PERMASALAHAN SENGKETA TANAH

Oleh: Yasril Sjaf, {0706166056}

Judul: “ Solusi Mengatasi Sengketa Tanah “

Penulis: Izzuddin Abdussalam, aktivis Hizbut Tahrir Inonesia (HTI) Batam

Data Publikasi: http://batampos.co.id/, ( 24 Oktober 2007)

Permasalahan sengketa tanah yang terjadi belakangan ini seperti kasus di Meruya

Selatan dan Desa Alas Telogo di Pasuruan Jawa Timur menunjukan bahwa administrasi

pertanahan di Indonesia yang belum baik. Setiap persengketaan tanah melibatkan dua

pihak yang saling mengakui atas kepemilikan tanah tersebut padahal setiap tanah sudah

pasti memiliki hanya satu sertifikat kepemilikan yang sah dan dapat dipertanggung

jawabkan secara hukum. Pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai pihak yang

berwenang mengeluarkan sertifikat tanah seharusnya lebih teliti dalam menerbitkan

setifikat kepemilikan tanah atau akan terjadi masalah yang akan merugikan semua

pihak.

Terjadinya kasus sengketa tanah tidak lepas dari beberapa faktor lainnya selain sistem

administrasi pertanahan yang belum baik yakni distribusi kepemilikan tanah yang tidak

merata dan legalitas kepemilikan tanah yang semata mata didasarkan pada bukti formal

(sertifikat) tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Sistem ekonomi yang kapitalistik

membuat distribusi tanah untuk orang miskin dan kaya telah menimbulkan ketimpangan

sosial. Selain itu, terdapat banyak tanah bersertifikat yang dimiliki oleh

perusahaan/pemodal besar yang ditelantarkan begitu saja, sehingga warga miskin

menempati dan menggarap tanah tersebut. Permasalahan muncul ketika warga miskin

bisa memiliki sertifikat lagi padahal pihak pemilik juga memilki sertifikat tanah tersebut

dari awal.

Dalam memecahkan masalah ini dibutuhkan solusi islami agar permasalahan ini tidak

menjadi masalah yang terus terulang. Ada empat solusi Islam yang ditawarkan yakni

kebijakan menghidupkan tanah yang tidak produktif untuk digarap oleh orang lain,

membatasi legalitas kepemilikan tanah yang tidak produktif, pemberian tanah secara

cuma-cuma kepada masyarakat miskin, dan subsidi negara untuk orang yang mengalami

kesulitan biaya untuk menggarap tanahnya. Keempat solusi tersebut didasarkan kepada

hadist dan pernah diterapkan pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW maupun

khalifah.

Permasalahan sengketa tanah di Indonesia menjadi tanggung jawab pihak berwenang

seperti BPN maupun pemerintah dalam membuat tatanan administrasi pertanahan yang

baik serta dukungan dari elemen masyarakat dalam mematuhi peraturan pertanahan

yang telah dibuat demi kebaikan bersama. Masalah pertanahan memang sebuah hal

yang sensitif bagi semua orang karena hidup layak merupakan sebuah kebutuhan dasar

manusia pada umumnya maka solusi Islam bisa dijadikan jalan keluar terbaik