persyaratan pendirian dan perizinan lppl ... proses perizinan sebelumnya 105 pemohon kpid menteri...
TRANSCRIPT
PERSYARATAN PENDIRIAN DAN PERIZINAN LPPL
WORKSHOP PENYIARAN PERBATASAN
DASAR HUKUM
UU 32/2002 tentang PenyiaranPP No. 11,12,13,50, 51, 52 tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran LPP, LPS, LPK dan LPB
PP No.38/2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Permen Kominfo No. 28/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan PenyelenggaraanPenyiaran
Permen No. 18/PER/M.KOMINFO/03/2009
• Independen, netral, dan tidakkomersialSifat• Sebagai media informasi, pendidikan, hiburanyang sehat, kontrol dan perekat sosial, sertapelestari budaya bangsa, dengan senantiasaberorientasi kepada kepentingan seluruh lapisanmasyarakat
Fungsi
•Menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnyasikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangkamembangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dansejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
Tujuan•Menyelenggarakan kegiatan siaran lokal
• Untuk menunjang peningkatan kualitas operasionalpenyiaran, LPPL dapat menyelenggarakan kegiatansiaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkaitdengan penyelenggaraan penyiaran.
Kegiatan
KEBIJAKAN DAN REGULASI
DIBIDANG PENYIARAN
Industri penyiaran merupakan industri yang sangat strategis bagi terlaksananya pemerataan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Secara global, konvergensi terhadap teknologi telekomunikasi, penyiaran dan internet telah menjadi tren saat ini, dimana teknologi sudah memungkinkan untuk dapat mengakses layanan telekomunikasi, penyiaran dan internet pada suatu jaringan dan perangkat yang sama.
Dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi
perkembangan konvergensi teknologi dan industri
penyiaran, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
kebijakan dan regulasi di bidang penyiaran, khususnya
yg menyangkut isu-isu strategis di bidang penyiaran
antara lain:
1. Migrasi penyiaran analog ke digital;
2. Penguatan kelembagaan KPI;
3. Penataan industri penyiaran;
4. Pembatasan penguasaan kepemilikan lembaga penyiaran;
5. Penyederhaan proses perizinan penyiaran;
6. Antisipasi konvergensi penyiaran, telekomunikasi, dan
internet;
7. Pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran.
Masyarakat dengan terwujudnya masyarakat
yang informatif;
Negara dengan meningkatkan penerimaan
negara melalui PNBP bidang Penyiaran;
Lembaga Penyiaran dengan terwujudnya
industri penyiaran yang sehat, antisipasi
perkembangan teknologi (digitalisasi), dan
digital devident; dan
Penyedia Konten dengan terwujudnya konten
penyiaran yang sehat.
PENERIMA MANFAAT
Dalam melaksanakan perizinan penyelenggaraan
penyiaran, dg jumlah yg sangat banyak dan
dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, tentunya
harus dipikirkan bagaimana cara agar program
tersebut dapat diselesaikan tepat cakupan (on
scope), tepat waktu (on time), dan tepat anggaran
(on budget).
permasalahan yang umum terjadi dalam pelayanan
perizinan penyelenggaraan penyiaran antara lain:
1. Dari sisi waktu, penyelesaian Pelayanan Perizinan
lebih lama dari waktu yang telah ditentukan
dikarenakan birokrasi yang terlalu panjang dan
melibatkan banyak
institusi.
PELAYANAN PERIZINAN DI
BIDANG PENYIARAN
2. Belum optimalnya daya dukung sistem informasi
manajemen perizinan penyelenggaraan penyiaran
terhadap pelayanan perizinan penyelenggaraan
penyiaran.
3. Dari sisi target pelaksanaan kegiatan, meleset dari
target
yang diinginkan, bahkan bisa juga tidak sesuai
dengan
apa yang diinginkan.
LANJUTAN
Berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atasusul masyarakat
Belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di wilayahlayanan siaran tersebut.
Tersedianya alokasi atau kanal frekuensi sesuai dengan suratketerangan ketersediaan alokasi frekuensi dari DirekturJenderal Pos dan Telekomunikasi
Operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
Bentuk usulan masyarakat adalah usulan tertulis dari perorangan, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ditujukankepada Gubemur/Bupati/Walikota.
LPPL dapat didirikan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota jika: (a) belum
ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di daerah tersebut; (b)
tersedianya alokasi frekuensi; (c) tersedianya sumber daya manusia yang
profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik
lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari
untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi
siaran yang proporsional; (d) operasional siaran diselenggarakan secara
berkesinambungan.
Lembaga Penyiaran Publik lokal yang telah beroperasi sebelum stasiun
penyiaran RRI dan/atau TVRI didirikan di daerah layanan siaran Lembaga
Penyiaran Publik Lokal tersebut, tetap dapat melaksanakan operasinya.
Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat bekerjasama hanya dengan RRI untuk
Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio, dan dengan TVRI untuk Lembaga
Penyiaran Publik Lokal televisi.
• Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran PubIik
Lokal, Pemohon mengajukan pennohonan izin tertuIis kepada Menteri melalui KPI
dengan mengisi fomulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan
• Permohonan dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirimkan masing-masing kepada
Menteri dan KPI dengan melampirkan persyaratan administratif, program siaran
dan teknik penyiaran sebagai berikut:
a. latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi,
misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;
b. susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran;
c. uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja
terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja;
d. uraian tentang waktu siaran, prosentase mata acara, pola acara siaran, sumber
materi acara, khalayak sasaran;
e. daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan (termasuk peralatan
studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya
investasinya);
f. gambar tata ruang studio dan stasiun pemancar, peta lokasi studio dan stasiun
pemancar, wilayah jangkauan, dan wilayah layanannya;
g. usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diingginkan; h. spesifikasi
teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem
• Setelah menerima berkas surat permohonan, KPI melakukan: (a) evaluasi
kelengkapan persyaratan dan uji substantif permohonan sesuai dengan
kewenangan KPI; (b) Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dengan Pemohon setelah
diterimanya berkas permohonan yang telah lengkap.
• Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan tidak dipenuhi, KPI
memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya agar persyaratan
tersebut dipenuhi.
• Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan tidak dipenuhi, Pemohon
dianggap membatalkan permohonannya atau mengundurkan diri.
• Selanjutnya hasil evaluasi dengar pendapat dengan Pemohon, KPI menerbitkan
Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP) dan disampaikan
kepada Menteri, dan mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi
radio kepada Menteri.
• Selanjutnya Menteri mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan
Forum Rapat Bersama (FRB) yang diadakan khusus untuk perizinan.
• Menteri menerbitkan keputusan penolakan atau persetujuan Izin Penyelenggaraan
Penyiaran (IPP) sesuai hasil kesepakatan dari Forum Rapat Bersama disampaikan
kepada pemohon melalui KPI.
Hal-hal yg menjadi fokus revisi Permen 28/2008:
1. Pendelegasian kewenangan dari Menteri Kominfo
kepada Dirjen PPI;
2. Pemangkasan waktu untuk proses perizinan dari 105
hari menjadi 56 hari;
3. Usulan Pencabutan Peraturan Menteri No. 18 Tahun
2009 Tentang Tata Cara dan Proses Perizinan
Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemda Provinsi dan
Pemda Kabupaten/Kota;
4. Penyelesaian Permasalahan di Bidang Penyiaran.
REVISI PERMEN 28/2008
PELUANG
USAHA
5 tahun sekali
untuk Radio
10 tahun sekali
untuk TV
Chek
Prog
EDP
Rek,
Kelayakan
Chek
ADM
& TEK
Rek,
Kelengkapan
ADM & TEK
Pemda
Penolakan
FRB
ALUR PROSES PERIZINAN
SEBELUMNYA
105
Pemohon KPID Menteri
Pembayaran
SPP
IPP Oleh
Menteri
ISR,Infrastruktur
lainya
Uji Coba
EVALUASI
Penolakan
Pembayaran SPP
IPP Tetap oleh
MENTERI
30 HARI
15 HARI
30 HARI
? HARI
? HARI
30 HARI
Radio 6 Bulan
TV 1 Tahun (PP
11,50,51,52)
30 HARI
14 HARI
PENERBITAN SPP
----
----
----
----
----
--
-------------------
----
----
----
----
---
PRA
FRB
? HARI
? HARI
? HARI
? HARI
? HARI
? HARI
? HARI
? HARI30 hari : Pemeriksaan kelengkapan
15 hari : Menteri mengundang KPI dan instansi terkait untuk FRB
30 hari : penerbitan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran/Penolakan
Total: 75 hari
14 HARI
----------------
PELUANG
PENYELENGGARAAN
PENYIARAN
LPS DAN LPB
TERESTRIAL
Cek
Prog
EDP
6 hari
RK
FRBPEMOHON
1KPID
2
Dirjen
4
Penerbitan IPP Prinsip
Uji Coba Siaran
Radio 6 Bulan
TV 1 Tahun
(PP)
2 hr
KPI P
Penerbitan SPP biaya izin
Prinsip
Penerbitan SPP Biaya
IPP Tetap
Cek
Adm
dan
Teknik
5
KPI P
3
Pleno EUCS
Permohonan diproses
setelah ditutupnya
peluang penyelenggaraan
penyiaran
Tidak Lengkap
Seleksi
7 Hari
No
Surat penolakan 7 Hari
Pembayaran
SPP
1
1
Pembayaran
SPP1
2 hr
Pemohon mengajukan
EUCS 1 bulan sebelum
berakhirnya IPP Prinsip
1
Lewat dari 1 bulan,
tidak diproses
Yes
No
Pemberitahuan
melengkapi
2 hr
Leng
kap
Yes
No
Pemohon dianggap
mengundurkan diri
Yes
6 HARI
Yes
NoRekomendas
Ketidaklayakan
2 hr4
2 hr 2 hr
15 hr
Yes
No
3 hr
Yes
Pemohon dianggap
mengundurkan diri
dan keputusan FRB
batal demi hukum5 hr
KPIP
KPID
Pemohon
2 hr
2 hr
2 hr
Yes
No
2 hr
Evaluasi oleh masing-masing anggota
tim dalam waktu 20 hari
No
3 hr
6 hr
No
YesDianggap
mengundurkan diri
5 hr
2 hr
IPP
TetapKPI P
PEMOHON
2 hr
KPI D
2 hr
5 hr
15 hr (PP)
2 hr
5 hr
10 hr
Dalam 15 hari
melengkapi
Catatan:
56 hari dihitung sampai dengan
penerbitan IPP Prinsip dalam
keadaan normal
ALUR PROSES PERIZINAN
SETELAH REVISI
56
• Setelah mendapatkan IPP, Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib melalui masa uji coba
siaran paling lama 6 (enam) bulan untuk penyiaran radio dan paling lama 1 (satu)
tahun untuk penyiaran televisi, sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan
penyiaran dari Menteri.
• Masa uji coba siaran termasuk digunakan untuk pelaksanaan pembangunan
infrastruktur, pengurusan proses penetapan frekuensi, pelaksanaan uji coba siaran
dan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.
• Setelah melalui masa uji coba dan menyatakan siap untuk dievaluasi, Pemohon
mengajukan permohonan kepada Menteri untuk dilakukan Evaluasi Uji Coba Siaran
(EUCS).
• Untuk melaksanakan EUCS dibentuk tim uji coba siaran yang terdiri atas unsur
Pemerintah dan KPI yang ditetapkan oleh Menteri.
• Selama masa uji coba siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilarang: (a)
menyelenggarakan siaran iklan, kecuali siaran iklan layanan masyarakat; (b) memungut
biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran.
• Penetapan kelulusan masa uji coba siaran meliputi: (a) persyaratan adminnistratif, (b)
program siaran; dan (c) Teknik Penyiaran.
• LPPL dinyatakan tidak lulus Uji Coba siaran karena: (a) tidak memenuhi kriteria
administratif, program siaran dan teknisselama masa uji coba siaran. (b) melanggar
ketentuan larangan pada masa uji coba siaran, baik menyelenggarakan siaran iklan,
maupun memungut biaya berkenanaan dengan penyiaran.
• Menteri menerbitkan keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran
setelah uji coba siaran dinyatakan lulus
• Menteri mencabut keputusan izin penyelenggaraan penyiaran setelah
uji coba siaran dinyatakan tidak lulus
• Keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan
keputusan izin penyelenggaraan penyiaran disampaikan kepada
Pemohon melalui KPI.• Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran untuk RRI, TVRI dan
Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah: (a) Lima tahun untuk izin
penyelenggaraan penyiaran radio; (b) Sepuluh tahun untuk izin
penyelenggaraan penyiaran televisi.
• Jangka waktu berlakunya izin diperpanjang secara langsung oleh Menteri
setelah mendapat laporan dari RRI, TVRI atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal
tentang berakhirnya jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran.
Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Socialization
(Sosialisasi)
Social Surveillance (Pengawas
Sosial)
Social Correlation (KorelasiSosial)
LPPL DIHARAPKAN MAMPU MEMERANKAN DIRI
SEBAGAI….
Sumberdaya Manusia LPPL Berkualitas
Broadcasting skill
Memahamikarakteristi
k media penyiaran
Memahamidan
mendalamipotensi
lokal
PENINGKATAN SDM LPPL
SPECIAL
PERSONAL TRAITS