perubahan undang-undang dasar 1945 · pdf filesyarat-syarat tertib hukum sbb: 1. ... kaidah...
TRANSCRIPT
PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
1
Rumusan Pembukaan UUD 1945 merupakan hasil
karya para founding fathers yang telah
mengerahkan segenap pikiran dan tenaga untuk
menyumbangkan karya terbaik bagi bakal negara
dan bangsanya
.
2
MENURUT TEORI KETATANEGARAAN
Suatu sistem pemerintahan tergantung pada Staatsidee
atau cita hukum yang dijadikan dasar pemerintahan tsb.
CITA HUKUM ini sebagai hakekat yang paling dalam dari
negara, kekuatan yang membentuk negara
Cita hukum ialah konstruksi pikiran yang merupakan
keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita
yang diinginkan masyarakat.
CITA HUKUM ini terletak di luar atau di atas sistem
perundang-undangan suatu negara tetapi bersifat
regulatif dan konstitutif terhadap peraturan perundang-
undangan
.an
3
Pembukaan UUD 1945 dalam ilmu hukum
mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal UUD
1945. Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-
pasalnya dalam tertib hukum Indonesia memiliki
kedudukan hukum yang berlainan, namun
keduanya terjalin dalam hubungan kesatuan yang
kausal dan organis.
4
HAKEKAT PEMBUKAAN UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi
Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD
1945 dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945, maka dapat
disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai
sumber hukum positif Indonesia
Dalam realisasinya dijabarkan kembali dalam peraturan-
peraturan hukum positif di bawahnya seperti Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah dan Peraturan perundangan lainnya.
5
PEMBUKAAN UUD 1945 MEMENUHI SYARAT ADANYA
TERTIB HUKUM INDONESIA
Syarat-syarat tertib hukum sbb:
1. Adanya kesatuan subyek,
2. Adanya kesatuan azas kerokhanian
3. Adanya kesatuan daerah
4. Adanya kesatuan waktu
6
1. Adanya kesatuan subyek, yaitu penguasa yang
mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi
dengan adanya suatu Pemerintahan Negara Republik
Indonesia
7
2. Adanya kesatuan asas kerokhanian
Yang merupakan suatu dasar dari keseluruhan
peraturan-peraturan hukum yang merupakan sumber
dari segala sumber hukum. Hal ini terpenuhi oleh
adanya dasar filsafat negara Pancasila
8
3. Adanya kesatuan daerah
Peraturan-peraturan hukum itu berlaku di seluruh tumpah
darah Indonesia.
4. Adanya kesatuan waktu
Dari mulai saat berdirinya negara RI yang disertai dengan
tertib hukum sampai seterusnya selama kelangsungan hidup
negara RI
9
PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI POKOK
KAIDAH NEGARA YANG FUNDAMENTAL
Menurut Hukum Tata Negara unsur mutlak Pokok
Kaidah Negara yang Fundamental sbb :
1.Dari segi terjadinya
2.Dari segi isinya
10
1.Dari segi terjadinya :
Ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam
suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak
pembentuk negara
11
2. Dari segi isinya :
Memuat dasar-dasar pokok negara sbb :
a. Dasar tujuan negara :
- Tujuan umum : ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan
keadilan sosial
- Tujuan khusus : memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,
12
b. Ketentuan diadakannya UUD 1945 :
Hal ini merupakan suatu ketentuan bahwa negara
Indonesia secara yuridis formal merupakan negara
yang berdasar atas hukum.
c. Bentuk negara :
Indonesia adalah negara republik yang berkedaulatan
rakyat.
d. Dasar filsafat negara : Pancasila
13
YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD 1945
1.Sumber kekuasaan
2.Hak Asasi Manusia
3. Faham Demokrasi
4. Faham Persatuan
14
a.SUMBER KEKUASAAN
Terdapat dua sumber kekuasaan yaitu yang bersumber pada
Tuhan dan yang bersumber pada rakyat.
b. Hak Asasi Manusia
kemerdekaan , perikemanusiaan dan keadilan merupakan
penjabaran dari kebebasan dan kesetaraan
c. Fahaml Demokrasi
Negara Indonesia menganut faham demokrasi berdasar pada Pancasila
yang mengakui kedaulatan di tangan rakyat.
d. Faham Persatuan
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia
15
NILAI-NILAIDASAR YANG TERKANDUNG DALAM
PANCASILA
1.Mendudukkan manusia sebagai makhluk ciptaan
Tuhan, yang wajib dan sepantasnya bersyukur atas
segala rakhmat Nya.
2.Manusia memandang manusia yang lain dalam
kesetaraan, didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat
dan martabat sebagai ciptaan Tuhan. Diakui hak-
haknya, diakui adanya perbedaan individu , dalam
konteks bhinneka tunggal ika
16
3. Mempunyai jati diri
4. Dalam memecahkan persoalan bangsa Indonesia
memilih cara musyawarah untuk mencapai mufakat
5. Mengutamakan kesejahteraan , kemakmuran bersama
17