peta mutu tahun 2018 dan rekomendasi …...instrumen evaluasi diri dengan mengacu kepada standar...
TRANSCRIPT
PETA MUTU TAHUN 2018 DAN REKOMENDASI PENINGKATAN MUTU
JENJANG SMK TINGKAT JAKARTA SELATAN
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan
bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling
terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan
kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.
Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa pendidikan merupakan urusan pelayanan dasar
yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan urusan pendidikan
ini, dalam lampiran undang-undang tersebut tertera pembagian kewenangan antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 Tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, ditegaskan bahwa satuan
pendidikan harus menjalankan budaya mutu pendidikan. Untuk melaksanakan hal tersebut,
satuan pendidikan akan disiapkan dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan, LPMP, dan lembaga
terkait lainnya. Dinas Pendidikan adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap
peningkatan mutu pendidikan di wilayah sesuai kewenangan masing-masing. Oleh karena
itu, dibutuhkan suatu sistem dan mekanisme implementasi penjaminan mutu pendidikan
untuk memberikan arahan/pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam
menjalankan penjaminan mutu pendidikan.
Pemberlakuan regulasi tentang otonomi daerah melalui Undang-undang tentang
Pemerintahan Daerah (terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014) berdampak
terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Kebijakan otonomi pendidikan sangat
berpengaruh positif terhadap berkembangnya satuan pendidikan sebagai lembaga
pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah.
Keragaman potensi sumber daya pendidikan di daerah menyebabkan mutu lulusan satuan
pendidikan sangat bervariasi. Keberadaan satuan pendidikan baik secara jenjang dan jenis
yang tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman
kebutuhan masyarakat, layanan proses pendidikan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik
dan kependidikan, serta mutunya.
Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung
jawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarakat.
Pada level Pemerintah Pusat penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan
menengah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam
Negeri serta instansi terkait lainnya. Pada level Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi, LPMP dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, sedangkan pada level
pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 28 Tahun 2016, satuan
pendidikan harus menjalankan penjaminan mutu pendidikan. Guna mencapai terjadinya
budaya mutu di satuan pendidikan, satuan pendidikan akan disiapkan dan dibimbing oleh
Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di wilayah provinsi.
Guna menjamin terlaksananya penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah di satuan pendidikan, maka perlu disusun rekomendasi peningkatan mutu
berdasarkan hasil analisis rapor mutu untuk mewujudkan budaya mutu pendidikan.
2. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang diperbaharui dengan PP Nomor 32
tahun 2013 dan perbaharuan kedua melalui PP Nomor 13 tahun 2015 menyatakan
kewajiban setiap satuan pendidikan melaksanakan penjaminan mutu pendidikan untuk
memenuhi ataupun melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).
3. Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMPDM) menyatakan bahwa
pemetaan mutu sebagai tahapan pertama dalam SistemPenjaminan Mutu Internal dan
Sistem Penjaminan Mutu Ekesternal.
3. Tujuan
Tujuan disusunnya buku ini adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu
pendidikan di provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten /Kota serta analisisnya dan untuk
menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan berdasarkan
pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun
pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.
4. Manfaat
Pada akhirnya hasil analisis peta capaian mutu Standar Nasional Pendidikan (SNP) ini
diharapkan dapat menjadi salah satu sumber data dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan (SPMP) sebagai elemen yang penting dalam peningkatan mutu pendidikan
sehingga SPMP dapat terlaksana dengan tepat, baik dan berkelanjutan.
BAB II
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP) DASAR DAN MENENGAH
1. Pengertian SPMP
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah terdiri atas Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI
dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan. Pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah
(SD, SMP, SMA, dan SMK) dilaksanakan sistem penjaminan mutu dengan cara yang sama.
Hal yang berbeda adalah substansi kurikulum.
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Badan/Lembaga Standar Pendidikan, dan Badan/Lembaga Akreditasi. Kedua sistem
penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah tersebut ditunjang oleh Sistem Informasi
Penjaminan Mutu Pendidikan.
Gambar 1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan suatu siklus kontinu yang dilaksanakan oleh
Satuan Pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan serta
terbangunnya budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Pelaksanaan penjaminan mutu
pendidikan di setiap satuan pendidikan merupakan upaya terpadu dan sistematis antara
seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan yang meliputi Kepala Satuan
Pendidikan, Guru, dan Tenaga Kependidikan/Tata Usaha, dan bekerja sama dengan Komite
Satuan Pendidikan.
Gambar 2 Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sistem penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dibagi menjadi lima
tahapan yaitu:
i) Pemetaan mutu
ii) Penyusunan rencana peningkatan mutu
iii) Implementasi rencana peningkatan mutu/pelaksanaan
iv) Monitoring evaluasi/audit internal
v) Penetapan strategi mutu pendidikan.
Guna mengetahui capaian satuan pendidikan dalam hal mutu pendidikan pada saat akan
menjalankan SPMI yang pertama kali, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan
pemetaan mutu dengan menggunakan dokumen evaluasi diri yang di dalamnya termasuk
instrumen evaluasi diri dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai
standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil pemetaan mutu selanjutnya
dapat dijadikan acuan di dalam menetapkan visi, misi dan kebijakan satuan pendidikan
dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
Gambar 3 Posisi dan Peran masing-masing Lembaga dalam SPME
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilakukan oleh Badan/Lembaga Standar Pendidikan,
Badan/Lembaga Akreditasi Satuan Pendidikan, Pemerintah (Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah), dan Pemerintah Daerah. Pada Gambar di atas, posisi lembaga-
lembaga tersebut dalam SPME dijelaskan lebih rinci.
Agar tercipta keharmonisan antar lembaga dalam pelaksanaan SPME, disusun pembagian
tugas sebagai berikut. Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah :
a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan
SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen;
b. Menyusun dan mengembangkan pedoman SPMIDikdasmen;
c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan
pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;
d. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM
pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME;
e. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMIDikdasmen berdasarkan data dan
informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
f. Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan
kewenangannya;
g. Mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah;
h. dan Menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan kepada
Menteri berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan.
Dalam menjalankan peran tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang bertugas:
a. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan
pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;
b. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan
informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota;
c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM
pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME;
d. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat
provinsi dan kabupaten/ kota kepada Dirjen Dikdasmen berdasarkan pemetaan mutu
pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sesuai kewenangan dan wilayahnya;
e. dan Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat
provinsi dan kabupaten/ kota kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi dan Suku Dinas Pendidikan Kab/Kota
sebagai representasi Pemerintah Provinsi dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan :
a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan
SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan;
b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian
satuan pendidikan dalam pengembangan SPMIDikdasmen pada satuan pendidikan;
c. Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada
satuan pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu
pendidikan;
d. Melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan
kewenangannya;
e. dan Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil
pemetaan pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing.
4. Pemetaan Mutu Pendidikan
Pemetaan Mutu Pendidikan adalah proses terkait kegiatan pengumpulan, pengolahan,
analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan dari
mulai tingkatsatuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pemetaan mutu
pendidikan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang
capaian pemenuhan standar nasional pendidikan.
Hal ini perlu dilakukan untuk: 1) Menghasilkan peta mutu pendidikan yang dapat
dimanfaatkan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah sebagai acuan
dalam perencanaan, 2) Sebagai salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan
penjaminan mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal.
Pemetaan Mutu dilakukan dengan cara:
1. Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dengan menggunakan instrumen yang
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Standar Nasional Pendidikan dijabarkan dalam bentuk indikator mutu dan sub-indikator
mutu. Variabel pertanyaan dalam instrumen dibangun dari sub-indikator mutu dan
diidentifikasi sumber data dan informasi yang mendukung.
3. Berdasarkan sumber data dan informasi, instrumen pemetaan mutu disusun dalam dua
jenis yaitu kuesioner pemetaan mutu dan formulir data pokok pendidikan. Data dan
informasi untuk formulir data pokok pendidikan diambil dari rekam data satuan
pendidikan yang ada pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Data
dan informasi untuk kuesioner pemetaan mutu perlu dihimpun kembali dari satuan
pendidikan.
4. Satuan pendidikan melakukan kegiatan pemetaan mutu melalui Evaluasi Diri Satuan
Pendidikan (EDS) dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut dalam bentuk data dan
informasi sesuai dengan instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Data dan informasi dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan untuk diolah menjadi
peta mutu yang memuat capaian pemenuhan terhadap standar nasional pendidikan
untuk disampaikan kepada satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah
pusat.
6. Peta mutu dianalisa lebih lanjut sehingga dapat digunakan sebagai acuan perencanaan
pendidikan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pusat sehingga upaya
pemenuhan mutu pendidikan berjalan sinergis karena berasal dari sumber data dan
informasi yang sama.
Warga satuan pendidikan yang memberikan data dan informasi pada level satuan
pendidikan yaitu :
1. Kepala satuan pendidikan
2. Siswa minimum 5 orang per tingkat kelas. Untuk SD hanya siswa kelas 4-6 (Total
responden siswa minimum 15 orang/satuan pendidikan)
3. Guru SD minimum 1 guru per tingkat kelas dan minimum 1 guru Agama dan Penjaskes
(Total responden guru SD mininum 8 orang)
4. Guru SMP/SMA/SMK minimum 1 guru per mata pelajaran
5. Komite Satuan pendidikan minimal 1 orang perwakilan pimpinan komite dan 2 orang
perwakilan orangtua siswa
6. Pengawas yang merupakan pengawas pembina melakukan proses verifikasi dan validasi
atas data yang akan disampaikan oleh satuan pendidikan.
7. Petugas pemetaan mutu atau operator DAPODIK Tingkat Kecamatan dan tingkat Suku
Dinas yang telah dilatih oleh LPMP DKI Jakarta, dilibatkan untuk menyosialisasikan dan
membantu satuan pendidikan dalam merekam dan mengirimkan data dan informasi
pemetaan mutu melalui aplikasi pengumpulan data yang ada di satuan pendidikan.
8. LPMP DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah daerah yaitu Pusdatikomdik (UPT
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta) untuk mengkoordinasi agar seluruh satuan
pendidikan dapat terpetakan mutunya.
Gambar 4 Alur Pengumpulan Data PMP
Pemetaan mutu dilaksanakan di satuan pendidikan melalui kegiatan Evaluasi Diri Satuan
pendidikan. Pemetaan mutu pada level kewilayahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan
pusat dengan menghimpun hasil evaluasi diri satuan pendidikan melalui instrumen
pemetaan mutu yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dengan bantuan aplikasi
pengumpulan data terpadu berbasis komputer yang ada di satuan pendidikan (DAPODIK)
dan dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan. Pengolahan dan penyajian hasil pemetaan
mutu dilakukan oleh sistem informasi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Gambar 5 Alur Pengiriman Data Peta Mutu
5. Analisis Peta Mutu Pendidikan
Hasil pemetaan mutu Pendidikan melalui aplikasi PMP adalah berupa rapor mutu di tingkat
satuan pendidikan dan agregasi rapor mutu satuan pendidikan dapat menjadi peta mutu
pendidikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
Rapor mutu tahun 2018 disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk radar dan tabel. Rapor
mutu dalam bentuk radar menggambarkan posisi capaian mutu satuan pendidikan terhadap
8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), selama 3 tahun pengisian PMP sejak 2016, 2017 dan
2018.
Gambar 6 Rapor Mutu dalam bentuk radar
Dalam bentuk tabel, pada rapor mutu satuan pendidikan dapat dilihat capaian mutu satuan
pendidikan yang terdiri atas: capaian 8 Standar (Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi,
Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependiidkan,
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, Standar Pengelolaan Pendiidkan dan Standar
Pembiayaan. Selain itu juga dapat dilihat capaian per indikator serta Sub-Indikator dari
setiap standar.
Capaian mutu dalam rapor mutu digambarkan dengan bintang dan skor capaian sebagai
berikut:
Tabel 1 Kategori Capaian Rapor Mutu
Tabel 2 Rapor Mutu Per Standar
Tabel 3 Cuplikan Rapor Mutu per Indikator dan Sub-Indikator
Capaian rapor mutu jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di DKI Jakarta pada tahun 2016, 2017
dan 2018 adalah sebagai berikut:
Jenjang Capaian Rapor Mutu Tahun
2016 2017 2018
SD 4.87 5.47 5.59
SMP 4.55 5.27 5.51
SMA 4.91 5.27 5.54
SMK 4.42 5.27 5.42
Tabel 4 Capaian Rapor Mutu Tahun 2016 s.d 2018
Gambar 7 Capaian Rapor Mutu Tahun 2016 s.d 2018
Data tersebut memperlihatkan, bahwa berdasarkan data rapor mutu pendidikan tahun 2016
hingga 2018, mutu pendidikan di DKI Jakarta mengalami tren kenaikan pada seluruh jenjang.
Meskipun demikian, perlu terus dilakukan upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan agar
capaian mutu pendidikan dapat memenuhi SNP (jika skornya lebih besar atau sama dengan
7).
Sebaran mutu satuan pendidikan berdasarkan kategori mutu per jenjang dapat terlihat pada
grafik-grafik berikut ini:
4.87
5.47 5.59
4.55
5.275.51
4.91
5.27
5.54
4.42
5.27
5.42
2016 2017 2018
SD SMP SMA SMK
Gambar 8 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SD
Gambar 9 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SMP
Gambar 10 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SMA
Gambar 11 Capaian per Kategori Mutu Jenjang SMK
Mutu satuan pendidikan di DKI Jakarta pada periode 2016 hingga 2018 mengalami
pergeseran ke arah kanan (menuju SNP 4) yang signifikan pada seluruh jenjang, tapi upaya
peningkatan mutu harus terus dilanjutkan agar setiap satuan pendidikan dapat memenuhi
SNP seperti yang telah diamanahkan dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
Lembaga-lembaga terkait dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), berfungsi untuk
melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan
kewenangannya dan menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan
berdasarkan hasil pemetaan pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing.
Agar fungsi tersebut dapat terlaksana dengan optimal, maka dilakukan telaah serta analisis
mendalam dan menyeluruh terhadap capaian rapor mutu, baik di tingkat provinsi, kab/kota
maupun satuan pendidikan. Telaah dan analisis tersebut akan menghasilkan berbagai
rekomendasi program peningkatan mutu yang sesuai dengan kebutuhan, dan bermuara
pada peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, serta lahirnya budaya mutu
pendidikan di DKI Jakarta.
BAB III
ANALISIS
3.1. Capaian SNP Tingkat SMK Jakarta Selatan
Distriusi capaian SNP Jenjang SMK di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang
terdiri dari 132 sekolah selama tahun 2016 hingga 2018 sesuai dengan kategori
pemenuhan SNP sebagai berikut: pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
dalam status menuju SNP 3 dan pada Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam
status menuju SNP 2 yang sangat memerlukan perhatian dan pengembangan yang
berkesinamungan serta berkelanjutan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerindah
Daerah.
No Standar/Indikator/Sub-
Indikator
DISTRIBUSI TAHUN 2016 DISTRIBUSI TAHUN 2017 DISTRIBUSI TAHUN 2018
M1 M2 M3 M4 SNP M1 M2 M3 M4 SNP M1 M2 M3 M4 SNP
1 Standar Kompetensi Lulusan
20 10 14 92 0 1 0 4 127 0 2 1 0 94 35
2 Standar Isi 25 5 14 92 0 1 2 18 109 2 2 1 7 115 7
3 Standar Proses 28 3 16 88 1 1 0 2 68 61 2 1 0 77 52
4 Standar Penilaian Pendidikan
9 17 42 47 0 0 1 13 107 10 1 0 2 101 26
5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4 49 82 1 0 6 29 82 19 0 2 75 55 0 0
6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
3 82 37 14 0 17 42 73 0 0 7 125 0 0 0
7 Standar Pengelolaan Pendidikan
25 17 44 50 0 1 2 13 116 0 2 0 5 125 0
8 Standar Pembiayaan 25 26 85 0 0 1 7 18 104 2 0 3 15 111 3
a. Rerata Capaian SNP 2016-2018
SMK di Jakarta Selatan belum ada yang mencapai SNP atau bintang 5, dengan titik
lemah pada :
1. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
2. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
No Standar Nasional Pendidikan Kota Jakarta
Selatan
2016
Kota Jakarta Selatan
2017
Kota Jakarta Selatan
2018
1 Standar Kompetensi Lulusan 4,97 5,97 6,38
2 Standar Isi 5,24 5,64 5,92
3 Standar Proses 5,19 6,49 6,58
4 Standar Penilaian Pendidikan 4,47 5,98 6,29
5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,36 4,14 3,55
6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 3,74 3,43 3,19
7 Standar Pengelolaan Pendidikan 4,65 5,83 5,97
8 Standar Pembiayaan 3,96 5,57 5,81
b. 10 SMK di Jakarta Selatan dengan Capaian SNP Tahun 2018 Tertinggi
Sekolah negeri dengan pencapaian SNP tertinggi adalah SMKN 18, disusul SMKN 63
di urutan ke-3 dan SMKN 59 urutan ke 5. Posisi 10 besar lain dari SMK swasta. Hal
ini dapat diartikan bahwa SMK swasta di Wilayah Jakarta Selatan dapat memberikan
pelayanan pendidikan yang menyamai dan beberapa malah melebihi sekolah negeri.
No NPSN Sekolah Capaian
2018 Kategori
Kinerja 2016
Kinerja 2017
Kinerja 2018
1 20102589 SMKN 18 JAKARTA 6,1 M4 5,42 4,65 6,1
2 20102560 SMK AL FAJAR JAKARTA 6,03 M4 4,82 5,58 6,03
3 20112443 SMK NEGERI 63 JAKARTA 5,93 M4 4,74 5,3 5,93
4 20102652 SMKS KEMALA BHAYANGKARI DELOG 5,9 M4 5,01 3,53 5,9
5 20107358 SMKN 59 JAKARTA 5,87 M4 5,42 5,83 5,87
6 20102539 SMKS AL MAKMUR JAKARTA 5,85 M4 1,32 4,88 5,85
7 20102540 SMKS AL HIDAYAH LESTARI 5,85 M4 5,41 4,95 5,85
8 20102634 SMKS ISLAM AL HIKMAH 5,84 M4 4,53 5,52 5,84
9 20102536 SMKS AVERUS 5,81 M4 3,81 5,72 5,81
10 20109459 SMKS KESEHATAN MULIA KARYA HUSADA 5,81 M4 5,12 5,68 5,81
c. 10 SMK Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Capaian SNP Tahun 2018 Terendah
Pada urutan 10 terendah terdiri dari 2 SMK negeri dan 8 SMK swasta. 10 SMK ini perlu
mendapatkan pembimbingan dan pendampingan serta pengawasan khusus agar dapat
melayani pendidikan menuju pelayanan memenuhi SNP.
No NPSN Sekolah Capaian
2018 Kategori
Kinerja 2016
Kinerja 2017
Kinerja 2018
1 20178280 SMK TUNAS GRAFIKA INFORMATIKA 1,7 M1 1,71 4,77 1,7
2 20102579 SMKN 6 JAKARTA 1,85 M1 5,19 5,72 1,85
3 20102451 SMKS YP MULIA 2,39 M2 4,14 5,29 2,39
4 20101511 SMKS PGRI 15 JAKARTA 4,5 M3 4,64 5,5 4,5
5 69882414 SMK INSAN MANDIRI JAKARTA 4,8 M3 4,93 3,65 4,8
6 20102584 SMKS 28 OKTOBER 1928 1 4,81 M3 5,13 4,98 4,81
7 20102537 SMK ASISI 4,87 M3 4,7 4,59 4,87
8 20109247 SMKS HARNASTO INSTITUT JAKARTA 4,89 M3 2,23 3,93 4,89
9 20107350 SMKS FARMASI LPK 4,96 M3 4,6 5,37 4,96
10 20102600 SMKN 43 JAKARTA 4,97 M3 5,17 4,98 4,97
3.2. Capaian per Standar Nasional Pendidikan SMK di Jakarta Selatan
a. Standar Komptensi Lulusan
Standar Kompetensi Lulusan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun
sampai dengan 2018 SKL belum mencapai “bintang 5” yang berarti belum mencapai
SNP.
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4,97 5,97 6,38
Indikator dan Sub-Indikator Unggulan
Indikator Lulusan Memiliki Kompetensi pada Dimensi Sikap telah mencapai SNP, Dua
indikator yang lain belum mencapai SNP. 18 Sub-Indikator telah mencapai SNP.
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
1.1. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap 6,91
1.1.1. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
6,92
1.1.2. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter 6,96
1.1.3. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin 6,9
1.1.4. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun 6,95
1.1.5. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur 6,85
1.1.6. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli 6,89
1.1.7. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri 6,88
1.1.8. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab
6,94
1.1.9. Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat 6,8
1.1.10. Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani 6,97
1.3 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan 6,66
1.3.3. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis 6,84
1.3.4. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri 6,94
1.3.5. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif 6,97
1.3.6. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif 6,85
Indikator dan Sub-Indikator yang Perlu Ditingkatkan (bintang 4, 3, 2 dan 1)
Pencapaian SKL terendah adalah menuju SNP 3
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
1.2. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan 4,77
1.2.1. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
4,77
1.3. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan 6,66
1.3.1. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif 6,4
1.3.2. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif 5,96
Rekomendasi Program Peningkatan Mutu
Rekomendasi yang diusulkan adalah meningkatkan Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan tentang pencapaian peserta didik memiliki pengetahuan faktual,
prosedural, konseptual, metakognitif melalui pengembangan proses pembelajaran.
Peningkatan dapat dilakukan oleh Kemendikbud dengan direktorat PSMK, Puskur ,
Pusbangtendik.
Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dapat melakukan penguatan dan
peningkatan kompetensi akademik dan pedagogik dalam bentuk workshop atau
pelatihan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui BPSDM dan
P2KPTK2.
b. Standar Isi
Standar Isi mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, namun sampai tahun
2018 Standar ISI belum mencapai “bintang 5” yang berarti belum mencapai SNP.
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
5,24 5,64 5,92
Indikator dan Sub-Indikator Unggulan pada Standar ISI ini (bintang 5)
Indikator standar ISI belum mencapai SNP, namun ada 3 Sub-Indikator telah
mencapai SNP.
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur
6,19
2.2.2. Mengacu pada kerangka dasar penyusunan 6,98
2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 5,99
2.3.1. Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
6,99
2.3.4. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa 6,79
Indikator dan Sub-Indikator yang Perlu Ditingkatkan (bintang 4, 3, 2 dan 1)
Pencapaian Standar ISI terendah adalah menuju SNP 3
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
2.1. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan
5,59
2.1.1. Memuat karakteristik kompetensi sikap 5,36
2.1.2. Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan 5,61
2.1.3. Memuat karakteristik kompetensi keterampilan 5,56
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 2.1.4. Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa 5,73
2.1.5. Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran 5,67
2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur
6,19
2.2.1. Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
5,74
2.2.3. Melewati tahapan operasional pengembangan 5,47
2.2.4. Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan
6,57
2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan 5,99
2.3.2. Mengatur beban belajar bedasarkan bentuk pendalaman materi
4,27
2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal 5,91
Rekomendasi Program Peningkatan Mutu
Rekomendasi Program Peningkatan Mutu adalah meningkatkan kemampuan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan tentang pencapaian mengatur beban belajar
bedasarkan bentuk pendalaman materi melalui pembagian tugas pada proses
pemelajaran.
Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas pendidikan dapat melakukan penguatan dan
peningkatan pengelolaan sekolah dalam bentuk workshop atau pelatihan yang
diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui BPSDM dan P2KPTK2.
No
Sub-Indikator
Yang Perlu
Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu
Instansi yang
Terlibat
1. 2.1.5.
Menyesuaika
n ruang
lingkup
materi
pembelajara
n
⮚ Meningkatkan kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran.
⮚ Sekolah hendaknya memperhatikan perkembangan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan, fungsi sekolah dan lingkungan siswa.
Sudin menginstuksikan
sekolah untuk :
⮚ Menyelenggarakan workshop terhadap guru.
⮚ Melakukan program parenting.
⮚ LPMP ⮚ P2KPTK2 ⮚ MGMP ⮚ Sekolah
2 2.3.2.
Mengatur
beban
⮚ Mengoptimalkan kompetensi pedagogik pendidik.
Sudin menginstuksikan
sekolah untuk :
⮚ LPMP ⮚ P2KPTK2
No
Sub-Indikator
Yang Perlu
Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu
Instansi yang
Terlibat
belajar
bedasarkan
bentuk
pendalaman
materi
⮚ Pendidik wajib menyusun sendiri rencana pembelajaran.
⮚ Meningkatkan pengetahuan pendidik tentang berbagai macam bentuk pendalaman materi .
⮚ Menyelenggarakan Workshop terhadap pendidik
⮚ Melakukan program parenting
⮚
3 2.3.3.
Menyelengg
arakan aspek
kurikulum
pada muatan
lokal
⮚ Meningkatkan kompetensi guru dan pemahaman tentang manfaat pelajaran muatan local.
Sudin menginstuksikan
sekolah untuk :
⮚ Menyelenggarakan Workshop terhadap pendidik
⮚ Melakukan program parenting
⮚ LPMP ⮚ P2KPTK2
c. Standar Proses
Sampai 2018 Standar Proses belum mencapai “bintang 5” yang berarti belum mencapai
SNP, namun mengalami peningkatan sejak 2016.
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
5,19 6,49 6,58
Indikator dan Sub-Indikator Unggulan pada Standar Proses ini (bintang 5)
Indikator Proses Pembelajaran Dilaksanakan dengan Tepat pada Standar Proses telah
memenuhi SNP. Sebanyak15 Sub-Indikator telah mencapai SNP
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan
6,66
3.1.1. Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan 6,91
3.1.2. Mengarah pada pencapaian kompetensi 6,88
3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat 6,71
3.2.1. Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan
6,78
3.2.2. Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran 6,7
3.2.3. Mendorong siswa mencari tahu 6,75
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 3.2.4. Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah 6,73
3.2.5. Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi 6,79
3.2.6. Memberikan pembelajaran terpadu 6,78
3.2.7. Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
6,71
3.2.8. Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif
6,71
3.2.9. Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat
6,86
3.2.10. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
6,84
3.2.11. Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.
6,79
3.2.15. Mengelola kelas saat menutup pembelajaran 6,8
3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran
6,37
3.3.6. Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran 6,71
Indikator Dan Sub-Indikator yang Perlu Ditingkatkan (Bintang 4, 3, 2 dan 1)
Pencapaian Standar Proses terendah adalah menuju SNP 4
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan
6,66
3.1.3. Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
6,6
3.1.4. Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah
6,24
3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat 6,71
3.2.12. Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa
6,48
3.2.13. Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
6,4
3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar 6,57
3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran
6,37
3.3.1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif 5,95
3.3.2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik 6,63
3.3.3. Melakukan pemantauan proses pembelajaran 6,61
3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru 5,97
3.3.5. Mengevaluasi proses pembelajaran 6,37
Rekomendasi Program Peningkatan Mutu
No
Sub-Indikator
Yang Perlu
Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu
Pihak yang
terlibat
1. 3.1.3. Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
⮚ Setiap guru bertanggung jawab menyusun perangkat pembelajaran setiap mata pelajaran yang diampunya.
⮚ Setiap guru
bertanggung jawab menyusun silabus setiap mata pelajaran yang diampunya.
⮚ Setiap guru bertanggung jawab menyusun RPP
⮚ Guru dapat bekerjasama dengan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), atau Perguruan Tinggi.
⮚ Sudin menginstuksikan sekolah untuk menyelenggarakan workshop penyusunan perangkat pembelajaran setiap awal tahun
⮚ Sudin mengadakan Workshop penyusunan Silabus setiap mata pelajaran
⮚ Sudin membuat program workshop penyusunan RPP dengan memberdayakan KKG dan MGMP Wilayah, dan bekerja sama dengan LPMP atau Perguruan Tinggi
⮚ Sekolah ⮚ Suku Dinas ⮚ Suku Dinas ⮚ Kelompok
Kerja Guru (KKG)
⮚ MGMP ⮚ LPMP ⮚ Perguruan
Tinggi
2. 3.2.12. Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa
⮚ Kegiatan inti dilaksanakan guru dengan menggunakan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan KD setiap mata pelajaran.
⮚ P2KPTK2 memprogramkan Bimtek “Penggunaan Metode Pembelajaran dalam kegiatan proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran”
⮚ P2KPTK2
3. 3.2.13. Memanfaatkan media pembelajaran dalam
⮚ Kegiatan inti dilaksanakan guru dengan menggunakan dan memanfaatkan
⮚ P2KPTK2 membuat program Workshop tentang “Penggunaan dan Pemanfaatan Media
⮚ P2KPTK2
No
Sub-Indikator
Yang Perlu
Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu
Pihak yang
terlibat
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
media pembelajaran yang ditepat dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pembelajaran
⮚ Kegiatan inti dilaksanakan guru dengan menggunakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan KD setiap mata pelajaran.
⮚ Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran bisa berupa hasil karya inovasi guru maupun yang sudah tersedia
Pembelajaran yang tepat, efektif dan efisien dalam Proses Pembelajaran” bagi guru mata pelajaran
4. 3.2.14. Menggunakan aneka sumber belajar
⮚ Kegiatan inti dilaksanakan guru dengan menggunakan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan KD setiap mata pelajaran.
⮚ Sumber belajar,
dapat berupa: 1. buku 2. media cetak dan
elektronik 3. alam sekitar, atau 4. Sumber belajar lain
yang relevan.
⮚ Sudin memprogramkan workshop tentang Penggunaan aneka Sumber belajar dalam proses pembelaajaran
⮚ Pembelajaran dengan Praktik Kompetensi
⮚ Pembelajaran berbasis Internet
⮚ Program kegiatan ekstrakurikuler berupa : ● Kegiatan Ilmiah
Remaja (KIR) ● Kegiatan
penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik
⮚ Suku Dinas Pendidikan
⮚ Guru ⮚ Kepala
sekolah ⮚ Wakil
Kesiswaan
No
Sub-Indikator
Yang Perlu
Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu
Pihak yang
terlibat
● Penelitian ● Kelompok pencinta
teknologi informasi dan komunikasi
● Rekayasa ● Kelompok pecinta
alam
6. 3.3.1. Melakukan penilaian otentik secara komprehensif
⮚ Menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh.
⮚ Guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian otentik secara komprehensif, baik di kelas, di bengkel kerja, di laboratorium, maupun di tempat praktik kerja, dengan menggunakan : angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.
⮚ Sudin menginstuksikan sekolah untuk : ● Workshop
Penyusunan instrumen Penilaian Otentik secara komprehensif, baik di kelas, bengkel kerja, laboratorium, maupun tempat praktik kerja, dengan menggunakan : Angket, observasi,Catatan anekdot, dan refleksi.
⮚ Guru ⮚ Kepala
Sekolah ⮚ Pengawas
7. 3.3.2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik
⮚ Guru memanfaatkan hasil penilaian otentik untuk merencanakan program remedial, pengayaan, atau pelayanan konseling.
⮚ Hasil penilaian otentik dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai Standar Penilaian Pendidikan.
⮚ Sudin menginstuksikan sekolah untuk : ● Melaksanakan
bimbingan Teknis “Pemanfaatan Hasil Penilaian Otentik untuk merencanakan program remedial, pengayaan, atau pelayanan konseling”
⮚ Guru ⮚ Kepala
Sekolah ⮚ Pengawas
8. 3.3.3. Melakukan pemantauan
⮚ Dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan
⮚ P2KPTK2 membuat Program Pelatihan Pemantapan Tugas
⮚ P2KPTK2
No
Sub-Indikator
Yang Perlu
Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu
Pihak yang
terlibat
proses pembelajaran
pengawas secara berkala dan berkelanjutan
⮚ Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
⮚ Pemantauan dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.
Manajerial Kepala Sekolah
9. 3.3.4. Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru
⮚ Kepala sekolah melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi proses pembelajaran terhadap guru setiap tahun.
⮚ Dibuktikan dengan memeriksa dokumen bukti pelaksanaan supervisi proses pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior yang diberi wewenang oleh kepala sekolah.
⮚ Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
⮚ P2KPTK2 membuat Program Penguatan Kepala Sekolah dalam rangka pelaksanaan Supervisi Kelas
⮚ Sudin menginstuksikan sekolah/pengawas untuk :
Pembinaan Guru oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
Sekolah menyusun Jadwal Supervisi proses pembelajaran
Pengoptimalan Pelaksanaan Supervisi Kelas oleh Kepala Sekolah dan
⮚ P2KPTK2 ⮚ Pengawas ⮚ Kepala
sekolah ⮚ Guru
No
Sub-Indikator
Yang Perlu
Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu
Pihak yang
terlibat
penilaian hasil pembelajaran yang ditindaklanjuti dengan cara: pemberian contoh, diskusi, konsultasi, atau pelatihan.
Pengawas Sekolah
10. 3.3.5. Mengevaluasi proses pembelajaran
⮚ Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat : tes lisan/perbuatan, dan tes tulis.
⮚ Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi
⮚ Supervisi Kelas oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
⮚ Pengawas ⮚ Kepala
Sekolah
11. 3.3.6. Menindak lanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran
⮚ Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesian pendidik secara berkelanjutan.
⮚ Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk:
Penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau
⮚ Rapat Kerja Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Supervisi dan Evaluasi Pembelajaran
⮚ Program Penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar.
⮚ Program Pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
⮚ Pengawas ⮚ Kepala
sekolah ⮚ Guru
No
Sub-Indikator
Yang Perlu
Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu
Pihak yang
terlibat
melampaui standar.
Pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
d. Standar Penilaian Pendidikan
Standar Penilaian Pendidikan mengalami peningkatan setiap tahun, namun sampai 2018
belum mencapai “bintang 5” yang berarti belum mencapai SNP
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4,47 5,98 6,29
Indikator dan Sub-Indikator Unggulan pada Standar Penilaian Pendidikan (bintang
5)
Indikator pada Standar Penilaian Pendidikan belum memenuhi SNP, namun ada 2
Sub-Indikator telah mencapai SNP.
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
4.1. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi 6,62
4.1.1. Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan 6,73
4.3. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti 6,46
4.3.1. Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian 6,69
Indikator dan Sub-Indikator yang perlu ditingkatkan (bintang 4, 3, 2 dan 1)
Pencapaian Standar Penilaian Pendidikan terendah adalah menuju SNP 4
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
4.1. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi 6,62
4.1.2. Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah 6,5
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 4.2. Teknik penilaian obyektif dan akuntabel 6,09
4.2.1. Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel
6,37
4.2.2. Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap 5,82
4.3. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti 6,46
4.3.2. Melakukan pelaporan penilaian secara periodik 6,23
4.4. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek 5,96
4.4.1. Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap 6,02
4.4.2. Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan 6,06
4.4.3. Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan 5,79
4.5. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur 6,31
4.5.1. Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur
6,29
4.5.2. Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur 6,5
4.5.3. Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai
6,14
Rekomendasi Program Peningkatan Mutu
No
Sub-
Indikator
Yang Perlu
Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu
Pelibatan
1. 4.2.2. Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap
⮚ Peningkatan Pemahaman pendidik terhadap proses penilaian yang masih belum maksimal.
⮚ Sering terjadinya
perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.
⮚ Sekolah belum
mampu mengembangkan perangkat penilaian secara mandiri
Sudin menginstuksikan sekolah wajib melaksanakan:
⮚ Rapat
Kerja/Workshop penyusunan/Perangkat Penilaian
⮚ Rapat Kerja/ Workshop dalam Merencanakan, Melaksanakan, Mengevaluasi, Menidaklanjuti dan Menyusun Laporan Penilaian
⮚ Workshop terhadap guru.
⮚ Penilaian Kurikulum 13 revisi 2017 berbasis kinerja
⮚ Kontrol melekat dari Kepala Sekolah , wakil Kurikulum dan Kaprof Keahlian.
⮚ Pemerintah Daerah,Dinas Pendidikan,BPSDM,PP KPTKK,
No
Sub-
Indikator
Yang Perlu
Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu
Pelibatan
2 4.4. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek 1.Aspek Sikap 2. Aspek Pengetahuan 3. aspek Ketrampilan
⮚ Peningkatan Pendidik yang belum mampu menyusun instrumen penilaian dengan benar pada aspek Sikap.
⮚ Sekolah hendaknya memperhatikan Jumlah siswa yang melebihi kemampuan pendidik dalam melakukan penilaian sikap
⮚ Peningkatan kemampuan Pendidik yang belum mampu menyusun instrumen penilaian dengan benar.pada aspek pengetahuan .
⮚ Sekolah memiliki Jumlah siswa melebihi kemampuan pendidik dalam melakukan penilai Pengetahuan
⮚ Pendidik pada umumnya tidak menyusun Instrumen penilaian dengan benar.
⮚ Jumlah siswa melebihi kemampuan pendidik melakukan penilaian Indikator
⮚ Rapat Kerja ⮚ Wkoksop penilaian
Kurikulum 13 revisi 2017 berbasis kinerja
⮚ Kontrol melekat dari Kepala Sekolah , wakil Kurikulum dan Kaprof Keahlia
⮚ Sudin menginstuksikan sekolah wajib melaksanakan: ● Rapat
kerja/Workshop Pengembangan Instrumen Penilaian;
● Rapat kerja/Workshop penyusunan/Perangkat Penilaian
● Rapat Kerja/ Workshop dalam Merencanakan, Melaksanakan, Mengevaluasi, Menidaklanjuti dan Menyusun Laporan Penilaian
● Program Penilaian Berbasis Teknologi dan Informasi,
● Workshop Penyusunan SOP : Pelaksanaan, Evaluasi, Tindak Lanjut dan Penyusunan Laporan Penilaian
● Rapat Kerja/ Workshop KKg/MGMP Menyusun Ragam Teknik Penilaian yang dilakukan
● Penyusunan
No
Sub-
Indikator
Yang Perlu
Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi Program
Peningkatan Mutu
Pelibatan
Perangkat Penilaian berbasis HOTS
● Program Penilaian : - Matrikulasi - Remedial, - Pengayaan, - Pendampingan
Belajar bagi siswa yang sulit mecapai KKM,
- Program persiapan UN,
● Sosialisasi UN BK bagi orang tuan maupun siswa
e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengalami fluktuasi. Setelah naik
dari 2016 ke 2017, angka capaian 2018 turun, dan belum mencapai “bintang 5” yang
berarti belum mencapai SNP
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
3,36 4,14 3,55
Indikator dan Sub-Indikator Unggulan pada Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan (bintang 5)
Indikator pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum memenuhi SNP
Tidak ada Indikator dan Sub-Indikator Unggulan pada Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan ini
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
- - - -
Indikator dan Sub-Indikator yang perlu ditingkatkan (bintang 4, 3, 2 dan 1) pada
standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pencapaian Standar Proses terendah adalah menuju SNP 1
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
5.1. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan 3,51
5.1.1. Berkualifikasi minimal S1/D4 5,94
5.1.3. Tersedia untuk tiap mata pelajaran 0
5.1.4. Bersertifikat pendidik 4,94
5.1.5. Berkompetensi pedagogik minimal baik 4,79
5.1.6. Berkompetensi kepribadian minimal baik
5.1.7. Berkompetensi profesional minimal baik 5,13
5.1.8. Berkompetensi sosial minimal baik 0
5.2. Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan
5,38
5.2.1. Berkualifikasi minimal S1/D4 6,62
5.2.2. Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan 6,51
5.2.3. Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan 5,99
5.2.4. Berpangkat minimal III/c atau setara 1,17
5.2.5. Bersertifikat pendidik 5,09
5.2.6. Bersertifikat kepala sekolah 2,75
5.2.7. Berkompetensi kepribadian minimal baik 3,11
5.2.8. Berkompetensi manajerial minimal baik 3,35
5.2.9. Berkompetensi kewirausahaan minimal baik 3,51
5.2.10. Berkompetensi supervisi minimal baik 2,67
5.2.11. Berkompetensi sosial minimal baik 3,28
5.3. Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan
2,07
5.3.1. Tersedia Kepala Tenaga Administrasi 0
5.3.2. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/sederajat
0
5.3.3. Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat
5.3.4. Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi 6,3
5.3.5. Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan
5,24
5.3.6. Berkompetensi kepribadian minimal baik
5.3.7. Berkompetensi sosial minimal baik
5.3.8. Berkompetensi teknis minimal baik
5.3.9. Berkompetensi manajerial minimal baik
5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan 0,71
5.4.1. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium 0
5.4.2. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai
3,44
5.4.3. Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 5.4.4. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman
sesuai 2,54
5.4.5. Tersedia Tenaga Teknisi Laboran 0
5.4.6. Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
5.4.7. Tersedia Tenaga Laboran 0,37
5.4.8. Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
5.4.9. Berkompetensi kepribadian minimal baik
5.4.10. Berkompetensi sosial minimal baik
5.4.11. Berkompetensi manajerial minimal baik
5.4.12. Berkompetensi profesional minimal baik
5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan
1,38
5.5.1. Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan 3,44
5.5.2. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai 3,07
5.5.3. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat
5.5.4. Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai
1,8
5.5.5. Tersedia Tenaga Pustakawan 0
5.5.6. Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
0,9
5.5.7. Berkompetensi manajerial minimal baik
5.5.8. Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik
5.5.9. Berkompetensi kependidikan minimal baik
5.5.10. Berkompetensi kepribadian minimal baik
5.5.11. Berkompetensi sosial minimal baik
5.5.12. Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik
Rekomendasi Program Peningkatan Mutu
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
1. 5.1. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan 5.1.3. Tersedia untuk tiap mata pelajaran
Sekolah membuat analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependiidkan. Sekolah menyampaikan kebutuhan guru yang belum terpenuhi untuk tiap mata pelajaran ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah dan MKKS.
Sudin mengadakan Program pengangkatan Tenaga Honorer /KKI pada SMK Negeri yang Jumlah Guru belum memenuhi kebutuhan. Mengintruksikan kepada SMK Swasta pemenuhan guru harus sesuai kualifikasi DIV/S1 program studi
⮚ Dinas Pendidkan
⮚ MKKS ⮚ Pengawas ⮚ Perguruan
Tinggi
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
Suku Dinas Pendidikan Wilayah dan MKKS menyampaikan lowongan kebutuhan guru melalui media yang relevan. Untuk SMK, guru kelompok mata pelajaran muatan nasional, kewilayahan dan peminatan harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum DIV atau S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
yang sesuai dengan pelajaran yang diampu dan penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
2 5.1.4. Bersertifikat pendidik
Dilakukan pendataan Guru yang belum memiliki sertifikat profesi guru sesuai jenjang pendidikannya. Mempersiapkan Biaya PLPG yang cukup besar, Adanya kuota terhadap jumlah guru yang disertifikasi
Mempersiapkan tenaga untuk menyelenggarakan diklat guru.
Sudin mengusulkan program sertifikasi melalui PLPG.
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ P2KPTK2 ⮚ P4TK ⮚ LPMP
4 5.1.5. Berkompetensi pedagogik minimal baik
Guru memiliki kompetensi pedagogik dalam : 1. Mengintegrasikan
karakteristik siswa
Sudin menyelenggarakan program pelatihan guru ilmu pedagogik, Tentang Pelatihan
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ P2KPTK2 ⮚ P4TK
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
dari aspek fisik, agama dan moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual dalam pembelajaran
2. Memilih teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa.
3. Merancang kegiatan pembelajaran siswa berdasarkan kurikulum.
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
5. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta bahan ajar untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
6. Mengembangkan potensi siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan siswa.
8. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar.
9. Menggunakan hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk eningkatkan
Menyusun Perangkat Pembelajaran : program tahunan, program semester, silabus, RPP, buku yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran, lembar tugas terstruktur dan kegiatan mandiri, handout, alat evaluasi dan buku nilai Pelatihan Pemanfaatan Media dan Sumber Belajar dalam Pembelajaran Abad 21 Pelatihan Pemanfaatan Teknologi dan informasi dalam Pembelajaran dan Penilaian serta Pengolahan Hasil Belajar
⮚ LPMP
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
kualitas pembelajaran.
10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
5 5.1.7. Berkompetensi profesional minimal baik
Guru memiliki kompetensi professional dalam: 11. Menguasai materi,
struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
12. Menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
13. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
14. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
15. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
Sudin menyelenggaran Bimtek Pengembangan Kompetensi professional guru yang meliputi pembelajaran kreatif, Penulisan Karya Ilmiah dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk komunikasi dan pengembangan diri.
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ P2KPTK2 ⮚ P4TK ⮚ LPMP
f. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
Capaian Standar Sarana dan Prasarana mengalami penurunan dari tahun ke tahun,
sehingga hasil tahun 2018 di bawah 2016 dan belum mencapai SNP.
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
3,74 3,43 3,19
Indikator dan Sub-Indikator Unggulan pada Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
ini (bintang 5)
Belum ada indikator pada Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, yang memenuhi
SNP, namun ada 4 Sub-Indikator yang sudah memenuhi SNP.
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
6.1. Kapasitas daya tampung sekolah memadai 3,14
6.1.3. Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan 6,93
6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak
2,63
6.2.13. Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai 6,92
6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak
4,11
6.3.11. Menyediakan kantin yang layak 6,7
6.3.20. Kondisi ruang sirkulasi layak pakai 6,93
Indikator dan Sub-Indikator yang perlu ditingkatkan (bintang 4, 3, 2 dan 1)
Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan terendah adalah menuju SNP 1
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
6.1. Kapasitas daya tampung sekolah memadai 3,14
6.1.1. Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai
6.1.2. Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa 0
6.1.4. Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa 0
6.1.5. Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan 6,5
6.1.6. Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan 4,59
6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak
2,63
6.2.1. Memiliki ruang kelas sesuai standar 5,51
6.2.2. Memiliki laboratorium IPA sesuai standar 0,42
6.2.3. Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar 3,01
6.2.4. Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar 0,04
6.2.5. Memiliki laboratorium biologi sesuai standar 0,04
6.2.6. Memiliki laboratorium fisika sesuai standar 0,04
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 6.2.7. Memiliki laboratorium kimia sesuai standar 0,2
6.2.8. Memiliki laboratorium komputer sesuai standar 4,5
6.2.9. Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar 1,44
6.2.10. Kondisi ruang kelas layak pakai 5,28
6.2.11. Kondisi laboratorium IPA layak pakai 0,19
6.2.12. Kondisi ruang perpustakaan layak pakai 2,53
6.2.14. Kondisi laboratorium biologi layak pakai 2,33
6.2.15. Kondisi laboratorium fisika layak pakai 2,33
6.2.16. Kondisi laboratorium kimia layak pakai 0
6.2.17. Kondisi laboratorium komputer layak pakai 2,52
6.2.18. Kondisi laboratorium bahasa layak pakai 1,2
6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak
4,11
6.3.1. Memiliki ruang pimpinan sesuai standar 5,26
6.3.2. Memiliki ruang guru sesuai standar 2,68
6.3.3. Memiliki ruang UKS sesuai standar 3,08
6.3.4. Memiliki tempat ibadah sesuai standar 2,82
6.3.5. Memiliki jamban sesuai standar 5,25
6.3.6. Memiliki gudang sesuai standar 1,65
6.3.7. Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar
6.3.8. Memiliki ruang tata usaha sesuai standar 3,28
6.3.9. Memiliki ruang konseling sesuai standar 5,05
6.3.10. Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar 2,17
6.3.12. Menyediakan tempat parkir yang memadai 6,48
6.3.13. Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja 6,26
6.3.14. Kondisi ruang pimpinan layak pakai 2,22
6.3.15. Kondisi ruang guru layak pakai 3,13
6.3.16. Kondisi ruang UKS layak pakai 3,15
6.3.17. Kondisi tempat ibadah layak pakai 2,7
6.3.18. Kondisi jamban sesuai standar 3,37
6.3.19. Kondisi gudang layak pakai
6.3.21. Kondisi ruang tata usaha layak pakai 2,67
6.3.22. Kondisi ruang konseling layak pakai 0,03
6.3.23. Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai 1,83
Rekomendasi Program Peningkatan Mutu
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
1. 6.1.2 Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
Lahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan baik luas, harga yang terjangkau untuk sekolah dengan
Penambahan lahan sekolah yang luasnya sesuai dengan standar minimal yang sesuai dengan aturan yang
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
pemukiman yang padat penduduknya Lahan sekolah dapat dipakai bersama dengan sekolah lainnya Peraturan zonasi dalam perencanaan tata ruang wilayah dioptimalkan
berlaku Adanya kepastian aturan tentang lahan sekolah dipergunakan bersama dengan sekolah lainnya ( sekolah kolaborasi ) Pengoptimalan peraturan zonasi dalam perencanaan tata ruang wilayah
⮚ Suku Dinas Pendidikan
2. 6.1.4 Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
Rasio luas bangunan disesuaikan dengan jumlah siswa sesuai aturan dan turunan dari aturan tsb.
Adanya kesesuaian aturan dan turunannya
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
3.
6.2.2. Memiliki laboratorium IPA sesuai standar
Perluasan luas lahan dan bangunan laboratorium IPA Proses pembangunan dilakukan secara profesional Jumlah siswa dan rombel tidak melebihi kapasitas Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
Luas lahan dan bangunan laboratorium IPA disesuaikan dengan aturan yang berlaku Adanya kepastian bahwa proses pembangunan laboratorium dilakukan secara profesional Kepastian Jumlah siswa dan rombel sesuaikapasitas Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
sebaik-baiknya
4. 6.2.11. Kondisi laboratorium IPA layak pakai
Adanya Sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas sekolah Ada sertifikat dan Kompetensi kepala tenaga laboratorium, tenaga teknisi laboratorium dan tenaga laboran baik dalam mengelola laboratorium Laboratorium IPA seharusnya dipisah
Peningkatan sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas Peningkatan kompetenti kepala tenaga laboratorium, tenaga teknisi dan tenaga laboran melalui diklat oleh pemda Ketegasan dari pemisahan laboratorium IPA
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
5. 6.2.3. Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
Perluasan luas lahan dan bangunan Perpustakaan dengan ketentuan 1,5 x ruang kelas Proses pembangunan dilakukan secara profesional Jumlah siswa dan rombel tidak melebihi kapasitas Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
Luas lahan dan bangunan perpustakaan disesuaikan dengan aturan yang berlaku (1,5x ruang kelas) Adanya kepastian bahwa proses pembangunan laboratorium dilakukan secara profesional Kepastian Jumlah siswa dan rombel sesuaikapasitas Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
6. 6.2.12. Kondisi ruang perpustakaan layak pakai
Ada rencana pokok (master plan) pengelolaan sarana prasarana perpustakaan layak pakai
Dituangkan dalam rencana pokok (master plan) pengelolaan sarana prasarana perpustakaan
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
7. 6.2.5. Memiliki laboratorium biologi sesuai standar
Perluasan luas lahan dan bangunan laboratorium biologi Proses pembangunan dilakukan secara profesional Jumlah siswa dan rombel tidak melebihi kapasitas Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
Luas lahan dan bangunan laboratorium biologi disesuaikan dengan aturan yang berlaku Adanya kepastian bahwa proses pembangunan laboratorium dilakukan secara profesional Kepastian Jumlah siswa dan rombel sesuaikapasitas Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
8. 6.2.14. Kondisi laboratorium biologi layak pakai
Adanya Sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas sekolah Ada sertifikat dan Kompetensi kepala tenaga laboratorium, tenaga teknisi laboratorium dan tenaga laboran baik dalam mengelola
Peningkatan sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas Peningkatan kompetenti kepala tenaga laboratorium, tenaga teknisi dan tenaga laboran melalui diklat oleh pemda
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
laboratorium Laboratorium biologi, seharusnya dipisah
Ketegasan dari pemisahan laboratorium biologi
9. 6.2.6. Memiliki laboratorium fisika sesuai standar
Perluasan luas lahan dan bangunan laboratorium fisika Proses pembangunan dilakukan secara profesional Jumlah siswa dan rombel tidak melebihi kapasitas Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
Luas lahan dan bangunan laboratorium fisika disesuaikan dengan aturan yang berlaku Adanya kepastian bahwa proses pembangunan laboratorium fisika dilakukan secara profesional Kepastian Jumlah siswa dan rombel sesuai kapasitas Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
10. 6.2.15. Kondisi laboratorium fisika layak pakai
Adanya Sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas sekolah Ada sertifikat dan Kompetensi kepala tenaga laboratorium, tenaga teknisi laboratorium dan tenaga laboran baik dalam mengelola laboratorium
Peningkatan sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas Peningkatan kompetenti kepala tenaga laboratorium, tenaga teknisi dan tenaga laboran melalui diklat oleh pemda
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
Laboratorium fisika seharusnya dipisah
Ketegasan dari pemisahan laboratorium fisika
11. 6.2.7. Memiliki laboratorium kimia sesuai standar
Perluasan luas lahan dan bangunan laboratorium kimia Proses pembangunan dilakukan secara profesional Jumlah siswa dan rombel tidak melebihi kapasitas Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
Luas lahan dan bangunan laboratorium kimia disesuaikan dengan aturan yang berlaku Adanya kepastian bahwa proses pembangunan laboratorium kimia dilakukan secara profesional Kepastian Jumlah siswa dan rombel sesuai kapasitas Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
12. 6.2.16. Kondisi laboratorium kimia layak pakai
Adanya Sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas sekolah Ada sertifikat dan Kompetensi kepala tenaga laboratorium, tenaga teknisi laboratorium dan tenaga laboran baik dalam mengelola laboratorium Laboratorium kimia
Peningkatan sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas Peningkatan kompetenti kepala tenaga laboratorium, tenaga teknisi dan tenaga laboran melalui diklat oleh pemda/dinas pendidikan Ketegasan dari
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
seharusnya dipisah pemisahan laboratorium kimia
13. 6.2.8. Memiliki laboratorium komputer sesuai standar
Perluasan luas lahan dan bangunan laboratorium komputer Proses pembangunan dilakukan secara profesional Jumlah siswa dan rombel tidak melebihi kapasitas Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
Luas lahan dan bangunan laboratorium komputer disesuaikan dengan aturan yang berlaku Adanya kepastian bahwa proses pembangunan laboratorium kimia dilakukan secara profesional Kepastian Jumlah siswa dan rombel sesuai kapasitas Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
14. 6.2.17. Kondisi laboratorium komputer layak pakai
Adanya Sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas sekolah Kompetensi petugas harus baik dalam mengelola laboratorium komputer
Peningkatan sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas Peningkatan kompetensi petugas dalam mengelola laboratorium komputer
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
15. 6.2.9. Memiliki laboratorium bahasa sesuai
Perluasan luas lahan dan bangunan laboratorium bahasa
Luas lahan dan bangunan laboratorium bahasa disesuaikan dengan aturan yang berlaku
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
standar Proses pembangunan dilakukan secara profesional Jumlah siswa dan rombel tidak melebihi kapasitas Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
Adanya kepastian bahwa proses pembangunan laboratorium bahasa dilakukan secara profesional Kepastian Jumlah siswa dan rombel sesuai kapasitas Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
⮚ Suku Dinas Pendidikan
16. 6.2.18. Kondisi laboratorium bahasa layak pakai
Adanya Sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas sekolah Kompetensi petugas harus baik dalam mengelola laboratorium bahasa
Peningkatan sikap tanggungjawab dan rasa memiliki warga sekolah untuk menjaga fasilitas Peningkatan kompetensi petugas dalam mengelola laboratorium bahasa
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
17. 6.3.1. Memiliki ruang pimpinan sesuai standar
Perluasan luas ruang pimpinan sesuai aturan minimal 18m2 Proses pembangunan dilakukan secara profesional Pemeliharaan sarana dan prasarana
Perluasan luas ruang pimpinan dilakukan sesuai aturan jenjang smk minimal 18m2 Ada kepastian atau monev proses pembangunan dilakukan secara profesional Aturan mengenai pemeliharaan sarana
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
dilakukan secara berkala dan berkelanjutan Pengajuan usulan ke dinas terkait
dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Realisasi usulan perluasan ruang pimpinan sesuai standar
18. 6.3.14. Kondisi ruang pimpinan layak pakai
Kompetensi pengelolaan administrasi sarana dan prasarana oleh kepala sekolah dalam urusan administrasi berjalan baik dan memadai.
Peningkatan kompetensi pengelolaan administrasi sarana dan prasarana oleh kepala sekolah dalam urusan administrasi yang baik dan benar
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
19. 6.3.2. Memiliki ruang guru sesuai standar
Perluasan luas ruang sesuai aturan 56m2 Proses pembangunan dilakukan secara profesional Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang guru dilakukan secara berkala dan berkelanjutan Pengajuan usulan ke dinas terkait
Perluasan luas ruang guru dilakukan sesuai aturan jenjang smk = 56m2 Ada kepastian atau monev proses pembangunan dilakukan secara profesional Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Realisasi usulan perluasan ruang pimpinan sesuai standar
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
20. 6.3.15. Kondis
Kompetensi pengelolaan
Peningkatan kompetensi
⮚ Kementrian Pendidikan dan
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
i ruang guru layak pakai
administrasi oleh guru dalam urusan administrasi berjalan baik dan memadai.
pengelolaan administrasi oleh guru dalam urusan administrasi yang baik dan benar
Kebudayaan ⮚ Dinas
Pendidikan ⮚ Suku Dinas
Pendidikan
21. 6.3.3. Memiliki ruang UKS sesuai standar
Perluasan luas ruang sesuai aturan 12 m2 Proses pembangunan dilakukan secara profesional Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang UKS dilakukan secara berkala dan berkelanjutan Pengajuan usulan ke dinas terkait
Perluasan luas ruang UKS dilakukan sesuai aturan jenjang smk = 12m2 Ada kepastian atau monev proses pembangunan dilakukan secara profesional Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Realisasi usulan perluasan ruang pimpinan sesuai standar
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
22. 6.3.16. Kondisi ruang UKS layak pakai
Kompetensi pengelolaan ruang UKS berjalan baik dan memadai sesuai aturan
Peningkatan kompetensi pengelolaan ruang UKS
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
23. 6.3.4. Memiliki tempat ibadah sesuai standar
Perluasan luas ruang ibadah sesuai aturan minimal 24 m2 Proses pembangunan dilakukan secara profesional
Perluasan luas ruang ibadah dilakukan sesuai aturan jenjang smk minimal 24m2 Ada kepastian atau monev proses pembangunan dilakukan secara
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang ibadah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan Pengajuan usulan ke dinas terkait
profesional Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Realisasi usulan perluasan ruang pimpinan sesuai standar
24. 6.3.17. Kondisi tempat ibadah layak pakai
Kompetensi pengelolaan ruang ibadah berjalan baik dan memadai sesuai aturan Ketersediaan ruang ibadah bagi seluruh warga sekolah dengan berbagai agama yang diakui pemerintah layak digunakan
Peningkatan kompetensi pengelolaan ruang ibadah Peningkatan pengadaan berbagai tempat ibadah
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
25. 6.3.5. Memiliki jamban sesuai standar
Ketersediaan jamban untuk smk sesuai aturan 30 siswi= 1 unit jamban, dan 40 siswa = 1 unit jamban dengan ukuran luas 2m2
Pengadaan jamban untuk peserta didik sesuai dengan jenis kelamin dan sesuai aturan yang berlaku untuk smk
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
26. 6.3.18. Kondisi jamban layak pakai
Kompetensi pengelolaan sesuai aturan dan kondisi jamban berjalan baik dan layak pakai
Peningkatan pengelolaan petugas dalam menjamin jamban yang layak pakai sesuai aturan untuk jenjang smk
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
27. 6.3.6. Memiliki gudang sesuai standar
Perluasan luas ruang gudang untuk smk sesuai aturan minimal 24 m2
Perluasan luas ruang gudang dilakukan sesuai aturan jenjang smk minimal 24m2
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
Proses pembangunan dilakukan secara profesional Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang gudang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan Pengajuan usulan ke dinas terkait
Ada kepastian atau monev proses pembangunan dilakukan secara profesional Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Realisasi usulan perluasan ruang pimpinan sesuai standar
⮚ Suku Dinas Pendidikan
28. 6.3.19. Kondisi gudang layak pakai
Kompetensi pengelolaan ruang gudang berjalan baik dan memadai sesuai aturan Ketersediaan ruang gudang layak digunakan
Peningkatan Kompetensi pengelolaan ruang gudang harus sesuai aturan Ketersediaan ruang gudang layak digunakan menjadi keharusan
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
29. 6.3.7. Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar
Perluasan luas ruang sirkulasi untuk smk sesuai aturan berdasarkan aturan yang berlaku
Peningkatan perluasan ruang sirkulasi berdasarkan aturan yang berlaku untuk jenjang smk
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
30. 6.3.8. Memiliki ruang tata usaha sesuai standar
Perluasan luas ruang tata usaha untuk smk sesuai aturan minimal 4m2/petugas tata usaha Proses pembangunan dilakukan secara profesional
Perluasan luas ruang tata usaha dilakukan sesuai aturan jenjang smk minimal 4m2/petugas tata usaha Ada kepastian atau monev proses pembangunan
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
Pengajuan usulan ke dinas terkait
dilakukan secara profesional Realisasi usulan perluasan ruang tata usaha sesuai aturan
31. 6.3.21. Kondisi ruang tata usaha layak pakai
Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang tata usaha dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar layak pakai
Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
32. 6.3.9. Memiliki ruang konseling sesuai standar
Perluasan luas ruang konseling untuk smk sesuai aturan minimal 12m2 Proses pembangunan dilakukan secara profesional Pengajuan usulan ke dinas terkait
Perluasan luas ruang konseling dilakukan sesuai aturan jenjang smk minimal 12m2 Ada kepastian atau monev proses pembangunan dilakukan secara profesional Realisasi usulan ruang konseling sesuai aturan
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
33. 6.3.22. Kondisi ruang konseling layak pakai
Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang konseling dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar layak pakai Adanya ruang privacy untuk konseling
Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Pengadaan ruang privacy untuk konseling
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
34. 6.3.10. Memiliki ruang organisasi
Perluasan luas ruang organisasi kesiswaan untuk smk sesuai aturan minimal 12m2
Perluasan luas ruang konseling dilakukan sesuai aturan jenjang smk minimal 12m2
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pihak Yang
Terlibat
kesiswaan sesuai standar
Proses pembangunan dilakukan secara profesional Pengajuan usulan ke dinas terkait
Ada kepastian atau monev proses pembangunan dilakukan secara profesional Realisasi usulan ruang konseling sesuai aturan
Pendidikan ⮚ Suku Dinas
Pendidikan
35. 6.3.23. Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai
Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang organisasi kesiswaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar layak pakai
Aturan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
⮚ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
⮚ Dinas Pendidikan
⮚ Suku Dinas Pendidikan
g. Standar Pengelolaan Pendidikan
Sampai 2018 Standar Pengelolaan Pendidikan belum mencapai “bintang 5” yang berarti
belum mencapai SNP, meskipun capaian naik dari tahun ke tahun.
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
4,65 5,83 5,97
Indikator dan Sub-Indikator Unggulan pada Standar Pengelolaan Pendidikan ini
(bintang 5)
Indikator pada standar Pengelolaan Pendidikan belum memenuhi SNP, namun ada 2 Sub-
Indikator Unggulan pada standar Pengelolaan Pendidikan.
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan 6,45
7.1.1. Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan 6,7
7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan 6,41
7.2.2. Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan 6,71
Indikator dan Sub-Indikator yang Perlu Ditingkatkan (bintang 4, 3, 2 dan 1)
Pencapaian Standar Pengelolaan Pendidikan terendah adalah menuju SNP 1
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan 6,45
7.1.2. Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan
6,51
7.1.3. Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah
6,15
7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan 6,41
7.2.1. Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap 6,08
7.2.3. Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan
6,49
7.2.4. Melaksanakan kegiatan evaluasi diri 6,55
7.2.5. Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan
6,44
7.2.6. Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran
6,18
7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan
2,17
7.3.1. Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik
7.3.2. Berjiwa kepemimpinan 6,43
7.3.3. Mengembangkan sekolah dengan baik 0
7.3.4. Mengelola sumber daya dengan baik 6,61
7.3.5. Berjiwa kewirausahaan 0
7.3.6. Melakukan supervisi dengan baik 0
7.4. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen 6,31
7.4.1. Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan 6,31
Rekomendasi Program Peningkatan Mutu
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
7
Standar Pengelolaan Pendidikan
Penguatan Kepemimpinan Kepala Sekolah SMK DKI dalam Perencanaan Pengelolaan
Melakukan Diklat/Worskhop/Bimtek/ Pendampingan Penguatan Kepemimpinan kepala Sekolah , dengan struktur program antara lain:
● TAM (Teknik Analisis Manajemen)
● Penyusuna
⮚ Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ Pengawas ⮚ LPMP DKI Jakarta ⮚ Kemendikbud ⮚ DU/DI
7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan
Seluruh SMK di DKI menyusun perencanaan pengelolaan sekolah dengan melakukan analisis SWOT untuk melihat potensi
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan sekolah.
Rencana Kerja Sekolah mencakup RKJM,RKT dan RKAS
● Teknik pelibatan Stakeholder (termasuk DU/DI)dalam Pengelolaan Sekolah
7.1.1. Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan
Seluruh Kepala Sekolah SMK DKI :
a. Membentuk Tim pengembang Sekolah
b. melibatkan warga sekolah dalam menyusun Visi, Misi dan tujuan yang merupakan arah kepemimpinan KS.
c. mensosialisasikan Visi, Misi dan tujuan sekolah
7.1.2. Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan
a. Kepala Sekolah SMK DKI menyusun RKS berupa RKJM dan RKT dan menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan sekolah
b. Penyusunan RKS berbasis tahapan dalam pelaksanaan SPMI. Dimulai dari Pemetaan Mutu, Perencanaan Pemenuhan Mutu, Pelaksanaan pemenuhan Mutu, Suoervisi dan Monitoring Evaluasi.
⮚ Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ Pengawas ⮚ LPMP DKI Jakarta ⮚ Kemendikbud
DU/DI
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
c. Melakukan evaluasi program-program tahun lalu yang hasil analisisnya menjadi acuan bagi penyusunan RKAS tahun berikutnya.
7.1.3. Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah
a. Penyusunan RKS melibatkan seluruh stakeholder yang terdiri dari Komite Sekolah, Pengawas, Alumni, DU/DI, Asosisasi Profesi dan disahkan oleh penyelenggara Pendidikan
b. Mensosialisasikan RKS kepada seluruh warga sekolah.
7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan
Penguatan Kepala Sekolah SMK dalam Pengelolaan Sekolah
Program penyusunan Juknis/Juklak, Pedoman,SOP dan Dokumen Pengelolaan Sekolah, antara lain: Kurikulum, Struktur Organisasi, Peraturan Akademik, Pengelolaan Kesiswaan, Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Supervisi, Monev kegiatan Pengelolaan Sekolah
⮚ Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ Pengawas ⮚ LPMP DKI Jakarta ⮚ Kemendikbud ⮚ DU/DI
7.2.1. Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap
Selueuh SMK di DKI memiliki dokumen pedoman pengelolaan yang meliputi:
a. KTSP b. Kalender
Pendidikan c. Struktur
Organisasi sekolah
d. Pembagian tugas guru
e. Pembagian tugas tendik
f. Peraturan Akademik
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
g. Tata Tertib sekolah
h. Kode etik seekolah
i. Pengelolaan Pembiayaan
j. SOP per kegiatan
k. Biaya Operasional Sekolah
7.2.2. Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan
Seluruh SMK di DKI memiliki pengelolaan kesiswaan meliputi: a. Layanan
Bimbingan Konseling
b. Layanan Bimbingan Karier
c. Layanan kegiatan ekstra Kurikuler
d. Penerimaan Peserta Didik BAru
e. Layanan Penelusuran TAmatan
7.2.3. Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan
Seluruh SMK di DKI:
a. Menyusun perencanaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
b. Mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan sekolah. Bagi pendidik meliputi wakil
Melakukan Diklat/Bimtek/Pendampingan Pengelolaan Sekolah
⮚ Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ Pengawas ⮚ LPMP DKI Jakarta ⮚ Kemendikbud ⮚ DU/DI
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
kepala bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana dan bidang hubungan industri yang mengacu kepada peraturan yang berlaku. Selain itu Ketua Kompetensi Keahlian, Teknisi dan LAboran . BAgi Tenaga Kependidikan, meliputi Kepala Tata Administrasi Sekolah, Staf Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Kesiswaan ndan sebagainya.
c. Melakukan penilaian tenaga pendidik dan kependidikan, meliputi: kesesuaian penugasan, keseimbangan beban kerja, pencapaian prestasi dan mengikuti berbagai lomba.
7.2.4. Melaksanakan kegiatan evaluasi diri
a. Melakukan evaluasi proses pebelajaran secara periodic sekurang-kurangnya evaluasi tengah
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
semester dan evaluasi setiap semester
b. Melakukan evaluasi diri sekolah secara periodic berdasarkan kebutuhan sekolah
7.2.5. Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan
a. Membangun kemitraan dengan DU/DI
b. Membangun kemitraan dengan Lembaga-lembaga pendukung seperti kepolisian, kesehatan, unsur kecamatan, kelurahan, RT/RW, pemuka agama dan masyarakat
Membangun Kemitraan dengan DU/DI,Kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Olah Raga, Kecamatan, Keluraha, TNI, masyarakat setempat, tokoh masyarakat dan pemuka agama dan seebagainya
⮚ Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ Pengawas ⮚ LPMP DKI Jakarta ⮚ Kemendikbud ⮚ DU/DI
7.2.6. Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran
a. SMK di DKI memiliki peraturan akademik yang meliputi: kehadiran minimal siswa, ketentuan nilai minimal, kenaikan kelas, hak dan kewajiban siswa
b. SMK di DKI memiliki pedoman tata tertib pendidik , tenaga kependidikan dan peserta didik.
c. SMK di DKI memiliki Kode Etik Sekolah yang
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
memuat antara lain hubungan sesama warga sekolah, norma-norma yang harus dibangun dan dijaga oleh seluruh warga sekolah.
7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan
⮚ Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ Pengawas ⮚ LPMP DKI Jakarta ⮚ Kemendikbud ⮚ DU/DI ⮚ Para Profesional
Kepribadian seperti Ary Ginanjar, Mien Uno dsb
7.3.1. Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik
a. Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah;
b. Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum
c. Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
d. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
e. Memberi contoh/teladan/t
Melakukan Diklat/Worskhop/Bimtek/Pendampingan kepala Sekolah , terkait dengan: ● Kompetensi
Kepribadian Kepala Sekolah
● KOmoetensi Managerial kepala Sekolah
● Kompetensi Kewirausahaan kepala sekolah
● Kompetensi Supervisi
● Kepemimpinan Kepala Sekolah
● Pengembangan Sekolah berbasis SPMI
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
indakan yang bertanggung jawab.
7.3.2. Berjiwa kepemimpinan
a. Membangun tujuan bersama.
b. Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah serta penyelenggara sekolah;
c. Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat
⮚ Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ Pengawas ⮚ LPMP DKI Jakarta ⮚ Kemendikbud ⮚ DU/DI
7.3.3. Mengembangkan sekolah dengan baik
a. Mengembangkan motivasi pendidik dalam mengembangkan kompetensi.
b. Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;
⮚ Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ Pengawas ⮚ LPMP DKI Jakarta ⮚ Kemendikbud ⮚ DU/DI
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
c. Meningkatkan mutu pendidikan.
d. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi siswa.
7.3.4. Mengelola sumber daya dengan baik
a. Mengambil keputusan berbasis data.
b. Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif;
7.3.5. Berjiwa kewirausahaan
a. Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;
b. Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;
c. Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;
d. Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu;
e. Meningkatkan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum.
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
f. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;
g. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik
7.3.6. Melakukan supervisi dengan baik
a. Menjamin pelaksanaan mutu proses pembelajaran melalui pelaksanaan monitoring atau supervisi.
b. Mengembangkan sistem penilaian dalam memantau perkembangan belajar siswa.
c. Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah
⮚ Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ Pengawas ⮚ LPMP DKI Jakarta ⮚ Kemendikbud ⮚ DU/DI
No Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan
7.4. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen
⮚
7.4.1. Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan
a. Mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel;
b. Menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses;
c. Menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan;
d. Melaporkan data informasi sekolah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
a. Pelatihan Sistem Informasi MAnajemen dan pemanfaatannya dalam Manajemen Sekolah maupun Proses pembelajaran di kelas.
b. Pengadaan perangkat, fasilitas, sarana prasarana yang men-support Sistem Informasi MAnajemen di setiap sekolah dan Digitalisasi Learning di tiap kelas, perpustakaan dan laboratorium sekolah di Provinsi DKI Jakarta
⮚ Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ SUku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bidang SMK, bidang PTK
⮚ Pengawas ⮚ LPMP DKI Jakarta ⮚ Kemendikbud ⮚ DU/DI ⮚ SEAMOLEC
h. Standar Pembiayaan
Capaian Standar Pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun
sampai tahun 2018 belum mencapai “bintang 5” yang berarti belum mencapai SNP
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
3,96 5,57 5,81
Indikator dan Sub-Indikator Unggulan pada Standar Pembiayaan ini (bintang 5)
Ada 1 indikator dan 1 sub-indikator pada Standar Pembiayaan yang memenuhi SNP yaitu
Indikator Sekolah Memberikan Layanan Subsidi Silang.
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
8.1. Sekolah memberikan layanan subsidi silang 6,68
8.1.3. Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
7
Indikator dan Sub-Indikator yang Perlu Ditingkatkan (bintang 4, 3, 2 dan 1)
Pencapaian Standar Pembiayaan terendah adalah menuju SNP 1
INDIKATOR/SUB-INDIKATOR CAPAIAN 2018 Nomor Indikator/SubIndikator Nilai Kategori
8.1. Sekolah memberikan layanan subsidi silang 6,68
8.1.1. Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu 6,52
8.1.2. Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
6,52
8.2. Beban operasional sekolah sesuai ketentuan 6,59
8.2.1. Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan 6,59
8.3. Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik 4,18
8.3.1. Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya
0,15
8.3.2. Memiliki laporan pengelolaan dana 6,39
8.3.3. Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan
5,99
Rekomendasi Program Peningkatan Mutu
No
Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan instansi Terkait
1 8.1.1.Membebaskan biaya bagi siswa yg
⮚ Pendataan siswa kurang mampu .
⮚ Pendataan siswa
⮚ Sekolah agar membebaskan biaya bagi siswa
⮚ Komite, Sudin,Dinas,Yayasan,LSM
No
Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan instansi Terkait
tidak mampu penerima beasiswa ⮚ Layanan subsidi
silang. ⮚ Meningkatkan
Kemitraan sekolah ⮚ Membuat laporan
lengkap pengelolaan dana bagi siswa yg tdk mampu
tidak mampu,sekolah juga perlu memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
2 8.3.1Mengatur alokasi Dana yg berasal dari APBD/APBN/Yayasan/Sumber lainnya
⮚ Bimtek pengelolaan dana.
⮚ Menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yg mengacu pada standar
⮚ Penyusunan dan
penganggaran program dan kegiatan yang mengacu pencapaian SNP dan kebutuhan sekolah
⮚ Kemitraan sekolah
⮚ Membuat laporan lengkap pengelolaan dana
⮚ Sekolah agar menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional
⮚ Sekolah dalam pengambilan keputusan penetapan besarnya dana yg digali dari masyarakat sebagai biaya operasional dgn melibatkan berbagai pihak yg terkait (stakeholders)
⮚ Sekolah mengelolaan dana dr masyarakat sebagai biaya personal dilakukan secara transparan, akuntabel yg ditunjukkan dalam RKAS
⮚ Komite, Sudin,Dinas,Inspektorat,
3 8.3.3 Memiliki laporan yg dapat di akses oleh pemangku
⮚ Penyusunan dan penganggaran program dan kegiatan yang mengacu pencapaian SNP
⮚ Sekolah agar memiliki laporan pengelolaan dana, dan memiliki laporan yang dapat diakses oleh
⮚ Komite, Sudin,Dinas,Inspektorat, LSM
No
Sub-Indikator
Yang Perlu Ditingkatkan
Strategi Pemenuhan Rekomendasi
Program Peningkatan Mutu
Pelibatan instansi Terkait
kepentingan dan kebutuhan sekolah
⮚ Meningkatkan Kemitraan sekolah
⮚ Membuat laporan lengkap pengelolaan dana
pemangku kepentingan
BAB IV
PENUTUP
1. Simpulan
a. SMK di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2018 belum semuanya
memenuhi 8 SNP
b. Pencapaian 8 SNP meningkat dari tahun 2016, 2017 dan 2018
c. Pencapaian 8 SNP jenjang SMK di Wilayang Kota Administrasi Jakarta Selatan pada
tahun 2018 :
Menuju SNP 1 0 2,04
Menuju SNP 2 2,05 3,7
Menuju SNP 3 3,71 5,06
Menuju SNP 4 5,07 6,66
SNP 6,67 7
No Standar Nasional Pendidikan Kota Jakarta Selatan 2018
Kategori
1 Standar Kompetensi Lulusan 6,38 ****
2 Standar Isi 5,92 ****
3 Standar Proses 6,58 ****
4 Standar Penilaian Pendidikan 6,29 ****
5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,55 **
6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 3,19 **
7 Standar Pengelolaan Pendidikan 5,97 ****
8 Standar Pembiayaan 5,81 ****
d. Pencapaian terendah adalah :
1. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
2. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
2. Rekomendasi :
a. Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan berpedoman pada SPM SMK
b. Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai dgn katalog kegiatan
pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.
c. Rekomendasi Program Peningkatan Mutu adalah meningkatkan kemampuan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan tentang pencapaian peserta didik memiliki pengetahuan
faktual, prosedural, konseptual, metakognitif melalui pengemangan proses
pemelajaran.
d. Peningkatan diatas dapat dilakukan oleh Kemendikbud dengan direktorat PSMK, Puskur
, Pusbangtendik.
e. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas pendidikan dapat melakukan penguatan dan
peningkatan kompetensi akademik dan pedagogik dalam bentuk workshop atau
pelatihan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui BPSDM dan
P2KPTK2.