permasalahan penataan ruang di daerah
TRANSCRIPT
PERMASALAHAN
PENATAAN RUANG
DI DAERAH
Tugas MK. Teori dan Praktek
Pembangunan Wilayah dan Kota
UNDIPDIPONEGORO
UNIVERSITAS
Becomes an excellent research university
Henny Ferniza,
NIM. 21040114420088
1
PERMASALAHAN TARGET
WAKTU PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG
PERMASALAHAN DALAM
PROSES PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG
PERMASALAHAN DALAM
IMPLEMENTASI
RENCANA TATA RUANG
PERMASALAHAN
LAIN
T U G A S : Uraikan dalam bentuk Slide Presentasi, Permasalahan Penataan Ruang di Indonesia Dalam Proses Penyusunan Tata Ruang dan Dalam Implementasi Tata Ruang
?
?
2
PERMASALAHAN DALAM PROSES
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
DI DAERAH
3
Untuk mengetahui
permasalahan apa saja
yang terjadi dalam proses
penyusunan rencana tata
raung terlebih dahulu
perlu diketahui dan
dipahami proses
penyusunan rencana tata
ruang tersebut.
Proses Penyusunan Rencana Tata
Ruang diatur dalam PP No. 15
Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan
Ruang, Pasal 19,20,21 dan 22
4
Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang
Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang
Prosedur Penetapan Rencana tata Ruang.
Tahap Persiapan
Tahap Pengumpulan Data
Tahap Pengolahan Data dan Analisis
Tahap Perumusan Konsepsi Rencna
Tahap Penyusunan Raperda
1
2
3
4
5
Tahap Pengajuan Raperda ke DPRD
Tahap Penyampaian Raperda untuk persetujuan Substansi
Tahap Persetujuan bersama DPRD setelah persetujuan substansi
Tahap Penyampaian Raperda untuk di evaluasi
Tahap Penetapan Raperda menjadi Perda
1
2
3
4
5
PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang, Pasal 19,20,21 dan 22 5
Persiapan
•KAK
•Metodologi
•Penganggaran
Pengumpulan Data
•Pengumpulan Data dan Informasi, Peta
•Data Skunder dan Primer
•Wawancara
•Observasi
•Kuisioner
Pengolahan Data dan Analisis
•Analisis data dan Informasi
•Potensi
•Masalah
•Peluang
•Hambatan
•Kecendrungan
Perumusan Konsepsi Rencana
•Perumusan Konsep/ alternatif
•Penilaian Konsep/ alternatif
•Konsep/ rencana terpilih
Penyusunan Ranperda
•Penyusunan Naskah Raperda
Keterbatasan
anggaran untuk
perencanaan
Ketersediaan,
Keakuratan
dan Integrasi
Data termasuk
Peta
Kemampuan
SDM,
Ketersediaan
Perangkat
analisis
Konflik
kepentingan
dan kualitas
rencana
Kurangnya
koordinasi
antar instansi
Permasalahan Inti yang sering timbul
1. Tahapan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang 6
ANGGARAN
Belum adanya standar tentang anggaran/ biaya untuk
penyusunan suatu produk rencana tata ruang.
Kemampuan penyediaan anggaran masing-masing
daerah berbeda untuk membiayai penyusunan rencana
tata ruang dan ketersediaannyapun cendrung terbatas
DATA
Ketersediaan data regional/ wilayah dalam lingkup kabupaten baik
data umum maupun data sektoral sulit diperoleh
Kualitas dan kuantitas data berbeda untuk jenis data yang sama
karena sumber keluaran yang berbeda
Tidak adanya sinkronisasi dan koordinasi antar intansi mengenai
data masing-masing/ Ego sektoral masih mendominasi Keakuratan
data yang selalu dipertanyakan terkait dengan cara perolehan data
yang cendrung berdasarkan asumsi
Ketersediaan Peta Citra satelit di daerah yang terbatas
Citra satelit dan peta yang dibuat dalam rencana tata ruang harus
melalui proses persetujuan peta di BIG
Penggunaan Foto Udara dan Drone yang merupakan teknologi yang
masih sangat mahal, masih belum dapat dijangkau bagi sebagain
besar Pemda, meskipun ada Pemda yang telah memiliki.
Permasalahan dalam
Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang
7
Permasalahan dalam
Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang.............
SDM
Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia baik dari
pemerintah maupun pihak ketiga dalam hal:
- melakukan pengolahan dan analisis data
- merumuskan konsep rencana
- menggunakan perangkat analisis terutama berteknologi tinggi
- membuat dan menyajikan peta
Keterbatasan sumber daya di daerah yang berlatar belakang
pendidikan perencanaan wialayah dan kota
Penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kemampuannya
dibidang tata ruang
Pimpinan dan pejabat daerah tidak menguasai persoalan dan
kebutuhan ruang di daerahnya
Ketidakpahaman masyarakat akan pentingnya tata ruang serta
perannya dalam penataan ruang
Masih minimnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang
Tata Ruang
Rendahnya kualitas pemahaman stakeholders terhadap
penataan ruang
8
Permasalahan dalam
Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang.............
KONFLIK
Tarik ulur kepentingan politik/ penguasa/ pribadi/ kelompok
dalam merumuskan dan menetapkan rencana tata ruang
Perencanaan tata ruang saat ini masih cenderung berorientasi
pada pencapaian tujuan ideal jangka panjang yang sering
meleset akibat banyaknya ketidak-pastian.
Rencana yang disusun cendrung menggunakan pendekatan
pemikiran sekadar untuk memecahkan masalah secara ad hoc
yang berjangka pendek dan kurang berwawasan luas.
Perencanaan tata ruang cendrung terlalu ditekankan pada
aspek penataan ruang dalam arti fisik dan visual tanpa
memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan
perencanaan komunitas (sosial-budaya) dan perencanaan
sumber daya
Kota dan daerah masih hampir selalu dilihat dalam bentuk
hirarki pohon yang tampaknya saja sederhana, padahal dalam
kehidupan sesungguhnya berbentuk hirarki-jaring yang sangat
kompleks.
Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang
dan pengelolaan lingkungan hidup pun masih sangat terbatas
9
Permasalahan dalam
Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang.............
Koordinasi Kurangnya koordinasi antar instansi dalam
penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rancangan
Peraturannya
Kurang optimalnya peranan BKPRD dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya
Regulasi/ peraturan hukum yang kurang sinkron
antara satu dengan yang lain, contohnya antara
Permendagri dengan Permen PU
Tidak adanya keseragaman
10
Penyampaian Raperda ke DPRD
Permasalahan Inti yang sering timbul
2. Tahapan dalam penetapan Raperda Rencana Tata Ruang
Pengajuan Raperda ke Menteri
untuk persetujuan substansi
Evaluasi Muatan Rencana Tata
Ruang oleh Menteri
Persetujuan Substansi
Pembahasan dan Penetapan
Raperda dengan DPRD
Permasalahan dalam mendapat
Persetujuan Substansi
Permasalahan dalam penetapan
Ranperda dengan DPRD
11
1
2
1.
Prosedur mendapatkan persetujuan
substansi yang terlalu rumit dan
memakan waktu yang lama
Citra satelit dan peta yang dibuat dalam
rencana tata ruang harus melalui proses
persetujuan peta di BIG dan memakan
waktu yang lama
Proses evaluasi muatan materi teknis
rencana tata ruang yang
Kebiasaan DPRD yang melakukan studi
banding pada saat pembahasan raperda
dan ini membutuhkan biaya
Pemilihan lokasi studi banding DPRD
yang tidak tepat
Keterbatasan kemampuan SDM anggota
DPRD dalam memahami penataan ruang
Dalam Proses Persetujuan
Substansi
Dalam Proses Penetapan
Ranperda di DPRD
Permasalahan dalam
Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang.............
12
PERMASALAHAN DALAM
IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG
DI DAERAH
13
Untuk mengetahui
permasalahan apa saja
yang terjadi dalam
implementasi rencana tata
ruang di daerah, terlebih
dahulu perlu diketahui
tentang bagaimana
implementasi tata ruang
Implementasi Rencana Tata
Ruang diatur dalam PP No. 15
Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan
Ruang, Bab V, VII dan VII
14
Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Pengawasan
Permasalahan
==Implementasi
Rencana Tata Ruang
Rencana Tata
Ruang/
BAGAIMANA JIKA ?.....
muncul
Apa ?
15
Permasalahan dalam
Pemanfaatan Ruang
Ketidaksesuaian antara perencanaan yang dibuat dengan
dinamika perkembangan kota/ daerah
Meningkatnya kebutuhan tanah untuk kegiatan
pembangunan
Pemanfaatan ruang tidak mengacu pada peruntukan/ fungsi
ruang yang telah ditetapkan dalam rencana
Penyusunan Program sektoral dan pelaksanaan
pembangunan tidak sinkron dan tidak mengacu pada
rencana tata ruang yang telah disusun
Adanya Konflik kepentingan antar sektor (kehutanan,
pertambangan, lingkungan, prasarana wialyah)
Menurunnya luas kawasan yang berfungsi lindung,
kawasan resapan air dan meningkatnya DAS kritis
Keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan
16
Permasalahan dalam
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Masih sedikitnya daerah yang memilki peraturan zonasi
Pemberian izin pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan
rencana pemanfaatan ruang
Belum diterapkannya pemberian Insentif / disinsentif
Lemahnya penegakan hukum (aparat dan perangkat) untuk
pengenaan sanksi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang.
Tidak adanya sanksi bagi pemerintah yang tidak
melaksnaakan pembangunan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan
Belum optimalnya peranan BKPRD
Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan instrumen
pengendalian pemanfaatan ruang
Konflik kepentingan politik dan kebijakan para penguasa
17
Permasalahan dalam
Pengawasan
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tidak terlaksanaka
secara berkala, cendrung hanya pelaksanaan secara
administrasi
Ketersediaan/ keterbatasan anggaran daerah untuk
melakukan pengawasan
Lemahnya wibawa hukum (aparat dan perangkatnya)
terhadap pengenaan sanksi pada pihak yang melakukan
penyimpangan penyelenggaraan penataan ruang
Masyarakat tidak berperan dalam melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan penatan ruang
Pemerintah/ pemerintah daerah tidak menyediakan sarana
penyampaian hasil pengawasan penataan ruang.
Terbatasnya jumlah PPNS di daerah
Rendahnya komitmen perangkat daerah termasuk BKPRD
dalam melaksanakan pengawasan bidang tata ruang
18
- Anggaran
- Data &Teknologi
- SDM
- Regulasi
Ketepan perumusan tujuan,
sasaran dan konsepsi rencana
serta kualitas rencana terpilih
Implementasi
Pemanfaatan Ruang
Kualitas dan kedalaman
analisis
Penetapan
peraturan
Penyusunan indikasi program
dalam rangka mewujudkan
kegiatan pemanfaatan ruang
kawasan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan
Pengawasan
Ketersedaan dan
kualitas data
Ketepatan dalam mengkaji
potensi, masalah, hambatan,
tantangan, kecendrungan
19Keterkaitan anggaran, data, SDM dan regulasi
dalam penataan ruang
1. Penataan ruang belum sepenuhnya menjadi alat keterpaduan
program dalam mendorong terselenggaranya pembangunan yang
efisien dan efektif.
2. Penataan ruang belum sepenuhnya dijadikan instrumen yang
mampu menjawab issue-ssue dan permasalahan pembangunan
wilayah dan kota.
3. Penataan ruang belum didukung sistem informasi yang memadai
sebagai infrastruktur pendukung penyelenggaraan penataan ruang.
4. Penataan ruang belum didukung oleh kelembagaan yang dapat
mengkoordinasi berbagai sektor termasuk pembiayaan
pembangunan.
5. Belum efektifnya kelembagaan penataan ruang di daerah (SDM,
knowledge, organisasi, peran serta masyarakat).
6. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum efektifnya
penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan pemanfaatan
ruang.
7. Masih rendahnya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan
penataan ruang
KESIMPULAN20
21