permasalahan kependudukan di pesisir selatan
TRANSCRIPT
PENDUDUK DAN PERMASALAHANNYADI KABUPATEN PESISIR SELATAN
MAKALAH
DEMOGRAFI
Diajukan untuk perbaikan nilai yang belum lengkap (BL) pada mata kuliah Demografi
Oleh :APRIZON PUTRA
NIM: 89059
Dosen Pembina :Dra. YURNI SUASTI, M.Si
Program Studi Pendidikan GeografiJURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIALUNIVERSITAS NEGERI PADANG
2009
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada umatnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan
makalah ini.
Makalah Demografi ini penulis beri judul tentang “Penduduk Dan
Permasalahannya Di Kabupaten Pesisir Selatan” Makalah ini Penulis susun untuk
memenuhi persyaratan perbaikan Nilai BL pada mata kuliah Demografi.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat
kekurangan dan memerlukan banyak perbaikan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik
dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan makalah ini dan makalah,
karya ilmiah dan sejenisnya kearah yang lebih baik lagi.
Penulis selaku penyusun berharap semoga makalah ini ada gunanya dan
bermanfaat bagi para pembaca. Amin.
Padang, 12 Desember 2009
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penduduk merupakan populasi manusia yang mendiami suatu wilayah dalam
jangka waktu dan menempati ruang tertentu dengan aktivitas yang heterogen dalam
berintegrasi dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang dimaksud populasi
yaitu jumlah individu dalam satuan luas wilayah tertentu untuk produktivitas dan
perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah untuk kelangsungan hidup dan suatu
individu dalam mempertahankan hidup dan satu generasi ke generasi berikutnya.
Menurut Munir Rozy (1985) mengatakan bahwa keinginan untuk hidup dan
berkembang biak dimiliki oleh setiap manusia. Sementara kesanggupan bumi untuk
menyediakan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup sangat terbatas.
Penduduk dapat dikatakan ideal apabila jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak
pula terlalu kecil. tetapi terdapat keseimbangan antara sumber-sumber daya alam yang
tersedia di daerah tersebut, dan telah diusahakan untuk mendukung kabupaten tersebut.
Penduduk dikatakan sejahtera apabila kebutuhan sandang pangannya cukup (Munir Rozy,
1985).
Dalam rangka membahas masalah kependudukan dapat dilihat dan jumlah
pertumbuhan penduduk. penyebaran penduduk dan kualitas penduduk.
Ditinjau dari segi pertumbuhan penduduk, Indonesia masih merupakan negara
yang belum mengkhawatirkan pertumbuhan penduduknya, yang menempati daerah rata-
rata 120 juta per Km2 (Yusuf, 1985).
Adapun kriteria pertumbuhan penduduk dapat dibagi tiga kelompok yaitu: 1)
pertumbuhan penduduk tergolong tinggi bila, pertumbuhan penduduk (di atas 2%
pertahun, 2) pertumbuhan penduduk tergolong sedang bila ratio pertumbuhan sebesar
1,0% - 2% pertahun. 3) tergolong rendah bila ratio pertumbuhan penduduk di bawah
1.0% pertahun.
Dengan pertumbuhan penduduk yang demikian besar. tentu berbagai masalah
yang dapat ditimbulkan, juga menyangkut masalah lingkungan hidup. Keseimbangan
pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan produksi pangan akan sangat
mempengaruhi kesejahteraan penduduk. Masalah pertumbuhan penduduk yang cepat mi
bukan hanya merupakan masalah nasional, akan tetapi juga merupakan masalah yang
dihadapi dunia. Kekhawatiran dunia cukup beralasan, karena kalau terjadi pertumbuhan
yang sangat cepat, maka pada suatu saat nanti akan terjadi ledakan penduduk
Masalah penyebaran penduduk di Indonesia sangat tidak merata antara di Kota
dan di Kabupaten serta Nagari sehingga terjadi ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial
ini disebabkan oleh penyebaran pembangunan yang menyeluruh antara kota, kabupaten
dan nagari (dari unit ke sub unit). Hal ini dapat dilihat di kabupaten Pesisir Selatan bahwa
penyebaran penduduk di kota kabupaten lebih merata jika dibandingkan dengan
Kecamatan atau Nagari, tidak meratanya penyebaran penduduk ini terjadi karena tidak
homogennya pembangunan dari unit ke sub unit, sehingga terjadi proses interaksi yang
tidak sejalan. Penyebaran penduduk yang tidak rata ini disebabkan oleh bervariasinya
kebijakan yang diambil oleh pelaksana pemerintahan sehingga realisasi pembangunan
menjadi heterogen yang berefek pada penyebaran penduduk yang tidak rata. Penyebaran
penduduk yang tidak rata ini akan mengakibatkan kesenjangan sosial pada masyarakat
yang berinteraksi dalam suatu wilayah. Penyebaran yang tidak merata dari penduduk ini
sudah dapat dilihat dan zaman orde lama, orde baru karena kesalahan dalam pengambilan
keputusan terutama dalam pembangunan dan perkembangan wilayah yang khusus
kabupaten pesisir selatan yakni zaman orde lama, orde barn pembangunan di
kota perkembangannya 70% sedangkan pangan 30%.
Penyebaran penduduk ini akan merata apabila penyebar pembangunan secara
menyeluruh rata dari semua wilayah menjadi homogen maka akan dapat membuat merata
pula penyebaran penduduknya, karena penyebaran penduduk yang tidak merata akan
pengakibatkan munculnya konflik-konflik sosial di tingkat jenjang penduduk tersebut
sampai ke masing-masing individu akibat keputusan yang selama ini yang memunculkan
ego-ego dari pengambil keputusan.
Kualitas penduduk di Indonesia secara umum sangat rendah dan lemah
dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan
Kabupaten yang cukup rendah kualitas penduduknya secara umum di banding dari 13
daerah tingkat dua propinsi Sumatera Barat. Rendahnya kualitas penduduk ini dapat
dilihat dan segi Pendidikan, sarana dan prasarana yang kurang memadai yaitu gedung
sekolah, tenaga pendidik, transportasi, serta pertumbuhan penduduk tidak seimbang
dengan kebutuhannya.
Kabupaten Pesisir Selatan salah satu contoh dalam ruang lingkup kecil. yang
mana masalah kependudukan sangat komplit. Salah satu permasalahan yang menonjol
adalah masalah penyebaran penduduk yang tidak merata.
Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai luas 4.473.05 Km2 dan didiami
sebanyak 391.347 jiwa pada tahun 2007, ternyata penyebaran penduduknya heterogen.
Penyebaran penduduk yang heterogen ini dapat dilihat secara rill di lapangan dari satu
Kecamatan dengan kecamatan lainnya, di mana kecamatan yang dekat dengan kota
kecamatan (pusat pemerintahan) lebih banyak jumlah penduduknya dibandingkan dengan
penduduk yang jauh dari luar pusat pemerintahan kecamatan dan hal tersebut terlihat dari
nagari-nagari radius yang jauh dari pusat pemerintahan kecamatan. Perbedaan-perbedaan
ini sangat mencolok sekali.
Penyebaran penduduk di Kab. Pesisir Selatan lebih padat penduduknya pada
daerah Barat dibandingkan daerah Timur yang merupakan daerah perbukitan. Padahal
daerah Timur potensi daerahnya sangat besar dan sesuai untuk daerah pertanian karena
masyarakat pesisir selatan pada umumnya bertani. Hal ini dapat dilihat dari data
statistik pesisir selatan. Pada data statistik 80,8% penduduknya bertani, tetapi masyarakat
pesisir selatan dilihat dari aspek-aspek kependudukan terlihat perbedaan. Perbedaan
ini sangat kentara kalau dilihat dari jumlah penduduk. penyebaran penduduk, kualitas
penduduk. Untuk mengatasi perbedaan ini diperlukan pemikiran-pemikiran yang tanpa
menonjolkan ego-ego pengambilan keputusan dan semua lapisan masyarakat untuk
menuju masyarakat Pesisir Selatan yang madani dan maju dari segi teknologi peluang
kerja. kualitas manusia yang tinggi. penyebaran penduduk yang homogen. kepadatan
penduduk yang rata.
B. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka dapat dibatasi permasalahan sebagai berikut :
1. Laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan yang dimaksud terfokus kepada
pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penyebaran penduduk. penyebaran penduduk tersebut menyangkut distribusi
penduduk yang belum merata khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kualitas penduduk, kualitas penduduk tersebut meliputi indikator-
indikator tingkat pendidikan, tingkat pendapatan kesejahteraan dan tingkat
kesehatan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan.
C. Perumusan Masalah
Komplek dan banyaknya permasalahan kependudukan di Kabupaten Pesisir
Selatan, berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Bagaimana penyebaran penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan ?
3. Bagaimana kualitas penduduk di kabupaten Pesisir Selatan ?
D. Tujuan Penulisan Makalah
Adapun tujuan dan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang
1. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penyebaran penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kualitas penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan
E. Kegunaan Penulisan Makalah
Kegunaan dari penulisan makalah ini diantaranya yaitu :
1. Sebagai tugas tambahan/perbaikan nilai pada mata kuliah Demografi
2. Sebagai masukan dan informasi bagi pihak yang terkait dengan kependudukan
dalam memecahkan masalah-masalah kependudukan di Kab. Pesisir Selatan.
3. Untuk membuka cakrawala penulis sehubungan dengan masalah
kependudukan di Kab. Pesisir Selatan.
4. Sebagai bahan bagi pembaca untuk dapat meningkatkan kepedulian dan rasa
tanggung jawab terhadap masalah kependudukan di Kab. Pesisir Selatan.
BAB II
KAJIAN TEORI DAN PEMBAHASAN
A. KAJIAN TEORI
Para ahli Demografi mengemukakan pendapatnya tentang teori penduduk, orang
pertama yang mengemukakan teori penduduk adalah Thomas Robert Malthus, seorang
ahli ekonomi Inggris yang hidup pada abad-18, di saat pertumbuhan penduduk
berkembang pesat di Inggris. Teori ini berkembang terus sesuai dengan perkembangan
perhatian tentang Ilmu Sosial dan Perubahan Struktur Masyarakat. Secara garis besar
teori-teori yang dikemukakan para ahli kependudukan di dasarkan pada faktor sosial
(ekonomi) dan faktor Alam.
1. Pertumbuhan Penduduk
Menurut teori sosial pertumbuhan penduduk ini merupakan hasil atau resultant
dari keadaan sosial yang saling berkaitan. Dasar pemikiran ini adalah bahwa makanan
sangat perlu, buat manusia sebagai alat pemeliharaan hidup dan tingkah laku sosial.
Tokoh-tokoh yang mengemukakan hal ini antara lain :
Menurut Boque D.J (1969) menyatakan dengan besarnya jumlah penduduk itu
selalu merupakan tekanan terhadap pembekalan hidup (pangan) hukum hasil lebih
berkurang pada abad ke-19 di Eropa telah berlaku dan dapat diatasi. Tetapi bukan akibat
perbaikan dalam teknik pertanian. Hukum hasil lebih yang berkurang maksudnya adalah
kesediaan sumber daya alam tidak akan berarti apa-apa kalau diikuti dengan
pertumbuhan penduduk yang liniar (tinggi).
Thomas Robert Maltus (1798) mengemukakan teori penduduk dalam bukunya
berjudul "An Essay in The Prinsciple of Population" yang terbit tahun 1798, dalam buku
ini dia menyatakan pendapatnya bahwa bahan makanan adalah penting untuk kehidupan
manusia. Sedangkan nafsu manusia tidak bisa ditahan yang berarti manusia akan tetap
berkembang biak.
Dinyatakan bahwa pertumbuhan produksi bahan makanan akibatnya pada suatu
saat akan terjadi perbedaan besar antara jumlah penduduk dengan persediaan bahan
makanan sehingga menyebabkan orang akan kelaparan (kekurangan makanan).
Berdasarkan hal di atas diambil kesimpulan yang dikenal dengan teori deret Malthus,
bahwa pertambahan penduduk berjalan menurut deret ukur Malthus. bahwa pertambahan
jumlah bahan makanan berjalan menurut deret hitung.
Selanjutnya dikatakan bahwa penduduk akan berlipat ganda dalam waktu 25
tahun, sekiranya tidak ada faktor-faktor penghalang ini disebut dengan "Chek of
Population". Maksudnya jumlah penduduk dibatasi oleh faktor alam dan faktor sosial.
Teori deret dari Malthus dibuat dengan dasar perhitungan dari hukum hasil lebih yang
berkurang, yang dinyatakan sebagai berikut: manusia itu hidupnya terpaksa terbatas pada
bidang tanah, bila setiap hektar sudah ditumbuhi sehingga semua tanah yang telah
digunakan, pertumbuhan makanan setiap tahunnya hams bergantung pada perbaikan
tanah yang kini sudah ada. Luas tanah yang tidak dapat ditambah lagi itu adalah suatu
dana yang kesuburannya menurut alam lambat laun menjadi berkurang.
Faktor pencegah yang dapat mengurangi kegoncangan perbandingan antara
jumlah penduduk dan persediaan bahan makanan menurut Malthus ada dua hal yaitu :
Posotif Cheeks yaitu faktor-faktor yang dapat menambah jumlah kematian
sehingga jumlah penduduk yang sudah ada akan berkurang. Faktor-faktor ini misalnya
bencana alam, penyakit, pembunuhan, perperangan, kecelakaan.
Preventif Ceks yaitu faktor yang menyebabkan berkurangnya yang lahir yang bisa
disebut dengan moral restrain, seperti pengendalian hawa nafsu, penundaan masa
perkawinan, pantangan kawin dan sebagainya.
Dari pendapat di atas jelas bahwa Malthus tidak memikirkan bahwa pencegahan
pembuahan (kontrasepsi), jika dilaksanakan secara efektif dapat menurunkan tingkat
kelahiran.
Dumount (1984-1902) Teorinya berprinsip kepada hukum kapiler dan dikenal
dengan : "Teori Kapilaritet Sosial". Manusia terus berusaha untuk memperbaiki nasib
dalam hidupnya dan tidak berhenti sampai generasi berikutnya. Hal ini berjalan sejajar
dengan perkembangan kebudayaan. Untuk ini agar kemakmuran tercapai dianjurkan
membatasi jumlah keluarga, karena anak untuk menjadi dewasa memerlukan biaya yang
tinggi dari waktu yang dilalui.
Pendapat Thomson W.S (1965) mengakui bahwa Malthus adalah benar ia
mengakui pula bahwa kemakmuran orang pada waktu ini makin meningkat. ia masih
mempunyai kekhawatiran bahwa suatu ketika hukum kemunduran kenaikan hasil
memberikan pengaruh bila pertumbuhan penduduk berjalan seperti ini.
Faktor alam menciptakan adanya teori Natural tentang pertumbuhan penduduk.
Pertumbuhan ditentukan oleh alam karena itu harus diselidiki keadaan biologisnya untuk
mendapatkan hukum pertumbuhan penduduk. Hukum ini memberikan pertunjukan masa
lampau dan masa yang akan datang dengan tidak memperhatikan bermacam-macam
tendesi karena sudah terikat pada keadaan alam penganut teori ini antara lain.
Gini (1884) teorinya berdasarkan faktor biologis dan statistik. la menggambarkan
pertambahan penduduk sebagai suatu sinusuida yaitu berdasarkan data sejarah, ilmu
arkeologi, statistik demografi, pertumbuhan sesumatif manusia melalui stadium muda,
stadium dewasa, stadium dan akhirnya mati.
Doubleday (1970-1870) Teorinya berdasarkan makanan yaitu :
Masyarakat yang makanannya kurang/miskin
Maka akan terjadi kenaikan penduduk yang konsisten.
Sebaliknya masyarakat yang makanannya berlimpah dan kaya, akan terjadi
penurunan penduduk yang konsisten. Dalam keadaan medium atau antara
keduanya penduduk tetap.
Spancer (1820-1903) berpendapat makin banyak tenaga yang dikeluarkan untuk
mencapai kemakmuran makin sedikit tenaga untuk berproduksi, demikian sebaliknya
hewan adalah makhluk yang sedikit tenaga untuk kemajuan sehingga daya biaknya
tinggi.
S. Pearl (1880) mengemukakan menurut setiap penduduk mula-mula berkembang
lambat dan maju sampai batas maksimalnya kemudian turun lagi seperti keadaan semula.
Berikut ini beberapa pendapat lain selain pendapat yang di atas yang dikemukakan oleh :
Jones (1977) mengadakan studi mengenai hubungan antara pertumbuhan penduduk
dengan pendidikan yang diperlukan. Jelas tekanan terhadap sektor penyediaan pelayanan
pendidikan oleh pertumbuhan penduduk makin-lama makin berat biaya yang diperlukan
dalam penyediaan saran pendidikan.
Myrdal (1890) Menekankan pada bidang kesehatan dan pendidikan karena dalam
memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang pertama di perbaiki adalah
kesehatan dan pendidikan. Jika pendidikan dan kesehatan suatu masyarakat jelek maka
mutu masyarakatnya juga jelek. Dalam hubungan dengan pertumbuhan penduduk,
pendidikan kesehatan, perbaikan sanitasi, peningkatan mutu gizi bahan pangan secara
massal, serta penyediaan pelayanan kesehatan yang semakin baik, semuanya memberikan
pengaruhnya sangat nyata pada penurunan jumlah kematian peningkatan harapan umur
panjang dan peningkatan daya kerja sebagian tenaga kerja. Untuk itu dikerahkan daya,
dana dan biaya yang sangat besar jumlahnya.
Istilah penduduk oleh para ahli sosiologi diartikan sebagai jumlah orang yang
menempati suatu habitat tersebut dan berinteraksi satu sama lain. Penduduk juga di
defenisikan sebagai jumlah individu-individu yang membentuk suatu jumlah tertentu,
seperti jumlah orang-orang yang mendiami suatu nears, bangsa, negara bagian atau
masyarakat.
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penduduk adalah
orang-orang yang mendiami suatu tempat (Kampung, Nagari, Pulau). Dalam ilmu biologi
yang dikatakan penduduk adalah suatu populasi yang bertempat tinggal dalam suatu
daerah atau wilayah tertentu. Populasi tidak hanya diartikan manusia saja, melainkan juga
hewan dan tumbuh-tumbuhan (Salladin, 1983).
Dalam pengertian luas penduduk dapat didefenisikan setiap orang, baik warga
negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah
Republik Indonesia. Penduduk merupakan makhluk hidup yang dapat mengambil
manfaat dari lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pengertian
sempit penduduk yaitu manusia, manusia dalam hal ini adalah warga negara Indonesia
atau warga negara asing yang tinggal tetap di wilayah Indonesia. Masalah penduduk di
Indonesia merupakan suatu permasalahan yang cukup besar dan berarti, yang mana
pertumbuhan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tidak seimbang dengan
negara.
Menurut laporan Population Reference Bureau (1995) laju pertumbuhan Penduduk
dunia tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 8,312 Milyar. Di samping waktu untuk
berlipat ganda makin singkat, laju pertumbuhan bahan pangan, makanan, pekerjaan,
industrialisasi, kesehatan, pendidikan, pemanfaatan sumber daya secara berlebihan,
masalah pencemaran dan lingkungan.
Perkembangan/laju pertumbuhan penduduk dengan berbagai masalah yang
ditimbulkan telah menarik perhatian para ahli, misalnya Malthus (1766-1834) yang
dikutip oleh Mannion dan Bowilly (1992) yang menyatakan laju pertumbuhan penduduk
bertambah jumlah manusia berkembang mengikuti deret ukur (Esponential Growth),
sedangkan perkembangan sub sistem pangan mengikuti deret hitung ketidak seimbangan
antara kedua faktor tersebut menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia,
diantaranya, kelaparan melanda berbagai lapisan masyarakat di suatu wilayah akibat
kekurangan gizi, masalah pemenuhan kebutuhan hidup lainnya baik pemungkiman
maupun tanah untuk pertanian.
Penduduk yang ideal ialah penduduk yang jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak
terlalu kecil, tetapi cukup untuk besarnya suatu kabupaten dan untuk sumber daya yang
tersedia tersebut benar-benar diusahakan untuk mendukung suatu Kabupaten.
Sebagian besar penduduk Kabupaten Pesisir Selatan hidup dari hasil pertanian,
dengan semakin sempit penduduk yang sangat cepat. Penduduk daerah Kampung
(pedesan) berduyun-duyun pindah ke tempat yang banyak memberikan kesempatan
pekerjaan.
Secara umum penduduk yang begitu cepat disebabkan oleh angka kelahiran yang
tinggi dan menurunnya angka kematian secara drastis. Menurut Munir (1985) laju
pertumbuhan penduduk yang cepat disebabkan oleh :
a) Fertilisasi
Adanya anggapan bahwa sebagian besar masyarakat bahwa banyak anak
banyak rezeki.
Sedikit sekali orang yang terdorong untuk mempunyai anak sedikit atau
membatasi anggota keluarga.
Tersedianya alat kontrasepsi yang murah yang tidak efektif dan tidak
mempunyai pengaruh terhadap kelahiran, serta tidak memperlambat
pertumbuhan penduduk secara keseluruhan.
Perkawinan terlalu dini
Suasana yang memberikan kemungkinan untuk terjadinya hubungan seks
sebelum pernikahan.
b) Turun Angka Kematian
Turunnya angka kematian yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
Kemajuan yang diperoleh dan ilmu dan teknologi yang menghasilkan alat-alat
kedokteran, obat-obatan yang dapat memberantas penyakit, seperti penyakit
malaria, disentri, H1V, dan penyakit menular lainnya, hal ini akan
menurunkan angka kematian.
Gizi yang membaik serta perawatan yang intensif
Sanitasi yang baik, peningkatan sanitasi air dan lingkungan serta makanan
dalam waktu yang santa singkat telah berhasil menurunkan angka kematian
yang mencolok.
Diperkenalkan sumur-sumur artesi.
Cara-cara yang baik dalam pembuangan sampah.
2. Distribusi Penduduk
Imigrasi dalam hal ini berarti banyak orang asing yang datang ke suatu daerah :
Menurut Erlich (1968) dalam bukunya yang berjudul Population Resources
Environment Insues In Human Ecology menyatakan bahwa akibat dan kekurangan bahan
pangan adalah bencana yang ditimbulkan oleh kelaparan dan manultrasi
Menurut Samibiring laju pertumbuhan penduduk tergantung pada kebijakan
pemerintahan (kebijakan kependudukan) atau organisasi formal lainnya untuk
mempengaruhi laju pertumbuhan ini bertujuan untuk menaikkan taraf ekonomi, sosial,
kesejahteraan penduduk jadi bersifat makro.
Kebijakan penduduk di Indonesia secara umum telah dibariskan dalam GBHN.
Beberapa butir pentingnya erat kaitannya dengan kebijakan kependudukan antara lain :
Kebijakan kependudukan perlu dirumuskan secara merata dan menyeluruh dan
dituangkan dalam program kependudukan terpadu.
Kebijakan kependudukan yang perlu ditangani antara lain : bidang pengendalian
kelahiran, penurunan tingkat kematian terutama kematian anak-anak, perpanjangan
harapan hidup, penyebaran penduduk yang baik dan serasi dan seimbang, pola urbanisasi
yang seimbang dan rata.
Agar pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana
dengan cepat, perlu dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan penduduk melalui
program keluarga berencana.
Program keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan
anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya
masyarakat sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin
terkendalinya pertumbuhan penduduk Indonesia.
Pelaksanaan Keluarga berencana ditempuh dengan cara suka rela dengan
mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa.
Lima tahap pelaksanaan kebijakan kependudukan di Indonesia khususnya
Sumatera Barat yaitu :
Respons awal yang disertai banyak salah paham
Perbaikan sistem pemerintahan dan teknologi
Penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak
Pembangunan ekonomi
Perubahan ekonomi
Perubahan faktor-faktor sosial budaya
Perlu diingat di Indonesia sistem pendidikan bam yang kemudian meresap dalam
masyarakat, kemutlakan sifat positif dan negatif pada realisasi menjadi kabur, mekanisme
dapat berbalik juga misalnya peningkatan pendapatan yang biasanya menurunkan usia
kawin, maka dapat menaikannya. Ini bertalian dengan pengaruh emansipasi wanita, ia tak
sekedar menjadi Child Berer dan ingin mempunyai penghasilan sendiri sebelum dan
sesudah kawin. Meningkatnya usia kawin juga dapat karena tidak berlakunya ijazah
sekolah untuk menaruh gaji yang cukup untuk membentuk keluarga. Usia kawin yang
rendah tidak perlu berakibat pertambahan penduduk yang pesat.
Manusia merupakan makhluk yang tidak pernah diam. Perpindahan merupakan
perpindahan dari proses adaptasinya dengan lingkungan, sosial, ekonomi, maupun
budaya dengan lingkungan fisik, sosial ekonomi, maupun budaya hal tersebut juga
terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan.
Salah satu penyebab penyebaran penduduk antara kota dan desa tidak merata
adalah akibat laju perkembangan kota dan nagari (desa) sangat mencolok sehingga terjadi
urbanisasi, urbanisasi yang normal berjalan periodis dari suatu kota-ke kota yang lebih
besar, tetapi yang abnormal dari desa langsung ke kota. Ini disebabkan oleh motivasi
yang mencolok dari masyarakat kota karena efek inventaris yang mencakup bidang sosial
dalam ekonomis. Inventaris dalam berbagai bentuk merupakan pintu yang terbuka lebar
bagi kesempatan kerja, mesti tenaga kerja dalam kota cukup, dilihat dari kacamata rural,
kota dapat diserbu yang ekonomis adanya kompetisi di antara perusahaan untuk
memberikan jaminan ekonomis yang lebih unggul.
Mengapa perkembangan kota berlangsung terus, hal ini dijawab oleh beberapa
ahli dengan tiga asumsi :
Surplus pangan yang dihasilkan oleh daerah pedalaman ataupun yang di
import masih akan cukup untuk menjamin kebutuhan penduduk kota yang
terus bertambah ini.
Energi yang relatif murah (kayu, batu bara, minyak bumi) masih akan selalu
diperoleh berkat kemajuan teknologi pengangkutan)
Jumlah tenaga kerja manusia cukup tersedia untuk melayani kemajuan
industri dan sektor lain.
Pada umumnya ada dua unsur khusus yang menentukan pola distribusi atas
penyebaran penduduk yaitu lingkungan alami dan kebudayaan manusia. Pada suatu
daerah yang penduduknya padat sangat memerlukan perhatian khusus pemerintah
tentang, pengangkutan teknologi, sumberdaya, hal-hal di atas supaya dapat meningkatkan
taraf kehidupan mereka ke arah yang lebih baik.
Penyebaran penduduk menurut ciri atau karakteristik biologis atau sosial. Dalam
hal ini yang sering digunakan adalah komposisi mengenai jenis kelamin, umur, etnik,
pendapatan, pekerjaan dan lainnya.
Penyebaran penduduk ini tidak merata di suatu wilayah, maka untuk itu
pemerintah melaksanakan kebijaksanaan dengan adanya hal-hal sebagai berikut:
Memperbanyak pembangunan di segala bidang di daerah pedesaan maupun di
pulau-pulau yang jarang penduduknya.
Adanya program transmigrasi
Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu ke daerah lain untuk
menetapkan yang ditetapkan dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan
Nasional atau alasan lain yang di pandangan perlu oleh Pemerintah.
Tujuan pelaksanaan transmigrasi dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia.
Memindahkan penduduk dan daerah yang padat penduduknya.
Meratakan penyebaran penduduk Indonesia
Meningkatkan taraf hidup penduduk
Memanfaatkan sumber daya alam yang belum diolah di luar pulau Jawa
Untuk menghilangkan perasaan kesukuan di antara berbagai suku di wilayah
Indonesia
Untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, terutama di daerah-
daerah yang masih kosong.
Memeratakan pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia
Memberi kesempatan kerja kepada penduduk yang menganggur.
Secara garis besar bertujuan kebijakan kependudukan yaitu memelihara
keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan penyebaran penduduk dengan
perkembangan pembangunan sosial ekonomi, sehingga tingkat hidup layak dapat
diberikan kepada penduduk secara menyeluruh. Usaha yang demikian mencakup seluruh
kebijaksanaan baik di bidang ekonomi, sosial, kultural serta kegiatan lain untuk
meningkatkan pendapatan nasional, pembagian. Pendapatan yang adil, kesempatan kerja
dan pembangunan pendidikan cara menyeluruh, strategi yang digunakan adalah melalui
program jangka panjang dan jangka pendek.
Adapun tujuan panjangnya yang di usahakan yaitu :
Mencapai target demografis yaitu usaha keluarga kecil dengan dua orang anak
per keluarga.
Peningkatan volume dan migrasi ke daerah-daerah yang memerlukannya.
Menghambat pertumbuhan kota dan mengutamakan pembangunan di
pedesaan
Dengan tujuan jangka pendek diarahkan pada tingkat angka kelahiran,
peningkatan volume transmigrasi yang mantap. Untuk mencapai tujuan ini disusun
program-program kebijaksanaan sebagai berikut:
Meningkatkan program KB, sehingga dapat melembagakan dalam masyarakat
termasuk semua program pendukung bagi keberhasilannya seperti
peningkatan mutu pendidikan, peningkatan umur untuk menikah pertama,
peningkatan status wanita.
Meningkatkan dan menyebarluaskan program pendidikan kependudukan
merangsang terciptanya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
Meningkatkan program transmigrasi secara teratur.
Mengatur perpindahan penduduk
Mengatasi masalah tenaga kerja
Meningkatkan pembinaan dan pengamanan lingkungan hidup.
Penyebaran penduduk ini juga dipengaruhi oleh migrasi-migrasi menyangkut
perpindahan penduduk dan suatu daerah administrasi pemerintahan ke daerah
administrasi lain perpindahan penduduk dan suatu kabupaten-kabupaten lainnya dalam
suatu propinsi disebut juga dengan migrasi.
Migrasi ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu :
1. Faktor pendorong
Faktor pendorong kegiatan migrasi, sebenarnya timbul karena dirasakan bahwa
daerah di mana penduduk tinggal dalam kondisi kurang menguntungkan sehingga
penduduk melalui kesadaran sendiri atau pengarahan dari luar meninggalkan daerahnya
seperti : kekurangan sumber daya alam, menyempit lapangan kerja, tekanan-tekanan
politik, sosial (ekonomi, agama, bencana alam, dll)
2. Faktor penarik
Faktor penarik migrasi timbul adanya daerah-daerah yang mempunyai kondisi
lebih menggantungkan dari pada daerah lain, seperti daerah perkotaan. Daerah ini
memungkinkan lapangan kerja sehingga pendapatan bisa lebih meningkat, terbukanya
kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, keadaan lingkungan dan sarana
yang lebih tinggi, keadaan lingkungan dan sarana kehidupan yang lebih menyenangkan,
adanya aktivitas-aktivitas di kota yang lebih baik, dan lain-lainnya.
Sebenarnya, di samping dua faktor pendorong dan penarikan masih terdapat
faktor lain yang mempengaruhi migrasi yaitu : Faktor-faktor rintangan yang
menghambat, dan faktor pribadi penduduk yang akan melakukan migrasi.
Di antara faktor rintangan dan penghambat yaitu, jarak antara daerah asal dan
tujuan, nilai tradisional kebijakan pemerintah (adanya pembatasan atau larangan ) dan
biaya yang diperlukan.
Faktor pribadi timbul dari sikap masing-masing menduduki sendiri. Adanya sifat
pribadi yang statis enggan untuk meninggalkan daerah kelahirannya. dan ada sifat pribadi
yang di manis, yang senang menghadapi tantangan baru. Banyak faktor yang
mempengaruhi sifat pribadi ini antara lain: tingkat pendidikan, pengetahuan, komunikasi,
status sosial ekonominya dan sebagainya. jadi migrasi ini secara tidak langsung
mempengaruhi penyebaran penduduk.
3. Kualitas Penduduk
Kemajuan dalam pembangunan tidak dapat dilepas dari masalah pembangunan,
masalah kependudukan, sebab hasil produksi secara keseluruhan bertambah, mungkin
pula secara keseluruhan tidak akan merasakan, jika tingkat penduduk tidak setaraf dengan
tingkat teknologi.
Pertumbuhan dan perubahan struktur harus lebih cepat dari pada pertumbuhan
struktur harus lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk, apalagi kalau diperhitungkan
pula kualitas kebutuhan generasi yang akan datang.
Kualitas penduduk menyangkut pada kualitas fisik, baik jasmani dan rohani
maupun prilaku sosial, ekonomi. Menurut Todaro dalam Firman Lubis (1987)
pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat berkembang tidak hanya karena sumber daya
fisik saja (tanah, mineral, dan bahan mentah) tetapi juga karena sumber daya manusianya
dalam hal ini tingkat pendidikan, sikap terhadap kebudayaan, pekerjaan dan adanya
keinginan untuk memperbaiki diri.
Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dan GNP perkapita rata-rata
penduduk setiap tahun. Menurut Bank dunia seperti dikutip oleh Todaro dalam Firman
Lubis (1987) dengan tolak ukur GNP perkapita tersebut , maka negara-negara dibagi atas
negara dengan pendapatan rendah dan negara berpendapatan tinggi.
Kualitas penduduk dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain :
Tingkat pendidikan
Tingkat pendapatan dan kesejahteraan
Tingkat kesehatan
Berbicara tentang kualitas penduduk telah banyak dirumuskan oleh para pakar
salah satu diantaranya John Dewey dalam Yusuf (1982) bahwa: Pendidikan merupakan
proses yang terus menerus atau berkelanjutan seumur hidup melalui pengetahuan sikap
dan keterampilan perubahan ke arah yang lebih sempurna.
Pendidikan merupakan faktor penentu produktivitas penduduk dan berpengaruh
pada kualitas penduduk di mana masyarakat yang kurang menempuh pendidikan formal
dan pendidikan informal (maka individu tersebut kurang kualitas individunya di dalam
kehidupan bermasyarakat dan umumnya akan merendahkan kualitas dari penduduk,
karena pendidikan merupakan salah satu pokok dalam penentu kualitas manusia.
Kesejahteraan keluarga merupakan bagian terpenting dalam kehidupan keluarga.
Konsep kesejahteraan telah banyak di kemukakan oleh para pakar diantaranya: Willlesky
dan Lebeaux dalam Sukirno (1980) bahwa : kesejahteraan merupakan suatu keadaan di
mana terpenuhi kebutuhan dasar manusia baik jasmani maupun rohani. Kebutuhan dasar
tersebut meliputi kebutuhan sandang, pangan. papan. pendidikan dan kesehatan, maksud
keluarga sejahtera apabila kondisi dimaksud dapat dipenuhi dengan layak.
Kualitas penduduk salah satu indikator yang mengukurnya adalah tingkat
kesehatan penduduk-penduduk yang sehat baik lahir maupun batin merupakan syarat
mutlak dalam menentukan kualitas sumber daya manusia penduduk.
Menurut Azwar dalam Firman Lubis (1990) bahwa sumber daya manusia yang
sehat merupakan salah satu penentu terpenting pada sumber daya manusia karena dengan
kesehatan yang memadai, maka tingkat intelektual dan kecerdasan akan dapat
berkembang dengan baik dan sempurna.
B. PEMBAHASAN
1. Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju pertumbuhan penduduk adalah persentase pertambahan penduduk pertahun
yang sangat berpengaruh sekali terhadap pelaksanaan pembangunan khususnya di
Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan salah satu daerah tingkat II di Sumatera
Barat.
Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan terus bertambah dari
tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan dalam jangka
satu Repelita mengalami kenaikan dalam segi jumlah orang yang terdapat di Kabupaten
Pesisir Selatan yaitu di mulai dari tahun 2003 jumlah penduduk tercatat sebanyak
397.252 Jiwa, pada tahun 2004, naik menjadi 399, 032 jiwa , peta tahun 2005 naik
menjadi 402,280 pada tahun 2006 naik menjadi 406.634 jiwa dan pada tahun 2007 turun
menjadi 391.347 hal ini dapat dilihat pada grafik mengenai laju penduduk
Tabel II.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Daerah Tingkat II
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Laki-laki PerempuanJumlah
(Jiwa)
Pertumbuhan
(%)
2003 193.429 203.823 397.252 -
2004 194.444 204.588 399.032 0.45
2005 196.040 206.220 402.260 0.81
2006 198.267 208.367 406.634 1.09
2007 192.093 199.254 391.347 -3.76
Sumber : BPS Pesisir Selatan tahun 2003
Kalau dilihat dari pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan dimulai
dari tahun 2003-2007 mengalami penurunan walaupun dalam jumlah orang mengalami
kenaikan, tetapi hal ini telah mencerminkan kemajuan Kabupaten Pesisir Selatan dilihat
dari rata-ratanya, tetapi bila dilihat dalam jumlah individu bertambah terus menerus tahun
2003 dan turun pada tahun 2007,
hal ini dapat dilihat pada grafik II.1
Sumber badan statistik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2007 penurunan laju
pertumbuhan penduduk yang drastis ini disebabkan oleh kebijakan Badan Statistik Pesisir
Selatan dalam menentukan cara perhitungan penduduk pada tahun 2007 dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu dalam pengambilan data dengan cara
mengumpulkan data penduduk data jumlah penduduk tahun 2003 adalah hasil register
penduduk, sedangkan jumlah penduduk tahun 2007 merupakan hasil sensus penduduk
tahun 2007 yang dilakukan secara lengkap terhadap seluruh penduduk.
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan kalau dilihat dari Sex
Ratio pada tahun 2007 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya yakni tahun 1996 yaitu 94,90%, tahun 1997 yaitu 95.04 tahun 2003 yaitu
95,06%, tahun 2004 yaitu 95,15% dan tahun 2007 yaitu 96,41% hal ini dapat dilihat pada
grafik II.2
Dalam grafik II.2 ini terlihat jelas sex ratio dari tahun ke tahun terlihat bahwa
perkembangan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar dibandingkan
dengan jenis kelamin perempuan. Dengan memperlihatkan laju pertumbuhan penduduk
Kabupaten Pesisir selatan pada tahun 2007 terjadi penurunan yang tajam di samping
uraian dia atas (cara pengambilan data) kemungkinan lain menandakan program KB
(Keluarga berencana) berhasil dengan baik karena aseptor KB pada tahun 2007 naik
sebesar 23,04%.
380
385
390
395
400
405
410
1 2 3 4 5
OrangDalamRibuan
Persentase94.90
94.95
95
95.05
95.1
95.15
95.2
1 2 3 4 5
Persentase94.90
Meskipun pelaksanaan program KB Kabupaten Pesisir Selatan mengalami
kemajuan secara umum, tetapi kalau dilihat dari % pertumbuhan penduduk yang terdapat
pada label satu jumlah individunya masih meningkat hal ini disebabkan belum meratanya
penyebaran mengenai program KB untuk seluruh Kecamatan yang terdapat di Pesisir
Selatan.
Untuk masalah penyebaran penduduk di tempuh melalui usaha yang bersifat
langsung, yaitu melalui program transmigrasi sehingga penyebaran penduduk untuk
masing-masing ruang lingkup administrasi Kecamatan dapat dilakukan secara rata dan
pembangunan gedung-gedung pendidikan dan lowongan pekerjaan yang rata masing-
masing Kecamatan sehingga tidak terjadi migrasi penduduk ke suatu tempat secara
menyeluruh dan diharapkan rata karena hal ini juga sangat berkaitan erat dengan
kebijaksanaan pemerintahan daerah tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan.
Tabel II. 2. Kepadatan dan Penyebaran Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan
Perkecamatan Tahun 2007
No Nama Kecamatan Luas Wilayah(Km2)
Jumlah Penduduk (Jiwa) Kepadatan Penduduk(Jiwa/Km2)
1 Lunang Silaut 470,23 23.076 49
2 Basa IV Balai 365,32 21.469 59
3 Pancung soal 234,71 29.891 127
4 Linggo Sari Baganti 315,41 37.964 120
5 Ranah Pesisir 564,39 29.326 52
6 Lengayang 590,60 49.518 84
7 Sutera 445,65 396.78 89
8 Bt. Kapas 359,07 29.474 82
9 IV Jurai 373,80 37.521 101
10 Bayang 328,24 46.156 141
11 Koto IV Tarusan 425,63 46.272 109
Sumber : BPS Pesisir Selatan, 2007
Masalah penyebaran penduduk yang tidak rata juga merupakan problema
penduduk di daerah tingkat 11 Kab. Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan yang
daerahnya memanjang dan urutan keselatan dengan jumlah penduduk 391.347 jiwa tahun
2007, ternyata pada umumnya penduduk terkonsentrasi pada daerah bagian barat yang
merupakan daerah pantai dan daerah daratan rendah, selain itu Kabupaten yang memiliki
sebelas Kecamatan ini, ternyata antara satu kecamatan dengan kecamatan lain kepadatan
penduduknya tidak rata, bahkan terdapat perbedaan yang ketara seperti terlihat pada tabel
II.2.
Pada tabel 2 terlihat bahwa dari sebelas Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan,
ternyata Kecamatan Bayang daerah yang paling padat penduduknya, dengan kepadatan
140 jiwa per Km dan penduduk yang kurang padat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah
Inunang Silaut dengan kepadatan 49 jiwa/Km dan penduduk yang padat penduduknya
pada daerah tingkat 11 Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: Kecamatan Linggo Sari Baganti
yaitu 120 Jiwa/Km2, Kecamatan IV Jurai yaitu 101 jiwa/ Km2, Kecamatan Koto XI
Tarusan yaitu 109 jiwa/ Km2 dan Kecamatan Bayang yaitu 140 jiwa/ Km2.
Penduduk yang kurang padat pada daerah tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan
yaitu Kecamatan Inunang Silaut 49 jiwa/ Km2 dan Kecamatan Basa IV Balai yaitu 59
jiwa/ Km2 dan Ranah Pesisir 52 jiwa/Km2 (lihat peta hal.34).
Penyebaran penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan juga dipengaruhi oleh
Keadaan fisiologis dari daerah yang terletak memanjang dari Utara ke Selatan. Wilayah
bahagian barat merupakan daerah dataran rendah dan daerah pantai, sedangkan pada
bahagian Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Propinsi .Iambi
merupakan daerah perbukitan.
Penyebaran penduduk yang tidak merata antara Kecamatan yang satu dengan
Kecamatan yang lain disebabkan oleh keadaan individu dari masing-masing jiwa untuk
memiliki dataran rendah dan daerah pantai karena secara struktural mempunyai tanah
pertanian dan menjadi lumbung pangan pada daerah Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus
mudah untuk melaksanakan pembangunan.
Penyebaran penduduk ini juga dipengaruhi oleh faktor penunjang struktural
perekonomian yang mana pihak pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dalam
melaksanakan pembangunan masih memilih daerah-daerah yang daerahnya reliefnya
relatif datar sehingga memudahkan dalam pembangunan jalan, gedung dan faktor-faktor
struktural lainnya. Di samping itu secara ekonomis daerah pantai sangat menguntungkan
untuk berbagai jenis lapangan usaha, diantaranya usaha di bidang perikanan pariwisata,
dan perdagangan.
Pada daerah timur yang merupakan daerah perbukitan merupakan daerah yang
jarang penduduknya. Apabila problema jika ini tidak ada penanggulangannya dapat
mengakibatkan wilayah Timur menjadi wilayah yang tidak berpengaruh kalau
pemerintahan Pesisir Selatan jika melihat keadaan ketimpangan penyebaran penduduk ini
dapat diatasi dengan jalan membuka kesempatan kerja dan pembangunan sarana dan
prasarana vang rata dan antara wilayah barat dan wilayah timur tentu hal ini tidak akan
terjadi untuk mengatasi ketimpangan pada wilayah timur ini pihak pemerintahan dan
pihak struktural administratif pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dapat melakukan
hal-hal sebagai berikut:
Memperbaiki daerah transportasi pada derah yang jarang penduduknya.
Mengambangkan daerah berpotensi untuk Objek Wisata
Membuka lapangan kerja dengan jalan membentuk perkebunan yang berskala
besar dengan mengundang pihak Investor dari luar
Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan lahan.
1. Kualitas Penduduk
Kualitas penduduk menyangkut pada kualitas fisik, baik jasmani dan rohani
maupun prilaku sosial ekonomi, menurut Todaro (1987) dalam pedoman pelaksanaan
pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup menyatakan pertumbuhan ekonomi
suatu daerah dapat berkembang tidak hanya karena sumber daya fisik saja (tanah,
mineral dan bahan, mentah) tetapi juga karena sumber daya manusianya. Dalam hal
ini termasuk tingkat : pendidikan, sikap terhadap kebudayaan, pekerjaan dan
keinginan untuk memperbaiki diri.
Kualitas penduduk yaitu kemampuan manusia (penduduk) dalam usaha
memenuhi kebutuhan hidupnya. Kualitas penduduk yang sangat menentukan
keberhasilan pengembangan suatu daerah. Sebaliknya, jika kualitas penduduknya
jelek atau tidak baik, maka akan dapat menghambat jalannya pembangunan. Jadi
usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas penduduk mutlak diperlukan, agar
penduduk sebagai sumber daya manusia dapat dimanfaatkan untuk modal
pembangunan.
Kualitas penduduk secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya
yaitu : 1) tingkat pendidikan, 2) tingkat pendapatan dan kesejahteraan, 3) tingkat
Kesehatan
3.1. Tingkat pendidikan
Peningkatan mutu pendidikan merupakan upaya penting dalam pengembangan
sumber daya manusia. Dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, dilakukan
penyediaan sarana pendidikan dengan membangun prasarana sekolah dan peningkatan
mutu tenaga Guru.
Secara umum situasi pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan sudah mulai
menunjukkan kemajuan. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatkan jumlah para lulusan
dari tahun ketahuan pada setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2003 tercatat jumlah
siswa SD yang lulus 222.820 orang meningkat pada tahun 2007 yaitu 224.807 dan SLIP
9.479 tahun 2003 meningkat menjadi 10.068 orang sedangkan SLTA 5,711 meningkat
menjadi 6.869 orang murid SLTA.
Peningkatan tersebut tidak terlepas dari sarana pengolahan pendidikan yang
memadai. Bila diperhatikan sarana pendidikan di Kabupaten tidak banyak mengalami
perubahan. Jumlah taman kanak-kanak 58 unit, SD 4023 unit, SLTP 38 unit, dan SLTA
15 unit. Jumlah staf pengajar pada masing-masing jenjang pendidikan di antara yaitu, 125
guru TK, 3120 orang guru SD, 1139 orang guru SLTP, dan 470 orang Guru SLTA.
Di Pesisir Selatan pada tahun 2007 171.140 orang anak usia sekolah, tentu jumlah
sebanyak ini sekolah-sekolah tidak mampu menampung jumlah seluruh murid setiap
tahunnya apalagi untuk tingkat SLTA kalau dilihat dari unit bangunannya. Salah satu
cara untuk menanggulangi sekolah-sekolah terpaksa melakukan sistem belajar dua shift,
sehingga di Pesisir Selatan hampir tidak ada sekolah tingkat SLTP dan Tingkat SLTA
yang melaksanakan sistem belajar satu shift, sehingga melaksanakan sistem belajar dua
shift.
Di Kabupaten Pesisir Selatan kalau dilihat dari segi staf pengajar masih belum
mencakupi, baik dari jumlah keseluruhan maupun jumlah perbidang studi untuk
mengatasi hal tersebut banyak sekolah-sekolah merekrut tenaga honorer, sehingga hal
yang wajar kalau dilihat di daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengajar lebih dari
satu program bidang studi, bahkan yang sangat menyedihkan ada guru/ staf pengajar
yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimilikinya, kalau hal
ini tidak ada tindak lanjut dari Departemen pendidikan dan kebudayaan, maka wajar
Kabupaten Pesisir akan rendah kualitas pendidikannya dibandingkan Kabupaten dan
Kotamadya yang berada di Propinsi Sumatera Barat bahkan akan jauh tertinggal dengan
propinsi lain. Hal ini memang sangat menyedihkan, tetapi merupakan kenyataan yang
dilanda Kabupaten Pesisir Selatan.
Dengan ketertinggalan jenjang pendidikan tentukan dapat meningkatkan
pengangguran karena Indonesia akan menuju dunia globalisasi dengan sistem
perdagangan bebas dan tenaga kerja bebas di yakini Kabupaten Pesisir Selatan belum
sanggup untuk hal ini kalau dilihat dari segi pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan.
Dengan kalahnya dalam persaingan mencari kerja di luar dan di dalam Sumatera Barat
Penduduk Pesisir Selatan akan meningkatkan jumlah penganggurannnya golongan
masyarakat yang mencari kerja dan tidak bekerja dapat digolongkan dalam bukan
kelompok angkutan kerja.
Penduduk angkutan kerja yang sedang mencari kerja digolongkan dalam
pengangguran. Adapun angkatan kerja yang menganggur dibedakan atas:
Pengangguran mutlak (un employment) yaitu penduduk produktif yang sama
sekali tidak mempunyai pekerjaan.
Pengangguran tersamar (Disguised unemployment) yaitu bila seseorang
nampak bekerja, tetapi kemampuan penghasilan sangat rendah, misal sebidang
tanah garapan yang sebenarnya dapat dikerjakan 4 orang, akan tetapi
dikerjakan 11 orang, maka 7 orang merupakan pengangguran tersamar.
Pengangguran musiman yaitu : penduduk toko bekerja dan masih usia
produktif secara musim-musim tertentu.
3. 2 Tingkat pendapatan dan kesejahteraan
Pertambahan penduduk yang cepat dan tahun 2000-2006 yang dialami Pesisir
Selatan terutama yang dialami penduduk dengan tingkat kehidupan ekonomi yang relatif
rendah, megakibatkan kurangnya kemampuan keluarga, keluarga tersebut untuk
membiayai pendidikan anaknya bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Dengan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, maka banyak tenaga kerja yang
berpendidikan lebih tinggi yang dapat menduduki profesi yang penting dengan bayaran
yang cukup, persaingan antara tenaga kerja yang kurang berpendidikan di mana-mana
dimenangkan oleh kelompok yang pertama. Perbedaan upah antara yang berpendidikan
dan yang tidak berpendidikan (pendidikan rendah) sering begitu besar sehingga
menimbulkan perbedaan dalam hidup mereka yang mencolok.
Kesejahteraan keluarga merupakan bahagian terpenting dalam kehidupan
keluarga di masyarakat. Konsep kesejahteraan telah banyak dikemukakan oleh para
ilmuan salah satu diataranya: Willesky dan Lebeaux dalam Sukirno (1980) bahwa
kesejahteraan merupakan suatu keadaan di mana terpenuhinya kebutuhan dasar manusia
baik jasmani dan rohani. Kebutuhan dasar dimaksud meliputi, kebutuhan sandang, papan,
pangan, pendidikan dan kesehatan. Maksudnya keluarga yang sejahtera apabila kondisi
tersebut dapat dipenuhi dengan layak.
Sedangkan menurut Gunnar (1972) ada dua elemen dasar yang dapat diadakan
ukuran untuk menentukan mutu kesejahteraan hidup masyarakat, yaitu kondisi kesehatan
dan kondisi pendidikan masyarakat itu.
3.3 Tingkat kesehatan
Menurut Firman Lubis (1982) bahwa sumber daya manusia yang sehat merupakan
suatu penentu terpenting pada sumber daya manusia, karena dengan kesehatan yang
memadai maka tingkat intelektual dan kecerdasan akan dapat berkembang dengan
sempurna.
Kualitas penduduk suatu daerah ditentukan oleh kondisi kesehatan masyarakat,
makin tinggi tingkat kesehatan suatu penduduk (masyarakat) maka makin tinggi pula
kualitas penduduknya. Bila diperhatikan sarana dan tenaga kesehatan di Kabupaten
Pesisir Selatan, jumlah rumah sakit umum 1 unit, puskesmas 20 unit, puskesmas
pembantu 47 unit. Dari rumah sakit umum yang ada, secara umum kondisinya belum
memadai baik dari fasilitas maupun pengolahannya. Jumlah dokter spesialis belum
mewakili untuk semua jenis penyakit, sehingga apabila ada penduduk Pesisir Selatan
menderita penyakit tertentu terpaksa dibawa ke luar daerah.
Secara umum mengenai petugas kesehatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan
adalah sebagai berikut, jumlah dokter spesialis 6 orang, dokter umum 21 orang, dokter
gigi 10 orang, bidan 74, perawatan kesehatan 170 orang jumlah tersebut harus ditambah
untuk dapat melayani jumlah penduduk yang lebih dan 391.347 jiwa pada tahun 2007.
karena menurut standar internasional setiap orang dokter melayani untuk 1000 orang
penduduk.
Pemerintah daerah Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan telah menyediakan
sarana kesehatan, namun sebagian penduduk masih menggunakan cara-cara pengobatan
Tradisional, sehingga dalam mengenai jenis penyakit yang diderita penduduk tidak
tergambar secara keseluruhan, baik dari jenis penyakit, dan jumlah penderitanya. Faktor
ini juga disebabkan oleh masih belum lengkapnya fasilitas kesehatan yang tersedia,
sehingga banyak penduduk yang pergi berobat keluar daerah. Untuk jenis penyakit yang
umumnya terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat tabel 3.
Tabel II.3 Distribusi Penyakit yang diderita
di Kabupaten Pesisir Selatan
No Nama penyakit Persentase
1 ISPA 24,26%
2 Saluran pernafasan 25,55%
3 Saluran Pencernaan 19,84%
4 Infeksi jangan kulit 9,38%
5 Diare 8,35%
6 Dan lain-lam 18,9%
Sumber : Data sukender, Depkes, 2007
Di samping data di atas terakhir yang menyebutkan bahwa Kabupaten Pesisir
Selatan terdapat 325 orang anak usia balita menderita penyakit Munta Bocor (Hawan: 15
Oktober 2003)
Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penduduk
di Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya yaitu :
a.Di bidang Kesehatan
Meningkatkan pola makan bergizi
Memberikan penyuluhan kesehatan
Pengawasan obat-obatan dan Makanan (POM)
Memperbanyak alat-lat kesehatan yang masih kurang
Memeriksa kesehatan bayi dan balita serta ibu hamil secara kontiniu
Menambah jumlah tenaga kesehatan/petugas medis bagi daerah yang masih
kurang.
Memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan yang sudah ada dan sesuai dengan
fungsinya.
b.Di bidang Pendidikan
Meningkatkan wajib belajar sembilan tahun
Menambah jumlah tenaga pengajar yang masih kurang
Menanamkan minat baca pada anak didik sejak dini
Merehab lokal yang rusak, baik rusak berat maupun rusak ringan
Menambah unit pembangunan gedung baru bagi sekolah yang masih kurang
Membangun pustaka dan labor pada SLTP dan SLTA yang belum ada
Melakukan supervise kunjungan kelas oleh kepala Sekolah atau pengawas
c.Di bidang Pendapatan dan Kesejahteraan
Meningkatkan perekonomian
Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat
Membuka lapangan kerja dengan jalan membangun perkebunan-perkebunan
berskala nasional
Mengundang pihak investor
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan kajian teori dan pembahasan sebelumnya maka dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 0,35 %/ tahun
sudah menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2. Penyebaran penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan tidak merata hal ini terlihat
jelas pada masing-masing Kecamatan dan penduduk yang padat terdapat di
wilayah Barat dan yang jarang penduduk pada wilayah Timur.
3. Kualitas penduduk Pesisir Selatan masih tergolong rendah, hal ini terbukti dengan
rendahnya ratio pendidikan penduduk, fasilitas kesehatan, dan masih rendahnya
kesejahteraan khususnya di bidang pendapatan.
B. Saran-saran
Dari kesimpulan di atas disarankan untuk :
1. Kepada Pihak BKKBN agar membimbing setiap rumah tangga, khususnya
pasangan usia subur untuk mengintensifkan pelaksanaan program KB.
2. Kepada pihak pemerintahan supaya dapat mengatasi masalah penyebaran
penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Diharapkan kesadaran akan pentingnya arti pendidikan dan kesehatan
DAFTAR PUSTAKA
Akhiruddin. ( 1993). Geografi Kependudukan Padang. FPIPS KIP Padang BPS Pesse!,
(2000). Pesisir Selatan In Figures. Painan
Firman lubis, (1982), Masalah Kependudukan FDOK VI, Jakarta.
Munir Rozi, (1985). Geografi dan Kependudukan, Surabaya, PT . Bina Ilmu
R.K Sembiring. (1985), Demografi, Pasca Sarjana IKIP Jakarta bekerja sama dengan
BKKBN Jakarta, Jakarta
Salladin, dkk, (1983). Geografi dan Kependudukan, Surahaya : PT . Bina Ilmu
Yusuf Maftuchah, (1985). Pengaruh Timbal Balik antara Kependudukan dengan
Berbagai Aspek Kehidupan Manusia. Jakarta.
Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta