Permasalahan Kegiatan Alih IPTEK di Bidang Kedokteran - Kesehatan

Anwar Santoso The Indonesian Teaching Hospital Association

National Cardiovascular Centre – Harapan Kita Hospital

Departemen Kardiologi – Fak Kedokteran ~ Universitas Indonesia

1

2

• Global Health Workforce shortage & mal-distribution, due to:

– Demographic changes

– Epidemic shift

– Redistribution of the disability burden

• Change in health care system

• Change the role of health professionals

• Change the design of health professional education

Crisp N & Chen L, N Eng J Med 2014; 370: 950 - 7

3

Global Health Workforce and Burden of Disease

based on WHO region

Crisp N & Chen L, N Eng J Med 2014; 370: 950 - 7

DALY = Disability-Adjusted Life Year ~ burden of disease

4

Workforce of doctors and Nurse According to Country Region

in 2010

Crisp N & Chen L, N Eng J Med 2014; 370: 950 - 7

5

Health Workforce in Five Countries based on Health Worker Types

Crisp N & Chen L, N Eng J Med 2014; 370: 950 - 7

Data Nakes BPPSDM - Kemenkes 2014

Nurse to doctor ratio = 3.64 (Indonesia)

Sumber: Data-data dari Perserikatan Bang-Bangsa; revisi tahun 2012

Proyeksi Demografis untuk INDONESIA

Sumber: Data-data dari Perserikatan Bang-Bangsa; revisi tahun 2012

Tenaga Kesehatan - WNA

11

• WNA pemegang ijin tinggal terbatas

• Memiliki pengetahuan-keterampilan

melalui pendidikan Kesehatan –

Kedokteran

• Bekerja sementara atau menetap (ijin

tinggal)

• Mempunyai kompetensi sesuai standar

di Indonesia dan sesuai kebutuhan

• Penerimaan TK-WNA pembentukan

SDM di Indonesia dengan ‘alih ilmu

pengetahuan – teknologi’

12

Regulasi yang mengatur TK - WNA

Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA

13

1. Perijinan

a. Harus mempunyai visa, ijin tinggal dan ijin kerja

b. Pemberi kerja membuat RPTKA (rencana penggunaan tenaga kerja

asing)

c. Syarat untuk mendapatkan IKTA (ijin kerja untuk tenaga asing)

UU no: 13 tahun 2003: Ketenagaakerjaan

d. Tenaga medis surat ijin kerja & kemampuan bahasa Indonesia

UU no: 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran

2. Sertifikasi dan Registrasi

a. Ijazah yang sah

b. Sertifikat kompetensi dan program adaptasi

c. Surat keterangan sehat fisik dan mental

d. Surat pernyataan sumpah dan janji

e. Mematuhi etika profesi

UU no: 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran

14

3. Surat Tanda Registrasi

a. STR sementara diberikan oleh KKI kepada Dr/Drg WNA yg

melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian

dan yankes sementara. Berlaku 1 tahun

b. STR bersyarat diberikan kepada peserta PPDS WNA yang

mengikuti di Indonesia

c. Surat persetujuan KKI TK-WNA dalam rangka alih ilmu

pengetahuan & teknologi

4. STR dan SIP bagi TK-WNA UU no: 44 th 2009: ttg RS

Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA

15

5. Kompetensi

a. Harus mempunyai kompetensi kerja sesuai standar di Indonesia dan

sesuai kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan.

b. ‘Kompetensi kerja’ adalah kemampuan kerja setiap individu yang

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang

sesuai dengan standar yang ditetapkan dan pemahaman budaya

Indonesia.

UU no: 13 tahun: 2003: Ketenagakerjaan

c. Pengakuan kompetensi yang dimiliki oleh TK-WNA dibuktikan

dengan adanya STR yang diberikan oleh KKI.

d. Alih IPTEK surat persetujuan oleh KKI ??

Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA

16

6. Area Kegiatan dan Tenaga Pendamping

a. Penerimaan TK-WNA dilakukan dalam rangka pembentukan SDM di

Indonesia dan mempertimbangkan alih IPTEK

b. TK-WNA dapat dipekerjakan di Indonesia, hanya dalam hubungan

kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

c. Pemberi kerja wajib menunjuk TK-WNI sebagai tenaga pendamping,

untuk alih IPTEK.

d. TK-WNA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia

dan/atau jabatan-jabatan tertentu diatur KepMen

UU no: 13 tahun 2003: Ketenagakerjaan

e. Area kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian dan

yankes bidang kedokteran/kedokteran gigi.

UU no: 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran

Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA

17

6. Pembatasan Waktu

a. Pembatasan waktu masa bekerja bertujuan: melindungi dan memberi

peluang pendayagunaan Nakes Indonesia.

b. TK-WNA yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang

dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

c. Penyusunan RKTA oleh pemberi kerja harus mencantumkan jangka

waktu penggunaan TK-WNA dan wajib memulangkan TK-WNA ke

negara asalnya, setelah hubungan kerja berakhir.

UU no: 13 tahun 2003; Ketnagakerjaan

7. Kompensasi

a. Pemberi kerja wajib membayar kompensasi pada TK-WNA untuk

peningkatan kualitas Yankes yang diberikan pada konsumen/rakyat

b. Dimaksudkan juga menunjang upaya peningkatan kualitas SDM

Indonesia.

c. Besarnya kompensasi diatur dalam PP

Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA

18

8. Sanksi

a. Pemberian sanksi pidana dikenakan pada TK-WNA yang bekerja di

Indonesia dan tak melakukan registrasi di Indonesia

b. Sanksi setiap Dr/Drg WNA yang dengan sengaja melakukan praktik

kedokteran tanpa memiliki STR sementara atau STR bersyarat.

c. Pelanggaran dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,-

d. Pemberian sanksi ini dimaksudkan memberikan perlindungan hukum

bagi masyarakat

UU no: 20 tahun 2004: Praktik Kedokteran

Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA

19

20

AFTA (Asean – Free Trade Area)

21

AFTA (Asean – Free Trade Area)

22

Mutual Recognition Arrangement (MRA)

23

24

1. AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) masih

bisa diantisipasi dengan beberapa ‘limitation’ market

access and national treatment

2. MRA masih dalam tahapan ‘arrangement’ belum

agreement

3. TK-WNA harus berasal dari negara yang mempunyai

‘hubungan diplomatik’ dengan Indonesia

4. Movement of Natural Persons (mode 4) akan berkembang

melalui mode-3

5. Pelayanan kesehatan ber’kedok’’ bakti sosial mulai

meningkat dan belum diatur

Issue-issue Strategis yang timbul

25

6. Sistem pencatatan dan pelaporan TK-WNA belum baik

6. Pemerintah daerah memberikan ijin tersendiri bagi TK-WNA

7. Sosialisasi UU, Perkonsil, Permenkes yang mengatur TK-

WNA belum meluas

8. Konteks sosiologis dan ekonomis AFTA ini sudah tak sesuai

dengan saat regulasi dulu dibuat

Issue-issue Strategis yang timbul

26

a. Perlu direvisi regulasi-regulasi (Perkonsil atau Permenkes)

supaya sesuai dengan perspektif sosisologis dan ekonomis

saat ini

b. Perlu pengembangan ‘Lembaga bersama antar-

Kementerian’ dengan SK Bersama dengan melibatkan

organisasi profesi terkait (PB – IDI, ARSPI, Adinkes, AIPKI)

c. Perlu sosialisasi regulasi-regulasi yang sudah direvisi

Rekomendasi dan saran-saran