petunjuk operasional bop 2014
DESCRIPTION
Petunjuk Operasional Bop 2014TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
UPTD Kesehatan dan jaringannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan terdepan
yang bertanggung jawab di wilayah kerjanya, saat ini keberadaannya sudah cukup
merata. Namun demikian, masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh UPTD
Kesehatan dan jaringannya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat di
wilayah kerjanya, antara lain adalah keterbatasan biaya operasional untuk pelayanan
kesehatan.
Penyaluran dana kegiatan Biaya Operasional dan Pemeliharaan di UPTD
Kesehatan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tuban
dalam pembangunan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan khususnya
dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna tercapainya target
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
Mengingat Kegiatan Biaya Operasional dan Pemeliharaan sebelum tahun 2014
yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban banyak menemui kendala antara lain
keterlambatan beberapa UPTD Kesehatan dalam mengumpulkan pertanggungjawaban
pengeluaran (SPJ) sehingga merugikan UPTD Kesehatan lain yang telah mengumpulkan
terlebih dahulu maka mulai tahun 2014 mekanisme penganggaran dan pengelolaan
keuangan kegiatan Biaya Operasional dan Pemeliharaan mengalami perubahan. Sejak
tahun 2014 Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran memberi kewenangan
mengelola anggaran pada UPTD Kesehatan dan menetapkan Kepala UPTD Kesehatan
sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Biaya Operasional dan Pemeliharaan dalam
suatu surat Keputusan.
Petunjuk Pelaksanaan ini disusun sebagai acuan UPTD Kesehatan dalam
pengelolaan keuangan kegiatan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
B. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui
kegiatan promotif dan preventif Puskesmas untuk mewujudkan pencapaian target
SPM Bidang Kesehatan dan MDGs pada tahun 2015
2. Tujuan Khusus
a. Meningkatnya cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang bersifat
promotif dan preventif.
b. Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat
promotif dan preventif bagi masyarakat.
1
c. Terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam perencanaan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
d. Tersedianya acuan bagi UPTD Kesehatan dalam melaksanaan pengelolaan
keuangan Kegiatan Biaya Operasional dan Pemeliharaan di UPTD Kesehatan
C. SASARAN
33 Puskesmas, 1 Gudang Farmasi dan 1 Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Tuban
D. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang
mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
13.Peraturan Bupati Tuban Nomor 27 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntasi
Pemerintah Kabupaten Tuban;
14.Peraturan Bupati Tuban Nomor 03 Tahun 2009 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
2
E. ALOKASI
F. PENGERTIAN
1. SKPD = Satuan Kerja Pemerintah Daerah
2. PA = Pengguna Anggaran
3. KPA = Kuasa Pengguna Anggaran
4. PPK = Pejabat Penatausahaan Keuangan
5. PPTK = Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
6. SPJ = Surat Pertanggung Jawaban
7. SPP-GU = Surat Perintah Pembayaran-Ganti Uang
3
8. SPP-LS = Surat Perintah Pembayaran-Langsung
9. SPM = Surat Perintah Membayar
10.SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana
11.SPD = Surat Penyediaan Dana
12.SSP = Surat Setoran Pajak
13.RKA = Rencana Kerja Anggaran
14.DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran
15.RKAP = Rencana Kerja Anggaran Perubahan
16.DPPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan
17.STTS = Surat Tanda Terima Setoran
18.DPPKAD = Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4
BAB II
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
A. PENGELOLAAN
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 3 mengamanatkan pengelolaan keuangan
negara dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan dan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.
Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan,
penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
1. Pengelompokan Belanja
a. Belanja Pegawai (Kode rekening 5.2.1)
5.2.1.01 Honorarium PNS
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.04 Honorarium PPTK
5.2.1.01.05 Honorarium Pembantu PPTK
5.2.1.02 Honorarium Non PNS
5.2.1.02.04 Honorarium Non PNS Kegiatan
5.2.1.03 Uang Lembur
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS
b. Belanja Barang dan Jasa (Kode
rekening 5.2.2)
5.2.2.01 Bahan Habis Pakai
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas
5.2.2.01.10 Belanja Pengisian Tabung Oksigen
.
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.09 Belanja Bahan Makanan dan Minuman
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
5
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01 Belanja Cetak
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran
5.2.2.20.24 Belanja Pemeliharaan Meubelair
5.2.2.26 Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan
5.2.2.26.17 Belanja Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.26.37 Belanja Jasa Pelayanan Medik
5.2.2.26.41 Belanja Jasa Pembakaran Sampah Medis
2. Pejabat Pengelolaan Keuangan
Bupati menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Dinas
Kesehatan Kabupaten Tuban dengan Surat Keputusan.
6
Pennguna Anggaran mempunyai tugas antara lain :menyusun RKA dan DPA,
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja,
melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian atas tagihan
dan memerintahkan pembayaran, menandatangani SPM, mengawasi pelaksanaan
anggaran SKPD yang dipimpinnya dan bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Pengguna Anggaran dalam melaksanakan penatausahaan keuangan menunjuk dan
menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Dimana tugasnya adalah:
meneliti kelengkapan SPP gaji, SPP LS pengadaan barang dan jasa dan SPP GU
yang diajukan Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui PPTK, melakukan
verifikasi SPP, menyiapkan SPM, melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan
laporan keuangan SKPD
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan
kegiatan menunujuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
PPTK mempunyai tugas :
a. Mengendalikan pelaksana kegiatan
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
Dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen
administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai
ketentuan perundang-undangan
PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang. Dalam melaksanakan tugasnya PPTK dibantu oleh
Pembantu PPTK.
B. PENATAUSAHAAN KEUANGAN
1. Alur Penatausahaan Keuangan
Alur penatausahaan keuangan menunjukkan jenjang pertanggungjawaban dalam
pemantauan/pengawasan/verifikasi SPJ kegiatan yang telah dilaksanakan. Bentuk
pemantauan/pengawasan/verifikasi SPJ itu adalah penandatanganan dalam SPJ atau
paraf sebagai tanda SPJ itu telah melalui proses verifikasi. Alur tersebut adalah
sebagai berikut:
7
2. Pengajuan Realisasi Anggaran
Pengajuan melalui sistem GU = Ganti Uang, penyerapan/pengajuan realisasi harus
memperhatikan anggaran kas/SPD (Surat Penyediaan Dana) tribulanan.
Pengajuan realisasi :
8
PPTK
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bendahara Pengeluaran
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran
Verifikator SPJ
Kendali rekening pada saat pengajuan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu
untuk didaftarkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban
Surat pengantar SPP-GU;
Ringkasan SPP-GU;
Rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu
Bukti transaksi yang sah dan lengkap
Fotocopy SPD
Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D
kepada kuasa BUD (Format tercantum dalam Lampiran D.IX Permendagri 13
Tahun 2006); dan
Daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.
Fotocopy SSP Pajak
Dibuat rangkap 3 (tiga) :
Asli = Dinkes, Salinan 1 = DPPKAD Salinan 2 = Arsip Puskesmas
Format terlampir
3. Verifikasi SPJ
SPJ yang diajukan UPTD Kesehatan disertai kendali rekening dan SPP-SPM
dikumpulkan ke Verifikator SPJ untuk diverifikasi. Verifikator SPJ sellau berkoordinasi
dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan tugasnya. SPJ yang
lolos verifikasi akan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran, PPK dan Pengguna
Anggaran. Bila akan diajukan ke DPPKAD, Bendahara Pengeluaran Pembantu akan
memberitahu PPTK untuk menjilid dokumennya
C. PERTANGGUNGJAWABAN
1. Bentuk Pertanggungjawaban
NO.KODE
REKENING KEGIATAN YANG PERLU DIPERHATIKAN
A 5.2.1.01 Honorarium PNS
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Dalam pelaksanaan SPJ :
Pelaksana Kegiatan - Harus ada SK yang ditandatangani Kepala Dinas
Kesehatan
- Daftar Hadir Panitia
- Pajak bila Gol III 5 %, gol IV 15%
- Kuitansi
5.2.1.01.04 Honorarium PPTK - Kuitansi
- Dilampiri SK Kadinkes
- Pajak bila Gol III 5 %, gol IV 15%
9
5.2.1.01.05 Honorarium Pembantu - Kwitansi
PPTK - Dilampiri SK Kadinkes
- Pajak bila Gol III 5 %, gol IV 15%
B 5.2.1.02 Honorarium Non PNS
5.2.1.02.04 Honorarium Non PNS
Kegiatan
- Penjaga Malam - SPT di buat 1 Kali dan berlaku 1 tahun bisa
difotokopi utk pencairan
- Petugasnya sesuai SK Kadinkes
- Tanggal kuitansi akhir bulan setiap bulannya
- Pencairan dilampiri SK Kadinkes
- Daftar hadir, hadir setiap hari meskipun hari libur ,
tidak boleh paraf harus tanda tangan
- Petugas Kebersihan - SPT di buat 1 Kali dan berlaku 1 tahun bisa
difotokopi utk pencairan
- Petugasnya sesuai SK Kadinkes
- Tanggal kuitansi akhir bulan setiap bulannya
- pencairan dilampiri SK Kadinkes
- Daftar hadir, hadir setiap hari meskipun hari libur ,
tidak boleh paraf
harus tanda tangan
- Petugas Sopir - SPT di buat 1 Kali dan berlaku 1 tahun bisa
difotokopi utk pencairan
- Petugasnya sesuai SK Kadinkes
- Tanggal kuitansi akhir bulan setiap bulannya
- pencairan dilampiri SK Kadinkes
- Daftar hadir, hadir setiap hari meskipun hari libur ,
tidak boleh paraf
harus tanda tangan
- Sewaktu - waktu ada KLB dan Wabah Siap antar
jaga di Puskesmas.
C 5.2.1.03 Uang Lembur
5.2.1.03 Uang Lembur PNS - Hari diluar Jam Kerja dan Hari Libur
- minimal 3 Jam
- SPT dengan tanda tangan Ka.Pusk.
- Kwitansi Gol. II = per jam 10.000,-
Gol. III = Per jam 12.000,-
uang makan lembur gol II dan III
= Rp. 20.000,-
- untuk Gol III disertai Pajak 5 %
- Daftar hadir lembur
- Laporan hasil sesuai SPT
D 5.2.2.01 Belanja Bahan Habis Pakai
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor - Kuitansi dan rekapitulasinya bila ada lebih dari
satu kuitansi
- Nota pembelian
10
- Fotocopy pajak bila ada
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan - Kuitansi dan rekapitulasinya bila ada lebih dari
Elektronik (Lampu Pijar, satu kuitansi
Battery Kering) - Nota pembelian
- Fotocopy pajak bila ada
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai - Kuitansi dan rekapitulasinya bila ada lebih dari
Dan Benda Pos Lainnya satu kuitansi
- Nota pembelian
- Fotocopy pajak bila ada
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan - Kuitansi dan rekapitulasinya bila ada lebih dari
Kebersihan satu kuitansi
Dan Bahan Pembersih - Nota pembelian
- Fotocopy pajak bila ada
5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung - Untuk Puskesmas Rawat Inap
Gas - Kuitansi dan rekapitulasinya bila ada lebih dari
satu kuitansi
- Nota pembelian
5.2.2.01.10 Belanja Pengisian Tabung - Kuitansi dan rekapitulasinya bila ada lebih dari
Oksigen satu kuitansi
- Nota pembelian
E 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.09 Belanja Bahan Makanan - Untuk makmin pasien rawat inap, labkes dan
dan Minuman Puskesmas yang menganggarkan karena petugasnya beresiko terpapar radiasi
- Bahan yang dibeli berupa bahan makanan mentah yang perlu diolah - Kuitansi dan rekapitulasinya bila ada lebih dari
satu kuitansi - Nota pembelian - Untuk makmin pasien rawat inap : fotocopy
register rawat inap - SPJ bulan Desember tetap ditanggali bulan
Desember 2013
F 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dokumentasi, - Kuitansi dan rekapitulasinya bila ada lebih dari Publikasi, dan Dekorasi satu kuitansi - Kuitansi dekorasi dan dokumentasi direakp
menjadi satu Dekorasi : - Harus ada Foto Spanduk atau Banner
Dokumentasi : - Harus ada Foto Kegiatan
G 5.2.2.05Belanja Perawatan Kendaran Bermotor
5.2.2.05.01 Belanja jasa service - Kuitansi lebih dari satu dengan kode rekening sama supaya direkap
- Nota servis diberi Nomor kendaraan dan dibuat per kendaraan
- Jasa servis dikenakan pajak PPh 23 : 2 %.PPN 10%
- Fotocopy pajak
11
5.2.2.05.02 Belanja penggantian suku - Kuitansi lebih dari satu dengan kode rekening cadang sama supaya direkap
- Nota pembelian diberi Nomor Kendaraan dan dibuat per kendaraan
5.2.2.05.03 Belanja BBM/Gas dan - Kuitansi lebih dari satu dengan kode rekening Pelumas sama supaya direkap
- Nota pembelian diberi Nomor Kendaraan - Dilampiri dengan daftar penerimaan BBM dan
pelumas
H 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01 Belanja Cetak - Kuitansi lebih dari satu dengan kode rekening sama supaya direkap
- Nota pembelian - Fotocopy SSP pajak bila ada 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan - Kuitansi lebih dari satu dengan kode rekening
sama supaya direkap - Nota pembelian - Fotocopy SSP pajak bila ada 5.2.2.06.03 Belanja Penjilidan - Kuitansi lebih dari satu dengan kode rekening
sama supaya direkap - Nota pembelian - Fotocopy SSP pajak bila ada I 5.2.2.11 Belanja Makanan dan
Minuman 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan - Kuitansi SPJ Makanan dan Minuman disertai
Minuman Rapat Pajak Daerah yang harus dibayar di pengelola dengan format
yang sudah di stempel catering sesuai SPJ - Besar pajak SPJ makmin dibagi 11 dan dibulatkan ke satuan lima puluh terdekat. - Daftar hadir 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan - Kuitansi SPJ Makanan dan Minuman disertai
Minuman Kegiatan Pajak Daerah yang harus dibayar di pengelola dengan format
yang sudah di stempel catering sesuai SPJ - Besar pajak SPJ makmin dibagi 11 dan dibulatkan ke satuan lima puluh terdekat. - Daftar hadir Pertemuan - Kerangka Acuan - Minilok - Undangan - Lintas Program - Daftar Hadir - Pertemuan lainnya - Jadwal - Laporan Hasil Kegiatan berisi Kerangka Acuan
Ditambah hasil pertemuan atau kesepakatan yang telah dicapai. J 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas - Jarak harus minimal 5 Km Dalam Daerah - SPT dengan tanda tangan Ka.Pusk. - SPPD - Kuitansi
12
- Laporan Hasil K 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan - Kuitansi lebih dari satu dengan kode rekening
Gedung Kantor sama supaya direkap - Kuitansi bahan baku dan ongkos tukang bisa
direkap jadi satu - Kuitansi jasa tukang dilampiri daftar hadir tukang - Foto hasil pemeliharaan
5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan - Kuitansi lebih dari satu dengan kode rekening Peralatan dan sama supaya direkap
Perlengkapan Kantor - Kuitansi Bahan dan Jasa bisa direkap jadi satu - Jasa dikenakan pajak PPh 23 : 2 %.PPN 10% - Fotocopy pajak 5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan - Kuitansi lebih dari satu dengan kode rekening
Peralatan dan Perlengkapan sama supaya direkap Gedung Kantor - Kuitansi Bahan dan Jasa bisa direkap jadi satu - Jasa dikenakan pajak PPh 23 : 2 %.PPN 10% - Fotocopy SSP pajak 5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Alat - Kuitansi lebih dari satu dengan kode rekening p
Kedokteran sama supaya direka - Kuitansi Bahan dan Jasa bisa direkap jadi satu - Jasa dikenakan pajak PPh 23 : 2 %.PPN 10% - Fotocopy SSP pajak 5.2.2.20.08 Belanja Pemeliharaan Alat - Kuitansi lebih dari satu dengan kode rekening
Laboratorium sama supaya direkap - Kuitansi Bahan dan Jasa bisa direkap jadi satu - Jasa dikenakan pajak PPh 23 : 2 %.PPN 10% - Fotocopy SSP pajak 5.2.2.20.24 Belanja Pemeliharaan - Kuitansi lebih dari satu dengan kode rekening
Mebelair sama supaya direkap - Kuitansi Bahan dan Jasa bisa direkap jadi satu - Jasa dikenakan pajak PPh 23 : 2 %.PPN 10% - Fotocopy SSP pajak L 5.2.2.20.26 Belanja Jasa Pelaksanaan
Kegiatan 5.2.2.20.26.17 Belanja Transportasi dan - Untuk transport kader Akomodasi - Kuitansi dengan rekapitulasinya - SK Kepala Dinas Kesehatan
- Nama di SK harus sama dengan nama di SPJ - Daftar hadir - Fotocopy SSP Pajak 5.2.2.20.26.37 Belanja Jasa Pelayanan - Kuitansi dan rekapitulasinya Medik - Fotocopy STS dari Bendahara Penerimaan - Fotocopy SSP Pajak bila ada - SPJ bulan Desember tetap ditanggali bulan 3
Desember 201 5.2.2.20.26.41 Belanja Jasa Pembakaran - Kwitansi harus ditanda tangani Pihak RSUD Dr.
Sampah Medis R. Koesma - Nota dikeluarkan Pihak RSUD Dr. R.Koesma - Per Kg Rp. 12.500 sesuai Perda No. 17 Tahun
13
2011 tentang Retribusi Kesehatan
2. Kuitansi
a. Kuitansi harus ditandatangani PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Pengguna
Anggaran
b. Harga dalam Kegiatan Biaya
Pemeliharaan dan Operasional Puskesmas mengacu :- Standar Harga Kabupaten
Yang perlu diperhatikan :
No URAIAN BESARAN HARGA
MAKSIMAL
KETERANGAN
1. Honorarium PPTK per blnHonorarium Pemb PPTK per bln
Rp 100.000Rp 80.000
2. Uang Lembur perjam- Gol I - Gol II- Gol III- Gol IVUang makan perhari
Rp 7.500Rp 10.000Rp. 12.000Rp. 14.000Rp 20.000
Dilaksanakan di luar jam kerja minimal 3 jam berturut-turut.
3. Makanan dan minuman - Makanan Kotak - Snack biasa
RpRp
22.50010.000
4. Fotocopy Rp 150
5. Perjalanan Dinas dari Puskesmas ke Kabupaten dalam rangka konsultasi
Sesuai golongan Tidak berlaku untuk Puskesmas dengan jarak dekat : Tuban, Kebonsari, Semanding, Wire
6. Perjalalanan Dinas dari Puskesmas ke desa/kecamatan
Rp 50.000
7. Belanja bahan makanan dan minuman pasien
Sesuai harga pasar
1 pasien 3 kali makan Rp. 25.000 perhari
8. Jasa Pelayanan Medik Sesuai Perda No 17 Tahun 2011
40% rawat jalan, tindakan medis75% kebidanan
9. Transport Kader Rp. 50.000 Pemberian sesuai ketentuan yang berlaku
10 Pembakaran Sampah Medis dilakukan di RSUD
14
Dr. R. Koesma. Per 1 kg Rp 12.500 Tarif sesuai Perda 17 Tahun 2011
- Beberapa besaran harga ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tuban.
3. Pajak
a. Pajak PPh pasal 21
- Honorarium
Golongan I/II : 0%, Golongan III : 5%, Golongan IV : 15%
- Transport dan akomodasi pihak ke III termasuk transport kader bulanan
Mempunyai NPWP : 5%
Non NPWP : 6%
b. Pajak PPh pasal 22
Pembelian di atas Rp. 2.000.000 : 1,5%
c. Pajak PPh pasal 23
- Jasa catering
Di atas Rp. 2.000.000 mempunyai NPWP : 2%
Tidak mempunyai NPWP : 4%
- Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21 seperti jasa sehubungan
dengan software komputer termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan,
jasa service : berapapun nilainya terkena 2% dg PPN 10%
d. PPN
- Untuk pembelian selain makanan dan minuman diatas Rp. 1.000.000
dikenakan PPN 10%
e. Pajak Daerah
- Khusus pembelian makanan dan minuman dengan jumlah berapapun
dikenakan pajak daerah (PPn) sebesar 10% dengan mengisi Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan petunjuk mpengisian terlampir.
f. SSP lembar ke 3 diserahkan ke Keuangan untuk laporan pajak ke Kantor Pajak
Pratama
g. Kode SSP pajak
JENIS PPh KODE KODE KETERANGAN AKUN JENIS SETORAN
Pasal 21 411121 100 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21.
Pasal 22 411122 100 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22.
15
Pasal 23 411124 100 untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23
PPN 411211 100 untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.
4. Pertanggung jawaban 2013
Pengajuan kegiatan tahun 2013 yang diajukan tahun 2014 :
a. Jasa Pelayanan atas pendapatan bulan Desember tahun 2013
b. Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap setelah tanggal 15 Desember 2013
Tuban, Januari 2014KEPALA DINAS KESEHATANKABUPATEN TUBAN
Dr. H. SAIFUL HADIPembina Utama MudaNIP. 19581028 198703 1 009
16
BAB III. PEMBUKUAN DAN LAPORAN PERSEDIAAN
A. PRINSIP PEMBUKUAN
1. Setiap penerimaan dan pengeluaran
kegiatan wajib dibukukan dan dicetak pada akhir bulan
2. PPTK mengerjakan Buku Kas Umum
dan pembukuan pajak atas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
3. Pembukuan dilaksanakan berdasarkan
asas brutto (kotor)
4. Pembukuan dapat dilakukan dengan
tulis tangan dan/atau komputer
5. Atasan langsung melaksanakan
pemeriksaan kas sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan
B. ALUR PEMBUKUAN
1. Setelah uang cair atau semenjak
terbit SP2D, PPTK wajib membuat pembukuan. Uraian : Terima dari Bendahara
Pengeluaran pada tanggal yang sudah ditetapkan, uang yang diterima dimasukkan
pada kolom Debet
2. Total Pengeluaran diuraikan/dirinci
sesuai kode rekening yang diajukan pada kolom Kredit dengan tanggal yang sama
dengan uang diterima
3. Bila ada pajak dibukukan tersendiri
dengan tanggal di pembukuan sama dengan tanggal uang diterima
17
4. Setiap bulan membuat Berita Acara
Pemeriksaan Kas.
C. LAPORAN PERSEDIAAN BARANG
PPTK supaya membuat laporan persediaan barang setiap bulan khusus alat tulis kantor
dan meterai, dan dibuatkan Berita Acara Persediaan pada akhir tahun anggaran.
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
KEGIATAN BIAYA OPERASIONAL DAN
PEMELIHARAAN
DI UPTD KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
18
KATA PENGANTAR
Mekanisme penganggaran dan pengelolaan keuangan Kegiatan Penyediaan Biaya
Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kesehatan mulai tahun 2014 mengalami
perubahan. Sejak tahun 2014 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban selaku
Pengguna Anggaran memberi kewenangan pengelolaan anggaran pada UPTD
Kesehatan dan menetapkan Kepala UPTD Kesehatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Biaya Operasional dan Pemeliharaan dalam suatu surat Keputusan. Diharapkan
perubahan ini dapat mempercepat realisasi kegiatan dan keuangan di masing-masing
UPTD Kesehatan
Agar pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
UPTD Kesehatan berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan UPTD Kesehatan sehingga dapat menjadi acuan bagi Pengelola di tingkat
UPTD Kesehatan.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
serta memberi petunjuk dan kemudahan kepada kita sekalian dalam melaksanakan
19
pembangunan kesehatan guna terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan
berkeadilan.
Tuban, Januari 2014KEPALA DINAS KESEHATANKABUPATEN TUBAN
Dr. H. SAIFUL HADIPembina Utama MudaNIP. 19581028 198703 1 009
20