persi sumut 2015
DESCRIPTION
PERSI SUMUT 2015TRANSCRIPT
-
KESIAPAN DOKTER INDONESIADALAM MENYONGSONG ERA
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
( MEA /AEC)
Sukman T. PutraIKATAN DOKTER INDONESIA (IDI)
SEMINAR PERSI SUMUT, Medan 25 02 2015
-
Lahir : Palembang, 06 Februari 1952 RIWAYAT PENDIDIKAN :
Dokter Umum (S1), Fakultas Kedokteran, UI, 1977 Dokter Spesialis Anak (S2), Fakultas Kedokteran, UI 1987 Peserta Program Doktor (S3) Fakultas Kedokteran UI 2008 - Konsultan Kardiologi Anak (IDAI): 1993PENDIDIKAN TAMBAHAN : Postgraduate Training : Pediatrics Residency, Department of Pediatrics & Child Health,
University of Indonesia, CM Hospital, Jakarta, 1983 s/d 1987 Honorary Pediatric Cardiology Fellow (Australian Government),Department of Cardiology,
Royal Childrens Hospital Melbourne, Australia, 1990 s/d 1991PROFESSIONAL AFFILIATION :
Indonesian Medical Association (IDI)Indonesian Society of Pediatrics (IDAI)Fellow of American College of Cardiology (FACC), 2003
Fellow of European Society of Cardiology (FESC), 2004 International Fellow of American Academy of Pediatrics (AAP), 2004 Association European Pediatric Cardiology (AEPC), 2004 American Society of Echocardiography (ASE)RIWAYAT PEKERJAAN/ JABATAN SAAT INI :
Dokter PUSKESMAS (Inpres) Indragiri Hilir (RIAU) 1978-1983 (Mandah,P.Kijang, K .Enok) Kepala Divisi Kardiologi Dept. IKA FKUI-RSCM WKL.Ketua I Pengurus Besar IDI 2006-2009 WKL.Ketua Perhimpunan Kardiologi Anak Indonesia (PERKANI) 2007 -2010
Dr. Sukman T. Putra, Sp.A(K), FACC, FESC
-
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
31 DECEMBER 2015
-
Peluang, Ancaman dan
Tantangan
-
OUT-LINE
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Format Pelayanan Kesehatan Indonesia
Transformasi Dokter Indonesia
MRA-Mobilitas Dokter di ASEAN setelah 2015
Peran Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Indonesia
Kesimpulan
-
Patients need a
Good Doctors:
Care of their patients their first concern
Keep their knowledge andskills up to date
Maintain goodrelationships with patients
& colleagues
Honest & trustworthy Act with integrity
-
TUJUAN ASEAN a.l.Menciptakan penguatan demokrasi. pemajuan danperlindungan hak asasi manusia serta limgkungan hidupTerciptanya pasar tunggal dan basisproduksi yang stabil & terintegrasi secara ekonomiTerfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional dan berbakat.....
-
SEMBOYAN ASEAN : Satu VISI, Satu Identitas & Satu
Komunitas
One VISION, One IDENTITY , OneCOMMUNITY
-
11
P E R L U A S A N
P E N
D
A
L A
M
A
N
1967: INA, MAL
PHI, SIN, THA
1977: PTA
1992: CEPT AFTA
1984: BRU 1995: VN
1997: LAO, MYM
1999: CAM
1995: AFAS
2004: ASN-China
2006: ASN-KOR
2008: ASN-JAP
2009: ASN-ANZ;
ASN-India;
ASN-China Investment;
ASN Korea Investment
EAFTA Study
CEPEA Study
1997: ASEAN Vision 2020
1998: AIA
2003: 3 Pillars of ASEAN Community
11 Priority Integration Sectors (PIS)
2007: AEC 2015; ASEAN Charter; AEC Blueprint
2008: first year of AEC Blueprint;
ASEAN Charter entered into force
2009: ATIGA, ACIA, AEC Scorecard
ASEAN Economic
Community 2015
2005: Logistics as PIS
2010: ASEAN Plus
Working Groups on ROO,
Tariff Nomenclature,
Customs, Ec Cooperation
2010: Connectivity Master Plan
2011: ASEAN Framework
for Regional
Comprehensive Economic
Partnership
2011: ASEAN Framework for Equitable
Economic Development
2009: Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015
2012: Launching of RCEP
Founding Fathers
Adam Malik (Indonesia)
Narciso R. Ramos (Filipina)
Tun Abdul Razak (Malaysia)
S. Rajaratnam (Singapura)
Thanat Khoman (Thailand)
-
TKBJ-PNPK 12
AFTABarang, Investasi
AFASPerpindahan
Jasa, tenaga
terampil
GLOBALISASI DAN LIBERALISASI ASEAN
-
The ASEAN CHARTERditanda tangani Pleno DPR 21 Oktober 2008
Article 1 The purposes of Asean are (5)To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment; movement of business persons, professionals, talent labor and free flow of capital.
Article 34 Formal language is EnglishArticle 52 Legal Continuity (2)
In case of inconsistency between the rights and obligation of ASEAN Member States under such instruments and this Charter
the Charter shall prevail.
Pelayanan kesehatan berubah secarafundamental mekanisme pasar,
Artinya:semula driven force pelayanan Kesehatan
adalah pemerintah Pedagang.Dokter (sebagai pencari kerja) akan
berhadapan langsung dengan Pedagang(corporation) sipemberi kerja.
Penyedia layanan kesehatan KORPORASITujuan JKN-BPJS membangun bangsa atau
pemadam kebakaran saja? Hanyamerawat rakyat yang terlempar daripasar?
Aturan main
ASEAN
MASUK PERANGKAPPASAR ??
secara ekonomi
Indonesia ASEAN
-
ASEAN priority sectors
Goods and manufacturing
Services
1. Electronics
2. Wood-based products
3. Auto motives
4. Rubber-based products
5.Textiles and apparels
6.Agro-based products7.Fisheries
8. In-com technology (ICT) e-ASEAN
9. Healthcare10. Air travel
11. Tourism
12. Logistics
-
PETA JALAN (Road Maps) 2015 - 2020)
Desember 2015
Siap pelaksanaan MRA
Desember 2017Proses menuju Global StandardSpesialis
Desember
2020
Global
Standard
Spesialis
-
MEMAHAMI PERAN DAN KEWAJIBAN IDI: Organisasi profesi untuk dokter yang berbangsa
Indonesia (Mukadimah AD-ART). Berdasarkan Pancasila (pasal 4). Independen, nirlaba berdasarkan sumpah dokter dan kode
etik kedokteran Indonesia (pasal 7) Berkewajiban meningkatkan derajat kesehatan rakyat
Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera (pasal 5). Wajib melakukan kendali mutu dan kendali biaya
(UUPK pasal 49). Bermitra menjalankan program pemerintah (pasal 6e)??? Menjadi agen perubahan dan berkewajiban melakukan
advocacy demi kepentingan bangsa (Mukadimah AD-ART). Membina-menjaga profesonalisme anggotanya (pasal 6a). Memperjuangkan kepentingan dan kedudukan
dokter di Indonesia sesuai harkat dan martabatnya (pasal 6d).
Setelah AFTA, masih adakah maknanya?
-
Operasi Jantung:
Pertama tahun 1989 Kedua tahun 2007
Dr Tan Sri DatoYahya Awang
Dilakukan di Malaysia olehDokter bangsa Malaysia
-
Ibu Mega Check up ke SingapuraSurya, 3 September 2003
Pelayanan dokter dan pengelolaan RS diIndonesia memprihatinkan. Senang atau tidaksenang, kita harus mengakui masyarakat lebih
mempercayai pelayanan kesehatan diluarnegeri.
Megawati, Jawa Post,Sabtu 4 Oktober 2003
Taufik Kiemas
Innalillahi wainalillahi rojiun.8 Juni 2013 bapak Taufik Kiemas
telah berpulang, meninggalkan kita semua
di RS Singapura
Presiden Suharto Check up kesehatan di Herz Zentrum Nordhein Westfalen Bad
Oeynhausen Germany9-10 Juli 1996
-
Armida AlisyahbanaKetua Bappenas
Asean Economic Community (AEC), 2015:liberalisasi tenaga kerja di 12 sektorsegera hadir, termasuk industri jasakesehatan.Armida Alisyahbana, Ketua Bappenasmengakui, SDM Indonesia di sektor inimasih minim skill
Jawa Pos, Kamis, 27 Maret 2014
Lha kok tetep dibukabulik Mida ..
-
Presiden menandatangani Perpres Nomor 105 dan 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara.
Susilo Bambang Yudoyono28 Desember 2013
Presiden mempertimbangkan risiko danbeban tugas menteri dan pejabat tertentu, serta ketua, wakil ketua dan anggotalembaga negara sehingga pemerintahmemutuskan membuat perlindungankesehatan khusus bagi pejabat negara.
Menteri dalam perpres ini adalah pimpinankementerian dan pejabat yang diberikedudukan atau hak keuangan dan fasilitassetingkat menteri. Adapun pejabat tertentuadalah pejabat yang memimpin lembagapemerintah non-kementerian, pejabateselon I, dan pejabat yang diberikankedudukan atau hak keuangan dan fasilitassetingkat eselon I.
30 December 2013PerPres 105 dan 106 Dicabut
oleh Presiden
Pimpinan negara TIDAK PERCAYApada layanan kesehatan bangsanya
sendiri
Dengan perpres ini, para menteri, pejabat eselon I danpimpinan lembaga negara dimudahkan untuk berobat ke
luar negeri. Seluruh biaya itu nantinya akan ditanggung olehnegara.
KARENA TEKANAN POLITIKSpiritnya ~ TIDAK percaya
-
Inpres No. 5 Thn 2008 tentang FokusProgram Ekonomi
Inpres No 11 Thn 2011 tentang PelaksanaanKomitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi
ASEAN.
Keppres No 23 Thn 2012 tentang SusunanKeanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN
Program pembangunan seperti MP3EI Program Sistem Logistik Nasional
(Sislognas)
Penyusunan Roadmap Daya Saing Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia
menghadapi AEC
Pembentukan Komite Nasional AEC 2015 UKP4 Monitoring Langkah Pemerintah
Presiden SBY :
Indonesia harus menjadi
Champion dalammenghadapi persaingan
AEC 2015
-
A-CCS 78 = ASEAN Coordinating Committee on Services (KEMENDAG)
HSSWG 34 = Healthcare Services Sector Working Group (KEMENKES)
AJCCM KE-12
AJCCD KE-11
PERUNDINGAN ASEAN MRA DOKTER, DOKTER GIGI, PERAWAT
S/D Mei 2014
ASEAN Joint Coordinating Committee on Dentistry
KEBIJAKAN ASEAN MRA DOKTER DAN DOKTER GIGI
ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical KKI
KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
KKI dan Kemenkes RI diakui sebagai
Professional Regulatory Authority (PMRA & PDRA) mengatur kewenangan dan legalitas kompetensi dr/drg WNI/WNA
-
4 MODES AEC 2015 UNTUK JASA KESEHATAN
Mode 1: Cross border
supply
Mode 2: Consumption
abroad
Mode 4 : Presence of
Natural persons
Mode 3: Commercial
presence
Tele-medicine
Pasien berobatke RS di LN
PMA : RS/KlinikDR/DRG WNA
-
Mechanism of MOBILITY
24
1) Independent Medical Professional apply to
health care INSTITUTION approved
request LOG from country of origin and send to AICCM
2) Independent Medical Professional apply to PMRA
(professional medical regulatory authority) for a certain
country PMRA evaluates the qualification LOG
the PMRA of host country apply to Health care Inst.
3) Independent Medical Professional(IMP) directly apply
toHealth care INSTITUTION the Insitution communicate
with PMRA of host country for edorsement of
CLEARANCE. Once approved, the IMP brought to helath
care INSTITUTION
-
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
The objectives of MRA(mutual recognition arrangement)
1) Facilitate mobility medical practitioner
in ASEAN
2) Exchange information in respect of
mutual recognition of med practitioner
3) Promote adoption of best practice
4) Provide opportunity of capasity
building and training
-
LIBERALISASI JASA KESEHATAN PADA AEC (31 DES2015)
-
STRONG SPIRITUAL ALIGMENT(love my country ~ Nationality)
Malaysia, Singapore, Thailand(Government)
STRUCTURE(Health)
STRUCTURE(Industry)
STRUCTURE(Finance)
STRATEGY STRATEGYSTRATEGY
INTEGRATED INTEGRATED
collective effort
-
STRATEGY
IDI, PERSI, KEMKES
STRUCTURE(Health)
ONEernm
Nationality, TUAL ALIG
DI BUMI PERTIWI
NO COLLECTIVE EFFORT
-
WHAT SHOULD WE DO ??
-
REGULASI DOMESTIK PRAKTIK KEDOKTERAN DI INDONESIA
Peraturan MENTERI KESEHATAN RI :
1. Permenkes No.2052 Thn 2011 ttg Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2. Permenkes No.67 Thn 2013 ttg Pendayagunaan TK-WNA3. Permenkes No.64 Thn 2013 ttg Penanggulangan Krisis Kesehatan
1. Undang-Undang RI No. 29 Thn 2004 ttg Praktik Kedokteran (UUPK)
2. Undang-Undang RI No. 36 Thn 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang RI No. 44 Thn 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang-Undang RI No.36 Thn 2014 tentang Tenaga Kesehatan
PERATURAN KKI (KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA)
-
REGULATORY BODIES (PMRA/PDRA ) ASEAN
KKI diakui sebagai PMRA dan PDRA oleh IAMRA (Badan Regulator Profesi Internasional)
-
StrukturNegosiasiJasa Kesehatandi ASEAN
Eselon 1, Kemenko
CCSEselon 2 / Eselon 3
Kementerian Perdagangan
Healthcare Services SWG (HSSWG)
Kementerian Kesehatan(Tim TKBJ-PMPK)
AJCCMKonsil Kedokteran, KKIDit.BUK Kemenkes RI
AJCCDKonsil Kedokteran Gigi, KKI
Dit.BUK Kemenkes RI
AJCCNDit. Bina Pelay. KeperawatanPusat Standarisasi, BPPSDM
Menteri Perdagangan
Negosiasi AFAS
Pembahasan MRAs, domestic regulation, dll
Professional
Regulatory
Authority (PRA)
di Indonesia:
KKI dan
Kemenkes
-
KEWAJIBAN NEGARAMEMBANGUN KESEHATAN MANDIRI
(DILAKUKAN OLEH SEMUA NEGARA)
Memimpin kompetisi teknologi
Berdaulat dalam menjaga kesehatan bangsa
Harus dilakukan oleh bangsa sendiri demi keamanan-ketahanannegara dan tujuan berbangsa.
TEROBOSAN mengejar ketertinggalan teknologi dipimpinlangsung oleh pemerintah dengan melengkapi fasilitas danmembangun SDM bangsa sendiri yang tangguh.
IDI merubah dokter Indonesia pejuang kesehatan.
Plan A (bersama pemerintah)
-
Jusuf KallaMuktamar IDI, 22 November 2012
Kemajuan teknologi kedokteran luarbiasa cepatnya, 2 kali lebih cepat daripada teknologi pada umumnya.
Pemerintah tidak akan sanggupmendanai perkembangan teknologi.
mau tidak mau dunia kedokteran harusbergantung pada dunia industri.
INDUSTRI PUNYA AGENDA SENDIRI
Transactional.siapa pakai siapa?
KERJA SAMA DENGAN
DUNIA INDUSTRI
Plan B
Persoalan: Apakah spirit dunia industri dapatselalu seiring dengan nilai kemanusiaan dan
kejujuran ilmiah?
-
MAYAPADAGROUP
MH 2
MH 3
MH1
MH 4
MH 6
MH 8
MH 5MH7MH: MAYAPADA HOSPITAL
Dato Dr Tahir MBA
MAYAPADA GROUPMAYAPADA membangun 10 World Class HospitalBersama National Health Care Group Singapore Oktober 2012 diresmikan SBY
Seharusnya kita membuka lebarpekerja asing masuk Indonesia
Memang, mentalitas orangIndonesia takut bersaing !!
Kompas, 11 Nopember 2013
-
MOBILITY
ASEAN
Medical
Practitioners
Mobility thru
Qualification
Recognition
PMRA
Confers
Temporary
Registration/
Licensing
Education
Training
Expert
Visit
Limited
Practice
Research
Humanitarian
Missions
-
ASEAN ECONOMY
COMMUNITY
31 Des 2015
Prinsip Pro Rakyat
dan Patient Safety ??
17.504 pulau 240 juta jiwa
PELUANG atau ANCAMAN ??
Dokter & Dokter gigi Asing ke NKRI?
-
INDONESIAN DOCTORS GAP
Knowledge & Skill High Tech Competency Language International Certification Reputation (Scientific, Intellectual, Business) Brand (Local >< International Doctors) Network
-
Layanan kesehatanSingapore, Malaysia, Thailand,
Brunei SurplusVietnam & Philippine mandiri
(siap Health Tourism)
INDONESIAMINUS
PETA ASEAN
HUKUM ALAMarus
surplus minus
-
Memimpin?
Membantu?
Meringankan?
Tidak membantu dan
tidak meringankan?
Memberatkan?
Sangat memberatkan?
PERAN PEMERINTAH INDONESIA(dalam kompetisi teknologi)
HARUS JELAS
The question is?
-
Regulasi bagi Dokter dan Dokter Gigi WNA di ASEAN
-
Ketersediaan vs Kebutuhan Nakes Tahun 2013
dokter
spesialisdokter perawat bidan
sanitaria
ngizi
ketersediaan 23941 93714 275780 198237 10182 9229
kebutuhan 31427 99369 290655 217285 13710 12627
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
ketersediaan
kebutuhan
Sumber : BPPSDMK, SIRS on line BUK dan Puskesmas, Kemenkes RI 2013
-
Kekurangan Nakes vs Produksi Tahun 2013
dokter
spesialisdokter perawat bidan
sanitaria
ngizi
kekurangan 7486 5655 14875 19048 3528 3398
lulusan 300 5004 33039 21155 2849 2450
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
kekurangan
lulusan
Sumber : BPPSDMK, SIRS on line BUK dan Puskesmas, Kemenkes RI 2013
-
Peluang, Ancaman dan
Tantangan
Grand Design Kesehatan sebagai Economic Driven, bukan lagi Sektor Konsumtif
Contoh :
Pengembangan health tourism di negara tetangga
by grand design 20-50 tahun. Kebijakan tsb didukung oleh sektor Non Kesehatan,
yang memberikan kemudahan sehingga demand orang
asing untuk berobat meningkat secara signifikan.
Prinsipnya direct cost jasa kesehatan berkurang , tetapi Pemerintah diuntungkannya dgn devisa asing
melalui indirect Cost : hotel, shopping, dll
-
Jasa Konsultas Bisnis Manajemen (Jasa Manajemen RS) persyaratan untuk kepemilikan modal asing maksimal 67%
Hospital services/Pelayanan Rumah Sakit Spesialistik/ Subspesialistik (200 Tempat Tidur) Syarat Penanaman Modal Asing maksimum 67% dapat dilakukan di Seluruh Indonesia
Jasa Rumah Sakit Lain (Klinik Rehab Mental) Syarat Penanaman Modal Asing maksimum 67% dapat dilakukan di Seluruh Indonesia.
Klinik Kedokteran Spesialis (Clinic Spec. Medical Services)Syarat Penanaman Modal Asing maks 67% dapat dilakukan di Seluruh Indonesia.
Klinik Kedokteran Gigi Spesialis(Clinic Specialis Dental Services)Syarat Penanaman Modal Asing maksimum 67% dapat dilakukan di Seluruh Indonesia.
50
Bidang Usaha Terbuka
di bidang Kesehatan
dengan persyaratan untuk PMA
( Peraturan Presiden RI nomor 39 tahun 2014)
TANTANGAN
-
Ada Kesatuan komitmen
dan Harmonisasi
RegulasiDomestik
KESEMPATAN
Proses pendidikan Global
Lulusan Berdaya Saing
Dokter /Dr.Gigi Unggul
Kerja sama Internasional
BILA
ANCAMAN
AEC 2015
-
Tantangan Implementasi MRA Dokter di Indonesia
Harmonisasi Regulasi Domestik
Regulatory Bodies
(KKI, lintasK/L, Pemda)
ProfessionalOrganization
(IDI , OP Spes.
Educational Institution +
Student(FKG + RS)
-
Kolegium,
OP, RS,
FK/FKG
PEMDA
PEMERINTAH (perijinan)
KKI (mutu/legalitas kompetensi)
Dokter dan
dokter gigi
WNA
PersyaratanKhusus
(kompetensi dll)
PersyaratanUmum
KEBIJAKAN INDONESIA MENGHADAPI AEC 2015
Slide BS, 2014
-
Rangkuman1. Perundingan dan komitmen Indonesia di sektor
jasa kesehatan di multilateral dan Regional sudah sangat luas
2. KKI diakui sebagai Professional RegulatoryAuthority bersama KEMENKES RI berperanmerekognisi kualifikasi dan kompetensidokter/dokter gigi ASEAN
3. Perlu harmonisasi kurikulum dokter, dokter gigi dengan konsep Mutual Recognition Arrangement
4. Mengembangkan networking dengan profesisejenis untuk saling pengakuan danpenyetaraan core kompetensi
5. Perlu menyusun kriteria Movement of NaturalPerson dan request di mode 4 sesuaiketersediaan & jenis kompetensi
-
Rangkuman6. Organisasi Profesi perlu segera membuat aturan
domestik untuk penyelarasan kompetensi danmeningkatkan kualitas profesi, agar mampu bersaingdengan negara ASEAN
7. Tingkatkan profesionalisme dokter/dokter gigi sesuainilai luhur bangsa agar mampu agar mampubersaing di tingkat global
8. Penguasaan bahasa untuk tenaga medis indonesia; memperkuat perlindungan terhadap keselamatanpasien
9. Belum ada kesepakatan yang mengizinkan dokter/ dokter gigi WNA bekerja/praktik mandiri antarnegara.
10. Dukungan pemerintah mutlak diperlukan untuk
meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga
dokter
-
Diperlukan DIALOG to build collective awareness collective Effort - economic, politic, business, media in one Indonesian flag.
START Building Strong, Smart and Adaptive Structure(Government, Hospital, University etc).
Set up best strategy Focus on Small and Intermediate Health Provider.Never stop training.Give the first chance (right) Indonesian worker for every job
opportunity in Indonesia
KESIMPULAN