persyaratan pencatatan sipil...- surat keterangan kelahiran lahir dari rumah sakit ( asli) / m...
TRANSCRIPT
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
PERSYARATAN PENCATATAN SIPIL STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Penerbitan Akta Kelahiran bagi WNI sudah masuk KK : - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Mengisi formulir (F2.03) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran (dilampirkan apabila Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi)
- Mengisi formulir (F2.04) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (dilampirkan apabila dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan/nikah)
- Fotocopy Kutipan Akta nikah/perkawinan
- Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit (asli)
- Fotocopy KK
- Fotocopy KTP-el pelapor dan 2 orang saksi
b. Penerbitan Akta Kelahiran bagi WNA : - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Fotocopy Kutipan Akta nikah/perkawinan
- Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit (asli)
- Fotocopy KTP-el atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau visa kunjungan
- Fotocopy Paspor
- Fotocopy KTP-el pelapor dan 2 orang saksi
c. Penerbitan Akta Kelahiran Anak Ibu :
- Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Surat keterangan kelahiran lahir dari Rumah Sakit (asli) / mengisi formulir (F2.03) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran (dilampirkan apabila Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi)
- Foto Copy Akta Lahir / Ijazah ibu
- Foto Copy KTP-el Pelapor dan 2 orang saksi
- Surat pernyataan tidak keberatan anak dicatatkan sebagai anak ibu
d. Penerbitan Akta Kelahiran Anak dengan Frasa : - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Surat keterangan kelahiran lahir dari Rumah Sakit (asli) / mengisi formulir (F2.03) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran (dilampirkan apabila Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi)
- Mengisi formulir (F2.04) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami istri
- Fotocopy KK yang menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
- Foto Copy KTP-el Pelapor, orangtua dan 2 orang saksi
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta
Kelahiran dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon/melalui Gojek (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Kelahiran
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Akta Kelahiran
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AKTA PERKAWINAN
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Penerbitan Akta Perkawinan bagi WNA : - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (asli/fotocopy yang dilegalisir)
- Pas foto mempelai berdampingan ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 4 lembar
- Dokumen perjalanan (fotocopy Paspor)
- Surat Izin dari negara atau perwakilan negaranya (CNI asli)
- SKTT bagi pemegang KITAS
- Fotocopy KK bagi pemegang KITAP
- Visa kunjungan (azas kejadian)
- Fotocopy KTP-el pelapor dan 2 orang saksi
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta
Perkawinan dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan kepada pemohon/melalui Gojek (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Perkawinan
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Akta Perkawinan
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AKTA PERCERAIAN
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian : - Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (fotocopy dilegalisir)
- Kutipan Akta Perkawinan (asli)
- Surat laporan kehilangan dari Kepolisian apabila kutipan akta perkawinan hilang
- Surat pernyataan apabila kutipan akta perkawinan dipegang oleh salah satu pihak (suami/istri)
- Fotocopy KK pemohon
- Foto copy KTP-el pemohon
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta
Perceraian dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perceraian kepada pemohon/melalui Gojek (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Perceraian
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Akta Perceraian
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Penerbitan Akta Kematian WNI di luar wilayah NKRI dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing :
- Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F-2.01)
- Fotocopy kutipan akta kelahiran almarhum (apabila memiliki)
- Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit atau Surat Pernyataan kematian apabila meninggal di rumah
- Foto copy KTP - el pelapor dan 2 orang saksi
- Foto copy KK almarhum dan KTP – el almarhum atau dokumen perjalanan Republik Indonesia
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta
Kematian dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada pemohon/melalui Gojek (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Kematian
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Akta Kematian
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AKTA PENGAKUAN ANAK dan CATATAN PINGGIR
PENGAKUAN ANAK
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Pencatatan Pengakuan Anak di wilayah NKRI : - Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing
- Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Kutipan Akta Kelahiran Anak
- Foto copy KK, KTP-el orangtua/KITAS/SKTT
- foto copy KTP-el pelapor dan 2 orang saksi
- Dokumen Perjalanan bagi orangtua kandung Orang Asing
b. Pencatatan Pengakuan Anak yang Dilahirkan di Luar
Perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap TYME di wilayah NKRI : - Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing
- Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Penetapan Pengadilan bagi anak penduduk di wilayah NKRI yang melahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Kutipan Akta Kelahiran Anak
- Foto copy KK
- Foto copy KTP-el pelapor dan 2 orang saksi
- Dokumen Perjalanan bagi orangtua kandung Orang Asing
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email untuk mengambil Kutipan Akta
Pengakuan Anak dan Catatan Pinggir Pengakuan Anak yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Catatan Pinggir Pengakuan Anak kepada pemohon/melalui Gojek
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Catatan Pinggir Pengakuan
Anak
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Akta Pengakuan Anak dan Catatan Pinggir
Pengakuan Anak
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AKTA PENGESAHAN ANAK dan CATATAN PINGGIR
PENGESAHAN ANAK
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk WNI dan WNA di wilayah NKRI : - Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Kutipan Akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
- Kutipan Akta Kelahiran Anak (asli)
- Foto copy KK
- Dokumen perjalanan bagi orangtua Orang Asing
- Foto copy KTP-el pelapor dan 2 orang saksi
b. Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk di wilayah NKRi
yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap TYME : - Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Kutipan Akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
- Pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah NKRI yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan
- Kutipan Akta Kelahiran Anak (asli)
- Foto copy KK
- Dokumen perjalanan bagi orangtua Orang Asing
- Foto copy KTP-el pelapor dan 2 orang saksi
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email untuk mengambil Kutipan Akta
Pengesahan Anak dan Catatan Pinggir Pengesahan Anak yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Catatan Pinggir Pengesahan Anak kepada pemohon/melalui Gojek
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Catatan Pinggir Pengesahan
Anak
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Akta Pengesahan Anak dan Catatan Pinggir
Pengesahan Anak
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil : - Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembetulan Akta Pencatatan Sipil
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional
- Foto copy KK + KTP-el
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map.
3. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
4. Menunggu sampai status permohonan selesai 5. Menyerahkan berkas permohonan Pembetulan Akta
Pencatatan Sipil kepada petugas/dikirim melalui Gojek 6. Petugas menyerahkan Kutipan Pembetulan Akta Pencatatan
Sipil kepada pemohon/melalui Gojek
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Kutipan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KUTIPAN II AKTA PENCATATAN SIPIL
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Penerbitan Kutipan II Akta Pencatatan Sipil : - Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang/rusak
- Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (apabila Akta hilang)
- Surat konfirmasi keabsahan akta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penerbit akta pencatatan sipil apabila tidak diterbitkan di daerah domisili saat ini
- Fotocopy KK
- Foto copy KTP-el
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak dokumen
Kutipan II Akta Pencatatan Sipil dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Kutipan II Akta Pencatatan Sipil kepada pemohon/melalui Gojek (jika dicetak di Disdukcapil)
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Kutipan II Akta Pencatatan Sipil
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Kutipan II Akta Pencatatan Sipil
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN LAHIR MATI
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan lahir mati : - Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Surat keterangan lahir mati dari Rumah Sakit
- Surat pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki Surat keterangan lahir mati dari Rumah Sakit
- Surat Keterangan Lahir Mati dari Lurah/Perbekel
- KTP-el pelapor dan 2 orang saksi
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak dokumen
Surat Keterangan Lahir Mati dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Lahir Mati kepada pemohon/melalui Gojek (jika dicetak di Disdukcapil)
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERKAWINAN
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan : - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Kutipan Akta Perkawinan asli - Fotocopy KK - Fotocopy KTP-el pelapor, kedua mempelai dan 2 orang saksi
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email untuk mengambil Surat Keterangan
Pembatalan Perkawinan yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan kepada pemohon/melalui Gojek
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERCERAIAN
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian : - Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (fotocopy yang dilegalisir)
- Kutipan Akta Perceraian (asli)
- Fotocopy KK - KTP-el pelapor dan 2 orang saksi
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email untuk mengambil Surat Keterangan
Pembatalan Perceraian yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian kepada pemohon/melalui Gojek
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pembatalan perceraian
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PENGANGKATAN ANAK
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Pencatatan Pengangkatan Anak di wilayah NKRI :
- Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F-2.01)
- Salinan penetapan pengadilan (fotocopy dilegalisir)
- Kutipan Akta kelahiran Anak
- Foto copy KK orangtua angkat dan orangtua kandung
b. Penerbitan Pelaporan Pengangkatan Anak WNA oleh WNI di luar wilayah NKRI yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat :
- Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F-2.01)
- Salinan penetapan pengadilan (fotocopy dilegalisir)
- Foto copy kutipan Akta kelahiran Anak
- Foto copy KK orangtua angkat dan orangtua kandung
- Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email untuk mengambil Catatan Pinggir
Pengangkatan Anak yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak kepada pemohon/melalui Gojek
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PERJANJIAN PERKAWINAN ATAU SURAT
KETERANGAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Penerbitan Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan atau Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan (apabila Pelaporan Perkawinan di Luar NKRI) : - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Fotocopy akta notaris yang dilegalisir
- Kutipan Akta Perkawinan asli - Fotocopy KTP-el pelapor, kedua mempelai/paspor mempelai
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email untuk mengambil Catatan Pinggir
Perjanjian Perkawinan atau Surat Keterangan Perjanjian Perkawinan (apabila Pelaporan Perkawinan di Luar NKRI) yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan kepada pemohon atau Surat Keterangan Perjanjian Perkawinan (apabila Pelaporan Perkawinan di Luar NKRI)/memalui Gojek
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan atau Surat Keterangan
Perjanjian Perkawinan
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan atau
Surat Keterangan Perjanjian Perkawinan
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PERUBAHAN NAMA
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Penerbitan Catatan Pinggir Perubahan Nama : - Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Foto copy salinan penetapan Pengadilan Negeri dilegalisir
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil (asli)
- Foto copy KK asli
- Dokumen Perjalanan Orang Asing
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email untuk mengambil Catatan Pinggir
Perubahan Nama yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Catatan Pinggir Perubahan Nama kepada pemohon/melalui Gojek
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Catatan Pinggir Perubahan Nama
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Catatan Pinggir Perubahan Nama
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Penerbitan Catatan Pinggir Pembatalan Akta Pencatatan Sipil : - Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (formulir F-2.01)
- Foto copy salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilegalisir
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
- Foto copy KK
- Foto copy KTP-el - Pembatalan akta secara Contrarius Actus/tanpa melalui
pengadilan, melampirkan surat pernyataan kebenaran dokumen dan dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email untuk mengambil Catatan Pinggir
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Catatan Pinggir Pembatalan Akta Pencatatan Sipil kepada pemohon/melalui Gojek
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Catatan Pinggir Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Catatan Pinggir Pembatalan Akta Pencatatan
Sipil
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PERUBAHAN STATUS
KEWARGANEGARAAN
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI di wilayah NKRI :
- Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- Foto copy KK
- Dokumen Perjalanan Orang Asing
b. Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran,
yang telah memilih menjadi WNI atau WNA : - Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- Foto copy KK + KTP-el
- Dokumen Perjalanan Orang Asing
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email untuk mengambil Catatan Pinggir
Perubahan Status Kewarganegaraan yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan kepada pemohon/melalui Gojek
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
dan Keselamatan
Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Catatan Pinggir Perubahan Status
Kewarganegaraan
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PERISTIWA PENTING LAINNYA
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Penerbitan Catatan Pinggir Peristiwa Penting Lainnya : - Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang Peristiwa Penting lainnya (fotocopy legalisir)
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil (asli+fotocopy)
- Foto copy KK + KTP-el
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email untuk mengambil Catatan Pinggir
Peristiwa Penting Lainnya yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Catatan Pinggir Peristiwa Penting Lainnya kepada pemohon/melalui Gojek
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Catatan Pinggir Peristiwa Penting Lainnya
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Catatan Pinggir Peristiwa Penting Lainnya
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PELAPORAN KELAHIRAN di LUAR
WILAYAH NKRI
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Wilayah NKRI : - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Kutipan akta kelahiran dari Negara setempat yang sudah diterjemahkan resmi di Penerjemah Tersumpah
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
- Bukti pelaporan di KBRI
- Fotocopy Paspor
- Fotocopy KK - Fotocopy KTP-el pelapor
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email untuk mengambil Surat Keterangan
Pelaporan Kelahiran yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran kepada pemohon/melalui Gojek
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PELAPORAN PERKAWINAN di LUAR
WILAYAH NKRI
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Wilayah NKRI : - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia (KBRI)
- Kutipan Akta Perkawinan yang diterjemahkan resmi di Penerjemah Tersumpah
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan
- Fotocopy KK - Fotocopy KTP-el pelapor, kedua mempelai dan 2 orang saksi
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email untuk mengambil Surat Keterangan
Pelaporan Perkawinan yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan kepada pemohon/melalui Gojek
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PELAPORAN PERCERAIAN di LUAR
WILAYAH NKRI
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Pelaporan Perceraian WNI di Luar Wilayah NKRI : - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Bukti pelaporan perceraian dari Perwakilan Republik Indonesia (KBRI)
- Fotocopy Kutipan Akta Perceraian / Bukti pencatatan perceraian dari Negara setempat
- Kutipan Akta Perceraian / Bukti pencatatan perceraian dari Negara setempat yang diterjemahkan resmi di Penerjemah Tersumpah
- Foto copy KK - Fotocopy KTP-el pelapor dan 2 orang saksi
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email untuk mengambil Surat Keterangan
Pelaporan Perceraian yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pelaporan Perceraian kepada pemohon/melalui Gojek
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pelaporan Perceraian
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Perceraian
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PELAPORAN KEMATIAN di LUAR
WILAYAH NKRI
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Penerbitan Pelaporan Akta Kematian WNI di luar wilayah NKRI yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat : - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F-2.01)
- Fotocopy kutipan akta kelahiran almarhum (apabila memiliki)
- Foto copy akta kematian yang diterbitkan
- Kutipan Akta Kematian dari Negara setempat yang diterjemahkan resmi di Penerjemah Tersumpah
- Foto copy KTP - el pelapor dan 2 orang saksi
- Foto copy KK almarhum dan KTP – el almarhum atau dokumen perjalanan Republik Indonesia
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email untuk mengambil Surat Keterangan
Pelaporan Kematian yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian kepada pemohon/melalui Gojek
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pelaporan Kematian
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Kematian
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PAKET KARTU KELUARGA (KK), dan SURAT KETERANGAN
PINDAH WARGA NEGARA INDONESIA (SKPWNI), SURAT KETERANGAN PINDAH ORANG ASING
(SKPOA), SURAT KETERANGAN PINDAH KE LUAR NEGERI (SKPLN)
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA), Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) : - Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)
- Formulir Pendaftaran perpindahan penduduk (F1.03) untuk yang pindah dalam wilayah NKRI
- Fc. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
- Fc. Akta Kelahiran
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat (apabila status di KK kawin/cerai dan tidak memiliki kutipan akta perkawinan/perceraian)
- KK asli
- Surat Pernyataan perubahan elemen data kependudukan (F1.06), disertai dengan Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, jika ada perubahan data
- Formulir Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (F1.12) bagi yang pindah ke luar wilayah NKRI
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kartu
Keluarga (KK) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil, serta menerima email untuk mengambil Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA), Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Kartu Keluarga (KK) (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil) dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA), Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) kepada pemohon/melalui Gojek
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara
Indonesia (SKPWNI), Surat Keterangan Pindah Orang Asing
(SKPOA), Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN)
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan
Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), Surat Keterangan
Pindah Orang Asing (SKPOA), Surat Keterangan Pindah ke Luar
Negeri (SKPLN)
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PAKET KARTU KELUARGA (KK), KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK (KTPel) dan KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) KARENA PINDAH DOMILISI SE-KOTA
DENPASAR
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) dan Kartu Identitas Anak (KIA) karena pindah domisili se-Kota Denpasar : - Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)
- Formulir Pendaftaran perpindahan penduduk (F1.03) untuk yang pindah dalam wilayah NKRI
- Fc. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
- Fc. Akta Kelahiran
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat (apabila status di KK kawin/cerai dan tidak memiliki kutipan akta perkawinan/perceraian)
- KK asli
- Surat Pernyataan perubahan elemen data kependudukan (F1.06), disertai dengan Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, jika ada perubahan data
- Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia (SKDWNI)
- KIA asli - Pasfoto ukuran 3 x 4 (1 lembar) untuk anak umur > 5 tahun
dan < 17 tahun - Fotocopy KITAP dan Passpor yang masih berlaku bagi WNA
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kartu
Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) dan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri (kecuali Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) dan Kartu Identitas Anak (KIA))/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) dan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada pemohon/melalui Gojek (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) dan
Kartu Identitas Anak (KIA)
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram, Blanko
KTPel, Blanko KIA
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTPel) dan Kartu Identitas Anak (KIA)
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PAKET AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA (KK), dan KARTU
IDENTITAS ANAK (KIA)
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Penerbitan Akta Kelahiran bagi WNI belum masuk ke KK : - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Mengisi formulir (F2.03) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran (dilampirkan apabila Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi)
- Mengisi formulir (F2.04) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (dilampirkan apabila dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan/nikah)
- Fotocopy Kutipan Akta nikah/perkawinan
- Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit (asli) - KK asli - Fotocopy KTP-el orang tua si bayi, pelapor dan 2 orang
saksi b. Penerbitan Akta Kelahiran bagi WNI yang tidak diketahui
Asal Usulnya : - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Mengisi formulir (F2.03) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran (dilampirkan apabila Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi)
- Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian untuk bayi baru lahir / Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pengasuh untuk selain bayi
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) penanggungjawab
- KK asli yang akan ditumpangi
- Fotocopy KTP-el pelapor dan 2 orang saksi
- Rekomendasi dari Dinas Sosial
c. Penerbitan Akta Kelahiran Anak Ibu :
- Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Surat keterangan kelahiran lahir dari Rumah Sakit (asli) / mengisi formulir (F2.03) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran (dilampirkan apabila Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi)
- Foto Copy Akta Lahir / Ijazah ibu
- Foto Copy KTP-el Pelapor dan 2 orang saksi
- Surat pernyataan tidak keberatan anak dicatatkan sebagai anak ibu
- KK asli
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
d. Penerbitan Akta Kelahiran Anak Ibu bagi Ibu Kandung yang belum berumur 17 tahun : - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Surat keterangan kelahiran lahir dari Rumah Sakit (asli) / mengisi formulir (F2.03) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran (dilampirkan apabila Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi)
- Foto Copy Akta Lahir / Ijazah ibu
- Foto Copy KTP-el Pelapor dan 2 orang saksi
- Surat pernyataan tidak keberatan anak dicatatkan sebagai anak ibu
- KK asli
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta
Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri (kecuali Kartu Identitas Anak (KIA))/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA) kepada pemohon/melalui Gojek (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)
3. Jangka Waktu 1 hari
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak
(KIA)
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram, Blanko
KIA
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu
Identitas Anak (KIA)
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PAKET AKTA PERKAWINAN, KARTU KELUARGA (KK), dan
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTPel)
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan a. Penerbitan Akta Perkawinan bagi WNI : - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (asli/fotocopy yang dilegalisir)
- Fotocopy kutipan akta kelahiran kedua mempelai
- Pas foto mempelai berdampingan ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 4 lembar
- Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Indonesia (SKPWNI)
- Fotocopy KTP-el pelapor, kedua mempelai dan 2 orang saksi
- KK asli
- Bila status cerai mati, mohon melampirkan fotocopy kutipan akta kematian pasangannya
- Bila status cerai hidup, mohon melampirkan fotocopy kutipan akta perceraian
- Bila dalam hal pencatatan perkawinan bagi suami/istri yang perceraiannya belum tercatat dapat dilaksanakan dengan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) perceraian (jika kawin kedua).
- Bila TNI/POLRI mohon melengkapi dengan surat ijin menikah dari atasan/komandan
- Ijin pengadilan bagi mempelai yang umurnya kurang dari 19 tahun dan foto copy penetapan pengadilan yang dilegalisir untuk perkawinan kedua dan seterusnya
- Surat ijin orang tua/wali bagi yang belum mencapai umur 21 tahun
b. Penerbitan Akta Perkawinan bagi WNI jika salah satu atau kedua mempelai meninggal sebelum pencatatan :
- Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran data sebagai pasangan suami istri
- Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (asli/fotocopy yang dilegalisir)
- Fotocopy kutipan akta kelahiran kedua mempelai
- Fotocopy KTP-el pelapor, kedua mempelai dan 2 orang saksi
- KK asli
- Bila status cerai mati, mohon melampirkan fotocopy kutipan akta kematian pasangannya
- Bila status cerai hidup, mohon melampirkan fotocopy kutipan akta perceraian
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
- Bila dalam hal pencatatan perkawinan bagi suami/istri yang perceraiannya belum tercatat dapat dilaksanakan dengan SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) perceraian (jika kawin kedua).
- Bila TNI/POLRI mohon melengkapi dengan surat ijin menikah dari atasan/komandan
- Ijin pengadilan bagi mempelai yang umurnya kurang dari 19 tahun
c. Penerbitan Akta Perkawinan bagi WNI yang dilakukan antar Umat beda Agama dan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan :
- Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (asli/fotocopy yang dilegalisir)
- Fotocopy kutipan akta kelahiran kedua mempelai
- Pas foto mempelai berdampingan ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 4 lembar
- Fotocopy KTP-el pelapor, kedua mempelai dan 2 orang saksi
- KK asli
- Bila status cerai mati, mohon melampirkan fotocopy kutipan akta kematian pasangannya
- Bila status cerai hidup, mohon melampirkan fotocopy kutipan akta perceraian
- Bila TNI/POLRI mohon melengkapi dengan surat ijin menikah dari atasan/komandan
- Ijin pengadilan jika perkawinan antar umat beda agama
- Ijin pengadilan jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan
- Ijin pengadilan bagi mempelai yang umurnya kurang dari 19 tahun dan foto copy penetapan pengadilan yang dilegalisir untuk perkawinan kedua dan seterusnya
- Surat ijin orang tua/wali bagi yang belum mencapai umur 21 tahun
d. Penerbitan Akta Perkawinan Campuran bagi WNI dengan WNA: - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (asli/fotocopy yang dilegalisir)
- Fotocopy kutipan akta kelahiran kedua mempelai
- Pas foto mempelai berdampingan ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 4 lembar
- Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Indonesia (SKPWNI)
- Fotocopy KTP-el pelapor, mempelai (WNI) dan 2 orang saksi
- KK asli
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
- Bila status cerai mati, mohon melampirkan fotocopy kutipan akta kematian pasangannya
- Bila status cerai hidup, mohon melampirkan fotocopy kutipan akta perceraian
- Bila dalam hal pencatatan perkawinan bagi suami/istri yang perceraiannya belum tercatat dapat dilaksanakan dengan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) perceraian (jika kawin kedua).
- Bila TNI/POLRI mohon melengkapi dengan surat ijin menikah dari atasan/komandan
- Ijin pengadilan bagi mempelai yang umurnya kurang dari 19 tahun dan foto copy penetapan pengadilan yang dilegalisir untuk perkawinan kedua dan seterusnya
- Surat ijin orang tua/wali bagi yang belum mencapai umur 21 tahun
- Dokumen perjalanan (fotocopy Paspor), bagi WNA
- Surat Izin dari negara atau perwakilan negaranya (CNI asli)
- SKTT bagi pemegang KITAS (WNA)
- Fotocopy KK bagi pemegang KITAP (WNA)
- Visa kunjungan (azas kejadian), bagi WNA
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta
Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri (kecuali Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel))/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) kepada pemohon/melalui Gojek (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTPel)
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram, Blanko
KTPel
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan Maklumat Pelayanan
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
dan Keselamatan
Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu
Tanda penduduk Elektronik (KTPel)
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PAKET AKTA PERCERAIAN, KARTU KELUARGA (KK), dan KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTPel)
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian : - Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01)
- Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (fotocopy dilegalisir)
- Kutipan Akta Perkawinan (asli)
- Surat laporan kehilangan dari Kepolisian apabila kutipan akta perkawinan hilang
- Surat pernyataan apabila kutipan akta perkawinan dipegang oleh salah satu pihak (suami/istri)
- KK asli
- KTP-el pemohon asli
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta
Perceraian, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri (kecuali Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel))/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perceraian, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) kepada pemohon/melalui Gojek (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Perceraian, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTPel)
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram, Blanko
KTPel
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Akta Perceraian, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (KTPel)
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PAKET AKTA KEMATIAN, KARTU KELUARGA (KK), dan KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTPel)
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Penerbitan Akta Kematian di wilayah NKRI : - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F-2.01)
- Fotocopy kutipan akta kelahiran almarhum (apabila memiliki)
- Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit atau Surat Pernyataan kematian apabila meninggal di rumah
- Foto copy KTP - el pelapor dan 2 orang saksi
- KK asli almarhum dan fotocopy KTP – el almarhum
- Salinan Penetapan Pengadilan bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan
- Surat Pelaporan Kematian dari Perbekel/Lurah
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta
Kematian, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri (kecuali Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel))/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek
5. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) kepada pemohon/melalui Gojek (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (KTPel)
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram, Blanko
Ktpel
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 6 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Akta Kematian, Kartu keluarga (KK), Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (KTPel)
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
STANDAR PELAYANAN ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI (ADM)
No. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) :
- KK asli
- No HP
- PIN/Qrcode
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Mengajukan permohonan secara daring melalui website http://akuwaras.denpasarkota.go.id atau https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id dibuka mulai pukul 08.00 WITA
3. Menunggu sampai status permohonan selesai 4. Pemohon menerima email/SMS untuk login menggunakan
sidik jari/NIK/Qrcode yang dipakai untuk mencetak Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)
5. Pemohon datang ke mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk melakukan pencetakan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Jangka Waktu 1 hari kerja
4. Biaya /Tarif Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan.
5. Produk Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan
Masukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : [email protected] atau [email protected] Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile PRO-Denpasar+ Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran
7. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2020
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan
dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan
secara Daring.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8. Sarana, Prasarana dan
/ fasilitas
Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)
9. Kompetensi Pelaksana Bimbingan Teknis
10. Pengawasan Internal Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11. Jumlah Pelaksana 5 orang
12. Jaminan Pelayanan Maklumat Pelayanan
13. Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
Maklumat Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Jumlah penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil