MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 42/Permentan/OT.140/09/2008

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan

produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;

b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, pemerintah perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

2

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Berita Negara nomor 4737;

10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/P/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT. 140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT. 210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah

22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT. 160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;

23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT. 160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

3

24. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Memperhatikan : Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur

hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. 2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau

biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. 3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan

organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.

5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.

6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.

7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.

8. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.

9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.

10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.

4

11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri.

12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

14. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

16. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

BAB II

PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahaan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.

(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang

spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2009.

5

(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut provinsi, jenis dan jumlah, seperti tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Gubernur.

(4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober 2008.

(5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

(6) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Nopember 2008.

(7) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.

(8) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompoktani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

(1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.

(2) Realokasi antar Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

(3) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

(4) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

(5) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat, sambil menunggu penetapan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

(6) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

6

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah” Barang Dalam Pengawasan

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

(1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen.

(2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwidjaja, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut: a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK

sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya; b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan

jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota;

(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.

(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus

diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan

mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus;

(2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2009.

7

Pasal 8

(1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg; b. Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per kg; c. Pupuk Superphos = Rp. 1.550,- per kg; d. Pupuk NPKphonska (15:15:15) = Rp. 1.750,- per kg; e. Pupuk NPKpelangi (20:10:10) = Rp. 1.830,- per kg; f. Pupuk NPKkujang (30: 6: 8) = Rp. 1.586,- per kg; g. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

(1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat; bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 11

(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

(2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

8

Pasal 12

(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.

(2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

(3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

(4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2008

MENTERI PERTANIAN

ANTON APRIYANTONO SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Perindustrian; 4. Menteri Perdagangan; 5. Menteri Kelautan dan Perikanan; 6. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia; 8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; 9. Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaja Holding.