MAKALAH

PENEGAKAN HUKUM KONSUMEN

(PERLINDUNGAN KONSUMEN)

Di Susun Oleh :

Fahmi Achmad Faisal (15321060)

Nur Alfiyah (153210)

Ni’matul Amalah (153210)

Rizqi Fauziyah (15321059)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Jl. Sumatra No. 101 Gresik

KATA PENGANTAR

Kami selaku penulis mengucapkan puji syukur ke hadiratAllah SWT, karena berkat

Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan makalah ini yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.”

Penulisan makalah ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas “ASPEK HUKUM

DALAM BISNIS DAN KOMERSIAL”

Kami sangat menyadari bahwa sebagai seorang mahasiswa yang tengah menimba

ilmu pengetahuan, kekurangan – kekurangan senantiasa menyertai. Dilandasi segala

kekurangan serta kedangkalan pikir, akhirnya makalah ini terselesaikan.

Oleh karena itu kami sangat berterima kasih apabila ada kritikan dan saran yang

bersifat konstruktif untuk penyempurnaan makalah ini.

Makalah ini tidak begitu saja tercipta tanpa bantuan dari banyak pihak. Untuk itu

kami

menyampaikan terima kasih yang teramat dalam kepada semua pihak yang telah membantu

membimbing kami untuk menyelesaikan makalah ini, karena berkat bimbingan dan dorongan

yang penuh perhatian akhirnya kami dapat menyelesaikan penulisan makalah ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....................................................................................................................2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.......................................................................................................................4

1.2 Rumusan Masalah..................................................................................................................6

1.3 Tujuan..........................................................................................................................................6

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen............................................................................................7

2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsuman..................................................................................9

2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen..................................................................................................10

2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.............................................................................................11

2.5 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.............................................................................12

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan................................................................................................................................14

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................................15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku

usaha dan komsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) dari

transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh

kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu.

Dalam hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara

keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat

menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara social dan ekonomi

mempunyai posisi yang kuat. Dengan perkataan lain, konsumen adalah pihak yang rentan

di eksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan

hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan

sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

Berkaitan dengan itu telah disahkan beberapa Undang-Undang Tentang

Perlindungan Konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari perlindungan konsumen?

2. Apa asas dan tujuan perlindungan konsumen?

3. Bagaimana hak dan kewajiban konsumen?

4. Bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha?

5. Apa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian dari perlindungan konsumen.

2. Untuk mengetahui apa saja yang termasuk dalam asas dan tujuan perlindungan

konsumen

3. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban konsumen.

4. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban pelaku usaha.

5. Untuk mengetahui perbuatan apasaja yang dilarang bagi pelaku usaha.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang

dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.(1)

Konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai

barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.(2)

Undang-Undang tentang perlindungan konsumen ini mengacu pada filosofi

pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum

yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun

manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafat kenegaraan Republik

Indonesia, yaitu dasar Negara pancasila dan konstitusi negara UUD 1945(3).

Undang-undang tentang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan

awal dan akhir dari hukum yang mengatur perlindungan konsumen sebab sampai pada

terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah beberapa

undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti(4) :

a. Undang-undang Nomor 10 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang;

b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;

c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tetang Pokok-pokok Pemerintah Daerah;

d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;

h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Kamar Dagang dan Industri;

i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the World

Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

n. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

o. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;

p. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;

s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;

t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

u.

2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsuman

Perlindungan konsumen di selenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas

yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu(5) :

a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan

b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat di wujutkan secara

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajubannya secara adil.

c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan

spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,

pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan

e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen

menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan

konsumen, serta Negara dalam menjamin kepastian hukum

Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen tersebut adalah sebagai berikut(6) :

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk

melindungi diri.

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses

negative pemakaian barang dan atau jasa.

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut

hak-hannya sebagai konsumen.

d. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian

hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

e. Menumbuhakan kesadaran pelaku usaha mengenai pentinnya perlindungan

konsuman sehngga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha

produksi barang dan atau jasa, kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen.

2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam UUPK telah diatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban konsumen

sebagaimana diuraikan berikut ini(7) :

a) Hak Konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang

dan jasa.

2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3. Ha katas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan atau jasa.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang

digunakan.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya

menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secar patut.

6. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan konsumen.

7. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian jika

barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak

sebagaimana mestinya.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain.

b) Kewajiban Konsumen adalah(8) :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

2. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara

patut.

2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha a) Hak Pelaku Usaha(9) :

1. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi

dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat

tidak baik.

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum

sengketa konsumen.

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian

konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b). Kewajinban Pelaku Usaha(10) :

1. Beritikat baik alam kegiatan usahanya.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan

pemeliharaan.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak

dikriminatif.

4. Menjamin mutu barang dan atu jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan

berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan atau jasa yang berlaku.

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang

dan atau jasa yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat

penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

7. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa

yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.5 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, Undang-undang perlindungan

konsumen telah menentukan larangan-larangan kepada pelaku usaha dalam menjalankan

kegiatan usahanya. Larangan-larangan tersebut adalah(11) :

1. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan barang dan atau jasa yang

diperdagangkan.

2. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan,

mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan

atau seolah-olah.

3. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan,

mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan

atau menyesatkan.

4. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan penjualan melalui cara obral

atau lelang yang mengelabui atau menyesatkan konsumen.

5. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan,

mempromosikan, atau mengiklankan dengan jumlah tertentu.

6. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan,

mempromosikan, atau mengiklankan dengan janji.

7. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan dengan

cara paksa.

8. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan barang

secara pesanan.

9. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan usaha periklanan.

10. Larangan bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan klausaha baku.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan

hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan

sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

Menurut Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang

dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Dalam ketentuan pasal 2 UUPK ditentukan bahwa perlindungan konsumen

berasakan manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keamanan, dan keselamatan konsumen,

serta kepastian hukum. Dalam UUPK juga telah diatur secara terperinci mengenai hak

dan kewajiban konsumen

Untuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, Undang-undang

perlindungan konsumen telah menentukan larangan-larangan kepada pelaku usaha dalam

menjalankan kegiatan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Imaniyati, Sri Neni. 2009. Hukum Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu

R. Saliman, Abdul, Ahmad Jalis dan Hermansyah. 2004. Esensi Hukum Bisnis Indonesia. Jakarta: Kencana