perubahan status keanggotaan indonesia dari...
TRANSCRIPT
PERUBAHAN STATUS KEANGGOTAAN INDONESIA DARI
ASSOCIATE MEMBER MENJADI FULL MEMBER DALAM
ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTING COUNTRY (OPEC)
PADA TAHUN 2015
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh
Reza Fahlefi
1111113000101
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2017
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Skripsi yang berjudul
PERUBAIIAN STATUS KEANGGOTAAN INDONESIA DARIASSOCIATE MEMBER MENJADI FULL MEMBER DALAM
0RGANTZATION OF THE PETROLEaM EXPORTIR COUNTRY (OPEC)PADA TAHUN 2015
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
l. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Strata I di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah J akarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri (Uf$ Syarif Hidayatullah Jakarta.
1,
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya inibukan hasil karya asli
saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya
bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syari f Hidayatull ah Jakarta.
PERSETUJUAIY PEMBIMBING SKRIPST
Dengan ini, Penrbimbing skripsi menyatakan bahwa matrasiswa:
Nama
NIM
Program Studi
: Reza Fahlefi
:1111113000101
: Hubungan Internasional
Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:
PERUBAIIAN STATUS KEANGGOTAAN INDONESIA DARI
ASSOCIATE MBMBER MENJADI FULL MEMBER DALAM
ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTIR COUNTRY QPEC)
Dan telah mernenuhi persyaratan pengujian: :
Jakarta, 10 April20l7
_3.
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Menyetujui,
Pembimbing
ll
eguh Santosa, M.A.
7T
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
SKRIPSI
PERUBAHAN STATUS KEANGGOTAAN INDONESIA DARINSOCATE MEMBER MENJADI FULL MEMBER DALAM
oRGANIZATION OF THE PETROLEaM EXPORTIR COUNTRY (OPEC)PADA TAHUN 2015
Oleh:
Reza Fahlefi
1111113000101
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal
10 April 2017. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Hubungan Internasional.
Eva Mushoffa. M.A.-;r'
Penguji II,
Ahmad S. Zuhri. S.IP.. L.M.Dr. Badrus Sholeh. M.A.NIP: 191021 1 I 99903 1 002
Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal2l Apnl2017Ketua Program Hubungan Intemasional
Penguji I,
FISIP UIN Jakarta
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puja dan puji serta syukur hanya kepada Allah
Subhanahuwata‟ala Rabb semesta alam. Berkat nikmat dan hidayah-Nya lah
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam teriring kepada
Rasulullah, Muhammad Shalallahu „alaihi wasallam, sang pembawa cahaya dan
suri tauladan bagi umat manusia, hingga saya bisa menyelesaikan penulisan
skripsi yang berjudul ―perubahan status keanggotaan indonesia dari associate
member menjadi full member dalam organization of the petroleum exportir
country (opec) pada tahun 2015‖.Proses panjang dengan suka dan duka telah
Penulis rasakan selama masa studi dan pengerjaan skripsi ini. Disadari betul
bahwa dalam menuntaskan proses studi dan pengerjaan skripsi ini tidak terlepas
dari orang-orang disekitar yang telah berkontribusi baik secara materil maupun
moril. Sehingga Penulis ingin mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:
1. Ibunda dan Ayahanda tercinta Alm. Aisyah dan Alm. Sulaiman yang telah
meninggal dunia ketika saya masih kecil, terima kasih telah melahirkan
penulis kedunia ini, semoga keduanya mendapatkan tempat terbaik di sisi
Allah S.W.T serta dijadikan golongan orang-orang yang masuk Surga.
Amin ya rabbal Alamin.
2. Nyakti dan Haris Irawan sebagai orang yang menggantikan posisi Ibu dan
Ayah kandung penulis yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan
nasihat agar penulis bisa menyelesaikan kuliah dan nantinya bisa menjadi
manusia yang berguna bagi orang lain.tak lupa juga kepada adik-adik
penulis Irsan Ardiansyah, Rifqi Irawan, Reyhan Irawan dan Aisyah Putri
yang selalu menemani penulis ketika mengerjakan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Siti Nurrahmah, M.Si. dan Ayah Fachry Aly, M.A yang telah
memberikan banyak sekali dukungan moril maupun materi selama penulis
sekolah dan kuliah, semoga apa yang telah mereka berikan mendapat
balasan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
4. Bapak Adian Firnas, M.Si. dan Eva Mushoffa, M.A. selaku ketua dan
sekertaris Prodi Hubungan Internasional yang telah memberikan
ii
keramahannya dan pengertiannya dalam menyelesaikan proses birokrasi di
kampus.
5. Bapak Teguh Santosa, M.A selaku pembimbing skripsi penulis yang
sangat-sangat mengerti keinginan penulis untuk segera menyelesaikan
studinya pada bulan Mei 2017. Terima kasih telah memberikan banyak
saran, kritik dan ketelitiannya yang telah memberikan pandangan terhadap
penulis tentang skripsi yang sedang penulis kerjakan.
6. Arindi Arzraningtyas Putri S.Psi sebagai teman yang banyak membantu
penulis melalui semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis
selama pembuatan skripsi ini.
7. Pengurus HMI Komfisip periode 2015-2016 yang telah memberikan
banyak pengalaman berorganisasi dan ilmu yang tidak bisa penulis
dapatkan hanya di kampus. terutama Gerry Novandika dan Rizki Ahmad
selaku Ketum dan Bendum yang saling memberikan support untuk bisa
sama-sama wisuda bulan Mei 2017.
8. Kader-kader senior dan junior HMI Komfisip,Galih, Fajar, Rahmat, Irfan,
Bayu, Afdal, Alfrad, Tony, Sopian, Alfira, Riri, Ina, Bimo, Aden dan
kader lainnya yang sama-sama berproses di HMI untuk menjadi
Intelektual Muslim Berkualitas.
9. Teman-teman HI angkatan 2011 dan senior HI yang tidak bisa penuliskan
sebutkan satu persatu, terima kasih telah banyak memberikan support
moril agar penulis bisa menyelesaikan skripsi secepatnya.
Penulis menyadari bahwa betul akan semua kontribusi yang telah di berikan
oleh semuanya selama penulis keliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Semoga skripsi ini bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas dan
memberikan wawasan baru bagi pembaca.dalam bidang hubungan
internasional.
Reza Fahlefi
iii
ABSTRAK
Skripsi ini meneliti tentang perubahan status keanggotaan Indonesia dari
Asssociate Member menjadi Full Member dalam Organization of the Petroleum
Exporting Counties (OPEC) pada tahun 2015, skripsi ini bertujuan untuk melihat
faktor internal dan eksternal dari kebijakan Indonesia tersebut, status yang
disandang Indonesia sebagai Importir minyak menjadikan skripsi ini menjadi
lebih menarik untuk dijadikan sebagai penelitian. Melalui metode kualitatif yang
digunakan dalam penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan argument-
argumennya melalui analisa data yang dijelaskan secara deskriptif. Penulis juga
menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai faktor yang mempengaruhi
dikeluarkannya kebijakan reaktifasi tersebut. Kebijakan ini didorong oleh faktor
internal yaitu untuk menjamin ketahanan energi nasional yang merupakan faktor
turunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai negara Industri, sedangkan
faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan ini adalah trend harga minyak
yang terus menurun yang dilihat oleh pemerintah Indonesia sebagai keuntungan
besar jika kita ikut bermain dalam pengaturan harga minyak dunia agar tetap
murah. Penulis juga berusaha menjelaskan kecenderungan kebijakan luar negeri
Indonesia yang dipengaruhi oleh ideosinkratik Joko Widodo yang bersifat
Inward-looking atau mengedepankan pencapaian nasional.
Kata kunci: Indonesia, OPEC, Bahan bakar Minyak, Reaktifasi Keanggotaan,
kebijakan luar negeri dan ketahanan energi nasional.
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................... i
ABSTRAK.......................................................................................................... ii
DAFTAR ISI...................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL............................................................................................. vii
DAFTAR SINGKATAN.................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah ..................................................................................... 1
B. Pertanyaan Masalah ..................................................................................... 10
C. Manfaat Penelitian ....................................................................................... 10
D. Tinjauan Pustaka .......................................................................................... 11
E. Kerangka Konseptual................................................................................... 14
E.1 Kepentingan Nasional ........................................................................... 15
E.2 Kebijakan Luar Negeri .......................................................................... 18
F. Metode Penelitian ......................................................................................... 23
G. Sistematika Penulisan .................................................................................. 25
BAB II DINAMIKA BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA
A. Produksi dan Konsumsi Bahan Bakar Minyak Indonesia ............................ 28
A.1 Produksi Minyak Indonesia Tahun 1970-2015 ..................................... 28
A.2 Konsumsi Minyak Indonesia Tahun 1970-2015 ................................... 31
B. Fluktuasi Ekspor-Impor Minyak Bumi Indonesia ....................................... 33
B.1 Fluktuasi Ekspor Minyak Bumi Indonesia ............................................ 33
B.2 Fluktuasi Nilai Impor Minyak Bumi Indonesia..................................... 34
C. Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Sektor Minyak dan Gas (MIGAS) ........ 38
D. Kasualitas Ketahanan Energi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia .......... 42
v
BAB III INDONESIA DAN ORGANIZATION OF PETROLEUM
EXPORTER COUNTRY (OPEC)
A. Tinjauan Umum Tentang OPEC .................................................................. 46
B. Sejarah Berdirinya OPEC ............................................................................ 47
C. Tujuan dan Fungsi Terbentuknya OPEC ..................................................... 52
D. Keanggotaan OPEC ..................................................................................... 53
D.1 Prinsip Dasar Keanggotaan OPEC ....................................................... 55
1. Ekspor Minyak Substansial ................................................................. 56
2. Kepentingan dasar yang sama ............................................................. 57
3. Persetujuan Anggota Lain ................................................................... 58
E. Struktur OPEC ............................................................................................. 58
1. Konferensi ................................................................................................ 58
2. Dewan Gubernur ...................................................................................... 59
3. Sekretariat ................................................................................................ 60
F. OPEC Dan Regulasi Minyak Dunia ............................................................. 60
G. Indonesia dan OPEC .................................................................................... 63
BAB IV Analisa Reaktifasi Keanggotaan Indonesia dalam OPEC Pada
Tahun 2015
A. Faktor Internal ............................................................................................. 70
A.1 Melaksanakan Politik Luar Negeri Yang Bebas Aktif .......................... 70
A.2 Kebijakan Energi Nasional (KEN) ........................................................ 73
A.3 Peningkatan Konsumsi Energi Minyak ................................................. 76
A.4 Direct Deal Pembelian Minyak Antar National Oil Company..............78
A.5 Ideosinkratik Jokowi ............................................................................. 80
B. Faktor Eksternal ........................................................................................... 85
B.1 Anjloknya Harga Minyak Dunia dan Alokasi Subsidi.......................... 85
B.2 Keanggotaan Indonesia Dalam International Energy Agency (IEA).... 90
B.3 Kedekatan Hubungan Indonesia dengan Negara-negara OPEC ........... 93
B.3.1 Hubungan Bilateral Indonesia dan Arab Saudi ........................... 95
B.3.2. Hubungan Indonesia dan Iran….................................................99
vi
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN ......................................................................................... 103
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 106
LAMPIRAN .......................................................................................................115
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Produksi Minyak Bumi Indonesia................................................................. 5
Tabel 1.2 Konsumsi Minyak Bumi ............................................................................... 5
Tabel 2.1 Perkembangan Produksi Minyak Indonesia ................................................ 28
Tabel 2.2 Negara- Negara Produsen Minyak Bumi Terbesar Di Dunia ..................... 29
Tabel 2.3 Konsumsi BBM dan Surplis / Defisit ......................................................... 31
Tabel 2.4 Konsumsi Energi Per Sektor ....................................................................... 32
Tabel 2.5 Fluktuasi Nilai Ekspor-Impor ..................................................................... 37
Tabel 2.6 Neraca Minyak Dan BBM .......................................................................... 37
Tabel 2.7 Ekspor Impor Minyak dan BBM ............................................................... 38
Tabel 2.8 Ratio PDB Terhadap Konsumsi Energi Tahun 2012 .................................. 39
Tabel 2.9 Fluktuasi Harga BBM Di Indonesia ........................................................... 40
Tabel 2.10 Total Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak Dalam APBN ..................... 42
Tabel 3.1 Cadangan Minyak Dunia ............................................................................ 51
Tabel 4.1 GDP Asia Tenggara .................................................................................... 76
Tabel 4.2 Trend Harga Minyak Global (Brent) ......................................................... 87
viii
DAFTAR SINGKATAN
AIOC Anglo-Iranian Oil Company
ALC Arabian Light Crude
APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APEC Asia Pacific Economic Cooperation
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM Bahan Bakar Minyak
BLT Bantuan Langsung Tunai
BPH Barel Per Hari
BPS Badan Pusat Statistik
BUMN Badan Usaha Milik Negara
DOC Direct Operating Cost
ESDM Ekonomi Sumber Daya Manusia
GNB Gerakan Non Blok
HAM Hak Asasi Manusia
ICJ International Court of Justice
ICP Indonesian Crude Price
IEA International Energi Agency
IMF International Monetary Funds
IOC International Oil Company
K3S Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KEN Kebijakan Energi Nasional
ix
KL Kilo Liter
LNG Liquid Natural Gas
MIGAS Minyak dan Gas
NIOC National-Iranian Oil Company
NOC National Oil Company
NYMEX New York Mercantile Excange
OECD Organization For Economic Co-Operation And Development
OKI Organisasi Konfrensi Islam
OPEC Organization of Petroleum Exportir Country
PBB Persatuan Bangsa-Bangsa
PDB Product Domestic Bruto
Perpres Peraturan Presiden
PMK Peraturan Menteri Keuangan
RAPBN Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
RDMP Refinery Development Master Plan
SBM Setara Barel Minyak
SDA Sumber Daya Alam
SPR Stategic Petroleum Reserve
TKI Tenaga Kerja Indonesia
UEA Uni Emirates Arab
USD US Dollar
UU Undang- Undang
WNI Warga Negara Indonesia
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah
Masuknya kembali Indonesia menjadi Anggota Penuh dalam struktur
organisasi negara-negara penghasil minyak ini pada pertemuan OPEC di Wina
pada tanggal 8 Desember 2015 telah membawa kembali Indonesia pada posisi
yang strategis dalam politik Internasional, setelah sebelumnya Indonesia
menyatakan pembekuan sementara (temporary suspension) keanggotaannya
sebagai Anggota Penuh (Full Member) menjadi Anggota Partisipan (Associate
Member). 1
Indonesia secara resmi mengumumkan keluar dari Anggota Penuh OPEC
dalam konferensi OPEC ke-149 di Wina, Austria, Selasa 9 September 2008.
Dalam pertemuan dimaksud, negara-negara anggota menyepakati status
pembekuan sementara Indonesia dalam OPEC. 2
OPEC mengharapkan agar Indonesia dapat menjadi Anggota Penuh
OPEC kembali bila situasi Indonesia dalam produksi minyak sudah stabil kembali
dan mulai melakukan Ekspor minyak kembali. OPEC sendiri tidak meminta
Indonesia untuk keluar, karena wakil Indonesia di OPEC selalu mendapat peran
1 Secara garis besar perbedaan antara status Anggota Penuh dan Anggota Partisipan
adalah hak suara dalam sidang OPEC, penerimaan Info tentang sumber-sumber sumur minyak
baru, penelitian sumur minyak dan info tentang perkembangan harga minyak anggota OPEC
kementerian ESDM, Naskah urugensi OPEC, 2013. Hal.4 2kementerian ESDM, Naskah urugensi OPEC, 2013, hal. 5
2
yang penting dan Indonesia termasuk negara yang berpengalaman dalam
mengelola perminyakan. 3
Dalam sejarah keanggotaan Indonesia sebagai Anggota OPEC, Indonesia
memegang peran yang strategis. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang
berasal dari Asia Tenggara dan memiliki sikap yang netral dalam OPEC, karena
itu Indonesia selalu diberikan jabatan penting dalam struktur keanggotan OPEC
seperti terpilihnya Subroto (mantan Menteri Pertambangan dan Energi) sebagai
Sekretaris Jenderal OPEC pada tahun 1988 - 1994 dan Purnomo Yusgiantoro
menjabat sebagai Gubernur OPEC (1996-1998) kemudian menjabat Sekretaris
Jenderal merangkap Presiden OPEC pada tahun 2004.
Semenjak keluar dari Anggota Penuh OPEC Indonesia tidak memiliki
posisi tawar (Bargaining Position) dalam mengatur harga di pasar minyak global,
Indonesia hanya mengikuti arus pasar dan juga harus bersusah payah untuk
mendapatkan stok minyak sebagai bahan baku utama proses industri. Kerja sama
Indonesia dengan negara-negara eksportir minyak juga terkadang mengalami jalan
buntu karena konflik politik yang terjadi baik itu dengan Indonesia atau negara-
negara lainnya.
Dengan meningkatnya permintaan minyak dalam negeri yang terus
meningkat akibat berkurang produksi minyak domestik setiap tahunnya maka
Pemerintah menginisiasi untuk merubah status keanggotaanya menjadi Anggota
Penuh dalam OPEC. Niat inipun ditanggapi posistif oleh OPEC, OPEC
menyatakan bahwa dengan masuknya Indonesia kembali mejadi Anggota Penuh
3Kementerian ESDM, Naskah Urugensi OPEC, hal.5
3
akan menambah sedikitnya tiga persen minyak mentah yang di produksi oleh
OPEC. Dari total cadangan minyak dunia sebesar 1,35 Trilliun barrel (2011)
Indonesia hanya menyumbang cadangan minyak sebesar 8,17 Milliar barrel yang
berarti hanya 0,5 % cadangan minyak dunia saat ini dimana cadangan yang telah
tébukti (proven resource) mencapai 4,12 Milliar barel atau sekitar 0,25 %
cadangan minyak dunia.4
Selain itu keuntungan secara politik yang akan didapatkan Indonesia
dengan bergabung kembali dalam OPEC menjadi Anggota Penuh adalah
Indonesia bisa meningkatkan perannya sebagai negara yang yang mempunyai
posisi stategis dalam menentukan harga minyak dunia melalui OPEC. Indonesia
juga dapat menguatkan hubungan luar negerinya dengan negara-negara anggota
OPEC atau non-OPEC, baik dalam kerjasama ekonomi, politik, sosial dan
budaya.5 Apalagi, mengingat Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas
dan aktif berdasarkan kepentingan nasional juga Dasa Sila Bandung dengan
prinsip-prinsip peaceful co-existence serta gagasan non alignment, maka bagi
Indonesia tidak sulit untuk meningkatkan peranan energi sebagai alat diplomasi.6
Masuknya Indonesia dalam OPEC pada tahun 1962 disebabkan karena
minyak menjadi energi utama untuk menjalankan industri-industi besar didunia
termasuk Indonesia. Perkembangan proses industri domestik yang terus
meningkat tentunya juga harus ditopang dengan ketahanan energi yang kuat untuk
4 Muhammad Baharudin, ―Indonesia Rejoining OPEC Dynamic of the Oil importir and
exportir countries‖, Journal of ASEAN studies Vol XI No.2 edisi 2015. Binus Univercity hal. 119. 5 A. Defrian Satria, Masalah kesinambungan Keanggotaan Indonesia dalam OPEC.
(Skripsi:Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005), hal. 8. 6 A. Defrian Satria, Skripsi.Masalah kesinambungan Keanggotaan, hal. 9
4
terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik demi berjalannya proses
industri.
Sebelum keluar dari OPEC, Indonesia dikenal sebagai negara yang
mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam politik energi global. Hal ini
dibuktikan dengan pernah menjabatnya 3 orang Indonesia sebagai Sekertaris
Jendral OPEC bahkan ada yang merangkap sebagai presiden OPEC. Masuknya
Indonesia dalam OPEC pada tahun 1962 disebabkan karena minyak mulai
mendominasi pasar sebagai energi utama untuk menjalankan industri-industri
besar di dunia termasuk Indonesia. Kehadiran Indonesia pada Kongres Minyak
Arab yang kedua pada tahun 1960 yang berlangsung di Beirut, Lebanon,
memberikan pencerahan terhadap Indonesia akan ketahanan energi Indonesia
khususnya minyak yang saat itu banyak memiliki surplus, apalagi kongres ini
tidak hanya dihadiri bangsa Arab saja tetapi juga negara-negara besar lainnya
seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tentunya menjadi anggota OPEC
merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia bahwa Indonesia memiliki peran
dalam percaturan politik Internasional khsusnya dalam bidang energi. Dengan
ketertarikan Indonesia dalam untuk bergabung bersama OPEC dan tak lama 2
tahun setelah kongres itu berlangsung Indonesia memutuskan untuk bergabung
dengan OPEC pada tahun 1962.
Jika melihat keanggotaan Indonesia dalam OPEC seperti yang tersirat di
atas, Indonesia sebetulnya tidak pernah betul-betul keluar dari keanggotaan
OPEC, Indonesia hanya menurunkan status keanggotaannya, dari Anggota Penuh
menjadi Anggota Partisipan yang artinya Indonesia tidak mendapatkan hak suara
5
dalam Konferensi OPEC kecuali diundang secara khusus oleh Sekertaris Jendral
OPEC.7
Penurunan status keaggotaan ini disebabkan karena faktor produksi
minyak yang terjadi di Indonesia. seperti terlihat pada tabel di bawah ini:
1.1 Produksi Minyak Bumi Indonesia
Sumber: BP Statistical Review of World Energi 2015 and SKK Migas
Pada tahun 1977 Indonesia telah memproduksi minyak setidaknya
1,868.200 barel per hari yang kemudian terus merosot setiap tahunnya, hingga
pada tahun 2005-2008 tercatat produksi keseluruhan minyak mentah di Indonesia
mencapai rata-rata ±1.000.000 barel perhari yang artinya hampir setengah dari
produksi Indonesia pada tahun 1977.8 Sementara sejak tahun 2004 hingga tahun
2008, konsumsi energi di Indonesia yang terus meningkat tetapi tidak diikuti
dengan peningkatan produksi, yang pada akhirnya mengakibatkan Indonesia harus
melakukan impor minyak. Dari tahun 2004 sampai 2014, jarak selisih (average
gap) antara produk dan konsumsi minyak dalam negeri mencapai 438.000 barrel
perhari.9
1.2 Konsumsi Minyak Bumi Indonesia
7
Bahan Pertemuan Menteri, Organization of petroleum exportir country, (Jakarta:
Kemeterian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2015), hal. 8. 8 Chevalier, J. M.,The New Energi Crisis. dalam Jean-Marie Chevalier, dkk., the New
Energi Crisis: Climate, Indonesia Rejoining OPEC Economics and Geopolitics (New York:
Palgrave Macmillan, 2009) 9Muhammad Baharudin, Indonesia Rejoining OPEC. hal. 119.
2005 2006 2007 2008
BP Global 1.090.000 996.000 972.000 1.003.000
SKKMigas 1.062.000 1.006.000 954.000 977.000
2004 2005 2006 2007 2008
BPH 1.299.000 1.285.000 1.247.000 1.299.000 1.294.000
6
Sumber: BP Statistical Review of World Energi 2015 and SKK Migas
Hingga pada tahun 2004 untuk pertama kalinya selama menjadi anggota
OPEC pada tahun 1962, Indonesia memulai impor minyak dari Arab Saudi dan
bahkan juga dari Iran, dan Kuwait. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk
menangguhkan keanggotaannya di OPEC pada September 2008 bersamaan
dengan diadakannya Konferensi OPEC ke-149 di Vienna, Austria. Berdasarkan
sejumlah pertimbangan diantaranya, Pertama, produksi minyak Indonesia terus
menurun hingga angka 900.000 barel pada tahun 2008 sementara konsumsi dalam
negeri jauh lebih besar dari pada produksinya yakni sekitar 1,1 juta barel perhari.
Kedua dengan produksi minyak yang terus menurun dan status sebagai pengimpor
minyak, Indonesia memiliki perbedaan kepentingan dengan OPEC yang mana
Indonesia ingin meningkatkan produksi minyak tanpa batas dari OPEC sementara
negara-negara OPEC cenderung membatasi produksi dan pasokan minyak di
pasaran agar harga minyak tetap tinggi. Ketiga, mundurnya Indonesia dari
keaggotaan OPEC akan menghemat biaya sebanyak 2 juta Euro
pertahun.10
Keanggotaan negara-negara yang ingin masuk menjadi Anggota Penuh
dalam OPEC telah diatur dalam Statuta OPEC yaitu Anggota Penuh dalam
OPEC harus memiliki ekspor minyak substansial dan pada dasarnya memiliki
kepentingan yang sama kemudian di setujui oleh semua Anggota Pendiri dan tiga
per empat Anggota Penuh. Dengan melihat peraturan OPEC yang ada nampaknya
10
Salah satu persyaratan menjadi Anggota Penuh dalam OPEC adalah membayar iuran
sebesar 2 juta Euro per tahun. (Kementerian ESDM, Naskah Urugensi OPEC, hal.7)
7
mustahil bagi Indonesia masuk dalam keanggotaan OPEC terlebih kembali
menjadi Anggota Penuh. Keanggotaan Indonesia di OPEC lebih disebabkan
karena faktor politik karena kedekatan Indonesia dengan para negara-negara
anggota OPEC lainnya. Selain itu dalam OPEC sendiri tidak pernah ada
anggotanya yang dikeluarkan dari keanggotaanya justru keluarnya negara-negara
dari OPEC berasal dari permasalahan negara itu sendiri. Penulis melihat bahwa
masuknya Indonesia dalam OPEC karena Indonesia merupakan negara yang
banyak berkontribusi banyak dalam sejarah terbentuknya OPEC yaitu sebagai
negara netral yang sering memberikan langkah-langkah yang cemerlang ketika
menyelesaikan masalah pasar minyak global tanpa menimbulkan masalah diantara
negara-negara anggota lainnya.11
Indonesia dianggap sebagai negara netral yang dipercaya untuk menengahi
sejumlah masalah yang terjadi di antara negara-negara anggota OPEC seperti
slogan politik Indonesia yaitu ―Bebas Aktif‖, peran penting inilah yang
menjadikan Indonesia mendapatkan posisi yang strategis sebagai salah satu
negara yang berpengaruh dalam kebijakan-kebijakan OPEC. Hal ini dibuktikan
dengan banyak posisi penting yang di dapatkan oleh Indonesia dalam OPEC
dengan menjadi Sekertaris Jendral dan Presiden OPEC. Indonesia juga pernah
menjadi tuan rumah dalam Konferensi OPEC pada tahun 1964, 1976, 1980, dan
1997. 12
Reaktivasi keanggotaan Indonesia dalam OPEC pada 8 Desember 2015
nampaknya belum memberikan efek yang besar bagi kestabilan energi dalam
11
Muhammad Baharudin, Indonesia Rejoining OPEC, hal.120 12
Muhammad Baharudin, Indonesia Rejoining OPEC, hal.122
8
negeri, pembekuannya kembali status keanggotaan Indonesia dalam OPEC pada
sidang OPEC ke-171 yang dilaksanakan di Wina pada 30 November 2016.
Menurut Presiden Jokowi pembekuan sementara yang dilakukan kembali oleh
Indonesia ini merupakan langkah Pemerintah dalam memperbaiki struktur
anggaran pendapatan belanja Negara (APBN), Jokowi juga menjelaskan bahwa
jika kita keluar dari OPEC untuk perbaikan APBN juga tidak menjadi masalah.13
Ignasious Jonan selaku Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said yang
direshuffle mengatakan bahwa keputusan pembekuan ini diambil menyusul
keputusan sidang memotong produksi minyak minyak sebesar 1,2 juta barel
perhari (bph), diluar kondensat. Sidang juga meminta Indonesia untuk memotong
produksi minyak mentah sebesar 5 persen dari produksinya, atau sekitar 37.000
bph untuk memenuhi kuota produksi OPEC, Padahal kebutuhan penerimaan
negara dari penjualan minyak masih cukup besar dan pada RAPBN 2017
disepakati produksi minyak di 2017 turun sebesar 5.000 bph dibandingkan 2016.
Ignasius juga menambahkan sebagai negara net importir minyak, pemotongan
kapasitas produksi ini tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena harga minyak
secara teoritis akan naik.
Karena itu keputusan Sudirman Said ketika menjabat sebagai Menteri
ESDM dinilai tidak tepat. Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya
Yudha, mengatakan bahwa konsekuensi kembalinya Indonesia menjadi anggota
OPEC juga mengharuskan Pemerintah kembali menunaikan kewajiban seperti
13
Ihsanudin, ―Soal keputusan Indonesia keluar dari OPEC‖, Kompas online, diakses dari
http://nasional.kompas.com/read/2016/12/01/14294321/soal.keputusan.indonesia.keluar.dari.opec.i
ni.kata.jokowi 1 Desember 2016, pada tanggal 20 desember 2016.
9
anggota-anggota lain, yakni membayar iuran sebesar 2 juta Euro/tahun atau
sebanding dengan Rp 29 miliar/tahun (kurs Euro per Desember 2016). Dari kaca
mata awam, kewajiban tersebut sangat merugikan, karena di sisi lain Pemerintah
tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana diperoleh oleh negara-negara anggota
lain yang memang masih aktif sebagai eksportir.14
Jika beberapa tahun silam ketika Indonesia masih memiliki cadangan
minyak bumi yang cukup untuk melakukan ekspor maka kewajiban membayar
iuran itu merupakan hal yang lumrah, karena ketika bergabung di OPEC, maka
Pemerintah tak akan kesulitan mencari calon pembeli dengan harga yang
diharapkan. Hal itu telah diatur sedemikian rupa sehingga harga minyak yang
dihasilkan oleh setiap negara anggota OPEC akan dihargai sama rata dan negara-
negara anggota hanya perlu memasok ke OPEC, selebihnya untuk pemasaran dan
penjualan adalah menjadi fasilitas/timbal-balik bagi anggota yang telah
menggelontorkan dana untuk membayar iuran per tahun.
Namun ketika Pemerintah memaksa kembali masuk keanggotaan OPEC
tanpa menyandang status eksportir, dapat dipastikan kita hanya akan membayar
iuran wajib keanggotaan tanpa mendapat timbal-balik, hanya dengan secerca
harapan dari para birokrat di Kementerian ESDM untuk mendapat harga yang
lebih murah. Tentu kita hanya bisa berharap para anggota dewan dapat mengawasi
setiap kebijakan luar negeri Pemerintah, seperti OPEC atau sejenisnya. Jangan
14 Prana Wijaya, ―Ada Apa Indonesia Keluar Masuk OPEC?‖, Politik Today, 4 januari
2017, diakses dari http://politiktoday.com/ada-apa-indonesia-keluar-masuk-opec/, pada tanggal 20
Januari 2017.
10
sampai pada kenyataannya kita hanya mendapatkan kerugian dari keikutsertaan
tersebut hanya karena sifat ―ikut-ikutan‖
Di sisi lain jika Indonesia berani dengan lantang menyatakan dirinya
bukan pengekspor minyak tetapi pengimpor minyak, maka mulai sekarang
Indonesia harus menghentikan ekspor minyak mentah. Begitu pula jika seluruh
hasil lifting minyak dalam negeri digunakan seluruhnya untuk kebutuhan
nasional, maka tidak logis mengaitkan harga BBM di Indonesia dengan harga
yang berlaku di New York Mercantile Excange (NYMEX) kecuali Indonesia
mengimpor seluruh atau sebagian besar kebutuhan nasional.15
B. Pertanyaan Masalah
1. Faktor apa saja yang mempengaruhi Keputusan Indonesia untuk
mereaktifasi keanggotaannya sebagai Anggota Penuh di OPEC?
2. Mengapa sebagai pengimpor minyak, Indonesia tetap bisa mendapatkan
status keanggotaan penuh di OPEC?
C. Manfaat Penelitian
Sebagai sebuah penelitian yang berorientasi atas asas manfaat, penulis
membagi manfaat penelitian kedalam beberapa aspek manfaat.
1. Manfaat Akademis.
Penelitian ini diharapkan dapat menambah kualitas intelektual penulis
untuk memahami permasalah Indonesia di bidang ketahanan energi
nasional. Penulis juga mendapatkan berbagai infomasi-informasi
15
Prana Wijaya, Ada Apa Indonesia
11
penting tentang bagaimana Pemerintah melakukan diplomasi terhadap
negara lain untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya.
2. Manfaat Praktis
Penulis mengharapkan dari hasil penelitian yang penulis kaji dapat
menjadi sebuah sumbangan pemikiran dalam khasanah keilmuan pada
civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
D. Tinjauan Pustaka
Untuk mendukung penelitian skripsi ini perlu adanya tinjauan pustaka
mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki
keterkaitan dengan skripsi ini, hal tersebut ditujukan untuk memperoleh
permasalahan yang belum dikaji sebelumnya. Secara umum literatur yang
membahas tentang permasalahan politik internasional telah dikemukakan oleh
Muhammad Baharudin S.Sos.,M.Sc.,M.A. yang menjabat sebagai Kepala Pusat
Studi Politik dan Pemerintah, Universitas Bina Nusantara (Binus) dalam Journal
of ASEAN Studies Binus Univercity dengan judul ―Indonesia Rejoining OPEC:
Dynamic of the Oil Importer and Exporter Countries”.dalam literatur tersebut
penulis menemukan alasan Indonesia masuk kembali kedalam OPEC disebabkan
karena ketahanan energi domestik merupakan kunci dalam peningkatan proses
industrialisasi yang menjadi ukuran dari pertumbuhan ekonomi.
Dalam tulisannya Baharudin menjelaskan dinamika kerjasama yang
terjalin antara Indonesia dan OPEC dengan memperlihatkan sejarah kerjasama di
12
antara keduanya. Dengan bergabungnya kembali Indonesia sebagai Full Member
dalam OPEC, akan terjadinya saling ketergantungan (Interdependent) antara
Indonesia dan negara-negara anggota OPEC lainnya baik dalam hal Energi
maupun diluar bidang energi.
Baharuddin juga menjelaskan alasan-alasan yang mendorong Indonesia
mengubah statusnya kembali sebagai Anggota Penuh dalam OPEC sebagai
langkah awal Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut data
International Monetary Funds (IMF) pertumbuhan ekonomi di daerah Asia
Tenggara terus meningkat setiap tahunnya dan di perkirakan pada tahun 2018
Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang akan meningkatkan
pertumbuhan ekonominya hingga 6 persen. Inilah yang menyebabkan Indonesia
harus siap menghadapi proses pertumbuhan ekonomi yang pesat dan salah satunya
adalah dengan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap dalam posisi aman.
16
Kemudian dalam penjelasan selanjutnya, Baharudin mencoba melihat
semua keuntungan yang bisa didapatkan seluruh anggota OPEC jika menerima
kembali Indonesia sebagai Anggota Penuh dalam OPEC. Dengan masuknya
Indonesia sebagai Anggota Penuh dalam OPEC yang mayoritas berasal dari
Timur Tengah, sementara Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara
yang masuk dalam keanggotaan OPEC, maka OPEC akan terlihat lebih bersabat
dengan Liberalisasi Pasar Global.17
16
Baharrudin. Muhammad, Indonesia Rejoining OPEC, hal. 120 17
Baharrudin. Muhammad, Indonesia Rejoining OPEC, hal. 126.
13
Dalam literatur tersebut juga menyebutkan tanpa harus menjadi negara
pengekspor Indonesia sangat mudah untuk bergabung kembali dengan OPEC
karena kedekatan Indonesia dengan negara-negara anggota OPEC yang ada.
Alasan lainnya adalah karena subsidi minyak yang diterapkan Pemerintah
terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi penghalang program
pertumbuhan ekonomi, apalagi jika harga minyak dunia naik maka otomatis
Indonesia harus lebih besar lagi melakukan subsidi BBM untuk menjamin
kestabilan ekonomi dalam negaranya yang sangat bergantung kepada harga BBM.
Kekurangan dalam Jurnal ini adalah, Baharudin tidak menjelaskan secara
mendalam tentang faktor-faktor lain yang menyebabkan Indonesia harus
mengubah statusnya kembali dalam OPEC. Karena itu untuk membedakan jurnal
tersebut dengan skripsi ini penulis akan menganalisa lebih dalam tentang faktor
internal dan eksternal yang menyebabkan Indonesia memutuskan Untuk
mengaktifkan Kembali status Keanggotaannya dalam OPEC.
Kemudian untuk mendukung argumen tentang upaya Indonesia dalam
mencapai kepentingan nasionalnya penulis mendapatkan jurnal Nasional dan
Internasional Universitas 17 Agustus Jakarta yang berjudul analisis kepentingan
Indonesia bergabung dalam Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang
ditulis oleh Restilia Polii S.Sos M.A, Dosen di Universitas 17 Agustus 1945
Jakarta, dalam jurnal tersebut Restilia melihat masuknya Indonesia dalam APEC
merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan perannya dalam konsolidasi
perdagangan Internasional, karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh
Sekertariat APEC, total penduduk di wilayah APEC mencapai 2,6 milyar atau 61
14
% total penduduk dunia (1992) dengan total GDP mencapai 73 % dari GDP dunia,
serta total perdagangan APEC mencapai 45 % dari total perdagangan dunia
(1994) yang berarti APEC memiliki peran penting dalam konsolidasi Perdagangan
Internsional.18
Indonesia juga memiliki peran yang penting dalam APEC dan merupakan
salah satu negara yang berperan aktif dalam pengembangan kerjasama APEC.
Kontribusi terbesar Indonesia dalam APEC adalah turut merumuskan visi utama
APEC yang juga disebut Tujuan Bogor (Bogor Goals). Komitmen ini menjadi
dasar dalam berbagai inisiatif untuk mendorong percepatan penghapusan tarif
perdagangan maupun investasi antar anggota APEC.19
Kesamaan yang terdapat dalam penulis dan literatur ini adalah Indonesia
terus meningkatkan perannya melalui Institusi Internasional demi mendapatkan
kepentingan nasionalnya. Dan perbedaannya ada pada perbedaan organisasi yang
diteliti sebagai objek dalam penelitian. Literatur ini menggambarkan kapabilitas
Indonesia dalam memainkan perannya dalam organisasi atau sistem internasional.
E. Kerangka Konseptual
Berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya rezim Komunis
Uni Soviet telah membentuk tatanan dunia baru yang sebelumnya bipolar menjadi
multipolar. Perubahan ini juga mengubah konstelasi politik Internasional yang
semula fokus pada isu-isu high politics seperti isu politik dan keamanan menjadi
18
Tarmidi T. Lepi, 1995, AFTA, NAFTA, and ―APEC: Possibilities for Enhancing Trade
and Investment Flows‖, Jakarta: UI-Press. hal. 1 dalam Restilia Polii, analisis kepentingan
Indonesia bergabung dalam APEC,(jurnal Internasional dan Nasional,vol.11, Universita 17
agustus 1945 Jakarta,2013), hal.98 19
Restilia Polii, ―Analisis Kepentingan Indonesia Bergabung Dalam Asia Pacific
Economic Cooperation (APEC)‖, Jurnal Nasional dan Internasional, Vol.1 No.1 2015.
Universitas 17 Agustus Jakarta Hal.99
15
fokus kepada isu low politics seperti lingkungan, hak asasi manusia, ekonomi, dan
lain-lain, persaingan yang terjadi antar negara juga turut berubah dari persaingan
militer menjadi persaingan ekonomi. Setiap negara berlomba-lomba untuk
membangun kapabilitas ekonominya melalui industrialisasi, pangan maupun
sumber daya alam.
Tercapainya kepentingan nasional sebagai tujuan utama negara
mempengaruhi perilaku negara dalam mengatur strategi kebijakan luar negerinya
agar kepentingan domestik negaranya dapat terpenuhi. Dengan adanya arus
globalisasi yang kuat mengharuskan setiap negara untuk terus berkompetisi
dengan negara-negara lain melalui kerjasama internasional melalui kerjasama
bilateral antar dua negara maupun kerjasama multilateral yang dilakukan melalui
organisasi Internasional agar mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.
Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam OPEC merupakan upaya
Pemerintah dalam mencapai kepentingan nasionalnya melalui sistem
Internasional, peningkatan proses industrialisasi serta usaha Indonesia dalam
menjamin ketersediaan energi utama yaitu bahan bakar minyak menjadi alasan
utama Indonesia kembali aktif dalam OPEC. Dengan di pengaruhi faktor-faktor
domestik yang mempengaruhi kebijakan tersebut, Pemerintah akan terus berusaha
memaksimalkan keuntungannya melalui kerjasama Internasional yang dilakukan.
E.1. Kepentingan Nasional
Kepentingan nasional didefinisikan sebagai kepentingan negara yang dicapai
melalui kebijakan nasional. Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan produk
dari faktor domestik yang terjadi di dalam negeri. Kepentingan nasional
16
merupakan tujuan utama Pemerintah dalam melingdungi kehidupan bangsa dan
negara. Dengan memahami perilaku internasional yang ada kepentingan nasional
menjadi dijadikan sebagai acuan dalam membuat kebijakan luar negeri. Para
penganut Realis menyamakan kepentingan nasional dengan power, dimana power
menjadi sebuah alat untuk mengembangkan dan mengendalikan suatu hubungan
dengan negara lain.20
Kepentingan yang didasari oleh kapabilitas negara yang kuat dalam sistem
sistem internasional akan memberikan dampak langsung bagi pertimbangan
negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan
bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi
kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan
yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan
nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik
luar negeri dari suatu negara.21
Hans Morgenthau mengemukakan mengenai kepentingan nasional yaitu
sebuah konsep yang memiliki 2 elemen, yang pertama, kepentingan nasional
merupakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan yang kedua,
mempertimbangkan lingkungan strategis sekitarnya atau kondisi luar dari
negaranya. Sehingga pemenuhan dalam negeri dapat dilakukan dengan cara
mempertahankan kedaulatan wilayah negara, stabilitas politik dalam negeri,
menjaga identitas budaya dari ancaman negara lain. Sedangkan yang dimaksud
20
Anak Agung Bayu Perwita dan Yayay Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan
Internasional . hal. 35. 21
Anthonius Sitepu, Studi Hubungan Internasional, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),
hlm. 163.
17
dengan mempertimbangkan kondisi strategis adalah menciptakan perdamaian
dunia melalui diplomasi.22
Dengan masuknya kembali Indonesia dalam OPEC tentunya merupakan
strategi Pemerintah Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya dalam
kancah Internasional. Mengingat pentingnya ketahanan energi nasional sebagai
komponen utama berjalannya proses Industri yang berimbas pada peningkatan
pertumbuhan ekonomi, Indonesia telah membuat caranya sendiri dalam
mendapatkan kepentingan nasionalnya.
Miroslav Nincic mengungkapkan terdapat tiga asumsi dasar kepentingan
nasional, pertama kepentingan nasional harus bersifat vital yang dalam
pencapaian kepentingan tersebut harus menjadi prioritas utama Pemerintah dan
masyarakat. Kedua, kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan
Interasional. Ketiga kepentingan tersebut harus tidak memihak kepada salah satu
instansi ataupun kelompok manapun melainkan harus mewakili seluruh aspirasi
seluruh masyarakat negara. Untuk itu kepentingan nasional sangat berkaitan erat
dengan kebijakan luar negeri suatu negara, karena kebijakan luar negeri maka
usaha suatu negara untuk memberikan rasa aman dan rasa kesejahteraan terhadap
warga negaranya untuk menjadi lebih terjamin.23
Pengaktifan kembali status keanggotaan Indonesia dalam OPEC bisa
dikatakan lebih didominasi oleh kepentingan ekonomi, hal ini bisa dilihat dari
22
Martinus Siswanto Prajogo, ―Kepentingan Nasional Sebuah Teori Nasional Dan
Penerapannya Oleh Amerika Serikat Di Indonesia‖.Tesis Universitas Indonesia Program Kajian
Wilayah Amerika Serikat. Jakarta, 2009, hal.2 23
Atik Fadilatul Husna, Perubahan kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam
memerangi terorisme Internasiona di Afganistan pada periode Pemerintahan Barack Obama,
Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Hubungan Internasional, 2012, Hal. 13.
18
peraturan Presiden (Perpres) No.5 tahun 2006 yang menyatakan kebijakan energi
nasional bertujuan untuk menjamin ketahanan energi dalam negeri serta visi dan
misi presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Yang artinya ketersediaan sumber daya minyak yang mulai menipis dan tingginya
konsumsi bahan bakar minyak sebagai energi primer bagi proses industri dan
transportasi di Indonesia harus segera ditangani karena berdampak pada
menurunnya proses pertumbuhan ekonomi serta menghambat pembangunan
infrasturktur yang menunjang terbentuknya Indonesia sebagai poros maritim
dunia.24
Menurut Alex Mintz kepentingan ekonomi dan kebijakan luar negeri,
adalah kebijakan ekpansi sebuah negara yang sering dipandang untuk mengejar
kepentingan ekonomi mereka. Motivasi imperialistik menjadi faktor utama untuk
kebijakan luar negerinya.25
dengan status keanggotaan Indonesia dalam OPEC
Pemerintah berharap akan mendapatkan keuntungan yang besar baik dalam
mendapatkan kepentingan ekonomi atau meningkatkan powernya dalam sistem
Internasional
E.2. Kebijakan Luar Negeri
Untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu negara maka sebuah
negara perlu untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Kebijakan yang diterapkan
harus memenuhi semua kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional
negaranya. Menurut Anak Agung Bayu Perwita kebijakan luar negeri merupakan
24
Riza Azmi dan Hidayat Amir ialah staf dan peneliti pada Pusat Pengelolaan
Risiko Fiskal Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Artikel telah dimuat dalam
Buletin Info Risiko Fiskal Edisi 1 Tahun 2014 25
Alex Mintz dan Karl Derouen, Understanding Foreign Policy Making: Decision
Making, (New York: Cambridge University Press, 2010),hal. 3-4.
19
suatu formula, nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan,
mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional.26
Kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh faktor Internal seperti
sistem Pemerintahan, Ideologi negara lalu struktur lainnya yang mempengaruhi
kebijakan luar negeri tersebut agar sejalan dengan kepentingan nasional.
Kepentingan nasional yang harus dilaksanakan melalui kebijakan luar negeri
diimplementasikan oleh Pemerintah dengan beberapa cara dan tujuannya seperti
berikut:27
Pertama, kedaulatan dan keutuhan teritorial. Demi menjaga keutuhan
dan kedaulatan territorial suatu negara maka setiap negara harus mendapatkan
dukungan dari beberapa negara tertuama negara-negara besar dan juga organisasi
Internasional. Agar dapat memiliki hubungan baik dengan berbagai negara maka
diutuslah seorang diplomat dengan membawa misi kenegaraannya. Sejarah
panjang kerjasama Indonesia dengan OPEC merupakan sejarah penting yang tidak
bisa kita pungkiri. Kerjasama yang telah terjalin begitu lama dengan anggota-
anggota OPEC merupakan cara Pemerintah dalam mencari dukungan politik
maupun ekonomi bagi kedaulatan Indonesia.
Kedua, dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka suatu
negara akan berusaha mencari kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya dengan kata
lain negara akan membuat seperangkat kebijakan yang bisa menarik investor
asing agar mau untuk menaruh sahamnya di suatu negara baik melalui investasi
langsung maupun tidak. Dengan begitu peningkatan ekonomi akan tercipta dan
26
Anak Agung Bayu Perwita, Dan Yayay Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan
Internasional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 47. 27
Leonardo Hutabarat, Analisis Kebijakan Luar Negeri dalam Studi Hubungan
Internasional. Jakarta, 2013. hal.72
20
kekuatan ekonomi negara akan semakin meningkat juga. Tidak hanya itu dengan
adanya kerjasama ekonomi akan menciptakan lapangan kerja baru dan transfer
teknologi. Negara-negara OPEC yang mayoritas merupakan negara kaya dan
mempunyai kemampuan teknologi yang tinggi dalam bisnis minyak akan menjadi
sasaran Pemerintah untuk menjadi investor di Indonesia di bidang energi.
Ketiga, penyebaran nilai-nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
(HAM), Indonesia bisa dikatakan sebagai negara muslim paling demokratis
didunia karena nilai kebudayaan dan nilai hidup masyarakat Indonesia yang telah
lama mengandung nilai-nilai demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak
asasi manusia. Melalui kebijakan luar negeri, Indonesia menyebarkan nilai-nilai
agung tersebut sebagai upaya ikut serta dalam keadilan dunia dan perdamaian
dunia seperti yang tertuang dalam Undang Undang dasar 1995. Melihat negara-
negara anggota OPEC didominasi oleh negara timur tengah dimana demokrasi
tidak tumbuh pesat, karena itu dengan membina hubungan baik melalui OPEC,
Indonesia bisa menjadi contoh negara muslim yang bisa beradaptasi dengan nilai
demokrasi dan HAM
Keempat, keamanan nasional dan regional, keamanan suatu negara itu
penting. Mengingat sebuah negara mempunyai rakyat yang harus dilindungi
dengan adanya rasa aman akan menciptakan suasana nyaman. Maka dari itu di
butuhkan suatu upaya Pemerintah kebijakan domestik seperti peningkatan alusista
dan kebijakan militer domestik lainnya dan kebijakan luar negeri berupa
aliansi/kerjasama pertahanan melalui organisasi regional maupun Internasional.
21
Alex Mintz menyebutkan bahwa setidaknya ada empat hal yang
menjadi faktor pendorong pembuatan kebijakan luar negeri yaitu Internal Faktor
seperti kondisi politik domestik, sistem Pemerintahan, kondisi ekonomi, nilai
budaya, kelompok masyarakat dan lainnya. Kemudian faktor eksternal dimana
kebijakan luar negeri dibuat untuk merespon faktor-faktor dari luar dan juga di
pengaruhi faktor domestik. Selain kedua faktor tersebut Mintz juga menjelakan
bahwa faktor psikologis juga menentukana bagaimana sebuah kebijakan luar
negeri dipengaruhi seorang kepala negara atau Pemerintahan sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi.28
Menurut Alex Mintz leadership personality/Ideosinkratik atau kepribadian
dari pemimpin dapat membuat kita mengerti kenapa beberapa pemimpin membuat
keputusan-keputusan yang berbeda dalam menyelesaikan suatu permasalahan
internal maupun eksternal. Kepribadian pemimpin membuat efek dalam pilihan
strategi dan keputusan. Dalam hal ini Alex Mintz setidaknya menjelaskan ada 7
faktor yang mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin yaitu,
leader’s personality, emotion, image, beliefe system, evoke set, analogi and
learning.
29
Kebijakan luar negeri di Indonesia dipengaruhi adanya perubahan
global yang terjadi sejak berakhirnya Perang Dingin, masuknya konsep-konsep
dari dunia Barat khususnya yang dipengaruhi oleh Amerika Serikat sebagai
pemenang perang dingin mempengaruhi sistem domestik Indonesia:
28
Alex Mintz. Understanding Foreign Policy, hal.4 29
Alex Mintz. Understanding Foreign Policy, hal.4
22
demokratisasi politik, meningkatnya peran masyarakat sipil dalam mempengaruhi
keputusan politik, liberalisasi ekonomi, demiliterisasi peran politik TNI,
masuknya isu HAM dan lingkungan hidup dalam wilayah politik publik, dan lain
sebagainya. Khususnya bidang politik luar negeri, terjadi perubahan-perubahan
mendasar; yang mencakup dua wilayah utama, normatif dan struktural, yang
berpengaruh langsung pada sistem pengambilan keputusan, kebijakan dan
implementasi politik luar negeri.30
Melalui dialog yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR-RI yang membahas
tentang Reaktifisasi Indonesia dalam OPEC, Menteri ESDM, Soedirman Said
meminta pendapat kepada Komisi 7 DPR RI untuk mengaktifkan kembali status
keanggotaannya dalam OPEC. Meskipun pada dasarnya reaktivasi status
keanggotaan Indonesia dalam OPEC tidak harus melalui proses persetujuan yang
panjang seperti kebijakan luar negeri lain pada umumnya, karena menurut
undang-undang no.30 tahun 2007 pasal 10 ayat tiga yang mengatakan bahwa
setiap perjanjian Internasional dalam bidang energi harus melalui persetujuan
DPR.
Dalam hal ini Indonesia tidak membuat perjanjian baru dengan OPEC.
Soedirman Said mengatakan bahwa Indonesia tidak benar-benar putus
keanggotaanya dalam OPEC, namun hanya suspend. Untuk merubah statusnya
kembali Indonesia hanya harus membayar Iuran Organisasi sebesar dua juta Euro
pertahun atau sekitar 30 milliar rupiah pertahun (nilai tukar Euro per Januari
30
Andre H. Pareira, ―Tantangan Politik Luar Negeri Indonesia Kontemporer”, Jurnal
Ilmiah Hubungan Internasional, Vol. 1 No. 2, Jakarta, Mei 2005, hal. 149-159.
23
2017), dana ini digunakan untuk riset bagi negara anggota OPEC.31
Keputusan
Reaktifasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Kementerian ESDM
sebagai langkah konkrit Pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi bagi
masyarakat, seperti yang tertera dalam pasal 2 dan 3 UU no.30 tahun 2007 yang
secara garis besar menyatakan bahwa Pemerintah bertugas untuk menjamin
ketahanan dan ketersediaan energi demi mendorong proses pembangunan
ekonomi Secara teoritis, ada tiga elemen utama yang menentukan politik luar
negeri suatu negara: sistem Internasional, sistem politik domestik, dan aktor
pengambil keputusan politik luar negeri. Ketiga elemen tersebut merupakan input
yang menentukan output (kebijakan) dan outcome (implementasi) politik luar
negeri.32
F. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni analisa serta
pemahaman mendalam (deep understanding). Penelitian dengan metode ini
menghasilkan data deskriptif berupa deskripsi dari unit analisis yang diteliti.
Metode ini menganalisis perilaku dan sikap politik yang tidak dapat atau tidak
dianjurkan untuk dikuantifikasi. Metode penelitian kualitatif memberi kesempatan
ekspresi dan penjelasan yang lebih besar.33
Kelebihan dari penelitian kualitatif
yakni peluang yang lebih besar untuk mengeksplorasi keyakinan dan sikap, dapat
31
―DPR RI setuju Indonesia Aktif Kembali dalam OPEC‖, Migas Review, diakses melalui
http://www.migasreview.com/post/1433883513/dpr-setuju-indonesia-aktif-kembali-di-opec.html
pada tanggal 19 january 2017 32
Held David, Democrazy at the Global Order, (Oxford: Oxford University Press,
London, 1995) hal. 64. 33
Lisa Harrison, Metode Penelitian Politik, (Jakarta: Kencana Prenada Prnada Media
Group, 2007), Hal. 86.
24
menjelaskan ―mengapa‖ dan ―bagaimana‖, bukan hanya ―apa‖; dan lebih
mengandalkan pada tindakan dan pikiran responden.34
Kebijakan Luar Negeri
Indonesia dapat dikupas menggunakan metode ini.
Pengumpulan data penulis menggunakan pengumpulan data wawancara
dan studi kepustakaan. Dengan wawancara, penulis mampu mendapatkan
informasi secara mendalam mengenai studi kasus yang dibahas dalam tulisan ini.
Wawancara adalah pertemuan antara peneliti dan responden, di mana reponden
akan menjadi data yang harus diolah kembali dan dikomparasikan dengan data
wawancara lainnya sehingga menjadi data yang argumentatif. Menurut Stedward
dalam Harrison, wawancara merupakan metode yang cocok untuk pengumpulan
data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak
banyak literatur yang membahasnya.35
Sumber data juga terdiri dari berbagai studi
kepustakaan seperti buku, artikel koran/majalah, jurnal, artikel internet dan media
massa.
G. Sistematika Penulisan
Penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut:
Bab I, penulis memaparkan latar belakang masalah penelitian tentang
bergabungnya kembali Indonesia sebagai Anggota Penuh dalam keanggotaan
OPEC pada tahun 2015 setelah membekukan keanggotaannya dalam OPEC pada
tahun 2008. Kemudian pada sub-bab pertanyaan penelitian, peneliti mencoba
34
Lisa Harrison,Metode Penelitian Politik. Hal 92.
35 Lisa Harrison,Metode Penelitian Politik. Hal 104.
25
untuk mencoba untuk memfokuskan sudut pandang dari penelitian dengan
merumuskan pertanyaan penelitian. Kemudian pada sub-bab manfaat penelitian,
peneliti memaparkan manfaat yang peneliti dapatkan selama penelitian ataupun
setelah penelitian yang diharapkan bisa sedikit banyak memberikan kontribusi
pada ilmu pengetahuan sosial. Pada Sub-Bab selanjutnya, Tinjauan Pustaka
menjadi rujukan bagi peneliti untuk melihat sejauh mana penelitian sebelumnya
meninjau masalah yang berkaitan dengan Keanggotaan Indonesia dalam OPEC.
Peneliti menggunakan Metode Kualitatif dalam menganalisa faktor-faktor yang
mempengaruhi kebijakan Indonesia untuk bergabung kembali dalam OPEC,
dengan menggunakan data deskriptif yang dikumpulkan melalui studi pustaka
ataupun hasil wawancara, dengan begitu peneliti berharap bisa menyajikan analisa
mendalam dalam penelitian ini. Selanjutnya, Sistematika penulisan yang di
gunakan oleh penulis untuk menunjukan gambaran umum dari keseluruhan sistem
penulisan pada pelitian.
Selanjutnya, dalam bab 2, penulis mencoba menunjukan dinamika minyak
yang terjadi di Indonesia serta melihat selisih antara produksi dan konsumsi
minyak dalam negeri yang akan disajikan dalam data deskriptif maupun tabel.
Dalam bab ini juga penulis mencoba mengelaborasikan kondisi ketahanan energi
minyak di Indonesia dan langkah-langkah Pemerintah dalam mengatasi persoalan
persediaan minyak dan harga minyak nasional melalui kebijakan fiskal. Serta
melihat kaitan antara ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi.
26
Kemudian gambaran umum tentang OPEC dan keanggotaan Indonesia
dalam OPEC akan dipaparkan pada bab 3. Di awali dari sejarah terbentuknya
OPEC sebagai aliansi negara-negara pengekspor minyak serta melihat seberapa
besar pengaruh yang dimiliki organisasi ini dalam mempengaruhi harga minyak
dunia. Bab ini juga akan menjelaskan peran yang dimiliki Indonesia sebagai satu-
satunya negara di Asia Tenggara yang masuk dalam OPEC dan memiliki peran
yang penting dalam OPEC.
Dalam bab selanjutnya yaitu bab 4, penulis akan berusaha memaparkan
secara mendalam mengenai faktor internal dan eksternal yang mendorong
Indonesia bergabung kembali dalam OPEC pada tahun 2015 dengan
mengidentifikasi kemungkinan apasaja yang mempengaruhi kebijakan luar negeri
Indonesia. Dengan menggunakan kerangka konseptual, peneliti akan mencoba
mengupas lebih dalam studi kasus yang di angkat dalam penelitian ini agar
mendapatkan pemahaman yang komperhensif sebagai jawaban atas pertanyaan
penelitian yang dituliskan.
Bab V, sebagai bab penutup, penulis menyajikan kesimpulan untuk
meringkas semua pemaparan fakta dan analisis yang telah dibuat oleh peneliti
serta saran yang diberikan oleh peneliti agar penelitian ini bisa menjadi referensi
bagi dunia pendidikan dan bisa menjadi solusi bagi permasalahan bangsa
Indonesia.
27
BAB II
DINAMIKA BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONEISA
Pentingnya mewujudkan ketahanan energi negara merupakan sebuah
kewajiban besar bagi Pemerintah dalam menopang perkembangan proses
industrialisasi. Secara sektoral, pemakaian bahan bakar minyak dibagi menjadi
beberapa sektor pengguna yaitu sektor transportasi, sektor industri, sektor
pertanian, layanan komersial dan publik, sektor rumah tangga serta sektor lainnya.
Menurut data Outlook Energi Indonesia tahun 2014, pada tahun 2012 pangsa
terbesar penggunaan energi adalah sektor industri 34,8 % diikuti oleh sektor
rumah tangga 30,7 %, sektor transportasi 28,8 % , sektor komersial 3,3 %, dan
sektor lainnya 2,4 %. Penggunaan energi dalam setiap sektor menjadi tanggung
jawab pemerintah dalam penyediaannya.36
Dalam usaha menjaga pertumbuhan ekonomi, konsumsi energi dibutuhkan
untuk merubah material bahan dasar menjadi barang dan jasa yang bermanfaat
bagi masyarakat. Indonesia pernah dikenal sebagai negara eksportir minyak pada
periode tahun 1960-an sampai pada tahun 2002, dengan status sebagai negara
eksportir minyak tentunya Indonesia memiliki peran penting dalam perdagangan
minyak dunia. Bergabungnya Indonesia dalam OPEC sebagai Organisasi
pengekspor minyak pertama di dunia yang memiliki pengaruh besar akan sangat
menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara Importir minyak saat ini.
36 Kementrian ESDM, Outlook Energi Indonesia 2014 (Jakarta: 2014), Hal. 20.
28
A. Produksi dan Konsumsi Bahan Bakar Minyak Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam di
pertambangan. Stigma ini berkembang pada masyarakat luas. Jika kita menilik
pada pernyataan di atas mungkin bisa dikatakan benar bisa juga salah. Jika kita
melihat cadangan batubara di Indonesia mungkin kita bisa mengatan bahwa itu
benar, Indonesia kaya akan kandungan sumberdaya alam khususnya batubara.
Tetapi jika Indonesia kaya akan cadangan sumberdaya alam, dalam hal ini sumber
daya minyak maka itu hanya sebuah sejarah yang sudah lama terlewatkan, ketika
Indonesia memiliki kejayaan minyak yang cukup besar pada tahun 1970an,
naiknya harga minyak dunia akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia
sebagai negara pengekspor minyak.
A.1. Produksi Minyak Indonesia Tahun 1972-2015
Khusus untuk minyak mentah, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara
produsen minyak, bahkan pernah menjadi salah satu anggota organisasi produsen
minyak mentah dunia yaitu OPEC. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
(2013), Indonesia pernah berhasil memproduksi minyak mentah di atas 1 juta
barrel per hari (Bph) selama periode 1972 s.d. 2006 dengan pencapaian tertinggi
tahun 1977 dengan produksi 1,68 juta Bph.37
(Lihat tabel 2.1)
37
Mohamad Nasir, ―Potret Kinerja Migas Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal”,
Kementerian Keuangan Artikel telah dimuat dalam Buletin Info Risiko Fiskal (IRF) Edisi 1 Tahun,
2014, Hal. 2.
29
2.1 Perkembangan Produksi Minyak Indonesia
Sumber:BP Statistical Review 2013
Bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya, produksi minyak mentah
Indonesia juga masih dapat dikategorikan lebih dari cukup. Badan Pusat Statistik
juga mencatat bahwa Indonesia mampu memproduksi minyak mentah sekitar 44,6
juta ton pada tahun 1991, dan menempati posisi ke 24 sebagai negara produsen
minyak mentah terbesar dari 53 negara di dunia. Sedangkan di Asia Pasifik,
Indonesia menempati posisi ke-2 terbesar setelah China yang mencapai 207,5 juta
ton. Negara tetangga ASEAN di belakang Indonesia, Malaysia 29,7 juta ton,
Vietnam 17 juta ton, Thailand 16,2 juta ton, dan Brunei Darussalam 7,8 juta ton
(BPS, 2013).38
Pencapaian produksi minyak mentah dunia yang masuk dalam 25
besar dunia dapat dilihat dalam tabel berikut:
38
BP. 2013. Statistical Review of World Energi June 2013. Diakses melalui
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy- economics/statistical-review-of-world-
energy-2013/statistical-reviewdownloads.html.pada tanggal 23 Februari 2017
30
2.2 Negara Produsen Minyak Bumi Terbesar Di Dunia
Sumber: BP Statistical Review, June 2007.
Namun demikian, perlu disadari bahwa catatan pencapaian di atas adalah
catatan masa lalu atau dapat dikatakan sejarah bagi Indonesia. Kini, produksi
minyak mentah Indonesia semakin menurun. Sebagaimana telah digambarkan
dalam tabel 2.1, dalam beberapa tahun terakhir, dari tahun 2007 s.d. 2012,
produksi minyak mentah Indonesia pada kisaran 900 ribu bph, penurunan ini
merupakan suatu kenyataan yang harus dihadapi Indonesia bahwa minyak
merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui semakin lama
produksinya akan semakin menurun dan pada akhirnya suatu saat nanti akan
habis.39
Di samping itu, dari total produksi minyak mentah yang dihasilkan, tidak
keseluruhannya adalah milik Pemerintah. Pemerintah harus berbagi dengan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dengan pola bagi hasil 85 % untuk
Pemerintah dan 15 % untuk K3S. Namun demikian, sebelum dibagi, hasil
39
Mohamad Nasir. Potret Kinerja Migas Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal hal 5
31
produksi harus terlebih dahulu digunakan sebagai pengganti biaya eksplorasi yang
dikeluarkan oleh K3S atau cost recovery. Dengan demikian, yang menjadi hak
Pemerintah atas produksi minyak mentah adalah di bawah angka produksi seperti
pada tabel 2.1.40
A.2. Konsumsi Minyak Indonesia Tahun 1970-2015
Berbeda dengan kinerja produksi minyak mentah, seiring dengan
peningkatan Product Domestic Bruto (PDB) dan jumlah penduduk, konsumsi
BBM di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Hal ini terlihat dari
perkembangan konsumsi minyak mentah yang terjadi selama ini sebagaimana
digambarkan dalam Tabel 2.3 Di era tahun 70an, konsumsi minyak hanya
dikisaran 100 ribu s. d. 350 ribu Bph. Namun, dari tahun ke tahun konsumsi terus
meningkat atau tumbuh di kisaran 6,1% per tahun selama periode 1970 s. d. 2012.
2.3 Konsumsi Bbm Dan Surplis/Defisit
Sumber: BP Statistical Review, June 2013.
Kondisi yang bertolak belakang antara kinerja produksi dan konsumsi
minyak, pada akhirnya membuat Indonesia mengalami defisit minyak. Hal ini
mulai terjadi pada tahun 2004 di mana Indonesia mengalami defisit minyak
sekitar 5 juta Bph, kemudian terus merangkak naik hingga tahun 2012 yang
40
Mohammad Nasir. Potret Kinerja Migas Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal. hal 6
32
mengalami defisit 27 juta Bph. Konsekuensi defisit sudah dapat dipastikan bahwa
Indonesia harus impor baik dalam bentuk minyak mentah maupun hasil olahan
(bensin, diesel, dan kerosene). Ketika impor, otomatis juga dapat berdampak pada
neraca perdagangan Indonesia.
2.4. Konsumsi Energi Per Sektor
Sumber: Outlook Energi Indonesia 2016, Kementerian ESDM
Peningkatan konsumsi energi per sektor selalu terjadi setiap tahun, pada
periode 2000–2014, kecuali pada tahun 2005 dan 2006. Rata–rata pertumbuhan
tahunan selama periode 2000-2014 adalah 3,99% per tahun dari 555,88 juta setara
barel minyak (SBM) pada tahun 2000 menjadi 961,39 juta SBM pada tahun 2014.
(Kementerian ESDM, 2016) . Total konsumsi energi final per sektor yang dibahas
disini tidak memperhitungkan konsumsi produk petroleum lainnya. Perhitungan
konsumsi energi final mencakup sektor industri, rumah tangga, komersial,
transportasi, dan lainnya. Sektor lainnya meliputi pertanian, konstruksi, dan
33
pertambangan, sementara sektor komersial meliputi hotel, restoran, rumah sakit,
supermarket, gedung perkantoran, dll.(Lihat tabel 2.4).41
B. Flukstuasi Ekspor – Impor Minyak Bumi Indonesia
B. 1. Fluktuasi Ekspor Minyak Bumi Indonesia
Ekspor minyak Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami
fluktuasi dan pada akhirnya terus menerus mengalami penurunan dan pada
akhirnya memaksa Indonesia untuk pertama kalinya indonesia harus melakukan
impor minyak dari Arab saudi pada tahun 2004. Walaupun lebih banyak terjadi
penurunan volume ekspor minyak Indonesia dibandingkan dengan
peningkatannya, akan tetapi penurunan dalam hal ekspor ini tidak diikuti oleh
penurunan nilai ekspornya, walaupun volumenya berkurang akan tetapi nilai yang
dihasilkan meningkat akibat peningkatan dari sisi harga.
Perkembangan nilai ekspor minyak bumi Indonesia juga mengalami
fluktuasi yang cenderung mengarah ke peningkatan nilai ekspor. Walaupun
Indonesia terpaksa keluar dari OPEC pada tahun 2008 akibat tidak mampu
memenuhi kuota ekspor yang ditetapkan OPEC namun nilai yang dihasilkan dari
kegiatan ekspor ini masih terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun.42
Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 1998 dengan persentase
perkembangan sebesar 160.31 %, sedangkan penurunan tetinggi terjadi pada
tahun 1999 dengan nilai 33.04 %. Penurunan ekspor minyak bumi merupakan
41
Outlook Energi Indonesia 2016, Kementerian ESDM 42
Mustika. Dkk. ―Pengaruh Ekspor-Impor Minyak Bumi Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia‖, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 2 No. 3,
2015, Hal. 111.
34
akibat ketiadaan investasi baru di sektor energi serta tidak ditemukannya sumur
minyak baru yang disebabkan tidak memadainya teknologi untuk eksplorasi
minyak. Namun peningkatan yang terjadi dari sisi harga yang menyebabkan nilai
ekspor minyak Indonesia meningkat. Hal yang perlu di garis bawahi bahwa
ekspor minyak bumi yang dihasilkan Indonesia sejak tahun 2006 adalah ekspor
yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemegang kontrak bagi hasil dengan
Pemerintah, bukan ekspor yang sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah
Indonesia.43
B. 2. Fluktuasi Nilai Impor Minyak Bumi Indonesia
Perkembangan nilai impor minyak bumi Indonesia seperti halnya dengan
nilai ekspor, nilai impor minyak bumi Indonesia dari tahun ke tahun juga
mengalami fluktuasi, fluktuasi yang terjadi juga mengarah pada peningkatan nilai
impor akibat meningkatnya harga minyak dunia sehingga APBN yang
dikeluarkan menjadi lebih besar akibat untuk menjaga kestabilan harga melalui
subsidi. Peningkatan tertinggi pada nilai impor minyak bumi Indonesia dalam
kurun waktu tahun 1998 yaitu sebesar 188.53%, sedangkan penurunan tertinggi
terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 34.39 %. Berdasarkan data pada tahun 1993
nilai impor minyak bumi Indonesia adalah sebesar Rp.6.91 triliun yang kemudian
mengalami peningkatan di tahun 1994 sebesar 11.08 % menjadi sebesar Rp.7.68
triliun.44
Ditahun 1995 nilai impor minyak bumi Indonesia adalah sebesar Rp.7.62
triliun yang kemudian mengalami peningkatan di tahun berikutnya sebesar
43
Mustika. Dkk. Pengaruh Ekspor-Impor. hal. 111-113 44
Waluyo J & Sriwinarti A. Dampak Perubahan Harga Minyak Mentah Dunia Terhadap
APBN dan Pertumbuhan Ekonomi. Skripsi UPN Veteran. Yogyakarta. 2007. Hal. 30
35
11.98% menjadi sebesar Rp.8.53 triliun. Pada tahun 1998 nilai impor minyak
bumi Indonesia meningkat sebesar 188.53% dengan nilai Rp.37.66 triliun
dibandingkan dengan tahun 1997 yang mencapai Rp.13.05 triliun. Tahun 1999
nilai impor minyak bumi Indonesia menurun sebesar 3.41 % menjadi sebesar Rp.
36.38 triliun. Tahun berikutnya di tahun 2000 nilai impor minyak bumi Indonesia
sebesar 41.14 % menjadi sebesar Rp.51.34 triliun. Pada tahun berikutnya nilai
ekspor minyak bumi Indonesia di tahun 2001 menunjukkan kembali meningkat
sebesar 8.69 %, atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.46 triliun dari tahun
sebelumnya. 45
2.5 Fluktuasi Nilai Ekspor-Impor
Sumber : Kementerian ESDM Republik Indonesia
45
Waluyo J & Sriwinarti A Dampak Perubahan Harga. hal. 32
36
Penurunan ekspor minyak Indonesia yang mengalami resesi yang besar
bila dibandingkan antara tahun 2000 dan tahun 2007. Untuk menutupi kebutuhan
minyak dalam negeri Indonesia mengimpor minyak dari luar negeri, kita bisa lihat
kenaikan impor minyak dari tabel 2.5 dari tahun 2000 hingga tahun 2004 dan
hanya menurun sedikit hingga tahun 2007.
Fluktuasi kenaikan dan penurunan nilai impor minyak bumi sangat
dipengaruhi perubahan yang terjadi pada variabel harga dan nilai tukar sangat
menentukan besarnya nilai impor yang harus dibiayai oleh negara. Kekurang
efisienan konsumsi energi tidak dapat terlepaskan dari kebijakan energi nasional
Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan harga BBM tertentu di pasaran yang
disubsidi oleh Pemerintah. Harga BBM bersubsidi yang murah mendorong
masyarakat kurang memperhatikan penggunaan BBM tersebut secara efisien.
Sebagai contoh harga premium Rp6.500 per liter, solar Rp5.500 per liter,
sementara itu harga minuman cola 1,5 liter harganya Rp10.000. Premium dan
solar merupakan SDA yang sulit diperoleh dan fungsinya sangat strategis untuk
menghasilkan energi. Sementara itu, minuman cola mudah diproduksi termasuk
bahan baku juga mudah didapat dan dapat disubstitusi penggunaanya. Contoh ini
menunjukan bahwa kebijakan harga murah menunjukan adanya ketidaksesuaian
antara nilai ekstrinsik dengan fungsinya.46
46
Publikasi seminar Dewan Energi Nasional.. Dengan tema.‖Kebijakan Energi Nasional
Untuk Menuju Ketahanan Dan Kemandirian Energi‖ pada 11 November 2015. Pontianak. Di akses
melalui fortei2015.untan.ac.id/file/1.pdfpada tanggal 25 Maret 2017
37
2.6 Neraca Minyak DAN BBM
2.7. Ekspor-Impor Minyak Dan Bbm
Sumber: BP Statistical Review, June 2013
Dari Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 terlihat bahwa semakin lama volume impor
minyak dan BBM semakin meningkat. Tahun 2008, volume impor mencapai 24,6
juta kiloliter (KL), meningkat 56,9 % menjadi 38,6 juta KL pada tahun 2012. Dari
sisi nilai pun otomatis defisit neraca perdagangan meningkat. Pada tahun 2003,
terjadi defisit neraca perdagangan sekitar USD 414,8 juta, kemudian pada tahun
2011 periode Januari - November menjadi USD 19,0 miliar. Pada dasarnya,
kenaikan konsumsi minyak atau BBM tidak menimbulkan permasalahan selama
kenaikan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan
38
kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Hal ini dapat ditunjukkan dalam rasio
PDB dengan konsumsi energi (Dolar/Kg Setara Minyak) sebagaimana terlihat
dalam tabel 2.8. Indonesia terlihat masih di bawah Singapura ($8,3), Malaysia
($5,4), Korea ($4,88), dan Brunei Darussalam ($4,84) dalam hal efisiensi
penggunaan energi untuk peningkatan PDB.47
2.8 Ratio PDB Terhadap Konsumsi Energi Tahun 2012
Sumber : World Bank, 2013.
Inilah permasalahan yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus
pemerintah, dengan peningkatan konsumsi BBM tidak diikuti dengan efisiensi
energi itu sendiri, hal ini disebabkan karena keterbiasaan masyarakat Indonesia
akan biaya energi fosil yang murah, sehingga mengabaikan betapa terbatasnya
sumber daya energi fosil yang dinikmati.
C. Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Sektor Minyak dan Gas (Migas)
pada tahun 2012 - 2014 harga minyak mentah dunia terus mengalami
kenaikan harga akibat turunnya permintaan akan sumber energi minyak dan tidak
47
Mohamad Nasir. Potret Kinerja Migas. hal 8
39
adanya penurunan produksi Negara-negara anggota OPEC. Jika pada tahun lalu
harga minyak berkisar pada angka USD 80/barrel, pada tahun 2014 kisaran
harganya berada pada tingkat di atas USD 130/barrel. Hal ini menggelembungkan
angka subsidi BBM ketingkat yang tidak mungkin lagi dipertahankan. Jika harga
minyak mencapai rata-rata USD 120/barel sepanjang tahun 2008 maka subsidi
BBM mencapai lebih dari Rp 200 triliun. Padahal menurut UU No 16/2008
tentang APBN(P) 2008 yang disetujui DPR, ditetapkan batas maksimal anggaran
subsidi BBM hanya sebesar Rp 135,1 triliun.
Bagi Indonesia kenaikan harga minyak telah menambah beban subsidi
Pemerintah. karena semakin banyak dana APBN yang digunakanan untuk
mengurangi harga minyak sebenarnya, atau dengan kata lain Pemerintah harus
memberikan subsidi kepada masyarakat untuk menstabilkan harga BBM di
Indonesia, sedang di satu sisi Pemerintahan harus dihadapkan permintaan
konsumsi minyak yang terus meningkat dari tahun ke tahun oleh masyarakat.
Landasan Pijak kebijakan harga BBM bersubsidi adalah pasal 3 UUD 1945
yang menyatakan bahwa; cabang-cabang produksi penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup masyarakat dikuasai oleh negara, dan bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnnya dikuasai negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penjabaran pasal ini kemudian
dijabarkan pada UU No,21 tentang Minyak dan Gas (Migas), pasal 28 ayat 1,
tahun 2001 yang menyatakan, bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan
dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas
40
vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah kesatuan
Republik Indonesia.
Namun apabila kita melihat pendapatan negara dari sektor Migas sangatlah
kecil dibandingkan negara-negara lain yang memberikan subsidi BBM kepada
rakyatnya seperti Venezuela, Arab Saudi,dan negara Timur Tengah lainnya yang
memiliki pendapatan negara yang besar dari sektor migas, rasanya tidak rasional
lagi jika kita terus menuntut subsidi kepada pemerintah. Apalagi jika kenaikan
harga minyak berlangsung secara permanen maka Pemerintah harus menurunkan
nilai subsidi BBM karena dapat menyebabkan difisit APBN meskipun tentu saja
menimbulkan efek spiral yaitu kenaikan pada semua harga barang dan jasa.48
Naik turunnya harga BBM di Indonesia sangat mempengaruhi kehidupan
masyarakat Indonesia pada tahun 2007-2009, kenaikan BBM akan mengurangi
pendapatan masyarakat. Untuk memperlihatkan perkembangan naik turunnya
harga BBM di Indonesia bisa dilihat dari tabel 2.9.
2.9. Fluktuasi Harga BBM Di Indonesia
48
Riza Azmi, dkk. Politik Energi dalam Kebijakan Fiskal. (Nagamedia. Jakarta.2014),
hal. 5.
41
Sumber : Kementerian ESDM RI
Fluktuasi harga minyak dunia mempengaruhi secara tidak langsung
mempengaruhi Fluktuasi harga BBM di Indonesia, yang lainnya adalah
dicabutnya subsidi BBM oleh Pemerintah merupakan upaya untuk mengalihkan
cadangan APBN untuk meningkatkan aspek lainnya seperti pementasan
kemiskinan dan pendidikan dan pengembangan energi non-konvensional, subsidi
yang asalnya dibayarkan untuk BBM ada yang dijadikan untuk membiayai
Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga harga BBM dalam negeri cenderung
naik, apalagi karena harga minyak dunia yang mengalami kenaikan yang
mencolok pada bulan Juli 2008 dan hanya mengalami penurunan yang tidak
terlalu signifikan bila dibandingkan dengan penurunan harga minyak dunia di
dunia yang menurun drastis, pada November 2014.49
Dari segi implikasi kebijakan moneter Indonesia terhadap fluktuasi harga
minyak dunia yang mengadopsi kebijakan moneter ketat, mengakibatkan
pertumbuhan ekonomi melambat. Pada satu sisi, kenaikan harga minyak kurang
mempengaruhi penurunan konsumsi minyak masyarakat sehingga pertumbuhan
tingkat pendapatan domestik akan menurun dikemudian hari. Kenaikan harga
minyak juga berimplikasi pada peningkatan tarif jasa dan barang. Hal ini
dibuktikan bahwa kenaikan harga minyak meningkatkan tarif jasa angkutan
penumpang yang menyedot sekitar 15 % - 25 % doc (direct operating cost—
DOC) dan dari sektor industri kenaikan harga minyak mempengaruhi proses
49
Badjuri, Abdul Kahar, dan Teguh Yuwono, Kebijakan Publik Konsep dan Strategi,
(Universitas Diponegoro, Semarang,2002), hal.64
42
produksi dan distribusi hasil produksi akibat peningkatan biaya produksi yang
akhirnya menciptakan inflasi barang dan jasa di Indonesia.50
Pemberian subsidi BBM ini sudah dimulai sejak tahun 1970an pada masa
Pemerintahan Soeharto, di mana volumenya terus meningkat dari tahun ke tahun
seiring dengan kenaikannya permintaan rumah tangga dan industri. Tidak hanya
memberatkan anggaran negara terkait membengkaknya subsidi BBM, juga terlihat
meningkatnya risiko BBM impor yang semakin besar tidak hanya berasal dari
fluktuasi harga minyak tetapi juga dari fluktuasi nilai tukar (lihat tabel 2.9). BBM
memberikan kontribusi dominan dalam keseluruhan subsidi energi. Secara total,
subsidi energi (BBM dan listrik) telah mencapai nilai Rp300 triliun pada tahun
2012. Nilai ini berpotensi untuk terus meningkat jika tidak ada perubahan dalam
mekanisme harga BBM bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No. 111/PMK.02/2007.51
2.9 Total Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak Dalam APBN
50
Setyawan, Tri Adi, ―Analisis Reaksi Pasar Modal Terhadap Kenaikan BB: Studi Kasus
Bursa Efek Jakarta‖ Skripsi Program Studi Managemen Ekonomi Universitas Diponogoro, 2015,
.hal. 45. 51
Riza azmi dan Hidayat Amin. ―Ketahanan Energi: Konsep, Kebijakan dan Tantangan
bagi Indonesia‖, Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI
vol.9 no.2, tahun 2016 , hal.152.
43
Sumber:Nota Fiskal dan RAPBN, Bank Indonesia
Kebijakan fiskal lainnya terkait dengan BBM adalah kebijakan energi
Indonesia yang telah memasukkan program diversifikasi energi untuk mengurangi
konsumsi BBM dari total konsumsi energi di Indonesia selama ini masih sulit
dilihat hasilnya (Bappenas, 2012). Kegagalan kebijakan diversifikasi energi di
Indonesia terlihat dari lambatnya pertumbuhan energi baru terbarukan dan masih
tingginya konsumsi energi fosil.52
Hal ini bisa ditunjukkan dengan konsumsi bahan bakar minyak Indonesia
naik terus setiap tahunnya, meskipun besaran persentasenya berkurang terhadap
total energi nasional. Bauran energi di Indonesia jauh lebih homogen dibanding
dengan bauran energi dunia. Masyarakat Indonesia masih sangat tergantung pada
minyak bumi atau BBM yakni sebesar 51,66 % melebihi kebutuhan minyak dunia
sebesar 36 %. Padahal dalam jangka panjang, ketergantungan Indonesia terhadap
energi fosil akan berdampak buruk terhadap keamanan energi nasional. Sifat
energi fosil yang tidak dapat diperbaharui akan menyebabkan goncangan
kebutuhan energi nasional. Dalam jangka waktu tertentu, sumber daya energi ini
tentu akan habis, padahal permintaan terhadap energi tersebut semakin tinggi.53
D. Kausalitas Ketahanan Energi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
International Energi Agency (IEA) mendefinisikan ketahanan energi sebagai
ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau.
Lebih lanjut, ukuran yang dipakai untuk menilai suatu negara dikatakan memiliki
ketahanan energi apabila memiliki pasokan energi untuk 90 hari kebutuhan impor
52
Riza azmi dan Hidayat Amin, Ketahanan Energi: Konsep Hal. 74 53
Riza azmi dan Hidayat Amin., Ketahanan Energi: Konsep Hal. 74-75
44
setara minyak. Ketahanan energi dianggap penting karena energi merupakan
komponen penting dalam produksi barang dan jasa. Segala bentuk gangguan yang
dapat menghambat ketersediaan pasokan energi dalam bentuk bahan bakar primer
BBM, gas dan batubara maupun kelistrikan dapat menurunkan produktivitas
ekonomi suatu wilayah dan jika magnitude gangguan sampai pada tingkat
nasional dapat membuat target pertumbuhan ekonomi meleset dari yang
ditetapkan.54
Mengacu kepada konsep ketahanan energi yang didefinisikan oleh IEA di atas
dan merujuk kepada teori dasar mikroekonomi, menurut Riza Azmi ada tiga
komponen dasar dalam menjaga keberlangsungan pasokan energi, pertama,
estimasi permintaan energi yang presisi sebagai dasar perencanaan penyediaan
pasokan energi, kedua kehandalan (reliability) pasokan energi yang diusahakan
oleh badan usaha, dan ketiga, harga energi yang menjadi sinyal bagi badan usaha
untuk masuk dalam penyediaan energi. Harga energi menjadi begitu penting
karena akan digunakan oleh pihak produsen dalam menghitung estimasi hasil atas
investasi yang dikeluarkan dalam penyediaan energi. Oleh karena itu, Pemerintah
Indonesia memberlakukan batasan atas harga energi pada level tertentu, tidak
jarang investasi dalam pembangunan pembangkit listrik, kilang minyak, tambang
batubara akan berkurang dan supply bahan bakar menghilang dari pasaran.
Kebijakan Pemerintah diperlukan agar ketiga komponen tersebut direspon dengan
baik oleh pelaku ekonomi (konsumen dan produsen) sehingga ketersediaan energi
54
International Energi Agency ―Energi security‖, IEA Secretary, diakses melalui
http://www.iea.org/topics/energysecurity/, pada tanggal 25 Februari2017
45
berada pada tingkat keseimbangan sesuai dengan kebutuhan konsumsi di dalam
perekonomian.55
Ketergantungan kepada energi minyak sebagai sumber daya energi utama
yang paling dominan di dunia, yaitu sebesar 40,8% dari total konsumsi energi
dunia, kemudian diikuti berturut-turut oleh gas alam sebesar 15,5%, dan batu bara
sebesar 10,1% (Internatinal Energi Agency, 2014).56
Hal inilah yang
menyebabkan Kausalitas antara Ketahanan energi khususnya energi fosil sangat
berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Meskipun pengaruh antara ketahanan
energi dan pertumbuhan ekonomi tidak bisa kita predisksi secara langsung karena
Indonesia bukan negara yang mengandalkan industri minyak sebagai sumber
defisa utama seperti Arab Saudi dan Rusia, bagi Indonesia, ketahanan energi
merupakan elemen penting dalam mendorong laju proses Industrialisasi yang
dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Riza azmi dan Hidayat Amin, Ketahanan Energi: Konsep, hal.117 56
Bambang Irawan. ―Pengaruh Regulasi Produksi Minyak Organization Of The
Petroleum exporting Countries (OPEC) Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai
Harga Bahan Bakar Minyak‖ Skripsi Univ. Komputer, Bandung, 2008 , Hal. 84.
46
BAB III
INDONESIA DAN ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTER
COUNTRY (OPEC)
A. Tinjauan Umum Tentang OPEC
OPEC adalah organisasi Internasional yang dikhususkan bagi negara-negara
eksportir minyak dunia. Orgnisasi ini gabungan dari 12 negara yaitu Aljazair,
Angola, Ekuador, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, Uni
Emirat Arab dan Venezuela. Organisasi antar Pemerintah yang berdiri tahun 1960.
Organisasi ini mempunyai markas di Vienna sejak 1965, dan menggelar
pertemuan yang teratur diantara menteri-menteri perminyakan dari negara-negara
anggotanya. Indonesia menarik diri dalam keanggotaan OPEC pada 2008 setelah
menjadi pengimpor minyak dan bukan lagi pengekspor minyak, tetapi ada
kemungkinan akan kembali menjadi anggota OPEC kembali pada waktu yang
belum ditentukan.57
Menurut anggaran dasar dari OPEC, salah satu tujuan pokoknya adalah
penentuan dari cara-cara terbaik untuk melindungi kepentingan organisasi, secara
individual dan kolektif. Tujuan lainnya adalah mengejar jalan dan cara-cara untuk
menjamin kestabilan harga pada pasar minyak Internasional dengan maksud
mencegah fluktuasi yang berdampak negatif. Dengan tetap memperhatikan
kepentingan-kepentingan dari negara-negara produsen minyak dan keperluan
untuk menjaga pendapatan yang baik dari negara-negara tersebut. Dan mengatur
57
OPEC Secretary, ―What Is OPEC”, OPEC Secretariat Vienna: 2008. Diakses melalui
www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm pada tanggal 22 Maret 2017
47
persediaan minyak yang teratur dan efisien dari minyak bumi kepada negara-
yang menjaga pendapatan dari mereka yang berinvestasi kepada industri
perminyakan (OPEC, 2012).
Pengaruh OPEC terhadap pasar minyak telah banyak mendapat kritikan,
sebagian negara anggota OPEC telah mengkhawatirkan dunia dan memicu inflasi
yang tinggi diantara negara berkembang dan negara maju ketika mereka
menggunakan embargo minyak pada krisis minyak pada tahun 1973. Kemampuan
OPEC dalam mengendalikan harga minyak telah berkurang dari tahun ke tahun,
sehubungan dengan penemuan dan perkembangan dari cadangan minyak yang
besar di teluk Meksiko dan di Laut Utara, keterbukaan dari Rusia dan modernisasi
pasar.58
Negara-negara OPEC masih menguasai dua pertiga dari persediaan cadangan
minyak dunia, dan pada April 2009, 55,5 % dari produksi minyak dunia,
menjadikan OPEC organisasi yang mempunyai kontrol yang besar terhadap pasar
minyak dunia, hal di atas menunjukan bahwa pengaruh OPEC terhadap harga
minyak dunia sedangkan untuk kelompok produsen lainnya atau negara non
OPEC adalah seperti negara-negara pecahan Uni Soviet memproduksi 26,4 % dan
negara di amerika latin sebanyak 18,2 % dari total produksi minyak dunia.59
B. Sejarah Berdirinya OPEC
Pasca perang dunia pertama berakhir, kebutuhan akan sumberdaya fosil kian
meningkat karena adanya peningkatan proses industrialisasi oleh semua negara di
dunia. Keterikatan antara kebutuhan minyak menjadi isu penting dalam dunia
58
Dr. Lafael real. Global energy governance. (Queen marry univ, London .2015). Hal.21 59
Dr. Lafael real. Global energy governance. hal.21
48
Internasional. Pada tahun 1940an, terjadi perselisihan antara perusahaan minyak
barat dan negara-negara produsen minyak lainnya. Perusahaan-perusahaan ini
memegang konsesi penguasaan minyak , dan memiliki kekuasaan yang besar atas
minyak yang dihasilkan, mereka yang mengatur harga dan produksi minyak yang
dikeluarkan serta kepada siapa minyak tersebut akan dijual. 60
Hal ini tentunya sangat merugikan negara-negara produsen minyak yang
menggantukan devisa mereka pada penjualan minyak. Sementara perusahaan-
perusahaan minyak raksasa tersebut yang dikenal sebagai The Seven Sisters yang
terdiri dari British Petroleum (Inggris), Royal Dutch Shell (Belanda dan Inggris),
Chevron (Amerika Serikat), Exxon (Amerika Serikat), Mobil Oil yang pada tahun
1999 diakuisisi oleh Exxon menjadi Exxon Mobil (Amerika Serikat), dan Texaco
(Amerika Serikat) yang di akuisisi oleh Chevron pada tahun 2001. Ketujuh
perusahaan besar ini cenderung menetapkan kebijakan sendiri tanpa berkompromi
dengan negara-negara produsen minyak lain. Dengan adanya monopoli yang
lakukan oleh perusahaann minyak raksasa ini, bukan justru membuat negara-
negara produsen minyak bersatu untuk melawannya. Tetapi mereka cenderung
untuk memilih caranya masing-masing degan alasan perbedaan kepentingan.
Posisi Seven Sister yang semakin kuat dan kesolidan mereka terus menjadi
masalah bagi negara produsen, seperti pada tahun 1951 ketika Iran di bawah
kepemimpinan musaddeq berusaha untuk menasionalisasi perusahaan minyak
milik Inggis yaitu Anglo-Iranian Oil Company (AIOC) menjadi National-Iranian
Oil Company (NIOC). Kebijakan Iran ini kemudian di laporkan Inggris ke
60
Pierre Terzian. OPEC : the inside story.( London, Zet Book Publisher. 1985).Hal 12-
13.
49
Mahkamah Internasional (International Court of Justice—ICJ). Namun Iran tidak
mengindahkan keputusan ICJ agar Iran memberikan kembali kepemilikan
perusahaan tersebut kepada Inggris yang pada akhirnya negara Eropa, Jepang dan
Amerika melakukan boikot terhadap minyak Iran, sementara disisi lain Seven
Sisters meningkatkan produksi minyak mereka untuk mengisi kekurangan
pasokan minyak yang disebabkan karena pemboikotan tersebut.61
Pada akhirnya negara-negara yang biasanya mendapatkan pasokan minyak
dari Iran tidak merasa kesulitan karena mereka bisa mendapatkannya dari
perusahaan minyak raksasa. Di sisi lain Iran yang menjadikan minyak sebagai
sumber devisa utama negaranya mengalami penurunan ekonomi yang pada
puncaknya pada tahun 1953 terjadinya kudeta pada Pemerintahan Mussadeq.62
Dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan maka negara-negara
produsen minyak mulai melakukan kesepakatan untuk menghilangkan dominasi
Seven Sisters dalam perdagangan minyak internasional, maka dibentuklah
Organization of Petroleum Exporting Country (OPEC). Venezuela adalah negara
pertama yang memprakarsai pembentukan OPEC, dengan mendekati Iran, Gabon,
Libya, Kuwait, dan Arab Saudi pada tahun 1949, menyarankan mereka untuk
bertukar pandangan dan memulai komunikasi yang lebih dekat antar negara-
negara penghasil minyak. Pada 10 -14 September 1960, atas gagasan Menteri
Pertambangan dan Energi Venezuela, Juan Pablo Peres Alfonso, dan Menteri
Pertambangan dan Energi Arab Saudi, Abdullah Al Tariki, Pemerintahan Irak,
Iran, Kuwait, Saudi Arabia dan Venezuela bertemu di Baghdad untuk
61
Pierre Terzian. OPEC : the inside story. hal.20 62
OPEC Secretary. What Is OPEC. hal. 22
50
mendiskuiskan cara-cara untuk meningkatkan harga minyak mentah yang
dihasilkan oleh masing-masing negara.63
OPEC adalah organisasi antar Pemerintahan yang didirikan tahun 1960 di
Bagdad, Irak, oleh lima negara, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi dan
Venezuela. Kelima negara ini dikenal sebagai founder members. Setelah itu,
beberapa negara kemudian bergabung, termasuk diantaranya adalah Indonesia di
tahun 1962. Selain lima negara pendiri, tujuh negara lainnya, Aljazair, Angola,
Ekuador, Libya, Nigeria, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Ketujuh negara ini disebut
full members. Indonesia menjadi Anggota Penuh pada tahun 1962 dan
menangguhkan keanggotaannya pada 2008 dan efektif pada 1 Januari 2009.
Selain Indonesia, Ekuador, pernah menangguhkan keanggotaanya pada tahun
1992 tapi telah meratifikasi kembali pada tahun 2007 sampai sekarang.64
Dalam perjalananya OPEC mulai memperlihatkan pengaruhnya sebagai
sebuah organisasi minyak dunia, misalnya embargo pasca revolusi Iran, dimana
OPEC mengendalikan harga minyak dunia dengan menurunkan produksi minyak
yang menyebabkan melonjaknya harga minyak dunia secara drastis. OPEC juga
pernah mengalami kegagalan pengendalian harga minyak di pasar internasional
karena terjadinya krisis Asia Tenggara pada tahun 1998, dan beberapa tahun
kebelakan harga minyak jatuh dalam periode yang lama hingga USD 100/Barel
dari tahun 2011 hingga akhir tahun 2014.65
63
Anthony Sampson, The Seven Sisters : The great oil company and the world they
shaped . (New York: The Viking Press, 1975), Hal. 202. 64
Sanusi Bahrawi, Indonesia Dalam Dunia Perminyakan, (Universitas Indonesia Press,
2015), hal.86 65
Sanusi Bahrawi, Indonesia Dalam Dunia Perminyakan. hal. 89
51
Pada dasarnya OPEC tidak mengontrol harga minyak di pasaran, karena
OPEC hanya badan Internasional yang berguna melakukan konsolidasi produksi
di antara negara-negara produsen minyak besar. Total produksi 12 negara anggota
OPEC sekitar 42 % dari total produksi minyak dunia. Namun demikian, dari sisi
perdagangan minyak Internasional, minyak yang diekspor negara-negara OPEC
mencapai 61% dari total minyak yang diperdagangkan secara Internasional dan
juga sumber cadangan minyak dunia sebagian besar dimiliki oleh negara-negara
OPEC. Seperti yang ditunjukan pada tabel 3.1.
3.1 Cadangan Minyak Dunia
Sumber: Kementerian ESDM 2015
Dengan besarnya cadangan minyak yang dimiliki setiap anggota OPEC saat ini,
tidak mengherankan jika OPEC memiliki pengaruh yang cukup besar dalam
menentukan harga minyak dunia, energi primer atau minyak yang sering kali
disebut Black Gold memiliki peran yang penting dalam melatar belakangi
52
kebijakan luar negeri suatu negara khsusnya negara maju dan adikuasa seperti
contoh kebijakan luar negeri Amerika dan Rusia yang selalu dilatar belakangi
dengan kepentingan nasionalnya akan energi primer. Begitupun dengan Indonesia,
berbagai kebijakan luar negeri yang dikeluarkan pemerintah terkadang dilatar
belakangi akan kepentingan ketahanan energi nasional.
C. Tujuan dan Fungsi Terbentuknya OPEC
Wakil-wakil dari negara-negara anggota OPEC (Kepala Delegasi) bertemu
di konferensi OPEC untuk mengkoordinasi dan menyatukan kebijakan-kebijakan
perminyakan mereka, dalam rangka untuk meningkatkan stabilitas dan
harmonisasi di pasar minyak. Mereka didukung oleh Sekretariat OPEC, dipimpin
oleh Dewan Gubernur dan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, dan oleh
berbagai badan dari organisasi, termasuk Dewan Komisi Ekonomi dan Sub-
Komite Monitoring Kementerian.
Negara anggota mempertimbangkan situasi pasar minyak dan meramalkan
fundamental pasar, seperti nilai pertumbuhan ekonomi dan permintaan minyak
dan skenario persediaan minyak. Lalu mereka mempertimbangkan bagaimana
perubahannya, jika ada mereka akan melakukan produksi. Contohnya, pada
konferensi negara-negara anggota yang lalu mereka memutuskan untuk
meningkatkan atau menurunkan produksi minyak kolektif mereka untuk
mempertahankan kestabilan harga dan persediaan minyak yang merata untuk
53
memenuhi permintaan dari konsumen pada jangka pendek, menengah dan jangka
panjang. 66
Setelah lebih dari 40 tahun berdiri, OPEC telah menerapkan berbagai
strategi dalam mencapai tujuannya. Dari pengalaman tersebut OPEC akhirnya
menetapkan tujuan yang hendak dicapainya yaitu memelihara dan meningkatkan
peran dari minyak sebagai sumber energi utama dalam mencapai pembangunan
ekonomi berkelanjutan, fungsi OPEC untuk menstabilkan harga minyak dunia
diimplementasikan melalui cara-cara berikut ini, yaitu:67
a) Koordinasi dan unifikasi kebijakan perminyakan antar negara anggota;
b) Menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan negara
anggota;
c) Menerapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak di pasar
internasional sehingga tidak terjadi fluktuasi harga
d) Menjamin income yang tetap bagi negara-negara produsen minyak;
e) Menjamin suplai minyak bagi konsumen;
D. Keanggotaan OPEC
OPEC mempunyai dua belas negara anggota : enam di Timur Tengah,
empat di Afrika, dan dua di Amerika Selatan. Anggota asli OPEC termasuk Iran,
Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Di antara 1960 dan 1975, organisasi
yang memperluas keanggotaanya meliputi Qatar (1961), Indonesia (1962), Libya
(1962), Uni Emirat Arab (1967), Aljazair (1969), dan Nigeria (1971). Pada
66
OPEC Secretariat. What Is OPEC. hal. 23 67
OPEC Secretary .Whats is Opec? hal. 24
54
awalnya Ecuador dan Gabon adalah anggota dari OPEC, tapi Ecuador menarik
diri pada 31 Desember 1992 karena mereka enggan atau tidak dapat membayar 2
juta Euro iuran keanggotaan dan merasakan bahwa mereka perlu untuk
menghasilkan minyak lagi untuk memenuhi kuota yang ditentukan OPEC, namun
pada tahun 2007 Ekouador kembali menjadi Anggota Penuh dalam OPEC.68
Hal yang sama juga terjadi pada negara Gabon yang keluar dari keanggotaan
OPEC pada Januari 1995. Angola bergabung pada awal tahun 2007, Rusia dan
Norwegia bergabung menjadi negara bukan permanen pada awal 2000. Indonesia
sendiri telah bergabung dalam OPEC sejak tahun 1962 dan memutuskan untuk
membekukan keanggotaannya (suspend) pada tahun 2008 dengan alasan
Indonesia tidak mampu dalam melakukan ekspor minyak karena semakin
meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak dalam negeri dan menurunnya
produksi dalam negeri. Untuk mengindikasikan bahwa OPEC tidak menentang
perluasan keanggotaannya, Mohammed Barkindo, Sekjen OPEC, meminta Sudan
untuk bergabung. Irak masih menjadi anggota dari OPEC, walaupun produksi
minyak Irak tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan kuota OPEC.
Ada Tiga Jenis Keanggotaan sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai
anggota OPEC jika melihat pada Statuta OPEC.69
1. Founder Members
Status ini diberikan kepada negara-negara yang menjadi pelopor
berdirinya OPEC seperti Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Pada
68
OPEC Secretary.Whats is Opec? hal. 26 69
Mochamd Teguh Pamuji, OPEC Sebagai Organisasi Internasional Dibidang
Perminyakan Ditinjau dari Segi Hukum Internasional. Skripsi Universitas Indonesia, Depok 1993
, hal.12.
55
dasarnya hak suara pada status Founder Members sama dengan hak suara pada
status full members dalam Sidang OPEC. Namun jika suatu negara ingin
bergambung dalam OPEC maka mereka harus mendapatkan suara penuh dari
Anggota Pendiri OPEC. Maka jika ada negara yang ingin bergabung maka mereka
harus mendapatkan 5 suara penuh dari anggota pendiri.
2. Full Members
Status ini deberikan kepada negara yang telah diterima sebagai anggota
melalui konfrensi OPEC yang di adakan setiap 6 bulan sekali. Adapun beberapa
syarat untuk menjadi anggota OPEC adalah merupakan negara eksportir minyak,
memiliki kepentingan yang sama dengan neara anggota OPEC, disetujui oleh tiga
per empat Anggota Penuh OPEC, negara tersebut juga harus memenuhi
kesepakatan kuota ekspor minyak yang telah disepakati ketika mereka ingin
bergabung dalam OPEC dan membayar Iuran keanggotaan sebesar 2 juta Euro
pertahun.70
3. Associate Member
Adalah negara net-eksporter minyak mentah yang dianggap oleh mayoritas
tiga perempat Anggota Penuh OPEC melalui konfrensi tidak memenuhi syarat
sebagai Anggota Penuh. Negara dengan status ini tetap berhak sepenuhnya untuk
mendapatkan fasilitas umum dari Sekertariat OPEC, seperti publikasi dan akses
ke perpustakaan data. Hanya saja tidak memiliki hak voting apabila diundang
dalam Konferensi OPEC atau pertemuan khusus dalam OPEC.
D.1. Prinsip dasar keanggotaan OPEC
70
Mochamd Teguh Pamuji, OPEC Sebagai Organisasi, hal. 13
56
Sebagai sebuah organisasi Internasional, OPEC tentunya memiliki prinsip-
prinsip/syarat dasar agar sebuah negara bisa bergabung dalam OPEC. Ada tiga
prinsip dasar yang harus dimiliki dan di patuhi oleh negara anggota OPEC. Ketiga
aturan ini tercatat dalam Pasal 20 Statuta OPEC yakni secara garis besar sebagai
berikut :
1. Ekspor Minyak Substansial
Sebagai sebuah organisasi pengekspor minyak sudah pasti setiap negara yang
bergabung merupakan negara yang melakukan ekspor minyak, bukan hanya
negara yang mengolah minyak atau menghasilkan minyak. Seperti Amerika
Serikat, kendati Amerika memproduksi minyak lebih dari 10 juta barel perhari
tetapi konsumsi domestiknya mencapai 20 juta barel perhari, Amerika tetap harus
melakukan impor minyak untuk mencukupi kebutuhan konsumsi minyak dalam
negerinya.71
Namun jika kita mempertanyakan tentang seberapa banyak kuota ekspor
minyak yang bisa diterima OPEC sebagai persyaratan Ekspor, hal ini tergantung
akan kesepakan setiap negara dalam melihat mekanisme pasar. Jika permintaan
menurun maka otomatis negara-negara anggota harus bersedia menurunkan kuota
produksi mereka. Dan jika permintaan meningkat, OPEC tidak serta-merta
meningkatkan kuota produksinya karena harus menjaga harga minyak agar tetap
stabil. Karena jika harga terlalu tinggi makan negara konsumen akan berusaha
melakukan subsitusi bakar alternative yang pada akhirnya akan merugikan negara
produsen. Meski kuota produksi dalam mekanisme OPEC selalu disesuaikan
71
Teguh Pamuji, OPEC Sebagai Organisasi, hal. 14
57
dengan mekanisme pasar, OPEC tetap menetapkan kuota produksi minimal bagi
anggotanya.
2. Kepentingan dasar yang sama
Sebagai sebuah prinsip dasar, kepentingan yang sama merupakan hal yang
tidak bisa dilepaskan dalam berjalannya OPEC. Seperti contoh Inggris, Rusia,
atau Norwegia, meskipun mereka semunya termasuk negara-negara pengekspor
minyak tetapi pada kenyataannya mereka tidak mau bergabung dalam
keanggotaan OPEC yang sebagian besar merupakan negara berkembang.
Jika melihat pasal 2 Statuta OPEC tentang tujuan organisasi, ada tiga hal yang
bisa dikatagorikan sebagai kepentingan OPEC :
1. Mengkoordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan demi
kepentingan bersama baik secara Individual maupun secara kolektif
2. Menjaga kestabilan harga minyak dunia dengan mencegah terjadinya
fluktuasi harga di pasar Internasional.
3. Menjaga kelancaran supply untuk kelancaran kebutuhan dunia dan
melindungi investasi asing di bidang perminyakan.
Namun jika melihat fakta sejarah dan mayoritas anggota OPEC yang
merupakan negara berkembang, maka kita bisa menilai bahwa kesamaan
kepentingan yang tersirat dalam Statuta tersebut adalah usaha yang dilakukan
58
negara-negara berkembang sebagai produsen minyak untuk melawan monopoli
pasar minyak yang dilakukan oleh perusahaan minyak negara maju.72
3. Persetujuan Anggota OPEC
Ketentuan untuk mejadi anggota OPEC pada dasarnya sama seperti
organisasi Internasional lainnya, yaitu harus disetujui oleh negara-negara
anggotanya. Namun dalam hal ini, untuk menjadi anggota OPEC, sebuah negara
harus mendapatkan persetujuan semua negara pendiri OPEC secara bulat. Adapun
persyaratan lainnya tentang persetujuan 3/4 Anggota Penuh dalam OPEC yang
ini tidak akan menjadi persoalan jika sudah disetujui oleh semua anggota pendiri
OPEC. Seperti yang terjadi pada negara Suriah yang ditolak sebagai negara
anggota karena tidak mendapat persetujuan penuh dari anggota pendiri OPEC.
E. Struktur OPEC
Organisasi OPEC terdiri dari 3 badan utama yaitu Konferensi OPEC,
Dewan Gubernur, dan Sekretariat beserta dengan badan-badan lainnya yang
berada di bawah badan utama sesuai dengan struktur OPEC.
1. Konferensi
a. Adalah organ tertinggi yang bertemu 2 kali dalam setahun. Tetapi pertemuan
extra-ordinary dapat dilaksanakan jika diperlukan. Semua negara anggota
harus terwakilkan dalam konferensi dan tiap negara mempunyai satu hak suara.
Keputusan ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari negara anggota (pasal
11-12)
72
Teguh Pamuji, OPEC Sebagai Organisasi, hal. 15
59
b. Konferensi OPEC dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden OPEC yang
dipilih oleh anggota pada saat pertemuan Konferensi (Pasal 14).
c. Pasal 15 menetapkan Konferensi OPEC bertugas merumuskan kebijakan umum
organisasi dan mencari upaya pengimplementasian kebijakan tersebut. Sebagai
organisasi tertinggi, pertemuan Konferensi OPEC mengukuhkan penunjukan
anggota Dewan Gubernur dan Sekretaris Jenderal OPEC.
2. Dewan Gubernur
a. Dewan Gubernur terdiri dari Gubernur yang dipilih oleh masing-masing
anggota OPEC untuk duduk dalam Dewan yang bersidang sedikitnya dua kali
dalam setahun. Extraordinary Meeting dari Dewan dapat berlangsung atas
permintaan Ketua Dewan, Sekretaris Jenderal atau 2/3 dari anggota Dewan
(Pasal 17 & 18).
b. Tugas Dewan adalah melaksanakan keputusan Konferensi yaitu
mempertimbangkan dan memutuskan laporan-laporan yang disampaikan oleh
Sekretaris Jenderal, memberikan rekomendasi & laporan kepada pertemuan
konferensi OPEC, membuat anggaran keuangan organisasi dan
menyerahkannya kepada Sidang Konferensi setiap tahun; mempertimbangkan
semua laporan keuangan dan menunjuk seorang auditor untuk masa tugas
selama 1 tahun; menyetujui penunjukan setiap Direktur Divisi, Kepala Bagian
yang diusulkan negara anggota; menyelenggarakan pertemuan Konferensi
Luar Biasa OPEC dan mempersiapkan agenda sidang (Pasal 20 Statuta
OPEC).
60
c. Dewan Gubernur dipimpin oleh seorang Ketua & Wakil Ketua yang berasal
dari para Gubernur OPEC negara-negara anggota dan yang disetujui oleh
Pertemuan Konferensi OPEC untuk masa jabatan selama 1 tahun (Pasal 21
Statuta OPEC).
3. Sekretariat
Adalah pelaksana eksekutif organisasi sesuai dengan Statuta OPEC dan
pengarahan dari Dewan Gubernur. Sekretaris Jenderal adalah wakil resmi dari
organisasi yang dipilih untuk periode 3 tahun dan dapat diperpanjang satu kali
untuk periode yang sama. Sekretaris Jenderal harus berasal dari salah satu negara
anggota. Dalam melaksanakan tugasnya Sekertaris Jendral bertanggung jawab
kepada Dewan Gubernur dan mendapat bantuan dari para Kepala Divisi dan
Bagian
F. OPEC dan Regulasi Minyak Dunia
Sebagai sebuah organisasi minyak terbesar OPEC memiliki peran penting
dalam penentuan regulasi minyak dunia, baik dari regulasi produksi maupun
regulasi penentuan harga minyak dunia. Menurut Lingyu Yan, seorang peneliti
ahli pertambangan dari China University of Geosciences (Beijing), Beijing,
China, mengatakan setidaknya ada 2 faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi
minyak di dunia.
Pertama, Kemampuan pasokan Minyak dunia yang terbatas. Sebagai energi
yang tidak dapat diperbaharui energi minyak memliki keterbatasan dalam
cadangan sumber daya alam. Menurut data statistik, dalam dua dekade ini tidak
61
ada sumur minyak besar baru. Hal ini meyebabkan cadangan minyak yang
terbukti (Proven Resourch) tidak mengalami peningkatan secara substansial. Di
sisi lain, kapasistas produksi minyak, termasuk kapasitas eksplorasi minyak,
pembangunan, transportasi, penyulingan, pemasaran dan tahapan lainnya juga
tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara di sisi lain konsumsi
minyak pada setiap negara mengalami peningkatan drastis dan tidak bisa bersaing
dengan kapasitas produksi pada negara-negara penghasil minyak yang pada
akhirnya akan mempengaruhi biaya produksi yang akan mempengaruhi kuantitas
pasokan minyak di pasar minyak global dalam periode tertentu.73
Kedua, Ketidakstabilan produksi minyak di OPEC. Pentingnya peran negara
produsen minyak dalam struktur energi minyak dunia, tetapi banyak para sarjana
yang percaya bahwa OPEC lebih memiliki peran yang penting dalam permainan
energi minyak dunia yang dapat mempengaruhi fluktuasi. Karena anggota OPEC
memiliki 75 % cadangan minyak terbukti di dunia, terutama pasokan minyak dari
OPEC pada tahun 2004 mencapai 40% dari total pasokan minyak dunia, data yang
baru menyebutkan peningkatan pasokan minyak OPEC pada tahun 2010 bahkan
70 % (OECD,2010). 74
Dengan besarnya struktur pasokan minyak global, OPEC dapat
memainkan peran dominan dalam pasar minyak Internasional. Karena itu jika
terjadi ketidakstabilan produksi dan rencana peningkatan produksi oleh OPEC
maka akan beresiko pada peningkatan harga minyak global dengan cepat secara
73
Lingyu Yan, ―Analysis of the International Oil Price Fluctuations and Its Influencing
Factors ,American”, Journal of Industrial and Business Management. Vol 2.No.3, 2015. Hal.39 74
Crude Oil Poduction. OECD 2010.
62
substansial.75
Melalui konfrensi OPEC yang diikuti oleh seluruh ketua delegasi
negara-negara anggota OPEC untuk mengkoordinasi dan menyatukan kebijakan-
kebijakan minyak mereka, dengan tujuan untuk memajukan kestabilan dan
harmonisasi di pasar minyak dunia.
Sementara ada pandangan lain yang menganggap bahwa OPEC
merupakan sebuah Kartel minyak, dalam buku berjudul OPEC Pricing Power ;
the need for new perspective, Bassam Fattouh melihat bahwa OPEC
mengharuskan anggota untuk tidak melebihi batas produksi minyak yang
ditetapkan agar harga minyak tetap tinggi. Tetapi dalam pelaksanaan regulasi
yang disepakati melalui konsensus ini seringkali diabaikan oleh negara-negara
anggota OPEC yang selalu ingin menjual minyak lebih banyak. Banyaknya
kepentingan yang ada dalam OPEC membuat kuota produksi yang sudah
ditetapkan sering dilanggar. hal ini juga diperparah dengan tidak ditetapkannya
hukuman bagi negara yang melebihi kuota produksi, yang mengakibatkan
mekanisme harga yang ada dalam OPEC membuat para pelaku pasar akan
meragukan kredibilitas OPEC dan kondisi ini juga sering kali digunakan oleh
negara-negara produsen minyak Non-OPEC untuk mengambil alih kendali harga
atas minyak global.76
Perdebatan produksi minyak pernah terjadi pada pertemuan OPEC ke-150
tanggal 10 September 2008 yang sebelumnya menggelar Extradiornary Meeting
pada bulan Mei 2008 di Wina Austria, Ketika Arab Saudi dilaporkan keluar dari
negosiasi OPEC ketika pertemuan memilih untuk menurunkan produksi minyak
75
Lingyu Yan. Analysis of the International Hal. 39-40 76
Bassam Fattouh, OPEC Pricing Power ; the need for new perspective. (Oxford:
Institute for Energy Studie, 2007), Hal. 6.
63
dengan melakukan penambahan kuota. Hal itu terjadi dikarena apabila harga dari
minyak dunia terlalu rendah negara yang mempunyai minyak tidak mendapat
keuntungan yang sesuai dan apabila terlalu tinggi akan membebani anggaran
suatu negara, pada saat itulah ketika regulasi OPEC pada bulan September yang
menghasilkan penurunan harga minyak dunia.77
G. Indonesia dan OPEC
Pasang surut hubungan Indonesia dengan OPEC memang menuai banyak
pertanyaan dari berbagai pihak, pengaruh yang pernah diberikan Indonesia selama
menjadi Anggota Penuh dalam OPEC tidak bisa kita singkirkan begitu saja. Jejak
sejarah kerjasama yang sudah terjalin di antara negara anggota OPEC dan
Indonesia merupakan catatan penting bagi sejarah Hubungan Internasional.
Indonesia tercatat sebagai anggota sejak tahun 1962 bersamaan dengan masuknya
Libya. Sebelum memutuskan bergabung dalam OPEC, Indonesia menghadiri
pertemuan Kongres Minyak Arab pada tanggal 17-22 Oktober 1960 di Beurit,
Libanon.
Kongres tersebut tidak hanya dihadiri oleh negara-negara Arab, Kongres
tersebut juga dihadiri oleh negara-negara besar lainnya yang mempunyai
kepentingan terhadap minyak seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selama
kongres berlangsung Indonesia mempunyai pandangan yang sama dengan visi dan
misi OPEC dalam kerjasama perdagangan minyak. Karena itu tidak butuh waktu
lama setelah 2 tahun kongres itu dilaksanakan, Indonesia memutuskan untuk
77
Ehho Haryanto, ―Prospek Keberadaan Opec Dalam Pengendalian Harga Minyak
Dunia”, Jurnal hubungan internasional. Vol.1 no.2 Universitas Andalas. 2013. hal. 20.
64
bergabung dalam OPEC pada tahun 1962. Dengan bertambahnya Indonesia dalam
OPEC maka jumlah anggota OPEC saat itu berjumlah 8 negara yaitu Venezuela,
Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Qatar, Libya dan Indonesia.
Dengan bertambahnya negera eksportir minyak dalam anggota OPEC,
posisi tawar yang dimiliki OPEC dalam perdagangan minyak Internasional juga
semakin menguat. Hingga tahun 1975, anggota OPEC berjumlah 12 negara yang
berasal dari berbagai benua yang kebanyakan berasal dari Timur Tengah dan
Afrika.
Selama masuk dalam keanggotaan OPEC, Indonesia memiliki peran yang
cukup penting dalam OPEC, karena bersama negara yang memiliki pandangan
netral seperti Venezuela dan Nigeria, Indonesia sering memberikan solusi
penengah yang baik kepada 2 kelompok dalam OPEC yang selalu berbeda
pendapat, 2 kelompok yang dimaksud adalah kelompok negara yang Pro-Barat
seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar dan Kelompok lainnya yang
Anti-Barat adalah Irak, Iran, Libya, Aljazair.
Selama kiprahnya dalam OPEC, Indonesia pernah menetapi jabatan
penting dalam OPEC dengan menjabatnya tiga orang Indonesia sebagai Sekertaris
Jendral OPEC, mereka adalah Dr. Elrich Sanger (Sekjen OPEC 1969), Dr.
Subroto (Sekjen OPEC 1988 dan bahkan Dr. Purnomo Yusgiantoro menjabat
Sekjen sekaligus Presiden OPEC satu-satunya pada tahun 2013-2014. Indonesia
juga pernah menjadi tuan rumah Konferensi OPEC pada tahun 1964, 1976, 1980,
dan 1997.
65
Kontribusi lainnya adalah Indonesia mengenalkan sistem pengusahaan
minyak berupa kontrak karya dan kontrak production sharing yang sampai
sekarang dipakai oleh beberapa negara. Selama bergabung dengan OPEC banyak
manfaat yang dirasakan oleh Indonesia, bahkan keanggotaan Indonesia dalam
OPEC menjadi salah satu faktor keuntungan ketika APBN Indonesia mengalami
Surplus pada tahun 1973-1974 dan 1979-1980 akibat adanya ―Oil Boom‖.78
Namun seiring dengan perkembangan industri dan meningkatnya
kebutuhan energi minyak di Indonesia yang terus meningkat ditambah dengan
tidak ekplorasi sumur minyak yang minim, produksi minyak Indonesia tidak
mencukupi untuk melakukan ekspor bagi OPEC dan pada tahun 2003 Indonesia
untuk pertama kalinya melakukan Impor minyak untuk memenuhi konsumsi
energi minyak dalam negeri.
Meskipun Indonesia sudah mulai melakukan impor minyak, OPEC tidak
mengeluarkan Indonesia dalam keanggotaannya karena Indonesia telah banyak
memberikan kontribusi kepada OPEC, meskipun OPEC tidak mengeluarkan
Indonesia karena alasan Indonesia sudah melakukan impor tetapi Indonesia
mempunyai alasan lain yang menyebabkan Indonesia membekukan
keanggotaannya di OPEC. Tetapi Pemerintah menegaskan kepada OPEC, jika
produksi minyak Indonesia telah kembali mampu untuk melakukan ekspor
minyak, maka Indonesia akan mengembalikan status keanggotaannya seperti
semula.
78
Istilah ini digunakan untuk menggambarkan situasi harga minyak yang meningkat
drastis karena adanya boikot yang dilakukan negara-negara timur tengah dalam masa perang
antara Israel yang didukung Amerika Serikat melawan negara-negara Arab. Lihat piere tenzia hal.
30
66
Secara ekonomi, keanggotaan Indonesia di OPEC membawa implikasi
kewajiban untuk tetap membayar iuran keanggotaan sebesar US 2 juta Euro setiap
tahunnya, disamping biaya untuk sidang-sidang OPEC yang diikuti oleh Delegasi
RI. OPEC melihat bahwa penurunan tingkat ekspor di beberapa negara anggota
OPEC, termasuk Indonesia, disebabkan karena kurangnya investasi baru di sektor
perminyakan. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka diperkirakan
Indonesia akan mengalami hambatan dalam meningkatkan tingkat produksinya
dan tetap menjadi pengimpor minyak di masa mendatang.79
Sebelumnya pada Februari 2005, Pemerintah membentuk tim yang
membahas tentang masalah keanggotaan Indonesia dalam OPEC dari segi
ekonomi dan politik, dalam hal ini selain Kementerian ESDM, dihadirkan juga
para ahli dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan. Purnomo
Yusgianto Selaku Menteri ESDM sekaligus pemimpin dalam tim pembahasan
tersebut menyarankan agar kebijakan yang nanti dihasilkan atas dasar kajian yang
mendalam karena hal ini menyangkut masalah politis dan masalah diplomatis
antara Indonesia dan negara-negara anggota OPEC lainnya terutama negara-
negara Timur Tengah.80
Usualan tentang Indonesia harus keluar OPEC sebelumnya sudah
disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Direktur Pertamina,
Baihaki Hakim. Beliau mengatakan jika keanggotaan Indonesia saat ini dianggap
lebih bersifat politis dari pada melihat manfaat ekonominya karena Indonesia
79
Bappenas ―keanggotaan Indonesia dalam OPEC‖. di akses melalui
http://www.ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik_Luar_Negeri/Keanggotaan_Indonesia_dala
m_Organisasi_Internasional/Organization_Petroleum_Exp orting_Countries_(OPEC).pdf diakses
tanggal 2 Maret 2017 80
Serviac Carlson, Indonesia’s Oil. (CSIS Press Jakarta, 2001). hal. 57-58.
67
sudah menjadi net-importir minyak. Pembahasan tentang keluar atau tidaknya
Indonesia dalam OPEC terus berlanjut di Komisi VII DPR, dalam pembahasan
tersebut terdapat dua perdebatan tentang masalah ini, pertama Indonesia harus
keluar dari OPEC karena statusnya sebagai net-importir, serta Indonesia akan
terbebani dengan iuran yang diwajibkan sebagai anggota OPEC sebesar 2 juta
Euro pertahun dan harus terus mengikuti peraturan yang diterapkan OPEC meski
sering bertentangan dengan kepentingan nasional.81
Kedua, Indonesia jangan terburu-buru keluar dari OPEC, karena
menganggap OPEC masih mempunyai posisi tawar yang besar dalam menentukan
harga minyak dunia, dengan Indonesia masih menjadi anggota OPEC kita bisa
berperan sebagai jembatan antara dua kepentingan yaitu kepentingan negara
produsen dan konsumen minyak dunia.
Setelah berbagai perdebatan yang terjadi di tubuh Pemerintahan serta
berbagai tanggapan yang disampaikan oleh para ahli atas keanggotaan Indonesia
dalam OPEC, Kementerian Luar Negeri akhirnya mencoba untuk mencari jalan
tengah atas masalah keanggotaan yang ada, yaitu dengan mencoba melobi OPEC
agar Indonesia bisa menjadi Anggota Peninjau. Dengan status sebagai peninjau,
OPEC akan mendapat keuntungan di mata Internasional dengan tetap menjaga
implikasi negatif dari pengaturan harga minyak. Di sisi lain, Indonesia akan tetap
menikmati keuntungan ekonomis dan politis dari OPEC tanpa harus membayar
81
―Indonesia sudah tidak relevan jadi anggota OPEC‖. 8 November 2004. Detik Finance
online. Di akses melalui http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-238036/baihaki-
indonesia-sudah-tidak-relevan-jadi-anggota-opec pada tanggal 15 Maret 2017
68
iuran tahunan. Indonesia bisa dipilih untuk mendapat bantuan dari OPEC fund dan
lembaga bantuan lainnya yang ada di OPEC (Kemlu, 2005)82
.
OPEC menanggapi rekomendasi Indonesia ini dengan baik tetapi sesuai
yang tertuang dalam Statuta OPEC pasal 11 huruf D, bahwa negara peninjau
adalah negara yang diundang oleh OPEC untuk bertindak sebagai peninjau dalam
konferensi OPEC, negara peninjau bukan merupakan bagian dari anggota OPEC
dan tidak terikat dengan OPEC, begitu juga sebaliknya. Keikutsertaan anggota
peninjau OPEC juga pada dasarnya tergantung pada persetujuan konferensi
OPEC. Oleh karena itu jika Indonesia ingin merubah status keanggotaannya tanpa
keluar dari OPEC Indonesia bisa menjadi Anggota Partisipan tetapi tetap harus
membayar iuran tahunan dengan jumlah yang lebih kecil tentunya. Dengan
penurunan status keanggotaan Indonesia menjadi Anggota Partisipan maka
Indonesia tidak memliki hak dalam setiap persidangan atau pertemuan khusus
yang dilakukan oleh OPEC. Dengan statusnya sebagai Anggota Partisipan
Indonesia hanya bisa mendapatkan fasilitas umum dari Sekertariat OPEC, seperti
publikasi dan akses ke perpustakaan data. (Kemlu, 2005) 83
82
Kemlu, Deplu Pertimbangakan Indonesia sebagai negera peninjau dalam OPEC.
Diakses melalui
http://Kemlu.go.id/berita/2005/05/08/Deplupertimbangkanindonesiasebagainegarapeninjau. Html.
Pada tanggal 23 Maret 2017. 83
Kemenlu, Deplu pertimbangkan Indonesia
69
BAB IV
ANALISA REAKTIFASI KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM OPEC
PADA TAHUN 2015
Dalam membina kerjasama Internasional, Indonesia mempunyai tujuan
untuk meningkatkan persahabatan, dan kerjasama bilateral regional, dan
multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan
kemampuan nasional. Untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan
sejahtera, Negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan
aktif. Pentingnya hubungan Internasional bagi suatu bangsa berkaitan dengan
manfaat yang diperoleh dalam menjalin hubungan Internasional tersebut.
Kerjasama Internasional dilaksanakan atas dasar kepentingan nasional tertentu,
karena adanya tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka seringkali yang
menjadikan mengapa suatu kerjasama Internasional dianggap penting bagi
kehidupan suatu bangsa.84
Mengenai status Indonesia dalam OPEC Indonesia tidak pernah
menyatakan keluar sepenuhnya dari OPEC, namun hanya menurunkan status
keanggotaanya atau menangguhkan keanggotaannya di OPEC, dari Anggota
Penuh menjadi Anggota Partisipan. Karena itu untuk menjadi Anggota Penuh,
Indonesia hanya perlu mereaktivasi keanggotaannya dengan membayar 2 juta
Euro. Reaktivasi keanggotaan Indonesia didorong oleh banyak faktor baik faktor
internal maupun eksternal.
84
Robert O. Keohane. Neoliberal Instituonalism; Perspective in Wolrd Politic, in
international institutions and state power. (Boulder : Westview Press 1989) .hal.30
70
Penulis mencoba menganalisa didasarkan pada konsep kebijakan luar negeri,
yakni faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal masuknya Indonesia
dalam OPEC penulis akan menjelaskan tentang dinamika ketahanan Energi
nasional yang mengharuskan Indonesia untuk mencari sumber-sumber potensial
suplai sumberdaya minyak, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar
negeri. Sementara secara eksternal, perubahan status keanggotaan ini di sebabkan
karena turunnya harga minyak dunia serta memudahkan Indonesia dalam mencari
investor asing di bidang energi konventional maupun non-konventional. K.J
Holsti menjelaskan hukum Internasional dan opini dunia (international law and
world opinion) mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara.
Bagaimana negara berusaha mengambil kebijakan yang sekiranya sesuai dengan
norma dan kebiasaan yang telah disepakati oleh komunitas dunia.
A. FAKTOR INTERNAL
A.1. Melaksanakan Politik Luar Negeri Yang Bebas Aktif
Sebuah negara sejatinya bergantung dengan negara lain. Seperti layaknya
manusia, negara pun perlu bersosialisasi untuk saling melengkapi karena tanpa
bantuan dari negara lain , sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri dan tentunya
kesejahteraan negara tersebut akan semakin buruk. Dengan adanya saling
ketergantungan antar negara juga dapat membawa negara yang melakukan
hubungan tersebut diakui di mata Internasional. Memang saling ketergantungan
tersebut membawa manfaat yang besar bagi seluruh negara, namun tetap harus
71
dilaksanakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab, tanpa mengurangi
kedaulatan dari masing-masing negara tersebut.
Setiap negara juga memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai.
Kepentingan nasional dapat dicapai dalam wilayah negara itu sendiri dan dapat
pula dicapai di luar wilayah negara. Dalam hal pencapaian kepentingan nasional
dilakukan di luar batas wilayah negara, instrumen yang digunakan ialah Politik
Luar Negeri. Politik luar negeri merupakan refleksi dari kondisi dalam negeri dan
pada saat yang sama dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dinamis dari
lingkungan regional dan internasional.85
Dengan menganut prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia
merupakan negara yang cukup memiliki peran yang konstruktif dalam membina
kerjasama dengan negara-negara lain.dalam konteks keanggotaan Indonesia dalam
OPEC, konteks bebas aktif menjadi penting untuk dijadikan alasan masuknya
Indonesia dalam OPEC, karena dengan sikap Arti bebas aktif sendiri yaitu, Bebas
artinya Indonesia tidak terikat oleh kekuatan, politik, ideologi dari negara luar
(asing) maupun dari negara adikuasa dalam menyatakan sikap politiknya, hal ini
menunjukan bahwa Indonesia selalu bersikap netral dalam memberikan pendapat
atas suatu permasalahan Internasional sehingga ketika ada perdebatan mengenai
penetapan produksi dan harga di OPEC dimana banyak kepentingan yang saling
bertabrakan, Indonesia memberika solusi tengah terhadap permasalahan
perbedaan kepentngan tersebut.86
Sikap inilah yang juga membawa Indonesia
85
Anak Agung Bayu Perwita, Dan Yayay Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan
Internasional (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),hal 23 86
KESDM, Naskah Urugensi OPEC, Hal 27
72
menjadi negara yang memiliki pengaruh penting dalam OPEC karena dianggap
sebagai penengah antara negara-negara OPEC yang berselisih.87
Sedangkan aktif artinya Indonesia tidak bersifat pasif dalam menanggapi
masalah-masalah Internasional, melainkan bersifat aktif dimana Indonesia terus
mengikuti dinamika politik Internasional yang sedang berjalan serta berperan aktif
dalam isu-isu Internasional untuk memperlihatkan perannya sebagai sebuah
negara yang siap menghadapi kompetisi di era globalisasi.88
Konsep dasar kenggotaan Indonesia dalam OPEC sangat erat kaitannya
dengan amanat kerjasama Internasional di bidang energi sebagaimana dimaksud
dalam Undang Undang nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang bertujuan
menjamin ketahanan energi nasional, lebih spesifik lagi tertuang dalam Pasal 3
Undang Undang Energi nomor 30 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa
Pemerintah wajib menjamin ketersediaan energi baik bersumber dari dalam negeri
maupun dari luar negeri. Dengan demikian manfaat atas keanggotaan Indonesia
OPEC secara implisit, yakni untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan
hidup Bangsa dan Negara. Dalam konteks tersebut maka jelas bahwa eksistensi
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita yang termaksud dalam
keduanya mengenai konsep mensejahterakan rakyat menjadi sangat relavan
dengan keinginan Indonesia menjadi anggota dalam organisasi multilateral seperti
OPEC.
87
Agus Haryanto. ―Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia:
Perspektif Teori Peran”. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Vol. 4 No.2. Desember 2014. Univ.
Jendral Soedirman. hal. 20 88
Agus Haryanto. Prinsip Bebas Aktif, hal.21
73
Disamping hal tersebut, dalam konteks keanggotaaan Indonesia di OPEC
menunjukan salah satu bentuk pengakuan komunitas multilateral atas Indonesia
sebagai negara yang berdaulat yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai
ideologi negara, yang menjunjung tinggi kebhinekaan. Keanggotaan Indonesia
dalam OPEC secara tidak langsung memperkuat keinginan negara untuk
menjalankan amanat politik bebas aktif secara konsisten.
Dengan adanya amanat politik luar negeri yang bebas aktif, maka
Indonesia perlu berpasrtisipasi dalam organisasi-organisasi strategis, di mana
secara historis hal ini telah ditunjukan dengan partisipasi Indonesia di dalam
PBB, Gerakan Non Blok (GNB), G-20, APEC dan Organisasi Internasional
lainnya yang memiliki pengaruh dalam Sistem Internasional. Mengingat bahwa
OPEC mempunyai pengaruh cukup besar dalam isu energi, karena itu Pemerintah
perlu untuk kembali bergabung dalam OPEC sebagai bentuk usaha Pemerintah
dalam mencapai kepentingan nasional.
A.2. Kebijakan Energi Nasional (KEN)
Kebijakan Energi suatu negara secara umum ditujukan untuk menjamin
ketahanan energi dari suatu negara. Sebagaimana diketahui ketahanan energi
merupakan suatu kondisi dimana kebutuhan masyarakat luas akan energi terjamin
pemenuhannya secara berkelanjutan, berdasarkan kriteria 3A, yaitu: ketersediaan
(availability), keterjangkauan (accessibility) dan akseptabilitas (Price and
quality)89
89
Iwa Garniwa.. Energy Security Dan Tantangan Perencanaan Energi Masa Datang.
Bahan Presentasi. Pusat Pengkajian Energi Universitas Indonesia. Jakarta, 2012. hal. 4 diakses
melaluiwww.academia.edu/11916231/ketahanan_energi_indonesia_2015-025_tantangan_dan_.
Pada tanggal 21 Maret 2017
74
Proses penyusunan kebijakan energi nasional melibatkan berbagai instansi
terkait di bidang energi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi, asosiasi perusahaan dan jasa di bidang
energi, perwakilan negara sahabat dan organisasi energi Internasional. Bentuk
kegiatan yang dilakukan antara lain melalui rapat-rapat, sosialisasi, konsinyering,
penyaringan pendapat publik serta pembahasan bersama dengan instansi
Pemerintah terkait dan stakeholder.90
Pada Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2003-2020 Pemerintah Indonesia
telah menuliskan rancangan KEN untuk 17 tahun mendatang, dalam kebijakan
tersebut khususnya pada kebijakan Hulu Minyak dan Gas (Migas), Pemerintah
berencana untuk meningkatkan akses untuk memperoleh minyak bumi sebagai
sumber energi primer di Indonesia yang bersumber dari sumber-sumber dalam
negeri maupun yang bersumber dari luar negeri.91
Dengan melihat kebijakan ini penulis beranggapan bahwa bergabungnya
kembali Indonesia dalam OPEC salah satunya didorong oleh kebijakan energi
nasional. Menurut Widhyawan Prawiraatmadja, Gubernur OPEC Indonesia tahun
2015-2017, masuknya kembali Indonesia dalam OPEC merupakan strategi
Indonesia untuk mengamankan sumber suplai minyak dalam menjamin
pertumbuhan ekonomi. Menurutnya Indonesia merupakan negera yang
peningkatan konsumsi energinya terus meningkat, dengan ketersediaan suplai
90
Garniwa, Iwa, Energy Security Dan Tantangan hal.9 91
“Kebijakan Energi Nasional 2003-2020, kebijakan energi yang terpadu untuk
mendukung pembangunan nasional berkelanjutan”. Kementerian ESDM, 2003, Hal 20
75
minyak yang cukup, akan memaksimalkan keuntungan Indonesia untuk dapat
mengejar pertumbuhan ekonominya.92
4.1 GDP Asia Tenggara
Sumber : International Monatary Fund (IMF)
Sejak tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat,
bahkan pada tahun 2018, Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan
ekonomi yang cukup cepat, hal ini digambarkan oleh tabel 4.1 tentang
pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang di keluarkan oleh International
Monatary Fund (IMF). Dari tabel di bawah kita bisa melihat bahwa IMF
memprediksikan bahwa negara-negara di Asia Tenggara telah mengalami
pertumbuhan ekonomi yang rata hampir disemua wilayah.
Negara Malaysia dan Thailand akan mengalami pertumbuhan ekomomi
4% - 5% sementara Filipina akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi
dari 6,7% menjadi 6% pada periode 2015 dan terus menurun hingga tahun 2018.
92
Arnold Sirait. ―Empat keuntungan Indonesia kembali masuk OPEC‖. Katadata online.
Di akses pada melalui http://katadata.co.id/berita/2015/11/19/empat-keuntungan-indonesia-
kembali-masuk-opec pada tanggal 09 maret 2017.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2015 2016 2017 2018
%P
era
nu
m
GDP Growth Rate
Thailand Malaysia Philippines Indonesia
76
Dan Indonesia merupakan negara yang akan mengalami pertumbuhan ekonomi
paling pesat di antara negara asia tenggara lainnya yaitu dari 5,2 % di tahun 2015
menjadi 6 % pada tahun 2018. 93
Karena itu keputusan Indonesia untuk aktif kembali dalam OPEC
merupakan langkah responsif Pemerintah dalam menghadapi pertumbuhan
ekonomi yang sedang terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, dan secara
tidak langsung juga dengan kemampuan Indonesia dalam penyediaan energi akan
membuat Indonesia lebih diminati oleh negara-negara maju untuk menamkan
invetasi mereka pada sektor industri Indonesia.94
A.3. Peningkatan Konsumsi Energi Minyak
Energi sangat diperlukan dalam menjalankan aktivitas perekonomian
Indonesia, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk aktivitas produksi
berbagai sektor perekonomian. Sebagai sumber daya alam, energi harus
dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dan pengelolaannya
harus mengacu pada asas pembangunan berkelanjutan. Dari aspek penyediaan,
Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumberdaya energi baik energi
yang bersifat unrenewable energy (energi terbaharukan) maupun yang bersifat
renewable energy (energi terbaharukan). Namun demikian, eksplorasi sumber
daya energi lebih banyak difokuskan pada energi fosil yang bersifat unrenewable
93
Muhammad Baharudin.Indonesia Rejoining OPEC, hal. 129. 94
Ashton, G. ―Does Indonesia’s OPEC Membership Matter?”. Investopedia online.
Diakses melalui http://www.investopedia.com/article s/investing/100115/does-indonesiasopec-
membership-matter.asp pada tanggal 09 maret 2017
77
resources sedangkan energi yang bersifat renewable relatif belum banyak
dimanfaatkan.95
Kondisi ini menyebabkan ketersediaan energi fosil, khususnya minyak
mentah, semakin langka yang menyebabkan Indonesia saat ini menjadi net
importir minyak mentah dan produk-produk turunannya. Menurut Kementrian
Energi dan Sumber Daya Mineral cadangan energi minyak mentah Indonesia
hanya dapat diproduksi atau akan habis dalam kurun waktu 23 tahun, gas selama
59 tahun dan batubara selama 82 tahun. Hasil perhitungan ini menggunakan
asumsi bahwa tidak ditemukan lagi ladang-ladang baru sebagai sumber energi
fosil. Cadangan energi dapat meningkat (bertahan lama) apabila ditemukan
landang-ladang yang baru (KESDM,2009). 96
Dari aspek konsumsi menunjukkan bahwa konsumsi energi Indonesia
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada periode 2000-2010, konsumsi
energi akhir mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 2.73% dari 764.40
Juta SBM menjadi 945.52 Juta Setara Barel Minyak (SBM). Menurut jenis energi,
konsumsi energi BBM merupakan konsumsi energi tertinggi yang diikuti oleh
Biomas, Gas, Listrik dan Batubara Kementrian Energi Dan Sumberdaya Mineral
(2009). Dengan semakin menipisnya cadangan energi fosil pada satu sisi,
sementara disisi lain konsumsi energi terus mengalami peningkatan menjadi
ancaman terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Karena itu Pemerintah
Indonesia harus berupaya menjamin ketersediaan Energi, salah satunya adalah
95
Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral.. Handbook of Energy and Economic
Statistic of Indonesia. Jakarta, 2010. hal. 9 96
. Kementerian ESDM. Handbook of Energy hal. 10
78
dengan mencari sumber-sumber penyedia baru yang berasal dari luar negeri.
OPEC menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan sumber tersebut. 97
Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, Anggota-anggota dari
OPEC memiliki cadangan minyak terbesar di dunia seperti contohnya Arab Saudi,
Iran, Iraq, Nigeria, Uni Emiriat Arab, dan Negara-negara OPEC lainnya. Dengan
bergabungnya kembali Indonesia di OPEC, Pemerintah akan lebih mudah
mendapatkan akses terhadap minyak tersebut seperti yang akan dijelaskan oleh
penulis pada pembahasan berikutnya.
A.4. Direct Deal Pembelian Minyak Antar National Oil Company
Masuknya Indonesia dalam OPEC merupakan stategi Pemerintah dalam
politik energi dimana Pemerintah bisa mendapatkan akses langsung terhadap
perusahaan minyak nasional (National Oil Company—NOC) tanpa melalui
perantara yang justru menyebabkan Indonesia harus membayar harga yang lebih
mahal dalam mendapatkan minyak dalam pasar minyak global. Sebagian besar
produksi dan cadangan migas dunia di kuasai oleh National Oil Company (NOC)
dari negara-negara anggota OPEC.
Dengan semakin terbatasnya akses terhadap cadangan dan sumber daya
migas, pada masa yang akan datang International Oil Company (IOC) mau tak
mau dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, meningkatkan kemitraan dengan
NOC. Kedua, fokus kepada pengembangan migas non-konvensional. Dalam
konteks ini, Indonesia melalui NOC-nya (Pertamina) dapat memanfaatkan akses
97
Anwar, Ratih Pratiwi dan Muyanja Senyonga.. Mengembangkan Hubungan Industri
yang Baik di Industri Minyak dan Gas Indonesia. (International Labour Organization. 2007.
Jakarta.) hal. 20
79
jaringan sesama anggota OPEC untuk meningkatkan kerjasama dan pertukaran
proyek dengan negara-negara anggota OPEC melalui direct deal sehingga harga
yang didapatkan Pemerintah akan lebih murah dan sehingga subsidi APBN
terhadap BBM bisa dialihkan untuk mengembangkan energi lainnya baik energi
fosil maupun energi terharukan. Kemudian dengan memanfaatkan keanggotaan
Indonesia di OPEC, Pemerintah akan lebih mudah menarik investor-investor asing
untuk berinvestasi di sektor energi. 98
Menurut Menteri ESDM, Sudirman Said, reaktivasi Indonesia di OPEC
akan memberikan banyak keuntungan, peluang direct deal pembelian minyak dan
produk lainnya bisa menghemat cukup signifikan dan yang juga penting bagi
Pemerintah untuk kembali aktif di panggung Internasional, dengan itu Pemerintah
juga bisa lebih mudah menarik investor-investor asing untuk berinvestasi di sektor
energi. Pemerintah Indonesia akan terus berupaya mencari peluang
menguntungkan melalui kerjasama Internasional untuk memenuhi kepentingan
nasional.
Widyawan Prawiraatmaja yang sebelumnya menjabat selaku Staf Ahli
Kementerian ESDM dan kemudian ditunjuk sebagai Gubernur OPEC 2015-2017
oleh Kementerian ESDM juga berpendapat, Indonesia selaku produsen sekaligus
pengimpor minyak tentu memiliki peran unik dalam proses pengambilan
keputusan dan kebijakan di OPEC. Untuk itu, peranan ini diharapkan dapat
menjadi langkah menjaga kepentingan nasional. Langkah Pemerintah Indonesia
dalam menjamin kecukupan energi ini juga bagian dari membangun ketahanan
98
Idris Rusadi Putra.‖ Ini alasan Indonesia bisa gabung OPEC meski rajin impor minyak‖
. Merdeka Online. diakses melalui https://www.merdeka.com/uang/ini-alasan-indonesia-bisa-
gabung-opec-meski-rajin-impor-minyak.html pada tanggal 20 Maret 2017
80
energi yang harus diikuti dengan pengembangan energi baru terbarukan secara
sungguh-sungguh. Pemerintah berkomitmen mencapai 25 % penggunaan energi
terbarukan dari seluruh kebutuhan energi harus dicapai di tahun 2025.99
Dalam diskusi singkat antara penulis dengan beberapa pegawai staff Kementerian
ESDM, Ir. Sugeng Mujianto. M.Sc., M.Env.eng,sc.(Kabag. Kerjasma Regional dan
Multilateral), Aries ST. MT.(Kasubag. Kerjasama Multilateral), dan Nandito Adisuryo
S.Sos.(Analis Kerjasama Multilateral), 100
Ir. Sugeng juga mengatakan bahwa pada
dasarnya direct deal yang dilakukan adalah upaya Pemerintah dalam mengurangi
kesulitan dalam business mechanism, jika mekanisme lebih mudah tanpa melalui
broker atau mafia-mafia minyak, Pemerintah akan mendapatkan harga minyak
yang lebih murah. Karena itu masuknya Indonesia OPEC tahun 2015 didasari atas
kepentingan akan sumber energi minyak yang murah.
A.7. Ideosinkratik Jokowi
Terpilihnya pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai
presiden dan wakil presiden pada pemilu Juli 2014 lalu menyiratkan perubahan
atau perbedaan dalam kinerja politik luar negeri Indonesia lima tahun ke depan.
Secara hipotetik Jokowi-JK akan lebih menampilkan politik luar negeri yang low
profile atau setidak-tidaknya mengurangi ―terlalu banyak tampil di luar negeri‖
tanpa mengabaikan konteks high profile dan akan lebih fokus pada urusan dalam
negeri atau ditujukan semata-mata untuk membenahi dan memperkuat kondisi
99
Dieamas Khrisna Duta. ―Masuk OPEC, Indonesia Incar Pembelian Minyak Langsung‖.
CNN Indonesia Online. 5 Desember 2015. Diakses melalui http://www.cnnindonesia.com/
ekonomi/20151205125424-85-96167/masuk-opec-indonesia-incar-pembelian-minyak-langsung/
pada tanggal 26 Maret 2017. 100
Diskusi antara penulis dan Ir. Sugeng (Kepala bagian kerjasama dan informasi
KESDM, pada 27 Maret 2017.
81
dalam negeri. Bagi Jokowi ini penguatan dan pembangunan ekonomi nasional
nampak lebih menarik dan lebih penting.
Kesederhanaan, kejujuran, keterbukaan, atau ketegasan keteraturan
(seremonial dan protokoler) serta reputasi (posisi dan rasa hormat), hal itu terlihat
jelas mempengaruhi tampilan politik luar negeri Indonesia dalam sepuluh tahun
terakhir. Ini sangat mungkin berbeda dengan self-beliefs yang dimiliki Jokowi
yang sederhana dan jujur serta mementingkan kerjasama yang konkrit dimana hal-
hal tersebut diinginkan untuk direalisasikan dan ditampilkan. Dengan kata lain,
presiden terpilih Jokowi menghendaki politik dan hubungan luar negeri yang lebih
berlandaskan hubungan kerjasama yang sederhana tetapi jujur serta memberi hasil
positif dan konkrit bagi pihak-pihak yang terlibat. Aspek terakhir dari
idiosinkretisme adalah emotional. Ini mencakup emosi positif (seperti keriangan,
simpel, fleksibel, optimis, dll) serta emosi-emosi negatif (sedih, gusar, marah,
kecewa, dll).101
Pengenalan melalui pemberitaan media nampaknya Jokowi memiliki emosi
positif yang lebih kuat atau menonjol dibandingkan dengan emosi negatif. Dia
merasa aman dan nyaman dalam keramahan di tengah masyarakat. Ini sejalan
dengan pandangan para pakar psikologis dimana Jokowi memiliki kecenderungan
afiliasi sosial yang lebih kuat serta memiliki emosi yang lebih stabil, lebih
terkendali. Disamping kemampuan intelektual, stabilitas emosi, karakter, sikap,
dan kepribadian presiden akan menentukan kemampuan melaksanakan pekerjaan
101
Mangadar Situmorang. ―Orientasi kebijakan luar negeri Indonesia di bawah
kepemimpinan Jokowi –JK.” Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol.11 No.1 Tahun 2015 .
Hal.67
82
seperti kemampuan berkomunikasi, pengkajian keputusan, analisa dan mencari
solusi kreatif.102
Dalam Artikel yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri RI, setiap
pemimpin Indonesia selalu memberikan penafsiran dan implementasi yang
berbeda dalam menjalankan prinsip bebas aktif. Pada era Jokowi prinsip politik
luar negeri yang bebas aktif dalam kebijakan luar negeri Jokowi-JK digambarkan
melalui tujuan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu mengedepankan identitas
Indonesia sebagai negera kepulauan, diplomasi middle power, mempeperkuat
pengaruhnya di Asia-Pasifik, dan politik luar negeri kerakyatan. 103
Demikian pula dengan empat prioritas yang ditawarkan oleh presiden terpilih
Jokowi, yakni Perlindungan WNI, termasuk TKI di luar negeri, perlindungan
sumber daya alam dan perdagangan, produktifitas perekonomian, dan pertahanan
keamanan nasional, regional, serta perdamaian dunia. Sementara Jokowi menaruh
perhatian khusus pada komitmen pemberian dukungan bagi kemerdekaan dan
keanggotaan Palestina di PBB, Jokowi juga mengedepankan diplomasi total di
dalam menyelesaikan potensi sengketa dengan negara-negara lain. Prioritas
program di atas, sekalipun masih bersifat normatif (on paper) bisa dilihat sebagai
prioritas yang menunjukkan kecenderungan inward-looking. Hal ini berbeda, jika
tidak bertentangan dengan misi kebijakan dan strategi terdahulu yang lebih
menampilkan kesan baru, proaktif dan outward-looking, meskipun seorang analis
berpendapat, ―Yudhoyono's foreign policy is all about image”.104
102
Mangandar Situmorang. Orientasi kebijakan luar negeri. hal.68 103
Kemlu. ―2 tahun kerjasama Jokowi-JK: Kerja Nyata‖ .Artikel Dirjen informasi dan
Diplomasi Publik, Kemlu 2016. Hal. 5 104
Mangadar Situmorang. Orientasi kebijakan luar negeri , Hal. 70
83
Pernyataan mangandar tersebut juga didukung dengan argument yang
dinyatakan oleh Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia yang
menyatakan bahwa, pada era Pemerintahan Jokowi, kebijakan luar negeri yang
dikeluarkan pemerintah harus pro-rakyat atau diplomasi untuk rakyat. Diplomasi
yang dilakukan harus diarahkan untuk mendukung kepentingan nasional dari pada
mempertahnkan atau memperluas keaktifan dalam panggung Internasional.
Meskipun masuknya Indonesia dalam OPEC merupakan langkah pragmatis
Indonesia dalam memberikan pengaruhnya dalam sistem Internasional tetapi pada
dasarnya, kebijakan reaktifasi tersebut didorong oleh kepentingan nasional yang
mencerminkan kebutuhan atas ketahanan energi nasional.105
Seperti yang dikatakan Robert Jackson dan George Sorensen, kepentingan
nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari
kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya.
Kepentingan juga didasari akan kapasitas kekuatan (power) yang ingin diciptakan
sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara
agar dapat pengakuan dunia.106
Dengan kecenderungan Inward-looking yang dimiliki Jokowi serta misi yang
dibawanya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia yang
menjadikan Indonesia sebagai pusat perlintasan jalur perdagangan Internasional
yang strategis, penulis melihat berbagai faktor yang mendorong Indonesia dalam
105
―Kebijakan thousand friend tidak ada lagi di bawah Retno‖. Jakarta Globe online. Diakses dari
http://jakartaglobe.id/news/thousand-friends-policy-retno/ padda tanggal 26 April 2017 106
Robert Jackson dan Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.) Hal. 89
84
mereaktifasi keanggotaannya merupakan batu loncatan menuju Indonesia yang
sejahtera.
Tidak hanya Jokowi sebagai presiden, dipilihnya Retno Marsudi sebagai
Menteri Luar Negeri RI juga menjadikan politik luar negeri Indonesia
memfokuskan pada perlindungan dan kepentingan ekonomi nasional. Retno juga
diberikan tugas oleh presiden agar diplomasi menjadi ujung tombak pemasaran
produk-produk Indonesia, karena itu selain berdiplomasi seorang diplomat juga
harus bisa mempromosikan produk dalam negerinya agar bisa bersaing dengan
produk luar.107
Secara garis besar hubungan Indonesia dengan negara-negara anggota OPEC
yang didominasi oleh negara Timur Tengah merupakan kedekatan yang dibangun
atas dasar kepentingan untuk kemajuan dunia Islam, jika melihat kedekatan
pemerintahan Indonesia pada era Jokowi, peran politik Indonesia di kawasan
Timur Tengah cukup signifikan. Seperti menjadi mediator dalam menengahi
konflik Arab Saudi-Iran dalam kasus eksekusi mati Nimr Al-Nimr (Ulama Syiah)
bersama 46 warga negara Iran lainnya. Yang akhirnya menimbulkan demonstrasi
dan kerusuhan besar-besaran di depan Kedutaan Arab Saudi di Iran. Dengan
adanya kerusuhan tersebut Arab Saudi bersama dengan negera Timur Tengah
lainnya seperti Bahrein, Sudan, Yordania, Kuwait, Qatar, Djibouti, dan Somalia
karena menganggap Iran tidak menjaga keamanan diplomat.
Banyak Negara yang ambil bagian dalam memutuskan hubungan bilateral
dengan Iran membuat Indonesia yang merupakan Negara dengan penduduk Islam
107
Farahdiba bachtiar ―menteri perempuan; antara Identitas dan Kapabilitas, portal
hubungan internasional online, diakses melalui http://www.portal-hi.net/menlu-perempuan-antara-
identitas-dan-kapabilitas/ pada tanggal 24 april 2017
85
terbesar juga diajak dalam salah satu aliansi untuk memutuskan hubungan
diplomatic, tetapi Jokowi dengan tegas menolak ajakan aliansi yang datang dari
Arab Saudi untuk mendukung Arab Saudi dalam konfliknya dengan Iran. Jalan
yang ditempuh Indonesia dalam konflik tersebut adalah posisi netral dan
menawarkan diri sebagai mediator dalam konflik tersebut. 108
Retno Marsudi juga menyatakan tentang pentingnya peran Indonesia di
kawasan Timur Tengah, khususnya dalam menyelesaikan konflik yang sedang
memanas antara Iran dan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia berinisitif, agar
konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut harus di selesaikan melaluin
rekonsiliasi dalam OKI.109
B. FAKTOR EKSTERNAL
B.1. Anjloknya Harga Minyak Dunia dan Alokasi Dana Subsidi
Harga minyak dunia pada tahun 2013 sempat mengalami kenaikan pada
periode April hingga September 2013. Namun kondisi tersebut tidak bertahan
lama, pada bulan Oktober 2013 perkonomi dunia kembali melemah terutama
Cina, India, dan Jepang turut menyebabkan penurunan permintaan minyak global
terutama di kawasan Asia Pasifik. Komoditas ini terus melemah sejak Cina
mengumumkan perlambatan ekonominya sejak kuartal pertama 2014 yaitu 7,7 %
menjadi 7,3 %. bulan Juli 2014, proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun
108
Annisa Karimah. kebijakan indonesia menjadi mediator dalam menengahi konflik
arab saudi-iran dalam kasus eksekusi mati nimr al-nimr. Skripsi. Universita Muhamadiah
Yogyakarta, 2016. hal.12 109
Retno LP. Marsudi, Pernyataan Laporan Tahunan, kemlu, 2016. hal.8 diakses melalui
http://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Documents/PPTM-2017-EN.pdf pada tanggal 25 April
2017
86
2014 mengalami penurunan dari yang semula 3,4 % menjadi 3,1 % sehingga
permintaan akan minyak mentah juga semakin menurun. Hingga pada puncaknya
yaitu dalam semester 2 tahun 2014 harga minyak anjlok sebesar 55 % seperti yang
di tunjukan pada tabel berikut.
4.2 Trend Harga Minyak global (Brent)
Sumber: Kementerian ESDM 2017
Selain itu kebijakan organisasi negara-negara yang tergabung di OPEC
yang mempertahankan produksi minyak sebesar 30 juta barel per hari ditengah-
tengah ancaman perlambatan ekonomi dan saingan produksi gas yang terus
meningkat di Amerika, negara-negara anggota OPEC sepakat untuk
mempertahankan produksi minyak mentah di kisaran 30,5 juta barel per hari pada
pertemuan November 2014 di Austria. Hal itu berdampak pada kelebihan
produksi minyak oleh OPEC karena permintaan akan minyak yang lebih rendah.
IEA memprediksikan bahwa rendahnya harga minyak dunia masih
berlangsung lama. Hingga kuartal 4 tahun 2016, rata-rata harga minyak dunia
87
(Brent)110
hanya mencapai USD57,5/barel. Mengingat sangat dipengaruhi oleh
harga minyak dunia maka Pemerintah perlu mengkaji ulang asumsi Indonesian
Crude Price (ICP) sebesar USD 70/barel pada APBNP 2015. Rendahnya harga
minyak yang diprediksikan akan berlangsung lama juga dilatar belakangi oleh
persaingan industri migas yang semakin ketat antara negara-negara timur tengah
dengan Amerika Serikat. Tentunya perkiraan harga minyak dunia yang rendah
akan mempengaruhi ICP dan berdampak pada penurunan penerimaan negara dari
sektor migas. Walaupun begitu, harga minyak akan sedikit mengalami
peningkatan di kuartal 4 tahun 2015, yang dipengaruhi oleh perekonomian global
yang membaik di tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 yaitu diperkirakan
meningkat dari 3,2 % menjadi 3,6 %.111
Momentum menurunnya harga minyak mentah dunia dimanfaatkan oleh
Indonesia dengan meningkatkan cadangan bahan bakar minyak dalam negeri serta
membangun tangki penimbunan cadangan bahan bakar disaat harga minyak masih
rendah. Selain itu, penurunan harga minyak juga menguntungkan bagi Indonesia,
dengan meningkatkan kuota impor yang lebih banyak di saat penurunan harga
minyak dunia masih berlangsung, Pemerintah akan menghemat lebih banyak
APBN negara yang biasanya dialokasikan pada dana subidi BBM.
Karena subsidi energi menghambat proses transisi Indonesia ke sistem
energi yang berkelanjutan dalam berbagai bentuk. Pertama, subsidi mengambil
110
Brent (Brent Crude) merupakan nilai standarisasi minyak yang sumbernya berasal
dari laut utara(Eropa) sedang nama Brent berasal dari lahan tambang di laut utara, yang dibuka
pada tahun 1970. Harga minyak Brent menjadi dasar pembentukan harga sejak tahun 1971 untuk
hampir 40% nilai minyak diseluruh dunia, dan terus digunakan sampai sekarang ini.(lihat Naskah
Urugensi OPEC, hal. 21) 111
Kementerian ESDM.Naskah Uurgensi OPEC. hal. 30
88
banyak sumber dana dari APBN yang sebenarnya dapat digunakan untuk
membiayai infrastruktur penting di bidang energi dan kesehatan, pendidikan dan
program lainnya. Kedua, subsidi juga tidak sejalan dengan konservasi energi dan
peralihan ke energi alternatif yang lebih bersih, sehingga menghambat pencapaian
sasaran Kebijakan Energi Nasional. Mengingat banyaknya penolakan atas rencana
reformasi subsidi di masa yang lalu, Pemerintah perlu menyusun strategi politis
yang jelas mengenai pengurangan subsidi, berkomunikasi secara terbuka
mengenai langkah-langkah yang ingin diambil, serta melakukan transparansi atas
realokasi anggaran subsidi dengan memanfaatkan anjloknya harga minyak
dunia.112
Dalam diskusi dengan staff KESDM, penulis juga mendapatkan informasi
bahwa turunnya harga minyak dunia pada tahun ini sangat mempengaruhi
keputusan Indonesia untuk masuk kembali dalam OPEC. Pasalnya sebagai negara
konsumen minyak dunia, Indonesia akan sangat di untungkan dengan harga yang
lebih murah. Dengan masuk kembali menjadi anggota OPEC, Indonesia akan bisa
mengontrol harga minyak agar bisa tetap murah, serta bisa mendapatkan supplyer
minyak tetap disaat harga minyak sedang anjlok.113
Aries Kuswanto juga menambahkan, alasan tentang naik turunnya harga
minyak sangat mempengaruhi keanggotaan Indonesia dalam OPEC, keluarnya
Indonesia dari Anggota Penuh OPEC pada 30 November 2016, hal ini disebabkan
menyusul keputusan negara-negara anggota OPEC untuk menurunkan 1,2 juta
112
International Energi Agency, Ringkasan kebijakan energy Indonesia 2015, Prancis,
Februari 2015. Hal.7, diakses melalui www.iea.org/textbase/nppdf/free/2015/
Indonesia2015SUM_bahasa.pdf, pada tanggal 22 Maret 2017 113 Diskusi penulis dan staff KESDM di biro kerjasama dan pelayanan informasi public
kementerianESDM pada tanggal. 27 Maret 2017
89
Bph dari 33,6 juta Bph menjadi kisaran 32 juta Bph. Indonesia sebagai anggota
penuh juga diharuskan untuk memangkas produksi minyak domestiknya sebanyak
5% atau sekitar 37.000 Bph padahal Indonesia sedang memperbaiki RAPBN
2017. Akibat pemangkasan produksi ini akhirnya Indonesia memutuskan
membekukan kembali keanggotaannya sebagai Anggota Partisipan. 114
Reaktivasi keanggotaan Indonesia dalam OPEC pada 8 Desember 2015
nampaknya belum memberikan efek yang besar bagi kestabilan energi dalam
negeri, pembekuannya kembali status keanggotaan Indonesia dalam OPEC pada
sidang OPEC ke-171 yang dilaksanakan di Wina pada 30 November 2016.
Menurut Presiden Jokowi pembekuan sementara yang dilakukan kembali oleh
Indonesia ini merupakan langkah Pemerintah dalam memperbaiki struktur
anggaran pendapatan belanja Negara (APBN), Jokowi juga menjelaskan bahwa
jika kita keluar dari OPEC untuk perbaikan APBN juga tidak menjadi masalah.115
Ignasious Jonan selaku Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said yang
direshuffle mengatakan bahwa keputusan pembekuan ini diambil menyusul
keputusan sidang memotong produksi minyak minyak sebesar 1,2 juta barel
perhari (bph), diluar kondensat. Sidang juga meminta Indonesia untuk memotong
produksi minyak mentah sebesar 5 persen dari produksinya, atau sekitar 37.000
bph untuk memenuhi kuota produksi OPEC, Padahal kebutuhan penerimaan
negara dari penjualan minyak masih cukup besar dan pada RAPBN 2017
disepakati produksi minyak di 2017 turun sebesar 5.000 bph dibandingkan 2016.
Ignasius juga menambahkan sebagai negara net importir minyak, pemotongan
114
Diskusi penulis dan staff KESDM di biro kerjasama dan pelayanan informasi public
kementerianESDM pada tanggal. 27 Maret 2017. 115
Ihsanudin, Soal keputusan Indonesia.
90
kapasitas produksi ini tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena harga minyak
secara teoritis akan naik.
B.2. Keanggotaan Indonesia Dalam International Energy Agency (IEA)
` Masuknya Indonesia dalam IEA juga merupakan salah satu strategi
Pemerintah dalam mengatasi permasalahan energi. Dengan masuknya Indonesia
dalam IEA Indonesia akan memberikan keuntungan besar di bidang energi
khususnya dalam bidang kerjasama perdagangan Internasional khususnya
dibidang energi fosil maupun energi lainnya.
Internasional Energy Agency (IEA) merupakan sebuah badan independen,
didirikan pada November 1974 dibawah naungan Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) atau negara-negara industri maju. IEA di
dominasi oleh Negara-negara konsumen energi terbesar seperti Amerika, Cina,
Jepang dan Negara konsumen energi lainnya. IEA sendiri berfungsi untuk
mempromosikan keamanan energi diantara negara-negara anggotanya melalui
tanggapan kolektif hingga gangguan fisik dalam pengadaan minyak, dan
menyediakan riset yang bersifat autoritatif dan analisa terhadap cara-cara untuk
memastikan energi yang bisa diandalkan, terjangkau, dan bersih bagi 29 negara
anggotanya dan negara-negara lainnya. IEA membawa program energi yang
menyeluruh bagi sesama negara anggotanya, yang masing-masing berkewajiban
untuk menjaga cadangan minyak yang setara dengan 90 hari dari import
bersihnya.116
116
International Energy Agency. Ringkasan Energi Indonesia. hal. 10
91
Jika kita melihat fungsi dan tujuan dari OPEC dan IEA maka kita bisa
melihat jelas bahwa kedua tujuan organisasi ini sangat bertolak belakang namun
saling membutuhkan dalam hal energi, singkatnya OPEC mewakili negara
produsen minyak yang berupaya untuk menjual minyaknya dengan harga setinggi
mungkin, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya.
Sebaliknya dan IEA mewakili negara-negara konsumen minyak utama berusaha
menurunkan harga pembelian minyak mentah serendah mungkin, untuk menekan
ongkos input produksi dalam pengilangan minyak mentah untuk menjadi produk
siap pakai untuk konsumen akhir, seperti bensin, solar, jet kerosin.117
Jika suatu saat OPEC menaikan harga minyak dunia makan IEA akan
berusaha menstabilkannya dengan menggunakan cadangan minyak yang ada
sebagai langkah determinan agar OPEC kembali menaikan produksi minyak dan
mestabilkan harga minyak dunia. Saat ini, total cadangan minyak strategis
(Stategic Petroleum Reserve—SPR) dari negara-negara OECD diperkirakan
sekitar 4,2 milyar barel, yang terdiri dari sekitar 1,5 milyar SPR yang dikontrol
oleh Pemerintah, dan sekitar 2,7 milyar sebagai cadangan komersial/industri yang
dikuasai oleh swasta. Sekitar 1,8 milyar atau 43% dari total SPR OECD ini
dikuasai oleh AS. Dari estimasi kasar penulis sendiri berdasarkan berbagai
sumber informasi, SPR dari negara-negara non-OECD diperkirakan sekitar 3,4
milyar barel pada akhir tahun 2011, yang sebagian besar dipegang oleh China
(470 juta), Saudi Arabia (315 juta), dan Rusia (276 juta). Beberapa negara
117
Puguh Bodro Irwan. Memahami persaingan global antara OPEC dan IEA: pengaturan
produksi vs. pengelolaan cadangan strategis minyak. Article online. Di akses melalui
https://puguhbirawan.files.wordpress.com/ 2012/10/memahami-persaingan-global-antara-opec-
dan-iea-_-puguh-b-irawan-01-01-2012.pdf pada tanggal 19 Maret 2017.
92
ASEAN juga memiliki SPR, misalnya Indonesia sekitar 38 juta barel, begitu juga
dengan Singapura (24 juta), Thailand (40 juta), dan Philippines (12 juta). Dengan
konsumsi minyak sekitar 1,1 juta barel/hari, SPR Indonesia hanya mampu
digunakan sekitar 35 hari, jika keadaan darurat terjadi di negara ini.118
Ada 3 prinsip dasar dalam IEA atau yang sering di sebut ―3E‖ yaitu
energy security (keamanan/jaminan pasokan energi), economic development
(pembangunan ekonomi), dan environmental protection (perlindungan lingkungan
hidup) dan yang terakhir memfokuskan pada strategi mengatasi perubahan iklim
(climate change). Belakangan ini IEA gencar mempromosikan perlunya
pengembangan terhadap sumber-sumber energi alternatif termasuk energi
terbarukan.119
Pada perkembangan selanjutnya, IEA mewajibkan negara-negara
anggotanya untuk menyimpan stok minyak dalam negeri sedikitnya setara dengan
90 hari dari volume impor neto minyak tahun lalu. Stok atau cadangan minyak
yang memadai, baik untuk kepentingan strategis/publik maupun untuk
kepentingan komersial/industri, adalah kekuatan utama IEA untuk mengimbangi
strategi pengelolaan pasokan minyak dunia dari negara-negara produsen -
terutama OPEC dalam mempengaruhi pasar minyak dunia. Dengan masuknya
Indonesia dalam kedua organisasi ini, Indonesia akan memiliki peran penting
dalam menjembatani dua kepentingan yang berbeda antara OPEC dan IEA dalam
mengatur Demand security dan Supply Security.
118
Puguh bodro irwan. Memahami persaingan global 119
Puguh bodro irwan, Memahami persaingan global
93
B.3. Kedekatan Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara OPEC.
Seperti yang telah di sebutkan oleh penulis pada bab tiga, OPEC
merupakan kumpulan negara-negara Eksportir minyak yang memiliki pengaruh
besar dalam bisnis perdagangan minyak dunia saat ini. OPEC dapat berperan
sebagai fondasi awal bagi terselenggaranya kerjasama perdagangan migas antara
Indonesia dengan negara-negara anggota OPEC lainnya seperti Arab Saudi, Iran,
Nigeria dan negara lainnya. Sebagai sebuah organisasi antar Pemerintah
(Intergovernmental Organization), OPEC secara tidak langsung telah memberikan
ruang bagi terciptanya kerjasama Internasional antar-negara anggota. Hubungan
ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan intensitas komunikasi
yang memadai antar negara anggota berkat adanya sejumlah pertemuan yang
diadakan oleh OPEC yang kemudian memunculkan kedekatan tersendiri antara
negara-negara anggota OPEC.
Kepentingan dan ketergantungan akan energi pada setiap negara membuat
faktor energi ikut mempengaruhi kebijakan luar negeri. Hal ini penting dilakukan,
karena energi diperlukan untuk proses produksi dan konsumsi saat ini maupun
mendatang. Kebijakan luar negeri suatu negara yang berkaitan dengan energi
bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Jika melihat kapasitas Indonesia untuk
kembali bergabung menjadi Anggota Penuh dalam OPEC nampaknya mustahil,
bahkan untuk menjadi Anggota Partisipan-pun Indonesia tidak memenuhi
kualifikasi tersebut. Seperti yang disebutkan pada bab 2 sebelumnya, selisih
antara produksi dan konsumsi minyak Indonesia sejak tahun 2003 semakin
membesar yang menyebabkan Indonesia harus terus menjadi net-importir minyak
94
hingga saat ini. Status net-importir yang disandang Indonesia seharusnya
membuat OPEC tidak hanya membekukan keanggotaannya dalam OPEC namun
bisa saja OPEC menggeluarkan Indonesia dari OPEC. Karena syarat untuk
menjadi Anggota Penuh atau Anggota Partisipan haruslah merupakan negara-
negara yang melakukan ekspor minyak substansial.
Ir. Sugeng menyatakan kritik besar terkait masuknya Indonesia dalam
OPEC yang dinilai terlalu banyak berharap akan pencapaian-pencapaian yang
akan di dapat jika Indonesia kembali aktif dalam OPEC, menurutnya pemerintah
seharusnya memiliki perhitungan yang matang atas kebijakan reaktifasi
keanggotaanya tersebut. Karena untuk reaktifasi keanggotaan di OPEC,
pemerintah Indonesia harus membayar dana cukup besar yaitu sekitar 2 juta Euro,
Sugeng juga menambahkan jika memang harus membayar sebanyak itu, maka
pemerintah juga harus mengkalkulasikan seberapa besar keuntungan ekonomi
yang didapatkan dan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan
secara maksimal dengan reaktivasi tersebut.
Menurutnya keluarnya Indonesia pada tahun 2016 lalu itu disebabkan
karena Indonesia terlalu berekspektasi lebih kepada OPEC tanpa mengkalkulasi
keuntunan dan kerugian Indonesia jika membayar 2 juta Euro untuk menjadi
Anggota Penuh di OPEC. Maka ketika dinamika politik dalam OPEC berubah dan
Anggota OPEC sepakat untuk memangkas produksi untuk menaikan yang
disebabkan karena konstelasi politik di Timur Tengah, Anjloknya harga minyak,
serta negara-negara eksportir minyak lainnya mulai menguatkan pengaruhnya
dalam politik energi internasional, dan Indonesia tidak memperhitungkan
95
perubahan tersebut akibatnya pemerintah gagal dalam mencapai kepentingan
nasionalnya melalui OPEC yang berujung pada pembekuan kembali status
keanggotaannya pada tahun 2016.120
B.3.1. Hubungan Bilateral Indonesia Dan Arab Saudi
Secara umum hubungan diplomatik Indonesia – Arab Saudi terbilang
sangat baik, Indonesia dan Arab Saudi telah menjalin hubungan bilateral kurang
lebih selama 60 tahun, dari tahun 1950 hingga kini. Berbagai kerjasama telah
dilakukan kedua negara melalui kerjasama bilateral, multilateral, maupun melalui
forum-forum Internasional seperti G-20, OKI, IEA, dan organisasi Internasional
lainnya, namun secara garis besar hubungan diplomasi yang dibangun antar kedua
negara ini adalah karena kepentingan politik dan agama.
Hubungan kerjasama tersebut terjalin di berbagai bidang, diantaranya
dalam bidang perdagangan, kebudayaan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Selama
ini hubungan yang terjalin diantara dua Pemerintah yang bersangkutan terbilang
baik dan saling menguntungkan satu sama lain. Kerjasama antara Indonesia dan
Arab Saudi ini terjalin kuat berdasarkan pada kesamaan agama dimana mayoritas
masyarakat kedua negara adalah Muslim, selain itu juga kesamaan budaya dan
politik menjadi beberapa faktor yang mendukung jalannya hubungan antar
keduanya. Sebagai penghasil minyak terbesar dan sesama negara muslim
menjadikan Saudi Arabia sebagai top prioritas dalam mengatasi krisis pasokan
energi di masa akan datang. Peningkatan kerjasama tersebut berupa kerjasama
120
Diskusi penulis dan Staff KESDM pada tanggal 27 Maret 2017
96
Indonesia dengan Arab Saudi antar Pemerintahan (G to G), atau perusahan –
perusahaan yang bergerak pada sektor energi seperti Aramco.
Indonesia yang menjalin kerjasama minyak dengan Arab Saudi khususnya
dalam perdagangan minyak telah berjalan ketika keduanya menjadi anggota
OPEC. Kedekatan hubungan terus mengalami peningkatan khususnya ketika
Indonesia memutuskan untuk mengimpor minyak karena produksi minyak
domestik yang semakin tidak mencukupi. Semenjak itu juga Indonesia mulai
mencari produsen minyak untuk menjaga ketahanan energi dan Arab Saudi
merupakan salah satu negara yang menawarkan kerjasama energi tersebut
tentunya dengan harga yang cenderung lebih murah yang diberikan Arab Saudi
menjadikan Indonesia menjalin kerjasama perminyakan ini dengan semakin
percaya diri.
Hal lainnya yang menjadi prioritas kerjasama antara kedua Negara adalah
masalah ketenagakerjaan, pada tahun 2010 Indonesia bersama arab Saudi
merancang sebua MoU yang membahas tentang perlindungan tenaga kerja
Indonesia di Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi menegaskan kepada pemerintah
akan memulangkan seluruh TKI karena jumlah TKI Indonesia yang overstayed,
namun pemerintah melakukan diplomasi terhadap pemerintah Arab Saudi agar
mau tidak melaksanakan pemulangan TKI tersebut, pemerintah Indonesia berjanji
akan memperketat regulasi agen TKI agar tidak lagi terjadi overstayed TKI di
Arab Saudi.121
121
Kementerian Luar Negeri RI, Diplomasi Indonesia 2010. Hal. 112. Diakses melalui
www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202010.pdf pada tanggal 24 April
2017
97
Hal ini pula didukung karena dua negara ini sama-sama mayoritas
penduduknya beragama Islam sehingga menambah keakraban serta hubungan
yang dekat antara Indonesia dan Arab Saudi. Kedekatan Indonesia dengan Arab
Saudi sebagai negara yang sama-sama memiliki mayoritas muslim dilakukan
melalui Organisasi Konfrensi Islam (OKI). Sebagai mana peran Indonesia dalam
OPEC, Indonesia juga memiliki peran penting dalam OKI yaitu sebagai Role of
Model negara-negara Timur Tengah yang mayorintas muslim tetapi pertumbuhan
demokrasinya sangat rendah karena mereka menganggap demokrasi bukan
berasal dari nilai keislaman.
Peran Indonesia sebagai Role of Model negara muslim yang demokratis
dianggab bisa menjadi jembatan (Bridge Building) bagi peradaban barat dan dunia
Islam, atau di dunia Islam sendiri antara Sunni dan Syi’ah seperti yang baru
terjadi pada 2016 pada Konfrensi Tingkat Tinggi OKI di Istanbul pada April
2016. Arab Saudi beserta 50 negara lainnya menuduh Iran mendukung kelompok
teroris yang berada di Suriah, Irak dan Yaman, Indonesia berusaha bersikap netral
dalam memandang isu tersebut. Indonesia mengajak agar para negara anggota
OKI fokus pada penyelesaian masalah konflik dari pada saling menuduh yang
pada akhirnya akan memecah belah organisasi itu sendiri.
Arab Saudi merupakan salah satu mitra strategis Indonesia dalam hal
kerjasama perdagangan migas. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan
Kerajaan Arab Saudi secara resmi telah bermula sejak tanggal 1 Mei 1950 ketika
Indonesia mendirikan Kantor Kedutaan Besar untuk Arab Saudi, Iran dan
Pakistan. Sementara Arab Saudi sendiri baru secara resmi mendirikan Kedutaan
98
Besar di Jakarta pada tahun 1955. Sejak saat itu, hubungan diplomatik antara
Indonesia dan Arab Saudi semakin erat terlebih dengan diperkuat oleh adanya
hubungan agama, budaya, dan politik selama bertahun-tahun. Akan tetapi,
sekalipun hubungan diplomatik keduanya telah berlangsung sejak tahun 1950-an
namun dalam kaitannya migas, hubungan perdagangan migas antara Indonesia
dengan Arab Saudi terus meningkat di tahun 2003, dimana pada saat itu kedua
belah pihak merupakan anggota OPEC. 122
Kerjasama perdagangan migas antara Indonesia dengan Arab Saudi
bermula ketika Indonesia berencana untuk mengimpor minyak mentah (crude oil)
khususnya Arabian Light Crude (ALC) sebanyak 39,63 juta barel dari Saudi
Aramco di tahun 2003. Namun, Implementasi dari rencana tersebut baru
terlaksana di tahun 2004 ketika Indonesia untuk pertama kalinya selama menjadi
anggota OPEC sejak tahun 1960 mulai mengimpor minyak dari Arab Saudi dan
bahkan juga dari Iran, dan Kuwait. Akan tetapi, hal ini bukanlah kali pertama
Indonesia melakukan impor minyak dari negara lain, karena pada dasarnya
Indonesia sebenarnya telah menjadi net-importer minyak sejak tahun Indonesia
mengimpor minyak mentah karena produksi minyak dalam negeri kian merosot
sejak tahun 1977. 123
Dengan demikian, sejak tahun 2004 Indonesia secara resmi
menjalin kerjasama perdagangan migas dengan Arab Saudi untuk pertama kalinya
yang diawali dari sebuah kerjasama impor minyak mentah, khususnya Arabian
Light Crude (ALC).
122
Kondisi Perekonomian Arab Saudi dan Peluangnya bagi Indonesia,
http://www.nafed.go.id/news/read/in/462 diakses tanggal 20 Maret 2017 123
Yuri Alfrin Aladdin, 2006, Profil Arab Saudi dan Peluang Kerjasama Ekonomi
dengan RI, http://www.antaranews.com/print/1146046029 diakses tanggal 20 Maret 2017
99
Di sisi lain, posisi Indonesia sebagai anggota OPEC dan jabatan yang
dipegang oleh delegasi Indonesia yakni Dr. Yusgiantoro sebagai Sekjen OPEC
untuk periode tahun 2004 hinggga 2007 ketika itu cukup memberikan keuntungan
tersendiri bagi Indonesia terkait perkembangan kerjasama di bidang migas yang
telah terjalin antara Indonesia dengan Arab Saudi. Indonesia diuntungkan karena
ALC sejak tahun 1980-an sudah tidak lagi diperdagangkan di pasar spot dan
adanya kedekatan yang terjalin antara Indonesia dengan Arab Saudi di OPEC
memungkinkan Indonesia mendapatkan minyak mentah dengan harga khusus.124
Pada bulan Maret 2017 hubungan Indonesia Arab Saudi kembali menguat
dengan kunjungan bilateral Raja Salman bersama 1500 orang yang terdiri dari
anggota kerajaan, Menteri dan Investor Arab Saudi. Kunjungan tersebut
diperuntukan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Arab
Saudi dalam bidang Ekonomi. Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin
Abdulaziz Al-Saud membawa investasi ke Indonesia. Salah satunya terkait
modifikasi kilang atau Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang
Cilacap yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco.
Ketua Koordinator Gas Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Ahmad Wijaya mengatakan, investasi tersebut menjadi obat kerinduan para
pelaku industri di Indonesia akan adanya investasi di sektor hulu. Sebab hal itulah
yang dibutuhkan para pelaku industri khususnya di sektor hulu dan hilir.
Meskipun Arab Saudi bukan tergolong investor besar dalam sektor migas
124
Yuri Alfrin Aladdin, 2006, Profil Arab Saudi dan Peluang Kerjasama Ekonomi
dengan RI.
100
dibanding dengan China dan Amerika Serikat, Indonesia akan memiliki
keuntungan lain baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.
B.3.2. Hubungan Indonesia dan Iran
Hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran,
yang terbentuk sejak 1950, terus mengalami peningkatan. Selama tahun 2014,
pelaksanaan diplomasi Indonesia dengan Iran baik secara bilateral, regional dan
multilateral di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan
semakin meningkat.
Indonesia dan Iran yang memiliki hubungan mendalam khususnya di
bidang agama, sejarah dan kemasyarakatan, terus-menerus berupaya
mengembangkan kerja sama yang lebih kuat agar dapat memainkan peranan yang
lebih luas lagi dalam tataran regional dan global. Upaya peningkatan dan
hubungan kedua negara, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan terus
dilakukan. Selain itu, hubungan Indonesia – Iran dalam konteks regional dan
multilateral, khususnya keanggotaan kedua negara di GNB, OKI dan D-8,
memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kedua negara untuk memainkan
peran penting dan berkontribusi dalam lingkup Internasional.
Iran dan Indonesia selama ini memiliki kedekatan pandangan dalam
menyikapi berbagai isu regional dan Internasional. Masalah tersebut ditegaskan
berulangkali oleh para pejabat tinggi Iran dan Indonesia. Presiden Republik Islam
Iran, Hassan Rouhani dalam pertemuan dengan wakil presiden Republik
Indonesia, Jusuf kalla di sela-sela KTT ke-17 GNB di Margarita Island,
Venezuela, menegaskan bahwa Iran dan Indonesia, sebagai dua negara Muslim
101
besar, memiliki tanggung jawab berat untuk memulihkan perdamaian dan
stabilitas Internasional, terutama dunia Islam. Selain itu, Rohani juga menekankan
pentingnya memperkuat persatuan di antara negara-negara muslim.125
Penguatan hubungan politik ditandai dengan semakin tingginya intensitas
pertemuan antara pejabat kedua negara sepanjang 2014, baik pada tingkat menteri
luar negeri serta wakil menteri luar negeri, ketua parlemen, dan pejabat tinggi,
(senior officials) Kementerian Luar Negeri. Di antara bidang kerjasama yang
menjadi agenda utama kedua negara adalah pemajuan isu-isu HAM, pencegahan
dan pemberantasan kejahatan lintas negara, khususnya penyelundupan manusia
dan lalu lintas gelap narkoba.126
Peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara pihak
pemerintah dan swasta di kedua negara semakin meningkat, antara lain dengan
semakin intensifnya saling kunjung antara pengusaha dan pejabat kedua negara
pada 2013-2014, baik dalam format delegasi dagang, business trip , kelompok
business tour, business visit ke berbagai pameran dan konferensi, terbentuknya
Komite Iran di Kamar Dagang Indonesia (KADIN) serta terbentuknya Indonesia-
Iran Business Council baik di KADIN Indonesia maupun di Iran Chamber of
Commerce, Industries, Mines and Agricultures (ICCIMA). 127
Pada bulan September 2015, OPEC mengatakan menyambut kembalinya
keanggotaan Indonesia di OPEC setelah enam tahun. Sebagai negara memiliki
125
―DI KTT GNB Indonesia bahas persatuan umat islam‖. Islam Indonesia Online. 20
September 2016. Di akses melalui https://islamindonesia.id/berita/di-ktt-gnb-indonesia-iran-bahas-
persatuan-umat-islam.html. Pada tanggal 23 Maret 2017 126
Kemeterian luar negeri. Diplomasi Indonesia 2014. Ditjen Informasi dan Diplomasi
Publik.Kemlu RI 2014. hal.69 di akses melalui www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%
20Indonesia%202014.pdf pada tanggal 24 April 2017 127
Kementerian luar negeri RI, Diplomasi Indonesia 2014. Hal.55
102
pengaruh di OPEC Iran mendukung kembalinya Indonesia. Pasca perjanjian
nuklir Iran dengan IEIA dan PBB, Iran mulai meningkatkan produksi minyaknya
sehingga menjadi produsen terbesar kedua terbesar setelah Arab Saudi dalam
OPEC. Menteri Perminyakan Iran, Bijan Zangeneh mengatakan bahwa Indonesia
baru-baru ini meminta untuk kembali ke OPEC, serta menekankan bahwa Iran
akan mendukung upaya Indonesia tersebut dalam pertemuan OPEC mendatang.
Alasan Iran dalam mendukung Indonesia untuk bergabungnya kembali
dalam OPEC kerena Indonesia merupakan negara muslim yang memiliki
hubungan baik dengan Iran di banding negara Timur Tengah lainnya yang selalu
bersebrangan dengan Iran karena perbedaan golongan antara Sunni dan Syiah.
Dukungan Iran juga didasari atas ketertarikan kerjasama Iran dan Indonesia dalam
bidang Energi baik ekspor minyak maupun investasi minyak, dan produksi gas
alam cair (Liquid Natural Gas—LNG).128
Iran juga perna merasa terhormat ketika pada tahun 2016, negara-negara
muslim di timur tengah bahkan Malaysia memutuskan hubungan diplomatik
dengan Iran karena peristiwa kerusuhan kedutaan besar Arab Saudi di Iran,
sementara Indonesia lebih memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan Arab
Saudi dan Iran bahkan menawarkan untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan
masalah tersebut.
128
― Era baru hubungan Indonesia-Iran‖ situs kepresidenan online, diakses melalui
www.presidenri.go.id/kabar-terkini/era-baru-hubungan-indonesia-
iran.html+&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id di akses pada tanggal 24 Mei 2017
103
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Sejak Perang Dunia I, minyak telah menjadi sumber energi utama untuk
keperluan industri dan perang. Energi fosil—bahan bakar minyak sebagai salah
satu sumber energi dan menjadi barang yang dapat mempengaruhi kebijakan
domestik dan luar negeri suatu negara. Berbagai kejadian-kejadian dunia seperti
Perang Dunia I, Perang Dunia II, serta perang-perang yang terjadi di panggung
Internasional sangat membutuhkan minyak mentah (crude oil) sebagai sumber
energi yang menggerakkan persenjataan militer negara-negara di dunia pada saat
itu. Embargo negara-negara Arab kepada Amerika Serikat dan Eropa pada tahun
1970-an semakin membuktikan Sumber Daya Alam ini merupakan komoditas
utama yang dapat menggerakkan politik luar negeri, keamanan, dan interaksi antar
negara.
Dominasi perusahaan minyak Internasional dalam hal ini The Seven Sister,
telah banyak merugikan negara-negara produsen minyak dunia lain seperti
produsen minyak Timur Tengah dan Amerika Selatan. Untuk melawan monopoli
pasar minyak global tersebut di bentuklah organisasi pengeksepor minyak dunia
yang diprakarsai oleh Venezuela kemudian didukung oleh 4 negara pendiri
lainnya seperti Irak, Arab Saudi, Iran, dan Kuwait. Sejak didirikan pada tahun
1960 OPEC terus memainkan peran penting dalam pasar minyak global yang
sebelumnya dikuasai oleh Seven Sister. Pricing Power yang dimiliki OPEC kian
104
meningkat seiring dengan bertambahnya anggota lain yang berasal dari negara-
negara pengekspor minyak terbesar, bahkan OPEC sering kali disebut kartel
minyak karena kemampuannya dalam mengontrol perdagangan minyak dunia
beserta harganya.
Indonesia menjadi salah satu anggota OPEC pada tahun 1962, selama
perjalanannya dalam OPEC Indonesia berperan penting dalam pengambilan
keputusan dalam OPEC karena di anggap sebagai negara yang netral di antara 2
kelompok Pro-Barat dan Anti-Barat. Semakin berpengaruhnya OPEC dalam
minyak global semakin juga memeperkuat posisi Indonesia dalam politik global,
tidak hanya keuntungan politik, secara ekonomi Indonesia juga telah mendapatkan
keuntungan yang besar dari OPEC, contohnya ketika APBN Indonesia mengalami
Surplus pada tahun 1973/1974 dan 1979/1980 akibat adanya kenaikan harga
minyak secara drastis atau yang di sebut sebagai Oil Boom.
Seiring dengan berkurangnya nilai produksi minyak domestik Indonesia yang
disebabkan karena tidak adanya sumur minyak baru, rendahnya eksplorasi
minyak, sedikitnya investasi energi fosil yang masuk dan tidak adanya kepastian
hukum bagi investor. Hingga pada tahun 2003 untuk pertama kali nilai konsumsi
minyak dalam negeri lebih tinggi dibandingkan nilai produksi dalam negeri yang
menyebabkan Pemerintah harus melakukan impor minyak pada tahun 2004. Nilai
impor ini terus meningkat 7 % pertahun tidak sebanding dengan pertumbuhan
ekonomi yang hanya 5 % - 6.5 % pertahun. Padahal ketahanan energi khususnya
minyak merupakan faktor turunan dari pertumbuhan nasional karena sangat
berpengaruh pada sektor Industri, transportasi, dan rumah tangga.
105
Reaktivasi keanggotaan Indonesia di OPEC merupakan strategi Pemerintah
dalam mendukung ketahanan energi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan
visi-misi Pemerintahan Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim
dunia. Hal inilah yang mendorong Pemerintahan Jokowi yang inward-looking
untuk mengambil kebijakan reaktifasi tersebut, faktor internal dan eksternal yang
dikeluarkan Pemerintah pada dasarnya merupakan upaya Pemerintah untuk
mengefesiensikan dana APBN yang banyak terkuras oleh subsidi BBM dan hal ini
pula yang mendorong Indonesia kembali menangguhkan keanggotaannya kembali
pada tahun 2016.
Meskipun Indonesia tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk sebagai anggota
OPEC karena statusnya sebagai net-importir, hal ini tidak pula menyulitkan
Indonesia untuk kembali bergabung karena kedekatan Indonesia dan negara-
negara anggota OPEC ketika menjadi Anggota Penuh pada tahun 1962 hingga
2008. Bagi OPEC sendiri, keuntungan menerima kembali Indonesia sebagai
Anggota Penuh dalam OPEC akan memperkuat peran Diplomasi energi global
OPEC dalam pasar minyak dunia. Selebihnya adalah para anggota lainnya bisa
menjalin kerjasama dengan Indonesia baik dalam hal Ekonomi, Sosial, dan
Budaya
106
DAFTAR PUSTAKA
Aladdin, Yuri Alfrin, 2006, ―Profil Arab Saudi dan Peluang Kerjasama Ekonomi
dengan RI‖, http://www.antaranews.com/print/1146046029 diakses
tanggal 20 Maret 2017
Anwar, Ratih Pratiwi dan Muyanja Senyonga.. ―Mengembangkan Hubungan
Industri yang Baik di Industri Minyak dan Gas Indonesia‖. International
Labour Organization. 2007. Jakarta.
Ashton, G. ―Does Indonesia’s OPEC Membership Matter?‖. Investopedia online.
Diakses melalui http://www.investopedia.com/article
s/investing/100115/does-indonesiasopec-membership-matter.asp pada
tanggal 09 maret 2017
Azmi, Riza dan Hidayat Amin. ―Ketahanan Energi: Konsep, Kebijakan dan
Tantangan bagi Indonesia‖, Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan, vol.9,no.2, , (Kementerian Keuangan RI, tahun 2016), hal.152.
_______ ―Politik Energi dalam Kebijakan Fiskal‖. (Nagamedia. Jakarta.2014)
Badjuri, Abdul Kahar, dan Teguh Yuwono. Kebijakan Publik Konsep dan
Strategi, Semarang.(Universitas Diponegoro,2002).
Bahrawi, Sanusi, Indonesia Dalam Dunia Perminyakan, Universitas Indonesia
Press, 2015, hal.86
Bappenas ―keanggotaan Indonesia dalam OPEC‖ di akses melalui
http://www.ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik_Luar_Negeri/Keang
107
gotaan_Indonesia_dalam_Organisasi_Internasional/Organization_Petroleu
m_Exp orting_Countries_(OPEC).pdf diakses tanggal 2 Maret 2017
Fattouh, Bassam, OPEC Pricing Power ; the need for new perspective. (Oxford:
Institute for Energy Studie, 2007)
Bodro, Irwan Puguh, ―Memahami persaingan global antara OPEC dan IEA:
pengaturan produksi vs. pengelolaan cadangan strategis minyak‖. Article
online. Di akses melalui
https://puguhbirawan.files.wordpress.com/2012/10/memahami-
persaingan-global-antara-opec-dan-iea-_-puguh-b-irawan-01-01-2012.pdf
pada tanggal 19 Maret 2017.
BP. 2013. Statistical Review of World Energi June 2013. Diakses melalui
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-
economics/statistical-review-of-world-energy-2013/statistical-
reviewdownloads.html.pada tanggal 23 Februari 2017
Breuning, Marijke. Foreign Policy Analysis: Comparative Introduction. New
York: Palgrave McMillan, 2007.
Carlson, Serviac, Indonesia’s Oil. Jakarta ; CSIS Press. 2001.
Chevalier, J. M. The New Energi Crisis. dalam Jean-Marie Chevalier. the New
Energi Crisis: Climate, Indonesia Rejoining OPEC Economics and
Geopolitics. New York: Palgrave Macmillan, 2009
David, Held. Democrazy at the Global Order‖, (Oxford: Oxford University
Press, London, 1995)
108
Satria, A. Defrian, ―Masalah kesinambungan Keanggotaan Indonesia dalam
OPEC‖ Skripsi Univ. Indonesia, 2005)
DI KTT GNB Indonesia bahas persatuan umat islam. Islam Indonesia Online. 20
September 2016. Di akses melalui https://islamindonesia.id/berita/di-ktt-
gnb-indonesia-iran-bahas-persatuan-umat-islam.html. Pada tanggal 23
Maret 2017
Diskusi ―Alasan bergabungnya kembali Indonesia dengan OPEC pada tahun
2015.‖Diskusi ini dilaksanakan atas dasar permohonan penulis untuk
mengklarifikasi analisa data yang telah di dapatkan oleh penulis, diskusi
ini dilaksanakan di biro kerjasama dan pelayanan informasi public
kementerian ESDM pada tanggal. 27 Maret 2017,
DPR RI setuju Indonesia Aktif Kembali dalam OPEC, Migas Review online di
akses melalui http://www.migasreview.com/post/1433883513/dpr-setuju-
indonesia-aktif-kembali-di-opec.html pada tanggal 19 january 2017
Duta, Dieamas Khrisna. ’Masuk OPEC, Indonesia Incar Pembelian Minyak
Langsung’. CNN Indonesia Online. 5 Desember 2015. Diakses melalui
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151205125424-85-
96167/masuk-opec-indonesia-incar-pembelian-minyak-langsung/ pada
tanggal 26 Maret 2017.
Garniwa, Iwa. 2012. Energy Security Dan Tantangan Perencanaan Energi Masa
Datang. Bahan Presentasi. Pusat Pengkajian Energi Universitas Indonesia.
Jakarta.
109
Gilpin, Robert. Global Political Economy,( New Jersey: Princeton University
Press, 2001)
Harrison, Lisa. ―Metode Penelitian Politik‖. (Jakarta: Kencana Prenada Prnada
Media Group, 2007)
Haryanto, Agus. ―Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia:
Perspektif Teori Peran‖. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Vol. 4 No.2.
Desember 2014. Univ. Jendral Soedirman. hal. 20
Haryanto, Ehho. ―Prospek Keberadaan Opec Dalam Pengendalian Harga Minyak
Dunia”, Jurnal hubungan internasional. Vol.1 no.2 Universitas Andalas.
2013. hal. 20.
Holsti. KJ. Politik Internasional: Kerangka Untuk analisis Jilid 2
(Jakarta:Erlangga, 1983)
Husna, Atik Fadilatul, ―Perubahan kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam
memerangi terorisme Internasiona di Afganistan pada periode
Pemerintahan Barack Obama‖, Skripsi UIN syarif hidayatullah Jakarta
program Studi Hubungan Internasional, 2012
Ihsanudin, ―Soal keputusan Indonesia keluar dari OPEC‖, Kompas online,
diakses dari
http://nasional.kompas.com/read/2016/12/01/14294321/soal.keputusan.ind
onesia.keluar.dari.opec.ini.kata.jokowi 1 Desember 2016, pada tanggal 20
desember 2016.
Indonesia sudah tidak relevan jadi anggota OPEC. 8 November 2004. Detik
Finance online. Di akses melalui http://finance.detik.com/berita-ekonomi-
110
bisnis/d-238036/baihaki-indonesia-sudah-tidak-relevan-jadi-anggota-opec
pada tanggal 15 Maret 2017
International Energi Agency. Energi security. diakses melalui
http://www.iea.org/topics/energysecurity/, pada tanggal 25 Februari2017
Irawan, Bambang. ―Pengaruh Regulasi Produksi Minyak Organization Of The
Petroleum exporting Countries (OPEC) Terhadap Kebijakan Pemerintah
Indonesia Mengenai Harga Bahan Bakar Minyak‖ Skripsi Univ. Komputer
Indonesia, 2008
Jackson, Robert. Modern Military Aircraft om Combat. London: Amber Books,
2008.
________ dan George Sorensen. Introduction to International Relations; Theories
and Approaches 3rd Edition. (Oxford University Press, 2007.)
Kaarbo, Juliet, Jeffrey S. Lantis, dan Ryan K. Beasley. The Analysis of Foreign
Policy in Comparative Perspective, dalam Ryan K. Beasley, Juliet
Kaarbo,Jeffrey S. Lantis, and Michael T. Snarr. Foreign Policy in
Comparative Perspective; Domestic and International Influence on State
Behavior. United States of America: CQ Press, 2013.
Kebijakan Energi Nasional 2003-2020. kebijakan energi yang terpadu untuk
mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Kementerian ESDM.
Kemementerian Luar negeri. 2 tahun kerjasama Jokowi-JK: Kerja Nyata.Artikel
Dirjen informasi dan Diplomasi Publik, 2016.
Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral. 2010. Handbook of Energy and
Economic Statistic of Indonesia. Center for Data and Information on
111
Energy and Mineral Resources. Ministry Energy and Mineral Resources,
Jakarta.
Kementrian ESDM, Outlook Energi Indonesia 2014 (Jakarta: 2014),
Kemeterian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Organization
of petroleum exportir country.bahan pertemuan menteri tahun tahun 2015
Kemeterian luar negeri Diplomasi Indonesia 2010.; Ditjen Informasi dan
Diplomasi Publik.Kemlu RI 2014. di akses melalui
www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi% 20Indonesia%202010.pdf pada tanggal 24
April 2017
Kemeterian luar negeri Diplomasi Indonesia 2014.; Ditjen Informasi dan
Diplomasi Publik.Kemlu RI 2014. di akses melalui
www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi% 20Indonesia%202014.pdf pada tanggal 24
April 2017
Kemlu. Pertimbangakan Indonesia sebagai negera peninjau. Diakses melalui
http://Kemlu.go.id/berita/2005/05/08/Deplupertimbangkanindonesiasebaga
inegarapeninjau.Html. Pada tanggal 23 Maret 2017.
Keohane, Robert. Neoliberal Instituonalism; Perspective in Wolrd Politic, in
international institutions and state power.1989.
Kondisi Perekonomian Arab Saudi dan Peluangnya bagi Indonesia,
http://www.nafed.go.id/news/read/in/462 , akses tanggal 20 Maret 2017
Hutabarat, Leonardo, ―Analisis Kebijakan Luar Negeri dalam Studi Hubungan
Internasional.‖ (Universita Indonesia Press Jakarta, 2013.)
112
Lingyu Yan, ―Analysis of the International Oil Price Fluctuations and Its
Influencing Factors ,American‖, Journal of Industrial and Business
Management. Vol 2. Edisi. 2015.
Mangadar Situmorang. Orientasi kebijakan luar negeri Indonesia di bawah
kepemimpinan Jokowi –JK. .” Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Vol.XI No.1 Tahun 2015
Mint, Alex dan Derouen, Kal.. Understanding Foreign Policy Decesion Making.
Cambridge: University Press Cambridge2010.
Pamuji, Mochamd Teguh, ―OPEC Sebagai Organisasi Internasional Dibidang
Perminyakan Ditinjau dari Segi Hukum Internasional‖ (Skripsi Universitas
Indonesia, 2015)
Mohamad, Nasir,. ―Potret Kinerja Migas Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal‖,
Kementerian Keuangan Artikel telah dimuat dalam Buletin Info Risiko
Fiskal (IRF) (Edisi 1 Tahun, 2014), Hal. 2.
Muhammad Baharudin, Indonesia Rejoining OPEC Dynamic of the Oil importir
and exportir countries (Jakarta: binus Univercity, 2015)
OPEC. “What Is OPEC”. OPEC Secretariat Public Relations & Information
Department Vienna: 2008.
Pareira, Andre H., ―Tantangan Politik Luar Negeri Indonesia Kontemporer‖.
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Vol. 1 No. 2, Jakarta, Mei 2005
Perwita, Anak Agung Bayu dan Yayay Mochamad Yani, Pengantar Ilmu
Hubungan Internasional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),
113
Publikasi seminar Dewan Energi Nasional.. Dengan tema.‖Kebijakan Energi
Nasional Untuk Menuju Ketahanan Dan Kemandirian Energi‖ pada 11
November 2015. Pontianak.
Putra, Idris Rusadi. Ini alasan Indonesia bisa gabung OPEC meski rajin impor
minyak di akses melalui https://www.merdeka.com/uang/ini-alasan-
indonesia-bisa-gabung-opec-meski-rajin-impor-minyak.html pada tanggal
20 Maret 2017
Real., Lafael Global energy governance, ( London; Queen Marry Univercity,
2015)
Sampson, Anthony, The Seven Sisters : The great oil company and the world they
shaped . (New York: The Viking Press, 1975)
Setyawan, Tri Adi, Skripsi Program Studi Managemen Ekonomi : :Analisis
Reaksi Pasar Modal Terhadap Kenaikan BB: Studi Kasus Bursa Efek
Jakarta ( Universitas Diponogoro, 2015),
Sirait, Arnold. ―Empat keuntungan Indonesia kembali masuk OPEC‖. Katadata
online. Di akses pada melalui
http://katadata.co.id/berita/2015/11/19/empat-keuntungan-indonesia-
kembali-masuk-opec pada tanggal 09 maret 2017.
Sitepu, P.Anthonius, Studi Hubungan Internasional (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2011)
Smith, S., T. Dunne, M. Kurki, & (Eds.), International relation theories:
discipline and diversity, Second Ed. (New York: Oxford University Press
2010)
114
Suyanto, Bagong. Metodologi Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan.
(Jakarta: Kencana Media, 2007).
Tarmidi, Lepi 1995, AFTA, NAFTA, CER and APEC: Possibilities for
Enhancing Trade and Investment Flows, Jakarta: UI-Press. hal. 1 dalam
Restilia Polii, analisis kepentingan Indonesia bergabung dalam
APEC,jurnal Internasional dan Nasional, Vol.11, Universita 17 agustus
1945 Jakarta,2013.
Terzian, Pierre. OPEC : The Inside Story. (London: Zet Book Publisher. 1985)
Waluyo J & Sriwinarti A. Dampak Perubahan Harga Minyak Mentah Dunia
Terhadap APBN dan Pertumbuhan Ekonomi. UPN Veteran. Yogyakarta.
2007.
Wijaya, Prana, ―Ada Apa Indonesia Keluar Masuk OPEC?‖, Politik Today, 4
januari 2017, diakses dari http://politiktoday.com/ada-apa-indonesia-
keluar-masuk-opec/, pada tanggal 20 Januari 2017.
115
LAMPIRAN 1
Rangkuman Transkrip Diskusi Antara Penulis Dan Staf Kementerian Energi Dan
Sumber Daya Mineral Biro Kerjasama dan Informasi Publik (KLIK) Ir. Sugeng
Mujianto. M.Sc., M.Env.eng,sc.(Kabag. Kerjasma Regional dan Multilateral),
Aries ST. MT.(Kasubag. Kerjasama Multilateral), dan Nandito Adisuryo
S.Sos.(Analis Kerjasama Multilateral). Pada tanggal 27 Maret 2017 di Kantor
Kementerian ESDM RI.
1. Masuknya Indonesia dalam OPEC merupakan langkah Indonesia dalam
mengamankan pasokan minyak dalam negeri yang sejak lama terus mengalami
penurunan dalam kuantitas, meski secara intrinsik pada tahun 1980-1990an kita
masih di untungkan dengan penggunaan bahan bakar yang sedikit serta tingginya
harga minyak pada saat itu
2. Trend harga minyak yang sedang murah saat itu harus dimanfaatkan oleh
Indonesia dengan masuk dalam OPEC,Indonesia bisa menjaga harga minyak agar
tetap murah. Meskipun pada dasarnya bukan hanya OPEC yang dapat
mempengaruhi harga minyak dunia tetapi dengan besarnya cadangan minyak
yang di miliki anggota OPEC yang membuat posisi tawar OPEC dalam politik
energii internasional sangat diperhitungkan dibandingkan negara-negara eksportir
lainnya seperti Russia.
3. Dengan trend harga minyak yang murah ini Indonesia bisa memangkas biaya
APBN yand digelontorkan untuk subsidi BBM, dan bisa mengalihkan dana
tersebun untuk mengembangkan energy baru dan terbaharukan.
4. Pembekuan kembali status keanggotaan Indonesia dalam OPEC pada tahun 2016
juga di sebabkan karena keputusan OPEC yang menyatakan seluruh anggota
OPEC harus memangkas produksi minyaknya agar harga minyak akan kembali
naik dan Indonesia di haruskan memangkas produksinya sebanyak 5% arin
produksi domestiknya atau sekitar 37.500 bph. Pemerintah merasa bahwa
keputusan OPEC tersebut sangat merugikan Indonesia sebagai Negara konsumen
minyak, karena dari segi produksi sendiri bahkan tidak bisa memenuhi
permintaan pasar dan harus impor, karena itulah pada tahun 2016 indonesia
kembali membekukan statusnya dari Anggota penuh menjadi Anggota Partisipan.
116
5. Indonesia pada mulanya berharap bahwa ketika masuk OPEC bisa mendapatkan
direct deal G to G pembelian minyak, meski pada faktanya Indonesia tetap harus
melalui Petral sebagai broker minyak di Indonesia yang juga merupakan mafia
terbesar dalam bisnis Minyak dan Gas di Indonesia.
6. Jika Direct deal ini terjadi maka business mechanism yang ada juga akan
menjadi lebih mudah sehingga pemerintah akan mendapatkan harga yang lebih
murah tidak menjauhi harga pasaran asli di kisaran 50 USD/Barel
7. Pada dasarnya negosiasi Indonesia dalam mendapatkan hargaminyak yang lebih
murah bisa di dapatkan melalui organisasi yang juga di Ikut Negara anggota
OPEC lainnya speprti OKI, G-20, GNB, alasan Indonesia harus lewat OPEC
adalah karena OPEC masih memiliki peran yang cukup pentinga dalam politik
energi internasional, jika Indonesia masuk sebagai anggota penuh maka
Indonesia bisa terlibat dalam penentuan harga di OPEC.
8. Sebagai sebuah organisasi yang sudah lama bermain dalam bidang energy, OPEC
juga sedang mengembangkan Energi yang ramah lingkungan serta terbaharukan
seperti energy matahari, angin, biofuel . dan energi lainnya.
9. Melihat masuknya Indonesia dalam OPEC nampaknya pemerintah berusaha
bermain di dua organisasi besar di bidang energy yaitu OPEC dan IEA, di mana
jika melihat kedua tujuan pembentukan organisasi tersebut saling berlawanan,
dimana OPEC sebagai organisasi yang memonopoli harga minyak sedangkan
IEA merupakan organisasi yang berusaha melemahkan kekuatan monopoli harga
OPEC, misalnya ketika harga minyak dinaikan oleh OPEC maka negara anggota
IEA yang mayoritas konsumen energi terbesar, melakukan pengalihan cadangan
minyak untuk menekan harga OPEC agar kembali turun.
10. Mekipun kedua organisasi ini bertentangan secara visi dan misinya, tetapi kedua
organisasi ini saling membutuhkan, karena konsumen minyak OPEC yang
terbesar rata-rata berada dalam IEA, begitupun sebaliknya, negara –negara
anggota IEA membutuhkan pasokan minyak dari negara-negara OPEC untuk
menjalankan proses industrialisasi mereka.
11. Fatih Birror yang merupakan direktur utama IEA sendiri berasal dari dewan
gubernur OPEC. Yang artinya IEA masih dipengaruhi OPEC itu sendiri
12. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam OPEC karena di anggap
sebagai negara yang sering memberikan solusi yang bisa menegahi kepentingan
negara anggota OPEC, bahkan pada saat Indonesia kembali aktif sebagai full
117
member dalam OPEC, perwakilan Indonesia untuk OPEC, Mahendra siregar
langsung di calonkan menjadi Sekjen, meski pada akhirnya kalah 1 suara dari
pesaingnya Barkindo yang berasal dari Nigeria.
13. Selain permasalahan minyak, OPEC juga mulai mengembangkan program
lainnya dibidang energi bersih dan energi terbaharukan, ini bisa menjadi
kesempatan bagi Indonesia untuk belajar dari negara OPEC dalam
mengembangkan energi bersih dan terbaharukan.
14. Kesulisatan kerjasama antara Indonesia dan arab Saudi dibidang ekonomi adalah
terkadang pemerintah Arab Saudi tidak mau pusing atau disulitkan dengan
mekanisme bisnis yang harus dilewati.
15. Alasan Indonesia tidak bekerjasama dengan negara Rusia yang juga merupakan
eksportir minyak dunia terbesar adalah karena Rusia tidak pernah menjual
minyaknya di Pasar Asia Tenggara. Meski pernah ada rencanan kerjasama energi
ASEAN dan Rusia dengan memanfaatkan MEA.