itu

PENGGUGAT bersama istrinya sedang makan, dan istri PENGGUGAT

sambil menyuapi Ananda Falya Raafani Blegur sambil bermain dan

bercanda;

10. Bahwa saat memeriksa Ananda Falya Raafani Blegur

dengan menempelkan stetoskop ke dada Ananda Falya Raafani Blegur,

TERGUGAT II langsung pergi tanpa memberikan informasi apapun

tentang perkembangan status penyakit/kondisi pasca pengobatan rawat

inap setelah satu malam, hanya mengatakan kepada PENGGUGAT:

“kalo ada yang mau di tanyakan ke klinik saja”;

Halaman 4 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

11. Bahwa melihat kondisi Ananda Falya Raafani Blegur, PENGGUGAT

dan istrinya beranggapan kemungkinan Ananda Falya Raafani Blegur

bisa pulang kerumah sore harinya atau keesokan harinya;

12. Bahwa pada kira-kira pukul 12.30 PENGGUGAT pergi meninggalkan

Rumah Sakit karena ada urusan pekerjaan;

13. Bahwa pada kira-kira pukul 13.00 datang perawat mengganti botol infus

dengan botol anti biotik kepada Ananda Falya Raafani Blegur yang saat

itu di tunngui oleh istri PENGGUGAT;

14. Bahwa setelah beberapa waktu istri PENGGUGAT melihat popok

Pampers Ananda Falya Raafani Blegur seperti penuh, dan langsung

saja istri PENGGUGAT menggantinya, dan Istri PENGGUGAT kaget

setelah melihat perut Ananda Falya Raafani Blegur

membuncit/melembung/ gendut membesar dan mata Ananda Falya

Raafani Blegur terlihat bengkak walaupun sedang tidur, dan melihat

kondisi demikian Istri PENGGUGAT menangis melihat kondisi Ananda

Falya Raafani Blegur saat itu;

15. Bahwa kira-kira pukul 15.30, PENGGUGAT kembali ke ruang rawat

inap, dan melihat Istri PENGGUGAT menangis, dan PENGGUGAT

langsung bertanya “Kenapa bunda menangis”, dan istri PENGGUGAT

menjawab dengan menjelaskan kondisi Ananda Falya Raafani Blegur

dan mengatakan tadi jam 13.00 dikasih anti biotik;

16. Bahwa PENGGUGAT setelah mendengar penjelasan Istri

PENGGUGAT langsung melihat kondisi Ananda Falya Raafani Blegur

bibir membiru, badan sekujur tubuh Ananda Falya Raafani Blegur

dingin, nafas cepat dan tersenggal-senggal, perut buncit/kembung dan

sekitar mata bengkak, langsung memencet alat pemanggil perawat

sebanyak 2x, tapi tak satupun perawat yang datang;

17. Bahwa setelah memanggil perawat dengan alat bantu tidak ada yang

datang, PENGGUGAT langsung keluar ruangan menuju pos

jaga perawat dan kebetulan ada dokter jaga disana, dan PENGGUGAT

bertanya: “Dokter Yenny ada ga?” Perawat Menjawab: “dokter Yenny

sudah pulang”, PENGGUGAT mengajukan pertanyaan kembali kepada

suster, “sus anak saya kenapa? Kok pada membiru dan bengkak?

Setelah PENGGUGAT masuk disusul oleh dokter jaga langsung menuju

Halaman 5 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

Ananda Falya Raafani Blegur dan memeriksanya dengan menempelkan

stetoskop di dada Ananda Falya Raafani Blegur, dan setelah itu

langsung pergi tanpa menjelaskan apapun;

18. Bahwa setelah dokter jaga memeriksa yang langsung pergi tanpa

memberikan pernyataan apapun, PENGGUGAT berfikir bahwa dokter

jaga tersebut sedang melakukan koordinasi atau mengambil sesuatu

untuk melakukan tindakan “lebih” yang urgensi;

19. Bahwa setelah di tunggu kira-kira 30 menit dokter jaga tidak kembali ke

ruang rawat inap Ananda Falya Raafani Blegur, datang kakak

PENGGUGAT dan bertanya kenapa Falya pada bengkak begitu.

PENGGUGAT keluar kamar perawatan Ananda Falya Raafani Blegur

menuju ruang jaga perawat sambil menahan emosi dan cemas,

menyaksikan dokter yang tadi memeriksa sedang “ngobrol” dengan

para suster, PENGGUGAT menggebrak meja ruang jaga perawat

sambil berkata: “saya minta telpon dokter Yenny sekarang, tolong dilihat

dong anak saya kenapa”;

20. Bahwa kira-kira pukul 17.00 setelah PENGGUGAT mendatangi ruang

jaga perawat dengan emosi, beberapa perawat dan dokter mendatangi

Ananda Falya Raafani Blegur dengan melakukan pemeriksaan suhu

badan dan pemeriksaan detak jantung dengan memegang pergelangan

tangan Ananda Falya Raafani Blegur. Sadar bahwa Ananda Falya

Raafani Blegur dalam keadaan kritis, mereka baru menunjukkan

kepanikannya dan mempersiapkan alat bantu oksigen. Di sela

kepanikan tersebut, datang perawat lain yang sudah siap memberikan

‘SanMol” kepada Ananda Falya Raafani Blegur, melihat aksi perawat

tersebut PENGGUGAT menghentikannya dengan meminta perawat

tersebut menjauh karena Ananda Falya Raafani Blegur tidak

membutuhkan SanMol sebab tadi baru saja di ukur suhunya hanya

menunjukkan 35 derajat celcius;

21. Bahwa kira-kira pukul 18.00 TERGUGAT II datang memeriksa dan

meminta PENGGUGAT memindahkan Ananda Falya Raafani Blegur di

pindahkan di ruang NICU, dan kira-kira pukul 19.00 Ananda Falya

Raafani Blegur di bawa ke ruang NICU;

22. Bahwa pada hari Jumat 30 Oktober 2015 kira-kira pukul 10.00 istri

Halaman 6 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

PENGGUGAT menanyakan kondisi Ananda Falya Raafani Blegur

kepada dokter TERGUGAT II, SpA, dokter tersebut menjelaskan bahwa

Ananda Falya Raafani Blegur bukan karena anti biotik dan TERGUGAT

II menjelaskan “ibu tenang aja, saya pernah menangani kasus yang

lebih berat dari ini jadi, jangan khawatir”;

23. Bahwa kira-kira pukul 21.30 datang TRGUGAT II dengan seorang

dokter Rina dari Rumah Sakit Hermina, mereka memanggil

PENGGUGAT dan menjelaskan kondisi Falya saat ini dan mengatakan

dalam bahasa medis. PENGGUGAT “bukan kondisi saat ini yang sudah

1 hari 1 malam di NICU, tapi kenapa setelah diberikan ANTI BIOTIK,

anak saya membiru, timbul bercak-bercak merah di seluruh badan,

perut membesar, keluar busa dari mulut”. Lalu PENGGUGAT melihat

dokter Rina memalingkan badan kepada TERGUGAT II dan sekilas

berkata kenapa TERGUGAT II tidak menceritakan kepada dokter Rina

dengan suara pelan;

24. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 November 2015 kira-kira pukul

01.00 PENGGUGAT menyaksikan dilakukan operasi disekitar paha

bagian dalam dan dokter atau pihak Rumah Sakit tidak menjelaskan

kepada PENGGUGAT. Hanya dokter bedah yang mengatakan kepada

PENGGUGAT bahwa kita hanya berusaha mudah-mudahan berhasil;

25. Bahwa Ananda Falya Raafani Blegur di rawat di ruang NICU sampai

meninggal hari Minggu 1 November 2015, kira-kira pukul 06.30 pagi;

26. Bahwa TERGUGAT II lalai dan tidak melakukan kewajibannya seperti

melakukan SKIN TEST sebelum memberikan anti biotik terhadap anak

PENGGUGAT, lambat merespon dan mengatasi permasalahan yang

ditimbulkan akibat pemberian anti biotik sehingga anak PENGGUGAT

meninggal dunia dan hak PENGGUGAT selaku pasien tidak diberikan;

27. Bahwa TERGUGAT II adalah dokter yang bekerja di tempat

TERGUGAT I, maka tanggungjawab dan pengawasan terhadap seluruh

kegiatan dan tindakan oleh petugas yang ada di tempat TERGUGAT I

adalah menjadi tanggungjawab TERGUGAT I;

28. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah

mengakibatkan Ananda Falya Raafani Blegur meninggal dunia adalah

PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Halaman 7 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

29. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah

dilakukan Para TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah mengalami

kerugian berupa:

a. Kerugian Materiel:

Bahwa selama anak PENGGUGAT dirawat di RS Awal Bros Bekasi,

Jl. KH. Nur Ali Kav. 17-18, kalimalang, Bekasi 17144, biaya yang

telah dikeluarkan secara nyata sebesar:

- Untuk biaya jaminan rawat inap Rp. 1,500.000; (Satu Juta Lima

Ratus Ribu Rupiah);

- Untuk biaya penyelenggaraan pemakaman Rp. 4.000.000 (Empat

Juta Rupiah);

- Untuk biaya penyelenggaraan upacara keagamaan

Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Maka kerugian secara Materiel sebesar Rp 15.500.000., (Lima

Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

b. Kerugian Immateriel:

- Bahwa sejak Ananda Falya Raafani Blegur di rawat di rumah

sakit sampai saat ini PENGGUGAT tidak bisa melakukan

pekerjaan sehingga tidak mendapatkan penghasilan yang

menjadi sumber utama pembiayaan keluarga sebagai pemilik

usaha ekspedisi dan usaha jasa yang selama ini di lakukan;

- Bahwa sejak PENGGUGAT tidak bisa menjalankan kegiatan

pekerjaan sampai saat ini semua peluang untuk mendapatkan

proyek dan pekerjaan hilang karena tidak bisa masuk kantor;

- Bahwa sejak meninggalnya Ananda Falya Raafani Blegur

PENGGUGAT mengalami kesulitan berkomunikasi dan

bersosialisasi sehingga mengganggu kemampuan PENGGUGAT

dalam mendapatkan potensi-potensi pekerjaan yang akan di

dapatkan;

- Bahwa sejak meninggalnya Ananda Falya Raafani Blegur,

PENGGUGAT selalu teringat dengan Ananda Falya Raafani

Blegur, sehingga menjadi sedih, depresi dan sulit untuk

konsentrasi yang mengakibatkan sedih berkepanjangan;

Halaman 8 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

- Bahwa istri PENGGUGAT sejak Ananda Falya Raafani Blegur

meninggal dunia, selalu bersedih yang mengakibatkan

kesehatannya menurun sehingga mengganggu aktifitasnya

sehari-hari;

- Bahwa sejak Ananda Falya Raafani Blegur meninggal dunia,

kakak Ananda Falya Raafani Blegur yang masih berusia 4

(empat) tahun, sesuai dengan perkembangannya membutuhkan

perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuannya, tetapi itu

tidak di dapatkan sepenuhnya sejak Ananda Falya Raafani

Blegur meninggal dunia;

- Bahwa dengan meninggalnya Ananda Falya Raafani Blegur

peluang untuk tumbuh dewasa dan memiliki pekerjaan yang baik

serta memiki suami dan keluarga yang dapat memberikan

kebahagian bagi kedua orang tuannya dan keluargannya tidak

dapat tercapai karena meninggalnya Ananda Falya Raafani

Blegur;

Maka kirannya wajar dan pantas PENGGUGAT menilai kerugian

Immateril tersebut sebesar Rp. 15.000.000.000, (Lima Belas Milyar

Rupiah);

Dengan demikian kerugian Material dan Immateriel yang di derita

PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 15,500.000;+15.000.000.000 =

Rp. 15.015.500.000; (Lima Belas Milyar Lima Belas Juta Lima

Ratus Ribu Rupiah);

30. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia serta

adanya kekhawatiran TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan

mengalihkan, mengasingkan dan memindah tangankan harta

kekayaannya, mohon Pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita

jaminan atas:

- Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya setempat di

kenal dengan nama Rumah Sakit Awal Bros Bekasi milik

TERGUGAT I terletak di Jl. KH. Nur Ali Kav. 17-18, kalimalang,

Bekasi 17144;

- Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang berdiri diatas

milik TERGUGAT II yang terletak di Kemang Pratama 3 Jl. Aralia A1

Halaman 9 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

No. 2 Bekasi Selatan Kota Bekasi;

31. Bahwa dikhawatirkan Para TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi

putusan ini, maka berdasarkan hukum Para TERGUGAT mohon

dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan

ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;

32. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang

sulit dibantah kebenarannya maka sangat beralasan kiranya putusan

perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada

upaya Verzet, Banding maupun Kasasi dan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas, mohon agar Pengadilan

Negeri Kota Bekasi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara

ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di laksanakan

terlebih dahulu atas:

- Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya setempat di

kenal dengan nama Rumah Sakit Awal Bros Bekasi milik

TERGUGAT I terletak di Jl. KH. Nur Ali Kav. 17-18, kalimalang,

Bekasi 17144;

- Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang berdiri diatas

milik TERGUGAT II yang terletak di Kemang Pratama 3 Jl. Aralia A1

No. 2 Bekasi Selatan Kota Bekasi;

3. Menyatakan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II telah melakukan

PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

4. Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II secara tanggung

renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan Immateriel

kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 15,500.000;+15.000.000.000 =

Rp. 15.015.500.000,- (Lima Belas Milyar Lima Belas Juta Lima Ratus

Ribu Rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II secara tanggung

renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari

Halaman 10 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini

diucapkan;

6. Menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih

dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya Verzet, Banding

maupun Kasasi dan upaya hukum lainnya;

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya

perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kota Bekasi berpendapat

lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et

Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut

diatas, Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II

telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa sebelum Tergugat I, Tergugat II menjawab Pokok Perkara Gugatan

PENGGUGAT, maka terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan

keberatan-keberatan dan/atau tangkisan-tangkisan (Eksepsi) terhadap Gugatan

PENGGUGAT dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. PENGGUGAT TELAH KELIRU MENEMPATKAN TERGUGAT I

SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO:

1. Bahwa Penggugat telah Keliru dengan memasukkan Rumah Sakit

Awal Bros Bekasi sebagai Tergugat I padahal diketahui bahwa

Rumah sakit Awal Bros bukan merupakan Badan hukum, melainkan

Badan Usaha milik PT. FAMON GLOBAL AWAL BROS;

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

No.268.K/Sip/1980 menyebutkan:

“Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi

tanggung jawab Perseroan Terbatas harus disebutkan Pengurusnya

yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu Badan Hukum melekat

pada Badan Hukum itu sendiri”;

3. Bahwa oleh karena Rumah Sakit Awal Bros Bekasi bukan

Halaman 11 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

merupakan Subyek Hukum (Recht Persoon) yang mempunyai Hak

dan Kewajiban menurut Hukum sesuai dengan Poin kedua diatas,

maka Rumah Sakit Awal Bros Bekasi tidak dapat dimintakan

pertanggungjawaban hukum termasuk dengan memasukkan

sebagai Pihak dalam perkara a quo;

4. Bahwa oleh karena Rumah Sakit Awal Bros Bekasi bukan

merupakan badan hukum, maka adalah keliru Jika Penggugat

memasukkan/ mendudukkan Rumah Sakit Bekasi sebagai Tergugat

I dalam perkara A quo, maka dengan demikian sudah sepatutnya

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan Gugatan

Penggugat tidak dapat diterima;

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (DILOTORIA EXCEPTIO):

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari Gugatan PENGGUGAT,

Khususnya terhadap dalil gugatanya pada hal. 5 poin 28, yang

menyebutkan : “Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II

yang telah mengakibatkan Ananda Falya Rafaani Blegur meninggal

dunia adalah Perbuatan Melawan Hukum” adalah dalil yang keliru

dan Prematur, sebab adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

yang didalilkan Penggugat tidak didahului dengan adanya suatu

Putusan Pidana yang menyatakan bahwa meninggalnya Ananda

Falya Rafaani Blegur disebabkan karena adanya kelalaian dari

TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

2. Bahwa ada tidaknya perbuatan Perbuatan Melawan Hukum yang

dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II seharusnya dibuktikan

terlebih dahulu dalam Pengadilan Pidana;

3. Bahwa oleh karena tidak adanya suatu Putusan dalam Pengadilan

Pidana yang menyatakan bahwa meninggalnya Ananda Falya

Rafaani Blegur disebabkan karena adanya kelalaian dari

TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka jelas Gugatan Penggugat

adalah Gugatan yang prematur, oleh karenanya sudah sepatutnya

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo menyatakan

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh

dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas

kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi secara

mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa Perlu Para Tergugat Sampaikan Jika Alm. Falya Raafani Blegur

dibawa Ke rumah Sakit Awal Bros Bekasi dalam keadaan kesehatan

buruk (Sakit) dan kurang gizi yang turut menyebabkan lemahnya kondisi

fisik Alm. Falya Raafani Blegur, dimana kemudian Alm. Falya Raafani

Blegur ditangani oleh Tergugat II;

4. Bahwa Tergugat II adalah seorang dokter yang menjalankan profesinya

dengan berpedoman pada kesungguhan untuk berbuat demi kebaikan

pasien (doing good) dan tidak ada niat untuk menyakiti, menciderai dan

merugikan pasien (primum non nocere);

5. Bahwa Tergugat II sebagai seorang dokter dalam setiap mengambil

tindakan medik selalu didasarkan pada kaidah ilmu kedokteran dan

standard Profesi yang tinggi (Standard Operation Prosedure), termasuk

dalam menangani pasien yang bernama Falya Raafani Blegur;

6. Bahwa selain dari pada itu, seluruh tindakan medik TERGUGAT II telah

mendapat persetujuan dari PENGGUGAT, oleh karena pada saat

TERGUGAT II memberikan penjelasan atas diagnosa kepada

PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak menolak dan menerima serta

memahami penjelasan – penjelasan dari TERGUGAT II;

7. Bahwa dengan demikian sangat tidak tepat dalil Penggugat dan oleh

karenanya Para Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil

Penggugat Khusunya dalil Gugatannya pada halaman 5 (lima) point 26

sampai dengan point 28 yang menyebutkan:

“Bahwa Tergugat II lalai dan tidak melakukan kewajibannya seperti

melakukan SKIN TEST sebelum memberikan anti biotik terhadap anak

PENGGUGAT, lambat merespon dan mengatasi permasalahan yang

ditimbulkan akibat pemberian anti biotik sehingga anak PENGGUGAT

Halaman 13 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

meninggal dunia dan hak PENGGUGAT selaku pasien tidak diberikan”;

“Bahwa tergugat II adalah dokter yang bekerja di tempat tergugat I,

maka tanggung jawab dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan

tindakan oleh petugas yang ada di tempat tergugat I adalah menjadi

tanggung jawab I”;

“Bahwa Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah

mengakibatkan Ananda Falya Raafani Blegur meninggal dunia adalah

Perbuatan Melawan Hukum”

8. Bahwa perlu TERGUGAT II sampaikan, jika TEST SKIN dilakukan

hanya apabila antibiotik yang digunakan termasuk kedalam Golong

Penisilin, sedangkan antibiotik yang digunakan terhadap Alm. Falya

Raafani Blegur bukan termasuk kedalam Golongan Penisilin, sehingga

tindakan Tergugat II yang tidak melakukan SKIN TEST telah sesuai

sebagaimana Surat Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)

No: 005/Rek/PP IDAI/VI/2013 tanggal 30 Juni 2013 tentang Tes Kulit

Pada Pemberian Injeksi Antibiotik pada point 1 (satu) menyebutkan:

“Tes kulit (skin test) HANYA direkomendasikan untuk antibiotik

golongan penisilin, harus menggunakan Penisilin dan metabolitnya yang

telah terbukti menimbulkan reaksi alergi”;

Sehingga jelas tindakan TERGUGAT II terbutkti telah sesuai dengan

kaidah ilmu kedokteran dan standard Profesi yang tinggi (Standard

Operation Prosedure);

9. Bahwa apabila Tergugat II melakukan penanganan pasien tidak

berdasarkan pada kaidah ilmu kedokteran, standard dan etika Profesi,

maka seharusnya dibuktikan dengan adanya Surat yang dikeluarkan

oleh suatu Badan atau Lembaga yang menunjukkan kesalahan

Tergugat II, bukan dengan memberikan asumsi-asumsi yang tidak

berdasar;

10. Bahwa oleh karena tidak adanya Pernyataan dan/atau Surat yang

dikeluarkan oleh suatu Badan atau Lembaga yang menyatakan bahwa

Tergugat II dalam mejalankan praktek kedokteran tidak sesuai dengan

kaidah ilmu kedokteran, standard dan etika Profesi, maka jelas tidak

ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan

Tergugat I;

Halaman 14 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

11. Bahwa demikian halnya dengan Permohonan Sita Jaminan yang

dimohonkan PENGGUGAT adalah sangat tidak berdasar hukum, oleh

karena adapun Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag didasarkan pada

pasal Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyebutkan:

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum

keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh

dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan

barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan

maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat

permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh

memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang

yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus

diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan

negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”;

12. Bahwa kemudian M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang

berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada Hal. 339,

menyebutkan:

“...berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat

diterapkan dalam perkara utang-piutang”;

13. Bahwa selain dari pada itu, permohonan sita Jaminan terhadap

Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya setempat

dikenal dengan nama Rumah Sakit Awal Bros Bekasi milik

TERGUGAT I terletak di Jl. KH. Nur Ali Kav. 17-18, Kalimalang, Bekasi

17144 adalah sangat mengada – ada sebab sebidang tanah dan

bangunan sebagaimana di uraikan tersebut bukan merupakan harta

kekayaan TERGUGAT I melainkan harta kekayaan milik PT. FAMON

GLOBAL AWAL BROS, oleh karenanya adalah keliru dengan

memohonkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan orang atau

Badan yang bukan merupakan Pihak dalam perkara A quo;

14. Bahwa dengan demikian Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan

PENGGUGAT adalah sangat mengada-ada, dan oleh karenanya

sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara

aquo Menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh

Halaman 15 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

PENGGUGAT;

Berdasarkan Argumentasi-argumentasi hukum tersebut diatas, maka telah

cukup kiranya TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar

sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk

Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul

akibat perkara ini; Atau, ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat

tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Juni

2016 Nomor 630/Pdt.G/2015/PN.Bks. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan

hukum;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti-rugi materil

secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.205.500.000,-

(dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara

tanggung rentang sejumlah Rp.406.000,-(empat ratus enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan

Banding Nomor 630/PDT.G/2015/PN.BKS. Jo. Nomor 60/Bdg/2016/PN.Bks.

yang dibuat dihadapan Bebet Ubaedilah Affandi, S.H., M.H. Panitera

Halaman 16 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2016

Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan memohon banding terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Juni 2016 dengan Nomor

630/Pdt.G/2015/PN.Bks., pernyataan banding tersebut telah diberitahukan

kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juli

2016;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para

Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2016, yang

pada pokoknya telah menguraikan sebagai berikut:

A. Hakim Judex Factie salah dan keliru dalam menilai dan memberi

pertimbangan hukum mengenai eksepsi:

1. Bahwa Para Pembanding berkeberatan dan menolak pertimbangan-

pertimbangan hukum dan amar putusan aquo karena Hakim tingkat

pertama telah salah dan bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

2. Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum

dalam Eksepsi halaman 25 - 26 yang salah dan keliru karena:

1. Bahwa pengertian rumah sakit berdasarkan Undang-Undang No. 44

Tahun 2009 tentang “Rumah Sakit” adalah Institusi pelayanan

kesehatan seseorang secara paripurna yang menyediakan

pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang didirikan

oleh swasta harus berbentuk badan hukum dan dapat berbentuk

perseroan terbatas atau yayasan sebagaimana diatur dalam pasal

18 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang “Perseroan

Terbatas”;

2. Bahwa Rumah Sakit Awal Bros Bekasi didirikan oleh Perseroan

Terbatas Famon Global Awal Bros berbentuk badan hukum yang

didirikan menurut hukum Indonesia dan kegiatan usahanya sesuai

dengan Anggaran dasar perumahsakitan;

3. Bahwa doktrin Ultra-Vires adalah “suatu hak mengatur tentang

kewenangan Perseroan yang diwakili oleh Organ Perseroan dengan

berlandaskan pada kedudukan masing-masing Direksi dalam

susunan organ perseroan” sedangkan Rumah Sakit tidak termasuk

dalam organ perseroan dan juga bukan sebagai pemegang

saham, melainkan institusi perawatan kesehatan yang menyediakan

Halaman 17 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

pelayanan kesehatan;

4. Bahwa Teori Corporate Piercing Veil adalah “suatu proses untuk

membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain

atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan

pelaku (badan hukum)”;

5. Bahwa dalam kondisi tertentu/khusus Teori Corporate Piercing Veil

dapat diterapkan apabila:

- Terjadinya penipuan;

- Didapatkan suatu ketidakadilan;

- Terjadinya suatu penindasan (Oppression);

- Tidak memenuhi unsur hukum (illegality);

- Dominasi pemegang saham yang berlebihan;

- Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham

mayoritas;

6. Teori Organ dari Otto Von Gierke dan ajaran kenyaataan yuridis dari

Meyers menjelaskan bahwa “Badan hukum dalam tata hukum

dianggap sebagai subjek hukum yang terpisah dengan anggotanya;

7. Bahwa yang dapat dimintai peertanggungjawaban secara hukum

yaitu badan hukum (Vight Persoon), ic. PT. Famon Global Awal

Bros sedangkan Rumah Sakit bukan merupakan Badan Hukum

sehingga tidak dimintai pertanggungjawaban secara hukum (Vide

Bukti T.1, T.II-1);

3. Dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 268.K/Sip/1980

yang menyebutkan:

“Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung

jawab Perseroan Terbatas harus disebutkan pengurusnya yang

sekarang, sebab tanggung jawab suatu Badan Hukum melekat pada

Badan Hukum itu sendiri”;

4. Dengan demikian Hakim tingkat pertama dalam memberikan

pertimbangan hukum dalam eksepsi telah salah dan keliru dan

merupakan alas an hukum yang dibenarkan Undang-Undang guna

dipertimbangkan oleh Pengadilan Tiinggi Bandung;

B. Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis sehingga

menimbulkan Inkonsistensi asas Pertanggungjawaban Perdata;

Halaman 18 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi pada halaman 28 paraf ke-3 karena:

1. Pengertian Asas Lex Specialis derogate Legi Generali adalah

penafsiran hukum yang menyatakan hukum khusus

mengenyampingkan hukum yang umum;

2. Bahwa seharusnya hakim tingkat pertama menilai apakah telah terjadi

kelalaian dan kesalahan dokter rumah sakit Pembanding I yang secara

medis merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum?;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang

tenaga kesehatan pasal 49 mengatur tentang tenaga kesehatan dalam

penyelenggaraan praktek, konsil masing-masing tenaga medis setelah

menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan kemudian memutuskan

serta menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian tersebut;

4. Bahwa karena belum ada hasil pemeriksaan dari konsil mengenai ada

tidaknya kesalahan dan/ataukelalaian oleh dokter rumah sakit Awal

Bros karenanya gugatan yang demikian terbukti Premature;

Hakim Judex Factie Telah Salah dan Keliru Mengenai

Pertanggungjawaban;

5. Bahwa kekeliruan Judex Factie dalam memformulasikan kaedah hukum

pertanggungjawaban hukum dalam pasal 46 Undang-Undang No. 44

Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lex Specialis) dengan Pertanggung

jawaban Hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata (Lex Generali)

mengakibatkan timbulnya inkonsistensi asas pertanggungjawaban

perdata sehingga tidak jelas pasal dan Undang-Undang mana yang

digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum majelis Hakim dalam

memutus perkara a quo;

6. Pertimbangan hukum tingkat pertama tentang pasal 46 Undang-Undang

No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit disebutkan “Rumah Sakit

bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang

ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di

rumah sakit” Unsur kelalaian harus dibuktikan terlebih dahulu

untuk dapat membebankan pertanggung jawaban kepada Pembanding I

sesuai dengan asas Libility base on fault;

Halaman 19 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

7. Bahwa tidak tepat pertimbangan tingkat pertama pada halaman 25

paragraf 5 tentang pertanggungjawaban Rumah Sakit secara hukum

berkaitan penyembuhan pasien dan pemulihan keadaan cacat badan

dan jiwa padahal Para Pembanding telah berusaha keras dan

memberikan pelayanan kesehatan serta melayani secara baik dan

benar;

8. Bahwa Perikatan yang timbul akibat terjadinya hubungan terapeutik

dimana Rumah Sakit hanya dibebani kewajiban oleh hukum untuk

memberikan upaya keras dan benar supaya pengobatan berhasil bukan

hasil;

9. Bahwa berdasarkan doktrin Contraktual liability yang menjelaskan

bahwa dalam hubungan terapeutik, kewajiban atau prestasi tidak dinilai

dari hasil tetapi upaya maka pertanggungjawaban hukum Rumah Sakit

terjadi apabila dokter melakukan kesalahan (dokter) oleh karena

Malpraktek berarti pelaksanaan yang dilakukan secara sengaja,

kecerobohan atau kelalaian, karenanya adalah keliru apabila

Pembanding I dianggap ikut bertanggungjawab secara hukum sebab

tindakan medik yang dilakukan oleh Pembanding II merupakan upaya

penyembuhan;

10. Bahwa tidak beralasan dan keliru tingkat pertama yang

mengenyampingkan dalil Para Pembanding/Para Tergugat dengan

alasan kepastian hukum padahal pertibangan Pengadilan Negeri Bekasi

justru mencerminkan ketidak pastian hukum dalam penerapan asas-

asas hukum dan peraturan perundang-undangan;

Penilaian Judex Factie Terhadap Alat Bukti Bersifat Subjektif. Karena

Tidak Didasarkan Pada Fakta-Fakta Dan Bukti-bukti Yang Sebenarnya

Terungkap Di Persidangan;

11. Pertimbangan Hukum tingkat pertama pada halaman 28 alinea ke-5

adalah pertimbangan keliru karena seolah-olah keterangan saksi Aliyah

adalah keterangan seorang ahli padahal kesaksian saksi Aliyah adalah

fakta mengenai berat badan Ananda Falya Raafani Blegur yang terus

menerus turun dengan berat terakhir 8,2 Kg yang tidak sesuai dengan

berat badan anak seusianya, yaitu 10 Kg;

Halaman 20 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

12. Bahwa bukan merupakan kapasitas dari saksi Aliyah untuk menyatakan

apakah seseorang mengalami gizi buruk atau tidak dan terbukti dari

pertimbangan hukum tingkat pertama halaman 18 aliniea ke-5;

13. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi juga terlihat

dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 29 aliniea ke 4 dan 5 dan dari

pertimbangan hukum tsb terbukti bahwa Hakim Judex Factie

mendasarkan pada pertanyaan dari Dr. Kuncoro Sp.An, dimana

Pembanding II menyatakan rekomendasi IDAI pemberian injeksi

antibiotic tidak diperlukan skin test, namun disisi lain Majelis Hakim

menimbang bahwa dalam pemberian antibiotic terhadap Ananda Falya

Raafani Blegur merupakan suatu kelalaian;

14. Bahwa Hakim tidak membaca dan memeriksa secara lengkap Hasil

Audit Komite Medik RS Awal Bros (Vide bukti TI, TII-6) sebagai

pertimbangan hukum karena setiap bagian Hasil Audit Komite Medik RS

Awal Bros adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan dan menyatakan bahwa Pembanding II/Tergugat II dalam

menangani Ananda Falya telah sesuai dengan Standard Operasional

Prosedure dan tidak ditemukan pelanggaran dan/atau kesalahan dalam

pemberian Antibiotik sehingga Pertimbangan Hukum Judex Factie tidak

didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di

persidangan;

Produk Yang Digunakan Terhadap Pasien adalah Tricefin 1 G/10 ML

Dengan Bets 4608501, Produksi Maret 2015, Ed Maret 2018 sebanyak

1 Vial Sesuai Berita Acara Verifikasi Badan POM RI tanggal 02

November 2015;

15. Bahwa Majelis Hakim keliru dan atau tidak cermat dalam memberikan

pertimbangan hukum pada hal. 31 aliniea pertama dan sesuai dengan

Surat Bukti T I, T II 3b yaitu surat hasil verifikasi oleh Badan POM RI

tanggal 02 November 2015 adalah produk Tricevin 1 g/10 mL dengan

bets 460851, Produksi Maret 2015, ED Maret 2018 sebanyak 1 Vial dan

berdasarkan verifikasi oleh Badan POM RI tanggal 02 November 2015

angka II point b: produk yang digunakan untuk pasien Alm Falya

Raafani Blegur dapat ditelusuri yaitu adalah produk Tricefin 1 g/10 mL

dengan bets 4608501, Produksi Maret 2015, ED (Expired Date) Maret

2018 sebanyak 1 Vial;

Halaman 21 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

16. Bahwa Majelis Hakim keliru memahami pengertian pada angka II (dua)

poin c dalam bukti T I, T II-3b Surat verifikasi oleh Badan POM RI

tanggal 02 November 2015 disebut kartu “Stok” tidak tertelusur no bets

dan ED produk karena seharusnya Majelis Hakim membedakan antara

produk yang sudah dipakai dan atau sudah digunakan terhadap pasien

Alm. Falya Raafani Blegur dengan STOK yang artinya produk yang

belum digunakan (persediaan) karena produk yang digunakan terhadap

pasien Alm. Falya Raafani Blegur sudah diverifikasi oleh Badan POM RI

yaitu produk Tricefin 1 g/10 mL dengan bets (kode produksi) 460851,

Produksi Maret 2015, ED (Expired Date) Maret 2018 sebanyak 1 vial,

No Registrasi DKM 9505015644C1, Produksi PT. Dexa Medica, Jl

Letjen Bambang Utoyo 138, Palembang, Distributor PT. Anugerah

Argon Medica (AAM);

17. Bahwa produk Tricefin Injeksi 1 g/10 mL berupa persediaan barang

(Stok) dan atau yang belum digunakan maka untuk melihat No. Batch

dan ED (Expired Date) Produk melekat pada tiap-tiap produk

sedangkan yang dimaksud dengan kartu stok adalah pencatatan

persediaan pada kartu secara keseluruhanterhadap stok atau

persediaan yang belum digunakan dan terhadap produk yang

digunakan selalu tercatat sehingga dapat ditelusuri oleh Badan POM RI;

18. Bahwa di dalam pertimbangan disebutkan “apakah ada indikasi yang

digunakan untuk Pasien a.n Falya Raafani Blegur pada jam 13.00 dst..”

padahal Bukti Surat T I, T II-3b poin b menerangkan bahwa “Tricefin

yang digunakan untuk pasien a.n Falya Raafani Blegur pada tanggal 29

Oktober 2015 adalah Tricefin 1g/10 mL adalah bets 4608501, Produksi

Maret 2015, ED Maret 2018 sebanyak 1 vial”, sehingga pertimbangan

Judex Factie keliru tanpa mencermati Bukti Surat T I, T II-3b berupa

surat hasil verifikasi oleh Badan POM RI tanggal 02 Nopember 2015

secara keseluruhan dan atau hanya didasarkan pada persangkaan-

persangkaan yang tidak berdasar;

19. Bahwa berdasarkan hasil telaah oleh Komite Medik RS Awal Bros

sesuai dengan bukti T I, T II-6, tidak ada satu poin pun yang

menyatakan bahwa atas dasar tindakan Pembanding II sehingga

mengakibatkan Alm. Falya Raafani meninggal dunia;

20. Bahwa saat masuk perawatan di tempat Pembanding I, Alm. Falya

Halaman 22 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

Raafani Blegur didiagnosa “Diare akut dehidrasi ringan sedang, intake

sulit dan gizi kurang”. Dari hasil perawatan tsb menunjukkan dehidrasi

Alm. Falya Raafani Blegur telah teratasi akan tetapi kondisi Alm. Falya

Raafani BLegur tetap mengalami perburukan karena proses infeksi

hebat yang masih berjalan sehingga pasien mengalami Syok Septik,

suhu tubuh yang cendrung hipotermi, Encefalopati metabolic (gula

darah dan electrolit turun berulang yang sulit diatasi), Pneumonia dan

berakhir dengan Multi Organ Failure dan kematian;

21. Bahwa penyebab perburukan tsb bukanlah disebabkan oleh rekasi

alergi (anafilatik) dari pemberian antibiotic yang diberikan Para

Pembanding, oleh karena tidak ditemukannya gejala-gejala klinis yang

mendukung tejadinya syok anafilatik dan pasen bertahan sampai 3 hari.

Pemberian antibiotika tsb telah diinformasikan dan mendapat

persetujuan dari orang tua Alm. Falya Raafani Blegur (ibu Pasien) (Vide

bukti T.I.T.II-6);

22. Bahwa karena Para Pembanding Tidak Terbukti melakukan kelalaian,

kekeliruan dan perbuatan melawan hukum maka tidak dapat

dibebankan ganti kerugian, terlebih Biaya Sirih Pinang senilai

Rp. 150.000.000,- yang dikemukakan dalam proses mediasi yang

diketengahi oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi tidak dapat

dipertimbangkan ke ranah Pengadilan;

23. Hal tsb sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, pasal 35 ayat 3 : “Jika Para Pihak tidak berhasil

mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam

proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses

persidangan perkara”;

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak beralasan dan kekeliruan

Hakim tingkat pertama yang demikian merupakan alasan hukum yang

dibenarkan oleh Undang-Undang guna diperiksa kembali fakta-fakta

dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan dipertimbangkan

kembali oleh Pengadilan Tinggi Bandung;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas

Para Pembanding Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada

Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memeriksa Perkara ini untuk selanjutnya

Halaman 23 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat

untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 630/Pdt.G/2015/ PN.

Bks. Tanggal 27 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya;

- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini:

Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut di

atas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5

Agustus 2016, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Terbanding semula Penggugat atau Kuasanya pada tanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut Kuasa Hukum

Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding

pada tanggal 6 September 2016 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bekasi pada tanggal 6 September 2016 yang pada pokoknya telah

menguraikan sebagai berikut:

A. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM JUDEX FACTIE MENGENAI

EKSEPSI;

1. Bahwa keberatan Pembanding Huruf A No. 1 dan 2 yang menilai keliru

Hakim Judex Factie mengenai tanggung jawab Perseroan adalah

penilaian atas ketidaktahuan para Pembanding karena:

1.1. Bahwa Undang-Undang No. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Pasal 46 bagian Ketujuh tentang Tanggung Jawab Hukum Rumah

Sakit terhadap semua kerugian akibat kelalaian oleh tenaga

kesehatan di Rumah Sakit;

1.2. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi MARI No. 957 K/Pdt/2006 pada

pokoknya Rumah Sakit Cinere adalah PIHAK;

1.3. Bahwa Para Pembanding banyak menyampaikan teori terkait

dengan Pertanggungjawaban hukum adalah merupakan Hak

Para Pembanding, namun dari Pembelaan Pembanding yang ingin

Halaman 24 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

mengaburkan Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit seolah-olah

pemilik Rumah Sakit adalah PT. Famon Global Awal Bros adalah

mencederai Tujuan dibentuknya Hukum itu sendiri;

1.4. Bahwa UU No. 44 Tahun 2009 dibentuk dengan Pertimbangan-

Pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang

yang dijamin dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang harus

diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya;

b. Bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi

masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi

oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan

tehnology, dan kehidupan social ekonomi masyarakat yang

harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih

bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat

kesehatan yang setinggi-tinginya;

c. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan

pelayanan Rumah Sakit serta pengaturan hak dan kewajiban

masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu

mengatur Rumah Sakit dengan Undang-Undang;

d. Bahwa pengaturan rumah sakit belum cukup memadai untuk

dijadikan landasan hokum dalam penyelengaraan rumah sakit

sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b c, dan d

serta untuk memberikan kepastian hokum bagi masyarakat

dan Rumah Sakit, perlu membentuk Undang-Undang Rumah

Sakit;

1.5. Bahwa pembentukan UU No. 44 Tahun 2009 juga mengingat

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

1.6. Bahwa pertimbangan Hukum diundangkannya UU No. 44 Tahun

2009 huruf e adalah keinginan Negara memberikan Kepastian

Hukum Kepada Rakyatnya;

Halaman 25 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

1.7. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Para Pembanding

mengakibatkan meninggalnya Ananda Falya Raafani Blegur

Ananda dari Ibrahim Blegur (Terbanding);

2. Dengan demikian Hakim JudexFactie tingkat pertama sudah benar

memberikan pertimbangan hukum dalam eksepsinya;

Dan yang demikian sudah sepatutnya dibenarkan oleh Undang-Undang

dan mohon diperkuat oleh yang mulia Majelis hakim Pengadilan Tinggi

Bandung;

B. MENGENAI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI:

1. Bahwa Pembanding dalam memori Bandingnya angka 5.1 s.d 5.4 yang

mempertanyakan penilaian dan pertimbangan Hakim Judex Factie

tingkat pertamayang mengesampingkan permohonan Pembanding

I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II berupa prematurnya

Gugatan Penggugat/Terbanding;

2. Bahwa Pembanding dalam memori Bandingnya Undang-Undang No. 36

Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan adalah Undang-Undang yang

berlaku khusus, dan kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui

konsilmasing-masing tenaga kesehatan adalah upaya Pembanding

untuk mengaburkan permasalahan yang sebenarnya;

3. Bahwa sesungguhnya dan sebenar-benarnya Terbanding/Penggugat

telah memahamidan mengetahuimaksud pasal 49 Undang-Undang No.

36 tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa

konsil masing-masing Tenaga Kesehatan menerima pengaduan,

memeriksa dan memutus kasus-kasus PELANGGARAN DISIPLIN

Tenaga Kesehatan;

4. Bahwa Terbanding menyadari kewenangan konsil untuk memeriksa

PELANGGARAN DISIPLIN sehingga Terbnding mengadukan ke Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonersia pada tanggal 11 Nopember

2015 dengan Nomor Register Pengaduan : 34/P/MKDKI/XI/2015,

namun sampai dengan putusan Pengadilan Negeri dibacakan dan

sampai Kontra Memori Banding ini dibuat belum ada tanggapan apapun

dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;

5. Bahwa Konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai wewenang

sebagaimana diatur di dalam pasal 37 dan pasal 38 Undang-Undang

No. 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan;

Halaman 26 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

6. Bahwa pasal 37 dan pasal 38 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014

adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang

terhadap konsil masing-masing tenaga kesehatan yang bersifat internal

dan administrative dan tidak memberikan kewenangan kepada Konsil

menyidangkan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang

dirumuskan di dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Dengan demikian Pertimbangan Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan

Negeri halaman 28 paragraf ke-3 merupakan pertimbangan hokum yang

seharusnya, dan mohon diperkuat oleh Yang Mulia Majelis hakim

Pengadilan Tinggi Bandung;

C. MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN:

1. Bahwa PembandingI dan II dalam Memori Bandingnya angka 6 s.d 11

yang mempertanyakan penilaian dan pertimbangan Hakim tingkat

pertama tentang Pertanggungjawaban Hukum menurut KUHPerdata

pasal 1365;

2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum harus dibuktikan terlebih dahulu

kelalaiannya, namun Para Pembanding tidak pernah membantah fakta

yang diajukan Terbanding dalam gugatan diantaranya lalai dalam

prosedur memberikan antibiotic, lambat merespon keluhan Penggugat,

tidak memenuhi hak-hak Pasien dan menjalankan kewajiban sebagai

Dokter seperti yang diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit Pasal

32 huruf (J) yang berbunyi bahwa Pasien berhak mendapatkan

informasi yang meliputi diagnosis dan taatacara tindakan medis, tujuan

tindakan medis, alternative tindakan, Resiko dan komplikasi tindakan

yang dilakukan serta memperkirakannya biaya Pengobatan”,Jo Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 59

ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran, Pasal 52 huruf a menyebutkan : “Pasien, dalam menerima

pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak:

a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)” yaitu:

a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;

b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;

c. Alternative tindakan lain dan resikonya

d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan;

Halaman 27 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;

3. Bahwa suatu perbuatan, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang

memenuhi pasal 1365 KUHPerdata jika di dalam perbuatan tersebut

memenuhi unsur:

a. Perbuatan;

b. Kesalahan;

c. Kerugian;

d. Hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang

ditimbulkan;

4. Karena Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu tindakan yang diatur

di dalam KUHPerdata, maka benar kiranya bahwa Peradilan Perdata

dapat memutus suatu perbuatan yang Melawan Hukum yang

mengakibatkan meninggalnya Ananda Falya Raafani Blegur;

Dan yang demikian sudah sepatutnya dibenarkan oleh Undang-Undang

dan mohon diperkuat oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tiinggi

Bandung;

D. TENTANG ALAT BUKTI:

1. Bahwa Pembanding I dan II dalam Memori Bandingnya angka 12 s.d.16

yang mempertanyakan pertimbangan Hakim Tingkat pertama terhadap

alat bukti yang menurut Pembanding I dan II bersifat subjektif karena

tidak didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang sebenarnya

terungkap di persidangan;

2. Bahwa Pembanding I dan II saat persidangan berlangsung tidak datang

langsung untuk memberikan kesaksian sesuai keahlian mereka

khususnya Pembanding II yang berprofesi sebagai Dokter anak dan

pelaku kesehatan yang menangani Ananda Falya Rafani yang dengan

kedatangannya diharapkan jelas dan benar;

3. Bahwa atas Kesaksian Wawan Irawan S (dibawah sumpah) yang

merupakan tetangga orang tua Almarhumah Ananda mempunyai gejala

sakit yang sama yaitu buang-buang air dan anak saksi dibawa ke RS

Mitra Keluarga Bekasi kurang lebih satu minggu, saat anak saksi akan

diberikan suntikan Anti Biotik, Rumah Sakit melakukan Skin Test

terlebih dahulu ke anak saksi dan saksi diberikan informasi yang

lengkap tentang tindakan yang akan diambil oleh Rumah Sakit yang

Halaman 28 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

bertujuan untuk mengetahui anaknya Alergi atau tidak dengan obat

yang akan diberikan;

4. Fakta yang dialami oleh orang tua Almarhumah Ananda Falya tidak

mendapatkan perlakuan yang sama yaitu tidak mendapatkan

penjelasan dari Para Pembanding tentang tata cara tindakan medis,

Tujuan tindakan medis serta Risiko Tindakan medis yang akan

diberikan sesuai peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut

di atas, yang bertujuan untuk mengetahui anaknya alergi atau tidak

dengan obat yang akan diberikan;

Dengan demikian sudah sepatutnya Penilaian Judex Factie pada

Pengadilan Negeri Bekasi dibenarkan dan mohon diperkuat oleh yang

mulia Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung;

E. TENTANG PRODUK ANTI BIOTIK DENGAN HASIL VERIFIKASI BADAN

POM RI TANGGAL 2 NOVEMBER 2015 YANG DITEMUKAN KARTU

STOK TIDAK TERTELUSURI NOMOR BETS DAN ED PRODUK YANG

DIGUNAKAN UNTUK PASIEN A.N ALMARHUMAH FALYA RAAFANI

BLEGUR;

1. Bahwa Pembanding I dan II dalam Memori Bandingnya angka 17 s.d 20

yang memepertanyakan penilaian dan pertimbangan Hakim tingkat

pertama terhadap Produk Anti Biotik Dengan Hasil Verifikasi Badan

POM RI tanggal 2 November 2015 yang ditemukan Kartu Stok Tidak

Terlesuri Nomor Bets Dan ED Produk Yang digunakan Untuk Pasien

A.N Almarhumah Falya Raafani Blegur;

2. Bahwa Pembanding I dan II saat menyerahkan bukti surat yang dalam

list ada beberapa kali koreksi pada bukti 3b, yang menurut

Terbanding/Penggugat sebagai bukti bahwa Pembanding/Tergugat I

dan II berusaha mencari bukti pendukung yang dapat menemukan Kartu

Stok, Nomor Bets dan ED Produk tertelusuri untuk produk anti biotik

yang diberikan ke Almarhumah Ananda Faalya, namun sampai dengan

waktu penyerahan Bukti Tertulis Nomor 3b, Pembanding I dan II tidak

dapat menemukannya, dan kesimpulan yang didapat Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bekasi bahwa Anti Biotik yang tidak ada Kartu Stok,

Nomor Bets dan ED Produk tersebut dipergunakan untuk pasien a.n.

Falya Raafani Blegur pada jam 13.00 WIB tanggal 29 Oktober 2015

oleh Perawat dan setelah memakai obat yang tidak tertelusuri Kartu

Halaman 29 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

Stok, Nomor Bets dan ED Produk tersebut meninggal pada pukul 06,00

WIB Tanggal 01 November 2015 karena tidak adanya ketelitian dan

kehati-hatian yang menyebabkan meninggalnya Almarhumah Ananda

Falya Raafani Blegur;

F. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Bekasi di dalam pertimbangan hukumnya telah

sesuai dengan duduk Perkara (Feitelijk Groenden) dan begitu juga

pertimbangan Tentang Hukumnya (Recht Gronden) sesuai dengan analisa

hukum dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana

tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding/Penggugat mohon kehadapan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan mengambil Putusan

hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I dan Pembanding II

untuk seluruhnya;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor:

630/Pdt.G/2015/PN.Bks tertanggal 27 Juni 2016, dan menambah

Hukuman Pembanding I dan Pembanding II sesuai Kerugian Material dan

Immaterial Terbanding;

3. Menghukum Pembanding I dan II untuk membayar segala biaya yang

timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;

Atau:

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain,

maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut salinannya telah pula

diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para

Tergugat pada tanggal 20 September 2016;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi

Jawa Barat guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak

berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari

berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan

relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) dengan Nomor

630/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo. No. 60/Bdg/2016/PN.Bks telah diberitahukan

kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 9 Agustus

Halaman 30 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

2016, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juli 2016, untuk

diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari

dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan No.

630/Pdt.G/2015/PN Bks tersebut telah dijatuhkan pada tanggal 27 Juni 2016

dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa

Hukum Tergugat I dan II, selanjutnya terhadap putusan tersebut Kuasa Para

Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2016, dengan

demikian permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat

tsb telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu secara

formal maka permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat

tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan

Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Juni 2016 dengan nomor

630/Pdt.G/2015/PN.Bks , dan berkas yang dimohonkan banding a quo Memori

Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori

Banding dari Terbanding semula Penggugat yang diajukan di dalam perkara ini

maka Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mempertimbangkannya

sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan II di dalam

jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana

tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat

mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bekasi terhadap Eksepsi-Eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I

dan II, maka menurut majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat, semua

pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi tentang eksepsi-eksepsi

tsb sudah tepat dan benar sehingga majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa

Barat sependapat dengan seluruh pertimbangan tersebut dan mengambil alih

seluruh pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 31 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

Menimbang bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Para Pembanding

semula Tergugat I dan II dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di

atas, yang pada pokoknya Para Pembanding semula Tergugat I dan II mohon

agar putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut di atas dibatalkan dan

selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan Terbanding semula

Penggugat dan menghukum Terbanding semulaPenggugat untuk membayar

biaya perkara;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan kontra memori banding

yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat sebagaimana tersebut di

atas yaitu:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I dan Pembanding II untuk

seluruhnya;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor:

630/Pdt.G/2015/PN.Bks Tertanggal 27 Juni 2016, dan menambah Hukuman

Pembanding I dan Pembanding II sesuai kerugian Material dan Immaterial

Terbanding;

3. Menghukum Pembanding I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini serta perkara Banding;

Atau:

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, maka

kami mohon putusn yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sepatutnyalah majelis

hakim tinggi Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara aquo memberikan

putusan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan hukum antara Para Pembanding

semula Tergugat I dan Tergugat II dengan Terbanding semula Penggugat pada

pokoknya sebagaimana terurai di dalam pertimbangan hukum majelis

Pengadilan Negeri Bekasi pada halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor

630/Pdt.G/2015/PN.Bks yaitu suatu perikatan medis-terapeutik yang biasanya

disebut inspannings verbintenis atau perjanjian berusaha atau upaya karena

berdasarkan atas kewajiban berusaha yang prestasinya tidak mutlak sembuh

akan tetapi upaya keras supaya pengobatan berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama di dalam

pertimbangan hukumnya berdasarkan alat bukti yang diajukan baik saksi

maupun surat dan akhirnya telah menyimpulkan bahwa akibat kelalaian

Halaman 32 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

Tergugat I, Tergugat II dalam memberikan antibiotic terhadap Ananda Falya RB

telah menyebabkan Ananda Falya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bahwa penyebab kematian

Ananda Falya RB menurut majelis hakim tingkat pertama adalah akibat

kelalaian Pembanding II semula Tergugat II memberikan antibiotic kepada

Anada Falya RB sehingga Para Pembanding semula Tergugat I dan II harus

bertanggung jawab atas kelalaian tersebut (azas causaliteit);

Menimbang, bahwa kesimpulan majelis hakim tingkat pertama tersebut

selain surat-surat juga telah didukung pula oleh keterangan saksi I Aliyah dari

Ketua Posyandu Mawar Merah V di Kelurahan Kranji Bekasi Barat dan saksi II

Yusuf Blegur kakak dari Penggugat (ayah pasien) sebagaimana tertera di dalam

berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik

benang merahnya bahwa perselisihan hukum antara Para Pembanding semula

Tergugat I dan II dengan Terbanding semula Penggugat adalah masalah ilmu

pengetahuan tentang kedokteran (Medical Science) sehingga untuk mendapat

kepastian hukum yang berkeadilan perlu diperkuat dengan keterangan oleh

saksi ahli dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI);

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (14) dari Undang-Undang RI

Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran bahwa Majelis Kehormatan

Disiplin Kedokteran Indonesia adalah Lembaga yang berwenang untuk

menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi

dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan

sanksi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (2) dan (3) MKDKI merupakan

lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia dan dalam menjalankan

tugasnya bersifat Independen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembanding II

semula Tergugat II yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis Anak di

Pembanding I semula Tergugat I telah memberikan antibiotic kepada Ananda

Falya RB harus diperiksa terlebih dahulu oleh MKDKI (Majelis Kehormatan

Disiplin Kedokteran Indonesia) apakah benar penyebab kematian Ananda Falya

RB akibat antibiotic yang dimasukkan oleh Pembanding II semula Tergugat II ke

dalam tubuh Ananda Falya RB tersebut sehingga putusan yang akan diambil

oleh majelis hakim akan bersifat objektif terhadap para pihak;

Halaman 33 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, gugatan Terbanding semula Penggugat menurut majelis Hakim Tingkat

Banding terlalu cepat diajukan ke Pengadilan Negeri atau dengan kata lain

masih bersifat Premature, yang pada akhirnya jelas putusan Pengadilan Negeri

Bekasi tanggal 27 Juni 2016 dengan Nomor 630/Pdt./G/2015/PN.Bks. tidak bisa

dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karenanya majelis hakim Pengadilan

Tinggi Jawa Barat akan mengadili sendiri dengan gugatan Terbanding semula

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan-keberatan dalam

Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II, yang lain dan

selebihnya maupun atas adanya Kontra Memori Banding dari Terbanding

semula Penggugat, sudah tercakup dan terwakili di dalam pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada di

pihak yang kalah maka biaya perkara baik ditingkat banding maupun di tingkat

pertama dibebankan kepada pihak Terbanding semula Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1947, HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-

Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para

Tergugat, tersebut

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Juni

2016 dengan Nomor 630/Pdt./G/2015/PN.Bks yang dimohonkan

banding oleh Para Pembanding semula Para Tergugat ;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat

diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya

perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

ribu rupiah);

Halaman 34 dari 34 halaman putusan perkara Perdata Nomor 462/PDT/2016/PT.BDG.

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari: Rabu, tanggal 30

Nopember 2016, oleh kami: Amril, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua,

dengan Karel Tuppu, S.H., M.H.,dan A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor

:462/PEN/PDT/2016/PT.BDG., tanggal 10 Oktober 2016, putusan tersebut

pada hari: Jum’at, tanggal 2 Desember 2016 diucapkan dalam

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para

Hakim Anggota tersebut, Hj. Nenden Khaerani, S.H., Panitera Pengganti

tanpa dihadiri Kedua Belah Pihak.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd. Ttd.

Karel Tuppu, S.H., M.H. Amril, S.H., M.Hum. Ttd.

A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Nenden Khaerani, S.H.

Perincian Biaya:

- Materai.................Rp. 6.000,00

- Redaksi................Rp. 5.000,00

- Pemberkasan......Rp. 139.000,00

Jumlah..................Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).