perpajakan pph pasal 21 dan atau 26
DESCRIPTION
Perkuliahan Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21/26TRANSCRIPT
ASSALAMU’ALAIKUM wr.wb
1perpajakan
KELOMPOK 1
1.KHAIRUNNISA’2.MARLINA RATIS NURVIKA
3.NOVA ARDILA
2perpajakan
PPh Pasal 21 dan/atau PPh
Pasal 26
3perpajakan
Walaupun sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah,
tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara
pasti bagaimana mekanisme pemungutan PPh Pasal 21 dan/ atau PPh pasal 26 itu sendiri, serta hal lain yang bekaitan
dengan hal tersebut. 4perpajakan
Latar Belakang
Pengertian
PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa dan kegiatan yang dilakukannya wajib pajak orang
pribadi baik itu dalam negeri jika itu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26
wajib pajak orang pribadi luar negeri.
5perpajakan
PPh Pasal 26 terdapat dalam Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan 2008 yang berlaku sejak tanggal 1
Januari 2009. Selain itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
258/PMK/.03/2008 tentang pemotongan pajak penghasilan Pasal
26. 6perpajakan
Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-undang pajak Penghasilan
Peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor Per 57/Pj./2009 yang baru diubah
tanggal 12 Oktober 2009 lalu.
Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi atau badan, baik pusat, cabang, perwakilan maupun unit yang memberi gaji, upah, honor atau pembayaran lain,Bendahara atau pemegang kas pemerintah,Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan lain yang membayar THT,
7perpajakan
Pemotong Pajak
Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain,Penyelenggara kegiatan
8perpajakan
Sedangkan pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 yaitu : 1) badan
pemerintah, 2) subjek pajak dalam negeri, 3) bentuk usaha tetap, 4)
penyelenggara kegiatan, 5) perwakilan perusahaan luar negeri
lainnya.
Subyek dan Obyek PajakPPh Pasal 21
Subyek PajakPegawai;Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT atau JHT, termasuk ahli warisnya;Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan;Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. 9perpajakan
perpajakan 10
Obyek Pajak1.Penghasilan teratur2.Penghasilan tidak teratur3.Upah4.Iuran untuk THT5.Gaji/ tunjangan6.Honorarium, uang saku
Subyek pajak pph pasal 26
Subyek pajak yang dipotong PPh Pasal 26 yaitu orang
pribadi dengan status sebagai subyek pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama
dalam bentuk apa pun
11perpajakan
Obyek pajak pph pasal 26.deviden;. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungandengan jaminan pengembalian utang . royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;. hadiah dan penghargaan;. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;. premi swap (selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahaluntuk dibeli) dan transaksi lindung nilai lainnya;. keuntungan karena pembebasan utang.PPh pasal 26 = 20% X Penghasilan Bruto
12perpajakan
13perpajakan
PPh pasal 26 = 20% dari Perkiraan Penghasilan NettoAtas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak LN selain BUT di Indonesia;Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri;Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c).
PPh pasal 26 = PKP BUT – PPh Terutang 20%Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
14perpajakan
Formula Perhitungan
Pegawai Tetap
15perpajakan
Penghasilan netto = penghasilan bruto – biaya jabatan – iuran
untuk pensiun
PKP = penghasilan netto - PTKP
Pegawai Harian/ Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas
Apabila gaji yang diterima dalam satu bulan kalender seluruhnya
Rp 1.320.000,00 maka:
16perpajakan
Lebih kecil
tidak ada
pemotongan
Lebih besar
dilakukan
pemotongan yang
dapat dikurangkan
dari penghasilan
bruto
perpajakan 17
Lapisan Kena Pajak Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 0%
Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00
5%
Rp 100.000.000,00 – Rp 500.000.000,00
15%
Rp 500.000.000,00 25%
perpajakan 18
Kesimpulan PPh Pasal 21 merupakan PPh
yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah,
honor dan pesangon dengan nama apa pun sehubungan
dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri. sedangkan Pph Pasal 26
adalah Pph yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi
luar negeri atas pekerjaan yang dilakukannya selain yang
diperoleh dari bentuk usaha tetap di Indonesia.
perpajakan 19
SaranOleh karena itu diharapkan pajak bukan hanya sekedar kewajiban yang harus dibayar oleh penduduk suatu negara yang mempunyai penghasilan lebih, tetapi harus ada kesadaran bahwa pajak untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama.
perpajakan 20
THANKS 4 UR
ATTENTION
WASSALAMU’ALAIKUM
WR. WB