PETA MASALAHPDAM

PERSATUAN PERUSAHAAN AIR MINUMSELURUH INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

EDISI DESEMBER 2O1O

JUM

LAH

PELAN

GG

AN

PAD

A SETIA

P DPD

(Agustus 2010)

160.186

608.254

246.310

199.548

119.131

54.398

217.114

60.492

187.236

996.5481.001.159 112.8831.246.182

306.657

96.234

16.798

62.961

43.839133.03383.302

224.648

287.954

62.385110.777

32.02856.129340.441

796.121

144.066

4

Perpamsi m

emiliki 29 D

ewan Pengurus D

aerah (D

PD) m

eliputi 33 Provinsi di Indonesia

PengantarPersatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) adalah asosiasi perusahaan air minum terbesar di Asia Tenggara. Berdiri sejak 1972, PERPAMSI mewadahi perjuangan PDAM di seluruh nusantara untuk memajukan pelayanan air minum perpipaan bagi rakyat Indonesia.

Diakui bahwa pelayanan air minum oleh para anggota PERPAMSI belum mampu mengimbangi perkembangan kebutuhan masyarakat secara nasional, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Masalah-masalah yang kompleks dan multidimensional dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi masih dihadapi oleh mayoritas anggota PERPAMSI.

Peta Masalah ini dibuat untuk menggambarkan situasi terkini dari masalah-masalah tersebut, sehingga pihak-pihak yang berwenang memiliki informasi dasar yang memadai untuk mema haminya, dan kemudian dapat mengambil langkah-langkah stra tegis yang diperlukan.

Tujuan pemetaan adalah:menginventarisasi dan •mengklasifikasimasalah-masalahyang dihadapi PDAMmenjelaskan hubungan sebab •akibat di antara masalah-masalah tersebut dan menemukan sumber masalahnyamenentukan letak dan derajat •masalahmenentukan otoritas yang memiliki •tugas dan kewenangan untuk meng-atasi masalah.

Daftar isiFakta angkaLangkah pemetaanStruktur masalah kinerja teknisMasalah bidang teknikStruktur masalah kinerja manajemen dan keuanganMasalah bidang manajemen dan keuanganMasalah regulasi dan kebijakanPeta Masalah PDAM (Relasi Stakeholder)Masalah pengenaan PPN Non-airBeban tarif dasar listrik dan solarMasalah air baku dan kehilangan airNilai kinerja PDAM tahun 2009Fokus penyehatan PDAMLaporan perkembangan pengajuan restrukturisasi utang PDAM

35678

91011121314152427

2 3

83 di Kota319 di Kabupaten

fakta angka

Jumlah entitas berdasarkan jumlah

pelanggan

SehatKurang sehatSakitEvaluasi BPPSPAM (2009) atas 337 entitas (PDAM). Belum ada data penilaian atas 65 entitas lainnya.

103115119

>>

KINERJA

Jumlah entitas penyelenggara pelayanan air bersih/air minum perpipaan seluruh Indonesia per November 2010

402

Bentuk eNtItAS

10382

10Di bawah Dinas PU:BDAM/BPAM/BPAB/BLU/BLUD/UPt AM

Swasta:Pt

Perusahaan Daerah:PDAM/PDAB/PAM/PD/PeRUSDA

1920

1250.000 s.d. 100.000

Di atas 100.000

10.001 s.d. 30.000

30.001 s.d. 50.000

Di bawah 10.000212136

MASALAH FORMAL Penyehatan PDAM

dengan peningkatan kinerja

SITUASI MASALAH • Utang jangka panjang • Angka kehilangan air tinggi • Kesulitan air baku • Tarif tidak full cost recovery • SDM tidak kompeten • Infrastruktur minim • Biaya operasional tinggi: bahan

kimia, BBM dan tarif dasar listrik • Dikenai PPN Non-air • Kurang dukungan stakeholder • Regulasi menghambat • dsb

PENCARIAN MASALAH

META MASALAH PDAM SAKIT

PENDEFINISIAN MASALAH

MASALAH SUBSTANTIF • Kinerja teknis rendah, K3

tidak terpenuhi • Kinerja manajemen rendah • Kinerja keuangan rendah

SPESIFIKASI MASALAH

PENGENALAN MASALAH

IDENTIFIKASIMASALAH

Inventarisasi & identifikasi1. Klasifikasi masalah2. Analisis struktur sebab akibat3. Pemetaan masalah berdasar-4. kan relasi stakeholders.

LANGKAH PEMETAAN

5

47% PeRKOtAAN

11% PeRDeSAAN

Cakupan Layanan NasionalData Ditjen Cipta Karya

2009

Jumlah Pelanggan Nasional (Agustus 2010) 8.032.099

24%

8

STRUKTUR MASALAH KINERJA KEUANGAN

PDAM tidak mendapat alokasi APBD/penyertaan

modal yang memadaiKurangnya komitmen

Pemda dan DPRD untuk kemajuan pelayanan publik

PLN memberlakukan tarif listrik golongan industri bagi PDAM

dan disinsentif pada jam puncak

Pertamina memberlakukan tarif BBM golongan industri bagi PDAM

Diskriminasi dan inkonsistensi pengenaan PPN barang strategis

oleh Kantor Pajak

Masih terlilit beban utang

Tarif tidak full cost recovery

PDAM terbebani kewajiban PAD dan berbagai retribusi

Perda yang mewajibkan PDAM menyetor PAD dan

membayar berbagai retribusi

PDAM terbebani Tarif Dasar Listrik yang tinggi

Kinerja KeUanGan

rendah

PDAM terbebani harga BBM (solar) yang tinggi

Terbebani pengenaan PPN Non-air

STRUKTUR MASALAH KINERJA MANAJEMEN

Kualitas/kompetensi SDM rendah

Rekrutmen direksi dan pegawai tidak akuntabel

Tidak tersedia tenaga dengan kualifikasi yang dibutuhkan

SDM kurang wawasan dan kurang penguasaan teknologi

Pengabaian prinsip-prinsip GCG

Sistem Informasi Manajemen lemah

Keppres No. 80 Tahun 2003

Permendagri No. 2/2007 pasal 12 ayat 5 paragraf 4: Biaya pegawai tidak boleh

lebih dari 40% realisasi belanja operasional perusahaan tahun sebelumnya

UU No. 5 Tahun 1962

Budaya kerja

Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 tidak memperhitungkan nilai kinerja

PDAM yang tidak punya utang lagi

Kendala peningkatan kesejahteraan pegawai

Kendala pengadaan barang dan jasa yang sifatnya segera

Kinerja ManajeMen

rendah

Ketidakpastian pengelolaan PDAM sebagai

BUMD

Kinerja Nol

Tidak ada lagi sumber air yang dapat dieksplorasi di

wilayah administrasi

Konflik antarwilayah dalam pemanfaatan air baku lintas

wilayah

Konflik dengan pengguna SDA lainnya (petani,

pengusaha)

Kemarau

Kerusakan lingkungan/gangguan pada catchment

area dan DAS

Bencana alam

Jaringan sudah tua

Jenis pipa mudah rusak

Daerah rawan air

Kondisi sosial ekonomi masyarakat

Modus kriminal (mencari keuntungan)

Pencemaran limbah industri dan rumah tangga

Sedimentasi akibat erosi/kerusakan lingkungan di hulu

Kualitas air baku buruk

Infrastruktur minim

Kebocoran fisik jaringan

perpipaan

Kinerja teKnis rendah,

K3 tidaK terpenUhi

Debit sumber tidak mencukupi

Sumber air baku terbatas

Pencurian/illegalconnection

Tidak ada dana investasi (lihat STRUKTUR MASALAH KINERJA KEUANGAN)

STRUKTUR MASALAH KINERJA TEKNIS

Kinerja teKnis

rendah

Kinerja ManajeMen

rendahKinerja

KeUanGan rendah

PDAM SAKIT6 7

Struktur Sebab-Akibat Masalah Kehilangan air

MASALAH BIDANG TEKNIKNO MASALAH PENYEBAB MASALAH USULAN PEMECAHAN INSTANSI TERKAIT

1 AIR BAKU

Kuantitas air baku tidak mencukupi

Sumber air baku terbatas/debit tidak memadai

Kerja sama regional pengadaan air bakuMembangun bendungan/embung

Kementerian PUDewan SDA NasionalKementerian PPNPemerintah Daerah

Konflik antar wilayahMediasi oleh Pemerintah Pusat dalam koridor otonomi

Kementerian Dalam NegeriDewan SDA Nasional

Catchment area terganggu sehingga debit turun drastis pada musim kemarau

Mekanisme pembayaran jasa lingkungan Perbaikan sistem manajemen DASKebijakan perlindungan hutan

LSMPemerintah DaerahKehutanan, LH, PU

Kualitas air baku memburuk

Pencemaran limbah industri dan rumah tangga

Perlindungan catchment area, penegakan hukum lingkungan, Rencana Tataruang dan Wilayah, dan AMDAL.

Pemerintah DaerahBPLHDLSMSedimentasi akibat erosi di hulu

2KeHILANGAN AIR (teKNIS) tINGGI

Kebocoran

Jaringan pipa sudah tua Penggantian pipa Kementerian PU

Jenis pipa rentan kebocoran Penggantian jenis pipa Kementerian PU

Bencana alamBantuan teknis deteksi dan perbaikan kebocoran

Kementerian PULembaga donor

Konsumsi pelanggan lebih besar daripada yang tercatat

Meter tidak akurat/tidak berfungsi

Penggantian meter secara berkala dengan meter yang memenuhi standar

BSNBalai Metrologi

3PRODUKSI DAN DIStRIBUSI

Kapasitas produksi rendah, distribusi terbatas

Infrastruktur dan anggaran minimPenyertaan modal, investasi mandiri, hibah, kredit perbankan, kerja sama operasi

Pemerintah DaerahPerbankanPKPS Bappenas

WTP Paket kapasitasnya tidak real dan cepat turun kapasitasnya

Audit kapasitas sebelum operasi, pemeliharaan berkala

PDAM, Pemda

Kendala perbaikan jaringan

Posisi pipa distribusi di badan jalan

Reposisi pipaBina MargaPemda

NRW(Non-Revenue Water)Kehilangan air/air tak

berekening

Meter air tidak akurat dan/atau tidak ada

meter induk

Kebocoran jaringan pipa

Pencurian/illegal

connection

Kesalahan baca meter/human

error

Kehilangan pendapatan/Pendapatan

menurun

Tekanan air lemah

Penambahan pelanggan terhambat

Kinerja keuangan

rendah

Cakupan layanan rendah

Kinerja teknis rendah

PDAM SAKIT

Kontraktor tidakmemenuhi

spesifikasi teknis

9

MASALAH BIDANG MANAJEMEN DAN KEUANGANNO MASALAH PENYEBAB MASALAH USULAN PEMECAHAN INSTANSI TERKAIT

1 SUMBeR DAYA MANUSIA

Kompetensi SDM tidak memadai/tidak sesuai kebutuhan

Rekrutmen Direksi dan karyawan tidak akuntabel

SOP rekrutmen dengan fit and proper test yang akuntabel Pemerintah Daerah

PDAMKomitmen Pemda, Direksi dan karyawan

tidak tersedia tenaga dengan kualifikasi yang dibutuhkan

Diberikan fasilitas capacity building PeRPAMSIKementerian PULembaga donorLSP

Diklat dengan biaya murah atau gratis

Sertifikasi profesi bidang air minum

SDM kurang wawasan dan kurang penguasaan teknologi

Studi banding, twinning, dsb.DPP dan DPD PeRPAMSILembaga donorMitra twinning

2KeHILANGAN AIR NONteKNIS tINGGI

Pembacaan meter tidak sesuai dengan pemakaian pelanggan

Human error Penggunaan teknologi maju

Sambungan ilegal/pencurianMelakukan pendekatan sosial dan tindakan hukum yang tegas

tokoh agama/masyarakatKepolisianKejaksaan

3SISteM INFORMASI MANAJeMeN LeMAH

Sistem informasi manajemen tidak efisien, meliputimanajemen aset, manajemen meter air, manajemen produksi, monitoring, billing system, pelaporan, dokumentasi, dsb.

Tertinggal dalam penggunaan teknologi informasi atau sistem informasi yang ada tidak terpadu/terintegrasi

PDAM mendapat bantuan untuk membangun Sistem Informasi Manajemen terpadu dengan teknologi yang lebih maju, termasuk implementasi GIS

Lembaga donorPerbankan

4 eFISIeNSI PeNAGIHAN ReNDAH

Tunggakan tidak tertanganiKelemahan administrasi penagihan, data tagihan tidak akurat

Pembenahan sistem administrasi dan pelatihan tambahan bagi staf administrasi penagihan

Internal PDAMPerpamsiYPtD

Pelanggan tidak mendapat kemudahan untuk melakukan pembayaran

PDAM tidak memiliki solusi alternatif yang memudahkan cara pembayaran

Inovasi dalam pelayanan pembayaran, sistem online, kerja sama (misalnya dengan Pt Pos), insentif bagi pelanggan yang membayar tepat waktu, dsb.

Mitra kerja sama sistem pembayaran online

Pelanggan VIP yang menunggak tidak dapat dieksekusi/diputus

PDAM tak berani melakukan upaya paksa untuk eksekusi

PDAM melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan

KepolisianKejaksaan

5 BUSINeSS/CORPORAte PLAN

Kesulitan menyusun Business/Corporate Plan yang dipersyaratkan untuk restrukturisasi utang

tidak memahami teknis penyusunan Business/Corporate Plan

PDAM mendapat bantuan teknis penyusunan Business/Corporate Plan

Kementerian KeuanganPeRPAMSI

Masalah Pengenaan PPN Non-air

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan • Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, pada pasal 1 ayat 1 huruf g dan pasal 2 ayat 2 huruf g dinyatakan bahwa salah satu barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis adalah air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum, sehingga dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-539/PJ/2001 tentang Pajak •Pertambahan Nilai atas Penyerahan Air Bersih oleh Perusahaan Air Minum antara lain mengatur:

a. Pasal 2: penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pasal 3 ayat (1): Perusahaan Air Minum yang semata-mata melakukan penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Terdapat perbedaan persepsi antara PDAM dengan Kantor Pelayanan Pajak •Daerah di mana PDAM menyatakan bahwa kegiatan pemasangan baru, penyambungan kembali, perbaikan/penggantian meter dan pendapatan non-air lainnya (di luar pendapatan denda) adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan menghasilkan air bersih yang kemudian diserahkan kepada pelanggan, dan PDAM semata-mata hanyalah menyerahkan air bersih, tidak melakukan penyerahan lain karena komponen pasang baru dan sejenisnya adalah aktiva tetap PDAM, bukan aset pelanggan. Oleh karena itu, tidak tepat jika atas kegiatan tersebut dikenakan PPN karena bertentangan dengan PP No. 7 Tahun 2007 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-539/PJ/2001.

Putusan Pengadilan Pajak di Jakarta yang memenangkan gugatan banding •PDAM Tirtanadi Sumatera Utara kepada Kantor Pelayanan Pajak Medan atas pengenaan PPN Non-air seharusnya menjadi yurisprudensi bagi kasus serupa lainnya.

Pada saat pengadaan pipa dan meter air, PDAM sudah dikenai PPN. Pengenaan •PPN atas Pendapatan Non-air berarti pengenaan pajak ganda yang jika ditagihkan oleh PDAM kepada pelanggan akan menjadi beban tambahan yang kontraproduktif bagi Program 10 Juta Sambungan Baru.

PDAM di seluruh Indonesia adalah aktor utama yang berperan strategis dalam •pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015 di bidang penyediaan akses air minum. Pengenaan PPN Non-air ini telah memberatkan PDAM sehingga menjadi hambatan dalam memaksimalkan pelayanan.

12

10

MASALAH REGULASI DAN KEBIJAKANNO MASALAH PENYEBAB MASALAH USULAN PEMECAHAN INSTANSI TERKAIT

1 PAJAK DAN RetRIBUSI

PPN Non-air

terdapat perbedaan persepsi antara PDAM dan Direktorat Pajak dalam penetapan PDAM sebagai PKP atas pendapatan non-air

Perubahan pada pedoman akuntansi PDAM untuk menyamakan persepsi

Kementerian KeuanganDirektorat Pajak

Perda tentang PAD dan retribusi daerah

PDAM dibebani kewajiban menyetor PAD dan membayar berbagai retribusi lainnya

Perda tentang kewajiban menyetor PAD direvisi dan retribusi dihapus

Kementerian Dalam NegeriPemerintah Daerah

2 tARIF AIR

Tarif tidak full cost recovery

Penyesuaian tarif tidak disetujui stakeholder

Sosialisasi PP No. 16 Tahun 2005 kepada Pemerintah Daerah dan DPRD langsung oleh Pemerintah Pusat dan DPP Perpamsi

DPP PerpamsiKementerian Dalam Negeri

3ORGAN DAN KePeGAWAIAN

Kesejahteraan pegawai sulit ditingkatkan

Permendagri No. 2/2007 pasal 12 ayat 5 paragraf 4: Biaya pegawai tidak boleh lebih dari 40% realisasi belanja operasional perusahaan tahun sebelumnya

Revisi Permendagri agar biaya gaji diatur sesuai kemampuan dan karakteristik PDAM

Kementerian Dalam NegeriPermendagri juga memuat aturan menyangkut kesejahteraan pegawai, bukan hanya kesejahteraan direksi

Kepastian karir pegawai PDAM hingga mencapai jenjang Direksi

Belum ada ketentuan untuk mengutamakan Direksi dari internal PDAM

Ditambahkan ketentuan bahwa Direksi diutamakan dari internal PDAM Kementerian Dalam Negeri

Direksi dari internal PDAM tidak dapat diangkat kembali jika sudah dua kali menjabat meskipun belum mencapai usia pensiun

Ketentuan pemberhentian Direksi dalam Permendagri No.2/2007 pasal 15, 16, 17

Jika Direksi masih memiliki potensi untuk memimpin PDAM, perlu ada ketentuan tambahan yang memungkinkan yang bersangkutan melanjutkan karir sebagai Direksi, misalnya dengan dimutasi ke PDAM lain yang dapat menerima.

Kementerian Dalam Negeri

4 UU BUMD

Ketidakpastian dalam pengelolaan PDAM sebagai BUMD

UU No. 5/1962 tentang BUMD yang masih berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pengelolaan PDAM pada masa sekarang

Perpamsi dilibatkan dalam pembahasan RUU BUMD yang baru.

DPR RIKementerian Dalam Negeri

5 tARIF DASAR LIStRIK

Biaya listrik yang tinggi memberatkan biaya operasional PDAM

tarif B to B yang diterapkan PLN bagi PDAM

PLN memberikan tarif khusus kepada PDAM

Kementerian eSDMPt PLN

6PeDOMAN PeNILAIAN KINeRJA

Nilai kinerja PDAM yang telah melunasi utang sebelum kebijakan penghapusan utang nonpokok menjadi nol

Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 tidak memperhitungkan nilai kinerja PDAM yang tidak punya utang lagi

Revisi Kepmendagri No. 47/1999 Kementerian Dalam Negeri

7PeNGADAAN BARANG DAN JASA

PDAM mengalami kesulitan dalam pengadaan barang dan jasa yang sifatnya segera

Harus mengikuti tahapan-tahapan sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003

Ada regulasi khusus untuk pengadaan barang dan jasa PDAM

Kementerian Dalam NegeriKementerian KeuanganPemerintah Daerah

11

PDA

M

Pem

erin

tah

Dae

rah

DPR

D

YLK

I, LSM

, pe

rs

Pela

ngga

n,m

asya

raka

t

PLN

, Pe

rtam

ina

Pem

erin

tah

Pusa

tPU

, DN

, Keu

, PPN

, dl

l PER

PAM

SI

Supp

lier/p

rodu

sen:

Bah

anki

mia

, pip

a,

met

er a

ir, d

sb.

Kan

tor

Paja

k

DPR

RI

Kom

isi V

dan

VII

BPK

/BPK

P

Ting

giny

a TD

L da

n ha

rga

BB

M

Pen

gada

an

bara

ng d

an ja

sa,

stan

dar p

rodu

kP

enge

naan

P

PN

Non

-air

Aud

it ke

uang

an

Kom

unik

asi,

koor

dina

si,

pela

yana

n

Oto

nom

i, A

PB

N

UU

Per

lindu

ngan

K

onsu

men

, ko

mun

ikas

i pub

lik,

penc

itraa

n P

DA

M

AP

BN

, le

gisl

asi

AP

BD

, pen

etap

anta

rif, P

erda

Kom

itmen

Kua

litas

pel

ayan

an

Lem

baga

do

nor,

mitr

a

Ban

tuan

cap

acity

bu

ildin

g, tw

inni

ng, d

sb

Keb

ijaka

n,

regu

lasi

, ko

nsul

tasi

, ko

ordi

nasi

, ev

alua

si,

aspi

rasi

Perb

anka

n

Pem

biay

aan

peng

emba

ngan

SP

AM

Keb

ijaka

n, re

gula

si,

kons

ulta

si, a

spira

si

Sos

ialis

asi,

advo

kasiR

estru

ktur

isas

i U

tang

, SD

A,

eval

uasi

Mas

alah

-m

asal

ah

inte

rnal

PETA

MA

SALA

H P

DA

MR

elas

iSta

keho

lder

s

DPD

RI

Kom

ite II

Beban Tarif Dasar ListrikPDAM adalah pelaksana pelayanan publik yang melayani semua golongan masyarakat, • baik industri, rumah tangga, maupun sosial. Pelanggan rumah tangga meliputi hampir 90% dari total jumlah pelanggan PDAM secara nasional.Biaya terbesar dalam operasional PDAM adalah untuk biaya listrik perpompaan.•TarifyangdiberlakukanPDAMkepadapelanggantidaksignifikandengantarifyang•diberlakukan PLN kepada PDAM, yaitu tarif industri (B to B). Sedangkan mayoritas pelanggan PDAM membayar tarif golongan rumah tangga.Sejak 2005, PLN memberlakukan disinsentif bagi pemakaian listrik pada waktu beban •puncak, bersamaan dengan beban puncak pemakaian air oleh pelanggan PDAM (pukul 18.00 - 22.00), sehingga biaya listrik yang ditanggung PDAM meningkat 35%.Biaya listrik yang tinggi menjadi beban sangat berat yang melemahkan kinerja •keuangan PDAM.Perlu pemberlakuan tarif khusus yang adil untuk membantu PDAM meningkatkan •pelayanan.

13

Tarif Bahan Bakar SolarTidak kurang dari 280 PDAM beroperasi di berbagai Ibu Kota Kecamatan (IKK) atau •perdesaan.Banyak instalasi pengolahan PDAM yang tersebar di IKK yang belum terjangkau •aliran listrik, sehingga instalasi itu harus digerakkan dengan genset yang banyak mengkonsumsi bahan bakar solar.Solar bagi kebutuhan PDAM dikenai tarif industri yang sangat mahal. •PDAM tidak dibolehkan membeli solar di stasiun pengisian BBM dengan harga •umum seperti pelanggan umum.Mahalnya biaya bahan bakar solar membuat sebagian besar instalasi IKK tidak •mampu menutup biaya solar, sehingga banyak instalasi IKK yang tidak beroperasi.Perlu kebijakan khusus agar tarif bahan bakar solar untuk PDAM adalah tarif biasa •(tarif umum). Alasannya, instalasi IKK di perdesaan mempunyai pelanggan dari kalangan rakyat berpenghasilan rendah, sehingga tarif air yang mereka bayar pun sangat rendah.

16KI

NER

JA P

DA

M (e

valu

asi o

leh

BPPS

PAM

200

9)

DPD

PeR

PAM

SI N

AN

GRO

e AC

eH D

ARU

SSA

LAM

1. P

DA

M T

IRTA

MO

UN

TALA

KA

B. A

CEH

BES

AR

1. P

DA

M T

IRTA

DA

ROY

KOTA

BA

ND

A A

CEH

1. P

DA

M T

IRTA

KEU

MU

NEN

G K

OTA

LA

NG

SA1.

PD

AM

TIR

TA S

ING

KIL

KOTA

SIN

GKI

L2.

PD

AM

TIR

TA A

NEU

K LA

OT

KOTA

SA

BAN

G2.

PD

AM

TIR

TA P

EUSA

DA

KA

B. A

CEH

TIM

UR

2. P

DA

M T

IRTA

FU

LAW

AN

KA

B. S

EUM

ELU

E3.

PD

AM

TIR

TA M

ON

PASE

KA

B. A

CEH

UTA

RA

3. P

DA

M T

IRTA

AG

ARA

KU

TACA

NE

KAB.

ACE

H T

ENG

GA

RA3.

PD

AM

KA

B. A

CEH

TA

MIA

NG

4. P

DA

M T

IRTA

TAW

AR

KAB.

ACE

H T

ENG

AH

4. P

DA

M T

IRTA

MEU

LABO

H K

AB.

ACE

H B

ARA

T4.

PD

AM

TIR

TA B

ENG

I KA

B. B

ENER

MER

IAH

5. P

DA

M T

IRTA

NAG

A T

APA

KTU

AN

KA

B. A

CEH

SEL

ATA

N5.

PD

AM

TIR

TA M

ON

KRU

ENG

BA

RO K

AB.

PID

IE5.

PD

AM

TIR

TA S

EJU

K KA

B. G

AYO

LU

ES6.

PD

AM

KRU

ENG

PEU

SAN

GA

N K

AB.

BIR

EUN

6. B

LUD

SPA

M T

IRTA

MO

N M

ATA

, ACE

H JA

YA7.

PD

AM

TIR

TA K

RUEN

G M

EURE

UD

U P

IDIE

JA

YAD

PD P

eRPA

MSI

SU

MAt

eRA

UtA

RA1.

PD

AM

TIR

TA N

AD

I KO

TA M

EDA

N1.

PD

AM

TIR

TA K

UA

LO K

OTA

TA

NJU

NG

BA

LAI

1. P

DA

M T

IRTA

ULI

KO

TA P

EMAT

AN

G S

IAN

TAR

2. P

DA

M T

IRTA

NAU

LI K

OTA

SIB

OLG

A2.

PD

AM

TIR

TA B

ULI

AN

KA

B. T

EBIN

G T

ING

GI

2. P

DA

M T

IRTA

SA

RI K

OTA

BIN

JAI

3. P

DA

M M

UA

L N

ATIO

KA

B. T

APA

NU

LI U

TARA

3. P

DA

M T

IRTA

DEL

I KA

B. D

ELI S

ERD

AN

G4.

PD

AM

KO

TA P

AD

AN

GSI

DEM

PUA

N4.

PD

AM

KA

B. A

SAH

AN

5. P

DA

M T

IRTA

BIN

A K

AB.

LA

BUH

AN

BAT

U6.

PD

AM

TIR

TA L

IHO

U K

AB.

SIM

ALU

NG

UN

7. P

DA

M T

IRTA

NCI

HO

KA

B. D

AIR

I8.

PD

AM

MU

AL

NAU

LI K

AB.

TA

PAN

ULI

TEN

GA

H9.

PD

AM

TIR

TA W

AM

PU K

AB.

LA

NG

KAT

DPD

PeR

PAM

SI S

UM

AteR

A B

ARA

t1.

PD

AM

KO

TA P

AYA

KUM

BUH

1. P

DA

M K

OTA

PA

DA

NG

1. P

DA

M K

OTA

SAW

AH

LUN

TO1.

PD

AM

KA

B. S

OLO

K SE

LATA

N2.

PD

AM

KO

TA P

AD

AN

G P

AN

JAN

G2.

PD

AM

KO

TA B

UKI

T TI

NG

GI

2. P

DA

M T

IRTA

SA

NJU

NG

BU

AN

A K

AB.

SAW

AH

LUN

TO3.

PD

AM

KO

TA S

OLO

K3.

PD

AM

KA

B. P

ASA

MA

N B

ARA

T3.

PD

AM

KA

B. L

IMA

PU

LUH

KO

TA4.

PD

AM

KA

B. P

ASA

MA

N4.

PD

AM

KA

B. S

OLO

K4.

PD

AM

TIR

TA A

NTO

KAN

KA

B. A

GA

M5.

PD

AM

KA

B. P

ESIS

IR S

ELAT

AN

5. P

DA

M T

IRTA

ALA

MI K

AB.

TAN

AH

DAT

AR

6. P

DA

M K

AB.

PA

DA

NG

PA

RIA

MA

ND

PD P

eRPA

MSI

RIA

U D

AN

KeP

ULA

UA

N R

IAU

1. P

DA

M T

IRTA

IND

RA K

AB.

IND

RAG

IRI H

ULU

1. P

DA

M K

AB.

BEN

GKA

LIS

1. P

DA

M T

IRTA

SIA

K KO

TA P

EKA

NBA

RU1.

BPA

P KO

DYA

DU

MA

I2.

PD

AM

TIR

TA B

INTA

N K

AB.

TA

NJU

NG

UBA

N2.

PD

AM

TIR

TA K

EPRI

KO

TA T

AN

JUN

G P

INA

NG

2.

PT

AD

HYA

TIR

TA B

ATA

M3.

PD

AM

TIR

TA IN

DRA

GIR

I KA

B. T

EMBI

LAH

AN

3. P

DA

M T

IRTA

KA

MPA

R KA

B. K

AM

PAR

3. B

PAM

KA

B. R

OKA

N H

ILIR

4. P

DA

M T

IRTA

NU

SA N

ATU

NA

4. P

DA

M K

AB.

PELA

LAW

AN

UPT

.PA

NG

KALA

N

KeRI

NCI

5. P

RUSD

A K

ARI

MU

N6.

BPA

M K

AB.

KU

AN

TAN

SIN

GIN

GI

7. B

PAB

SRI I

ND

RAPU

RA K

AB.

SIA

K8.

BPA

B KA

B. R

OKA

N H

ULU

9. P

DA

M D

ABO

SIN

GKE

P

SEH

ATKU

RAN

G S

EHAT

SAKI

TBE

LUM

AD

A D

ATA

PEN

ILA

IAN

14

Pointer Masalah Air bakuMayoritas PDAM saat ini menghadapi kesulitan memperoleh air baku untuk memenuhi •kebutuhan pelanggan dan peningkatan cakupan layanan. Terwujudnya target penambahan 10 juta sambungan hingga tahun 2013 sangat •bergantung pada tersedianya sumber air baku, yang diperkirakan sekitar 130 ribu liter per detik. Sekitar 70% dari kebutuhan itu harus diperoleh dari eksplorasi sumber baru.Masalah air baku juga menyangkut kualitas yang memburuk. Sumber air permukaan •yang dimanfaatkan PDAM saat ini banyak yang tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga, juga sedimentasi yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan di hulu Daerah Aliran Sungai. Keadaan ini memperberat biaya dan proses pengolahan air.Konflikantarwilayahdalampemanfaatanairbakuturutmemperparahsituasi.•Tanggung jawab dan kewenangan dalam penyediaan dan pemanfaatan air baku •berada di pundak pemerintah, bukan PDAM.

Kehilangan air (Air Tak Berekening)Secara nasional, tingkat kehilangan air rata-rata masih tinggi, antara 38 - 40%. •Tingginya angka kehilangan air adalah salah satu penyebab utama PDAM menjadi •tidaksehat(suplaiairterganggudanmengalamikerugianfinansialyangbesar).Sejumlah PDAM bahkan masih memiliki jaringan pipa peninggalan zaman Belanda.•Untuk menanggulangi kehilangan teknis yang disebabkan kebocoran pada jaringan •perpipaan dan meter air yang tidak akurat, dibutuhkan biaya yang besar.Di wilayah Jakarta, kehilangan air yang tinggi disebabkan oleh pencurian (modus •kriminal) dan/atau sambungan ilegal di kawasan rawan air oleh masyarakat yang ka-rena masalah administrasi kependudukan tak dapat dilayani PDAM. Tidak tersedianya alternatif untuk memperoleh akses air bersih selain dari pipa PDAM, •cenderung mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pencurian/sambungan ilegal.

15

niLai Kinerja pdaM

Sumber : Kinerja PDAM 2009 (BPPSPAM)Catatan : - evaluasi kinerja PDAM oleh BPPSPAM pada tahun 2009 menggunakan data audit BPKP tahun 2008. - Karena belum memiliki data terbaru, beberapa PDAM masih dinilai berdasarkan data audit sebelum 2008.

17

SEH

ATKU

RAN

G S

EHAT

SAKI

TBE

LUM

AD

A D

ATA

PEN

ILA

IAN

DPD

PeR

PAM

SI B

eNG

KULU

1. P

DA

M T

IRTA

RAT

U S

AM

BAS

KAB.

BEN

GU

KU U

TARA

1. P

DA

M K

OTA

BEN

GKU

LU1.

PD

AM

KA

B. L

EBO

NG

2. P

DA

M K

AB.

KEP

AH

YAN

G2.

PD

AM

KA

B. B

ENG

KULU

SEL

ATA

N2.

PD

AM

KA

B. S

ELU

MA

3. P

DA

M K

AB.

REJ

AN

G L

EBO

NG

3. P

DA

M K

AB.

KAU

R4.

PD

AM

TIR

TA S

ELAG

AN

KA

B. M

UKO

-MU

KOD

PD P

eRPA

MSI

JAM

BI1.

PD

AM

TIR

TA M

AYA

NG

KO

TA JA

MBI

1. P

DA

M T

IRTA

PEN

GA

BUA

N K

AB.

TA

NJU

NG

JABU

NG

BA

RAt

1. P

DA

M K

AB.

TA

NJU

NG

JABU

NG

TIM

UR

2. P

DA

M T

IRTA

BAT

AN

GH

ARI

KA

B. B

ATA

NG

HA

RI2.

PD

AM

PA

NCU

RAN

TEL

AGO

KA

B. B

UN

GO

3. P

DA

M T

IRTA

SA

KO B

ATU

AH

KA

B. S

ARO

LAN

GU

N3.

PD

AM

TIR

TA S

AKT

I KA

B. K

ERIN

CI4.

PD

AM

TIR

TA M

UA

RO K

AB.

MU

ARO

JAM

BI5.

PD

AM

TIR

TA M

UA

RO K

AB.

TEB

O6.

PD

AM

TIR

TA B

UA

NA

KA

B. M

ERA

NG

IND

PD P

eRPA

MSI

SU

MAt

eRA

SeL

AtA

N D

AN

KeP

ULA

UA

N B

AN

GKA

BeL

ItU

NG

1. P

DA

M T

IRTA

MU

SI K

OTA

PA

LEM

BAN

G1.

PD

AM

KA

B. M

USI

RAW

AS

1. P

DA

M T

IRTA

SA

KA S

ELA

BUN

G K

AB.

OKU

SEL

ATA

N2.

PD

AM

KA

B. O

GA

N K

OM

ERIN

G U

LU2.

PD

AM

LEM

ATA

NG

EN

IM K

AB.

MU

ARA

EN

IM2.

PD

AM

KA

B. L

AH

AT3.

PD

AM

KA

B. B

AN

YUA

SIN

3. P

DA

M K

AB.

MU

SIBA

NYU

ASI

N T

IRTA

RA

ND

IK3.

PD

AM

OKU

TIM

UR

4. P

DA

M K

OTA

PRA

BUM

ULI

H T

IRTA

PRA

BUJA

YA4.

PD

AM

PA

NG

KAL

PIN

AN

G5.

PD

AM

KA

B. O

GA

N IL

IR5.

PD

AM

KO

TA L

UBU

K LI

NG

GAU

TIR

TA B

UKI

T SU

LAP

6. P

DA

M K

AB.

BA

NG

KA T

IRTA

BA

NG

KA6.

PD

AM

KA

B. B

ELIT

UN

G7.

PD

AM

KA

B. O

GA

N K

OM

ERIN

G IL

IR T

IRTA

AG

UN

GD

PD P

eRPA

MSI

LA

MPU

NG

1. P

DA

M K

AB.

TU

LAN

G B

AWA

NG

1. P

DA

M W

AY R

ILAU

KO

TA B

AN

DA

R LA

MPU

NG

1.

PD

AM

WAY

KA

NA

N K

OTA

MET

RO2.

PD

AM

TIR

TA JA

SA K

AB.

LA

MPU

NG

SEL

ATA

N2.

PD

AM

KA

B. L

AM

PUN

G T

IMU

R3.

PD

AM

WAY

BU

MI K

AB.

LA

MPU

NG

UTA

RA4.

PD

AM

WAY

IRA

NG

KA

B. L

AM

PUN

G T

ENG

AH

5. P

DA

M L

IMAU

KU

NCI

KA

B. L

AM

PUN

G B

ARA

T6.

PD

AM

WAY

AG

UN

G K

AB.

TA

NG

GA

MU

SD

PD P

eRPA

MSI

DKI

JAKA

RtA

1. P

AM

DKI

JAYA

DPD

PeR

PAM

SI B

AN

teN

1. P

DA

M K

OTA

TA

NG

ERA

NG

1. P

DA

M K

AB.

LEB

AK

1. P

DA

M K

OTA

SER

AN

G2.

PD

AM

KO

TA C

ILEG

ON

2. P

T KR

AKA

TAU

TIR

TA IN

DU

STRI

3. P

DA

M K

AB.

SER

AN

G4.

PD

AM

TIR

TA K

ERTA

RA

HA

RJA

KA

B. T

AN

GER

AN

G5.

PD

AM

KA

B. P

AN

DEG

LAN

G

SEH

ATKU

RAN

G S

EHAT

SAKI

TBE

LUM

AD

A D

ATA

PEN

ILA

IAN

20

DPD

PeR

PAM

SI K

ALI

MA

NtA

N B

ARA

t1.

PD

AM

KA

B. S

AN

GG

AU1.

PD

AM

KO

TA P

ON

TIA

NA

K1.

PD

AM

KA

B. S

AM

BAS

1. P

DA

M K

AB.

LA

ND

AK

2. P

DA

M K

AB.

KA

PUA

S H

ULU

2. P

DA

M K

AB.

MEL

AWI

3. P

DA

M K

AB.

PO

NTI

AN

AK

3. P

DA

M K

AB.

KU

BU R

AYA

4. P

DA

M K

AB.

KET

APA

NG

4. P

DA

M K

AB.

SEK

AD

AU5.

PD

AM

KA

B. B

ENG

KAYA

NG

5. P

DA

M K

AB.

KAY

UN

G U

TARA

6. P

DA

M K

AB.

SIN

TAN

GD

PD P

eRPA

MSI

KA

LIM

AN

tAN

tIM

UR

1. P

DA

M K

OTA

BO

NTA

NG

1. P

DA

M K

OTA

SA

MA

RIN

DA

1. P

DA

M K

AB.

KU

TAI T

IMU

R2.

PD

AM

KO

TA T

ARA

KAN

2. P

DA

M K

OTA

BA

LIKP

APA

N3.

PD

AM

KA

B. N

UN

UKA

N3.

PD

AM

KA

B. K

UTA

I BA

RAT

4. P

DA

M K

AB.

BU

LUN

GA

N4.

PD

AM

KA

B. M

ALI

NAU

5. P

DA

M K

AB.

KU

TAI K

ART

AN

EGA

RA5.

PD

AM

KA

B. B

ERAU

6. P

DA

M K

AB.

PA

SIR

7. P

DA

M P

ENA

JAM

PA

SER

UTA

RA

DPD

PeR

PAM

SI K

ALI

MA

NtA

N t

eNG

AH

1. P

DA

M K

AB.

KO

TAW

ARI

NG

IN T

IMU

R1.

PD

AM

KO

TA P

ALA

NG

KARA

YA1.

PD

AM

KA

B. P

ULA

NG

PIS

AU2.

PD

AM

KA

B. K

APU

AS

2. P

DA

M K

AB.

KO

TAW

ARI

NG

IN B

ARA

T2.

PD

AM

KA

B. G

UN

UN

G M

AS

3. P

DA

M K

AB.

BA

RITO

SEL

ATA

N3.

PD

AM

KA

B. S

UKA

MA

RA4.

PD

AM

KA

B. B

ARI

TO U

TARA

4. P

DA

M K

AB.

KAT

ING

AN

5. P

DA

M K

AB.

BA

RITO

TIM

UR

6. P

DA

M K

AB.

MU

RUN

G R

AYA

7. P

DA

M K

AB.

LA

MA

ND

AU8.

PD

AM

KA

B. S

ERU

YAN

DPD

PeR

PAM

SI K

ALI

MA

NtA

N S

eLAt

AN

1. P

DA

M B

AN

DA

RMA

SIH

KO

TA B

AN

JARM

ASI

N1.

PD

AM

KA

B. T

API

N1.

PD

AM

KA

B. T

AN

AH

LAU

T2.

PD

AM

KA

B. H

ULU

SU

NG

AI U

TARA

2. P

DA

M K

AB.

TA

BALO

NG

3. P

DA

M K

AB.

KO

TABA

RU3.

PD

AM

KA

B. H

ULU

SU

NG

AI S

ELAT

AN

4. P

DA

M K

AB.

BA

NJA

R4.

PD

AM

KA

B. H

ULU

SU

NG

AI T

ENG

AH

5. P

DA

M K

AB.

BA

RITO

KU

ALA

6. P

DA

M K

AB.

BA

LAN

GA

N7.

PD

AM

KA

B. T

AN

AH

BU

MBU

DPD

PeR

PAM

SI S

ULA

WeS

I UtA

RA1.

PD

AM

KA

B. T

ALA

UD

1. P

T. A

IR M

AN

AD

O1.

PD

AM

KA

B. M

INA

HA

SA U

TARA

2.

PD

AM

KA

B. T

OM

OH

ON

2. P

DA

M K

OTA

BIT

UN

G2.

PD

AM

KA

B. M

INA

HA

SA S

ELAT

AN

3. P

DA

M K

AB.

MIN

AH

ASA

3. P

DA

M K

AB.

SIT

ARO

4. P

DA

M K

AB.

BO

LAA

NG

MO

NG

ON

DO

W5.

PD

AM

KA

B. K

EPU

LAU

AN

SA

NG

IHE

SEH

ATKU

RAN

G S

EHAT

SAKI

TBE

LUM

AD

A D

ATA

PEN

ILA

IAN

18

DPD

PeR

PAM

SI JA

WA

BA

RAt

1. P

DA

M K

OTA

CIR

EBO

N1.

PD

AM

TIR

TA A

NO

M K

OTA

BA

NJA

R1.

PD

AM

KO

TA B

AN

DU

NG

2. P

DA

M T

IRTA

PAT

RIO

T KO

TA B

EKA

SI2.

PD

AM

KA

B. G

ARU

T2.

PD

AM

TIR

TA B

UM

I WIB

AWA

KO

TA S

UKA

BUM

I3.

PD

AM

TIR

TA K

AM

UN

ING

KA

B. K

UN

ING

AN

3. P

DA

M T

IRTA

TA

RUM

KA

B.KA

RAW

AN

G3.

PD

AM

KA

B. C

IREB

ON

4. P

DA

M K

AB.

BEK

ASI

4. P

DA

M T

IRTA

DA

RMA

AYU

KA

B. IN

DRA

MAY

U4.

PD

AM

KA

B. S

UM

EDA

NG

5. P

DA

M T

IRTA

GA

LUH

KA

B. C

IAM

IS5.

PD

AM

KA

B. C

IAN

JUR

6. P

DA

M T

IRTA

SU

KAPU

RA K

AB.

TA

SIKM

ALA

YA7.

PD

AM

TIR

TA R

AH

ARJ

A K

AB.

BA

ND

UN

G8.

PD

AM

TIR

TA R

AN

GG

A K

AB.

SU

BAN

G9.

PD

AM

KA

B. M

AJA

LEN

GKA

10. P

DA

M T

IRTA

JAYA

KA

B. S

UKA

BUM

I11

. PD

AM

KA

B. P

URW

AKA

RTA

12. P

DA

M T

IRTA

PA

KUA

N K

OTA

BO

GO

R13

. PD

AM

TIR

TA K

AH

URI

PAN

KA

B.BO

GO

RD

PD P

eRPA

MSI

JAW

A t

eNG

AH

1. P

DA

M K

OTA

SA

LATI

GA

1. P

DA

M K

AB.

DEM

AK

1. P

DA

M K

OTA

SEM

ARA

NG

2. P

DA

M K

OTA

MAG

ELA

NG

2. P

DA

M K

AB.

PAT

I2.

PD

AM

KO

TA S

URA

KART

A3.

PD

AM

KO

TA T

EGA

L3.

PD

AM

KA

B. P

EKA

LON

GA

N3.

PD

AM

KA

B. G

ROBO

GA

N4.

PD

AM

KO

TA P

EKA

LON

GA

N4.

PD

AM

TIR

TA P

ERW

ITA

SARI

KA

B. P

URW

ORE

JO4.

PD

AM

KA

B. S

EMA

RAN

G5.

PD

AM

KA

B. K

END

AL

5. P

DA

M K

AB.

BRE

BES

5. P

DA

M K

AB.

REM

BAN

G6.

PD

AM

KA

B. B

OYO

LALI

6. P

DA

M K

AB.

BLO

RA7.

PD

AM

KA

B. M

AGEL

AN

G8.

PD

AM

KA

B. K

LATE

N9.

PD

AM

KA

B. S

UKO

HA

RJO

10. P

DA

M K

AB.

WO

NO

GIR

I11

. PD

AM

KA

B. T

EMA

NG

GU

NG

12. P

DA

M K

AB.

KEB

UM

EN13

. PD

AM

KA

B. P

URB

ALI

NG

GA

14. P

DA

M K

AB.

BA

NJA

RNEG

ARA

15. P

DA

M K

AB.

TEG

AL

16. P

DA

M K

AB.

KA

RAN

GA

NYA

R17

. PD

AM

KA

B. W

ON

OSO

BO18

. PD

AM

KA

B. JE

PARA

19. P

DA

M K

AB.

BA

NYU

MA

S20

. PD

AM

KA

B. B

ATA

NG

21. P

DA

M K

AB.

SRA

GEN

22. P

DA

M K

AB.

PEM

ALA

NG

23. P

DA

M K

AB.

KU

DU

S24

. PD

AM

KA

B. C

ILAC

AP

19

SEH

ATKU

RAN

G S

EHAT

SAKI

TBE

LUM

AD

A D

ATA

PEN

ILA

IAN

DPD

PER

PAM

SI D

.I. Y

OG

YAKA

RTA

1. P

DA

M T

IRTA

MA

RTA

D.I.

YO

GYA

KART

A1.

PD

AM

KA

B. K

ULO

N P

ROG

O1.

PD

AM

KA

B. S

LEM

AN

2. P

DA

M K

AB.

GU

NU

NG

KID

UL

2. P

DA

M K

AB.

BA

NTU

LD

PD P

eRPA

MSI

JAW

A t

IMU

R1.

PD

AM

KO

TA S

URA

BAYA

1. P

DA

M K

OTA

BAT

U1.

PD

AM

KO

TA M

OJO

KERT

O2.

PD

AM

KO

TA M

ALA

NG

2. P

DA

M K

AB.

JOM

BAN

G2.

PD

AM

KO

TA B

LITA

R3.

PD

AM

KO

TA M

AD

IUN

3. P

DA

M K

AB.

BO

JON

EGO

RO3.

PD

AM

KA

B. P

ON

ORO

GO

4. P

DA

M K

OTA

PRO

BOLI

NG

GO

4. P

DA

M K

AB.

BO

ND

OW

OSO

4. P

DA

M K

AB.

KED

IRI

5. P

DA

M K

OTA

KED

IRI

5. P

DA

M K

AB.

TU

BAN

5. P

DA

M K

AB.

TU

LUN

GAG

UN

G6.

PD

AM

KO

TA P

ASU

RUA

N6.

PD

AM

KA

B. S

AM

PAN

G6.

PD

AM

KA

B. P

AM

EKA

SAN

7. P

DA

M K

AB.

PRO

BOLI

NG

GO

7. P

DA

M K

AB.

PAC

ITA

N7.

PD

AM

KA

B. N

GA

NJU

K8.

PD

AM

KA

B. JE

MBE

R8.

PD

AM

KA

B. M

AD

IUN

8. P

DA

M K

AB.

LU

MA

JAN

G9.

PD

AM

KA

B. G

RESI

K9.

PD

AM

KA

B. B

AN

GKA

LAN

10. P

DA

M K

AB.

SID

OA

RDJO

10. P

DA

M K

AB.

TRE

NG

GA

LEK

11. P

DA

M K

AB.

BA

NYU

WA

NG

I11

. PD

AM

KA

B. S

UM

ENEP

12. P

DA

M K

AB.

SIT

UBO

ND

O12

. PD

AM

KA

B. L

AM

ON

GA

N13

. PD

AM

KA

B. M

AGET

AN

13. P

DA

M K

AB.

PA

SURU

AN

14. P

DA

M K

AB.

MA

LAN

G14

. PD

AM

KA

B. B

LITA

R15

. PD

AM

KA

B. M

OJO

KERT

O15

. PD

AM

KA

B. N

GAW

ID

PD P

eRPA

MSI

BA

LI1.

PD

AM

KO

TA D

ENPA

SAR

1. P

DA

M K

AB.

KLU

NG

KUN

G1.

PD

AM

KA

B. T

ABA

NA

N1.

PT.

TIR

TA A

RTH

A B

UA

NA

MU

LIA

2. P

DA

M K

AB.

BA

DU

NG

2. P

DA

M K

AB.

JEM

BRA

NA

2. P

DA

M K

AB.

BA

NG

LI3.

PD

AM

KA

B. K

ARA

NG

ASE

M3.

PD

AM

KA

B. G

IAN

YAR

4. P

DA

M K

AB.

BU

LELE

NG

DPD

PeR

PAM

SI N

USA

teN

GG

ARA

BA

RAt

1. P

DA

M M

ENA

NG

MAT

ARA

M K

AB.

LO

MBO

K BA

RAT

1. P

DA

M K

AB.

SU

MBA

WA

1. P

DA

M K

AB.

LO

MBO

K TE

NG

AH

1. P

DA

M K

AB.

LO

MBO

K TI

MU

R2.

PD

AM

KA

B. B

IMA

3. P

DA

M K

AB.

DO

MPU

DPD

PeR

PAM

SI N

USA

teN

GG

ARA

tIM

UR

1. P

DA

M M

ATAW

AI A

MA

HU

KA

B. S

UM

BA T

IMU

R1.

PD

AM

KA

B. B

ELU

1. P

DA

M K

AB.

EN

DE

2. P

DA

M T

IRTA

KO

MO

DO

KA

B. M

AN

GG

ARA

I2.

PD

AM

KA

B. K

UPA

NG

2. P

DA

M T

IRTA

CEN

DA

NA

KA

B. T

IMO

R TE

NG

AH

UTA

RA3.

PD

AM

KA

B. N

GA

DA

3. P

DA

M K

AB.

FLO

RES

TIM

UR

4. P

DA

M K

AB.

SIK

KA5.

PD

AM

KA

B. A

LOR

6. P

DA

M K

AB.

TIM

OR

TEN

GA

H S

ELAT

AN

7. P

DA

M K

AB.

RO

TE N

DAO

21

SEH

ATKU

RAN

G S

EHAT

SAKI

TBE

LUM

AD

A D

ATA

PEN

ILA

IAN

DPD

PeR

PAM

SI G

ORO

NtA

LO1.

PD

AM

KA

B. P

UH

UW

ATO

1. P

DA

M K

OTA

GO

RON

TALO

1. P

DA

M K

AB.

BO

ALE

MO

2. P

DA

M K

AB.

GO

RON

TALO

2. P

DA

M K

AB.

BO

NE

BOLA

NG

O3.

BLU

GO

RON

TALO

UTA

RAD

PD P

eRPA

MSI

SU

LAW

eSI t

eNG

AH

1. P

DA

M K

AB.

TO

LI -T

OLI

1. P

DA

M K

OTA

PA

LU1.

PD

AM

KA

B. T

OJO

UN

O -

UN

O1.

PD

AM

KA

B. B

AN

GG

AI K

EPU

LAU

AN

2. P

DA

M K

AB.

BA

NG

GA

I2.

PD

AM

KA

B. D

ON

GG

ALA

3. P

DA

M K

AB.

PO

SO4.

PD

AM

KA

B. M

ORO

WA

LI5.

PD

AM

KA

B. B

UO

LD

PD P

eRPA

MSI

SU

LAW

eSI t

eNG

GA

RA1.

PD

AM

KA

B. B

UTO

N1.

PD

AM

KO

TA B

AU B

AU1.

PD

AM

KO

TA K

END

ARI

1. P

DA

M K

AB.

KO

LAKA

UTA

RA1.

PD

AM

KA

B. K

OLA

KA

2. P

DA

M K

AB.

KO

LAKA

2.

PD

AM

KA

B. K

ON

AWE

SELA

TAN

3. P

DA

M K

AB.

KO

NAW

E3.

PD

AM

KA

B. W

AKA

TOBI

4. P

DA

M K

AB.

MU

NA

4. P

DA

M K

AB.

BA

MBA

NA

DPD

PeR

PAM

SI S

ULA

WeS

I SeL

AtA

N D

AN

BA

RAt

1. P

DA

M K

AB.

EN

REKA

NG

1. P

DA

M K

OTA

MA

KASS

AR

1. P

DA

M K

OTA

PA

LOPO

1. P

DA

M K

AB.

MA

ROS

2. P

DA

M K

AB.

LU

WU

UTA

RA2.

PD

AM

KO

TA P

ARE

- PA

RE2.

PD

AM

KA

B. P

AN

GKA

JEN

E KE

PULA

UA

N2.

PD

AM

KA

B. M

AM

UJU

UTA

RA3.

PD

AM

KA

B. L

UW

U T

IMU

R3.

PD

AM

KA

B. B

ARR

U3.

PD

AM

KA

B. W

AJO

4. P

DA

M K

AB.

BA

NTA

ENG

4. P

DA

M K

AB.

SID

RAP

4. P

DA

M K

AB.

SO

PPEN

G5.

PD

AM

KA

B. M

AM

UJU

5. P

DA

M K

AB.

GO

WA

5. P

DA

M K

AB.

BO

NE

6. P

DA

M K

AB.

TA

KALA

R6.

PD

AM

KA

B. T

AN

A T

ORA

JA7.

PD

AM

KA

B. B

ULU

KAM

BA7.

PD

AM

KA

B. P

INRA

NG

8. P

DA

M K

AB.

PO

LEW

ALI

MA

ND

AR

8. P

DA

M K

AB.

JEN

EPO

NTO

9. P

DA

M K

AB.

SIN

JAI

10. P

DA

M K

AB.

SEL

AYA

R11

. PD

AM

KA

B. M

AM

ASA

12. P

DA

M K

AB.

MA

JEN

ED

PD P

eRPA

MSI

MA

LUKU

1. P

DA

M K

AB.

KEP

ULA

UA

N A

RU1.

PD

AM

KA

B. M

ALU

KU T

ENG

AH

1. P

DA

M K

OTA

AM

BON

2. P

DA

M K

AB.

BU

RU2.

PD

AM

KA

B. M

ALU

KU T

ENG

GA

RA

3. P

DA

M K

AB.

MA

LUKU

TEN

GG

ARA

BA

RAT

DPD

PeR

PAM

SI M

ALU

KU U

tARA

1. P

DA

M K

AB.

HA

LMA

HER

A B

ARA

T1.

PD

AM

KO

TA T

ERN

ATE

1. P

DA

M K

AB.

HA

LMA

HER

A U

TARA

2. P

DA

M K

AB.

HA

LMA

HER

A S

ELAT

AN

2. P

DA

M K

OTA

KEP

. TID

ORE

2. P

DA

M K

AB.

HA

LMA

HER

A T

IMU

R3.

PD

AM

KA

B. H

ALM

AH

ERA

TEN

GA

H3.

PD

AM

KA

B. S

ULA

4. P

DA

M K

AB.

MO

ROTA

I

24PDAM

ASPEK PENILAIAN RENDAHKETERANGAN

KEUANGAN MANAJEMEN TEKNIS

DPD PERPAMSI NANGROE ACEH DARUSALLAM

1. PDAM TIRTA KEUMUNENG KOTA LANGSA l l Konsumsi air, kehilangan air dan efisiensi produksi

2. PDAM TIRTA PEUSADA KAB. ACEH TIMUR l l Konsumsi air, kehilangan air dan efisiensi produksi

3. PDAM TIRTA AGARA KUTACANE KAB. ACEH TENGGARA l l l Ketiga aspek lemah

4. PDAM TIRTA MEULABOH KAB. ACEH BARAT l l l Ketiga aspek lemah

5. PDAM TIRTA MON KRUENG BARO KAB. PIDIE l Kehilangan air dan efisiensi produksi

DPD PERPAMSI SUMATERA UTARA l l Pendapatan thd total utang dan efisiensi produksi

1. PDAM TIRTA ULI KOTA PEMATANG SIANTAR l l l Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yg baik

2. PDAM TIRTA SARI KOTA BINJAI l l Keseluruhan aspek keuangan & manajemen lemah

3. PDAM TIRTA DELI KAB. DELI SERDANG l Konsumsi air dan struktur pelanggan lemah

4. PDAM KAB. ASAHAN l l Keseluruhan aspek keuangan & manajemen lemah

5. PDAM TIRTA BINA KAB. LABUHAN BATU l l Keseluruhan aspek keuangan & manajemen lemah

6. PDAM TIRTA LIHOU KAB. SIMALUNGUN l l Keseluruhan aspek keuangan & manajemen lemah

7. PDAM TIRTA NCIHO KAB. DAIRI l l l Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi produksi yg baik

8. PDAM KAB. TAPANULI TENGAH l l l Ketiga aspek lemah

8. PDAM TIRTA WAMPU KAB. LANGKAT l l l Ketiga aspek lemah

DPD PERPAMSI SUMATERA BARAT

1. PDAM KOTA SAWAHLUNTO l l l Ketiga aspek lemah

2. PDAM TIRTA SANJUNG BUANA KAB. SAWAHLUNTO l l Konsumsi air, kehilangan air dan efisiensi produksi

3. PDAM KAB. LIMA PULUH KOTA l l Konsumsi air, kehilangan air dan efisiensi produksi

4. PDAM TIRTA ANTOKAN KAB. AGAM l l l Ketiga aspek lemah

5. PDAM TIRTA ALAMI KAB.TANAH DATAR l Aspek keuangan sangat lemah

6. PDAM KAB. PADANG PARIAMAN l Konsumsi air dan struktur pelanggan yang kurang baik

DPD PERPAMSI RIAU

1. PDAM TIRTA SIAK KOTA PEKANBARU l l l Ketiga aspek lemah

2. PDAM TIRTA JANGGI KOTA TANJUNG PINANG l l l Ketiga aspek lemah

3. PDAM TIRTA KAMPAR KAB. KAMPAR l l l Ketiga aspek lemah

DPD PERPAMSI BENGKULU

1. PDAM KOTA BENGKULU l l l Ketiga aspek lemah

2. PDAM KAB. BENGKULU SELATAN l l l Ketiga aspek lemah, hanya kehilangan air & efisiensi distribusi yang baik

3. PDAM KAB. REJANG LEBONG l l l Ketiga aspek lemah

4. PDAM TIRTA SELAGAN KAB. MUKO-MUKO l l Ketiga aspek lemah

DPD PERPAMSI JAMBI

1. PDAM TIRTA PENGABUAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT l Konsumsi air dan struktur pelanggan lemah

2. PDAM PANCURAN TELAGO KAB. BUNGO l l l Ketiga aspek lemah

3. PDAM TIRTA SAKTI KAB. KERINCI l l l Ketiga aspek lemah

4. PDAM TIRTA MUARO KAB. MUARO JAMBI l l Kedua aspek lemah

5. PDAM TIRTA MUARO KAB. TEBO l l Kedua aspek lemah

6. PDAM TIRTA BUANA KAB. MERANGIN l l l Ketiga aspek lemah

DPD PERPAMSI SUMATERA SELATAN

1. PDAM TIRTA SAKA SELABUNG KAB. OKU SELATAN l l Kedua aspek lemah

2. PDAM KAB. LAHAT l l l Ketiga aspek lemah

3. PDAM OKU TIMUR l l Kedua aspek lemah

4. PDAM PANGKAL PINANG l l l Ketiga aspek lemah

5. PDAM KOTA LUBUK LINGGAU TIRTA BUKIT SULAP l l l Ketiga aspek lemah

6. PDAM KAB. BELITUNG l l l Ketiga aspek lemah

7. PDAM KAB. OGAN KOMERING ILIR TIRTA AGUNG l Aspek manajemen sangat lemah

DPD PERPAMSI LAMPUNG

1. PDAM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG l l l Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik

2. PDAM TIRTA JASA KAB. LAMPUNG SELATAN l l l Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik

3. PDAM WAY BUMI KAB. LAMPUNG UTARA l l l Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik

4. PDAM WAY IRANG KAB. LAMPUNG TENGAH l l Kedua aspek lemah

5. PDAM LIMAU KUNCI KAB. LAMPUNG BARAT l l l Ketiga aspek lemah

6. PDAM WAY AGUNG KAB. TANGGAMUS l l l Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik

FOKUS PENYEHATAN PDAM(dianalisis dari hasil evaluasi kinerja PDAM oleh BPPSPAM 2009)

DPD

PeR

PAM

SI P

APU

A D

AN

PA

PUA

BA

RAt

1. P

DA

M K

AB.

JAYA

PURA

1. P

DA

M K

AB.

MER

AUKE

1. P

DA

M K

AB.

BIA

K N

UM

FOR

1. P

DA

M K

AB.

SO

RON

G2.

PD

AM

KA

B. N

ABI

RE2.

PD

AM

KA

B. M

AN

OKW

ARI

3. P

DA

M K

AB.

FA

K FA

K4.

PD

AM

KA

B. Y

APE

N W

ARO

PEN

5. P

DA

M K

AB.

KA

IMA

NA

SEH

ATKU

RAN

G S

EHAT

SAKI

TBE

LUM

AD

A D

ATA

PEN

ILA

IAN

22

NO. DPD PERPAMSI JUMLAHPELANGGAN

JUMLAHPDAM

NILAI KINERJA

SehatKurang Sehat

SakitBelum Ada

Data Penilaian

1 NANGROe ACeH DARUSALLAM 160.186 19 1 6 5 7

2 SUMAteRA UtARA 608.254 17 4 2 9 2

3 SUMAteRA BARAt 199.548 16 4 5 6 1

4 RIAU DAN KePULAUAN RIAU 246.310 17 1 4 3 9

5 BeNGKULU 54.398 9 - 2 4 3

6 JAMBI 119.131 10 - 3 6 1

7 SUMATERA SELATAN & KEP. BANGKA BeLItUNG

217.114 16 3 6 7 -

8 LAMPUNG 60.492 9 - 1 6 2

9 DKI JAYA 796.121 1 - - 1 -

10 BANteN 187.236 8 5 - 1 2

11 JAWA BARAt 996.548 22 13 5 4 -

12 JAWA teNGAH 1.001.159 35 24 5 6 -

13 D.I. YOGYAKARTA 112.883 5 2 2 1 -

14 JAWA tIMUR 1.246.182 38 15 8 15 -

15 BALI 306.657 10 4 3 2 1

16 NUSA teNGGARA BARAt 144.066 7 2 3 1 1

17 NUSA teNGGARA tIMUR 96.234 14 2 7 3 2

18 KALIMANtAN BARAt 133.033 14 1 6 1 6

19 KALIMANtAN tIMUR 287.954 13 5 7 1 -

20 KALIMANtAN teNGAH 83.302 14 2 8 4 -

21 KALIMANtAN SeLAtAN 224.648 12 4 7 1 -

22 SULAWeSI UtARA 110.777 10 - 2 5 3

23 GORONtALO 32.028 6 - 1 2 3

24 SULAWeSI teNGAH 62.385 9 2 5 1 1

25 SULAWeSI teNGGARA 56.129 10 1 2 4 3

26 SULAWeSI SeLAtAN & BARAt 340.441 27 4 8 12 3

27 MALUKU 16.798 7 1 2 3 -

28 MALUKU UtARA 43.839 8 2 - 3 4

29 PAPUA DAN PAPUA BARAt 62.961 9 1 5 2 1

JUMLAH PeLANGGAN 8.006.814 392 103 115 119 55

REKAPITULASI NILAI KINERJA PDAMPER DPD PERPAMSI

23

PDAMASPEK PENILAIAN RENDAH

KETERANGANKEUANGAN MANAJEMEN TEKNIS

25

DPD PERPAMSI DKI JAYA

1. PAM DKI JAYA l Aspek Manajemen lebih menonjol kelemahannya

DPD PERPAMSI BANTEN

1. PDAM KAB. LEBAK l l Kedua aspek lemah

DPD PERPAMSI JAWA BARAT

1. PDAM KOTA BANDUNG l l l Ketiga aspek lemah, hanya operating ratio, pegawai dan efisiensi distribusi yang baik

2. PDAM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI l l l Ketiga aspek lemah, hanya kehilangan air & efisiensi distribusi yang baik

3. PDAM KAB. CIREBON l l Kedua aspek lemah

4. PDAM KAB. SUMEDANG l Aspek manajemen sangat lemah

DPD PERPAMSI JAWA TENGAH

1. PDAM KOTA SEMARANG l l l Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik

2. PDAM KOTA SURAKARTA l Aspek keuangan sangat lemah

3. PDAM KAB. GROBOGAN l Aspek keuangan sangat lemah

4. PDAM KAB. SEMARANG l l l Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik

5. PDAM KAB. REMBANG l Aspek keuangan sangat lemah

6. PDAM KAB. BLORA l Aspek manajemen sangat lemah

DPD PERPAMSI D.I. YOGYAKARTA

1. PDAM KAB. SLEMAN l l Kedua aspek lemah

DPD PERPAMSI JAWA TIMUR

1. PDAM KOTA MOJOKERTO l l l Ketiga aspek sangat lemah

2. PDAM KOTA BLITAR l l l Ketiga aspek sangat lemah

3. PDAM KAB. PONOROGO l l l Ketiga aspek lemah hanya efisiensi distribusi yang baik

4. PDAM KAB. KEDIRI l l l Ketiga aspek lemah hanya kehilangan air dan efisiensi distribusi yang baik

5. PDAM KAB. TULUNGAGUNG l Aspek keuangan sangat lemah

6. PDAM KAB. PAMEKASAN l l l Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik

7. PDAM KAB. NGANJUK l l l Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik

8. PDAM KAB. LUMAJANG l l l Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik

9. PDAM KAB. BANGKALAN l l l Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik

10. PDAM KAB. TRENGGALEK l Aspek manajemen sangat lemah

11. PDAM KAB. SUMENEP l l l Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi produksi dan distribusi yang baik

12. PDAM KAB. LAMONGAN l l l Ketiga aspek sangat lemah

13. PDAM KAB. PASURUAN l Aspek keuangan sangat lemah

14. PDAM KAB. BLITAR l l l Ketiga aspek sangat lemah

15. PDAM KAB. NGAWI l Aspek keuangan sangat lemah

DPD PERPAMSI BALI

1. PDAM KAB. TABANAN l l l Ketiga aspek lemah hanya efisiensi distribusi yang baik

2. PDAM KAB. BANGLI l l l Ketiga aspek lemah

DPD PERPAMSI NUSA TENGGARA BARAT

1. PDAM KAB. LOMBOK TENGAH l l l Ketiga aspek lemah hanya efisiensi distribusi yang baik

DPD PERPAMSI NUSA TENGGARA TIMUR

1. PDAM KAB. ENDE l Aspek manajemen sangat lemah

2. PDAM TIRTA CENDANA KAB. TIMOR TENGAH UTARA l Aspek manajemen sangat lemah

3. PDAM KAB. FLORES TIMUR l Aspek manajemen sangat lemah

DPD PERPAMSI KALIMANTAN BARAT

1. PDAM KAB. SAMBAS l Aspek teknis sangat lemah

DPD PERPAMSI KALIMANTAN TIMUR

1. PDAM KAB. KUTAI TIMUR l Aspek manajemen sangat lemah

SEKRETARIAT:GRAHA PERPAMSIJalan Dewi Sartika 287Jakarta 13630 INDONESIA

TELEPHONE: 62 21 8093777 (hunting)FAKS: 62 21 80881876e-mail: perpamsi@perpamsi.orgwEBSITE: www.perpamsi.org

26PDAM

ASPEK PENILAIAN RENDAHKETERANGAN

KEUANGAN MANAJEMEN TEKNISDPD PERPAMSI KALIMANTAN TENGAH

1. PDAM KAB. PULANG PISAU l l Kedua aspek lemah

2. PDAM KAB. GUNUNG MAS l Aspek manajemen sangat lemah

3. PDAM KAB. SUKAMARA l l Kedua aspek lemah

4. PDAM KAB. KATINGAN l l Kedua aspek lemah

DPD PERPAMSI KALIMANTAN SELATAN

1. PDAM KAB. TANAH LAUT l l Kedua aspek lemah

DPD PERPAMSI SULAWESI UTARA

1. PT. AIR MANADO l Aspek keuangan sangat lemah

2. PDAM KOTA BITUNG l l l Ketiga aspek sangat lemah

3. PDAM KAB. MINAHASA l Aspek keuangan sangat lemah

4. PDAM KAB. BOLAANG MONGONDOW l l l Ketiga aspek lemah hanya efisiensi distribusi yang baik

5. PDAM KAB. KEPULAUAN SANGIHE l Aspek manajemen sangat lemah

DPD PERPAMSI GORONTALO

1. PDAM KOTA GORONTALO l Aspek manajemen sangat lemah

2. PDAM KAB. GORONTALO l Aspek manajemen sangat lemah

DPD PERPAMSI SULAWESI TENGAH

1. PDAM KAB. TOJO UNO - UNO l Aspek manajemen sangat lemah

DPD PERPAMSI SULAWESI TENGGARA

1. PDAM KOTA KENDARI l l l Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik

2. PDAM KAB. KOLAKA l l Kedua aspek sangat lemah

3. PDAM KAB. KONAWE l l l Ketiga aspek sangat lemah

4. PDAM KAB. MUNA l l Kedua aspek sangat lemah

DPD PERPAMSI SULAWESI SELATAN & BARAT

1. PDAM KOTA PALOPO l Aspek keuangan sangat lemah

2. PDAM KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN l l l Ketiga aspek sangat lemah

3. PDAM KAB. WAJO l l l Ketiga aspek sangat lemah

4. PDAM KAB. SOPPENG l l l Ketiga aspek sangat lemah

5. PDAM KAB. BONE l l Kedua aspek lemah

6. PDAM KAB. TANA TORAJA l l l Ketiga aspek lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik

7. PDAM KAB. PINRANG l l Kedua aspek lemah

8. PDAM KAB. JENEPONTO l l Kedua aspek lemah

9. PDAM KAB. SINJAI l Aspek keuangan sangat lemah

10. PDAM KAB. SELAYAR l Aspek manajemen sangat lemah

11. PDAM KAB. MAMASA l Aspek manajemen sangat lemah

12. PDAM KAB. MAJENE l l Kedua aspek lemah

DPD PERPAMSI MALUKU

1. PDAM KOTA AMBON l l l Ketiga Aspek Lemah, hanya efisiensi distribusi yang baik

2. PDAM KAB. MALUKU TENGGARA l l Kedua aspek lemah

3. PDAM KAB. MALUKU TENGGARA BARAT l l Kedua aspek lemah

DPD PERPAMSI MALUKU UTARA

1. PDAM KOTA TERNATE l l Kedua aspek lemah

2. PDAM KOTA KEP. TIDORE l l Kedua aspek lemah

3. PDAM KAB. HALMAHERA TENGAH l l Kedua aspek lemah

DPD PERPAMSI PAPUA DAN PAPUA BARAT

1. PDAM KAB. BIAK NUMFOR l l Kedua aspek lemah

2. PDAM KAB. MANOKWARI l Aspek keuangan sangat lemah

LAPORAN PERKEMBANGAN PENGAJUAN RESTRUKTURISASI UTANG PDAM SESUAI PMK 120/2008 PeR SePteMBeR 2010 Perkembangan proses atas pengajuan permohonan restrukturisasi utang PDAM sesuai PMK 120 per April 2010, dari total 175 PDAM, dengan rincian sebagai berikut: 1. Pengajuan yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan 15 PDAM

2. Telah dipresentasikan dan dibahas oleh Komite Teknis (Komtek) 59 PDAMa. Siap dipresentasikan kepada Komite Kebijakan 53 PDAMb. Memperbaiki Business Plan sesuai hasil rapat Komtek 6 PDAM

3. Sedang dalam pembahasan Kelompok Kerja 26 PDAM

4. Ditolak karena belum memenuhi syarat 9 PDAM 5. Belum mengajukan 56 PDAM

Jumlah 175 PDAM

KONDISI PDAM YANG DIBAHAS KOMITE KEBIJAKAN TANGGAL 17 SEPTEMBER 2010 1. PDAM kategori sakit 20 PDAM2. PDAM kategori kurang sehat 20 PDAM3. PDAM kategori sehat

a. Dengan kapasitas fiskal tinggi 3 PDAMb. Dengan kapasitas fiskal sedang 3 PDAMc. Dengan kapasitas fiskal rendah 7 PDAM

NO. NAMA PDAM1 PDAM KABUPAteN CIAMIS2 PDAM KOtA BANJARMASIN3 PDAM KABUPAteN SLeMAN4 PDAM KOtA PALOPO5 PDAM KABUPAteN WONOSOBO6 PDAM KABUPAteN CILACAP7 PDAM KABUPAteN MADIUN8 PDAM KABUPAteN BADUNG9 PDAM KOtA PALANGKARAYA

10 PDAM KOtA teRNAte

NO. NAMA PDAM11 PDAM KABUPAteN MOJOKeRtO12 PDAM KOtA SAMARINDA13 PDAM KABUPAteN INtAN BANJAR14 PDAM KABUPAteN JOMBANG15 PDAM KABUPAteN JAYAPURA

DAFTAR 15 PDAM YANG TELAH DISETUJUI OLEH MENTERI KEUANGAN

27