perwakilan bpkp provinsi banten 2017 2017...provinsi/kota/kabupaten 7.1 lhp peningkatan kapabilitas...
TRANSCRIPT
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten
2017
Nomor : LAP-8/PW30/6/2018 Tanggal : 9 Januari 2018
ii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
DAFTAR ISI
Hal Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii Daftar Gambar iii Daftar Lampiran iv Ringkasan Eksekutif v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Tugas dan Fungsi 1 B. Aspek Strategis Organisasi 3 C. Kegiatan dan Produk Organisasi 5 D. Struktur Organisasi 6 E. Sistematika Penyajian 7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10 A. Rencana Strategis 2015-2019 10
1. Pernyataan Visi 10 2. Pernyataan Misi 11 3. Tujuan 11 4. Sasaran Program 12 5. Indikator Kinerja Utama 12 6. Program dan Kegiatan 15 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 18 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23 A. Kerangka Pengukuran Kinerja 23 B. Capaian Kinerja Organisasi 25 1. Kinerja Pengawasan 28 2. Kinerja Dukungan Pengawasan 67 C. Realisasi Anggaran 70 BAB IV PENUTUP 72
iii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
DAFTAR TABEL Tabel RE.1 Capaian Sasaran Program Tahun 2017 Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Tahun 2017
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Tabel 2.3 Perubahan Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tabel 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Tahun 2017
Tabel 3.2 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 1 Tabel 3.3 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 2 Tabel 3.4 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 3 Tabel 3.5 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 4 Tabel 3.6 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 5 Tabel 3.7 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 6 Tabel 3.8 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 7 Tabel 3.9 Ikhtisar Capaian Sasaran Kegiatan Pengawasan Tabel 3.10 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 8 Tabel 3.11 Ikhtisar Capaian Sasaran Kegiatan Dukungan Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Tabel 4.1 Capaian Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Tahun 2017
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Sasaran Program 1 dengan
Target Tahun 2019
Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Sasaran Program 1 dengan Target Tahun 2019
Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi IKU 2.1 Sasaran Program 2 dengan Target Tahun 2019
Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi IKU 2.2 Sasaran Program 2 dengan Target Tahun 2019
Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi IKU 2.4 Sasaran Program 2 dengan Target Tahun 2019
Gambar 3.6 Perbandingan Realisasi IKU 3.1 Sasaran Program 3 dengan Target Tahun 2019
Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi IKU 4.1 Sasaran Program 4 dengan Target Tahun 2019
Gambar 3.8 Perbandingan Realisasi IKU 5.1 Sasaran Program 5 dengan Target Tahun 2019
Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi IKU 6.2 Sasaran Program 6 dengan Target Tahun 2019
iv Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Gambar 3.10 Perbandingan Realisasi IKU 6.3 Sasaran Program 6 dengan Target Tahun 2019
Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi IKU 6.4 Sasaran Program 6 dengan Target Tahun 2019
Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi IKU 6.9 Sasaran Program 6 dengan Target Tahun 2019
Gambar 3.13 Perbandingan Realisasi IKU 6.10 Sasaran Program 6 dengan Target Tahun 2019
Gambar 3.14 Perbandingan Realisasi IKU 7.2 Sasaran Program 7 dengan Target Tahun 2019
Gambar 3.15 Perbandingan Realisasi IKU 7.3 Sasaran Program 7 dengan Target Tahun 2019
Gambar 3.16 Perbandingan Realisasi IKU 7.4 Sasaran Program 7 dengan Target Tahun 2019
Gambar 3.17 Perbandingan Realisasi IKU 8.1 Sasaran Program 8 dengan Target Tahun 2019
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Kinerja Sasaran Program dan Analisis Efisiensi Penggunaan Dana/SDM (OH) Tahun 2017
Lampiran 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Outcome Tahun 2017 Dengan Tahun 2016
Lampiran 3 Capaian Kinerja Kegiatan Lampiran 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kegiatan Tahun 2017 Dengan
Tahun 2016
v Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
RINGKASAN EKSEKUTIF
Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan dilengkapi
dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan
dalam tahun 2015-2019, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan
Perjanjian Kinerja (Perkin) setiap tahun.
Visi Perwakilan BPKP Provinsi Banten adalah menjadi “Auditor Internal Pemerintah
Republik Indonesia Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Banten”. Pernyataan visi
ini sekaligus mengartikan bahwa visi Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah sejalan
dengan visi BPKP dan Presiden.
Untuk mewujudkan visinya, Perwakilan BPKP Provinsi Banten memiliki tiga misi
yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan
dan korporasi yang bersih dan efektif di wilayah Provinsi Banten; (2) membina
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif di wilayah
Provinsi Banten; dan (3) mengembangkan kapabilitas pengawasan intern
pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Provinsi Banten.
Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Banten
menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu
(1) peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
nasional yang bersih dan efektif; (2) peningkatan efektivitas penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah; dan (3) peningkatan kapabilitas pengawasan intern
pemerintah yang profesional dan kompeten.
Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017 merupakan
wujud akuntabilitas Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2015-2019.
LKj ini memuat informasi pencapaian tiga tujuan yang diwakili oleh delapan capaian
indikator sasaran program. Hasil pengukuran atas pelaksanaan kinerja tahun 2017
menunjukkan bahwa, secara umum capaian program telah memuaskan, seperti
terlihat pada Tabel RE.1.
vi Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Tabel RE.1 Capaian Sasaran Program Tahun 2017
No Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan
Indikator Kinerja Utama/Kegiatan
Capaian
sasaran
(%)
Sasaran Program 1: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional
dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional
123,80
1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern korporasi
129,04
Sasaran Program 2: Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan
Keinvestigasian
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan
100
2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
APH
142,86
2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K
N/A
2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K
142,86
2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K N/A
Sasaran Program 3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan 142,86
Sasaran Program 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan
Korporasi dalam Pencegahan Korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud Control Plan
(FCP) termasuk Fraud Risk Assessment (FRA)
200
Sasaran Program 5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat
terhadap Korupsi
5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
166,67
Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah
Daerah/Korporasi
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) -
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) 166,67
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2) 100
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) 140
6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1) -
vii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) -
6.7 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik -
6.8 Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat
minimal A (baik)
-
6.9 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina
132,28
6.10 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina 166,67
Sasaran Program 7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah Daerah
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) -
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) 133,33
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2) 100
7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) 120
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) -
7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) -
Sasaran Kegiatan 1.Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas
yang dilaksanakan di daerah
1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan 155,67
Sasaran Kegiatan 6. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan
level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten
6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 116,67
6.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP Kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan
SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota
100
Sasaran kegiatan 7. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten
7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 130
Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1–10) 116,43
Sasaran Kegiatan 8. 1 : Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
8.1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP 100
Sasaran Kegiatan 8. 2 : Termanfaatkannya aset secara optimal
8.2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP -
8.2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP -
8.2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B -
8.2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP -
viii Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
8.2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP -
8.2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP -
8.2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung -
Dari delapan sasaran program, yang didukung dengan 27 IKU tersebut, sebanyak 8
(delapan) IKU belum/tidak ditargetkan dan 2 (dua) IKU tidak terealisasi (N/A) karena
tidak ada permintaan penugasan yaitu IKU Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K dan IKU Persentase hasil audit
klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K.
Dari 17 IKU yang dapat direalisasikan, 3 (tiga) IKU capaiannya sama dengan 100%
dan 14 IKU capaiannya di atas 100%. Dari 5 (lima) IKK yang dapat direalisasikan,
sebanyak 3 (tiga) IKK capaiannya di atas 100% dan 2 (dua) IKK capaiannya sama
dengan 100%.
Keseluruhan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Banten pada
tahun 2017 menggunakan dana sebesar Rp26.264.987.914,00 atau 99,72% dari
anggaran sebesar Rp26.339.128.000,00.
1 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
BAB I PENDAHULUAN
A. Tugas dan Fungsi
Sejak terbentuk pada tahun 1983, tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa
kali penyesuaian. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.
Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden.
Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 menyatakan bahwa untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di daerah, dibentuk Kantor
Perwakilan BPKP di setiap Provinsi. Tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata
kerja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi ditetapkan oleh Kepala setelah
mendapat persetujuan Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Tugas dan Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Banten sesuai Peraturan Kepala
BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan
BPKP, yaitu meliputi :
1. Tugas
a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
c. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan
atau atas permintaan Kepala Daerah;
d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
e. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang
pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
2. Fungsi
a. Penyiapan rencana dan program;
b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraaan SPIP;
c. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah dan pengurusan barang milik/ kekayaan pemerintah daerah atas
permintaan daerah;
d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang
bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
e. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di
wilayah kerjanya;
f. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah;
g. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
h. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah,
BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/
BUMD;
i. Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan-
badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan
badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan,
serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan
pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan
laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-
badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan
badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Audit investigatif terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan
keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan lain yang di
dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap
hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit
dalam rangka penghitungan kerugian negara serta pemberian
3 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan keuangan hasil
pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan
m. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
B. Aspek Strategis Organisasi
Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014
tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan
Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka “Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”,
BPKP diberikan mandat melakukan pengawasan untuk meningkatkan
penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran
negara/daerah, meliputi:
1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;
2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum Lain, dan Wajib Bayar;
3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/daerah;
5. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang
kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur,
pendidikan, dan kesehatan;
6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;
7. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem
pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan
menangkal korupsi;
8. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan
keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang
efektif;
9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan
pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), Presiden
menginstruksikan Kepala BPKP untuk:
4 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
1. Meningkatkan pengawasan atas tata kelola (governance) percepatan
pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
2. Melakukan audit investigatif/audit tujuan tertentu terhadap kasus-kasus
penyalahgunaan wewenang (pelanggaran administrasi) dalam percepatan
pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
3. Menghitung jumlah (besaran) kerugian keuangan negara dalam hal
ditemukan adanya kerugian negara dalam pelaksanaan audit
investigatif/audit tujuan tertentu terhadap penyalahgunaan wewenang
(pelanggaran administrasi) dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional;
4. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas hasil audit yang
dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada
Kementerian/Lembaga dalam hal ditemukan adanya kerugian negara;
5. Melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang dan jasa
tertentu dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berdasarkan
permintaan menteri/kepala lembaga atau Komite Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan
Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara terutama Instruksi Nomor 3
mengintensifkan peran APIP dan Penegasan dari Presiden RI dalam Rapat
Koordinasi Nasional Pengawasan Intern tanggal 13 Mei 2015 di Jakarta yang
meminta Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) di setiap
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berada pada Level 3 pada akhir
tahun 2019, BPKP telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun
2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015 s.d.
2019 dan telah melaksanakan Peningkatan Kapabilitas APIP meliputi:
1. Pendampingan Penilaian Secara Mandiri (Self Assessment);
2. Pendampingan Peningkatan Secara Mandiri (Self Improvement);
3. Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (Quality Assurance).
Selain itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPKP diberikan mandat sebagai
pengawas intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan
5 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
penyelenggaraan SPIP. Perwakilan BPKP Provinsi Banten merupakan satuan
kerja instansi vertikal BPKP sebagai pelaksana di daerah, dengan wilayah kerja
Provinsi Banten, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala BPKP.
C. Kegiatan dan Produk Organisasi
Kekuatan BPKP melekat pada kualitas produk yang dihasilkan dan yang bersifat
strategis, makro, dan nasional (lintas sektoral). Hal ini merupakan jiwa dari pasal
49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang tugas BPKP bersifat
spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara agar
tercapai akuntabilitas Presiden yang menjalankan amanah rakyat. Sesuai
jenjang cascading, Perwakilan BPKP Provinsi Banten selama tahun 2017 telah
melaksanakan kegiatan dan layanan produk sebagai berikut:
1. Audit Keuangan;
2. Audit Operasional;
3. Audit Kinerja Program;
4. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional;
5. Evaluasi Kinerja Program;
6. Monitoring Ketepatan Sasaran Penerima Program;
7. Reviu Penyerapan Anggaran;
8. Bimbingan Teknis/Konsultasi/Asistensi/Pendampingan;
9. Evaluasi/Pengembangan/Penyusunan Sistem;
10. Monitoring Program Strategis Nasional;
11. Assessment GCG;
12. Evaluasi Kinerja BUMD;
13. Evaluasi Kinerja BLUD;
14. Audit dengan Tujuan Tertentu;
15. Audit Investigasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan;
16. Audit Investigasi atas Kasus yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK);
17. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
18. Pemberian Keterangan Ahli (PKA);
19. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP; dan
20. Pembinaan Kapabilitas APIP.
6 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
D. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Struktur Organisasi Perwakilan
BPKP Provinsi Banten sebagai berikut:
1. Kepala Perwakilan.
2. Bagian Tata Usaha:
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
b. Sub Bagian Keuangan.
3. Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat.
4. Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah.
5. Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara.
6. Kelompok JFA Bidang Investigasi.
7. Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP.
Setiap kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang pejabat
fungsional auditor setingkat Auditor Utama atau Auditor Madya yang ditunjuk.
Secara hirarki, Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Banten sesuai
Peraturan kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 nampak pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
7 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
E. Sistematika Penyajian
Dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, yang merupakan pedoman
operasional dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara implisit istilah Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipersingkat menjadi Laporan
Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah. Secara sistematis, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah merupakan output yang dihasilkan dari alur dokumen SAKIP, yaitu
mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan yang dapat digambarkan
sebagai berikut:
Pada dasarnya, Laporan Kinerja (LKj) ini mengomunikasikan pencapaian kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Banten selama tahun 2017. Capaian kinerja
(performance results) dibandingkan dengan Rencana/Perjanjian Kinerja
(performance plan) tahun 2017 menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan
kinerja di masa yang akan datang.
Rencana Strategis
Rencana Kinerja Tahunan
Penetapan Kinerja (Performance
Contract/Agreement)
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja
LKj
Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan
Pengelolaan Keuangan dan Kinerja
Laporan Kinerja Triwulanan
Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan
8 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten
Tahun 2017, sebagai berikut :
Ringkasan Eksekutif
Memaparkan secara ringkas capaian kinerja organisasi dan prestasi yang
membanggakan.
Bab I - PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (strategic issues) yang sedang dihadapi.
Bab II - PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan mengenai ringkasan perjanjian kinerja tahun
2017.
Bab III - AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja organisasi tercermin dari capaian seluruh sasaran
program dalam dokumen perjanjian kinerja berdasarkan hasil
pengukuran kinerja. Uraian capaian masing-masing sasaran
program dimulai dengan menjelaskan definisi, maksud dan tujuan
sasaran program yang bersangkutan, indikator kinerja utama (IKU)
yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran program, cara
mengukur kinerja dan hasil pengukuran kinerja. Hasil pengukuran
kinerja diukur dengan cara:
1. Membandingkan target, realisasi dan capaian IKU tahun ini
dengan tahun lalu dan target jangka menengah yang terdapat
dalam dokumen perencanaan dan strategis organisasi;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
3. Analisis efisiensi penggunaan dana dan sumber daya manusia;
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
Penjelasan dilanjutkan dengan menguraian perkembangan target,
realisasi, dan capaian IKU pada masing-masing sasaran program.
9 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
perjanjian kinerja dan dilakukan analisa terhadap:
1. Penyerapan anggaran per program
2. Penyerapan anggaran per jenis belanja
Bab IV - PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi
untuk meningkatkan kinerja.
Lampiran-Lampiran
Lampiran 1 : Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Analisis Effisiensi Penggunaann Dana/SDM (OH) Tahun 2017
Lampiran 2 : Perbandingan Realisasi dan Capaian Outcome Tahun 2017 dengan Tahun 2016
Lampiran 3 : Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2017 Lampiran 4 : Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan
Tahun 2017 dengan Tahun 2016
10 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra BPKP periode 2015-
2019 yang merupakan penjabaran dari mandat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 tentang SPIP, amanah Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor
192 Tahun 2014 tentang BPKP, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014
tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan
Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat. Berdasarkan Inpres tersebut BPKP ditugaskan untuk
melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah
serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah. Kepala BPKP
diharuskan melapor secara berkala atau sewaktu-waktu atas pelaksanaan tugas
tersebut.
Perwakilan BPKP Provinsi Banten merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BPKP.
Dengan demikian, dalam proses perencanaan tahun 2017, yang hasilnya dituangkan
dalam dokumen RKT dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2017, tetap mengacu
dan selaras dengan Renstra BPKP dan Renstra Perwakilan BPKP periode 2015-
2019.
A. Rencana Strategis 2015-2019
Rencana strategis yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan
Kinerja adalah Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Banten periode 2015-2019
yang memuat satu Visi, tiga Misi, delapan Sasaran Program, dan dua puluh
tujuh Indikator Kinerja Utama. Uraian di bawah ini akan menjelaskan tentang
Visi, Misi,Tujuan, Sasaran Program, Indikator Kinerja Utama, Program, dan
Kegiatan sebagai berikut:
1. Pernyataan Visi
Visi merupakan cara pandang jauh ke depan ke mana organisasi harus
dibawa agar organisasi tetap eksis. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Perwakilan BPKP Provinsi Banten serta melihat latar belakang, dimana
11 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Perwakilan merupakan bagian integral dari BPKP maka penjelasan visi dan
misi mengacu pada Renstra BPKP.
Visi Perwakilan BPKP Provinsi Banten
“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di
Wilayah Provinsi Banten”
2. Pernyataan Misi
Misi Perwakilan BPKP Provinsi Banten berisi pernyataan tentang apa yang
akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu pada tugas
dan kewenangan yang telah diberikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi
Banten.
Misi Perwakilan BPKP Provinsi Banten
a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung
Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di
Wilayah Banten;
b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
yang Efektif di Wilayah Banten; dan
c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten di Wilayah Banten.
3. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.
Dengan dirumuskannya tujuan ini, maka Perwakilan BPKP Provinsi Banten
telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan kondisi yang akan
dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.
Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan,
dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.
12 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Tujuan berdasarkan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP 2015-
2019 sebanyak tiga Tujuan Strategis dan diacu oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Banten, sebagai berikut:
a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;
b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah; dan
c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten.
4. Sasaran Program
a. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara/Korporasi;
b. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian;
c. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan
Nasional;
d. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam
Pencegahan Korupsi;
e. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi;
f. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi;
g. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
h. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat
Utama.
5. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Banten merupakan
indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders
yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam
pengawasan akuntabilitas keuangan negara, pengawasan keinvestigasian,
pembinaan SPIP, dan pembinaan kapabilitas APIP. Indikator-indikator
kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Banten disajikan pada Tabel 2.1.
13 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Sasaran Program 1: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern korporasi
Sasaran Program 2: Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K
Sasaran Program 3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
Sasaran Program 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP) termask Fraud Risk Assessment (FRA)
Sasaran Program 5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi
5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
6.7 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik
6.8 Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)
14 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
6.9 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
6.10 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
Sasaran Program 7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3)
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2)
7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1)
7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)
Sasaran Kegiatan 1.Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah
1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
Sasaran Kegiatan 6. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten
6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
6.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP Kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota
Sasaran kegiatan 7. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten
7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1–10)
Sasaran Kegiatan 8.1 : Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
8.1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP
Sasaran Kegiatan 8. 2 : Termanfaatkannya aset secara optimal
8.2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP
8.2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP
8.2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B
8.2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP
8.2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP
8.2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP
8.2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung
15 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
6. Program dan Kegiatan
Sesuai dengan pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang
diterbitkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, setiap unit Eselon 2
pada Kementerian atau LPNK melaksanakan program teknis dan program
generik. Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan
kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan
program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk
mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan
(pelayanan internal). Program Perwakilan BPKP Provinsi Banten sesuai
dengan Restrukturisasi Program yang dirancang oleh Bappenas terdiri dari
dua program yaitu:
a. Program Teknis
Program Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dengan anggaran sebesar Rp1.004.459.000,00;
b. Program Generik
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP
sebesar Rp24.435.962.000,00 dan Fasilitas Dukungan Manajemen
Perwakilan BPKP sebesar Rp723.599.000,00.
Adapun kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan program tersebut di atas
sebagai berikut:
Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara
a. Audit Keuangan Program Berbantuan Luar Negeri;
b. Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
c. Audit Kinerja atas Jaminan Kesehatan Nasional;
d. Evaluasi Kinerja atas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga;
e. Reviu Proyek Strategis Nasional yaitu melakukan Reviu atas
Pembangunan Jalan Tol dan Reviu Pengembangan Bandara Soekarno
Hatta;
16 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
f. Bimbingan Teknis dan Asistensi Pengembangan GCG pada PT Pupuk
Indonesia Pangan dan PT Angkasa Pura II;
g. Reviu atas aset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
(BPYBDS);
h. Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Pendampingan Implementasi BLUD;
i. Evaluasi Kinerja BUMD;
Sasaran Program 2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian a. Pemberian Keterangan Ahli pada sidang Dugaan TPK;
b. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Dugaan TPK;
c. Audit atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi;
d. Audit Penyesuaian Harga.
Sasaran Program 3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
a. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan.
Sasaran Program 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi
K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP/FRA tahun 2017 adalah:
a. BKPMPT Provinsi Banten, dan
b. Pemerintah Kabupaten Serang.
Sasaran Program 5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi K/L/P/K yang memenuhi tiga unsur kriteria, dan juga menjadi anggota KPAK
(sebanyak 16 unit kerja) adalah:
a. Inspektorat Kabupaten Serang;
b. Bappeda Kabupaten Serang;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perra Kabupaten Serang;
d. Dinas Pendidikan Kabupaten Serang;
e. Dinas Sosial Kabupaten Serang;
f. BPKAD Kabupaten Serang;
g. Dinas pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Serang;
h. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Serang yaitu: Anyer, Kibin,
Bojonegoro, Mancak, Tanara, Petir, Pamarayan, Cikeusik, dan Ciruas.
17 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi a. Asistensi Peningkatan Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kabupaten
Pandeglang;
b. Asistensi Peningkatan Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kota
Serang;
c. Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas Level Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Cilegon;
d. Asistensi peningkatan maturitas level SPIP Kab Lebak;
e. Penilaian Kembali Maturitas Implementasi SPIP pada Pemerintah Kota
Cilegon Tahun 2017;
f. Asistensi Tim Penilaian Kembali Maturitas Implementasi SPIP pada
Inspektorat Kabupaten Lebak;
g. Penugasan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun
Buku 2016;
h. Penugasan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten
Tangerang Tahun Buku 2016;
i. Penugasan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang
Tahun Buku 2016;
j. Penugasan Evaluasi Kinerja PDAM Cilegon Mandiri Kota Cilegon Tahun
Buku 2016;
k. Penugasan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang
Tahun Buku 2016;
l. Penugasan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak
Tahun Buku 2016;
m. Penugasan Evaluasi Kinerja PD Pasar Kota Tangerang Tahun Buku
2016;
n. Evaluasi Tata Kelola BLUD RSU Kabupaten Tangerang Tahun Buku
2016;
o. Evaluasi Tata Kelola BLUD RSU Kota Cilegon Tahun Buku 2016.
18 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Sasaran Program 7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah a. Evaluasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat
Kabupaten Tangerang;
b. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat Kota
Tangerang Selatan;
c. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat Provinsi
Banten;
d. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat
Kabupaten Lebak;
e. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat
Kabupaten Pandeglang;
f. Evaluasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat
Kota Cilegon;
g. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat
Kabupaten Tangerang;
h. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Level 3 Pada Inspektorat
Kabupaten Serang;
i. Monitoring Hasil Evaluasi/Bimtek Kapabilitas APIP Level 2 pada
Inspektorat Kota Serang;
j. Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kota
Tangerang;
k. Asistensi Perbaikan Infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3 pada
Inspektorat Kabupaten Pandeglang;
l. Monitoring atas Hasil Peningkatan Mandiri (Self Improvement)
Infrastruktur Level 2 pada Inspektorat Kabupaten Tangerang;
m. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Level 3 Pada Inspektorat
Kota Serang.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun
2017 merupakan komitmen kinerja antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Banten dengan Kepala BPKP. Pada dasarnya dokumen Perkin berisi
19 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
pernyataan/kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu
dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki.
Perkin Tahun 2017, selain memuat target output dan target outcome juga
memuat besaran anggaran triwulanan sesuai dengan surat Sekretaris Utama
Nomor: S-618/SU/01/2013 tanggal 4 April 2013 hal Penyusunan Penetapan
Kinerja (Tapkin) Triwulanan, dan sesuai Renstra yang ditetapkan dengan SK
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor: KEP-322/PW30/6/2015
tanggal 22 Desember 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang
telah direvisi dengan SK Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor:
KEP-209/PW30/6/2016 tanggal 9 September 2016.
Perwakilan BPKP Provinsi Banten telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahunan
dan Triwulanan Tahun 2017 dengan Nomor: S-39/PW30/6/2017 tanggal 18
Januari 2017, dengan uraian pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
No Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan
Indikator Kinerja Utama
Satuan Target
Sasaran Program 1: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
% 55
1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern korporasi
% 55
Anggaran Rp695.186.000,00
Sasaran Program 2: Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
% 40
2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
% 70
2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 60
2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 70
20 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K % 70
Anggaran Rp175.360.000,00
Sasaran Program 3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
% 70
Anggaran Rp14.523.000,00
Sasaran Program 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP) termask Fraud Risk Assessment (FRA)
% 50
Anggaran Rp20,040.000,00
Sasaran Program 5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi
5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
% 60
Anggaran Rp10.020.000,00
Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % -
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 37,5
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 100
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) % 62,5
6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % -
6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) % -
6.7 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik
% -
6.8 Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)
% -
6.9 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 54
6.10 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% 60
Anggaran Rp283.784.000,00
Sasaran Program 7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) % -
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) % 37,5
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2) % 100
7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) % 62,5
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) % -
21 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) % -
Anggaran Rp109.460.000,00
Sasaran Kegiatan 1.Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah
1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan laporan 97
Rp1.077.473.000,00
Sasaran Kegiatan 6. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten
6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan laporan 12
6.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP Kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota
surat 5
Rp121.440.000,00
Sasaran kegiatan 7. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten
7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan laporan 10
Rp109.460.000,00
Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1–10)
skala 7
Rp26.102.416.000
Sasaran Kegiatan 8. 1 : Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
8.1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP laporan 12
Anggaran Rp723.599.000,00
Sasaran Kegiatan 8. 2 : Termanfaatkannya aset secara optimal
8.2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP
unit -
8.2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP unit -
8.2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B unit -
8.2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP unit -
8.2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP unit -
8.2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP unit -
8.2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung unit -
Selama tahun 2017 Perjanjian Kinerja tidak direvisi oleh karena itu target
kinerjapun tidak direvisi, namun untuk anggaran terdapat revisi, sebagai
berikut:
22 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Tabel 2.3 Perubahan Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Banten
No
Uraian Anggaran
Sebelum revisi Setelah revisi
1 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
1.308.373.000,00 1.179.567.000,00
2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP
26.102.416.000,00 24.435.962.000,00
3 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
723.599.000,00 723.599.000,00
Jumlah 28.134.388.000,00 26.339.128.000,00
Selanjutnya jumlah target pada Tabel 2.2 dan perubahan anggaran seperti
tergambar pada Tabel 2.3 menjadi acuan dalam kegiatan analisis kinerja yang
dibahas pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.
23 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Kerangka Pengukuran Kinerja
Dalam rangka penyusunan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten
tahun 2017 dilakukan pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh
bidang dan bagian tata usaha di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
Data kinerja yang dikumpulkan berupa target dan realisasi kinerja Perwakilan
BPKP Provinsi Banten beserta uraian rinci kinerja, target, dan realisasi
keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber daya manusia serta
informasi lain yang terkait dengan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten
tahun 2017. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memeroleh data kinerja
yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi
pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan
prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektivitas.
Sesuai surat edaran Sekretaris Utama Nomor: SE-2146/SU/01/2017 tanggal 21
November 2017 tentang Pokok-Pokok Pelaporan Kinerja di Lingkungan BPKP
Tahun 2017 dan surat Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Nomor: S-
476/SU01/2/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Penjelasan Pengukuran
Kinerja, ditetapkan bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan realisasi dan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017. Rumus yang
digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja
terdiri dari dua jenis, yaitu: maximize dan minimize.
1. Rumus untuk mengukur IKU sasaran program 1, 2, 3, 4 dan 5 yang
menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari
nilai target yang ditetapkan adalah maximize, sebagai berikut:
Persentase Pencapaian Kinerja = Realisasi x 100%
Rencana
Capaian kinerja IKU dibatasi maksimal sebesar 200% dari target.
24 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
2. Rumus untuk mengukur IKU sasaran program 6 terkait dengan Maturitas
SPIP dan sasaran program 7 terkait Kapabilitas APIP yaitu:
a. Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 2 adalah minimize, sebagai
berikut:
Persentase Pencapaian Kinerja = Rencana-(Realisasi-Rencana) x 100% Rencana
b. Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 3 adalah maximize, sebagai
berikut:
Persentase Pencapaian Kinerja = Realisasi x 100%, Rencana
Semakin tinggi realisasi, capaian kinerja semakin baik.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap
indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan
kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang
menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan
pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.
Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan pembandingan antara realisasi kinerja
dengan target tahun berjalan dan realisasi kinerja tahun berjalan dengan
realisasi tahun lalu (jika data tersedia), serta pembandingan dengan tahun 2019
sebagai tahun terakhir renstra.
Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara
membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber
daya baik dana maupun sumber daya manusia, yang dalam hal ini
direpresentasikan dengan orang/hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi
manakala capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber
daya, baik dana maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber
daya keuangan dan sumber daya manusia.
25 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
B. Capaian Kinerja Organisasi
Laporan Kinerja (LKj) tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Banten merupakan
akuntabilitas kinerja tahun ketiga dalam periode Renstra 2015-2019. Perwakilan
BPKP Provinsi Banten mempunyai 8 (delapan) sasaran program yang terdiri dari
7 (tujuh) sasaran program utama dan 1(satu) sasaran program dukungan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran program
tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Banten secara ringkas disajikan dalam
Tabel 3.1.
Tabel 3.1
Ikhtisar Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
No Sasaran Program,
Sasaran Kegiatan dan
Indikator Kinerja Utama
Satuan Target Realisasi %
Capaian
Sasaran Program 1: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
% 55 68,09 123,80
1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern korporasi
% 55 70,97 129,04
Sasaran Program 2: Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
% 40 40 100
2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
% 70 100 142,86
2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 60 N/A N/A
2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 70 100 142,86
2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K
% 70 N/A N/A
Sasaran Program 3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
26 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
% 70 100 142,86
Sasaran Program 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud Control Plan (FCP) termask Fraud Risk Assessment (FRA)
% 50 100 200
Sasaran Program 5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi
5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
% 60 100 166,67
Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
% - - -
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
% 37,5 62,5 166,67
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
% 100 100 100
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
% 62,5 37,5 140
6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
% - - -
6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
% - - -
6.7 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik
% - - -
6.8 Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)
% - - -
6.9 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 54 71,43 132,28
6.10 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% 60 100 166,67
Sasaran Program 7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3)
% - - -
27 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)
% 37,5 50 133,33
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2)
% 100 100 100
7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)
% 62,5 50 120
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1)
% - - -
7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)
% - - -
Sasaran Kegiatan 1.Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah
1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
laporan 97 151 155,67
Sasaran Kegiatan 6. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten
6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan laporan 12 14 116,67
6.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP Kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/Kota
surat 5 5 100
Sasaran kegiatan 7. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/ Kabupaten
7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
laporan 10 13 130
Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1–10)
skala 7 8.15 116,43
Sasaran Kegiatan 8. 1 : Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
8.1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP
laporan 12 12 100
Sasaran Kegiatan 8. 2 : Termanfaatkannya aset secara optimal
8.2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP
unit - - -
8.2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP unit - - -
28 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
8.2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B
unit - - -
8.2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP unit - - -
8.2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP
unit - - -
8.2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP unit - - -
8.2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung
unit - - -
Catatan: 1. Target Laporan Hasil Pengawasan BPKP sebanyak 97 LHP. Selama tahun 2017 terjadi
pengurangan sebanyak 5 LHP dan penambahan sebanyak 59 LHP sehingga realisasi LHP tahun 2017 sebanyak 151 LHP.
2. Target LHP SPIP sebanyak 12 LHP dan ada penambahan sebanyak 2 LHP sehingga realisasi menjadi 14 LHP.
3. Target LHP Kapabilitas APIP sebanyak 10 LHP dan ada penambahan sebanyak 3 LHP sehingga realisasi menjadi 13 LHP.
1. Kinerja Pengawasan
Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran program berdasarkan tujuan
dan sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam menjalankan
fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah dapat diuraikan sebagai
berikut:
Sasaran Program 1
Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
Sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan
pengelolaan keuangan negara/korporasi” merupakan perwujudan peran
pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi,
dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional disamping
consultancy sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen
risiko, dan proses pengendalian intern. BPKP bertekad untuk berperan aktif
dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya
penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang
memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan
risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN
2015-2019.
29 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Pencapaian sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas
nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi” dilengkapi dua IKU,
dengan target, realisasi dan persentase capaian seperti terdapat dalam
Tabel 3.2.
Tabel 3.2
Ikhtisar Capaian Sasaran Program 1
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali-sasi
Capaian (%)
Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
% 55 68,09 123,80
1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern korporasi
% 55 70,97 129,02
IKU 1.1 Sasaran Program 1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Program Nasional
Indikator Kinerja Utama “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan program nasional” dengan target tahun
2017 sebesar 55%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase tindak
lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam laporan hasil
pengawasan.
Realisasi indikator kinerja “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan program nasional” tahun 2017 sebesar
68,09% atau capaian kinerja 123,80% dari target tahun 2017 sebesar 55%,
berasal dari:
1. Realisasi rekomendasi tahun 2017 dari bidang IPP sebanyak 32
rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi atau
6,26%;
2. Realisasi rekomendasi tahun 2017 dari bidang APD sebanyak 109
rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 94 rekomendasi atau
86,24%.
30 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Dengan demikian, realisasi outcome sebesar 96/141 x 100%= 68,09%,
sehingga capaian kinerja sebesar 68,09/55 x 100%= 123,80%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan
BPKP Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.1.
Gambar 3.1
Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Sasaran Program 1 dengan Target Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Target (%) N/A 45,00 55,00 60
Realisasi (%) N/A 63,41 68,09
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 60%, maka realisasi
IKU tahun 2017 mencapai 113,48%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
telah mendukung pencapaian target tahun 2019.
Perbaikan yang dihasilkan dari peran Perwakilan BPKP Provinsi Banten
dalam memberikan jasa assurance dan consulting dalam bidang perbaikan
tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan
program nasional, antara lain sebagai berikut:
1. Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016
di Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan;
2. Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan pada
daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan Terluar Tahun 2016 di
Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang
3. Audit atas Laporan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh di Provinsi
Banten;
0
20
40
60
80
2015 2016 2017 2019
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
Curva Line Target
31 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
4. Audit atas Laporan Keuangan Third Water supply and Sanitation for
Low Income Community Project pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman Provinsi Banten;
5. Audit atas Laporan Keuangan National Program for Community
Empowerement in Rural Areas 2012-2015 di Provinsi Banten;
6. Evaluasi atas Bantuan Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Penangkap
Ikan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 di Kabupaten Lebak;
7. Evaluasi Pemberdayaan TKI Purna Tahun 2016 dan 2017 pada
BP3TKI Serang;
8. Reviu Penyerapan Anggaran Pemda Triwulan IV Tahun 2016;
9. Reviu Tata Kelola Proyek Startegis Nasional (PSN) Percepatan
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Triwulan I
Tahun 2017
10. Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTSA Kota Tangerang
11. Quality Assurance Pelaksanaan Probity Audit oleh Inspektorat Kota
Tangerang Selatan
12. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah atas Perizinan Bidang
Kesehatan Tahun 2016 pada Pemkab Tangerang;
13. Monitoring Evaluasi Penyaluran Penggunaan Dana Desa Triwulan II
Tahun 2017 dan Silpa Dana Desa Tahun 2016 di Kabupaten
Pandeglang;
14. Monitoring Pengelolaan Sistem Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran
2017 di Kabupaten Pandeglang;
15. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan Tahun 2016
pada Provinsi Banten.
IKU 1.2 Sasaran Program 1
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Korporasi
IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko
dan pengendalian intern korporasi” mencerminkan upaya Perwakilan BPKP
Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kinerja korporasi pada
32 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
beberapa BUMN/BUMD/anak perusahaan. Semakin banyak rekomendasi
yang ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan keputusan oleh
stakeholders maka kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam
melaksanakan pengawasan intern yang bertujuan meningkatkan kinerja
korporasi semakin baik.
IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko,
dan pengendalian intern korporasi” dengan target tahun 2017 sebesar
55%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut terhadap
rekomendasi yang telah disampaikan dalam laporan hasil pengawasan.
berikut:
Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko, dan pengendalian intern korporasi” tahun 2017 sebesar
70,97% atau capaian kinerja sebesar 129,04% dari target tahun 2017
sebesar 55% berasal dari:
1. Realisasi rekomendasi tahun 2017 sebanyak 31 rekomendasi dan yang
telah ditindaklanjuti sebanyak 22 rekomendasi;
2. Realisasi outcome IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata
kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern korporasi” sebesar
22/31 x 100%= 70,97%;
3. Capaian outcome IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata
kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern korporasi” sebesar
129,04% dari target tahun 2017 sebesar 55%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.2.
33 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Sasaran Program 1
dengan Target Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Target (%) N/A 40,00 55 100
Realisasi (%) N/A 65,63 70,97
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, maka realisasi
IKU tahun 2017 mencapai 70,97%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
telah mendukung pencapaian target tahun 2019.
Perbaikan yang dihasilkan dari peran Perwakilan BPKP Provinsi Banten
dalam memberikan jasa assurance dan consulting bidang tata kelola,
manajemen risiko, dan pengendalian intern korporasi, antara lain sebagai
berikut:
1. Melakukan reviu atas pembangunan jalan tol dilakukan setiap triwulan
terhadap pelaksanaan pembangunan ruas jalan tol Kunciran-Serpong,
dan ruas tol Serpong Cinere;
2. Melakukan reviu Pengembangan Bandar Udara Soekarno Hatta (PT
Angkasa Pura II) dalam triwulan 1 dan triwulan 2;
3. Sosialisasi GCG dan Bimbingan Teknis SIA PDAM, SIA BLUD dan PPK
BLUD;
4. Assesment GCG atas permintaan di PT Pupuk Indonesia Pangan dan PT
Angkasa Pura II (Persero);
5. Melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu atas permintaan, diantaranya
yaitu:
0
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2019
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
Curva Line Target
34 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
1) Evaluasi Kinerja atas Pemenuhan K3 pada PDAM Tirta Kerta Raharja
Kabupaten Tangerang dan PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang;
2) Reviu atas RKAP PD Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten
Tangerang;
3) Reviu atas aset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan
Statusnya (BPYBDS) dari Kementerian Perhubungan kepada PT
Angkasa Pura II (Persero), dilaksanakan di 5 (lima) bandara.
4) Reviu atas Laporan Verifikasi Program Hibah Air Minum yaitu atas
Laporan Verifikasi Program Hibah Air Minum di tiga PDAM (PDAM
Kab Lebak, PDAM Kab Tangerang dan PDAM Kab Serang).
Pencapaian sasaran program 1 didukung dengan dana sebesar
Rp714.116.750,00 atau 102,72% dari anggaran sebesar
Rp695.186.000,00 dan SDM sebanyak 4.073 OH atau 127,32% dari
rencana sebanyak 3.199 OH.
Dari sisi penggunaan dana dan SDM, realisasi IKU sasaran program 1
telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian masing-masing IKU
sasaran strategis di atas 100%. Rincian capaian sasaran program 1
terdapat pada Lampiran 1.
Sasaran Program 2 Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
Sistem pengendalian intern dan fungsi pengawasan internal perlu
ditingkatkan, antara lain melalui upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi secara terus menerus. Upaya pencegahan korupsi dilakukan
dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam
pemberantasan korupsi serta memberikan pemahaman dan pengetahuan
atas fraud. Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi Banten meningkatkan
koordinasi dan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam
penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi.
35 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Keberhasilan pengawasan dalam bidang keinvestigasian yang
dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Banten didukung dengan capaian
keberhasilan lima IKU, yaitu:
1. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan;
2. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
Aparat Penegak Hukum (APH);
3. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K;
4. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K;
5. Persentase audit klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K.
Pencapaian sasaran program “Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan
keinvestigasian” yang dilengkapi dengan lima IKU, dengan target, realisasi
dan persentase capaian seperti terdapat dalam Tabel 3.3.
Tabel 3.3
Ikhtisar Capaian Sasaran Program 2
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali-sasi
Capaian (%)
Sasaran Program 2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
2.1
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
% 40 40 100
2.2
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
% 70 100 142,86
2.3
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 60 N/A N/A
2.4
Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 70 100 142,86
2.5
Persentase audit klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K
% 70 N/A N/A
Catatan: Realisasi IKU 2.3 dan 2.5 masing-masing N/A, karena dalam tahun 2017 tidak ada permintaan dari K/L/P/K baik untuk melakukan audit investigatif maupun audit klaim.
36 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
IKU 2.1 Sasaran Program 2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan di Persidangan
IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan” dengan target tahun 2017 sebesar 40% . Kinerja diukur
dengan menghitung jumlah PKA tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah
LHPKKN yang ditambah dengan LPEBDE selama tiga tahun terakhir.
Realisasi IKU “persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan di persidangan” tahun 2017 sebesar 40% atau capaian
kinerja sebesar 100% dari target tahun 2017 sebesar 40% berasal dari:
1. Realisasi jumlah PKA tahun 2017 sebanyak 10 PKA, dan jumlah
LHPKKN serta LPEBDE selama 3 tahun terakhir sebanyak 25 (tahun
2017 = 5; tahun 2016=7 dan 2015=13);
2. Realisasi outcome IKU “persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan di persidangan” sebesar 10/25 x 100%= 40%;
3. Capaian outcome IKU “persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan di persidangan” sebesar 100% dari target tahun
2017 sebesar 40%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.3.
Gambar 3.3
Perbandingan Realisasi IKU 2.1 Sasaran Program 2 dengan Target Tahun 2019
-20
0
20
40
60
80
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
Curva Line Target
37 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
2015 2016 2017 2018 2019
Target (%) N/A N/A 40,00 50,00 60,00
Realisasi (%) N/A N/A 40,00
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 60%, maka realisasi
IKU tahun 2017 mencapai 66,67%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
telah mendukung pencapaian target tahun 2019.
IKU 2.2 Sasaran Program 2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH)
IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan
oleh APH” dengan target tahun 2017 sebesar 70%. Kinerja diukur dengan
mengitung persentase jumlah LHAI yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan APH
pada tahun 2017 terhadap jumlah LHAI yang diterbitkan pada tahun 2017.
Realisasi kinerja IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH” tahun 2017 sebesar 100% atau capaian kinerja
142,86% dari target tahun 2017 sebesar 70% berasal dari:
1. Realisasi jumlah LHAI yang dimanfaatkan oleh APH tahun 2017
sebanyak 2 laporan, dan jumlah LHAI yang diterbitkan tahun 2017
sebanyak 2 laporan;
2. Realisasi outcome IKU “persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan oleh APH” sebesar 2/2 x 100%= 100%;
3. Capaian outcome IKU “persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan oleh APH” sebesar 142,86% dari target tahun 2017
sebesar 70%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.4.
38 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi IKU 2.2 Sasaran Program 2
dengan Target Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Target (%) N/A 60 70 72 75
Realisasi (%) N/A 78,13 100
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 75%, maka realisasi
IKU tahun 2017 mencapai 133,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
telah melebihi pencapaian target tahun 2019.
IKU 2.3 Sasaran Program 2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan oleh K/L/P/K
IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K” dengan target tahun 2017 sebesar 60%. Kinerja diukur
dengan menghitung persentase LHP Keinvestigasian yang ditindaklanjuti/
dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2017 terhadap jumlah LHP
Keinvestigasian yang diterbitkan pada tahun 2017. Yang termasuk LHP
keinvestigasian adalah laporan hasil audit investigatif/LHAI, Laporan hasil
pengawasan atas current issues dan laporan hasil pengawasan dalam
rangka pemberian rekomendasi strategis (RS).
Dalam tahun 2017 tidak terdapat hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K, karena tidak ada permintaan penugasan
mengenai hal tersebut. Oleh karena itu tidak terdapat capaian (N/A) dan
realisasi IKU tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun
2019.
0
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
Curva Line Target
39 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
IKU 2.4 Sasaran Program 2 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang
Dimanfaatkan oleh K/L/P/K
IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K” dengan target tahun 2017 sebesar 70%. Kinerja diukur dengan
menghitung persentase jumlah LHA Penyesuaian Harga yang
ditindaklanjuti pada tahun 2017 terhadap jumlah LHA Penyesuaian Harga
yang diterbitkan pada tahun 2017.
Realisasi IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K” tahun 2017 sebesar 100% atau capaian kinerja
142,86% dari target sebesar 70% berasal dari:
1. Realisasi jumlah LHA Penyesuaian Harga (PH) yang ditindaklanjuti
tahun 2017 sebanyak 1 laporan, dan jumlah LHAPH yang diterbitkan
tahun 2017 sebanyak 1 laporan;
2. Realisasi outcome IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar 1/1 x 100%= 100%;
3. Capaian outcome IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar 142,86% dari target tahun 2017
sebesar 70%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.5.
Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi IKU 2.4 Sasaran Program 2
dengan Target Tahun 2019
-20
0
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
Curva Line Target
40 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
2015 2016 2017 2018 2019
Target (%) N/A N/A 70 75 80
Realisasi (%) N/A N/A 100
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 80%, maka realisasi
IKU tahun 2017 mencapai 125%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja telah
melebihi pencapaian target tahun 2019.
IKU 2.5 Sasaran Program 2
Persentase Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K
IKU “Persentase audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” dengan
target tahun 2017 sebesar 70%. Kinerja diukur dengan menghitung
persentase jumlah laporan hasil audit klaim yang
ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2017 terhadap jumlah
laporan audit klaim yang diterbitkan pada tahun 2017.
Dalam tahun 2017 tidak terdapat hasil audit kllaim yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K, karena tidak ada permintaan penugasan mengenai hal
tersebut. Oleh karena itu tidak terdapat capaian (N/A) dan realisasi IKU
tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2019.
Pencapaian sasaran program 2 didukung dengan dana sebesar
Rp204.004.250,00 atau 116,33% dari anggaran sebesar
Rp175.360.000,00 dan SDM sebanyak 1.003 OH atau 74,57% dari
rencana sebanyak 1.345 OH.
Dari sisi penggunaan dana dan SDM, realisasi IKU sasaran program 2
telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian masing-masing IKU
sasaran program yang di atas 100%. Rincian capaian sasaran program 2
terdapat pada Lampiran 1.
41 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Sasaran Program 3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan
Pembangunan Nasional
Sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan
pembangunan nasional” merupakan perwujudan peran pengawasan intern
oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui
penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Pencapaian sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan
pelaksanaan pembangunan nasional” diukur dengan menggunakan satu
IKU, dengan target, realisasi dan persentase capaian seperti terdapat
dalam Tabel 3.4.
Tabel 3.4 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 3
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali-sasi
Capaian (%)
Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
70 100 142,86
IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan”
dengan target tahun 2017 sebesar 70%. Kinerja diukur dengan menghitung
persentase jumlah laporan evaluasi HKP yang ditindaklanjuti pada tahun
2017 terhadap jumlah laporan evaluasi HKP yang terbit pada tahun 2017.
Realisasi IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran
pembangunan” tahun 2017 sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar
142,86% dari target sebesar 70% berasal dari:
1. Realisasi jumlah laporan Evaluasi HKP tahun 2017 yang diterbitkan
sebanyak 1 (satu) laporan, dan jumlah laporan evaluasi HKP yang
ditindaklanjuti sebanyak 1 (satu) laporan;
2. Realisasi outcome IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran
pembangunan” sebesar 1/1 x 100%= 100%;
42 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
3. Capaian outcome IKU “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran
pembangunan” sebesar 142,86% dari target tahun 2017 sebesar 70%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.6.
Gambar 3.6 Perbandingan Realisasi IKU 3.1 Sasaran Program 3
dengan Target Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Target (%) N/A N/A 70 75 80
Realisasi (%) N/A N/A 100
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 80%, maka realisasi
IKU tahun 2017 mencapai 125%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja telah
melebihi pencapaian target tahun 2019.
Pencapaian sasaran program 3 didukung dengan dana sebesar
Rp2.908.000,00 atau 20,52% dari anggaran sebesar Rp14.523.000,00 dan
SDM sebanyak 35 OH atau 43,75% dari rencana sebanyak 80 OH.
Dari sisi penggunaan dana dan SDM, realisasi IKU sasaran program 3
telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran
program di atas 100% yatu sebesar 142,86%. Rincian capaian sasaran
program 3 terdapat pada Lampiran 1.
-20
0
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
Curva Line Target
43 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Sasaran Program 4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi
dalam Pencegahan Korupsi
Sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan
korporasi dalam pencegahan korupsi” merupakan perwujudan peran
pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi
dalam pencegahan korupsi.
Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas tata kelola
pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi” diukur dengan
menggunakan satu IKU, dengan target, realisasi dan persentase capaian
seperti terdapat dalam Tabel 3.5.
Tabel 3.5 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 4
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali-sasi
Capaian (%)
Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)
% 50 100 200
IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk
FRA)” dengan target tahun 2017 sebesar 50%. Kinerja diukur dengan
menghitung persentase jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan
FCP/FRA dalam tahun 2017 terhadap jumlah penugasan yang telah
dilakukan pada tahun 2017.
Realisasi IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)” tahun 2017 sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar
200% dari target tahun 2017 sebesar 50% berasal dari:
1. Realisasi jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP/FRA dalam
tahun 2017 sebanyak 2 (dua) unit, yaitu: BKPMP Provinsi Banten dan
Pemerintah Kabupaten Serang
44 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
2. Penugasan FCP/FRA dalam tahun 2017 sebanyak 2 kali yaitu:
Sosialisasi Bimtek FCP di BKPMP dan Penilaian Risiko Kecurangan
(FRA) dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Belanja Modal
Pemerintah Kabupaten Serang
3. Realisasi outcome IKU “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan
FCP/FRA” =2/2 x 100%= 100%;
4. Capaian outcome IKU “K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP/FRA”
sebesar 200% dari target tahun 2017 sebesar 50%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.7.
Gambar 3.7
Perbandingan Realisasi IKU 4.1 Sasaran Program 4 dengan Target Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Target (%) N/A N/A 50 52 55
Realisasi (%) N/A N/A 100
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 55%, maka realisasi
IKU tahun 2017 mencapai 181,82%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
telah melebihi pencapaian target tahun 2019.
Pencapaian sasaran program 4 didukung dengan dana sebesar
Rp44.394.000,00 atau 221,53% dari anggaran sebesar Rp20.040.000,00
dan SDM sebanyak 102 OH atau 107,37% dari rencana sebanyak 95 OH.
-20
0
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
Curva Line Target
45 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Dari sisi penggunaan dana dan SDM, realisasi IKU sasaran program 4
telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran
program di atas 100% yatu sebesar 200%. Rincian capaian sasaran
program 4 terdapat pada Lampiran 1.
Sasaran Program 5
Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi
Sasaran program ““Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat
terhadap korupsi” merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh
BPKP dalam rangka memberikan pembinaan melalui peningkatan
kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi”.
Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan
masyarakat terhadap korupsi” diukur dengan menggunakan satu IKU,
dengan target, realisasi dan persentase capaian seperti terdapat dalam
Tabel 3.6
Tabel 3.6 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 5
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali-sasi
Capaian (%)
Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
5.1 Persentase komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
% 60 100 167,67
IKU “Persentase komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” dengan target tahun
2017 sebesar 60%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase jumlah
K/L/P/K atau unit kerja yang memenuhi unsur 3 kriteria terhadap jumlah
K/L/P/K atau unit kerja yang menjadi anggota KPAK.
K/L/P/K atau unit kerja eselon I/II di lingkungan K/L/P atau unit kerja setara
di lingkungan korporasi yang memenuhi 3(tiga) unsur kriteria yaitu:
46 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
1. Mempunyai Dafratar Risiko Fraud yang terungkap dari hasil kegiatan
pembelajaran KPAK;
2. Mempunyai rencana penanganan risiko fraud yang dibahas bersama
dengan anggota KPAK;
3. Mempunyai peraturan K/L/P/K mengenai sistem pengaduan
masyarakat/whistleblowing, atau belum mempunyai peraturan K/L/P/K
mengenai sistem pengaduan masyarakat/whistleblowing namun
menyatakan kesediaannya untuk dilakukan bimtek pengembangan
sistem pengaduan masyarakat/whistleblowing.
Realisasi IKU “Persentase komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat” sebesar 100% atau
capaian kinerja sebesar 166,67% dari tagert tahun 2017 sebesar 60%
berasal dari:
1. Realisasi jumlah K/L/P/K atau unit kerja yang memenuhi unsur 3 kriteria
sebanyak 16 unit kerja, sekaligus telah menjadi anggota KPAK, yaitu:
a. Inspektorat Kabupaten Serang
b. Bappeda Kabupaten Serang
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Serang
d. Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
e. Dinas Sosial Kabupaten Serang
f. BPKAD Kabupaten Serang
g. Dinas pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Serang
h. Kecamatan Anyer Kabupaten Serang
i. Kecamatan Kibin
j. Kecamatan Bojonegoro
k. Kecamatan Mancak
l. Kecamatan Tanara
m. Kecamatan Petir
n. Kecamatan Pamarayan
o. Kecamatan Cikeusik
p. Kecamatan Ciruas.
47 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
2. Realisasi outcome IKU “Persentase komunitas pembelajar anti korupsi
(KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”
sebesar 16/16 x 100%= 100%;
3. Capaian outcome IKU “Persentase komunitas pembelajar anti korupsi
(KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”
sebesar 166,67% dari target tahun 2017 sebesar 60%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.8
Gambar 3.8
Perbandingan Realisasi IKU 5.1 Sasaran Program 5 dengan Target Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Target (%) N/A N/A 60 65 70
Realisasi (%) N/A N/A 100
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, maka realisasi
IKU tahun 2017 mencapai 142,86%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
telah melebihi pencapaian target tahun 2019.
Pencapaian sasaran program 5 didukung dengan dana sebesar
Rp21.768.000,00 atau 217,25% dari anggaran sebesar Rp10.020.000,00
dan SDM sebanyak 28 OH atau 46,67% dari rencana sebanyak 60 OH.
Dari sisi penggunaan dana dan SDM, realisasi IKU sasaran program 5
telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran
program di atas 100% yatu sebesar 166,67%. Rincian capaian sasaran
program 5 terdapat pada Lampiran 1.
-20
0
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
Curva Line Target
48 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Sasaran Program 6 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi
Sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP
Pemda/Korporasi” merupakan peran pengawasan intern oleh BPKP
sebagai pembina dalam penyelenggaraan SPIP sesuai dengan misi
Perwakilan BPKP Provinsi Banten yang kedua yaitu membina
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif di
wilayah Banten.
Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP
Pemda/Korporasi” pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten diukur dengan
menggunakan lima IKU, dengan target, realisasi dan persentase capaian
seperti terdapat dalam Tabel 3.7
Tabel 3.7
Ikhtisar Capaian Sasaran Program 6
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali-sasi
Capaian (%)
Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % - - -
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
% 37,5 62,5 166,67
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 100 100 100
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
% 62,5 37,5 140
6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % - - -
6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
% - - -
6.7 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik
% - - -
6.8 Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)
% - - -
6.9 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
% 54 71,43 132,28
6.10 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
% 60 100 166,67
Catatan: untuk mengukur capaian IKU 6.4 digunakan rumus minimize.
49 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Dalam tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi Banten menargetkan lima
IKU untuk mengukur pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas
penerapan SPIP Pemda/Korporasi”, adalah sebagai berikut:
1. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3);
2. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2);
3. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2);
4. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari
BUMD yang dibina;
5. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang
dibina.
IKU 6.2 Sasaran Program 6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” mencerminkan
kualitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten/Kota diharapkan berada pada
Level 3. Maturitas SPIP diukur menggunakan skala 0-5. Semakin tinggi
nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang
semakin baik.
Tingkat maturitas SPIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat maturitas
yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten dan atau
dilaksanakan sendiri oleh APIP Pemda dengan quality assurance dari
Perwakilan BPKP Provinsi Banten menggunakan pedoman penilaian
maturitas SPIP yang dikembangkan oleh BPKP.
IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” diukur dengan
menghitung jumlah Pemda yang telah memeroleh capaian tingkat
kematangan/maturitas Level 3 dibandingkan jumlah Pemda
Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi
Banten sebanyak delapan Pemda Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2017, dari delapan Pemda Kabupaten/Kota yang menjadi
mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten, terdapat lima Pemda
Kabupaten/Kota yang mencapai tingkat maturitas Level 3 dalam
50 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
penyelenggaraan SPIP, yaitu Pemda Kota Tangerang (3,56), Kabupaten
Serang (3,11), Kota Tangerang Selatan (3,08), Kabupaten Tangerang
(3,476) dan Kabupaten Lebak (3,3057). Dengan demikian, realisasi
maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) sebesar 62,5% atau
mencapai 166,67% dari target sebesar 37,5%.
Maturitas level Pemda Kota Tangerang merupakan penilaian pada tahun
2014. Sedangkan maturitas level Pemda Kabupaten Serang dan Kota
Tangerang merupakan penilaian tahun 2016. Penilaian maturitas level
Pemda Kabupaten Tangerang dan Pemda Kabupaten Lebak dilakukan
pada tahun 2017 sampai dengan saat laporan ini dibuat belum dilakukan
quality assurance oleh BPKP Pusat.
Pembandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.9
Gambar 3.9
Perbandingan Realisasi IKU 6.2 Sasaran Program 6 dengan Target Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Target (%) N/A 37,50 37,50 100
Realisasi (%) N/A 37,50 62,5
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, maka realisasi
IKU tahun 2017 mencapai 62,5% telah mendukung pencapaian kinerja
tahun 2019.
0
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017 2019
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
Curva Line Target
51 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
IKU 6.3 Sasaran Program 6 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP, Pemda Provinsi Banten
maturitas levelnya berada di tingkat 2 (2,5625). Dengan demikian,
realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Banten (Level 2)”
sebesar 100% atau mencapai 100% dari target sebesar 100%.
Pembandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.10
Gambar 3.10
Perbandingan Realisasi IKU 6.3 Sasaran Program 6 dengan Target Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Target (%) N/A 100 100 0
Realisasi (%) N/A 100 100
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 0%, karena Pemda
Provinsi ditargetkan memiliki level maturitas SPIP 3,00, maka realisasi
IKU tahun 2017 yang masih berada pada level maturitas SPIP 2,5625
memerlukan upaya keras, terukur dan berkesinambungan guna mencapai
target tahun 2019.
IKU 6.4 Sasaran Program 6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP, Pemda Kabupaten/Kota yang
maturitas levelnya berada di tingkat 2 ada tiga yatu Pemda Kabupaten
0
20
40
60
80
100
120
2015 2016 2017
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
Curva Line Target
52 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Pandeglang (2,35), Pemda Kota Cilegon (2,63), dan Pemda Kota Serang
(2,08). Dengan demikian, realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2)” sebesar 37,5% atau mencapai 140% dari target
sebesar 62,5%. Pengukuran persentase capaian kinerja menggunakan
rumus minimize sebagai berikut:
Capaian kinerja = Rencana-(Realisasi-Rencana) x 100% Rencana
Capaian kinerja = 62,50 - (37,50 – 62,50) x 100%
62,50
Capaian kinerja = 87,50 x 100%= 140% 62,50
Realisasi IKU tahun 2017 sebesar 37,50% atau capaian sebesar 140%
menunjukkan adanya kenaikan Maturitas Level SPIP dari Level 2 ke Level
3 lebih besar dari yang ditargetkan.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.11.
Gambar 3.11
Perbandingan Realisasi IKU 6.4 Sasaran Program 6 dengan Target Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Target (%) N/A N/A 62,5 0
Realisasi (%) N/A N/A 37,5
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 0%, maka realisasi
IKU tahun 2017 mencapai 37,50% sehingga memerlukan upaya keras,
terukur dan berkesinambungan guna mencapai target tahun 2019.
-20
0
20
40
60
80
2015 2016 2017
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
Curva Line Target
53 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
IKU 6.9 Sasaran Strategis 6
Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina
BUMD dibentuk dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan
ekonomi daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Banten melakukan
pengawasan terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan kinerja agar
BUMD berperan optimal sebagai salah satu pemicu kesejahteraan
masyarakat di daerah.
IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari
BUMD yang dibina” dengan target tahun 2017 sebesar 54%. Kinerja diukur
dengan menghitung persentase jumlah BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik terhadap jumlah BUMD yang kinerjanya dievaluasi oleh
Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik
dari BUMD yang dibina” sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar
71,43% atau mencapai 132,28% dari target sebesar 54% berasal dari:
1. Pada tahun 2017, Perwakilan BPKP Provinsi Banten melakukan
evaluasi kinerja pada tujuh BUMD terdiri dari 6 (enam) PDAM dan 1
(satu) PD Pasar untuk tahun buku 2016, dengan hasil penilaian
sebagai berikut:
a. PDAM Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang (baik)
b. PDAM Cilegon Mandiri Kota Cilegon (baik)
c. PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang (baik)
d. PDAM Tirta Multatuli Kabupaten Lebak (baik)
e. PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (baik)
f. PDAM Tirta Al Bantani Kabupaten Serang (cukup)
g. PD Pasar Kota Tangerang (kurang baik)
2. Realisasi outcome IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD yang dibina” sebesar = 5/7 x 100%=
71,43%;
54 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
3. Capaian outcome IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD yang dibina” sebesar 132,28% dari target
tahun 2017 sebesar 54%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.12
Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi IKU 6.9 Sasaran Program 6
dengan Target Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Target (%) N/A 66,67 54 75,00
Realisasi (%) N/A 66,67 71,43
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 75%, maka realisasi
IKU tahun 2017 mencapai 95,24%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
tahun 2017 telah mendukung pencapaian target tahun 2019.
IKU 6.10 Sasaran Program 6 Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari
BLUD yang Dibina BLUD dibentuk dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, namun tetap memperhatikan
efisiensi dan produktivitas sehingga wajib menerapkan praktik bisnis yang
sehat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
mengamanatkan Rumah Sakit yang didirikan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas
di bidang kesehatan, dengan pengelolaan berbentuk Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
0
20
40
60
80
2016 2017 2019
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
Curva Line Target
55 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi Banten melakukan pengawasan
terhadap BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan
kinerja BLUD.
IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang
dibina” dengan target tahun 2017 sebesar 60%. Kinerja diukur dengan
menghitung persentase jumlah BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat
baik terhadap jumlah BLUD yang dibina oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Banten.
Realisasi IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD
yang dibina” sampai dengan tahun 2017 sebesar 100% atau mencapai
166,67% dibandingkan dengan target sebesar 60% berasal dari:
1. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan evaluasi kinerja BLUD pada dua
RSUD, yaitu RSUD Kabupaten Tangerang dan RSUD Kota Cilegon.
RSUD Kabupaten Tangerang mendapatkan nilai 79,83 dengan kategori
baik dan RSUD Kota Cilegon mendapatkan nilai 70,00 dengan kategori
baik.
2. Realisasi outcome IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik
dari BLUD yang dibina” sebesar = 2/2 x 100%= 100%;
3. Capaian outcome IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik
dari BLUD yang dibina” sebesar 166,67% dari target tahun 2017
sebesar 60%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan pada Gambar 3.13
Gambar 3.13 Perbandingan Realisasi IKU 6.10 Sasaran Program 6
dengan Target Tahun 2019
0
50
100
150
2016 2017 2019
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
Curva Line Target
56 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
2015 2016 2017 2018 2019
Target (%) N/A 100,00 60 80
Realisasi (%) N/A 100,00 100
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 80%, maka realisasi
IKU tahun 2017 telah mencapai 125%, Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
tahun 2017 telah mendukung pencapaian target tahun 2019.
Pencapaian sasaran program 6 didukung dengan dana sebesar
Rp89.750.350,00 atau 31,63% dari anggaran sebesar Rp283.784.000,00
dan SDM sebanyak 1.229 OH atau 83,32% dari rencana sebanyak 1.475
OH.
Dari sisi penggunaan dana dan SDM, realisasi IKU sasaran program 6
secara umum telah dicapai secara efisien. Terdapat 4 IKU yang
capaiannya di atas 100%, dan satu IKU capaiannya sama dengan 100%
Rincian capaian sasaran program 6 terdapat pada Lampiran 1.
Sasaran Program 7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda”
merupakan peran pengawasan intern oleh BPKP sebagai pembina dalam
peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan misi Perwakilan BPKP
Provinsi Banten yang ketiga yaitu mengembangkankapabilitas pengawasan
intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Banten.
Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan
intern Pemda” diukur dengan menggunakan tiga IKU, dengan target,
realisasi, dan persentase capaian seperti terdapat dalam Tabel 3.8
Tabel 3.8 Ikhtisar Capaian Sasaran Program 7
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali-sasi
Capaian (%)
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi - - - -
57 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
(Level 3)
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
% 37,5 50 133,33
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
% 100 100 100
7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
% 62,5 50 120
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
- - - -
7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
- - - -
Catatan: untuk mengukur capaian IKU 7.4 digunakan rumus minimize.
Pada tahun 2017, Perwakilan BPKP Provinsi Banten menargetkan tiga
IKU dalam mencapai sasaran program 7 yaitu:
1. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
2. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
3. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” dan Kapabilitas APIP
Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) mencerminkan kualitas kapabilitas
APIP Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diharapkan berada pada
Level 3. Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi
nilai kapabilitas APIP menunjukkan kualitas APIP yang semakin baik dalam
menjalankan perannya sebagai auditor intern.
Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas
yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten dan atau
dilaksanakan sendiri oleh APIP Provinsi/Kabupaten/Kota dengan quality
assurance dari Perwakilan BPKP Provinsi Banten menggunakan Pedoman
Penilaian Kapabilitas APIP yang dikembangkan oleh BPKP.
IKU 7.2 Sasaran Program 7
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” dengan
target tahun 2017 sebesar 37,5%. Kinerja diukur dengan menghitung
jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai kapabilitas
Level 3 dibandingkan dengan jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota
58 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
yang menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten sebanyak
delapan APIP Pemerintah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan hasil evaluasi, empat APIP Pemerintah Kabupaten/Kota
mencapai tingkat kapabilitas APIP Level 3 dengan catatan. Dengan
demikian, realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
adalah 50,00% atau mencapai 133,33% dari target yang ditetapkan
sebesar 37,5%.
Empat APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada pada tingkat
kapabilitas Level 3 dengan catatan adalah APIP Pemda Kabupaten
Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon.
Sampai dengan saat penyusunan laporan ini, sedang dilakukan desk reviu
oleh Tim di BPKP Pusat atas hasil quality assurance yang dilakukan oleh
Tim Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Banten disajikan dalam Gambar 3.14
Gambar 3.14 Perbandingan Realisasi IKU 7.2 Sasaran Program 7
dengan Target Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Target (%) N/A N/A 37,5 100
Realisasi (%) N/A N/A 50
Target tahun 2019 kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 3
sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target 2019 realisasi IKU tahun
2017 sebesar 50%, sehingga memerlukan upaya keras, terukur, dan
-50
0
50
100
150
2015 2016 2017 2019
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
Curva Line Target
59 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
berkesinambungan guna mencapai target kapabilitas APIP Level 3 sebesar
100% pada tahun 2019.
IKU 7.3 Sasaran Program 7 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
Indikator “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)” dengan target
tahun 2017 sebesar 100%. Kinerja diukur dengan menghitung jumlah APIP
Pemda Provinsi pada kapabilitas Level 2.
Berdasarkan hasil evaluasi, APIP Pemerintah Provinsi Banten berada di
tingkat kapabilitas APIP Level 2. Dengan demikian, realisasi kapabilitas
APIP Pemerintah Provinsi Banten adalah 100% dari target yang
ditetapkan sebesar 100%.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Banten periode 2015-2019 disajikan dalam Gambar 3.15
Gambar 3.15 Perbandingan Realisasi IKU 7.3 Sasaran Program 7
dengan Target Tahun 2019
Target tahun 2019 kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Level 2 sebesar
0% . Hal tersebut menunjukkan bahwa APIP Pemda Provinsi berada pada
Level 3. Realisasi IKU tahun 2017 sebesar 100% atau capaian sebesar
100% sehingga memerlukan upaya keras, terukur, dan berkesinambungan
guna mencapai target kapabilitas APIP Pemda Provinsi Level 3 sebesar
100% pada tahun 2019.
-50
0
50
100
150
2015 2016 2017
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
Curva Line Target
2015 2016 2017 2018 2019
Target (%) N/A N/A 100 0 0
Realisasi (%) N/A N/A 100
60 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
IKU 7.4 Sasaran Program 7 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
Indikator “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)” dengan
target tahun 2017 sebesar 62,5%. Kinerja diukur dengan menghitung
jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih berada di kapabilitas
Level 2 dibandingkan dengan jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota
yang menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten sebanyak
delapan APIP Pemerintah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan hasil evaluasi, empat APIP Pemerintah Kabupaten/Kota
berada pada tingkat kapabilitas APIP Level 2. Dengan demikian, realisasi
kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) adalah 50% atau
mencapai 120% dari target yang ditetapkan sebesar 62,50%.
Pengukuran capaian Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota Level 2
menggunakan rumus minimize, sebagai berikut:
Capaian kinerja = Rencana-(Realisasi-Rencana) x 100% Rencana
Capaian kinerja = 62,50 - (50 – 62,50) x 100%
62,50
Capaian kinerja = 75 x 100%= 120% 62,50
Realisasi IKU tahun 2017 sebesar 50% atau capaian sebesar 120%
menunjukkan adanya kenaikan Level jumlah APIP dari Level 2 ke Level 3
lebih besar dari yang ditargetkan.
Empat APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada pada tingkat
kapabilitas Level 2 adalah APIP Pemda Kabupaten Lebak, Kabupaten
Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Banten disajikan dalam Gambar 3.16.
61 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Gambar 3.16 Perbandingan Realisasi IKU 7.4 Sasaran Program 7
dengan Target Tahun 2019
Target tahun 2019 kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 2
sebesar 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa APIP Pemda
Kabupaten/Kota seluruhnya telah berada pada Level 3.
Pencapaian sasaran program 7 didukung dengan dana sebesar
Rp84.527.300,00 atau 77,22% dari anggaran sebesar Rp109.460.000,00
dan SDM sebanyak 403 OH atau 93,72% dari rencana sebanyak 430 OH.
Dari sisi penggunaan dana, realisasi IKU sasaran program telah dicapai
secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian masing-masing IKU sasaran
program yang sama dan lebih besar dari 100%. Rincian capaian sasaran
program 7 terdapat pada Lampiran 1.
Sasaran Kegiatan Pengawasan
Tabel 3.9 Ikhtisar Capaian Sasaran Kegiatan Pengawasan
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali-sasi
Capaian (%)
Sasaran Kegiatan 1. Terlaksananya Monitoring Evaluasi atas Program Prioritas yang Dilaksanakan di Daerah
1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
Laporan 97 151 155,67
Sasaran Kegiatan 6. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/ Kota/Kabupaten
0
20
40
60
80
2015 2016 2017
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
Curva Line Target
2015 2016 2017 2018 2019
Target (%) N/A 50,00 62,50 0
Realisasi (%) N/A 62,50 50,00
62 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
Laporan 12 14 116,67
6.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/ Kabupaten/Kota
Surat 5 5 100
Sasaran kegiatan 7. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/ Kabupaten
7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
laporan 10 13 130
Sasaran Kegiatan 8. 1 : Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
8.1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP
laporan 12 12 100
Sasaran Kegiatan 8. 2 : Termanfaatkannya aset secara optimal
8.2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP
unit - - -
8.2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP
unit - - -
8.2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B
unit - - -
8.2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP unit - - -
8.2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP
unit - - -
8.2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP unit - - -
8.2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung
unit - - -
Sasaran Kegiatan 1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
IKK “Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan” dengan target
sebanyak 97 laporan. Kinerja diukur dengan menghitung persentase
realisasi Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan terhadap LHP yang
ditargetkan.
Realisasi indikator kinerja “Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan”
tahun 2017 sebanyak 151 Laporan dengan capaian kinerja sebesar
155,67% dari target sebanyak 97 laporan.
63 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Sasaran Kegiatan 6.1 Laporan Hasil Pengawasan
BPKP Perwakilan
IKK “LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan” dengan target sebanyak 12
laporan. Kinerja diukur dengan menghitung persentase LHP SPIP yang
diterbitkan terhadap LHP SPIP yang ditargetkan.
Realisasi indikator kinerja “LHP Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP
Banten” tahun 2017 sebanyak 14 LHP, dengan capaian kinerja sebesar
116,67% dari target sebanyak 12 laporan.
Laporan Hasil Pengawasan SPIP dimaksud adalah:
1. LBA-80/PW30/3/2017 tanggal 10 April 2017 Asistensi Peningkatan
Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
2. LBA-51/PW30/3/2017 tanggal 21 Maret 2017 Asistensi Peningkatan
Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kota Serang;
3. LAP-501/PW30/3/2017 tanggal 10 April 2017 Bimtek Peningkatan
Matvel SPIP PADA Pemkot Cilegon;
4. LBA-115/PW30/3/2017 tanggal 22 Mei 2017 Asistensi Peningkatan
Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kabupaten Lebak;
5. LAP-397/PW30/3/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Asistensi Peningkatan
Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tangerang;
6. LHM-487/PW30/3/2017 tanggal 6 Desember 2017 Monitoring
Implementasi Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Pandeglang;
7. LAP-488/PW30/3/2017 tanggal 6 Desember 2017 Koordinasi dan
Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Percepatan Implementasi
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Kabupaten Lebak;
8. LBA-547/PW30/3/2017 tanggal 20 Desember 2017 Evaluasi Maturitas
SPIP pada Pemerintah Provinsi Banten;
9. LAP-548/PW30/3/2017 tanggal 20 Desember Penilaian Kembali
Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kota Serang Tahun 2017;
10. LAP-551/PW30/3/2017 tanggal 20 Desember 2017 Penilaian Kembali
Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
64 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
11. LBA-552/PW30/3/2017 tanggal 20 Desember 2017 Asistensi Reviu
Dokumen Penilaian Risiko Dalam Rangka Implementasi SPIP di
lingkungan Pemkab Tangerang;
12. LBA-553/PW30/3/2017 tanggal 20 Desember 2017 Asistensi Reviu
Dokumen Penilaian Risiko Dalam Rangka Implementasi SPIP di
lingkungan Pemkab Lebak;
13. LBA-554/PW30/3/2017 tanggal 20 Desember 2017 Asistensi Penilaian
Kembali Maturitas SPIP pada Inspektorat Kabupaten Tangerang;
14. LAP-555/PW30/3/2017 tanggal 22 Desember 2017 Penilaian Kembali
Maturitas Level SPIP pada Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2017;
Sasaran Kegiatan 6.2
Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP di Provinsi/ Kabupaten/Kota
IKK “Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP
di Provinsi/ Kabupaten/Kota” dalam tahun 2017 ditargetkan sebanyak 5
(lima) surat. Kinerja diukur dengan menghitung persentase realisasi surat
yang diterbitkan ternadap banyaknya surat yang ditargetkan.
Realisasi indikator kinerja “Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda,
menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP di Provinsi/ Kabupaten/Kota” tahun 2017 sebanyak
5 (lima) surat atau capaian kinerja sebesar 100% dari target 2017
sebanyak 5 (lima) surat.
Surat-surat atensi tersebut, sebagai berikut:
1. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten kepada Gubernur
Banten Nomor: S-895/PW30/3/2017 tanggal 18 September 2017, hal
Atensi Peningkatan Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Banten.
Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten
berada pada kriteria Berkembang, yang berarti bahwa Pemerintah
Provinsi Banten telah menetapkan dan mengomunikasikan kebijakan
65 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan unit organisasi
namun belum sepenuhnya melaksanakan dan melakukan evaluasi
berkala atas penerapan kebijakan dan prosedur tersebut.
2. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten kepada Bupati Lebak
Nomor : S-894/PW30/3/2017 tanggal 18 September 2017, hal Atensi
Peningkatan Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Lebak. Dalam
surat tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak berada
pada kriteria Berkembang, yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten
Lebak belum sepenuhnya menetapkan, mengomunikasikan,
melaksanakan dan melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur
pengendalian untuk semua kegiatan unit organisasi.
3. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten kepada Walikota
Serang Nomor: S-872/PW30/3/2017 tanggal 11 September 2017, hal
Atensi Peningkatan Level Maturitas SPIP Pemerintah Kota Serang.
Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kota Serang
berada pada kriteria Rintisan, yang berarti bahwa Pemerintah Kota
Serang belum sepenuhnya menetapkan, mengomunikasikan,
melaksanakan dan melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur
pengendalian untuk semua kegiatan unit organisasi.
4. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten kepada Bupati
Pandeglang Nomor: S-896/PW30/3/2017 tanggal 18 September 2017,
hal Atensi Peningkatan Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten
Pandeglang. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Pemerintah
Kabupaten Pandeglang berada pada kriteria Rintisan, yang berarti
bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya
menetapkan, mengomunikasikan, melaksanakan dan melakukan
evaluasi atas kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua
kegiatan unit organisasi.
5. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten kepada Walikota
Cilegon Nomor: S-920/PW30/3/2017 tanggal 25 September 2017, hal
Atensi Peningkatan Level Maturitas SPIP Pemerintah Kota Cilegon.
Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kota Cilegon
berada pada kriteria Rintisan, yang berarti bahwa Pemerintah Kota
66 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Cilegon belum sepenuhnya menetapkan, mengomunikasikan,
melaksanakan dan melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur
pengendalian untuk semua kegiatan unit organisasi.
Sasaran Kegiatan 7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
IKK “LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan” dengan target
tahun 2017 sebanyak 10 LHP. Kinerja diukur dengan menghitung
persentase banyaknya LHP yang diterbitkan terhadap banyaknya LHP
yang ditargetkan tahun 2017.
Realisasi indikator kinerja “LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP
Perwakilan” tahun 2017 sebanyak 13 LHP atau capaian kinerja 130% dari
target tahun 2017 sebanyak 10 LHP.
Laporan Hasil Pengawasan dimaksud adalah:
1. LAP-55/PW30/6/2017 tanggal 29 Maret 2017 Laporan Hasil
Evaluasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat
Kabupaten Tangerang;
2. LAP-56/PW30/6/2017 tanggal 29 Maret 2017 Laporan Hasil Bimtek
Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat Kota Tangerang
Selatan;
3. LAP-81/PW30/6/2017 tanggal 10 April 2017 Laporan Hasil
Evaluasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat
Kota Cilegon;
4. Lap-87/PW30/6/2017 tanggal 17 April 2017 Laporan Hasil Bimtek
Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat Provinsi Banten;
5. LAP-150/PW30/6/2017 tanggal 19 Juni 2017 Laporan Hasil Bimtek
Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat Kabupaten
Lebak;
6. LAP-188/PW30/6/2017 tanggal 19 Juli 2017 Laporan Hasil Bimtek
Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Level 3 Pada Inspektorat
Kabupaten Serang;
67 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
7. LAP-189/PW30/6/2017 tanggal 19 Juli 2017 Laporan Hasil Bimtek
Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat Kabupaten
Pandeglang;
8. LAP-206/PW30/6/2017 tanggal 1 Agustus 2017 Laporan Hasil
Monitoring Hasil Evaluasi/Bimtek Kapabilitas APIP Level 2 pada
Inspektorat Kota Serang
9. LBA-245/PW30/6/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Laporan Hasil Bimtek
Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Pada Inspektorat Kabupaten
Tangerang;
10. LHE-404/PW30/6/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Laporan Hasil
Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kota
Tangerang;
11. LHA-447/PW30/6/2017 tanggal 14 November 2017 Laporan Hasil
Asistensi Perbaikan Infrastruktur Kapabilitas APIP Level 3 pada
Inspektorat Kabupaten Pandeglang;
12. LAP-499/PW30/6/2017 tanggal 8 Desember 2017 Laporan Hasil
Monitoring atas Hasil Peningkatan Mandiri (Self Improvement)
Infrastruktur Catatan Level 2 pada Inspektorat Kabupaten Tangerang;
13. LBA-567/PW30/6/2017 tanggal 21 Desember 2017 Laporan Bimtek
Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Level 3 Pada Inspektorat Kota
Serang.
2. Kinerja Dukungan Pengawasan
Sejalan dengan kebijakan pengawasan BPKP dan kebijakan pengawasan di
lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Banten, penataan pada bidang-
bidang pengawasan dilakukan agar efektif mendukung pencapaian visi, misi,
dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Banten, berdasarkan Perpres Nomor
192 Tahun 2014. Di samping itu, konsisten dengan pencapaian visi
Perwakilan BPKP Provinsi Banten menuju auditor berkelas dunia,
dibutuhkan manajemen intern yang andal dalam memberikan fasilitas
keuangan, kepegawaian, serta layanan umum.
68 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Berikut diuraikan kinerja dukungan pengawasan selama tahun 2017 melalui
sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis
pengawasan BPKP”.
Sasaran Program 8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas
Pelayanan Sekretariat Utama
Sasaran Program “Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan
Sekretariat Utama” diukur dengan IKU berupa “Persepsi kepuasan layanan
Sekretariat Utama”. Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat
bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan
para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau
ketidakpuasan diperoleh melalui survei dengan menyebarkan kuesioner
kepada para penerima layanan dalam hal ini pegawai dari seluruh korwas
bidang di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Banten secara uji petik dan
dihitung menggunakan metode skala likert 1-10.
Tabel 3. 10 Ihktisar Capaian Sasaran Program 8
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali-sasi
Capaian (%)
Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Layanan Sekretariat Utama
8.1
Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama
Skala likert (1-10)
7 8,15 116,43
IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” dengan target tahun
2017 sebesar 7 skala likert. Kinerja diukur dengan melakukan survei atas
kepuasan layanan Bagian Tata Usaha di lingkungan Perwakilan BPKP
Provinsi Banten.
Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” sebesar 8,15
skala likert atau mencapai 116,43% dari target tahun 2017 sebesar 7 skala
likert. Capaian IKU menunjukkan bahwa layanan Sekretariat Utama sudah
berjalan dengan baik, yang tercermin dari capaian yang melebihi 100%.
69 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP
Provinsi Banten disajikan dalam Gambar 3.17
Gambar 3.17 Perbandingan Realisasi IKU 8.1 Sasaran Program 8
dengan Target Tahun 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Target (%) 7 7 7 8
Realisasi (%) 7,68 7,85 8,15
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 8 skala likert, maka
realisasi IKU tahun 2017 mencapai 101,88%. Hal ini menunjukkan bahwa
kinerja tahun 2017 telah melebihi pencapaian target tahun 2019.
Sasaran Kegiatan Dukungan
Tabel 3. 11 Ikhtisar Capaian Sasaran Kegiatan Dukungan
Sasaran Kegiatan 8. 1 : Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
8.1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP
laporan 12 12 100
Sasaran Kegiatan 8. 2 : Termanfaatkannya aset secara optimal
8.2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP
unit - - -
8.2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP
unit - - -
8.2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B
unit - - -
8.2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP unit - - -
8.2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP
unit - - -
8.2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP unit - - -
0
5
10
2015 2016 2017 2019
Persentase
Tahun
Target
Realisasi
Curva Line Target
70 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
8.2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung
unit - - -
Realisasi jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP 12
laporan. Capaian kinerja 100% dari jumlah laporan yang ditargetkan
sebanyak 12 laporan. Dalam tahun 2017 Perwakilan BPKP Banten tidak
mempunyai sasaran kegiatan dalam rangka memanfaatkan aset.
C. Realisasi Anggaran
Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun 2017 sebesar
Rp26.339.128.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26,264.987.914,00. Rincian
per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Kegiatan
No Kegiatan Anggaran Realisasi
1 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
1.179.567.000,00 1.161.540.650,00
2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP
24.435.962.000,00 24.383.269.339,00
3 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
723.599.000,00 720.177.925,00
4 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
- -
Jumlah 26.339.128.000,00 26.264.987.914,00
Dari Tabel 3.12 dapat diketahui realisasi anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP sebesar Rp1.161.540.650,00 atau 98,47% dari
rencana sebesar Rp1.179.567.000,00 dan realisasi anggaran untuk kegiatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP sebesar
Rp24.383.269.339,00 atau 99,78% dari rencana sebesar
Rp24.435.962.000,00 serta realisasi anggaran untuk kegiatan Fasilitas
Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Banten sebesar
Rp720.177.925,00 atau 99,53% .dari rencana sebesar Rp723.599.00,00.
71 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja
No Jenis Belanja Anggaran Realisasi
1 Belanja Pegawai 19.043.000.000,00 19.021.385.551,00
2 Belanja Barang 7.296.128.000,00 7.243.602.363,00
3 Belanja Modal - -
Jumlah 26.339.128.000,00 26.264.987.914,00
Tabel 3.13 menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar
Rp19,021.385.551,00 atau 99,89% dari rencana sebesar Rp19.043.000.000,00,
realisasi belanja barang sebesar Rp7.243.602.363,00 atau 99,28% dari rencana
sebesar Rp7.296.128.000,00. Dalam tahun 2017 Perwakilan BPKP Provinsi
Banten tidak mempunyai anggaran untuk belanja modal.
72 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
BAB IV PENUTUP
Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten, disamping merupakan
pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten dalam mencapai
sasaran program tahun 2017, juga mencerminkan sejauh mana sistem AKIP telah
diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap
seluruh komponen sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.
Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun 2017 tercermin dari
pencapaian sasaran Program sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Capaian Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
No Sasaran Program/Kegiatan Capaian IKU/IKK
1 Sasaran Program 1 IKU 1.1 Tercapai 123,80%
IKU 1.2 Tercapai 129,04%
2 Sasaran Program 2 IKU 2.1 Tercapai 100%
IKU 2.2 Tercapai 142,86%
IKU 2.3 N/A
IKU 2.4 Tercapai 142,86%
IKU 2.5 N/A
3 Sasaran Program 3 IKU 3.1 Tercapai 142,86%
4 Sasaran Program 4 IKU 4.1 Tercapai 200%
5 Sasaran Program 5 IKU 5.1 Tercapai 166,67%
6 Sasaran Program 6 IKU 6.1 Belum ditargetkan
IKU 6.2 Tercapai 166,67%
IKU 6.3 Tercapai 100%
IKU 6.4 Tercapai 140%
IKU 6.5 Tidak ditargetkan
IKU 6.6 Tidak ditargetkan
IKU 6.7 Tidak ditargetkan
IKU 6.8 Tidak ditargetkan
IKU 6.9 Tercapai 132,28%
IKU 6.10 Tercapai 166,67%
7 Sasaran Program 7 IKU 7.1 Belum ditargetkan
IKU 7.2 Tercapai 133,33%
IKU 7.3 Tercapai 100%
IKU 7.4 Tercapai 120%
IKU 7.5 Tidak ditargetkan
IKU 7.6 Tidak ditargetkan
8 Sasaran Program Dukungan IKU 8.1 Tercapai 116,43 %
9 Sasaran Kegiatan 1 IKK 1.1 Tercapai 155,67%
10 Sasaran Kegiatan 6 IKK 6.1 Tercapai 116,67%
IKK 6.2 Tercapai 100%
73 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
11 Sasaran Kegiatan 7 IKK 7.1 Tercapai 130%
12 Sasaran Kegiatan 8 IKK 8.1 Tercapai 100%
Uraian ringkas hasil pengukuran dari 27 IKU tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sasaran Program 1 “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan
pengelolaan keuangan negara/korporasi”, diukur berdasarkan dua IKU
sebagai berikut:
a. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program prioritas nasional, tercapai 123,80,%;
b. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern korporasi, tercapai 129,04%;
2. Sasaran Program “Meningkatnya Efefktivitas Hasil Pengawasan
Keinvestigasian”, diukur berdasarkan lima IKU sebagai berikut:
a. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan, tercapai 100%;
b. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
APH, tercapai 142,86%;
c. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K, belum dapat dilaksanakan karena tidak ada permintaan;
d. Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K, tercapai 142,86%;
e. Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K belum dapat
dilaksanakan karena tidak ada permintaan.
3. Sasaran Program 3 “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan
pembangunan nasional” diukur berdasarkan satu IKU yaitu Persentase
penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan, tercapai 142,86%.
4. Sasaran Program 4 “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan
Korporasi dalam Pencegahan Korupsi” diukur berdasarkan satu IKU yaitu
Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud Control Plan termasuk
Fraud Risk Assessment (FRA), tercapai 200%.
5. Sasaran Program 5 “Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat
terhadap korupsi”, diukur dengan satu IKU yaitu Persentase komunitas
pembelajar anti korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem
pengaduan masyarakat, tercapai 166,67%.
74 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
6. Sasaran Program 6 “Meningkatkan kualitas Penerapan SPIP
Pemda/Korporasi” diukur berdasarkan 10 IKU sebagai berikut:
a. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3), belum ditargetkan;
b. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3), tercapai 166,67%;
c. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2), tercapai 100%;
d. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2), tercapai 140%;
e. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 1), tidak ditargetkan;
f. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1), tidak ditargetkan;
g. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik, belum
ditargetkan.
h. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal
A (baik), belum ditargetkan.
i. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD
yang dibina, tercapai 132,28%;
j. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina,
tercapai 166,67%.
7. Sasaran Program 7 “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda”
diukur berdasarkan enam IKU sebagai berikut:
a. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3), belum ditargetkan.
b. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3), tercapai 133,33%.
c. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2), tercapai 100%.
d. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2), tercapai 120%;
e. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1), tidak ditargetkan;
f. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1), tidak ditargetkan.
8. Sasaran Program 8 (dukungan) “Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas
pelayanan Sekretariat Utama” diukur berdasarkan IKU “Persepsi kepuasan
layanan Sekretaris Utama” dengan realisasi pada 8,15 skala likert atau
mencapai 116,43%.
Uraian ringkas hasil pengukuran dari 5 (lima) IKK tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sasaran kegiatan “Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas
yang dilaksanakan di daerah” diukur berdasarkan IKK “Laporan Hasil
Pengawasan BPKP Perwakilan”, tercapai 155,67%.
75 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
2. Sasaran kegiatan “Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan
level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten” diukur
derdasarkan dua IKK, sebagai berikut:
a. LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan, tercapai 116,67%.
b. Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan
SPIP di Provinsi/ Kabupaten/Kota, tercapai 100%.
3. Sasaran kegiatan Terlaksananya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP
Provinsi/Kota/Kabupaten diukur berdasarkan IKK LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan, tercapai 130%.
4. Sasaran kegiatan” Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan”´diukur berdasarkan
satu IKK yaitu “Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP”
tercapai 100%.
Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian sasaran program memerlukan upaya
dan kerja keras yang berkesinambungan. Hubungan baik dengan mitra kerja
harus selalu dijaga sehingga komitmen pimpinan mitra kerja dalam
menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi
Banten tetap tinggi.
Langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja
antara lain:
1. Memantau dan mendorong Pemda, instansi vertikal, BUMN/D, dan BLU/D
untuk menetapkan kebijakan sesuai rekomendasi yang disarankan;
2. Meningkatkan intensitas dan kualitas pembimbingan teknis penyelenggaraan
SPIP;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP mitra kerja
untuk mendorong peningkatan kapabilitas APIP;
4. Meningkatkan/mengembangkan kompetensi SDM dan metode pengawasan
Perwakilan BPKP Provinsi Banten;
5. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan
peningkatan kapabilitas APIP serta implementasi dan internalisasi
penyelenggaraan SPIP menuju Level 3 secara integral dalam kegiatan
76 Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten Tahun 2017
instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi,
termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang
wajar.
Lampiran 1-1
Penggunaan DanaPenggunaan SDM
(OH)
Anggaran
(Rp000)
Realisasi
(Rp000)% Rencana Realisasi %
Efisien/Tidak
EfisienEfisien/Tidak Efisien
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sasaran Program
1 Perbaikan Pengelolaan
Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan
Negara/Korporasi
695.186 714.117 102,72 3.199 4.073 127,32 Efisien Efisien
1.1 Perbaikan tata kelola,
manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan
program nasional
% 55 68,09 123,80
1.2 Persentase tindak lanjut
rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko, dan
pengendalian intern korporasi
% 55 70,97 129,04
2Meningkatnya Efektivitas Hasil
Pengawasan Keinvestigasian
175.360 204.004 116,33 1.345 1.003 74,57 Efisien Efisien
2.1 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang
dimanfaatkan di persidangan
% 40 40 100,00
2.2 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH
% 70 100,00 142,86
2.3 Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 60 N/A N/A
2.4 Persentase hasil audit
penyesuaian harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
% 70 100,00 142,86
2.5 Persentase hasil audit klaim
yang dimanfaatkan K/L/P/K % 70 N/A N/A
3 Meningkatnya Penyelesaian
Hambatan Pelaksanaan
Pembangunan Nasional
14.523 2.980 20,52 80 35 43,75 Efisien Efisien
3.1 Persentase penyelesaian
hambatan kelancaran
pembangunan
% 70 100,00 142,86
4 Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Pemerintah dan
Korporasi dalam Pencegahan
Korupsi
20.040 44.394 221,53 95 102 107,37 Efisien Efisien
KINERJA SASARAN PROGRAM, SASARAN KEGIATAN DAN ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/SDM (OH) TAHUN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Indikator Kinerja Utama
3
Capaian
(%)
Keuangan SDM (OH)
NoSasaran Program/ Sasaran
KegiatanSatuan Target Realisasi
Lampiran 1-2
Penggunaan DanaPenggunaan SDM
(OH)
Anggaran
(Rp000)
Realisasi
(Rp000)% Rencana Realisasi %
Efisien/Tidak
EfisienEfisien/Tidak Efisien
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja Utama
3
Capaian
(%)
Keuangan SDM (OH)
NoSasaran Program/ Sasaran
KegiatanSatuan Target Realisasi
4.1 Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan Fraud
Control Plan (FCP) termask
Fraud Risk Assessment (FRA)
% 50 100,00 200,00
5 Meningkatnya Kepedulian
K/L/P/K dan Masyarakat
terhadap Korupsi
10.020 21.768 217,25 60 28 46,67 Efisien Efisien
5.1 Persentase Komunitas
Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)
yang mengimplementasikan
sistem pengaduan masyarakat
% 60 100,00 166,67
6 Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPIP Pemerintah
Daerah/Korporasi
283.784 89.750 31,63 1.475 1.229 83,32 Efisien Efisien
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah
Provinsi (Level 3)-
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)% 37,5 62,5 166,67
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah
Provinsi (Level 2)% 100,0 100,0 100,00
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 2)% 62,5 37,5 140,00
6.5 Maturitas SPIP Pemerintah
Provinsi (Level 1)- - -
6.6 Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 1)- - -
6.7 Persentase BUMN/ anak
perusahaan dengan skor GCG
baik
- - -
6.8 Persentase BUMN/ anak
perusahaan yang kinerjanya
berpredikat minimal A (baik)
- - -
6.9 Persentase BUMD yang
kinerjanya minimal berpredikat
baik dari BUMD yang dibina
% 54 71,43 132,28
6.10 Persentase BLUD yang
kinerjanya minimal baik dari
BLUD yang dibina
% 60 100,00 166,67
7 Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah
Daerah
109.460 84.527 77,22 430 403 93,72 Efisien Efisien
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (level 3)-
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (level 3)% 37,5 50,0 133,33
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (level 2)% 100,0 100,0 100,00
Lampiran 1-3
Penggunaan DanaPenggunaan SDM
(OH)
Anggaran
(Rp000)
Realisasi
(Rp000)% Rencana Realisasi %
Efisien/Tidak
EfisienEfisien/Tidak Efisien
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja Utama
3
Capaian
(%)
Keuangan SDM (OH)
NoSasaran Program/ Sasaran
KegiatanSatuan Target Realisasi
7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (level 2)% 62,5 50,0 120,00
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (level 1)- - -
7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (level 1)- - -
Jumlah Anggaran Program 1.308.373 1.161.541 88,78 6.684 6.873 102,83 - -
Sasaran Kegiatan
1 Terlaksananya monitoring
evaluasi atas program prioritas
yang dilaksanakan di daerah
1.1 Laporan Hasil Pengawasan
BPKP Perwakilanlaporan 97 151 155,67 1.077.473 987.263 91,63 5.729 13.259 231,44 Efisien Efisien*)
6 Terlaksananya asistensi dan
penilaian untuk meningkatkan
level maturitas penyelenggaraan
SPIP di
Provinsi/Kota/Kabupaten
6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP
Perwakilanlaporan 12 14 116,67 121.440 89.750 73,91 525 491 93,52 Efisien Efisien
6.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP
Kepada Pemda, menyampaikan
rekomendasi hasil asistensi dan
penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kabupaten/ Kota
surat 5 5 100
7 Terlaksananya Bimtek dan
penilaian kapabilitas APIP di
Provinsi/Kota/Kabupaten
7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP BPKP Perwakilanlaporan 10 13 130 109.460 84.527 77,22 430 403 93,72 Efisien Efisien
Sasaran Program
1 Tersedianya Dukungan Teknis
Kepuasan atas Pelayanan
Sekretariat Utama
1.1 Persepsi Kepuasan Layanan
Sekretariat Utama (skala Likert
1-10)
Skala 7 8,15 116,43 26.102.416 24.383.269 93,41
Sasaran Kegiatan
1 Tersedianya dukungan
manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan layanan
Lampiran 1-4
Penggunaan DanaPenggunaan SDM
(OH)
Anggaran
(Rp000)
Realisasi
(Rp000)% Rencana Realisasi %
Efisien/Tidak
EfisienEfisien/Tidak Efisien
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Kinerja Utama
3
Capaian
(%)
Keuangan SDM (OH)
NoSasaran Program/ Sasaran
KegiatanSatuan Target Realisasi
1.1 Jumlah layanan dukungan
manajemen Perwakilan BPKPlaporan 12 12 100 723.599 720.178 99,53 7.880 6.693 84,94 Efisien Efisien
2 Termanfaatkannya aset secara
optimal
2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat
rumah negara perwakilan BPKPunit - - - - - - - - - - -
2.2 Tersedianya alat pengolahan
data BPKPunit - - - - - - - - - - -
2.3 Tersedianya meubelair
perwakilan BPKP tipe Bunit - - - - - - - - - - -
2.4 Tersedianya alat rumah tangga
BPKPunit - - - - - - - - - - -
2.5 Terlaksananya rehabilitasi
kantor perwakilan BPKPunit - - - - - - - - - - -
2.6 Tersedianya sarana prasarana
BPKPunit - - - - - - - - - - -
2.7 Terlaksananya pembangunan
konstruksi gedungunit - - - - - - - - - - -
Lampiran 2-1
2016 2017 2016 2017
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Sasaran Program
1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas
Nasional dan Pengelolaan Keuangan
Negara/Korporasi
1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian
intern pengelolaan program nasional% 63,41 68,09 4,68 140,91 123,80 17,11-
1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko, dan pengendalian intern korporasi% 65,63 70,97 5,34 164,08 129,04 35,04-
2 Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan
Keinvestigasian
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan di persidangan% N/A 40,00 N/A N/A 100,00 N/A
2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH% 78,13 100,00 21,87 130,26 142,86 12,60
2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K % N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K % N/A 100,00 N/A N/A 142,86 N/A
2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K % N/A N/A N/A N/A N/A N/A-
3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan
Pelaksanaan Pembangunan Nasional-
3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran
pembangunan% N/A 142,86 N/A N/A 142,86 N/A
4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintah dan Korporasi dalam
Pencegahan Korupsi
4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud
Control Plan (FCP) termask Fraud Risk Assessment (FRA)% N/A 200,00 N/A N/A 200,00 N/A
5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan
Masyarakat terhadap Korupsi
5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)
yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat% N/A 166,67 N/A N/A 166,67 N/A
RealisasiNaik/
(Turun)
PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN OUTCOME TAHUN 2017 DENGAN TAHUN 2016
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
Indikator Kinerja Utama
3
No Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan SatuanNaik/
(Turun)
Capaian
Lampiran 2-2
2016 2017 2016 2017
1 2 4 5 6 7 8 9 10
RealisasiNaik/
(Turun)Indikator Kinerja Utama
3
No Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan SatuanNaik/
(Turun)
Capaian
6 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP
Pemerintah Daerah/Korporasi
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 37,50 166,67 129,17 100,00 166,67 66,67
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % N/A 100,00 N/A N/A 100,00 N/A
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) % N/A 140,00 N/A N/A 140,00 N/A
6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1) - - - -
6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) - - - -
6.7 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG
baik- - - -
6.8 Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya
berpredikat minimal A (baik)- - - -
6.9 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik
dari BUMD yang dibina% 66,67 132,28 65,61 100,00 132,28 32,28
6.10 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD
yang dibina% 100,00 166,67 66,67 100,00 166,67 66,67
7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan
Intern Pemerintah Daerah
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) - -
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) % N/A 50,00 N/A N/A 133,33 N/A
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2) % N/A 100,00 N/A N/A 100,00 N/A
7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) % 25,00 50,00 25,00 100,00 120,00 20,00
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) % 100,00 N/A N/A 100,00 - N/A
7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) % 75,00 N/A N/A 125,00 - N/A
Sasaran Kegiatan
1 Terlaksananya monitoring evaluasi atas
program prioritas yang dilaksanakan di
daerah
1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan laporan N/A 151 N/A N/A 155,67 N/A
6 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kota/Kabupaten
6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan laporan N/A 14 N/A N/A 116,67 N/A
6.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP Kepada Pemda,
menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian
maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/
Kota
surat N/A 5 N/A N/A 100,00 N/A
Lampiran 2-3
2016 2017 2016 2017
1 2 4 5 6 7 8 9 10
RealisasiNaik/
(Turun)Indikator Kinerja Utama
3
No Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan SatuanNaik/
(Turun)
Capaian
7 Terlaksananya Bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten
7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan laporan N/A 13 N/A N/A 130,00 N/A
Sasaran Program
1 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas
Pelayanan Sekretariat Utama
1.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala Likert
1-10)Skala 7,85 8,15 0,30 112,14 116,43 4,29
Sasaran Kegiatan
2 Tersedianya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan layanan
2.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP laporan 12 12 - 100,00 -
Termanfaatkannya aset secara optimal
2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan
BPKPunit - - - - - -
2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP unit - - - - - -
2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B unit - - - - - -
2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP unit - - - - - -
2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP unit - - - - - -
2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP unit - - - - - -
2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung unit - - - - - -
Lampiran 3-1
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sasaran Program
1 Perbaikan Pengelolaan
Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan
Negara/Korporasi
695.186 714.117 102,72 3.199 4.073 127,32
1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan
pengendalian intern pengelolaan program
nasional
% 55 68,09 123,80
1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko, dan pengendalian intern
korporasi
% 55 70,97 129,04
2Meningkatnya Efektivitas Hasil
Pengawasan Keinvestigasian
175.360 204.004 116,33 1.345 1.003 74,57
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan di persidangan% 40 40 100,00
2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan oleh APH% 70 100 142,86
2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian
yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K % 60 N/A N/A
2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K % 70 100 142,86
2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan
K/L/P/K % 70 N/A N/A
3 Meningkatnya Penyelesaian
Hambatan Pelaksanaan
Pembangunan Nasional
14.523 2.980 20,52 80 35 43,75
3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran
pembangunan% 70 100 142,86
4 Meningkatnya Kualitas Tata
Kelola Pemerintah dan
Korporasi dalam Pencegahan
Korupsi
20.040 44.394 221,53 95 102 107,37
4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan
Fraud Control Plan (FCP) termask Fraud Risk
Assessment (FRA)
% 50 100 200,00
3
SDM (OH)
CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
TAHUN 2017
Indikator Kinerja UtamaNoSasaran Program/ Sasaran
KegiatanSatuan Target Realisasi
Capaian
(%)
Dana (Rp000)
Lampiran 3-2
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
SDM (OH)
Indikator Kinerja UtamaNoSasaran Program/ Sasaran
KegiatanSatuan Target Realisasi
Capaian
(%)
Dana (Rp000)
5 Meningkatnya Kepedulian
K/L/P/K dan Masyarakat
terhadap Korupsi
10.020 21.768 217,25 60 28 46,67
5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi
(KPAK) yang mengimplementasikan sistem
pengaduan masyarakat
% 60 100 166,67
6 Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPIP Pemerintah
Daerah/Korporasi
283.784 89.750 31,63 1.475 1.229 83,32
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) -
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 3)% 37,5 62,5 166,67
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 100 100 100,00
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 2)% 62,5 37,5 140,00
6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1) - - -
6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(Level 1)- - -
6.7 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan
skor GCG baik- - -
6.8 Persentase BUMN/ anak perusahaan yang
kinerjanya berpredikat minimal A (baik)- - -
6.9 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal
berpredikat baik dari BUMD yang dibina% 54 71,43 132,28
6.10 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik
dari BLUD yang dibina% 60 100 166,67
7 Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah
Daerah
109.460 84.527 77,22 430 403 93,72
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) -
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(level 3)% 37,5 50 133,33
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2) % 100 100 100,00
7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(level 2)% 62,5 50 120,00
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) - - -
7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota
(level 1)- - -
0
Sasaran Kegiatan
Lampiran 3-3
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
SDM (OH)
Indikator Kinerja UtamaNoSasaran Program/ Sasaran
KegiatanSatuan Target Realisasi
Capaian
(%)
Dana (Rp000)
1 Terlaksananya monitoring
evaluasi atas program prioritas
yang dilaksanakan di daerah
1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan laporan 97 151 155,67 1.077.473 987.263 91,63 5.729 13.259 231,44
6 Terlaksananya asistensi dan
penilaian untuk meningkatkan
level maturitas
penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kota/Kabupaten
6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan laporan 12 14 116,67 121.440 89.750 73,91 525 491 93,52
6.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP Kepada Pemda,
menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan
penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kabupaten/ Kota
surat 5 5 100,00
7 Terlaksananya Bimtek dan
penilaian kapabilitas APIP di
Provinsi/Kota/Kabupaten
7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP
Perwakilanlaporan 10 13 130,00 109.460 84.527 77,22 430 403 93,72
Sasaran Program
8 Tersedianya Dukungan Teknis
Kepuasan atas Pelayanan
Sekretariat Utama
8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama
(skala Likert 1-10)Skala 7 8,15 116,43 26.102.416 24.383.269 93,41
Sasaran Kegiatan
1 Tersedianya dukungan
manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan layanan
1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen
Perwakilan BPKPlaporan 12 12 100,00 723.599 720.178 99,53 7.880 6.693 84,94
2 Termanfaatkannya aset secara
optimal
2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara
perwakilan BPKPunit - - -
2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP unit - - -
Lampiran 3-4
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
SDM (OH)
Indikator Kinerja UtamaNoSasaran Program/ Sasaran
KegiatanSatuan Target Realisasi
Capaian
(%)
Dana (Rp000)
2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B unit - - -
2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP unit - - -
2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan
BPKPunit - - -
2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP unit - - -
2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung unit - - -
Lampiran 4-1
2016 2017 2016 2017
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Sasaran Program
1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas
Nasional dan Pengelolaan Keuangan
Negara/Korporasi
1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian
intern pengelolaan program nasional% 63,41 68,09 4,68 140,91 123,80 17,11-
1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko, dan pengendalian intern korporasi% 65,63 70,97 5,34 164,08 129,04 35,04-
2 Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan
Keinvestigasian
2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan di persidangan% N/A 40,00 N/A 100,00
2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH% 78,13 100,00 21,87 130,26 142,86 12,60
2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K % N/A N/A N/A N/A
2.4 Persentase hasil audit penyesuaian harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K % N/A 100,00 N/A 142,86
2.5 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan K/L/P/K % N/A N/A N/A N/A- - - - - -
3 Meningkatnya Penyelesaian Hambatan
Pelaksanaan Pembangunan Nasional- - - - - -
3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran
pembangunan% N/A 100,00 N/A 142,86
-
4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola
Pemerintah dan Korporasi dalam
Pencegahan Korupsi
- - - - - -
4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fraud
Control Plan (FCP) termask Fraud Risk Assessment (FRA)% N/A 100,00 N/A 200,00
- -
5 Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan
Masyarakat terhadap Korupsi- - - - - -
5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)
yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat% N/A 100,00 N/A 166,67
Indikator Kinerja Utama
3
PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2017 DENGAN TAHUN 2016
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN
No Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Satuan
RealisasiNaik/
(Turun)
CapaianNaik/
(Turun)
Lampiran 4-2
2016 2017 2016 2017
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Indikator Kinerja Utama
3
No Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Satuan
RealisasiNaik/
(Turun)
CapaianNaik/
(Turun)
6 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP
Pemerintah Daerah/Korporasi- - - - - -
6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) - - - - -
6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 37,50 62,50 25,00 100,00 166,67 66,67
6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % N/A 100,00 N/A 100,00
6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) % N/A 37,50 N/A 140,00
6.5 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 1) - - - -
6.6 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) - - - -
6.7 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG
baik- - - -
6.8 Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya
berpredikat minimal A (baik)- - - -
6.9 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik
dari BUMD yang dibina% 66,67 71,43 4,76 100,00 132,28 32,28
6.10 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD
yang dibina% 100,00 100,00 - 100,00 166,67 66,67
- -
7 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan
Intern Pemerintah Daerah- - - - - -
7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) - - - - -
7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) % N/A 50,00 N/A 133,33
7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2) % N/A 100,00 N/A 100,00
7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) % 25,00 50,00 25,00 100,00 120,00 20,00
7.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) 100,00 - 100,00 -
7.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) 75,00 - 125,00 -
Sasaran Kegiatan
1 Terlaksananya monitoring evaluasi atas
program prioritas yang dilaksanakan di
daerah
1.1 Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan laporan N/A 151,00 N/A 155,67
6 Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk
meningkatkan level maturitas
penyelenggaraan SPIP di
Provinsi/Kota/Kabupaten
- - - - - -
6.1 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan laporan N/A 14,00 N/A 116,67
6.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP Kepada Pemda,
menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian
maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kabupaten/
Kota
surat N/A 5,00 N/A 100,00
- - - - - -
Lampiran 4-3
2016 2017 2016 2017
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Indikator Kinerja Utama
3
No Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan Satuan
RealisasiNaik/
(Turun)
CapaianNaik/
(Turun)
7 Terlaksananya Bimtek dan penilaian
kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kabupaten- - - - - -
7.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan laporan N/A 13,00 N/A 130,00
- - - - - -
Sasaran Program - - - - - -
8 Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas
Pelayanan Sekretariat Utama
- - - - - -
8.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala Likert
1-10)Skala 7,85 8,15 0,30 112,14 116,43 4,29
- - - - -
Sasaran Kegiatan - - - - -
1 Tersedianya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan layanan
- - - - -
1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP laporan 12,00 12,00 - - 100,00 100,00
2 Termanfaatkannya aset secara optimal
2.1 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan
BPKPunit - - - - - -
2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP unit - - - - - -
2.3 Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B unit - - - - - -
2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP unit - - - - - -
2.5 Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP unit - - - - - -
2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP unit - - - - - -
2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung unit - - - - - -
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta 10120
Telp. (021) 3851970 (Hunting) , Fax. (021) 3502045
Email : [email protected]