petunjuk penyusunan perencanaan program...

Kepala Bagian Program dan Informasi Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Yogyakarta, 12 Juni 2017

PETUNJUK PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM PECEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TAHUN 2018

Outline

I. Dasar Hukum II. Prioritas Program P2P tahun 2018 III. Petunjuk Perencanaan Tahun 2018

DASAR HUKUM • UU No 25 Thn 2004 tentang SPPN (Penyusunan RPJP, RPJM,

RKP) • UU No 17 Thn 2003 tentang Keuangan Negara (harus dikelola

dengan akuntabel) • UU No 33 Thn 2004 ttg Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah (pembagian kewenangan/tugas melalui azas desentralisasi, dekon, dan TP)

• UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah • PP No 38 Thn 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan

3

DASAR HUKUM • PP No 90 Thn 2010 ttg Penyusunan RKA-KL (disusun berdasar

Renja – RKP – Pagu Anggaran; memuat info kinerja: program – kegiatan – sasaran kinerja; disusun menurut: unit – fungsi – program – kegiatan – jenis belanja – kelompok biaya – sumber pendanaan)

• Perpres No 2 Thn 2015 ttg RPJMN Thn 2015-2019 • Permenkes No 64 tahun 2015 ttg Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan • KepmKepmenkes No.HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang

Renstra Kemenkes 2015-2019 • Peraturan Menteri Keuangan 196/PMK.02/2015 tentang

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

4

Prioritas Program P2P Tahun 2018

5

Arah Prioritas Nasional Kesehatan 2018

– Penguatan kebijakan nasional pada RPJMN 2015-2019 – RKP 2018 merupakan 1 tahun sebelum akhir RPJMN: Perlu

percepatan upaya pencapaian target dan pemenuhan Nawacita Presiden

− Penurunan AKI dan AKB − Pencapaian target JKN pada 40% penduduk berpendapatan

terbawah − Eliminasi penyakit tropis yang terabaikan (neglected

tropical diseases) − Pencegahan dan pengendalian penyakit menular − Penurunan faktor risiko penyakit tidak menular − Lainnya (penguatan sistem kesehatan: sarpras, obat, tenaga

kesehatan)

• Sebagian prioritas pada tahun 2016 dan 2017 perlu dilanjutkan pada tahun 2018

Target dan indikator RENSTRA, RAP, DAN RAK pada akhir 2019 juga harus tercapai

7

Proyek Prioritas Nasional Kesehatan

Program Prioritas: Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”

Proyek Prioritas Nasional: 1. Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup Sehat

2. Kampanye Hidup Sehat

3. Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat

Program Prioritas: Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Proyek Prioritas Nasional: 1. Penurunan Kematian Ibu di

fasilitas pelayanan kesehatan

2. Pemenuhan JKN/KIS 3. Penyediaan sarana fasilitas

kesehatan yang berkualitas 4. Pemenuhan Tenaga

kesehatan 5. Penyediaan dan

peningkatan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

6. Penurunan Stunting

Prioritas Nasional Kesehatan: 3 Program Prioritas, 9 Kegiatan Prioritas, 14 Proyek Prioritas

Kegiatan yang tidak masuk dalam prioritas nasional akan masuk dalam prioritas bidang atau prioritas K/L

Kewaspadaan dini dan respon KLB, pengendalian vektor, SDM &sarpras TVZ, P2P frambusia

Program Prioritas: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Proyek Prioritas Nasional: 1. Pencegahan dan

Pengendalian TB dan HIV/AIDS

2. Pengendalian malaria 3. Pengendalian 3

Penyakit Tropis Terabaikan/Neglected Tropical Diseases

4. Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular

5. Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap

+

RKP 2018 (Program P2P)

8

Program P2P

Percepatan Pemb. Papua

Pengendalian Penyakit :

HIV/AIDS, TB, Malaria, Filariasis, Schisto, Kusta, Frambusia, DM, Jantung, Kronis, Imun Dasar

Prioritas Bidang (23 PM, 12 PTM,

SKK)

Prioritas Nasional (7 PM, 3 PTM, Imun

Dasar)

P2ML : - Hepatitis - ISP - ISPA

P2PTM - Kanker - GIF

P2MKJN - Keswa - Napza

SKK : - Surveilans, KLB - PIE - Karkes - Imun Lanjutan

P2TVZ : - Arbo - Vektor - Kecacingan - Zonosis

Sasaran Pembangunan Kesehatan 2018 (Berdasarkan RPJMN 2015-2019)

No Indikator Baseline 2018 2019

Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular

a. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,5 <0,5

b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 297 (2013) 254 245

c. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria 225 (2014) 285 300

d. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta 20 (2013) 26 34

e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis NA 28 35

f. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (persen) 7,2 (2013) 5,6 5,4

g. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,8 23,4

h. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4 (2013) 15,4 15,4

Sasaran RENSTRA dan RAP pada akhir 2019 juga harus tercapai

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018.. (1)

NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU (ribu rupiah)

1 Surveilans dan Karantina Kesehatan

252.085.200

Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

92,5%

Anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan

Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan

55,0%

Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

Persentase respon penanggulangan terhadap sinyal kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB) untuk mencegah terjadinya KLB di kabupaten/kota

80%

Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

Jumlah Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging

300

Kab/kota



2.

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

Meningkatnya Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tular

Vektor dan Zoonotik

303.408.578

Persentase Kabupaten/ Kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu

70%

Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1 per 1.000 penduduk

390 Kab/Kota

Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka Mikrofilaria Menjadi 1%

65 Kab/Kota

Persentase Kabupaten/ Kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk

66%

Persentase Kabupaten/ Kota yang eliminasi Rabies

70%



3.

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

531.415.400

Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat 91%

Persentase Kasus TB yang ditatalaksana sesuai standar 80%

Persentase kasus HIV yang diobati 52% Persentase Kabupaten/Kota yang 50% Puskesmasnya melakukan tatalaksana standar Pneumonia.

50%

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B dan C pada kelompok berisiko

60%



4.

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular; Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

103.415.800

Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

40%

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

40%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun

35%

Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini dan rujukan kasus katarak

20%



5.

Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza

meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza

40.782.700

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan Napza di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)

150 Kab/Kota

Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA di 30% SMA dan yang sederajat

15 Prov



6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program Pencegahan dan pengendalian penyakit

409.014.541

Persentase Satker Program P2P yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil AA

70%

Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana/prasarananya untuk memenuhi standar

64%

Petunjuk Perencanaan Program P2P

Fungsi Jukren

• Sebagai salah satu pedoman bagi semua Satker dalam menyusun RKA KL

• Sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan desk oleh Unit Eselon I

• Sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan penelitian oleh Biro Perencanaan

• Sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan reviu oleh Itjen

Kebijakan Umum Penyusunan Jukren

• Penerapan money follow program prioritas • Penjabaran form B dan C Trilateral Meeting, Permennkes 7

2014 dan Kebijakan Sekjen • Jukren berpedoman pada Renja KL • Prioritas program dilakukan melalui penetapan semua

menu yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional.

• Menu Prioritas Bidang dilakukan selektif efektif sesuai dengan anggaran yang tersedia

• Komponen pada Prioritas Nasional dan Bidang Berpedoman pada dengan ADIK Ditjen P2P

• Menu dalam Jukren memperhatikan masukan Satker UPT dan Dekon

Perlunya Kontribusi Dekon dan UPT dalam Penyusunan Petunjuk Perencanan

PUSAT

DEKON

&

UPT

PETUNJUK PERENCANAAN PROGRAM P2P TAHUN 2017

TOP DOWN

BOTTOM UP

• Target Nasional • Arah kebijakan dan

strategi • Rambu Perencanaan

Pusat • Rancangan Output Pusat • Rancangan

komponen/aktifitas pusat • Lokus Pro PN

• Aktifitas riil Satker • Kondisi lapangan • Menu Daerah (Pemda) • Lokal spesifik

• Pelarangan hal-hal khusus, antara lain: kegiatan studi banding /orientasi /bertukar pengalaman /belajar pengalaman antar Satuan Kerja

• Penetapan Lokasi/sasaran kegiatan sesuai dengan hasil Trilateral Meeting dan musrenbangnas

• Pengaturan (rambu) khusus Direktorat: – Implementasi Kebijakan Kemenkes (Sekjen) – Sebagai Strategi Pencapaian Proyek Prioritas Nasional

Hal Pokok Yang Akan Diatur Jukren (1)

• Pengendalian belanja perjalanan dinas • Pengendalian belanja aparatur • Pengaturan penerapan SBK • Pengaturan belanja sewa

gedung/kantor/rumah/mess • Pengaturan pengadaan sarpras daerah

perbatasan • Pengaturan pengadaan kendaraan • Pengaturan belanja pemeliharaan


• Pengaturan penetapan target Provinsi dan UPT

• Pengaturan penetapan lokasi kegiatan (Pro PN)

• Pengaturan menu khusus Papua/Papua Barat • Pengaturan komponen utama , pendukung ,

dan wilayah kerja (untuk KKP) • Persyaratan (rekomendasi) Unit Utama lain

masuk dalam Jukren


Peran Jukren Dalam Penyusunan RKA KL (1) Satker

a) Penyusunan Kertas Kerja Satker: • Log in aplikasi RKA KL • Melakukan input rincian anggaran pada tiap

output sampai level detil biaya • Input rincian anggaran dilakukan dengan

menuangkan alokasi anggaran angka dasar atau alokasi anggaran inisiatif baru

• Mencetak Kertas Kerja (setelah diyakini datanya benar)

• Melengkapi data dukung yang diperlukan untik kemudian disampaikan secara bersmaan dengan Kertas Kerja Satker yang telah ditanda tangani oleh KPA dan data dukung ke Unit Eselon I

b) Penyusunan RKA Satker: • Log ini aplikasi RKA KL • Melakukan input rencana kinerja satker,

rincian belanja level komponen, target pendapatan, prakiraan maju (hal ini dilakukan bersamaan dengan input data kertas kerja)

• Mencetak RKA Satker (bagian A,B,C,D) • Menyampaikan RKA ke Eselon I

Unit Eselon I

a) Menghimpun KK dan RKA Satker b) Me restore ADK yang disampaikan Satker c) Memvalidasi Kinerja dan anggaran program

yang menjadi tanggung jawab Unit Eselon I dengan:

• Total pagu anggaran • Sumber dana • Sasaran Kinerja (jenis barang/jasa serta

volume dan satuan keluaran. d) Meneliti dan menyaring relevansi

komponen dengan keluaran (output) kegiatan pada masing-masing KK Satker

e) Berkoordinasi dengan Satker dalam hal ada perbaikan KK Satker terkait sasarn kinerja dan relevansi output.

f) Mengisi informasi pada Form 1,23, RKA KL Unit

g) Mencetak RKA KL Unit untuk ditanda tangan Pejabat Eselon I

h) Menyampaikan RKA KL, RKA Satker, KK Satker dan data dukungnya ke Sekjen cq Biro Perencanaan untuk diteliti untuk kemudian diteruskan ke Itjen untuk direview.

VERIFIKASI (DESK) OLEH ES I

Unit Eselon I

a) Menghimpun KK dan RKA Satker b) Me restore ADK yang disampaikan Satker c) Memvalidasi Kinerja dan anggaran pogram

yang menjadi tanggung jawab Unit Eselon I dengan:

• Total pagu anggaran • Sumber dana • Sasaran Kinerja (jenis barang/jasa

serta volume dan satuan keluaran. d) Meneliti dan menyaring relevansi

komponen dengan keluaran (output) kegiatan pada masing-masing KK Satker

e) Berkoordinasi dengan Satker dalam hal ada perbaikan KK Satker terkait sasarn kinerja dan relevansi output.

f) Mengisi informasi pada Form 1,23, RKA KL Unit

g) Mencetak RKA KL Unit untuk ditanda tangan Pejabat Eselon I

h) Menyampaikan RKA KL, RKA Satker, KK Satker ke Sekjen cq Biro Perencanaan untuk diteliti untuk kemudian ditruskan ke Itjen untuk direview.

DESK OLEH ES I

Pelaksana

Acuan/Pedoman

Tujuan

Fokus Desk

Semua Direktorat (Subdit) dibawah Koordinasi Setditjen (Bagian PI)

Format hasil desk

Menggunakan Petunjuk Perencanaan sebagai alat untuk memvalidasi/meneliti

•Memastikan RKA KL yang disusun Satker benar benar mendukung pencapaian target IKK;

•Memperlancar proses desk tahap selanjutnya (itjen, Roren,DJA,Bappenas)

Pencamtuman target output, relevansi komponen dengan output, memastikan komponen terlaksana melalui detil kegiatan yang disusun, keseuaian rambu.

CHD

Peran Jukren Dalam Penyusunan RKA KL (2)

Outline PETUNJUK PERENCANAAN 2018

PENDAHULUAN : latar belakang,dasar hukum, tujuan, sistematika

RUANG LINGKUP PROGRAM: program, kegiatan, sasaran, arah kebijakan,strategi, indikator

I

II

MEKANISME PENYUSUNAN PERENCANAAN: proses perencanaan, pendekatan perencanaan, struktur anggaran, program, fungsi, sub fungsi. III

RAMBU RAMBU: rambu umum, rambu khusus, SBK IV

Perencanaan penganggaran SKK : Pro PN , Pro Bidang V

Perencanaan penganggaran P2P TVZ : Pro PN , Pro Bidang VI

Perencanaan penganggaran P2P ML : Pro PN , Pro Bidang VII

Perencanaan penganggaran P2P TM : Pro PN , Pro Bidang VIII

Perencanaan penganggaran Keswa NApza IX

Perencanaan penganggaran DUKUNGAN MANAJEMEN X

PENUTUP XI

SESUAI JUKREN akan diperiksa saat desk RKA KL

Penerapan JUKREN dalam RKA KL

Penentuan output sesuai kewenangan

(jukren)

Penetapan target output sesuai jukren

Input komponen

sesuai Jukren

Cek Menu

Rambu Jukren

Input akun

dan detil (alokasi biaya)

CETAK RKA-KL

29

PENERAPAN JUKREN DALAM RKA KL

Diteliti Eselon I, Biro

Perencanaan, Itjen, DJA

Hal Hal Lain

• Hasil Sidkab : Belanja barang 2018 setinggi-tingginya realisasi 2017 --> perlu pengendalian.

• Menu/aktifitas dalam Pro PN tetap mengikuti kaidah penganggaran dan rambu/kebijakan penyusunan RKA KL, termasuk kebijakan Kemenkes (Sekjen)

Beberapa Hal Untuk Diperhatikan

ANGGARAN DITJEN P2P TA 2016 dan 2017 (Data SP2D Per 31 Mei 2017)

Catatan : Anggaran Self Bloking Ditjen P2P TA 2016 sesuai dengan Inpres 8 Tahun 2016 sebesar Rp. 964.343.791.000.

TA PAGU BELANJA %2016 (Pagu Dengan Self Bloking Inpres 8 Th 2016) 4.580.562.750.000 3.476.545.322.041 75,90

2016 (Pagu Setelah Self Bloking Inpres 8 Th 2016 di Keluarkan) 3.616.218.959.000 3.476.545.322.041 96,14 2017 (Data s/d 31 Mei 2017) 3.140.486.832.000 701.783.883.486 22,35

2018 (Indikatif) 2.368.696.637

TERIMA KASIH

33

petunjuk penyusunan perencanaan program...

Documents