permen esdm 33 th 2015(1)
TRANSCRIPT
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
1/68
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
2/68
- 2 -
2.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentangWilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5597);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5142);
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
3/68
- 3 -
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
11.
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal
27 Oktober 2014;
12.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1725);
13.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah
Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah
Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
14. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15
Tahun 2013 tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia
2013;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG TATA CARA PEMASANGAN TANDA BATAS
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL DAN BATUBARA
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
4/68
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
5/68
- 5 -
9.
Sistem Referensi Geospasial Indonesia yang selanjutnya
disingkat dengan SRGI, adalah suatu sistem koordinat
nasional yang konsisten dan kompatibel dengan sistem
koordinat global, yang secara spesifik menentukan lintang,
bujur, tinggi, skala, gaya berat, dan orientasinya mencakup
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
termasuk bagaimana nilai-nilai koordinat tersebut berubah
terhadap waktu.
10. Jaring Kontrol Horizontal Nasional yang selanjutnya
disingkat JKHN, adalah sebaran titik kontrol geodesi
horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu
kerangka referensi.
11.
Global Positioning System yang selanjutnya disingkat GPS
adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang
dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat, untuk
memberikan posisi dan kecepatan tiga dimensi serta
informasi mengenai waktu, secara terus menerus di
seluruh dunia tanpa tergantung waktu dan cuaca, kepada
banyak orang secara simultan.
12.
Receiver Global Positioning System tipe Navigasi, yang
selanjutnya disebut GPS Navigasi, adalah alat yang hanya
menerima data jenis pseudo range (code ) dari sinyal satelit
GPS .
13.
Receiver Global Positioning System tipe Geodetik, yang
selanjutnya disebut GPS Geodetik, adalah alat yang dapat
menerima data jenis pseudo range (code ) dan fase paling
sedikit pada gelombang L1 (satu frekuensi) atau pada
gelombang L1 dan L2 (dua frekuensi) dari sinyal satelit
GPS .
14.
Global Navigation Satellite System yang selanjutnya
disingkat GNSS adalah sistem satelit yang berfungsi
sebagai navigasi dan penentuan posisi secara global, yang
terdiri dari GPS (Amerika Serikat), GLONASS (Rusia), Galileo
(Uni-Eropa), BDS (Tiongkok), dan QZSS (Jepang).
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
6/68
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
7/68
- 7 -
23.
Electronic Total Station yang selanjutnya disingkat ETS
adalah alat ukur sudut horizontal dan sudut vertikal serta
jarak secara elektronik, yang terintegrasi dalam satu unit
alat dan dilengkapi dengan prosesor sehingga bisa
menghitung jarak datar, koordinat, dan tinggi secara
langsung.
24.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan
batubara.
25.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
mempunyai tugas dan bertanggung jawab merumuskan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang mineral dan batubara.
26.
Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang secara ex
officio menduduki jabatan Direktur yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi di bidang keteknikan pertambangan
mineral dan batubara.
27. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk
melakukan pelaksanaan inspeksi tambang.
28.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan
batubara.
29.
Dinas Teknis Provinsi adalah dinas teknis di tingkat
Provinsi yang membidangi pertambangan mineral dan
batubara.
BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2
(1)
Tata cara pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi
dan WIUPK Operasi Produksi dilaksanakan berdasarkan
prinsip:
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
8/68
- 8 -
a.
kaidah teknis pengukuran yang baik dan benar;
b.
partisipatif, transparan, dan akuntabilitas; serta
c.
manfaat dan keadilan.
(2)
Kaidah teknis pengukuran yang baik dan benar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.
peralatan yang tepat;
b.
tenaga pelaksana yang kompeten;
c.
tata cara pengukuran yang benar; dan
d. pengolahan data yang memadai.
Pasal 3
Pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi dan WIUPK
Operasi Produksi bertujuan untuk:
a.
merealisasikan Titik Batas WIUP Operasi Produksi atau
WIUPK Operasi Produksi di lapangan;
b.
mensosialisasikan batas WIUP Operasi Produksi atau
WIUPK Operasi Produksi;
c.
memberikan kepastian kegiatan pertambangan yang
dilakukan dan berada dalam WIUP Operasi Produksi atau
WIUPK Operasi Produksi;
d.
memberikan ketegasan batas WIUP Operasi Produksi atau
WIUPK Operasi Produksi pada wilayah yang dimanfaatkan
secara bersama dengan pemegang IUP Operasi Produksi
dan IUPK Operasi Produksi yang berbeda komoditas
tambang serta sektor lain di luar kegiatan usahapertambangan; dan
e.
menetapkan kembali Titik Batas WIUP Operasi Produksi
atau WIUPK Operasi Produksi berdasarkan hasil
pengukuran Titik Batas di lapangan.
BAB III
PELAKSANAAN PEMASANGAN TANDA BATAS
Bagian Kesatu
Umum
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
9/68
- 9 -
Pasal 4
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib melakukan pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi
Produksi atau WIUPK Operasi Produksi dalam jangka
waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP
Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
(2)
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
dilarang melakukan kegiatan penambangan sebelum Tanda
Batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi
Produksi selesai dipasang.
Pasal 5
Tahapan Kegiatan pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi
Produksi dan WIUPK Operasi Produksi meliputi:
a. pengumuman dan sosialisasi;
b.
koordinasi;
c.
kompilasi data wilayah dan persiapan teknis;
d.
pengukuran Titik Batas;
e.
pemasangan Tanda Batas;
f.
pembuatan berita acara;
g.
pelaporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas; dan
h.
penetapan Tanda Batas.
Bagian Kedua
Pengumuman dan Sosialisasi
Pasal 6
(1)
Direktorat Jenderal dan/atau Dinas Teknis Provinsi dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
setelah terbitnya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi wajib mengumumkan secara terbuka kepada
masyarakat tentang rencana pemasangan Tanda Batas
WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi.
(2)
Pengumuman secara terbuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara serentak selama 7 (tujuh) hari
kalender di:
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
10/68
- 10 -
a.
kantor Bupati/Walikota setempat;
b.
kantor Kecamatan setempat; dan
c.
kantor Desa/Kelurahan/Nagari/Distrik setempat.
(3) Format lembar pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari kalender setelah terbitnya IUP Operasi Produksi
atau IUPK Operasi Produksi wajib melakukan sosialisasi
rencana kerja kegiatan pemasangan Tanda Batas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a kepada
masyarakat dan pemegang hak atas tanah dalam WIUP
Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi.
(2)
Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi dalam melakukan sosialisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan petugas
Dinas Teknis Provinsi dan perwakilan dari aparat
Kabupaten/Kota, aparat Kecamatan, dan/atau aparat
Desa/Kelurahan/Nagari/Distrik setempat.
(3)
Biaya pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
Pasal 8
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender setelah melakukan sosialisasi wajib
menyampaikan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
dan Kepala Dinas Teknis Provinsi.
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
11/68
- 11 -
(2)
Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi yang akan melakukan kegiatan pemasangan
Tanda Batas harus menyelesaikan hak atas tanah pada
lokasi yang akan dilakukan pemasangan Tanda Batas.
Pasal 9
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah terbitnya IUP Operasi Produksi atau IUPK
Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana kerja
kegiatan pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) kepada:
a.
Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan
kepada Kepala Dinas Teknis Provinsi untuk IUP
Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang
diterbitkan oleh Menteri;
b.
Kepala Dinas Teknis Provinsi dengan tembusan
kepada Menteri untuk IUP Operasi Produksi dan IUPKOperasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur.
(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memuat:
a.
letak dan jumlah Tanda Batas yang akan dipasang;
b.
kesampaian lokasi Tanda Batas;
c.
pihak lain yang memanfaatkan wilayah secara
bersama serta yang berbatasan langsung dengan WIUP
Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi;
d.
peta tematik yang memuat informasi hak
pengusahaan lahan;
e.
peralatan yang akan digunakan;
f.
pelaksana kegiatan;
g.
rencana biaya; dan
h.
jadwal pelaksanaan.
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
12/68
- 12 -
Bagian Ketiga
Koordinasi
Pasal 10
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b antara lain:
a.
pemegang IUP atau IUPK yang WIUP atau WIUPK-nya
berbatasan langsung dengan WIUP Operasi Produksi
atau WIUPK Operasi Produksi yang akan dipasang
Tanda Batas;
b.
pemegang IUP atau IUPK beda komoditas yang
memanfaatkan WIUP atau WIUPK secara bersama;
c. pemegang izin sektor lain di luar kegiatan usaha
pertambangan yang berbatasan langsung dengan
WIUP atau WIUPK atau memanfaatkan lahan secara
bersama dalam WIUP atau WIUPK;
d.
pemegang hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK;e.
petugas Direktorat Jenderal dan/atau Dinas Teknis
Provinsi;
f.
petugas instansi sektor lain di luar kegiatan usaha
pertambangan yang berbatasan langsung dengan
WIUP atau WIUPK atau memanfaatkan lahan secara
bersama dalam WIUP atau WIUPK sesuai
kewenangannya;
g.
petugas kantor Kecamatan dan/atau
Desa/Kelurahan/ Nagari/Distrik setempat.
(2)
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait
dengan:
a.
pengukuran Titik Batas;
b.
penyaksian pemasangan Tanda Batas; dan
c.
pembuatan dan penandatanganan berita acara
pemasangan Tanda Batas.
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
13/68
- 13 -
Bagian Keempat
Kompilasi Data Wilayah dan Persiapan Teknis
Paragraf 1
Kompilasi Data Wilayah
Pasal 11
Kompilasi data wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c berupa inventarisasi:
a.
salinan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi
termasuk peta batas wilayah dan titik koordinat;
b.
salinan IUP atau IUPK yang WIUP atau WIUPK-nya
berbatasan langsung dengan WIUP Operasi Produksi atau
WIUPK Operasi Produksi yang akan dipasang Tanda Batas
termasuk peta batas wilayah dan titik koordinat;
c.
salinan IUP atau IUPK beda komoditas yang memanfaatkan
WIUP atau WIUPK secara bersama termasuk peta batas
wilayah dan titik koordinat;d.
peta dasar yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei
dan pemetaan;
e.
peta informasi wilayah pertambangan yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal yang memuat semua WIUP atau
WIUPK yang berbatasan langsung; dan
f. titik JKHN yang dibangun oleh instansi pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei
dan pemetaan.
Paragraf 2
Persiapan Teknis
Pasal 12
Persiapan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
meliputi:
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
14/68
- 14 -
a.
evaluasi hasil kompilasi data sebagaimana dimaksud pada
Pasal 11;
b.
penyiapan peralatan pengukuran Titik Batas dan
pemasangan Tanda Batas dan sarana pendukung; dan
c.
penyiapan tenaga pelaksana.
Bagian Kelima
Pengukuran Titik Batas
Pasal 13
(1)
Pelaksanaan pengukuran Titik Batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
a.
pengukuran pengikatan BM ke JKHN;
b. pengukuran pengikatan Titik Bantu ke BM;
c.
pengolahan data hasil pengukuran; dan
d.
Stake Out Titik Batas.
(2)
Tata cara pengukuran Titik Batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 14
Peralatan pengukuran Titik Batas paling sedikit meliputi:
a.
3 (tiga) unit GPS atau GNSS Geodetik;
b.
GPS Navigasi;
c. Theodolite dan alat ukur jarak atau ETS ; dan
d.
perangkat lunak pengolah data.
Pasal 15
Pengukuran Titik Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
wajib dilaksanakan oleh tenaga pelaksana pengukuran dengan
klasifikasi keahlian bidang survei dan pemetaan.
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
15/68
- 15 -
Bagian Keenam
Pemasangan Tanda Batas
Paragraf 1
Umum
Pasal 16
(1)
Pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf e meliputi:
a.
pembuatan dan pemberian nama;
b.
penyaksian pemasangan; dan
c.
dokumentasi dan deskripsi pemasangan.
(2)
Tata cara pembuatan dan pemberian nama Tanda Batas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 17
Pemasangan Tanda Batas oleh pemegang IUP Operasi Produksi
atau IUPK Operasi Produksi dilakukan paling sedikit pada lokasi
yang sesuai Titik Batas.
Pasal 18
(1)
Dalam hal lokasi Titik Batas tidak memungkinkan untuk
dipasang Tanda Batas, pemegang IUP Operasi Produksi dan
IUPK Operasi Produksi wajib membuat Tanda Batas
Referensi yang dilengkapi dengan deskripsi posisi Tanda
Batas sebenarnya yang ditunjukkan dengan arah (azimut)
dan jarak.
(2)
Lokasi Titik Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain danau, sungai, rawa, jurang, situs budaya,
makam, bangunan militer, dan tempat ibadah.
(3)
Tanda Batas Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dipasang pada garis batas atau di dalam WIUP
Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi.
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
16/68
- 16 -
(4)
Apabila IUP atau IUPK berada di wilayah perairan maka
pemasangan Tanda Batas dilakukan sesuai dengan
teknologi yang memungkinkan.
Pasal 19
(1)
Dalam hal antar Wilayah IUP atau Wilayah IUPK Operasi
Produksi saling berbatasan langsung, maka pada garis
batas paling jauh setiap 500 meter pemegang IUP Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat melakukan
pengukuran dan pemasangan Tanda Batas Perapatan.
(2)
Tanda Batas Perapatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan Tanda Batas yang dipasang diantara Titik
Batas WIUP dan WIUPK di lapangan dan mempunyai
ukuran, konstruksi, warna serta penamaan tertentu.
Pasal 20
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
dapat menggunakan jasa pelaksana pengukuran Titik
Batas dan pemasangan Tanda Batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan e.
(2)
Jasa pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan sub bidang jasa
survei dan pemetaan dari Direktur Jenderal atas nama
Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Paragraf 2
Penyaksian Pemasangan Tanda Batas
Pasal 21
(1)
Penyaksian pemasangan Tanda Batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan oleh
petugas kantor Kecamatan dan/atau
desa/Kelurahan/Distrik/Nagari setempat dan perwakilan
dari masing-masing:
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
17/68
- 17 -
a.
pemegang IUP atau IUPK yang WIUP atau WIUPK-nya
berbatasan langsung dengan WIUP atau WIUPK yang
akan dipasang Tanda Batas;
b.
pemegang IUP atau IUPK beda komoditas yang
memanfaatkan WIUP atau WIUPK secara bersama;
c.
pemegang izin sektor lain di luar kegiatan usaha
pertambangan yang berbatasan langsung dengan
WIUP atau WIUPK atau memanfaatkan lahan secara
bersama dalam WIUP atau WIUPK yang akan dipasang
tanda batas; dan/atau
d.
pemegang hak atas tanah yang akan dipasang Tanda
Batas.
(2)
Penyaksian pemasangan Tanda Batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak dimulai
hingga berakhirnya pemasangan Tanda Batas.
(3)
Dalam hal wilayah yang akan dipasang Tanda Batas berada
di kawasan hutan maka harus disaksikan petugas instansi
yang membidangi kehutanan.
Paragraf 3
Dokumentasi dan Deskripsi Pemasangan Tanda Batas
Pasal 22
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib melakukan dokumentasi dan deskripsi pemasangan
Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf c terhadap setiap Tanda Batas yang telah
dipasang.
(2) Tata cara dokumentasi dan deskripsi pemasangan Tanda
Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
18/68
- 18 -
Bagian Ketujuh
Pembuatan Berita Acara
Pasal 23
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib membuat berita acara pengukuran Titik Batas dan
pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf f setelah seluruh Tanda Batas selesai
dipasang.
(2)
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
ditandantangani oleh pelaksana pengukuran Titik Batas
dan pemasangan Tanda Batas, pemegang IUP Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi serta saksi-saksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(3)
Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedelapan
Pelaporan Pelaksanaan
Pemasangan Tanda Batas
Pasal 24
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib menyusun laporan pelaksanaan pemasangan Tanda
Batas setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan.
(2) Format laporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
19/68
- 19 -
Bagian Kesembilan
Penetapan Tanda Batas
Pasal 25
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib mengajukan permohonan penetapan Tanda Batas
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur
sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya berita acara
untuk mendapatkan penetapan Tanda Batas.
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melampirkan laporan pelaksanaan pemasangan Tanda
Batas.
Pasal 26
(1)
Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Teknis Provinsi,
melakukan evaluasi atas permohonan penetapan Tanda
Batas termasuk lampirannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25.
(2)
Format evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 27
(1)
Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan permohonan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 memberikan
penetapan Tanda Batas dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya
permohonan.
(2)
format penetapan Tanda Batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
20/68
- 20 -
Pasal 28
(1)
Dalam hal terjadi perubahan Titik Batas WIUP atau WIUPK
yang telah ditetapkan Tanda Batasnya, pemegang IUP
Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib
melakukan pemasangan Tanda Batas yang baru sesuai
dengan Titik Batas.
(2)
Pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak perubahan Titik Batas WIUP Operasi Produksi atau
WIUPK Operasi Produksi.
Pasal 29
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib:
a. menjaga dan memelihara setiap Tanda Batas yang
telah dipasang termasuk akses menuju lokasi Tanda
Batas sampai jangka waktu berlakunya IUP Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi berakhir;
b.
menyimpan dan memelihara data hasil pengukuran,
berita acara, laporan hasil pelaksanaan pemasangan
Tanda Batas, serta peta pengukuran dan pemasangan
Tanda Batas;
(2)
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib memastikan Tanda Batas yang telah dipasang bebas
dari tumbuh-tumbuhan yang dapat menutupi dalam radius
1 (satu) meter.
(3)
Data hasil pengukuran, berita acara, laporan hasil
pelaksanaan pemasangan Tanda Batas, serta peta
pengukuran dan pemasangan Tanda Batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b disimpan di tempat yang
aman dan mudah diperoleh oleh petugas dari Direktorat
Jenderal dan/atau Dinas Teknis Provinsi.
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
21/68
- 21 -
(4)
Dalam hal Tanda Batas yang telah dipasang
rusak/tercabut/hilang, maka Pemegang IUP Operasi
Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan
pemasangan kembali Tanda Batas yang
rusak/tercabut/hilang tersebut.
BAB IV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PEMASANGAN TANDA BATAS
Pasal 30
(1)
Dalam hal terjadi perselisihan dalam kegiatan pemasangan
Tanda Batas, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau
Kepala Dinas Teknis Provinsi atas nama Gubernur sesuai
dengan kewenangannya dapat membentuk Tim sebagai
fasilitator dalam rangka penyelesaian perselisihan
pemasangan Tanda Batas.
(2)
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
beranggotakan wakil-wakil dari:
a.
Direktorat Jenderal;
b.
Dinas Teknis Provinsi setempat;
c.
instansi pemerintah yang membidangi survei dan
pemetaan nasional;
d.
pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi; dan/ataue.
pemegang IUP, IUPK, atau izin lain yang berselisih
dalam pelaksanaan pemasangan Tanda Batas.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31
(1)
Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan kegiatan pemasangan Tanda Batas WIUP dan
WIUPK yang dilaksanakan oleh pemegang IUP Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
22/68
- 22 -
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
antara lain terhadap:
a.
pengadministrasian pemasangan Tanda Batas;
b.
teknis operasional pemasangan Tanda Batas; dan
c.
penerapan standar kompetensi tenaga pelaksana
pengukuran dengan klasifikasi keahlian bidang survei
dan pemetaan.
(3)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan antara lain terhadap:
a.
kompilasi data wilayah dan persiapan teknis;
b.
pengukuran Titik Batas;
c.
pemasangan Tanda Batas;
d.
pemeliharaan Tanda Batas; dan
e.
kompetensi tenaga pelaksana pengukuran.
(4)
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektur Tambang.
Pasal 32
Inspektur Tambang harus menyampaikan laporan hasil
pembinaan dan pengawasan kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur setempat.
Pasal 33
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
melalui Kepala Teknik Tambang wajib menyampaikan
laporan hasil pemeliharaan dan perawatan Tanda Batas
yang telah dipasang kepada Kepala Inspektur Tambang
secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
(2)
Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
23/68
- 23 -
Pasal 34
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22,
Pasal 23, Pasal 24 , Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal
33 dikenai sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan pertambangan; dan/atau
c.
pencabutan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi.
(3)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau
Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(4)
Gubernur dalam memberikan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan laporan hasil
pengawasan yang dilakukan Inspektur Tambang.
Pasal 35
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka
waktu peringatan masing-masing 20 (dua puluh) hari kalender.
Pasal 36
(1)
Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK
Operasi Produksi sampai berakhirnya jangka waktu
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
belum melaksanakan kewajibannya, Direktur Jenderal atas
nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan
kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa
penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan
pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(2) huruf b dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kalender.
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
24/68
- 24 -
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dicabut apabila pemegang IUP Operasi Produksi atau
IUPK Operasi Produksi dalam masa pengenaan sanksi telah
memenuhi kewajiban yang telah ditentukan.
Pasal 37
Sanksi administratif berupa pencabutan IUP Operasi Produksi
atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada pemegang IUP
Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang tidak
melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka
waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian
sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38
(1)
Pemegang IUP Operasi Produksi, Kontrak Karya, dan
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
yang telah melakukan pemasangan Tanda Batas dan belum
mendapatkan penetapan Tanda Batas sebelum Peraturan
Menteri ini berlaku, wajib mengajukan permohonan
penetapan Tanda Batas kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan
Menteri ini.
(2)
Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi yang terbit sebelum Peraturan Menteri ini berlaku
dan belum melakukan pemasangan Tanda Batas, wajib
melakukan pemasangan Tanda Batas sesuai denganketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam)
bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
25/68
- 25 -
(3)
Pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah
memasuki tahap operasi produksi dan belum melakukan
pemasangan Tanda Batas, wajib melakukan pemasangan
Tanda Batas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya
Peraturan Menteri ini.
(4)
Pemegang Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara, IUP Operasi Produksi yang telah
melakukan pemasangan Tanda Batas sesuai Keputusan
Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor
697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 tentang
Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara
KP/KK/PKP2B Bidang Pertambangan Umum, diberikan
pengecualian terhadap ketentuan Pasal 16 Peraturan
Menteri ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
134.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996 tentang
Penggunaan Peta, Penjelasan Batas dan Luas Wilayah Kuasa
Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara di
Bidang Pertambangan Umum dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
26/68
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
27/68
" #$ "
%&'()*&+ )
(,*&-.*&+ ',+-,*) ,+,*/) 0&+ 1.'2,* 0&3& ')+,*&%
*,(.2%)4 )+05+,1)&
+5'5* !! -&6.+ "#$%
-,+-&+/
-&-& 7&*& (,'&1&+/&+ -&+0& 2&-&1 8)%&3&6 )9)+
.1&6& (,*-&'2&+/&+ 0&+ 8)%&3&6 )9)+ .1&6&
(,*-&'2&+/&+ 46.1.1 ')+,*&% 0&+ 2&-.2&*&
:5*'&- (,+/.'.'&+ *,+7&+& (,'&1&+/&+ -&+0& 2&-&1
45( 4,',+-,*)&+ ,10';(*5
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
28/68
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
29/68
" #$ "
%&'()*&+ ))
(,*&-.*&+ ',+-,*) ,+,*/) 0&+ 1.'2,* 0&3& ')+,*&%
*,(.2%)4 )+05+,1)&
+5'5* !! -&6.+ "#$%
-,+-&+/
-&-& 7&*& (,'&1&+/&+ -&+0& 2&-&1 8)%&3&6 )9)+ .1&6&
(,*-&'2&+/&+ 0&+ 8)%&3&6 )9)+ .1&6& (,*-&'2&+/&+
46.1.1 ')+,*&% 0&+ 2&-.2&*&
-&-& 7&*& (,+/.4.*&+ -)-)4 2&-&1
&:
(;?>@A< B; 8).(4N
Q:
LJ?AGC 2' O;@AKA BAKA DA@ KA< ?J
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
30/68
" #$ "
%&
'()*+, -,.,) /*0.1 %23*4* 5*4* .*0*6 7*08 +.31).13 4*0
)(04,+,07* +.*%,'9
:&
;*3*)
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
31/68
" #$ "
%&
!"#$% '(" '()(* +,),-
$& ./(0-(12
,&
*33/4(0,) '()(* +,0)5 4,0 '()(* +,),- )6/768(9 4,9575 4(*30:6/-(
*6 -(-)6; *33/4(0,) )*+,%-.#/ 0-#*.,%-.% 1%-2#"'- 3)014 50)5*
dihitung nilai azimut (α< 4,0 =,/,* >4< ,0),/, '()(* +,0)5 460?,0
'()(* +,),-0@,A
8&
160?5*5/,0 !"#$% 5(" 4(7,*5*,0 ;60??50,*,0 06%'7'/+"% B80!
;6)346 3/(60),-( ,/,9 >,C(;5)< 4,0 =,/,*A
D&
4,7,; 9,7 160?5*5/,0 !"#$% 5(" '()(* +,),- 4,/( '()(* +,0)5
)(4,* 4,1,) 4(7,*5*,0 4,7,; -,)5 *,7( 86/4(/( ,7,)E ;,*, 9,/5-
4(7,*5*,0 160?5*5/,0 '()(* +,0)5 ),;8,9,0 460?,0 ;6)346
137(?30 )6/85*, )6/(*,) -6;15/0, ,),5 ;6)346 137(?30 )6/)5)51A
4,0
4&
4,7,; 9,7 160?5*5/,0 !"#$% 5(" '()(* +,),- 86/,4, 4( ,/6,
)6/85*,E ;,*, 160?5*5/,0 4,1,) 4(7,*5*,0 460?,0
;60??50,*,0 9:!;9% ?+*%>#"+2 >=0?
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
32/68
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
33/68
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
34/68
" #$ "
%& '()*( +('(, -./(-('()
,0123435623 7869:6; #&%?6 +6@62 -1;606@6> ?3:B6@ ?6;3 0306 -KL ?1>D6> ?3691@1;
M 3>C3J
C& ;6>D56 :123 91>DDB>656> :123 @B>DD6E :1;?3691@1; %N 99 6@6B
;6>D56 :123 ?1>D6> @BE6>D6> B@696 $ O PN 99 ?6> !"#"$ Q 99
?1>D6> R6;65 PSN 99J
?&
01>6>?6 %&'(#"() ?6;3 21@360 '6>?6 +6@62 -1;606@6> A6;B2
?3:B6@ ?6;3 EGD69 T6>D @6A6> 56;6@J ?6>
1&
:6D36> '6>?6 +6@62 -1;606@6> T6>D 9B>CBE ?3 01;9B566>F
A6;B2 ?3690E62 @1;E1:3A ?6ABEB 21:1EB9 ?3C6@ ?1>D6> C6@ :1@G>
:1;U6;>6 91;6A&
869:6; #&%*391>23 '6>?6 +6@62 -1;606@6>
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
35/68
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
36/68
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
37/68
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
38/68
" #$ "
%&
'()*+,-),
.(/(0120 34.534.6 7-(+1), .+89:*),;< 39(2=,=1)
>1291 %1=1)
"#$%&'($' )*+"* ,*)*$
?8/8+ >1291 %1=1) @ A8*1), @
'()156(B:+1C125?101+,5',)=+,* @ 6(D1/1=12 @
61E:-1=(2568=1 @ .+8F,2), @
6(=(+12012 >1291 %1=1) @ >1291 %1=1) G:9:=5.(+1-1=125H(I(+(2),;<
688+9,21= J(80+1I,)
A,2=120 @
%:K:+ @
L8=8 >1291 %1=1)
688+9,21= !"#
$%&'()*+ @ /
,-.')*+ @ /
M821 @
N1B12 *( A8*1), @
4+1,12 A8*1), @
6(21/-1*12
O(282K8B @
G*(=)1 4/:/;; G*(=)1 6C:):);;;
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
39/68
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
40/68
" #$ "
%&'()*&+ ,
(-*&./*&+ '-+.-*) -+-*0) 1&+ 2/'3-* 1&4& ')+-*&%
*-(/3%)5 )+16+-2)&
+6'6* !! .&7/+ "#$%
.-+.&+0
.&.& 8&*& (-'&2&+0&+ .&+1& 3&.&2 9)%&4&7 ):)+ /2&7&
(-*.&'3&+0&+ 1&+ 9)%&4&7 ):)+ /2&7& (-*.&'3&+0&+
57/2/2 ')+-*&% 1&+ 3&./3&*&
;6*'&. 3-*).& &8&*&
(-+0/5/*&+ .).)5 3&.&2 1&+ (-'&2&+0&+ .&+1& 3&.&2
&=?@A? )/(B)/(5B
55B(5(C3DE F
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
41/68
" #$ "
%&'&()*( +,%-+,%.-..-%.%/012 %&3)45)*) %&*(6467)* 89:94 0):)5
;)* %&')5)*()* 8)*;) 0):)5
+,%-+,%.-..-%.%/012
(…………………………….) ( …………………..…………………..)
?)459 @
$ ……………………………
AB&:6()5 C&5)-.&367)>)*-D)()79-C95:794
5&:&'B):12
1. ………………………
/ ……………………………
AB&:6()5 4)*:E7 .&F)'):)* 5&:&'B):12
2. ………………………
G ……………………………
AB&'&()*( +,%-+,%. =)*( H&7H):)5)*
3)*(56*(12
3. ………………………
# ……………………………
AB&'&()*( +,%-+,%. H&;) 4E'E;9:)5 =)*(
'&')*I)):4)* ) B&7:)'H)*()* =)*( H&7H):)5)*
3)*(56*( ;&*()* )4 ):)5 :)*)>12
6. ………………………
M ……………………………
AB&:6()5 9*5:)*59 4&>6:)*)* )B)H93) H&7);) ;9
4)N)5)* >6:)*12
M. ………………………
.&:&7)*()*@
12 @ %939> =)*( 5&56)9
112 @ C9959 =)*( 5&56)9
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
42/68
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
43/68
" #$ "
%&'()*&+ ,)
(-*&./*&+ '-+.-*) -+-*0) 1&+ 2/'3-* 1&4& ')+-*&%
*-(/3%)5 )+16+-2)&
+6'6* !! .&7/+ "#$%
.-+.&+0
.&.& 8&*& (-'&2&+0&+ .&+1& 3&.&2 9)%&4&7 ):)+ /2&7&
(-*.&'3&+0&+ 1&+ 9)%&4&7 ):)+ /2&7& (-*.&'3&+0&+
57/2/2 ')+-*&% 1&+ 3&./3&*&
;6*'&. %&(6*&+ (-%&52&+&&+ (-'&2&+0&+ .&+1& 3&.&2
9)/( 6(-*&2) (*61/52)
%?@AB?C @DE?FG?C??C @DH?G?CI?C .?CJ? 3?K?G 9)/( 6@DB?GL (BAJMFGL<
9)/(5 6@DB?GL (BAJMFGL=> N?CI JLG?OLF?C J?E?H KMELG?C N?CI PDBGLQ?KR GLCIF?KS
@?J?KS LCQABH?KLQS KB?CG@?B?CS J?C KDBMFMB N?CI JLKM?CIF?C J?E?H GM?KM PMFM
E?@AB?CT
3MFM E?@AB?C U?BMG HDCII?HP?BF?CR
VT WMJME E?@AB?CS HDHM?KR
VT C?H? @DHDI?CI )/( 6@DB?GL (BAJMFGL ?K?M )/(5 6@DB?GL (BAJMFGLX
YT EAF?GL )/( 6@DB?GL (BAJMFGL ?K?M )/(5 6@DB?GL (BAJMFGLX
$T @DE?FG?C? @DCIMFMB?C J?C @DH?G?CI?CX J?C
#T Z?FKM @DE?FG?C??CT
YT 5?K? (DCI?CK?B
$T 1?QK?B )GL
#T 1?QK?B %?H@LB?C
[T
)GL E?@AB?C
3?P ) (DCJ?UMEM?C
)TV %?K?B PDE?F?CIX
)TY '?FGMJ J?C KMOM?CT
3?P )) (DE?FG?C??C (DH?G?CI?C .?CJ? 3?K?G
))TV (DCIMHMH?C J?C GAGL?ELG?GL
1LODE?GF?C HDCIDC?LR
?T Z?FKM J?C KDH@?K @DE?FG?C??C @DCIMHMH?C J?C
GAGL?ELG?GLX
PT @DGDBK? GAGL?ELG?GLT
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
44/68
" ## "
$$%& '(()*+,-.+
/+012-.3-, 41,51,-+6
-% 7+8-3"7+8-3 9-,5 *+2+:-;3-, *-2-4 3(()*+,-.+<
:%
8-2"8-2=.>:.;-,.+ 9-,5 *+3(()*+,-.+3-,%
$$%? @1,5>3>)-, A+;+3 B-;-.<
/+012-.3-, 41,51,-+6
-% 315+-;-, 71,5>3>)-, 9-,5 *+2-3>3-,6
" 71,5>3>)-, 71,5+3-;-, BC 31 D'EF G31;1)-,5-, ;+;+3
D'EF 9-,5 *+5>,-3-,H 71;- *1.-+, 0-)+,5H A-:12 $I<
" 71,5>3>)-, 71,5+3-;-, A+;+3 B-,;> 31 BC G71;-
*1.-+, 71,5>3>)-, !"#$%&'$ )-*+-2H A-:12 $$I<
" 71,5(2-8-, *-;- 8-.+2 71,5>3>)-, G71)-,53-; 2>,-3
9-,5 *+5>,-3-,H *-, ;-8-7-, 71,5(2-8-, *-;-I< *-,
" )*"+$ ,-* A+;+3 B-;-. G41;(*1 71,5>3>)-,I%
:% 71)-2-;-, 71,5>3>)-, 9-,5 *+5>,-3-,<
J% ;1,-5- 712-3.-,- 71,5>3>)-, G0>42-8H 32-.+K+3-.+H
31;1)-47+2-,H *-, 2-+, 2-+,I%
B-: $$$ E-.+2 @1,5>3>)-, *-, @14-.-,5-, A-,*- B-;-.
$$$%L E-.+2 @1,5>3>)-,
/+012-.3-, 41,51,-+6
-% 8-.+2 71,5>3>)-, ./)0.1)) GA-:12 $$$H >0+ .;-;+.;+3
71)-;--, 0-)+,5H 3(()*+,-; BC *-, 3(()*+,-; A+;+3 B-,;>
:1.1);- 31;12+;+-,,9-I<
:% 8-.+2 71,5>3>)-, )*"+$ ,-* G*1M+-.+ -,;-)- A+;+3 B-;-.
8-.+2 )*"+$ ,-* *1,5-, A+;+3 B-;-.I%
$$$%& E-.+2 @14-.-,5-, A-,*- B-;-.
/+012-.3-, 41,51,-+6
-% 0>42-8 A-,*- B-;-. N>*>; *+7-.-,5<
:% A-,*- B-;-. @1)-7-;-, G0+3- -*-I 412+7>;+ 0>42-8 *-,
+,;1)M-2<
J% A-,*- B-;-. O1K1)1,.+ G0+3- -*-I 412+7>;+ 0>42-8H 2(3-.+
*-, -2-.-, 71)51.1)-,%
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
45/68
" #$ "
%&' () *+,-.-/
012+3&45&, 6+,7+,&18
&9 /+6+,-:&, 5;1.+;1& .+5,14 .+,.&,7 /+,7-5-;&, &;1 /+6+7&,7 :&5 &.&4 .&,&:
>&, /+6+7&,7 1H1, 4+5.E; 3&1, 4+;.& /+,=+3+4&1&, 5+,>&3&
.+;4+'-.A >12+3&45&, >&3&6 4&.- /&;&7;&B9
?&6/1;&,A '+;141 !"#$ 8
I9 4&31,&, (J* K/+;&41 *;E>-541 &.&- (J*F K/+;&41 *;E>-541C
L9
4&31,&, (J* &.&- (J*F =&,7 M(J* &.&- M(J*F",=& '+;'&.&4&,3&,74-,7 >+,7&, M(J* K/+;&41 *;E>-541 &.&- M(J*F K/+;&41
*;E>-541 =&,7 &5&, >1/&4&,7 & %&.&4C
N9 4&31,&, (J* &.&- (J*F '+>& 5E6E>1.&4 =&,7 6+6&,B&&.5&, M(J*
&.&- M(J*F 4+D&;& '+;4&6&C
#9 /+.& >&4&; =&,7 >1.+;'1.5&, E3+: 1,4.&,41 /+6+;1,.&: =&,7
6+,=+3+,77&;&5&, -;-4&, /+6+;1,.&:&, >1 '1>&,7 4-;O+1 >&,
/+6+.&&,C
$9 /+.& 1,BE;6&41 P13&=&: /+;.&6'&,7&, =&,7 >15+3-&;5&, E3+:
01;+5.E;&. Q+,>+;&3 =&,7 6+6-&. 4+6-& M(J* &.&- M(J*F =&,7
'+;'&.&4&, 3&,74-,7C
R9 .1.15 QFST =&,7 >1'&,7-, E3+: 1,4.&,41 /+6+;1,.&: =&,7
6+,=+3+,77&;&5&, -;-4&, /+6+;1,.&:&, >1 '1>&,7 4-;O+1 >&,
/+6+.&&,C
U9 >&.& /+,7-5-;&, %&'(%)'' VW >&3&6 BE;6&. *+),- A >&, ."/0 /234
.56678$ :&413 /+,7E3&:&, %&'(%)'' VW X>&3&6 '+,.-5 9"6#7!0
:2.! WC
Y9 :&413 .;&,4BE;6&41 5EE;>1,&. &;1 414.+6
5EE;>1,&. 7+E7;&B14 5+ 414.+6 5EE;>1,&. ;
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
46/68
" #$ "
%& '()*+ '*,-./(. 0(1(2 3(. (4*5-, 3(1* 6*,*2 7(.,- 28 6*,*2 7(,()
9*+(:(' ;?81()* =1@3-2)* (,(- 9*+(:(' ;?81()* =1@3-2)*
B(?(C*+( ?8./-2-1(. 58.//-.(2(. !"# D
EF&
?8,( $%&''()* '()*+ ?8./-2-1(.G ,815()-2 9*+(:(' ;
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
47/68
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
48/68
" #$ "
%&'()*&+ ,))
(-*&./*&+ '-+.-*) -+-*0) 1&+ 2/'3-* 1&4& ')+-*&%
*-(/3%)5 )+16+-2)&
+6'6* .&7/+
.-+.&+0
.&.& 8&*& (-'&2&+0&+ .&+1& 3&.&2 9)%&4&7 ):)+
/2&7& (-*.&'3&+0&+ 1&+ 9)%&4&7 ):)+ /2&7&
(-*.&'3&+0&+ 57/2/2 ')+-*&% 1&+ 3&./3&*&
;6*'&. -,&%/&2)
(-*'676+&+ (-+-.&(&+ .&+1& 3&.&2
+?@A
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
49/68
" #$ "
#% !"#$% '(" &'(')
*+(+,-
*- ./0+1+(+2
./234)40+2
0'25'+2
6/0+1+(+2
7+23
8'342+)+2
42(4)
)/3'+(+2
6/234)40+2
9% : ;4+<
)*!+),!! =%
>/?8/(')@
A% 9 ;4+< )*!
B+C'3+,'@
:% 9 ;4+< -.%/0/12"%
+(+4 3-! 8/23+2
)/(/1'('+2 4
5%6/708
#%
9 ,/( 6/0+23)+(
142+) 6/23?1+
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
50/68
" #$ "
%% &'()*+,-,(
.,/,
01 .232
"#$%"&$$'(
24253642781 9:;29 )*+,-.
/0- ?@;2A2> 4232
"#$%"&$$ 81
B1 .232 $-123
40-
24253642781 9:;29
?2> 4232
$-123 40-
%%% &'/, &+*//%()
A2D6;
?C7C=2>E
3:=92DC7
F6;2G2A
%H&5%H&I G2>?
J:=J232D2>
24253642781 - D72;2
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
51/68
" #$ "
%& '&()(
*+,(-.(/((/
0123456789 418:8 :89; 01;598789 59657 73;18689
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
52/68
" #$ "
%& '()*+,
-+./+ 0+1+2
345464.27
897:+ +/+&
- 24;(1:+.
9()*+,
-+./+
0+1+2
345464.27
+2+.=
897:+ +/+&
2>42757:+27 -+./+
0+1+2 345464.27
242(+7 /4.=+.
?+)>76+. @@@
A& 04671+ BC+6+ +/+D-7/+:E& 242(+7 /4.=+. 5F6)+1
;4671+ +C+6+ >+/+
*+)>76+. G
@H IJK@LMN?BO
P& M4.=(:(6+.
$& M4.=F*+,+.
/+1+
%& ?+)>76+.
>41+
A& M4*+:2+.+
#& -4.+=+ :469+
Q& 07+4*+:2+.++.
R& S+27*
>4.=(:(6+.
T& S+27*
>4)+2+.=+.
-+./+ 0+1+2
! SBK@?
JGB?NBK@
8LJLBUB@D-@UBI LJLBUB@E&
V+1+1+.
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
53/68
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
54/68
" #$ "
%&'()*&+ ,)))
(-*&./*&+ '-+.-*) -+-*0) 1&+ 2/'3-* 1&4& ')+-*&%
*-(/3%)5 )+16+-2)&
+6'6* "" .&7/+ #$%&
.-+.&+0
.&.& 8&*& (-'&2&+0&+ .&+1& 3&.&2 9)%&4&7 ):)+
/2&7& (-*.&'3&+0&+ 1&+ 9)%&4&7 ):)+ /2&7&
(-*.&'3&+0&+ 57/2/2 ')+-*&% 1&+ 3&./3&*&
%&'()*&+ ,))) &
;6*'&. (-+-.&(&+ .&+1& 3&.&2 4&+0 1).-*3).5&+ '-+.-*)
)?@A 2B>@A 5CDBABE@F 'CFAC>G
5-'-+.-*)&+ -+-*0) 1&+ 2/'3-* 1&4& ')+-*&%
*-(/3%)5 )+16+-2)&
5-(/./2&+ '-+.-*) -+-*0) 1&+ 2/'3-* 1&4& ')+-*&%
NOMOR: … … …
.-+.&+0
(-+-.&(&+ .&+1& 3&.&2 9)%&4&7 ):)+ /2&7& (-*.&'3&+0&+
6(-*&2) (*61/52)H9)%&4&7 ):)+ /2&7& (-*.&'3&+0&+ 57/2/2
6(-*&2) (*61/52)IJ
PT ... … …IIJ
'-+.-*) -+-*0) 1&+ 2/'3-* 1&4& ')+-*&%
'CFG?K@FL M @< K@NO@ KC>P@E@>Q@F (C>@AB>@F 'CFAC>G -FC>LG P@F 2B?KC>
1@R@ 'GFC>@S +=?=>
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
55/68
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
56/68
" #$ "
$% &'()*+(), &'-'(.,*)/ 01-1( 2$ 3)/+, 2445 *',*),6
7',8),) 3)*) 7+),6 9.:);)/ 0)'-?)(), 0'6)()
7'@+?:.A B,C1,''-?)(), 0'6)() 7'@+?:.A B,C1,''-?)(), 0'6)() 7'@+?:.A
B,C1,''-?)(),
0'6)() 7'@+?:.A B,C1,'
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
57/68
" #$ "
%&%'(')*+, -
%&,&(+.*+, - *&.'(')+, %&,(&/0 &,&/10 2+, )'%3&/ 2+4+
%0,&/+5 (&,(+,1 .&,&(+.+, (+,2+ 3+(+) 60'.
7.&/+)0 ./72'*)0860'.* 7.&/+)0 ./72'*)09:
.(99: ;;;;
*&)+(' - %?C 60'.860'.*9: 7@
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
58/68
" #$ "
%%& '()*+,(- ./,(0 12*/0/3(- 42-02,+
12*/0/3(- 42-02,+ 5-2,6+ 7(- ./)82, 9(:( 4+-2,(;
?(-66(; >
'()*+,(- % > 9(@0(, 1==,7+-(0 A%BCDA%BC1E 7(- ?(-7( F(0(3
9GH?GI 1JJI9%
9GH?GI 1JJI9% 9++3+ 72-6(- -()( *2)26(-6 %BCD%BC1
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
59/68
! #$ !
%&'()*&+ ,, - ./0& 1)02&3) 4&+5& 6&0&3 7,8.97,8.:;
.?= 6=4=1
:/0/*&+@&+-
;A - .)B)C D&+@ 3/32&)
;;A - ?))3) 5/+@&+ +&'& (/'/@&+@ ,8.9,8.:
Peta Tanda Batas WIUP
Diperuntukan bagi :Tanggal Proses :Operator/ Editor :
Kode Wilayah :
Luas Wilayah :Komoditas :
Lokasi Kegiatan
- Provinsi :
- Kabupaten ;
Skala :
1:10.000
Legenda:
Datum: SRGI 2013
Sistem Koordinat:
GeodetikSumber Peta Dasar:
Instansi penerbit
Peta Indeks
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
60/68
" #$ "
%&'()*&+ ,))) -
./*'&0 (1+10&(&+ 0&+2& -&0&3 4&+5 2)01*-)06&+ 57-1*+7*
)8
.9:;:=>AC?:B>:
(1'1*)+0&D (*/,)+3) 888888888888888888
61(7073&+ 57-1*+7* 88888888888888888888
NOMOR: … … …
01+0&+5
(1+10&(&+ 0&+2& -&0&3 E)%&4&D )F)+ 73&D& (1*0&'-&+5&+
/(1*&3) (*/2763)GE)%&4&D )F)+ 73&D& (1*0&'-&+5&+ 6D7373
/(1*&3) (*/2763)HI
PT ... … …HHI
57-1*+7* 88888888888888888888
'?BJ;C
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
61/68
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
62/68
" #$ "
%&
'()*+,)*- '(.()/-+*0 12.2) $3 4*0,- $565 +(-+*-7
'(8*9:*-**- ;(7/*+*- /-()*8 ?*- @*+,=*)* AB(.=*)*-
1(7*)* C(D,=8/9 E-?2-(:/* 4*0,- $565 12.2) NGF
4*.=*0*- B(.=*)*- 1(7*)* C(D,=8/9 E-?2-(:/* 12.2)
G6J$HK
66&
'()*+,)*- >(-+()/ O-()7/ ?*- P,.=() Q*M* >/-()*8
12.2) 6$ 4*0,- $566 +(-+*-7 4*+* R*)* '(-(+*D*-
S/8*M*0 /-()*8 ?*- @*+,=*)* A@()/+*
1(7*)* C(D,=8/9 E-?2-(:/* 4*0,- $566 12.2) JNIHK
6$&
;(D,+,:*- ;(D*8* @*?*- E-T2).*:/ U(2:D*:/*8 12.2) 6G
4*0,- $563 +(-+*-7 P/:+(. C(T()(-:/ U(2:D*:/*8
E-?2-(:/* $563K
63&
'()*+,)*- Q*()*0&&&&&&&&&&&&
>O>(-+()/ /-/&
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
63/68
" #$ "
%&'() * '+,-., /+,+0.1., 2.,3. 4.0.5 67(/ 81+9.5: /9;3>? @@@@ 5+A.-.:B.,. 3:B.=5
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
64/68
" #$ "
%%&
'()*+,(- ./,(0 12*/0/3(- 4/52,-/,
12*/0/3(- 4/52,-/, 6,78+-3+&&&97)7, : ;(-
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
65/68
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
66/68
" ## "
$%&'()%* (+
',)%-.)%* &,*-,)( ,*,)/( 0%* 1.&2,) 0%3% &(*,)%$
),'.2$(4 (*05*,1(%
*5&5) !! -%6.* "#$%
-,*-%*/
-%-% 7%)% ',&%1%*/%* -%*0% 2%-%1 8($%3%6 (9(* .1%6%
',)-%&2%*/%* 0%* 8($%3%6 (9(* .1%6% ',)-%&2%*/%*
46.1.1 &(*,)%$ 0%* 2%-.2%)%
:5)&%- $%'5)%*
6%1($ ',&,$(6%)%%* 0%* ',)%8%-%* -%*0% 2%-%1
*;;?S
).1%4 S -;?L; 2;D;N DKL;F N=NE;K L=?>;? F=D=?DE;? L;T;<
$;
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
67/68
" #$ "
%&'()* +&,-(./*)01
2.(.314)'))/ +)/ 2.')5)*)/ *)/+) 6)*)0
/787 2989:7;: 1-2 ?????????????????????????????
69;@AB 11?@
/C? D9;EF /C8CG,CCGHE;7@
I9C:G7JEF+CBA89;@7FE *7;::7K %C@C
L?L 0AHA@==> MN"L
L?O MN"P
?
?
?
???
O?L 29G7Q7@7;===> MN"L7
O?O MN"LR
??
?
???
,9@9G7;:7;S
=> S +EEFE H9;:7; ;787 Q989:7;: 1-2 S *7;H7 67@7F 0AHA@ H7; *7;H7 67@7F '9J9G9;FE T7;: U7VER
HEHCBA89;@7FEB7; 8E;E87K OPW H7GE VA8K7X *7;H7 67@7F?
===> S *7;H7 67@7F 29G7Q7@7; T7;: U7VER HEHCBA89;@7FEB7; 8E;E87K L YF7@A>
RA7X H7K78 F9@E7Q FEFE T7;: HEQ7F7;: *7;H7 67@7F 29G7Q7@7;?
====> S %C@C !"#$%&"'( T7;: 89;A;VABB7; H9;:7; V9K7F EH9;@E@7F *7;H7 67@7FZ
ABAG7; 8E;E87K Q7;V7;: # [8 \ K9R7G ] [8Z H9;:7; G9FCKAFE 8E;E87K
^ YH9K7Q7;> 89:7QEBF9K?
FOTO***
*
FOTO***
*
FOTO***
*
FOTO****
-
8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)
68/68