04/13/2023Meiriska Meiriska

PAJAK PENGHASILAN (PPh)

Perpajakan I

Perpajakan IMeiriska Febrianti, SE.,Ak.,ME.,BKP

Trisakti School of ManagementSemester ganjil 2011/2012

Dasar hukum

04/13/2023Meiriska

2

UU Nomor 7 Tahun 1983UU Nomor 7 Tahun 1991UU Nomor 10 Tahun 1994UU Nomor 17 Tahun 2000UU Nomor 36 Tahun 2008

Pengertian (Pasal 1)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap terhadap subjek pajak (Orang Pribadi atau Badan) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek pajak (Pasal 2)

04/13/2023Meiriska

3

Subjek PPh adalah 1. Orang pribadi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak2. Badan3. Bentuk usaha tetap (BUT).

Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.1. Subjek Pajak Dalam NegeriOrang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar NegeriOrang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

 

Perbedaan wpdn dan wpln

04/13/2023Meiriska

4

WPDN

1. Dikenakan pajak atas penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia (World Wide Income)

2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto.

3. Menggunakan tarif umum pasal 17 UU PPh.

4. Wajib menyampaikan SPT Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang.

WPLN

1. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia

2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto

3. Menggunakan tarif pajak berdasarkan tax treaty (tarif pajak sepadan)

4. Tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan, kewajiban pajak dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Kewajiban sebagai wp (pasal 2A)

04/13/2023Meiriska

5

Ada 2 kewajiban sebagai syarat seseorang berstatus sebagai Wajib Pajak :1. Kewajiban Pajak SubjektifSuatu kewajiban yang dimulai pada diri seseorang sejak lahir dan menetap di Indonesia atau datang ke Indonesia untuk pertama kali dengan niat untuk bertempat tinggal.a. Orang pribadi

Dimulai saat dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di IndonesiaBerakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

b. BadanDimulai pada saat didirikan atau bertempat kedudukan di IndonesiaBerakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia

c. Warisan Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagiBerakhir saat warisan selesai dibagi.

d. BUTDimulai saat melakukan usaha/kegiatan melalui BUT di IndonesiaBerakhir saat tidak lagi melakukan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia

e. Selain BUTDimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari IndonesiaBerakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia

2. Kewajiban Pajak ObjektifKewajiban yang dimulai pada saat seseorang menerima atau memperoleh penghasilan lebih besar dari PTKP.

Bukan subjek pajak (pasal 3)

04/13/2023Meiriska

6

Kantor perwakilan negara asingPejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balikOrganisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggotaPejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek pajak (pasal 4 ayat 1)

04/13/2023Meiriska

7

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun :Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, contoh : gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, dll.Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaanLaba usahaKeuntungan karena penjualan atau pengalihan hartaPenerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biayaBunga, deviden, royaltiSewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan hartaPenerimaan atau perolehan pembayaran berkaladll

objek pajak final (pasal 4 ayat 2)

04/13/2023Meiriska

8

Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan Surat Utang Negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.Hadiah undianPenghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya , transaksi derivatif yang diperdagangkan dibursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal venturaPenghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaaan tanah/dan atau bangunanPenghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bukan objek pajak (pasal 4 ayat 3)

04/13/2023Meiriska

9

Bantuan atau sumbangan/harta hibahanWarisanHarta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badanPenggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau PemerintahPembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadiDeviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN,BUMDIuran yang diterima dana pensiunBagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsiDll.

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan (pasal 6)

04/13/2023Meiriska

10Ayat 1Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WP dalam negeri dan BUT, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.Isi lihat UU 36/2008

Ayat 2Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Ayat 3Kepada Orang Pribadi sebagai WP dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Kompensasi kerugian

04/13/2023Meiriska

11

1.Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang telah memperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.2. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut-turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.3. Kompensasi kerugian hanya untuk Wajib Pajak, baik badan maupun orang pribadi, yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannnya tidak menggunakan norma penghitungan.4. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

CONTOH PERHITUNGAN Kompensasi kerugian

04/13/2023Meiriska

12PT. A dalam tahun 2003 menderita kerugian fiscal sebesar Rp 1.200.000.000. dalam 5 tahun berikutnya laba/rugi fiskal PT. A adalah sbb :2004 : Laba fiskal Rp 200.000.0002005 : Rugi fiskal Rp 300.000.0002006 : Laba fiskal NIHIL2007 : Laba fiskal Rp 100.000.0002008 : Laba fiskal Rp 800.000.000

Perhitungan Kompensasi Kerugian :Rugi fiskal 2003=( Rp 1.200.000.000 )Laba fiskal 2004 = Rp 200.000.000

Sisa rugi fiskal 2003 =( Rp 1.000.000.000 )Rugi fiskal 2005=( Rp 300.000.000 )

Sisa rugi fiskal 2003 =( Rp 1.000.000.000 )Laba fiskal 2006 = N I H I L

Sisa rugi fiskal 2003 =( Rp 1.000.000.000 )Laba fiskal 2007 = Rp 100.000.000

Sisa rugi fiskal 2003 =( Rp 900.000.000 )Laba fiskal 2008 = Rp 800.000.000

Sisa rugi fiskal 2003 =( Rp 100.000.000 )

Sisa rugi fiskal tahun 2003 sebesar Rp 100.000.000 sudah tidak bisa dikompensasikan lagi ke tahun berikutnya, karena sudah lewat dari 5 tahun.Rugi fiskal tahun 2005 hanya bisa dikompensasikan untuk tahun 2009 dan 2010.

Jangan dijumlahkan

Ptkp (pasal 7)

04/13/2023Meiriska

13

Ayat 1PTKP pertahun :Rp 15.840.000 untuk diri WP Orang PribadiRp 1.320.000 untuk WP yang kawinRp 15.840.000 tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suamiRp 1.320.000 tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang anak untuk setiap keluarga.Yang boleh menjadi tanggungan adalah : orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat, anak tiri.

Ayat 2PTKP ditentukan pada awal tahun pajak (per 1 Januari) bagi WP DN atau awal bagian tahun pajak bagi WP LN.

Ayat 3Penyesuaian besarnya PTKP ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR.

Dalam hal karyawati menikah, PTKP yang boleh dikurangkan hanya untuk dirinya sendiri, status (TK/0)

Contoh perhitungan Ptkp

04/13/2023Meiriska

14

1. WP A seorang pegawai berstatus menikah dengan 2 orang anak. Pada tanggal 15 Januari 2010, istrinya melahirkan anak ketiga. Berapa PTKP B tahun 2010?Jawab :Status (K/2) Rp 19.800.000Karena anak ke-3 lahir setelah tanggal 1 Januari 2010, maka tidak boleh menjadi tanggungan tahun 2010, baru dihitung sebagai tanggungan mulai tahun 2011.

2. WP B berstatus menikah dengan 1 orang anak. WP E juga menanggung Ibu kandung yang sudah tidak bekerja lagi, dan seorang adik yang dibiayai sekolahnya. Berapa besarnya PTKP bagi si B?Jawab :Status (K/2) Rp 19.800.000Tanggungan yang diperbolehkan adalah anak kandung dan ibu kandung, sedangkan adik tidak boleh menjadi tanggungan.

3. WP C seorang wanita yang bekerja di perusahaan swasta. C merupakan istri dari D yang seorang pegawai negeri. Dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai seorang anak dan tidak ada perjanjian pisah harta. Berapa besarnya PTKP masing-masing, apabila mereka dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja.Jawab :WP C Status (TK/0) = Rp 15.840.000, wanita yang menikah tidak bisa menanggung suami dan anak, sehingga statusnya TK/0WP D Status (K/1) = Rp 18.480.000

Penghasilan istri digabung dengan suami (pasal 8)

04/13/2023Meiriska

15

Ayat 1Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut diterima dari 1 pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21Ayat 2Pengasilan Suami Istri dikenai pajak secara terpisah apabila :Suami istri telah hidup terpisah berdasarkan putusan hakimDikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilanDikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiriAyat 3Penghasilan netto suami istri dikenakan pajak berdasarkan penggabungan penghasilan netto suami istriAyat 1Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.

Biaya yang tidak boleh dikurangkan (pasal 9)

04/13/2023Meiriska

16

Ayat 1Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkanIsi Lihat UU 36/2008

Ayat 2Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

PENYUSUTAN (pasal 11)

04/13/2023Meiriska

17

Ayat 1Penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi aktiva tersebut (Metode Garis Lurus)

Ayat 2Penyusutan dilakukan dalam bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus (Metode Saldo Menurun)

Ayat 3Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

Pengelompokkan Aktiva Tetap berdasarkan PMK No. 96/PMK.03/2009

Tarif PENYUSUTAN (pasal 11 ayat 6)

04/13/2023Meiriska

18

Kelompok Masa Manfaat

Garis Lurus Saldo Menurun

I. Bukan Bangunan

Kelompok 1 4 tahun 25% 50%

Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%

Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%

Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

II. Bangunan

Permanen 20 tahun 5%

Tidak Permanen 10 tahun 10%

Pengelompokkan Aktiva Tetap berdasarkan PMK No. 96/PMK.03/2009

amortisasi (pasal 11a)

04/13/2023Meiriska

19

Ayat 1Amortisasi untuk harta tak berwujud dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar (metode garis lurus) atau bagian-bagian yang menurun (metode saldo menurun) selama masa manfaat.

Ayat 1aAmortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk bidang usaha tertentu uang diatur lebih lanjut dengan PMK.

Ayat 2Tarif Amortisasi (lihat UU 36/2008)

Norma penghitungan penghasilan netto (pasal 14)

04/13/2023Meiriska

20

Ayat 1Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) untuk menentukan penghasilan netto dibuat dan disempurnakan terus menerus serta diterbitkan oleh Dirjen Pajak

Ayat 2WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 milyar boleh menghitung penghasilan netto dengan NPPN

Ayat 3WP yang menghitung penghasilan nettonya dengan NPPN wajib menyelenggarakan pencatatan.

Penghasilan kena pajak (pasal 16)

04/13/2023Meiriska

21

1. Bagi Wajib Pajak Dalam NegeriBadan : Penghasilan – biaya yang diperkenankan – kompensasi kerugianOrang Pribadi : Penghasilan – PTKP

2. Bagi WP Orang Pribadi yang menggunakan norma (penghasilan < 4,8 M)(Penghasilan X % NPPN) – PTKP

3. Bagi WP BUT (sama dengan WP Badan)Penghasilan – biaya yang diperkenankan – kompensasi kerugian

4. Bagi WP DN Orang Pribadi yang kewajiban pajak subjektifnya kurang dari 1 tahun yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak.Penghasilan netto dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan

Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Tarif pajak (pasal 17)

04/13/2023Meiriska

22

WP Orang Pribadi (Mulai berlaku 1 Januari 2009)Lapisan Penghasilan Tarifs/d 50 juta 5%> 50 juta s/d 250 juta 15%> 250 juta s/d 500 juta 25%> 500 juta 30%

WP BadanTarif tunggal 28% Tahun 2009Tarif Tunggal 25% tahun 2010

Perhitungan pajak terhutang

04/13/2023Meiriska

23

Pajak terhutang = Jumlah Penghasilan Kena Pajak X Tarif Pajak

Contoh :Diketahui Penghasilan Kena Pajak Rp 350.720.800Pembulatan ribuan ke bawah Rp 350.720.000

5% X Rp 50.000.000 = Rp 2.500.00015% X Rp 200.000.000 = Rp 30.000.00025% X Rp 100.720.000 = Rp 25.180.000 = Rp 57.680.000

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan (pasal 20)

04/13/2023Meiriska

24

1. Pajak yang diperkirakan akan terhutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain (PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24), serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri (PPh Pasal 25)

2. Pelunasan pajak dilakukan untuk setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

3. Pelunasan pajak merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Soal kompensasi kerugian

04/13/2023Meiriska

25

1. PT. B mengalami kerugian fiskal tahun 2002 sebesar Rp 850.000.000,-. Laba dan rugi fiscal untuk tahun – tahun berikutnya adalah 2003 : Laba Fiskal Rp 200.000.0002004 : Laba fiskal Rp 250.000.0002005 : Rugi fiskal Rp 300.000.0002006 : Laba fiskal Rp 200.000.0002007 : Laba fiskal Rp 120.000.0002008 : Laba fiskal Rp 200.000.0002009 : Laba fiskal Rp 180.000.000Buatlah perhitungan kompensasi kerugian fiskal! 2.. Dari laporan keuangan PT. C diketahui perolehan laba/rugi setiap tahun adalah sbb :2005 : Rugi fiskal Rp 1.500.000.0002006 : Rugi fiskal Rp 800.000.0002007 : Laba fiskal Rp 320.000.0002008 : Laba fiskal Rp 450.000.0002009 : Laba fiskal Rp 250.000.0002010 : Rugi fiskal Rp 180.000.0002011 : Laba fiskal Rp 540.000.000Buatlah perhitungan kompensasi kerugian fiskal!

Soal perhitungan ptkp

04/13/2023Meiriska

26

1. WP X menikah dengan WP S dengan perjanjian pisah harta. Anak pertama lahir pada tanggal 2 Februari 2011. Dirumahnya WP X juga membiayai ibu kandung, seorang adik kandung, dan seorang adik ipar.Berapa PTKP bagi WP X dan WP S masing-masing pada tahun 2011!

2. WP Y seorang pegawai swasta status menikah dengan 2 orang anak. Istrinya juga bekerja di perusahaan swasta dan sudah dipotong PPh pasal 21 oleh si pemberi kerja.Berapa PTKP bagi Y?Apabila selain bekerja, istrinya juga mempunyai usaha salon dirumah dan penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, berapa PTKP si Y.

3. WP Z berstatus menikah. Karena tidak memiliki anak pada tahun 2010 dia mengadopsi seorang anak untuk dijadikan anak angkat dan sudah mendapat pengesahan dari Pengadilan. Dirumahnya juga tinggal ibu mertua yang dibiayai sepenuhnya.Berapa PTKP Z tahun 2011?

Soal perhitungan penyusutan

04/13/2023Meiriska

27

1. Pada tanggal 1 Maret 2010, PT. Jaya Maju sebuah mesin dengan harga perolehan Rp 180.000.000. Mesin tersebut termasuk kelompok I.Hitunglah besarnya penyusutan dengan metode garis lurus dan saldo menurun! 2. PT. Nusantara mengeluarkan dana sebesar 1.5 M untuk pembangunan sebuah gedung. Pembangunan dimulai sejak 10 Agustus 2009. Gedung tersebut selesai dibangun dan langsung digunakan pd bulan Mei 2010. Hitunglah jumlah penyusutan untuk tahun 2010! 3. PT. Agri Jaya pada bulan Juli 2007 membeli sebuah alat pertanian yang mempunyai masa manfaat 4 tahun seharga Rp. 100.000.000. Hitunglah besarnya penyusutan dengan metode garis lurus dan saldo menurun! 4. PT. Madusari menghitung penyusutannya dengan menggunakan metode garis lurus atas semua aktiva tetap. Pada tanggal 2 Juli 2010 PT. Madusari membeli sebuah kendaraan operasional seharga Rp 220.000.000. Kendaraan tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat 5 tahun dengan nilai sisa Rp 40.000.000,-. Dari pembukuannya diketahui biaya penyusutan yang sudah dibebankan untuk tahun 2008 sebesar Rp 18.000.000,-Untuk laporan SPT, PT. Madusari ingin menggunakan metode saldo menurun, dimana kendaraan tersebut termasuk harta berwujud kelompok I.Hitunglah besarnya penyusutan tahun 2010 PT. Madusari secara pajak!

Soal perhitungan pajak terutang

04/13/2023Meiriska

28

1. Hitunglah besarnya PPh terutang untuk WP Orang Pribadi berikut ini :a. Penghasilan netto Rp 345.724.780 status K/2b. Penghasilan netto Rp 225.720.250 status K/1c. Penghasilan netto suami Rp 340.720.470, penghasilan netto istri dari usaha Rp 225.720.220, status K/0, tidak ada perjanjian pisah hartad. Penghasilan Bruto Rp 555.666.000, WP menghitung Penghasilan Netto dengan NPPN Tarif 30%, status K/3.e. Penghasilan Bruto Suami Rp 735.670.800, status K/1, tarif NPPN 25%, penghasilan netto istri dari PT.X Rp 82.420.000 (sudah dipotong pajak di PT.X)

2. Hitunglah besarnya PPh terutang untuk WP Badan berikut ini :a. PT. A memiliki laba bersih tahun 2010 Rp 1.034.567.800b. PT. B mengalami kerugian untuk tahun pajak 2010 sebesar Rp 345.720.500c. PT. C memperoleh laba bersih tahun 2010 sebesar Rp 2.042.375.200, terdapat sisa kompensasi

kerugian tahun 2008 berdasarkan SKP sebesar Rp 444.888.340.d. PT. D memperoleh laba bersih tahun 2009 sebesar Rp 777.420.999 dan terdapat kredit pajak tahun

2009 sebesar Rp 56.620.000e. PT. E memperoleh laba bersih tahun 2010 sebesar Rp 2.043.540.000, angsuran PPh pasal 25 yang

sudah dibayar Rp 220.540.000 dan PPh pasal 23 yang dipotong oleh pihak lain Rp 52.720.400