perlindungan hukum dalam pelayanan medis
DESCRIPTION
perlindungan hukum dalam pelayanan medisTRANSCRIPT
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
1/40
1
Perlindungan HukumDalam Pelayanan Medis
oleh :
Mukhtar Zuhdy
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
2/40
3
Hukumseperangkat instrumen tatanan sosial(peraturan perundang-undangan dan atauperaturan-peraturan lainnya) yang berfungsi
sebagai sarana untuk melindungikepentingan dan hak bagi manusia dan alamsekitarnya dalam kehidupan bermasyarakatdan bernegara, dan apabila ada yang
melanggar akan dikenai sanksi.
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
3/40
4
HAKEKAT DAN FUNGSI
HUKUM
Sebagai instrumen tatanan sosial yang
diharapkan dapat memberikan jaminanuntuk melindungi dan memberikankepastian hukum atas kepentingan-kepentingan atau hak-hak dan kewajiban
manusia dalam kehidupan sosial yangtertib, adil dan sejahtera.
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
4/40
5
HUKUM DAPAT BERLAKU
SECARA EFEKTIF APABILA :
Bernilai Kepastian Hukum
Bernilai Keadilan
Bernilai Kemanfaatan
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
5/40
6
Fungsi Hukum
Secara static :
Hukum berfungsi sebagai institusi yang merupakan instrumen untuk
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Secara dinamic :
Hukum merupakan instrumen dalam suatu rekayasa sosial baik dalam
bidang hukum, politik, ekonomi, budaya dll (instrumen tatanan
sosial).
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
6/40
7
Fiksi Hukum
Bahwa setiap orang dianggap tahuakan hukum, tidak ada orang bebas
dari hukum dengan alasan karenatidak tahu hukum
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
7/408
Konfigurasi Politik & Hukum
Sistem Politik
OTORITER
DEMOKRATIS
Hukum brsft repressif,
konserfatif & elitis
Hukum brsft responsif
& aspiratif
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
8/409
Pondasi Penegakan Hukum( KH. Yusuf Mohammad)
1. Kebenaran (al-haq)2. Kejujuran (al-amanah)
3. Keadilan (al-adl)4. Keikhlasan (al-ikhlas)
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
9/40
10
Tiga Pilar Penegakan Hukum(Frueudmunt)
1. Substancial of law Sistem Hukum
2. Structural of law Pejabat Penegak Hukum
3. Cultural of law Budaya Hukum Masyarakat
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
10/40
11
HUKUM KESEHATAN
Health Law)
Seperangkat aturan hukum hukum perdata, hukum pidana dan
hukum adiministrasi) yang mengatur seluruh aspek yang
berkaitan dengan
upaya dan pemeliharaan kesehatan dan penerapannya.
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
11/40
12
Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan,dgn kata lain hukum kedokteran merupakan hukum kesehatandlm arti sempit.
Hukum kedokteran dlm arti luas yaitu sgl hal yg dikaitkandgn pelayanan medis yang dilakukan oleh semua para medis.
Hukum kedokteran dlm arti sempit yaitu bagian dari medicallaw yg meliputi ketentuan hukum yg hanya berhubungan dgn
profesi dokter dalam proses pelayanan medis.
Hukum kedokteran memiliki obyek pelayanan medis,sedangkan hukum kesehatan memiliki obyek pemeliharaan
kesehatan (health care).
Hukum Kedokteran
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
12/40
13
Fungsi Hukum Kesehatan
Hukum kesehatan mengatur & melindungimasalah-2 kesehatan yang meliputi :
Lembaga pelayanan kesehatan
Pemberi pelayanan medis (healthproviders) & penerima / penggunapelayanan (health receivers)
Proses pelayanan kesehatan
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
13/40
14
Hak-hak Dokter/Dokter Gigi
dalam Pelayanan MedikPasal : 50 UU.No: 29 Th.2004)
Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai
dengan standar profesi dan standar operasional prosedur ; Memperoleh informasi yg lengkap & jujur dari pasien atau keluarganya ;
Menerima imbalan jasa.
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
14/40
15
ASPEK HUKUM
PELAYANAN KESEHATAN
Hukum Perdata :
Hubungan antara pemberi pelayanan medis dgn penerima pelayanan medisdlm proses pelayanan medis adalah merupakan relasi medis (HubunganTerapeutik), secara yuridis merupakan perjanjian hukum (kontrak hukum)yang didasarkan ketentuan psl 1320 KUHPdt. Dengan demikian apabila adapihak yang ingkar janji dan menimbulkan kerugian pihak lain, maka dptdiselesaikan dgn melalui pendekatan/jalur hukum .
Hukum Pidana :
Tindakan pelayanan medis potensial untuk terjadi adanya perbuatan yangdpt dikategorikan sbg suatu tindak pidana yang pada umumnya tanpa adaunsur dolus, (psl 359 360 KUHP), tindak pidana ini dikenal sbgMalpraktek medis pidana. Selain itu dlm UU.Kesehatan juga terdapatketentuan pidana yg mengatur ttg perbuatan-2 yang dapat dikategorikan sbg
tindak pidana. Selanjutnya dlm KUHP juga mengatur tindak pidana tertentuyang berhubungan dgn mslh medis, misalnya masalah, aborsi (psl 346-349KUHP), euthanasia psl 344-345 KUHP, dll.
Hukum Administrasi :
Lembaga dan atau orang yang memberikan pelayanan kesehatan harusmemenuhi persyaratan dan perijinan di dalam menjalankan profesinya,
persoalan ini adalah merupakan wilayah pengaturan hukum administrasi.
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
15/40
16
HUBUNGAN TERAPEUTIK
Hubungan antara penyedia jasa medis (health careprovider) dengan pasien (penerima jasa medis)dalam proses pelayanan medis yang bersifatpaternalistik/kekeluargaan dan atas dasarkepercayaan.
Hubungan terapeutik memiliki kelemahan apabila
suatu saat dihadapkan konflik antara penyedia jasamedik (health care provider)dengan penerima jasamedik (health care receiver), krn dlm hubungan initdk memiliki nilai kepastian juridis yang menjaminhak dan kewajiban masing-masing pihak.
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
16/40
17
KONTRAK TERAPEUTIK
Hubungan antara penyedia jasa medis (healthcare provider) dengan penerima jasa medis(health care receiver) dalam prosespelayanan medis atas dasar kesepakatan atauperikatan (verbintenis)para pihak tersebut.
Hubungan ini terkesan formal akan tetapimemiliki kekuatan mengikat dan bernilaikepastian hukum, shg apabila terjadi konflikantara para pihak akan lebih mudahpenyelesaiannya dan lebih terlindungi hak dan
kewajibannya masing-masing pihak.
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
17/40
18
Pada umumnya perikatan dalam hubungan pelayanan medik(kontrak terapeutik) itu termasuk jenis perikatan (inspaning
verbintenis), dimana penyedia pelayanan medik hanyadituntut untuk memberikan prestasi berupa upaya medikyang layak berdasarkan standar profesi medik serta teorimedik yg telah teruji kebenarannya,
Apabila sblmnya ditentukan secara khusus (dalam bentukspecial agreement) bahwa pemberi layanan medik akanmemberikan prestasinya berupa hasil tertentu seperti yang
diinginkan pasien maka yang akan berlaku adalah perikatanjenis (resultaat verbintenis). Dalam hal ini pemberi layananmedik dapat digugat jika hasil yang diperjanjikan itu tidakdipenuhi.
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
18/40
19
Informed Consent : pernyataan setuju dari pasien yangdiberikan dgn bebas dan rasional setelah mendapatkaninformasi dari dokter dan yang telah dimengertinya.
Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medik) :persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganyaatas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akandilakukan terhadap pasien tersebut (Psl 1.a) Permenkes.No:585/MEN.KES/PER/IX/1989
Bentuk-bentuk Informed Consent :1.dengan dinyatakan (tertulis atau lisan).2.tersirat atau dianggap diberikan (implied consent)
INFORMED CONSENT
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
19/40
20
Informed Consent(Pasal 45 UU.No.29/2004)
Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yg akan dilakukan oleh dokter atau
dokter gigi thdp pasien harus mendpt persetujuan pasien stlh mendpt pnjlsan mengenai :
1. diagnosis & tata cara tindakan medis.
2. tujuan tindakan medis.3. alternatif tindakan lain dan risikonya.
4. risiko dan komplikasi yg mungkin terjadi.
5. prognosis thdp tindakan yang dilakukan.
Persetujuan dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, khusus untuk tindakan medis ygberisiko tinggi persetujuan harus dibuat secara tertulis.
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
20/40
21
INFORMED CONSENT
PASIEN
DOKTER
INFORMASI
KEP INFORMASI
Informed Decision)
SETUJU
Consent)
MENOLAK
Refusal)
TANDA TANGAN
PERSETUJUAN
TANDA TANGAN
PENOLAKAN
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
21/40
22
FUNGSI INFORMED CONSENT
Memberikan proteksi hukum thdp :dokter/dokter gigi/para medis, rumah sakit danpasien/keluarganya.
Mencegah/menghindari dari tindakan penipuandan paksaan serta kesewenang-wenangan.
Untuk mewujudkan rasa keterbukaan dankejujuran dalam pemberian informasi.
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
22/40
23
IMPLIED OR TACIT CONSENT
Persetujuan atau ijin pasien dianggap
diberikan atas dasar kesimpulan dokterdari sikap dan keadaan pasien. Dengankata lain merupakan persetujuan secaratersirat/tanpa ada pernyataanpersetujuan dari pasien.
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
23/40
24
Malpraktek
secara harfiah malpraktek berasal dari kata mal
(salah/keliru) dan praktek (pelaksanaan/tindakan), dengandemikian malpraktek berarti suatu pelaksanaan/tindakan
yang salah dalam menjalankan suatu profesi (professional
misconduct)
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
24/40
25
MEDICAL MALPRACTICE
Tindakan dari tenaga medis yangsalah dalam melaksanakan
profesi di bidang medik
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
25/40
26
MEDICAL MALPRACTICE :
1. Ethical Malpractice
2. Legal Malpractice
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
26/40
27
Ethical Medical Malpractice
Kesalahan atau kekeliruantindakan tenaga medis yangdiukur atau dilihat denganparamater ketentuan etikaprofesi medis (Kode Etik
Kedokteran, Bidan, Apoteker dll)
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
27/40
28
Legal Medical Malpractice
Kesalahan atau kekeliruan tindakanpara medis (tenaga kesehatan) diukuratau dilihat dengan paramater
ketentuan-ketentuan hukum positip
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
28/40
29
Legal Medical Malpractice:
1. Criminal Medical Malpractice2. Civil Medical Malpractice
3. Administrative Medical Malpractice
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
29/40
30
Criminal Medical Malpractice
Suatu perbuatan dapat dikategorikan criminal
malpractice apabila memenuhi rumusan tindak pidana.Pertama perbuatan tsb (positive act, atau negativeact) harus merupakan perbuatan melawan hukum(onrecht) atau tercela (actus reus), keduadilakukan
dengan kesalahan (mens rea) yaitu berupakesengajaan (intentional), atau kealpaan (negligence),atau kecerobohan (reckessness).
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
30/40
31
Contoh
Intentional Criminal Malpractice
Melakukan aborsi tanpa indikasi/alasan medik
Melakukan euthanasia
Tidak melakukan pertolongan thdp seseorang yg dlm keadaan emergency,
walaupun ia tahu tdk ada petugas medik lain yg akan menolongnya
(negative act)
Memberikan surat keterangan dokter isinya tdk benar.
Dll.
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
31/40
32
Contoh
Recklessness Criminal Malpractice
Melakukan tindakan medik yg tdk memenuhi standar profesi dan teori medik.
Melakukan tindakan medik tanpa informed consent, walaupun diketahui tindakan
medik tsbt mengharuskan adanya informed consent.
Dll.
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
32/40
33
Contoh
Negligence Criminal Malpractice
Alpa atau kurang hati-hati dlm melakukan tindakan medik
(operasi), shg ada alat medik yg tertinggal di dalam perut.
Alpa atau kurang hati-hati sehingga berakibat sakitnya semakinparah, cacat bahkan meninggal dunia.
Dll.
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
33/40
34
Tanggungjawab Hukum
Criminal Malpractice
Pada criminal malpractice pada umumnya tanggung jawabnya selalubersifat individual (bukan korporasi) dan personal (hanya pada yang
melakukan), oleh karena itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain
atau kepada rumah sakit.
Namun demikian dalam hal-hal tertentu korporasi (lembaga
penyelenggara pelayanan medik) dpt dituntut secara pidana.
Psl : 42 jo psl 80 UU.No.29 Th. 2004)
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
34/40
35
Civil Medical Malpractice
Civil Medical malpractice terjadi apabila dokter tidak melaksanakan
kewajiban (wanprestasi), yaitu tidak memberikan prestasinyasebagaimana yang telah disepakati dalam informed consent, atau
karena adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan
kerugian bagi (pasien dan atau keluarganya).
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
35/40
36
Faktor/Indikasi Civil Malpractice
Tidak melakukan (negative act)apa yang menurutkesepakatannya wajib dilakukan.
Melakukan (positive act) apa yang diperjanjikan,tetapi terlambat.
Melaksanakan apa yg diperjanjikan, tetapi tidaksebagaimana yg diperjanjikan/tidak sempurna.
Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidakboleh dilakukan.
k
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
36/40
37
Dasar Hukum
Penuntutatn Civil Malpractice
Pasal 1365 KUHPdt :
tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut.
Pasal 1366 KUHPdt :
setiap orang bertangungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga
untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.
Pasal 1371 KUHPdt :
penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak
kepada si korban untuk selain penggantian biaya-2 penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yg
disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.
b k
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
37/40
38
Pertanggungjawaban Hukum
Civil Malpractice
Pertanggungjawaban hukum dalam malpraktik perdata (civil malpractice) dapat
bersifat individual dan atau korporasi. Selain itu diterapkan pertanggungjawaban
dgn dialihkan kepada pihak lain berdasarkan sistem (principle of vicariousliability). Dengan demikian , rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan atas
kesalahan yang dilakukan oleh dokter/petugas medis lainnya (sub oordinat),
dengan catatan tindakan dokter/petugas medis lainnya itu dilakukan dalam
rangka melaksanakan kewajiban dari rumah sakit tersebut.
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
38/40
39
AdministrativeMedical Malpractice
Administrative Medical Malpractice terjadi apabila tindakan para
medis nyata-nyata telah melanggar ketentuan hukum tata usaha
negara/hukum administrasi negara.
Sanksi hukum yg dapat dijatuhkan bagi pelaku administrative
malpractice adalah sanksi administratif.
C h
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
39/40
40
Contoh
Administrative Malpractice
Menjalankan praktik dokter tanpa ijin.
Melakukan tindakan medik yg tdk sesuai ijinyang dimiliki.
Melakukan praktik dokter denganmenggunakan ijin yg telah habis masaberlakunya (kadaluwarsa).
Dll
Dalam kasus tertentu tindakan criminalmalpractice sekaligus merupakan tindakanadministrative mal ractice.
-
7/13/2019 Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis
40/40
ADVOKASI
PELAYANANMEDIS
DVOK SI PEL Y N N MEDIS
PREVENTIF
REPRESSIF
INFORMEDCONSENT
IMPLIED
CONSENT
MEDICALRECORD
NON LITIGASI
LITIGA I
RAHASIA
KEDOKTERAN
ASURANSIPROFESI