persiapanpengajuanpermintaanpencairan dana …prohamsan.com/admin/download/hibah_am_bpkp.pdfprogram...
TRANSCRIPT
Persiapan Pengajuan Permintaan Pencairan
Dana HIBAH AIR MINUM
1
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah
Jakarta, 3 November 2015
O U T L I N E
1. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN BUMD
2. MEKANISME PEMBERIAN HIBAH KEPADA DAERAH
3. SUMBER PENDANAAN HIBAH KE DAERAH3. SUMBER PENDANAAN HIBAH KE DAERAH
4. PROGRAM HIBAH TAHUN ANGGARAN 2015
5. HIBAH AIR MINUM (HIBAH LUAR NEGERI)
6. HIBAH AIR MINUM (PENDAPATAN DALAM NEGERI)
7. DOKUMEN PENYALURAN HIBAH
1. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN BUMD
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 22:1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU perimbangan
keuangan pusat dan daerah.
2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada PemerintahDaerah atau sebaliknya.
Penjelasan ayat 2) Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinansetiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - Pasal 33:1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 22:1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU perimbangan
keuangan pusat dan daerah.
2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada PemerintahDaerah atau sebaliknya.
Penjelasan ayat 2) Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinansetiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - Pasal 33:1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalamUndang-undang tentang APBN.
2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan yangtercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
3) Tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur dengan peraturan pemerintah.
PP 2/2012 - pasal 4;3) Hibah dari Pemerintah yang bersumber dari APBN bersumber dari ; a) penerimaan dalam
negeri (b) hibah luar negeri; (c) Pinjaman Luar Negeri
PP 2/2012 - pasal 9;2) Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian
1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/BadanUsaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalamUndang-undang tentang APBN.
2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan yangtercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
3) Tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur dengan peraturan pemerintah.
PP 2/2012 - pasal 4;3) Hibah dari Pemerintah yang bersumber dari APBN bersumber dari ; a) penerimaan dalam
negeri (b) hibah luar negeri; (c) Pinjaman Luar Negeri
PP 2/2012 - pasal 9;2) Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian
3
MENTERI/PIM LEMBAGA DAPAT MENGUSULKAN NILAI HIBAH DAN DAFTAR
SPPH & SPPH & SPPH & SPPH & PerjanjianPerjanjianPerjanjianPerjanjianHibahHibahHibahHibahDaerah Daerah Daerah Daerah
Rencana Rencana Rencana Rencana Komprehensif Komprehensif Komprehensif Komprehensif & Rencana & Rencana & Rencana & Rencana
VerifikasiVerifikasiVerifikasiVerifikasi dandandandanRekomendasiRekomendasiRekomendasiRekomendasi
Penyaluran Penyaluran Penyaluran Penyaluran Dana HibahDana HibahDana HibahDana Hibah
2. MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH(PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan PMK 188 Tahun 2012
tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah)
Kem PUPR KemKEU Kem PUPR Kem KEU
Dasar penyusunan
DIPA bagi DJPK
DAN DAFTAR PEMDA PENERIMA HIBAH
Daerah Daerah Daerah Daerah (PHD) / (PHD) / (PHD) / (PHD) / (PPH) (PPH) (PPH) (PPH)
& Rencana & Rencana & Rencana & Rencana TahunanTahunanTahunanTahunan
RekomendasiRekomendasiRekomendasiRekomendasi Dana HibahDana HibahDana HibahDana Hibah
• Dasar penganggaran bagi Pemda • Berdasarkan hasil verifikasi
oleh Ditjen Cipta Karya
3. SUMBER PENDANAAN HIBAH KE DAERAH
PEMERINTAH DAERAH
A P B D
PEMBERI HIBAH /
PINJAMAN LUAR NEGERI (LN)
HIBAH LN
PINJAMAN LN
PEMERINTAH PUSAT
A P B N
PENERUSHIBAHAN
PEMBERIAN HIBAH
B U M D
PEMBERIAN HIBAH
(sumber: Penerimaan
Dalam Negeri)
Perjanjian Hibah /
Pinjaman
PPH /PHD
Penerusan hibah sebagai:
• Hibah
• Pinjaman
• Penyertaan Modal
NO. PROGRAM HIBAH APBN 2015USULAN APBN-P
2015KETERANGAN
1. Mass Rapid Transit (MRT) 2.583.030.000.000 2.583.030.000.000 Pinjaman LN
2.
Water Resources and Irrigation Sector
Management Project Phase-APL2
(WISMP2)
113.262.290.000 176.817.940.162 Pinjaman LN
3. Air Minum (Ausaid – DFA II) 96.074.820.000 411.520.000.000 Hibah LN
4. Air Limbah 16.012.470.000 41.975.000.000 Hibah LN
5.Hibah Australia-Indonesia untuk
Pembangunan Sanitasi (sAIIG)334.640.000.000 334.640.000.000 Hibah LN
4. PROGRAM HIBAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2015
5.Pembangunan Sanitasi (sAIIG)
334.640.000.000 334.640.000.000 Hibah LN
6.Provincial Road Improvement and
Maintenance (PRIM)284.600.000.000 284.600.000.000 Hibah LN
7.Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Dasar (SPM Dikdas)137.500.000.000 137.500.000.000 Hibah LN
8.Exploration of Seulawah Geothermal
Working Area (Geothermal)- 54.570.962.818 Hibah LN
9. Microfinance Innovation Fund (MIF) - 97.073.123.000 Hibah LN
10. Air Minum Rupiah Murni - 500.000.000.000 PDN
11. Hibah Rehab Rekon Pasca Bencana - 1.500.000.000.000 PDN
• Direct Funding Agreement No.62031 for Water Hibah and Sanitation Phase 2 Program;
• Total hibah AUD 90 Juta.
Sumber Dana
“Pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah sebagai dana pengganti untukpelaksanaan kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum, Tujuan
&
5. PROGRAM HIBAH AIR MINUM (SAAT INI)
DARI PENERUSAN HIBAH LUAR NEGERI
pelaksanaan kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (output-based).”
Tujuan
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAExecuting Agency
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
126 Pemerintah Daerah (Dana AusAID); 27 Pemerintah Daerah
(Dana USAID) Penerima Hibah
Closing Date 31 Januari 2017, sesuai amandemen DFA II
• Pemprov atau Pemkab/Pemkot dan PDAM tidak mempunyai tunggakan utang, apabila
mempunyai tunggakan utang, sedang dalam proses Program Restrukturisasi Utang;
• Tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru;
• Tarif air rata rata di atas harga pokok produksi;
• PDAM bersedia membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem yang terbangun;
• Pemda menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
• Dana penggantian hibah selanjutnya dialokasikan kembali untuk pembangunan air
minum yang dinyatakan dalam APBD kab/kota.
Kriteria Pemda
Kriteria Penerima
Manfaat
• Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kriterianya dapat ditetapkan oleh masing-
masing Kepala Daerah dan/atau kriteria MBR minimal adalah yang memiliki daya listrik
terpasang pada rumah tangga tersebut ≤ 1300 VA dan 50% diantara target sasaran tersebut
memiliki daya listrik ≤ 900 VA;
• Masyarakat penerima manfaat bersedia membayar biaya sambungan sesuai dengan yang
telah ditetapkan PDAM.
PENANGGUNGJAWAB HIBAH AIR MINUM (AusAid)
KEMENKEU[KPA-HPD]
5
4
Ditjen Cipta Karya –
Rekomendasi (hasil
verifikasi)
Ditjen Perimbangan
Keuangan –
penyaluran dana
hibah ke RKUD
PDAM
KEMEN PU[Executing
Agency]
PEMDA[Implementing
Agency]
1
2
3
4
Pemda
prefinancing –
PMPD ke PDAM
PDAM – penyambungan SR kepada MBR (setelah SPPH dan
Baseline survey) …………….!!!
verifikasi)
Ditjen Cipta
Karya – proses
verifikasi teknis
SR Nilai Hibah SR Nilai Hibah SR
Rp. x1000 Rp. x1000
1 USAID 9.000.000 27 daerah 38.998 91.024.292 37.241 86.458.750 95,50% 94,98%
2 AUSAID 81.000.000 129 daerah *) 307.550 797.650.000 146.969 374.563.000 47,79% 46,96%
Total 90.000.000 156 daerah 346.548 888.674.292 184.210 461.021.750 53,16% 51,88%
No
Target
(SPPH dan PPH)
Realisasi
(Penyaluran Hibah)Capaian %
Jumlah daerah
Sumber Dana
NegaraTotal Hibah
(AUDS)
Nilai
Hibah
Realisasi Penyaluran Dana Hibah AusAid (DFA II)s.d. tgl 30 Juni 2015 (Closing Date I)
Total 90.000.000 156 daerah 346.548 888.674.292 184.210 461.021.750 53,16% 51,88%
Keterangan *) 3 daerah penerima dana AUSIAD juga merupakan penerima dana USAID
Hal tersebut di atas menjadi dasar perlunya dilakukan amandemen Subsidiary Arrangement (SA) for Australia-Indonesia Infrastructure Grants Program dan Direct Funding Agreement (DFA) No. 62031 tentang WaterHibah and Sanitation Hibah Phase 2, utamanya adalah memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hibahair minum dari dana Australia yang semula tanggal 30 Juni 2015 menjadi tanggal 31 Juli 2017.
PenerimaanPenerimaanPenerimaanPenerimaan DalamDalamDalamDalam NegeriNegeriNegeriNegeri (APBN)(APBN)(APBN)(APBN)Sumber Dana
Tujuan“Pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah sebagai dana penggantiuntuk pelaksanaan kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (output-based).
• Masih ada gap cakupan pelayanan terhadap target universal
6. PROGRAM HIBAH AIR MINUM (MAINSTRERAMING
HIBAH DARI PENDAPATAN DALAM NEGERI)
• Masih ada gap cakupan pelayanan terhadap target universal hibah air minum;
• Masih tingginya Idle Capacity, khususnya pada daerah layananyang sudah tersedia unit produksi dan jaringannya;
• Pelayanan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidakmenjadi prioritas bagi PDAM.
Latar Belakang
Lingkup Kegiatan“Pemasangan Sambungan Rumah perpipaan termasuk jaringannya denganmemanfaatkan idle capacity pada kawasan MBR.”
• Mempunyai idle capacity;
• Merupakan Kabupaten/Kota Eksisting yang memiliki kinerja baik dalam
pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
“Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan mengacukepada daya listrik rumah 900 Watt.”
Kriteria Teknis
Hibah Air Minum
Rupiah MurniPenerima Hibah
• Memiliki Perda PMP yang sdh siap dan dialokasikan pada DPA Tahun 2015;
• Mempunyai daftar MBR calon penerima hibah sesuai kriteria MBR program
Hibah Air Minum;
• Telah Memiliki Kesiapan Jaringan Distribusi dan Unit Produksi;
• Mampu menyelesaikan Pemasangan SR sebelum bulan September 2015.
Untuk merealisasikan program hibah NWHP tersebut, berdasarkan surat
Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pera telah
menyampaikan surat permohonan penetapan daerah penerima hibah
NWHP kepada Dirjen PK cq. Dit PKD sebagai berikut :
No SuratJumlah
Penerima
Jumlah
SRJumlah Hibah % thd Pagu
1 Tahap I : PL.02.04-DC/127
tanggal 30 Maret 2015
59 daerah 108.208 Rp322.124.000.000,- 64,42%
2 Tahap II: PL.02.04-DC/197
Tanggal 30 April 2015
28 daerah 36.601 Rp104.053.000.000,- 20,81%
Tanggal 30 April 2015
Jumlah 87 daerah 144.809 Rp426.177.000.000,- 85,23%
Catatan :
1.Guna mengoptimalkan dana NWHP sejumlah Rp 500 miliar di APBNP 2015, Dirjen Cipta Karya
menyampaikan permohonan Tahap III melalui surat nomor : PR.01.03-BC/326 tanggal 14 Agustus
2015 tentang permohonan penerbitan SPPH sebesar Rp 15.900.000.000,- untuk pembangunan
5.300 SR yang akan diberikan kepada Kota Malang.
2.Perlu kami informasikan bahwa sebelumnya Kota Malang telah mendapatkan dana hibah NWPH
Tahap I berdasarkan SPPH Nomor S-45/MK.07/2015 tanggal 15 April 2015 sebesar
Rp22.500.000.000,- untuk 7.500 SR.
Kebutuhan Pendanaan Mainstreming Hibah Rupiah Murni
Untuk Pengembangan Jaringan Air Bersih dari TA 2015 - 2019
Sumber : Kajian Indii untukmainstreaming hibah air minum dari rupiah murni
Pendanaan 2015 2016 *) 2017 2018 2019 Total
Hibah Rupiah Murni / APBN (miliar Rp) 500 2.000 2.500 2.500 2.500 10.000
Dana Pemda / PDAM (miliar Rp) 1.000 4.000 5.000 5.000 5.000 20.000
Pendanaan Sektoral DJCK (miliar Rp) 2.000 2.000 2.500 2.500 2.500 11.500
Target Koneksi (ribu SR) 250 1.000 1.250 1.250 1.250 5.000
*) Pada tahun 2016 telah dianggarkan Hibah rupiah murni sebesar Rp 1 Triliun yagn dirinci Rp 800 Miliaruntuk Air Minum dan Rp 200 Miliar untuk sanitasi
PenerimaanPenerimaanPenerimaanPenerimaan DalamDalamDalamDalam NegeriNegeriNegeriNegeri (APBN)(APBN)(APBN)(APBN)Sumber Dana
Tujuan“Pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah sebagai dana penggantiuntuk pelaksanaan kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (output-based).
• Masih ada gap cakupan pelayanan terhadap target universal
6. PROGRAM HIBAH AIR MINUM (MAINSTRERAMING
HIBAH DARI PENDAPATAN DALAM NEGERI)
• Masih ada gap cakupan pelayanan terhadap target universal hibah air minum;
• Masih tingginya Idle Capacity, khususnya pada daerah layananyang sudah tersedia unit produksi dan jaringannya;
• Pelayanan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidakmenjadi prioritas bagi PDAM.
Latar Belakang
Lingkup Kegiatan“Pemasangan Sambungan Rumah perpipaan termasuk jaringannya denganmemanfaatkan idle capacity pada kawasan MBR.”
SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH;
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK;LAPORAN TRIWULANAN
7) DOKUMEN PENYALURAN HIBAH
1 2 3
4 5 6PERDA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KE PDAM, danCOPY DPA, SPM & SP2DPencairan PMP tersebut
BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)
SALINAN REKENING KORAN RKUD
(MENUNJUKKAN NOMOR REKENING, BANK, DAN
NAMA REKENING RKUD)
4 5 6
SURAT REKOMENDASI DAN HASIL VERIFIKASI
TEKNIS DARI DITJEN CIPTA KARYA
7
TERIMA KASIH..
SUB-DIREKTORAT HIBAH DAERAH
DIREKTORAT PEMBIAYAAN & KAPASITAS DAERAH
DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN
17
DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN
Gedung Radius Prawiro Lantai 12
Jl. DR Wahidin No. 1, Jakarta 10710
Tlp: 021 - 3510110
Surat Permintaan
Penyaluran Hibah :1. tidak perlu pakai materai
BUPATI / WALIKOTA ………......…
1
1. tidak perlu pakai materai
2. Menyertakan dokumen yang
disyaratkan
3. Ditandatangani oleh
Bupati/Wallikota
BUPATI / WALIKOTA ………......…
Nama …………
Surat Pernyataan
Tanggung Jawab
Mutlak1. Dibuat persis seperti ini
2. Cantumkan Nomor PPH dan
Amandemennya (Jika ada)
bukan nomor SPPH
BUPATI / WALIKOTA ………......…
2
bukan nomor SPPH
3. Tahap …. Disesuaikan dengan
pengajuan permintaan
pembayaran.
BUPATI / WALIKOTA ………......…
Nama ....…
Harus bermaterai dan
ditandatangani oleh
Bupati/ Walikota
Laporan Triwulan1. triwulan I (Januari s.d Maret)
triwulan II (April s.d Juni)
triwulan III (Juli s.d September)
triwulan IV (Oktober s.d Des)
KOP SURAT
Sekretariat DAERAH
3
triwulan IV (Oktober s.d Des)
Dalam satu Tahun Anggaran !!
2. Yang menandatangani
penangungjawab pelaksanaan
kegiatan (sesuai SK Tim)
Copy Rekening Koran RKUDDi Copy yang jelas Rekening koran untuk
keperluan penyaluran dana hibah ke RKUD
(Bukan norek PDAM), bukan surat
keterangan Bank.
4
Berita Acara Pembayaran
Halaman 1 Halaman 2 Halaman 3
Nomor BAP : …….(dikosongkan)
Hari , tanggal, bulan
dikosongkan
Materai
5
SP DIPA-999.02.1.985251/2015
tanggal 30 Desember 2014
Total
Copy Perda Penyertaan Modal
Pemda ke PDAM
KABUPATEN / KOTA ………......…
Jumlah PMPD minimal harus
sama dengan nilai hibah, yang
dibuktikan dengan fotocopy
DPA, SPM dan SP2D
6
KABUPATEN / KOTA ………......…