permasalahan pelaksanaan pengadaan barang/jasa

PERMASALAHAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Serang, 21 Oktober 2019

Halaman 2

PERATURAN PRESIDEN

NO. 54 TAHUN 2010

PERATURAN PRESIDEN

NO. 16 TAHUN 2018

2010

2018

PERATURAN PRESIDEN

NO. 35 TAHUN 2011

2011

PERATURAN PRESIDEN

NO. 70 TAHUN 2012

2012

PERATURAN PRESIDEN

NO. 172 TAHUN 2014

2014

Perubahan

Pertama

Perubahan

Kedua

Perubahan

Ketiga

Perubahan

Keempat

PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA

PERATURAN PRESIDEN

NO. 4 TAHUN 2015

2015

Halaman 3

PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA

Studi Kasus

Kasus 1

• Terdapat pengadaan alat uji air minumyang memiliki spesifikasi detail dancenderung mengarah pada 1 merektertentu.

• Apakah hal tersebut diperbolehkan?

Analisis Kasus 1

Penyimpangan yang mungkin dilakukan:

Spesifikasi disusun tanpa adanya justifikasi teknis yang menggambarkankebutuhan user, memang ada itikad untuk mengarah pada penyediatertentu untuk mendapatkan keuntungan

Penjelasan:

• Spesifikasi disusun sesuai dengan kebutuhan (tidak kurang atau tidakberlebihan).

• Justifikasi teknis/alasan harus disusun sehingga spesifikasi dapatdipertanggungjawabkan

• Pokja melakukan review/kaji ulang s`ebelum dilakukan tender.

Pelanggaran: Prinsip Efektif, Terbuka, Adil dan akuntabel

Kasus 2

•Dalam rangka menyusun HPS pengadaan ATK senilai Rp. 500 Juta, PPK melakukan survey kepada beberapa toko ATK lalu kemudian hargahasil survey tersebut ditambahkan keuntungan15%, PPN 10% dan biaya survey pasar sebesarRp. 1 Juta.

•Apakah yang dilakukan oleh PPK sudah tepat?

Analisis Kasus 2


Melakukan mark up HPS, persekongkolan

Penjelasan:

• survey pasar, identifikasi calon penyedia

• Besaran keuntungan yang wajar disesuaikan dengan kondisi pasar

• HPS harus dikalkulasikan berdasarkan keahlian

• HPS disusun berdasarkan komponen yang berkaitan, tidak bolehmemperhitungkan biaya tak terduga, PPh penyedia dan biaya lainnyayang tidak berkaitan.

• Penyusunan HPS harus didokumentasikan

• PPK dapat melibatkan tim ahli

Pelanggaran: Prinsip Efisien

Kasus 3

• Terdapat paket Pekerjaan Konstruksi berupa BangunanGedung 4 lantai senilai Rp. 45 Milyar dengan rencanapekerjaan selama 6 bulan sesuai dengan DokumenPerencanaan yang disusun oleh Konsultan Perencana. Paket ini akan dilaksanakan menggunakan anggarantahun 2019.

• Pada tanggal 30 Juli 2019 baru akan mulai direncanakanpersiapan pemilihan oleh Pokja

• Apa yang sebaiknya dilakukan?

Analisis Kasus 3Penyimpangan yang dilakukan:

Proses tender tetap dilaksanakan dengan durasi waktu 5 bulan danmerencanakan akan memberikan kesempatan sebanyak waktu yang diperlukanpenyedia. Sehingga konsekuensinya bisa saja Penyedia akan menawar dengannilai pekerjaan yang sudah ditambahkan denda keterlambatan.

Penjelasan:

• Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaanwaktu tender, waktu pelaksanaan pekerjaan dan waktu yang tersedia di tahunanggaran berjalan (jika akan menggunakan kontrak tahun tunggal).

• Jika ketersediaan waktu di tahun berjalan tidak cukup, maka Pokja sebaiknyamelakukan reviu dokumen RPP terhadap adanya kondisi tersebut danmenyampaikan kepada PPK.

• PPK dapat mengusulkan paket tersebut dilaksanakan dengan kontrak tahunjamak, merubah ruang lingkup pekerjaan sehingga waktu pelaksanaanpekerjaan dapat berkurang dengan tetap berorientasi pada output, paket tidakjadi dilaksanakan dengan pertimbangan tertentu.

Pelanggaran: Prinsip Efektif dan Efisien

Kasus 4

•Dalam proses tender barang XYZ, terdapatsanggahan dari peserta (selaku Distributor) yang digugurkan dalam proses tender karena Pesertatersebut tidak melampirkan surat dukungan.

•Apakah persyaratan yang disusun oleh Pokjasudah tepat?

Analisis Kasus 4Penyimpangan yang mungkin dilakukan:

Pokja membatasi penyedia yang ikut proses tender dengan mensyaratkansurat dukungan oleh Distributor yang mana sebenarnya Distributor memilikikompetensi untuk menyediakan barang dimaksud.

Penjelasan

• prinsipnya dukungan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang yang sangat berpengaruh dalam pencapaian output pekerjaan atau pengadaantertentu yang membutuhkan pemeliharaan sehingga dukungan pabrikandiperlukan dalam rangka menjamin kepastian layanan purna jual

• Identifikasi calon penyedia

• persyaratan dukungan pabrikan harus mempertimbangkan posisi calonpenyedia tersebut di pasar (pabrikan, distributor, agen atau posisi lainnya). Persyaratan dukungan pabrikan tidak wajib dipersyaratkan manakalapabrikan/principal menawarkan produknya sendiri.

Pelanggaran: Prinsip Terbuka

Kasus 5

•Tender perangkat komputer senilai Rp. 300 Jutadan mengalami gagal tender sebanyak 2 kali karena tidak ada penyedia yang menawar, kemudian Pokja langsung melakukan penunjukanlangsung kepada CV XYZ.

•Apakah yang dilakukan oleh Pokja sudah tepat?

Analisis Kasus 5


Spesifikasi dan HPS disusun secara tidak tepat, penyebab tender pertamagagal tidak direview, ada unsur kesengajaan untuk mengarah padapenyedia tertentu yang dapat dilakukan dengan penunjukan langsungakibat tender gagal 2 kali

Penjelasan:

• Penunjukan langsung karena 2 kali tender gagal tidak boleh ada unsurkesengajaan

• Pokja harus mencari tahu penyebab kegagalan tender.

• Pokja melakukan review terhadap dok pengadaan dan dok rencanapelaksanaan pemilihan jika terjadi tender gagal sehingga dapatmelakukan koreksi perbaikan

Pelanggaran: Prinsip Efisien, Bersaing (tidak tercipta mekanisme pasardalam pengadaan B/J), Adil

Kasus 6

•Dinas Pendidikan memiliki anggaran dalam 1 (satu) kode rekening belanja yaitu belanja barang senilai6,5 Milyar dgn rincian uraian pengadaan:-Belanja Pakaian Seragam 1,5 M-Sepatu 1,8 M-Tas Sekolah 1,7 M-Baju Batik khas lokal 1,5 M

•Bagaimana pemaketan yang tepat?


Menggabungkan paket tanpa melalui proses identifikasi pasar dan calon penyedia sehinggamembatasi kompetisi, tidak memberikan kesempatan pada Usaha Kecil.

Penjelasan:

• Dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksudmenghindari Tender/Seleksi

• Pemaketan disusun berdasarkan kondisi pasar yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsippengadaan yang efisien dan efektif dan menetapkan sebanyak banyaknya paket untuk usahakecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dankualitas kemampuan teknis.

• Pada prinsipnya pemaketan pengadaan tidak mengacu pada kode rekening belanja/akunanggaran sehingga PA dapat melakukan pemaketan pengadaan meskipun alokasi anggaranuntuk 1 (satu) paket pengadaan bersumber dari beberapa kode rekening belanja/akun anggaranyang berbeda (kontrak pengadaan bersama) atau menetapkan beberapa paket pada 1 (satu) kode rekening belanja/akun anggaran

Pelanggaran: Prinsip bersaing, terbuka

Kasus 7

• 2 pemerintah kabupaten yang berdampingan berencanaakan membangun 1 pasar secara bersama-sama yang dananya bersumber dari 2 Pemkab dimaksud denganalokasi Pemkab A sebesar 20 Milyar dan Pemkab B sebesar 80 Milyar.

• Bagaimana mekanisme pengadaannya?

Analisis Kasus 7

• Konsolidasi kebutuhan dari pihak yang berbeda denganoutput yang sama.

• Masing-masing Pemda menyepakati ruang lingkuppekerjaan yang akan dilaksanakan

• menggabungkan sumber pendanaan untuk 1 paketTender (Pengadaan bersama)

• Masing-masing PPK akan berkontrak dengan penyediayang sama sesuai dengan lingkup pekerjaan (dituangkandalam kontrak)

Kasus 8• Terinformasi pada media online direksi perusahaan A sudah

ditetapkan sebagai terpidana pada paket pekerjaan tahun 2016 diDinas PU Kota X. ditahun 2019 ini Perusahaan tersebut masuksebagai peserta Tender konstruksi dengan direksi yang baru sesuaiakta perubahan terakhir tahun 2019 tentang tentang pemberhentian dan pergantian direksi perusahaan.

• Sesuai data pada LPSE didaerah lain penyedia tersebut sudahditetapkan sebagai pemenang pada paket pekerjaan di bulan Maret2019. dan pada daftar hitam portal pengadaan nasional badan usahapenyedia tersebut tidak termasuk dalam daftar hitam.

• Proses Tender saat ini sedang ada pada tahapan evaluasipenawaran.

Tindakan apa yang harus dilakukan oleh Pokja?

Analisis Kasus 8

• Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak diperbolehkan sedang menjalani sanksi pidana

• Selain informasi dari INAPROC, Pokja mencari tahu dan melakukanklarifikasi kepada Dinas PU Kota X apakah Perusahaan A tersebutdikenakan sanksi daftar hitam oleh PA/KPA setempat termasukmemastikan masa berlaku sanksi sesuai SK Penetapan Daftar HitamPA/KPA.

• Jika hasil klarifikasi dinyatakan bahwa PA/KPA setempat tidakpernah menerbitkan SK Penetapan Daftar Hitam dan telahdigantinya direksi perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebuttetap dapat mengikuti tender.

Kasus 9Terdapat hasil Evaluasi sebagai berikut:

No Nama Penyedia Harga Penawaran Keterangan

1 PT. Aneka Rp. 2.150.000.000,- Calon Pemenang

2 PT. Bahagia Rp. 2.210.000.000,- Calon Pemenang Cadangan 1

3 PT. Citra Rp. 2.550.000.000,- Calon Pemenang Cadangan 2

Selanjutnya hasil pembuktian kualifikasi sebagai berikut:PT.Aneka tidak bisa menunjukan keasilian dokumen :• Mandor Lapangan, Pendidikan S1 Teknik Sipil dan Sertifikasi Keahlian (SKA) Ahli Teknik Jalan

tingkat MudaPT Bahagia tidak bisa menunjukan keaslian dokumen:• Pemimpin Lapangan, Pendidikan S1 Teknik Sipil dan Sertifikasi Keahlian (SKA) Ahli Teknik Jalan

tingkat Muda• Mandor Lapangan, Pendidikan S1 Teknik Sipil dan Sertifikasi Keahlian (SKA) Ahli Teknik Jalan

tingkat Muda• Dukungan Keuangan Bank

Apa yang seharusnya dilakukan Pokja?


Persyaratan kualifikasi yang berlebihan, Penyusunan jadual tidak logis, Mengarahke penyedia tertentu, Persekongkolan

Penjelasan:

• Pokja harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan

• Jadwal pelaksanaan pengadaan Pokja harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan

• Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekamanyang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya. Pokjamelakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabiladiperlukan.

• Pokja dapat melakukan pembuktian kualifikasi susulan sepanjang alasan ketidakhadiran Penyedia, yang disertai dengan bukti nyata dan dapat dipertanggungjawabkan dapat diterima oleh Pokja . Apabila dalam pembuktian kualfikasi susulan, Penyedia tetap tidak dapat memenuhi dokumen yang ditentukan Pokja maka penawaran Penyedia dimaksud digugurkan

Pelanggaran: Prinsip Akuntabel, Bersaing, Adil

Kasus 10Terdapat hasil Tender sebagai berikut:

No Nama Paket Nilai Pengadaan Keterangan

1 Pembangunan Jalan di Kota A Rp. 3.150.000.000,- PT ABC

2 Pembangunan Jalan di Kota B Rp. 4.710.000.000,- PT ABC

3 Pembangunan Jalan di Kota C Rp. 3.650.000.000,- PT ABC

PPK tidak mau menerbitkan SPPBJ karena tidak yakin dengan hasil evaluasipenawaran. Keseluruhan penyedia (selain PT. ABC) gugur karena metodepelaksanaan pekerjaan dianggap tidak sesuai.

Bagaimana menurut pendapat Saudara?

Analisis Kasus 10Penyimpangan yang mungkin dilakukan.

Persyaratan teknis tidak sesuai ketentuan, Evaluasi tidak sesuai ketentuan, Mengarah ke penyedia tertentu, Persekongkolan

Penjelasan:

• Pokja harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan

• pekerjaan konstruksi yang bersifat tidak kompleks atau sederhana dimana metode pelaksanaan pekerjaannya bersifat baku/standar, metode pelaksanaan menjadi persyaratan wajib yang tidak dikompetisikan.

• Penilaian teknis selanjutnya dilakukan terhadap kapasitas/kemampuan personil dan peralatan yang ditawarkan serta kualifikasi penyedia yang bersangkutan.

• PA dapat menyatakan Tender gagal apabila PA sependapat dengan PPK terkaitdengan hasil Tender yang diyakini tidak sesuai sehingga menyebabkan PPK tidakmenandatangani SPPBJ

Pelanggaran: Prinsip Bersaing, Adil

Kasus 11

Di suatu Pemerintah Daerah X terdapat kegiatan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi dengan pengadaan Sistem Aplikasi Kepegawaian yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Pihak Pemda Setempat berencana akan meminta PT. ABC sebagai penyedia jasa layanan kepegawaian berbasis teknologi untuk Pengadaan Hardware dan Software Sistem Aplikasi Kepegawaian

Apakah hal tersebut dibenarkan?


Perencanaan yang tidak dipersiapkan (tidak dilakukan identifikasi kebutuhan), melanggar prinsippemaketan, Mengarah ke penyedia tertentu, Markup

Penjelasan:

• Identifikasi kebutuhan dilakukan tidak terbatas pada maksud, tujuan dan ruang lingkup serta output yang ingin dicapai tetapi juga melakukan survey/analisa pasar terhadap calon Penyedia yang memiliki kemampuan teknis, mutu layanan dan alternatif teknologi yang sesuai dengan kebutuhan.

• Diperoleh gambaran yang tepat terhadap strategi pemaketan pengadaan tersebut apakah termasuk dalam pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Konsultansi atau Jasa Lainnya berikut dengan kriteria Calon Penyedianya.

• Penunjukan Langsung dapat dilakukan bilamana berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan survey/analisis pasar menunjukan bahwa PT. ABC merupakan satu-satunya Penyedia yang bisa memenuhi kebutuhan dalam Pengadaan Hardware dan Sofware Sistem Aplikasi Kepegawaian.

• Namun bilamana hasil Identifikasi tersebut menyatakan ada beberapa alternatif pemaketan pekerjaan dan dapat dilaksanakan oleh beberapa Penyedia/tidak hanya oleh PT. ABC, maka Pengadaan Hardware dan Sofware Sistem Aplikasi Kepegawaian dilakukan melalui Petenderan dan/atau Seleksi

Pelanggaran: Prinsip bersaing

Kasus 12

Terdapat rencana pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau kelompokmasyarakat.

• Apakah harus dilaksanakan dengan e-purchasing melaluie-Katalog?

• Bagaimana jika barang yang dibutuhkan tidak terdapatpada e-Katalog?

Analisis Kasus 12


Perencanaan yang tidak dipersiapkan (tidak dilakukan identifikasi kebutuhan), melanggarprinsip pemaketan, Mengarah ke penyedia tertentu

Penjelasan:

• PPK melakukan identifikasi apakah barang/jasa yang akan diadakan termasuk dalamkategori barang/jasa yang akan diadakan melalui pengadaan langsung, E-purchasing, tender atau termasuk pengadaan khusus.

• Apabila akan dilaksanakan dengan E-purchasing, maka PPK melaksanakanE-purchasing dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp. 200 Juta dan PejabatPengadaan melaksanakan E-purchasing dengan nilai pagu paling banyak Rp. 200 Juta.

• pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkutpemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala Daerah.

• Barang/Jasa yang diluar kriteria pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis, pengadaan barang/jasanya tidak wajib dilakukan melalui metode E-purchasing.

Pelanggaran: Prinsip bersaing, Efisien

Kasus 13

Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa LED Display dengan nilai kontrak Rp. 7.800.000.000,-tercantum merk Shenzen Type DX.

Dalam pelaksanaanya Penyedia mengirimkanbarang dengan spesifikasi merk Shenzen Type DZ dengan alas an Type DX telah discontinue (tidakdiproduksi lagi).

Apa yang harus dilakukan PPK?

Analisis Kasus 13


Pengadaan tidak sesuai kebutuhan (tidak efektif), persekongkolan, markup

Penjelasan:

• Apabila terdapat ketidaksesuaian merk/type barang yang dikirim dengan yang merk/brand yang tercantum dalam Kontrak, maka PPK tidak diperbolehkan menerima penyerahan barang dimaksud. PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki pekerjaan tersebut sampai barang dimaksud sesuai dengan yang disyaratkan dalam Kontrak.

• PPK meminta kepada Penyedia untuk memberikan bukti berupa surat dari pabrikan/pihak yang punya kewenangan yang menyatakan bahwa pabrikan tersebut sudah tidak memproduksi LED Display dengan merk Shenzen type DX sebagaimana tercantum dalam Kontrak.

• PPK melakukan klarifikasi terhadap kebenaran/keabsahan surat dari Pabrikan tersebut. Bilamana hasil klarifikasi menyatakan benar, maka perubahan type LED Display dapat diterima PPK dengan ketentuan barang tersebut harus memenuhi spesifikasi dan kualitas yang sama atau lebih baik dan memiliki fungsi dan kompatibilitas yang sama.

• Disamping itu harga yang diberikan tidak boleh melebihi harga pada kontrak awal sehingga apabila ada penambahan biaya hal tersebut merupakan tanggung jawab penyedia. Sebaliknya apabila harga barang yang menjadi pengganti lebih murah dari pada harga yang tercantum dalam kontrak maka harga kontrak mengikuti harga barang sesuai yang dibayarkan

Pelanggaran: Prinsip Efektif, Efisien, Akuntabel

Kasus 14

Terdapat pekerjaan Pembangunan Kapal perintissejumlah 20 (dua puluh) unit dengan jangka waktu10 bulan.

Dalam pelaksanaanya terdapat beberapamodifikasi berdasarkan usulan pengguna. Sampaidengan saat ini progres baru tercapai 87,8%, sisawaktu pelaksanaan tinggal 3 minggu, diperkirakanpekerjaan tidak akan selesai tepat waktu



Tidak dilakukan pengendalian kontrak, persekongkolan,

Penjelasan:

• Apabila dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam kontrak, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karenakesalahannya, pada prinsipnya PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.

• Sebelum dilakukan pemutusan kontrak, PPK harus melakukan penelitian apakah penyedia tersebut layak untuk diberikan kesempatan termasuk mempertimbangkan justifikasi teknis dan dampak/resiko akibat dilakukannya pemutusan kontrak, terlebih bila kondisi di lapangan Penyedia masih sanggup menyelesaikan pekerjaan dimaksud, dengan konsekuensi pengenaan denda keterlambatan

• Apabila diberikan kesempatan, jaminan pelaksanaan diperpanjang, penyedia dikenakan denda keterlambatan

• Bilamana pemberian kesempatan tersebut melewati tahun anggaran berikutnya, maka harus ada kepastian mengenai alokasi anggaran tahun berikutnya.

• Bilamana PPK memutuskan kontrak maka penyedia dikenai sanksi :Jaminan pelaksanaan dicairkan, Sisa Uang Muka harus dilunasi atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila menggunakan Uang Muka), membayar denda keterlambatan dandiusulkan dalam Daftar Hitam.

• Terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilaksanakan penyedia, apabila PPK akan memanfaatkan realisasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan maka PPK dapat melakukan pembayaran dengan terlebih dahulu dilakukan audit secara menyeluruh terhadap hasil pekerjaan tersebut

• Pelanggaran: Prinsip Efektif, Efisien, Akuntabel

Kasus 15•Terdapat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatanantar pulau.

•Dalam proses pelaksanan kontrak, ternyata pada rencana jalur jembatan antara Pulau teridentifikasi ada beberapa titik pondasi jembatan yang dibawahnya ada ranjau laut bekas penjajah yang kondisinya masih aktif. Akibatnya perlu dilakukan netralisasi ranjau laut oleh TNI AL. Proses netralisasi sejak survei sampai peledakan ternyata memerlukan waktu lama akibatnya sisa waktu kontraktor menyelesaikan fisik jembatan tidak mencukupi.

•Keberadaan ranjau laut yang tidak pernah diduga para pihak dlm kontrak dan harus dibersihkan

•Terdapat potensi resiko yang terjadi jika pembersihan ranjau itu tidak dilakukan akan menimbulkan korban (jiwa dan material)


Analisis Kasus 15


Tidak dilakukan pengendalian kontrak, persekongkolan,

Penjelasan:

• Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a) pekerjaan tambah; b) perubahan disain; c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d) masalah yang timbul diluar kendali Penyedia; dan/atau e) Keadaan Kahar.

• Dalam hal adanya indikasi bahwa terdapat titik pondasi jembatan yang dibawahnya ada ranjau lautbekas penjajah yang kondisinya masih aktif, PPK terlebih dahulu melakukan penelitian apakah indikasi tersebut benar adanya, selain itu PPK harus melakukan penelitan apakah bila dilakukan proses netralisasi ranjau laut tersebut akan berpengaruh terhadap pembangunan jembatan tersebut

• PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan perpanjangan waktu pelaksanaan dan/atau melibatkan Tim ahli (bila dianggap perlu)

• Bilamana hasil penelitian PPK bahwa akibat proses netralisasi sejak survai sampai peledakan ternyata mengakibatkan terhentinya proses pembangunan jembatan, maka PPK dapat memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak

• Bilamana PPK menyetujui untuk memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka harus dituangkan dalam dokumen perubahan kontrak (addendum) yang disepakati kedua belah pihak


Kasus 16

Bagaimana cara menentukan dendaketerlambatan apabila PPK memberikankesempatan kepada Penyedia terhadap pekerjaanyang belum terselesaikan akibat kelalaianPenyedia?


Tidak dilakukan persiapan pengadaan yang matang, persekongkolan,

Penjelasan:

• Ketentuan besarnya pengenaan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai sisa pekerjaan yang belum terselesaikan untuk setiap hari keterlambatan,

• Pengenaan denda keterlambatan dari bagian kontrak dapat diterapkan apabilapenyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebuttidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda,dimana fungsimasing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaiankinerja pekerjaan.

• Bilamana PPK akan mengenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka PPK harus mencantumkan bagian-bagian pekerjaan yang dimaksud.

• Namun apabila pekerjaan yang belum selesai tersebut mengakibatnya belum dapatberfungsi atau terlaksananya output pekerjaan, maka pengenaan denda keterlambatandidasarkan dari total nilai kontrak.

• Pemilihan besaran denda keterlambatan harus ditentukan oleh PPK ketika menetapkan rancangan kontrak. Selanjutnya rancangan kontrak tersebut merupakan bagian dari Dokumen Pengadaan yang menjadi pedoman bagi Penyedia Barang/Jasa dalam mengikuti Petenderan Pengadaan Barang/Jasa


Kasus 17

Apakah para pihak dapat merubah jenis kontrak saatpelaksanaan kontrak ?

Analisis Kasus 17


Perencanaan yang tidak dipersiapkan, persekongkolan

Penjelasan:• Pemilihan Jenis Kontrak harus ditentukan oleh PPK ketika

menetapkan rancangan kontrak. Selanjutnya rancangan kontraktersebut merupakan bagian dari Dokumen Pengadaan yang menjadipedoman bagi Penyedia Barang/Jasa dalam mengikuti PetenderanPengadaan Barang/Jasa.

• Jenis Kontrak dalam pelaksanaan kontrak tidak boleh dilakukanperubahan karena penentuan jenis kontrak berpengaruh terhadapkompetisi pada proses pemilihan (khususnya berkaitan denganpenawaran penyedia).

• Perubahan jenis kontrak akan berpengaruh terhadap pelaksanaankontrak (addendum, pengenaan denda, penyesuaian harga danlainnya)

Pelanggaran: Prinsip Bersaing

Kasus 18•Mengacu pada hasil petenderan pembangunan jembatan penyeberangan A, yang

ditetapkan oleh Pokja, PPK telah menerbitkan SPPBJ dan penandatanganan

Kontrak dengan Penyedia.

•Selanjutnya Penyedia telah selesai melaksanakan pekerjaan 100% sesuai

kontrak dan PPK telah malaksanakan pembayaran sesuai dengan Kontrak

kepada penyedia

• Jembatan telah berfungsi dan dimanfaatkan.

•Beberapa waktu setelah dilakukan pembayaran, ternyata Pokja/PPK baru

diketahui bahwa penyedia tersebut sedang dikenai sanksi Daftar Hitam oleh

PA/KPA di daerah lain saat proses pemilihan jembatan penyebrangan A.

•Pada saat proses pemilihan, Pokja tidak mendapatkan informasi bahwa Penyedia

tersebut telah dikenakan sanksi Daftar Hitam karena pada Daftar Hitam Portal

Pengadaan Nasional (INAPROC) tidak ditemukan nama penyedia dimaksud.

•Tindakan apa yang harus dilakukan?

Analisis Kasus 18

Penyimpangan yang mungkin dilakukan: Persekongkolan

Penjelasan:

• Besaran kerugian negara yang harus dikembalikan bukan total loss (seluruh uang negarayang telah dikeluarkan) apabila pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak, tujuan dariproyek tersebut tercapai, memberi manfaat bagi Negara dan dapat dikategorikan sebagaiasset sehingga uang yang dikeluarkan Negara tidak sia-sia. (Pendapat Ahli).

• Penyedia tersebut seharusnya tidak dapat ditunjuk sebagai pelaksana kontrak, makaseharusnya Penyedia tersebut tidak berhak menerima keuntungan sama sekali, sehinggaPenyedia tersebut wajib mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya.

• Meminta kepada Penyedia agar mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya danmenyetorkan ke Kas Daerah;

• Mengenakan sanksi pencantuman Penyedia dalam Daftar Hitam; dan

• Melaporkan Penyedia secara pidana kepada pihak berwenang apabila ditemukan tindakpidana (membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidakbenar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalamDokumen Pengadaan).

• Pengguna Anggaran memberikan sanksi kepada PPK dan Pokja ULP apabila terbuktimelakukan pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses PBJ

Pelanggaran: Prinsip Akuntabel

permasalahan pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Documents