petunjuk teknis dekonsentrasi perdagangan 2011.pdf

PETUNJUK TEKNISDEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN

TAHUN 2011

TAHUN2010

PE

TUN

JUK

TE

KN

IS D

EK

ON

SE

NTR

AS

I BID

AN

G P

ER

DA

GA

NG

AN

K

EM

EN

TER

IAN

PE

RD

AG

AN

GA

N R

EP

UB

LIK

IND

ON

ES

IA

KEMENTERIAN PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2010

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSANMENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13A{ -DAc /r@ /L /2oal

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANGPERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2011

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 Peraturan MenteriPerdagangan Nomor 37|M-DAGlPERl9l2O10 tentang PelimpahanSebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepadaGubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka PenyelenggaraanDekonsentrasi Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik lndonesia Nomor55/M-DAG/PER/1212010 tentang Perubahan atas Lampiran PeraturanMenteri Perdagangan Nomor 37lM-DAG lPERl9l2010 tentangPelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangankepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangkaPenyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011, perlumenetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi BidangPerdagangan Tahun Anggaran 2011;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal(lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 11, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 3193);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor42,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendah araanNegara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44A0;

b

1.

2.

8.

6.

7.

11.

12.

13

14.

15.

Keputusan Menteri Perdagangan R.l.Nomor : 13/tdJAG /tt*ir*/t/zo1.r.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RencanaKerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4a0Q;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a$4;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang(lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4630)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana KerjaPemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 NomorT4,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang TatacaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4663);

I

10

16.

17.

Keputusan Menteri Perdagangan R.l.Nomor : 13A[-DAG /rg/t/2aLt

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah provinsi, danPemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor47a1);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi danTugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata CaraPelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai WakilPemerintah di Wilayah Provinsi;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor Tg, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang pembentukanKabinet lndonesia Bersatu ll;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan danOrganisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana KerjaPemerintah Tahun 2011

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang pedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 TentangPedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatanDan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.0612007 tentangPenatausahaan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.0612007 tentang TataCara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, danPemindahtanganan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07l2O0B tentangPedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor O3/M-DAG lPERtllZOlOtentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014:

18.

19.

21 .

20.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

30

32.

33

34.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

35.

Keputusan Menteri Perdagangan R.l.Nomor : $/M_DAG /rw/I/2o]-]-

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAGlPERlTt2OlOtentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37IM-DAG lPERl9l2010tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di BidangPerdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalamrangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PerdaganganRepublik lndonesia Nomor 55/M-DAG/PER/1212010 tentangPerubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor37lM-DAG/PER/9/2010 tentang Pelimpahan Sebagian UrusanPemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai WakilPemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi TahunAnggaran 2011:

36.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNISPENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGANTAHUN ANGGARAN 2011.

Memberlakukan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi BidangPerdagangan Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut PetunjukTeknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dariKeputusan Menteri ini.

Petunjuk reknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuanuntuk mengembangkan perdagangan dalam negeri; meningkatkanperlindungan konsumen; meningkatkan fasilitasi pasar lelang dan SistemResi Gudang (SRG); mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri danmengembangkan ekspor di daerah.

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadipedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yangdibiayai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran2011.

Kegiatan yang dibiayai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang PerdaganganTahun 2011 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteriini.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 5 Januari 2O7!

NTERI PERDAGANGAN R I.,is Jenderal,

4

"eT',";;;T;:we

sft#lffi'l't'.4'i{ i i } I-f

.,li*:il;;g54{iq*il "i {s iAW

LAMPIRAN KEPUTUSANNOMOR :

TANGGAL :

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA134{ pAG/r{IB-/!/zoL]-

5 Januari 2OLL

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASIBIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2011

ffi,,H-T#lffii*$f i t_i i-t*W,:i

uA'ffir%rr

',C:,,r;;3Ytf*i"l llii$i I E-i ,,/ i iti *J i*l

""'i I i

\iirl'.i L i ?,\:i{"]:"=,;;fr;ffi

NTERI PERDAGANGAN R.I.,is Jenderal

ANSYAH PARMAN

KATA FTNGANTAR

Penerapan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah di lndonesia

tercermin dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang didasarkan alas azaz

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan dekonsentrasi dibiayai

atas beban pengeluaran pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara

kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu,

mekanisme penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi juga diatur dalam PP No. 7 tahun 2008,

sehingga pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dapat dilaksanakan secara optimal.

Pembangunan perdagangan periode 2010-2014 difokuskan untuk mencapai tiga misi

utama, yaitu: meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas, menguatkan pasar

dalam negeri, dan menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi

nasional.

Oleh karena itu, langkah terencana dan berkesinambungan perlu diambil oleh Pemerintah

(dalam hal ini Kementerian Perdagangan) dengan Pemerintah Daerah. Dengan berubahnya

proses pengambilan keputusan pada manajemen nasional dari sistem sentralisasi menjadi

desentralisasi, maka pemerintah lokal mendapatkan delegasi otonom dalam melakukan

pelayanan kepada masyarakat dan bersama-sama menentukan arah pembangunan ekonomi

wilayahnya. Mengingat pentingnya peran Pemerintah Daerah, luasnya geografis serta alasan

ekonomis, maka Pemerintah Pusat membutuhkan Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan

tangan dalam melakukan berbagai kegiatan maupun kebijakannya di daerah.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan adalah untuk

menyamakan persepsi dan pemahaman serta memberikan pedoman yang jelas bagi pengelola

dan penanggung jawab kegiatan.

Jakarta, Januari 2011

a.n Menteri Perdagangan Rl

aris Jenderal,

i"{i ir,'iii+K\$

DIANSYAH PARMAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................................... iDAFTAR ISI ............................................................................................................... iiDAFTAR LAMPIRAN................................................................................................ iiiBAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

I.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1I.2 Maksud dan Tujuan..................................................................................... 1I.3 Ruang Lingkup............................................................................................ 1

BAB II PROGRAM DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN............ 2II.1 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah............................... 2

II.1.1 Peningkatan Kualitas Logistik Daerah Dalam Mendukung SistemLogistik Nasional ..........................................................................................................4

II.1.2 Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Iklim UsahaPerdagangan di Daerah .............................................................................................12

II.1.3 Pengembangan Pasar Domestik di Daerah............................................................17

II.2 Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah ...................................... 22II.2.1 Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan

Perlindungan Konsumen............................................................................................22

II.3 Peningkatan Fasilitasi Pasar Lelang dan Sistem Resi GudangDaerah.................................................................................................................. 42

II.3.1 Pengembangan Kegiatan Pasar lelang Daerah.....................................................42

II.4 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah................ 48II.4.1 Optimalisasi Kesepakatan Perdagangan ................................................................48

II.4.2 Fasilitasi Perijinan dan Non Perijinan ......................................................................48

II.4.3 Koordinasi dan Pengawasan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri ...................51

II.5 Pengembangan Ekspor Daerah ............................................................... 59II.5.1 Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor di Daerah ..................................59

II.5.2 Peningkatan Kualitas Keberagaman Produk Ekspor Daerah ..............................62

BAB III ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN................................................... 64III.1 Tingkat Pusat............................................................................................. 64III.2 Tingkat Daerah .......................................................................................... 64

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI ................................................................. 68BAB V PELAPORAN.............................................................................................. 69BAB VI PENUTUP................................................................................................... 73LAMPIRAN – LAMPIRAN ....................................................................................... 74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Laporan Monitoring Harga Bahan Pokok ............................................ 74

Lampiran 2 Jenis Beras Medium Yang Digunakan Sebagai Obyek Pengamatan

Disetiap Ibukota Propinsi............................................................................. 75

Lampiran 3 Tabel Laporan Monitoring Harga Bahan Strategis........................................ 76

Lampiran 4 Tabel Laporan Penerbitan TDP Oleh KPP Kab/Kota .................................... 77

Lampiran 5 Tabel Laporan Penerbitan TDP Oleh KPP Provinsi ...................................... 79

Lampiran 6 Tabel Laporan Pembaharuan TDP Oleh KPP Kab/Kota............................... 80

Lampiran 7 Tabel Laporan Pembaharuan TDP Oleh KPP Provinsi ................................. 81

Lampiran 8 Tabel Laporan Penghapusan TDP Oleh KPP Kab/Kota ............................... 82

Lampiran 9 Tabel Laporan Penghapusan TDP Oleh KPP Provinsi ................................. 83

Lampiran 10 Tabel Laporan Penerbitan SIUP................................................................... 84

[PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar BelakangDana Dekonsentrasi adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil

Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk

instansi vertikal pusat di daerah.

Dekonsentrasi Bidang Perdagangan digunakan untuk menunjang pembangunan

dan pengembangan bidang perdagangan dalam rangka mendorong percepatan

pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah

Alokasi Dekonsentrasi Bidang Perdagangan untuk masing-masing daerah

Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan wajib dimasukan

dalam APBD.

I.2 Maksud dan TujuanMaksud dari penyusunan teknis ini adalah sebagai pedoman bagi daerah dalam

penyelenggaraan pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam Bidang

Perdagangan yang bersifat non-fisik, melalui pengalokasian dana dekonsentrasi untuk

daerah-daerah yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan Republik

Indonesia.

Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan arahan

teknis penggunaan dana dekonsentrasi dalam Penyelenggaraan dan Pelaksanaan

Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik

Indonesia berdasarkan pada mekanisme yang telah ditentukan

I.3 Ruang LingkupPetunjuk Teknis ini memuat tatacara pelaksanaan kegiatan mulai dari

penyelenggaraan kegiatan, pelaksana kegiatan di daerah, monitoring/evaluasi baik

yang dilakukan oleh daerah atau Pemerintahan Pusat, dan pelaporan kegiatan yang

telah dilaksanakan daerah kepada Pemerintahan Pusat dalam hal ini Kementerian

Perdagangan Republik Indonesia.



BAB II PROGRAM DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN

II.1 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri DaerahAmanat yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010

tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011, bahwa tema pembangunan nasional

Tahun 2011, yaitu: “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Didukung

oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat Daerah”. Sejalan dengan hal tersebut,

kebijakan APBN 2011 diarahkan untuk mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis, guna

mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan selama jangka waktu 5 tahun

ke depan.

Kesepuluh sasaran strategis itu adalah; (1) ekonomi nasional tumbuh makin

tinggi; (2) pengangguran makin menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang

lebih baik; (3) kemiskinan makin menurun; (4) pendapatan perkapita makin meningkat;

(5) stabilitas ekonomi makin terjaga; (6) pembiayaan dalam negeri makin kuat dan

meningkat; (7) ketahanan pangan dan air makin meningkat; (8) ketahanan energi

makin meningkat; (9) daya saing ekonomi nasional makin menguat dan meningkat;

dan (10) upaya pembangunan yang ramah lingkungan dengan pendekatan "ramah

lingkungan" makin kita perkuat.

Selanjutnya, strategi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan itu, akan

bertumpu pada empat pilar strategis. Keempat pilar itu adalah: (a) meningkatkan laju

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (pro-growth); (b) menciptakan dan

memperluas lapangan kerja (pro-job); (c) meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui

program-program jaring pengaman sosial yang berpihak kepada masyarakat miskin

(pro-poor); dan (d) meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup (pro-

environment).

Untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis sesuai dengan arah

kebijakan dan pilar strategis pembangunan pada RKP tahun 2011 tersebut serta

sejalan dengan arah kebijakan dan fokus prioritas pembangunan perdagangan dalam

negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2010-2014

dan Rencana Strategis Kementerian Pedagangan Tahun 2010-2014, arah

pengembangan perdagangan dalam negeri di dalam Rencana Strategis Direktorat

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri periode 2010-2014 difokuskan untuk mencapai

empat misi utama, yaitu: (1) perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri; (2)

peningkatan kinerja sektor perdagangan besar dan eceran serta penggunaan produk

dalam negeri; (3) stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok; dan (4)

penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien. Namun demikian, Direktorat

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyadari sepenuhnya bahwa misi



pembangunan perdagangan dalam negeri periode 2010-2014, tidak mungkin dapat

tercapai tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan

instansi terkait termasuk peran Pemerintah Daerah, dalam hal ini dinas yang

membidangi urusan perdagangan.

Salah satu langkah konkret dalam upaya pencapaian misi strategis tersebut,

Kementerian Perdagangan, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam

Negeri, berupaya memperbaiki konsepsi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi bidang

perdagangan dalam negeri sebagai salah satu mekanisme untuk membiayai

pelaksanaan pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah. Revitalisasi ini

ditujukan untuk mendorong sinergi pelaksanaan pengembangan perdagangan dalam

negeri antara Pusat dan Daerah (sejalan dengan tema RKP 2011) sekaligus

meningkatkan konsistensi antara Prioritas Nasional/Bidang Perdagangan Dalam

Negeri dengan kegiatan yang perlu mendapat dukungan daerah.

Secara umum, kerangka revitalisasi dana dekonsentrasi bidang perdagangan

dalam negeri meliputi :

1. Penyesuaian nomenklatur kegiatan dana dekonsentrasi bidang perdagangan

dalam negeri , dimana nomenklatur kegiatannya menjadi “Pengembangan

Perdagangan Dalam Negeri Daerah”

2. Penajaman indikator dan target kegiatan, yakni kegiatan yang didanai oleh dana

dekonsentrasi disertai dengan indikator sasaran dan target yang jelas, sehingga

dapat terukur dan mudah dilakukan evaluasi.

3. Penyesuaian fokus kegiatan beserta ruang lingkup nya, yakni kegiatan yang

diselenggarakan dengan dana dekonsentrasi bidang perdagangan dalam negeri

diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional/bidang perdagangan

dalam negeri serta agar terdapat konsistensi dan kesinambungan antara

pelaksanaan dana dekonsentrasi dengan tujuan dari pemberian dana

dekonsentrasi. Fokus kegiatan dan ruang lingkupnya tersebut masing-masing

terdiri dari :

I. Penguatan Sistem Logistik Domestik di Daerah, dengan 3 (tiga) fokus

kegiatan, yaitu :

a. Monitoring Stok dan Harga dan Penyusunan Prognosa Bahan Pokok ;

b. Peta Informasi Rantai Pasok Komoditi Strategis dan Sarana

Prasarana Logistik;

c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah.



II. Peningkatan Iklim Usaha di Daerah, dengan 2 (dua) fokus kegiatan,

yaitu

a. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan;

b. Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba Daerah.

III. Pengembangan Pasar Domestik Daerah, dengan 2 (dua) fokus

kegiatan, yaitu:

a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, melalui Sosialisasi

Ketentuan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dalam Perpres

No 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;

b. Pengembangan UMKM di Daerah, berupa Fasilitasi Akomodasi dan

Transportasi terkait Partisipasi Pameran di Pusat (TEI Expo 2011 dan

Pameran Flora Mall).

Penjelasan detail tata laksana dari masing-masing fokus kegiatan Pengembangan

Perdagangan Dalam Negeri Daerah diuraikan sebagai berikut :

II.1.1 Peningkatan Kualitas Logistik Daerah Dalam Mendukung Sistem LogistikNasionalSebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan Sistem Logistik Nasional

yang terintegrasi efektif dan efisien guna meningkatkan daya saing usaha, dan

menjamin ketersediaan komoditas strategis dan bahan kebutuhan pokok

masyarakat secara merata dan terjangkau. Peran pokok sistem logistik adalah

menjamin kelancaran arus barang secara efektif dan effisien yang tercermin

dalam biaya logistik yang kompetitif, dan pelayanan yang memuaskan. Sasaran

yang ingin dituju adalah meletakkan dasar yang kokoh bagi terwujudnya Sistem

Logistik Nasional yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai visi Locally

Integrated dan mewujudkankan landasan yang memadai untuk berintegrasi

dengan jejaring logistik ASEAN.

Secara lebih spesifik sasaran yang ingin dituju yakni :

1. menjamin ketersediaan komoditas strategis di seluruh wilayah Indonesia

dengan harga yang terjangkau sehingga mendorong pencapaian masyarakat

adil dan makmur, dan memperkokoh keutuhan NKRI;

2. menurunkan biaya logistik, memperlancar arus barang dan meningkatkan

pelayanan sehingga meningkatkan daya saing produk unggulan ekspor di

pasar global.



3. mempersiapkan diri untuk mencapai target integrasi logistik ASEAN pada

tahun 2013, integrasi pasar ASEAN pada tahun 2015, dan integrasi pasar

global pada tahun 2020.

Untuk itu, Kegiatan Penguatan Sistem Logistik Domestik difokuskan kepada

beberapa detail kegiatan, yakni :

II.1.1.1 Monitoring Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok

Masyarakat bertujuan antara lain :

- Memantau perkembangan harga barang kebutuhan pokok

masyarakat.

- Menyusun kebijakan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan

pokok masyarakat di Indonesia.

- Menghindari terjadinya gejolak harga yang mencolok

- Menghindari terjadinya disparitas harga yang tinggi antar

daerah/wilayah di Indonesia.

Adapun beberapa sasaran dari kegiatan pemantauan harga kebutuhan

pokok masyarakat antara lain sebagai berikut :

Tersedianya informasi harga bahan pokok sebagai berikut : beras,

gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging dan telur

ayam, cabe, bawang merah, bawang putih, susu, garam beryodium,

kedelai, kacang hijau, kacang tanah, mie instant, ikan asin teri, ketela

pohon dan jagung pipilan kering yang akurat, up to date, berlanjutan,

mudah dan sederhana.

Tersedianya informasi harga barang strategis sebagai berikut : semen,

pupuk (non subsidi) , seng, besi, kayu papan, emas (logam mulia) dan

batu bata.

- Tersedianya bahan analisa pasar sebagai masukan dalam

penyusunan kebijakan perdagangan dalam negeri dalam

mengendalikan harga maupun inflasi.

- Tersedianya data harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah

Indonesia.

- Tersedianya bahan evaluasi untuk melanjutkan langkah-langkah yang

konkrit dalam menindaklanjuti perkembangan harga beberapa

komoditi yang fluktuatif terutama dalam menghadapi Hari-Hari Besar

Keagamaan dan Nasional (Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru).



Sedangkan output/hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini antara lain:

- Bahan Laporan Harian Menteri Perdagangan kepada Bapak Presiden

RI, Bapak Wakil Presiden, Menko Ekonomi dan Menteri terkait lainnya,

bahan laporan mingguan, bulanan dan tahunan tentang

perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat.

- Buku Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat.

- Bahan Penyiaran dan Publikasi pada RRI, Radio Swasta dan Media

Cetak.

Teknis Pengumpulan Data / Pencatatan Harga Barang KebutuhanPokok :

Kegiatan pengumpulan data harga kebutuhan pokok diharapkan

dilakukan dengan metode dan teknik yang baik, sehingga data harga

yang diperoleh valid, akurat dan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan

tersebut maka pengumpulan data harus baik dan mencakup seluruh

unit, sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dengan metode serta

cara yang ditetapkan.

Metode dan teknik yang digunakan untuk memperoleh data harga

kebutuhan pokok adalah sebagaimana Surat Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 522/MPP/Kep/11/1998

tanggal 11 Nopember 1998, tentang Pembakuan Format Laporan

Harga Harian Bahan Pokok Pangan dan Mekanisme Penyampaian

Laporan Harga Harian Bahan Pokok Pangan dari Kantor Dinas

Perindag, yaitu sebagai berikut :

a. Lokasi Pencatatan

Lokasi pencatatan harga adalah pasar tradisional yang

tetap/menetap, tidak berpindah-pindah, pasar cukup representatif

untuk dikunjungi oleh konsumen golongan menengah ke bawah.

Adapun nama-nama pasar lokasi pemantauan adalah

sebagaimana lampiran Surat Keputusan Menteri Perindustrian

dan Perdagangan Nomor : 522/MPP/Kep/11/1998. Untuk

keakuratan dan validitas data pengambilan sampling agar

dilakukan lebih dari satu lokasi pasar/toko/depo pantauan dan

nama obyek pantauan dicantumkan/diinformasikan dalam laporan

harian. Khusus barang strategis hasil pemantauan harga

diinformasikan satu kali dalam seminggu mengingat sifat barang

yang tidak terlalu fluktuatif.

b. Petugas Pencatat harga



Petugas Pencatat harga (dari dinas) harus dikenal oleh para

pedagang yang dimintai informasi harga barang kebutuhan pokok

masyarakat atau paling tidak si pedagang diberitahu bahwa dia

adalah petugas tetap/pengganti untuk mencatat harga setiap hari

dari Dinas Perindag yang tujuannya adalah agar si

penjual/pedagang dapat memberikan harga yang tepat/pas dari

komoditi tersebut. Harga yang dicatat adalah adalah harga final

(transaksi jual-beli) dan bukan harga penawaran yang masih bisa

naik/turun.

c. Waktu pengambilan/pencatatan harga.

Waktu pengambilan/pencatatan harga harus tetap misalnya yaitu

diantara jam 08.00 s/d jam 10.00 waktu setempat. Waktu ini

sangatlah berpengaruh terhadap harga jual, karena harga diwaktu

siang tentu sudah tidak sama dengan harga diwaktu pagi (waktu

pagi pembeli ramai sedangkan siang pembeli sudah mulai

berkurang).

d. Obyek survey

Obyek survey adalah bahan pokok dan jenisnya sebagaimana

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.:

522/MPP/ Kep/11/1998, dalam tabel 1 ditambah barang

kebutuhan pokok lainnya.

Khusus untuk beras, karena jenis beras medium di daerah

berbeda, dapat menggunakan tabel 2 Lampiran Keputusan

Menperindag sebagai petunjuk.

Apabila jenis beras medium mengalami perubahan sampel,

sehingga tidak sesuai dengan tabel 2 tersebut di atas, dapat

mengikuti perubahan jenis beras medium sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

e. Pengumpulan data

Pengumpulan data harga kebutuhan pokok masyarakat diperoleh

melalui survei lapangan pada beberapa pasar tradisional propinsi

setempat. Sedangkan untuk menentukan sampel area obyek

pengamatan pada pasar tradisional propinsi setempat, didasarkan

pada Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor 522/MPP/Kep/11/1998 pada tabel 3. Namun

apabila lokasi pasar tradisional itu mengalami perubahan, maka



dapat disesuaikan atas dasar pedoman survei yang ditentukan

oleh Kantor Perwakilan Badan Pusat Statistik Propinsi setempat.

Hasil survei menurut sampel area yang telah ditentukan pada

Lampiran Keputusan Menteri tersebut, selanjutnya dibuat laporan

harga rata-rata harian dari hasil obyek pengamatan berdasarkan

beberapa pasar tradisional yang telah ditentukan.

Penghitungan harga rata-rata mengikuti cara yang digunakan oleh

Kantor Perwakilan Badan Pusat Statistik Propinsi setempat.

Sedangkan tata cara penyampaian laporan harga harian dari

daerah didasarkan atas format laporan sesuai Lampiran

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.

522/MPP/Kep /11/1998, harga yang tertera pada tabel 1 tersebut

merupakan harga rata-rata dari hasil pengamatan beberapa pasar

tradisional setempat.

f. Penyampaian Laporan

Hasil pemantauan perkembangan harga harian dari Kantor Dinas

Perindustrian dan Perdagangan berupa laporan, disampaikan ke

Subdit Informasi Pasar Direktorat Bahan Pokok dan Barang

Strategis Ditjen Perdagangan Dalam Negeri – Kementerian

Perdagangan R.I. melalui :

- Alamat E-Mail Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis:

[email protected] atau dengan

tembusan(cc) ke: [email protected] Faksimili Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis di

021-3857219 / 021-3858214 dan Telepon di: 021-3858210

- Melalui website http//:ditjen-pdn.depdag.go.id dengan user

nomor dan pasword masing-masing daerah yang telah

diberikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan

Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.

Agar laporan kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil

Presiden Republik Indonesia dapat disampaikan lebih awal,

pengiriman ke alamat tersebut dilaksanakan setiap hari kerja

selambat-lambatnya pukul 11.00 waktu setempat.Apabila dalam survei lapangan terjadi kenaikan atau penurunan

harga bila dibandingkan terhadap hari sebelumnya melebihi atau

menurun 10%, harus disertai penjelasan penyebab terjadinya

kenaikan/penurunannya.



II.1.1.2 Pemetaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pelaku Usaha Jasa Logistik di

Daerah

Fokus kegiatan ini meliputi Indetifikasi sentra produksi terkait dengan alur

distribusi bahan kebutuhan pokok (seperti beras, gula, minyak goreng dan

tepung terigu) serta pendataan sarana perdagangan (Pasar dan Gudang)

disamping juga dilakukan pengolahan data, rapat koordinasi pembahasan,

yang kemudian disusun dalam buku pemetaan informasi rantai pasokan

komoditi strategis dan sarana perdagangan.

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Pemetaan Informasi Rantai Pasokan

Komoditi Strategis dan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Persiapan dan Koordinasi Lintas Sektor melalui tahapan dan waktu

pelaksanaan antara lain :

- Pembentukan Tim interdep/lembaga

- Rapat-rapat persiapan internal dan interdep

- Penetapan rencana aksi

2. Pemantauan dan pengumpulan data harga, informasi sarana

perdagangan serta rantai pasokan bahan pokok dan komiditi strategis

melalui tahapan dan waktu pelaksanaan antara lain :

- Survey ke pasar dan sentra produksi di Kab/kota, ;

- Monitoring dan pendataan pasokan jalur distribusi

- Monitoring dan pendataan sarana dan prasarana distribusi

- Monitoring dan pendataan pelaku usaha jasa logistik.

- Koordinasi antar instansi terkait dan konsultasi ke pusat.

- Pengolahan dan analisa data harga dan informasi sarana

perdagangan serta rantai pasokan bahan pokok dan komoditi

strategis;

3. Pengembangan sistem informasi harga, informasi sarana perdagangan

serta rantai pasokan bahan pokok dan komoditi strategis, melalui

tahapan pelaksanaan antara lain :

- Penggandaan dan pengiriman buku dan laporan ke pusat

- Publikasi Informasi Stok dan harga melalui media cetak

- Penyiaran melalui radio.



II.1.1.3 Survey dan Pemantauan Teknis Kegiatan Revitalisasi Pasar Tradisional

Anggaran Tugas Pembantuan dan DAK di Kab/Kota.

1. Latar Belakang fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah di Daerah :

- Ancaman inflasi akibat berbagai kebijakan push-cost inflasi seperti

kenaikan Tarif Dasar Listrik dan bahan bakar gas serta berbagai

bencana alam yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi di berbagai

wilayah Indonesia, mendorong harga-harga kebutuhan pokok ikut

mengalami kenaikan yang cukup signifikan;

- Kenaikan harga bahan pokok yang tidak berbanding linear dengan

daya beli masyarakat, akan semakin membebani masyarakat

berpenghasilan rendah (keluarga pra sejahtera) dan mempersempit

peluang pasar bagi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

dan Koperasi;

2. Tujuan :

- Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang

terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah

(keluarga pra sejahtera) pada saat-saat menjelang Hari Besar

Keagamaan Nasional (HBKN);

- Merupakan sarana untuk memperkenalkan produk Usaha Mikro Kecil

MenengAh UMKM) dan Koperasi setempat;

- Meningkatkan dan menggugah rasa kebanggaan masyarakat dalam

menggunakan produk dalam negeri;

- Meningkatkan hubungan kemitraan antara usaha besar dengan

UMKM dan koperasi.

3. Sasaran

Tersedianya barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang

terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (keluarga

prasejahtera) pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Hari

Raya Idul Fitri 1432 H, Hari Natal dan Tahun Baru 2011).

4. Mekanisme

a. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Cq Direktorat Bahan

Pokok dan Barang Strategis melakukan:

Koordinasi dengan Asosiasi Pelaku Usaha yang berada di tingkat

pusat agar menghimbau perwakilan mereka yang berada di

daerah untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pasar

Murah dimaksud;



Mengkompilasi data rencana penyelenggaraan pasar murah di

daerah. Informasi tersebut sangat diperlukan terkait dengan

rencana waktu dan lokasi penyelenggaraan Pasar Murah untuk

diteruskan kepada Asosiasi Niaga dan penentuan tentative

jadwal kunjungan pimpinan ke daerah;

Melakukan penjajagan dalam rangka koordinasi persiapan

penyelenggaraan pasar murah.

b. Dinas yang membidangi perdagangan melakukan :• Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam

Negeri terkait penetapan waktu/penjadwalan,dan tempat

penyelenggaraan pasar murah;• Koordinasi dengan lembaga/instansi dan para pelaku usaha di

daerah masing-masing untuk turut berpartisipasi/ikutserta dalam

kegiatan pasar murah.• Menetapkan panitia pelaksana penyelenggaraan pasar murah

Ketua Panitia, Bendahara, Anggota Pelaksana, Anggota Penjaga

Stand, Anggota Keamanan, Anggota Kebersihan.• Menyiapkan fasilitas pendukung penyelenggaraan pasar murah,

yaitu: tenda, meja, kursi, tempat display barang/stand (luas

fasilitas stand yang disediakan tergantung banyaknya peserta /

pelaku usaha yang akan berpartisipasi dalam pasar murah), dan

fasilitas lain yang diperlukan guna menunjang keberhasilan

penyelenggaraan pasar murah (sound system, publikasi dan

dokumentasi);• Komunikasi dan mengundang lembaga/instansi terkait serta para

pelaku usaha (produsen, distributor, asosiasi niaga termasuk

UMKM) yang akan ikut berpartisipasi dalam pasar murah serta

menginpformasikan teknis pelaksanaannya;• Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pasar murah kepada

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bahan

Pokok dan Barang Strategis.

5. Lingkup Kegiatan

a. Pelaksanaan pasar murah minimal dilakukan sebanyak 2 (dua ) kali

kegiatan dalam tahun 2011.

b. Lokasi pelaksanaan Pasar murah dilaksanakan pada wilayah

pemukiman padat penduduk, bantaran sungai atau pinggir rel kereta



api, dan daerah pesisir pantai yang merupakan kantong-kantong

kemiskinan / keluarga pra sejahtera;

c. Barang-barang yang dijual pada pasar murah tersebut merupakan

barang-barang kebutuhan pokok masyarakat khususnya barang-

barang yang harganya cenderung berflutuasi cenderung naik pada

saat menjelang HBKN seperti gula pasir, tepung terigu, minyak

goreng, margarine, daging, ayam, telor dan lainnya (diutamakan

barang-barang produksi UMKM dan Koperasi).

II.1.2 Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Iklim UsahaPerdagangan di DaerahMencermati perkembangan dewasa ini dan masa mendatang, dimana

persaingan usaha semakin ketat dan tajam, meningkatnya tuntutan perlindungan

konsumen, dan semakin berperannya Pemerintah Daerah dalam pembinaan,

pengendalian dan pengawasan kegiatan perdagangan di daerah, maka perlu

segera diambil langkah-langkah kebijakan penyelarasan, penyesuaian dan

penyempurnaan serta penataan, terutama terkait dengan usaha perdagangan

khususnya penataan lembaga usaha perdagangan yang ada guna menjamin

pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha nasional, penciptaan peluang

dari iklim usaha yang kondusif, terjaminnya penerapan pengembangan

kreatifitas dan inovasi serta terlaksananya teknologi yang diperlukan.

Untuk itu, Kegiatan Peningkatan iklim usaha perdagangan di daerah difokuskan

kepada beberapa detail kegiatan, yakni :

II.1.2.1 Sinkronisasi dan Sosialisasi Kebijakan Wajib Daftar Perusahaan/TDP, SIUP

serta Waralaba

A. Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi Perusahaan

Jumlah pelaku usaha jasa perdagangan dari tahun ke tahun cenderung

meningkat. Eksistensi mereka semakin diperlukan dalam upaya

menumbuh kembangkan kegiatan usaha perdagangan yang efektif dan

efisien. Oleh karena itu diperlukan suatu langkah kebijakan penataan dan

pengaturan kegiatan usaha dan lembaga perdagangan agar tercapai

pelaku usaha nasional yang profesional di bidangnya.

Selain itu sosialisasi teknis terkait penerbitan SIUP/TDP perlu

ditingkatkan, agar pelaku usaha dapat memahami peraturan khususnya

dibidang SIUP dan TDP. Informasi tentang pelaku usaha dan profilnya

sangat dibutuhkan dalam kerangka pembinaan dan pengembangan



usaha dan kelembagaan perdagangan guna peningkatan iklim usaha di

sektor perdagangan.

1. Tujuan

a. Dalam rangka penyebaran/diseminasi informasi perusahaan

adalah agar dunia usaha dapat merasakan secara langsung

manfaat pendaftaran perusahaan sebagai ajang promosi,

pengembangan kegiatan usaha, dan dalam rangka mencari

mitra usaha dengan yang lain.

b. Pemerintah dapat memanfaatkan diseminasi informasi ini

sebagai dasar penetapan kebijakan di bidang perekonomian,

untuk menentukan arah kebijakan pembangunan secara

nasional.

c. SIUP sebagai pembinaan dan merupakan legalitas usaha yang

menjadi dasar bagi para pelaku usaha untuk melakukan

kegiatan usahanya.

2. Output

a. Terciptanya sistem informasi perusahaan secara nasional,

sehingga memudahkan bagi dunia usaha untuk mengakses

informasi guna menarik investasi khususnya ke daerah.

b. Pelayanan kepada dunia usaha dalam pemberian TDP dan

SIUP menjadi efisien, efektifdan dapat mengurangi biaya

ekonomi tinggi.

c. Terciptanya kepastian usaha dan memperoleh kemudahan-

kemudahan untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang tersedia

dalam pengembangan kegiatan usahanya.

3. Pelaksanaan Kegiatan

a. Wajib Daftar Perusahaan

Penyelenggaraan pendaftaran perusahaan dilaksanakan oleh

Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP), yaitu :

i. Direktorat Bina Usaha Perdagangan selaku KPP Pusat,

yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

pendaftaran perusahaan secara nasional.

ii. Dinas Propinsi yang membidangi perdagangan selaku

KPP Propinsi, yang bertanggung jawab dan sebagai

koordinator dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan

pendaftaran perusahaan sesuai wilayah kerjanya.



iii. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan

atau pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam

pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

setempat. Dalam hal pelaksanaan pendaftaran

perusahaan dilakukan oleh PTSP, harus berkoordinasi dan

wajib dilaporkan kepada Dinas yang tugas dan

tanggungjawabnya dibidang perdagangan selaku KPP

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam

pelaksanaan pendaftaran perusahaan di Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mengetahui perkembangan penyelenggaraan

WDP, diperlukan sarana pemantauan berupa laporan yang

disusun oleh KPP Kab/Kota. Laporan tersebut untuk

menggambarkan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan di

masing-masing wilayah.

b. Data fisik pendaftaran perusahaan :

- Fotokopi/tembusan formulir pendaftaran perusahaan bagi

daerah yang belum memasang aplikasi WDP;

- Back-up data WDP yang berisi file input data pendaftaran

perusahan dan statistik TDP (INFO.MDB DAN STS.MDB);

4. Hasil Laporan Pelaksanaan, berisi tentang :

a. Laporan TDP

Untuk penyampaian laporan telah diatur jenis dan bentuk format

laporan pada lampiran yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Laporan Penerbitan TDP

Penyampaian Laporan Penerbitan TDP dibagi 2 (dua)

berdasarkan asal penyampaiannya, yaitu :

a) Laporan yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh KPP

Kabupaten/Kota diatur pada Lampiran 1;b) Laporan yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh KPP

Provinsi diatur pada Lampiran 2.2) Laporan Pembaharuan TDP

Penyampaian Laporan Pembaharuan TDP dibagi 2 (dua)



Kabupaten/Kota diatur pada Lampiran 3;



b) Laporan yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh KPP

Provinsi diatur pada Lampiran 4.3) Laporan Penghapusan TDP

Penyampaian Laporan Penghapusan TDP dibagi 2 (dua)



Kabupaten/Kota diatur pada Lampiran 5;b) Laporan yang wajib dibuat dan dilaporkan oleh KPP

Provinsi diatur pada Lampiran 6.b. Laporan SIUP

Untuk jenis dan bentuk format laporan mengenai SIUP, seperti

penerbitan, pembaharuan dan penghapusan dapat dilihat pada

Lampiran 2 tentang Jenis dan Bentuk Format Laporan SIUP.

Selain itu dalam penyampaian dan kerangka laporan diatur oleh

BAB V tentang Pelaporan

B. Pemberdayaan UKM Potensi Waralaba Daerah

1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20/2008

tentang UMKM bahwa pemerintah wajib melakukan pembinaan

usaha mikro, kecil, dan menengah. Seiring dengan gambaran diatas,

dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007

tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-

DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba memberikan

amanat kepada Kementerian Perdagangan cq. Direktorat Bina

Usaha Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam negeri

untuk pendaftaran waralaba.

Analisa kritis yang diterbitkan oleh PBB dan Kadin Indonesia pada

tahun 2009 menyebutkan bahwa pengembangan usaha dengan

menggunakan sistem waralaba dapat mendorong berkembangnya

spesialisasi dan modernisasi usaha tradisional, serta menumbuhkan

kreatifitas dalam mengembangkan inovasi berusaha yang pada

gilirannya akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk

dalam negeri. Pemerintah akan terus mendorong tumbuh dan

berkembangnya usaha waralaba di Indonesia khususnya waralaba

nasional, karena telah terbukti dapat membawa dampak positif bagi

perekonomian Indonesia yaitu dalam memberikan kontribusi dari segi



penyerapan tenaga kerja, peluang kesempatan usaha dan

mempercepat proses alih teknologi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka mendorong

pertumbuhan dan pengembangan usaha dengan sistem waralaba

khususnya usaha–usaha tradisional yang memiliki ciri khas,

kreatifitas, potensi dan daya saing tinggi khususnya yang dilakukan

oleh UKM di daerah, Kementerian Perdagangan perlu

mensosialisasikan sistem usaha dan kebijakan Waralaba kepada

pelaku usaha.

2. Ruang Lingkup

a. Alasan Kegiatan Dilaksanakan :

- Disorientasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam

menjalankan kegiatan usaha.

- Keterbatasan pelaku usaha dalam melakukan jejaring usaha.

- Minimnya wawasan pelaku usaha terhadap perkembangan

terbaru

b. Uraian Kegiatan

Menyelenggarakan konsultasi, seminar, dan pelatihan bagi UKM

Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

c. Batasan Kegiatan

Terciptanya tertib usaha dalam penyelenggaraan waralaba yang

dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Memberikan pemahaman tentang keuntungan sistem serta

kebijakan waralaba kepada pelaku usaha di daerah.

b. Tujuan Kegiatan

- Tercapainya pemahaman yang sama antara Pemerintah

Pusat dengan Aparat/Pejabat Daerah mengenai sistem dan

kebijakan waralaba;

- Terciptanya tertib usaha dan iklim usaha yang sehat dalam

penyelenggaraan waralaba;

- Terciptanya UKM waralaba/potensial diwaralabakan di

daerah.



4. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem ceramah dan diskusi

interaktif dengan narasumber dari Pejabat Pusat, Pejabat Daerah,

Konsultan Profesional dan Praktisi Waralaba.

5. Pelaporan

Penanggung Jawab kegiatan di daerah pada akhir tahun melaporkan

hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Iklim Usaha Daerah melalui

Dana Dekonsentrasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam

Negeri dengan tembusan kepada Direktur Bina Usaha Perdagangan

dengan alamat : Gedung II lantai 5, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5

Jakarta 10110

II.1.3 Pengembangan Pasar Domestik di DaerahGlobalisasi perdagangan dunia melalui Free Trade Agreement (FTA) memicu

persaingan di pasar dalam dan luar negeri. Agar industri dalam negeri dapat

bertahan dan terus tumbuh lebih baik maka kerjasama perdagangan melalui

FTA yang diberlakukan pemerintah harus diimbangi penguatan posisi produk

dalam negeri di pasar domestik. Berangkat dari sebuah kekhawatiran akan

dampak negatif dari FTA terutama dengan China (Asean-China FTA) terhadap

sektor industri nasional. Indonesia menggagas terbentuknya Program P3DN

(Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri). Jadi, program tersebut

dibentuk dalam rangka mengantisipasi dampak perdagangan bebas, baik pada

tataran regional maupun global. Tujuan dibentuknya P3DN adalah menjadikan

pasar domestik sebagai guaranteed market bagi produk-produk dalam negeri.

Banyaknya perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani pemerintah

harus diantisipasi dengan memperkuat basis industri di dalam negeri. Saat ini,

dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Di satu sisi, kita kebanjiran barang

impor, dan di sisi lain, tengah mengalami fase deindustrialisasi.

II.1.3.1 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Daerah

A. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, melalui Sosialisasi

Ketentuan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) :

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam negeri perlu intensitas

sosialisasi tentang kampanye produk dalam negeri karena belum banyak

masyarakat yang memahami dengan jelas khususnya soal TKDN.

Kampanye dan sosialisasi TKDN sekaligus nilai tambahnya. P3DN

merupakan stimulus awal, nantinya produk dalam negeri harus mampu



bersaing dengan produk asing. Pemerintah menjadi captive market

sekaligus motor penggerak yang dapat menghasilkan keuntungan bisnis

melalui program tersebut

Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDB pengeluaran terus

meningkat dari 8,4% pada 2008 menjadi 8,9% pada 2009. Pertumbuhan

konsumsi pemerintah juga naik pada 2009 menjadi 12,9% dan

diproyeksikan pada 2010 tumbuh hanya 9,3%. Kontribusi belanja barang

dan modal pemerintah terhadap Belanja Pemerintah Pusat (BPP) naik

dari 18,6% pada 2008 menjadi 23% pada 2009. Sementara total belanja

barang dan belanja modal pemerintah pada APBN 2009 naik 23,4% dari

Rp128,7 triliun (2008) menjadi Rpl58,8 triliun pada 2009 edangkan pada

APBN 2010 diproyeksikan pertumbuhan belanja barang dan modal naik

19,2% menjadi Rpl89,2 triliun.

Potensi P3DN BUMD, juga besar mengingat perputaran ekonomi BUMD

memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Belanja modal dan operasional 63 BUMD strategis 2009 mencapai

Rp450,78 triliun atau hampir sama dengan 42% dari total APBN 2009

sebesar Rpl.000,8 triliun

P3DN saat ini masih terhambat oleh adanya pola pikir dalam masyarakat

Indonesia yang masih import minded, dimana barang impor dianggap

lebih berkualitas dibanding produk lokal. Tugas P3DN Kementerian

Perdagangan adalah mendorong instansi pemerintah daerah untuk

menggunakan produk dalam negeri di kantornya. Tidak beda dengan

masyarakat umum, instansi pemerintah daerah juga menghitung untung-

rugi, dan jika produk impor lebih murah, merekaakan memilih produk

impor untuk pengadaan barang di instansinya. Namun, pemerintah tidak

bisa serta merta menghitung untung-rugi dalam pengadaan barang dan

jasa, karena alokasi anggaran di Pemerintah Daerah/ BUMD diambil dari

APBN. Artinya, ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk

menggunakan produksi dalam negeri sebagaimana diamanatkan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai pedoman

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Untuk menjadikan pasar domestik sebagai guaranteed market, kuncinya

adalah P3DN di instansi pemerintah daerah dan BUMD. Pemerintah

Daerah diharapkan menjadi captive market sekaligus motor penggerak

yang dapat menghasilkan keuntungan bisnis melalui program tersebut.

Potensi P3DN BUMD juga besar mengingat perputaran ekonomi BUMN



memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2010 tentang Pengadaan

Barang Jasa Pemerintah berdampak positif bagi produk lokal. Untuk itu,

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam negeri akan terus mendorong

pemerintah daerah untuk lebih serius mengkampanyekan produk lokal

melalui sosialisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga ke

daerah-daerah. Sosialisasi tentang kampanye produk dalam negeri perlu

lebih gencar dilakukan, karena belum banyak aparatur pemerintah

daerah yang memahami dengan jelas khususnya soal TKDN. Di dalam

tingkat komponen dalam negeri (TKDN) itulah esensi dari kampanye

produk dalam negeri berada.

Konsep Perpres 54/2010 mengenai TKDN adalah mengutamakan

produksi dalam negeri, tetapi bukan berarti melarang produk luar negeri

untuk dibeli. Hal ini dikembalikan sesuai kebutuhan dari Pemerintah

Daerah/ BUMD masing-masing.

Gerakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri akan

mendorong sisi penawaran yang bisa meningkatkan produksi. Untuk

masa yang akan datang, peningkatan pemanfaatan produk dalam negeri

ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi menjadi kesadaran masyarakat.

P3DN paling efektif dilakukan melalui penyerapan anggaran belanja

pemerintah daerah dan BUMD. Itu pasar yang sudah terjamin bagi

produk dalam negeri lembaga pemerintahan dan BUMN akan mematuhi

Perpres tersebut. Pepres itu menetapkan keleluasaan dengan toleransi

harga paling mahal sebesar 15 persen. Perpres tersebut mengatur

tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) hingga 40 persen. Dengan

P3DN, , dapat memacu investasi di dalam negeri, termasuk

pengembangan diversifikasi produk lokal. Jadi, ada jaminan. Dampaknya

besar bagi industri dalam negeri. Menggerakkan investasi lokal dan

pekerjaan di sektor riil.

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi/sosialisasi tingkat kandungan dalam

negeri (TKDN), yang akan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang

membidangi urusan perdagangan, yaitu:

- Melaksanakan sosialisasi Sosialisasi Ketentuan TKDN (Tingkat

Komponen Dalam Negeri) dalam Peraturan Presiden (Perpres)

Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

- Mengundang Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi

urusan perdagangan.



- Penyusunan laporan.

B. Pengembangan UMKM Daerah, berupa Fasilitasi Akomodasi dan

Transportasi terkait Partisipasi Pameran di Pusat (Pameran Pangan

Nusa TEI Expo 2011 serta Pameran Flora Mall)

Pelaksanaan Fasilitasi Akomodasi dan Transportasi terkait Partisipasi

Pameran di Pusat (Pameran Pangan Nusa TEI Expo 2011 serta

Pameran Flora Mall) yang akan dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang

membidangi urusan perdagangan, memiliki beberapa tujuan yakni :

- Masyarakat luas, dengan banyaknya pilihan terhadap produk

unggulan di pasaran, sehingga akan memperkaya pemenuhan

kebutuhan selera masyarakat.

- Pelaku UMKM, sebagai media pemasaran hasil karyanya kepada

masyarakat luas serta membuka pengembangan usaha melalui

penyediaan fasilitas akses pembiayaan.

- Pemerintah, pencapaian strategi nasional ”100% cinta Indonesia”

dalam membangun kecintaan terhadap produk unggulan dalam

negeri.

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri meliputi :

a. Fasilitasi desain stand

b. Fasilitasi Akomodasi dan Transportasi

c. Fasilitasi sewa stand pameran

d. Faslitasi pengangkutan barang pameran

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan

- Pembentukan Tim.

- Rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait

- Mendata peserta (pelaku usaha UMKM lokal/daerah) yang

akan berpartisipasi dalam pameran PPDN)

- Desain stand yang akan digunakan

- Sewa stand

b. Pelaksanaan kegiatan

- Pengangkutan barang pameran

- Pelaksanaan Pameran



3. Bentuk Kegiatan

a. Visualisasi program pembangunan bidang perdagangan, industri

dan jasa

b. Visualisasi produk unggulan daerah dan atau yang mencakup

produk kreatif

4. Rencana lokasi dan waktu pelaksanaan

a. Rencana lokasi di daerah dan pusat

b. Waktu pelaksanaan akan diberitahukan lebih lanjut oleh

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

5. Pembiayaan

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan dibebankan pada dana

dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

6. Laporan kegiatan

a. Penyusunan laporan hasil pelaksanan kegiatan

b. Penyampaian laporan kegiatan ke pusat

Penanggung Jawab kegiatan di daerah pada akhir tahun

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pasar

Domestik di daerah melalui Dana Dekonsentrasi kepada Direktur

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada

Direktur Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri

dengan alamat : Gedung II lantai 8, Jalan M.I. Ridwan Rais No.

5 Jakarta 10110.



II.2 Peningkatan Perlindungan Konsumen DaerahPerkembangan globalisasi yang semakin terbuka di Indonesia mengakibatkan

beragamnya produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga

permasalahan pengawasan barang beredar dan jasa menjadi semakin kompleks.

Sebagai integrasinya pasar dalam negeri ke dalam pasar global, maka perlu optimasi

tindakan pengamanan bagi produsen maupun konsumen domestik melalui

pengawasan yang intensif.

Instrumen perlindungan konsumen adalah prasyarat untuk mewujudkan

perekonomian yang sehat melalui keseimbangan perlindungan kepentingan

konsumen dan pelaku usaha. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan perencanaan yang

sinergis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, dalam mewujudkan peningkatan perlindungan konsumen

Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan

Konsumen.

Kementerian Perdagangan melalui Eselon I (satu), yaitu Direktorat Jenderal

Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, telah mengalokasikan dana alokasi

Dekonsentrasi Tahun 2011 Bidang Perdagangan melalui sub kegiatan seperti

peningkatan tertib ukur, peningkatan barang beredar dan jasa, serta sosialisasi

perlindungan konsumen. Sub kegiatan tersebut masuk kedalam suatu kegiatan

“Peningkaran Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan

Perlindungan Konsumen” yang akan dijelaskan dalam penyelenggaraan tata laksana,

sebagai berikut :

II.2.1 Peningkatan Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan PemberdayaanPerlindungan KonsumenTata cara atau petunjuk teknis dalam penyelenggara kegiatan “Peningkatan

Efektifitas Pengawasan, Kemetrologian dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen”

dapat dijelaskan berdasarkan pada petunjuk teknis masing-masing kegiatan tersebut

berikut, yaitu :

1.2.1.1 Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Daerah

Pengawasan barang beredar dan jasa dilakukan untuk memastikan

kesesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi

barang dan/atau jasa, pencantuman label, klasula baku, cara menjual,

pengiklanan, pelayanan purna jual dan kebenaran peruntukkan distribusinya.

Tujuan utamanya adalah untuk melindungi konsumen. Berdasarkan Pasal 2

ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/M-



DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang

dan/atau Jasa, ruang lingkup pengawasan adalah :

1. Barang dan/atau jasa yang beredar dipasar;

2. Barang yang dilarang beredar dipasar;

3. Barang yang diatur tata niaganya;

4. Perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan

5. Distribusi

Pengawasan terhadap ketentuan (1) dan (2) sebagaimana disebutkan

diatas dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan/atau LPKSM. Sementara

terhadap ketentuan (3), (4) dan (5) kewenangan pengawasan ada pada

pemerintah. Pengawasan oleh Pemerintah (Menteri) terutama dilakukan

terhadap:

a. barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi:

1) standar;

2) label;

3) klausula baku;

4) pelayanan purna jual;

5) cara menjual; dan/atau

6) pengiklanan.

b. barang yang dilarang beredar di pasar;

c. barang yang diatur tata niaganya;

d. perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan

e. distribusi.

Kegiatan pengawasan diprioritaskan terhadap 10 (sepuluh) jenis produk

yang sudah diwajibkan penerapan Standar Nasional Indonesia-nya (ber-SNI

Wajib). Kesepuluh produk ini adalah 5 produk sebagaimana tercantum dalam

Permendag No. 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk

Tertentu, yakni: elektronik, makanan dan minuman, alas kaki, pakaian jadi,

dan mainan anak-anak. Lima produk lainnya adalah: air minum dalam

kemasan (AMDK), sepatu keamanan, helm pengendara sepeda motor, ban

mobil penumpang, dan regulator tabung gas.



A. Teknis Pelaksanaan

Teknis Pelaksanaan Pengawasan terhadap barang dan jasa yang

beredar dipasar dilakukan secara berkala dan secara khusus.

Pengawasan secara berkala dan khusus dilakukan oleh Petugas

Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri

Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK).

PPBJ dan PPNS-PK dalam melaksanakan pengawasan dilakukan

secara terbuka dan diwajibkan:

- Mengenakan tanda pengenal pegawai;

- Membawa surat tugas pengawasan dari Kepala Unit Kerja;

- Mempersiapkan berita acara hasil pengawasan; dan

- Menyusun hasil pengamatan kasat mata dalam tabel dan/atau

tabulasi hasil uji laboratorium untuk barang yang memerlukan uji

laboratorium.

Penjelasan mengenai teknis pelaksanaan pengawasan terhadap

barang dan jasa, adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan secara berkala

Pengawasan secara berkala dilakukan terhadap barang dan/atau

jasa dengan kriteria sebagai berikut:

a. Aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan

lingkungan hidup;

b. Dipakai, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh

masyarakat banyak;

c. Produk yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib, SNI

yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persayaratan teknis

lain yang diberlakukan wajib oleh instansi terknis yang

berwenang; dan/atau

d. Sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam

pemenuhan ketentuan standar, label, klausula baku,

pengiklanan, pelayanan purna jual, cara menjual melalui

pemaksaan, baik fisik maupun psikis serta kandungan/kadar

tertentu yang merugikan konsumen.

Tata cara pengawasan secara berkala sebagaimana tertuang

dalam Pasal 23-30 Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009.



2. Pengawasan secara khusus

Pengawasan khusus oleh PPBJ dan PPNS-PK dilakukan melalui

pentahapan sebagai berikut:

a. melakukan pengambilan sampel ulang di satu wilayah di 3

(tiga) lokasi untuk jenis barang yang sama berdasarkan hasil

pengawasan berkala, apabila tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. melakukan pengambilan sampel di satu wilayah di 3 (tiga)

lokasi untuk jenis barang berdasarkan pengaduan oleh

konsumen/masyarakat atau LPKSM;

c. melakukan uji laboratorium dan pengecekan ulang terhadap

barang dan/atau jasa hasil pengawasan berkala sebagaimana

dimaksud pada huruf a bersama pelaku usaha, baik dalam

pemenuhan standar, pencantuman label, klausula baku,

pelayanan purna jual, cara menjual dan/atau pengiklanan;

d. hasil uji dan/atau pengecekan ulang sebagaimana dimaksud

pada huruf c disampaikan kepada Kepala Unit Kerja yang

bersangkutan untuk dilakukan evaluasi;

e. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d

menyatakan tidak melanggar atau tidak terjadi tindak pidana di

bidang perlindungan konsumen, maka Kepala Unit Kerja yang

bersangkutan dapat mempublikasikan kepada masyarakat; dan

f. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e

menyatakan melanggar atau terjadi tindak pidana, maka

Kepala Unit Kerja meminta PPNS-PK untuk segera melakukan

penyidikan sesuai prosedur yang berlaku.

B. Materi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pengawasan terhadap barang

beredar dan jasa dalam tahun 2011 dilakukan terhadap produk

Pertambangan dan Aneka Industri, Pengawasan Produk Pertanian,

Kimia dan Kehutanan dan Pengawasan Produk Jasa.

1. Pengawasan produk Pertambangan dan Aneka Industri

a. Ruang Lingkup Pengawasan

Komoditi Pertambangan dan Aneka Industri yang mendapat

prioritas pengawasan pada TA. 2011 dan ber-SNI Wajib:

- Mainan anak



- Mesin/Printer multifungsi

- Mini Circuit Breaker (MCB)

- Regulator Tabung Gas LPG

b. Tata Cara Pengawasan

1) Pengawasan Komoditi yang ber-SNI Wajib, pelaksanaan

pengawasan dilakukan dengan cara pembelian sampel

dan/atau pengujian di laboratorium untuk komoditi yang

telah memiliki SNI Wajib. Pengawasan melalui:

- Pembelian sampel

- Pengamatan kasat mata

- Pengkodean

- Pengiriman sampel ke laboratorium yang telah

terakreditasi

- Tabulasi dan Analisa hasil uji lab

- Pelaporan

- Evaluasi dan tindak lanjut

2) Pengawasan produk telematika dan elektronika

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendag

No.19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pedoman Pendaftaran

Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi

Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk

Telematika dan Elektronika, serta peraturan perundangan

terkait lainnya.

- Mewajibkan pelaku usaha (produsen, importir)

melengkapi produk yang di perdagangkan dengan buku

petunjuk (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam

bahasa Indonesia.

- Informasi minimal yang dimuat dalam buku

petunjuk/manual.

c. Persiapan Pelaksanaan Pengawasan

- PPBJ menyiapkan rencana kerja untuk pelaksanaan

pengawasan yang memuat: klasifikasi, Jumlah merek,

wilayah pasar, waktu pelaksanaan, jumlah petugas dan

biaya pelaksanaan

- PBBJ menyiapkan konsep rencana kerja kepada KUK

(Kepala Uniat Kerja) un tuk memohon persetujuan



- Setelah menyetujui usulan rencana kerja, KUK memberikan

surat perintah tugas kepada PBBJ untuk melaksanakan

pengawasan

- Pembuatan surat perintah tugas pengawasan

- Pembuatan Berita Acara Pengecekan Ulang

- Penerapan kodefikasi

- Pembuatan blanko tabulasi kasat mata kelengkapan label

- Pembuatan surat pengantar ke balai/Labratorium penguji

- pembuatan tabulasi hasil uji

- Penyusunan kerangka laporan hasil pengawasan

d. Pelaksanaan Pengawasan

Cara Pengawasan Berkala, Pengawasan berkala Produk ILMEA

adalah pengawasan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan

dilaksanakan secara terprogram, dengan tahapan sebagai berikut:

1) PPBJ membawa Surat Perintah Tugas Pengawasan dan

menggunakan Tanda Pengenal (bila dibutuhkan) pada saat

melaksanakan tugas pengawasan.

2) Pembelian sample produk di pasar (pasar tradisional, toko,

pasar swalayan, kios dan lain-lain) dengan ketentuan:

- Mainan anak sebanyak 4 (empat) unit;

- Mesin/printer multifungsi sebanyak 1 (satu) unit;

- Mini Circuit Breaker sebanyak 35 (tigapuluh lima) unit;

- Regulator Tabung Gas LPG sebanyak 4 (empat) unit.

3) Pengawasan dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pengawas Barang

dan Jasa), PPNS-PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Perlindungan Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat

surat perintah tugas dari atasan yang berwenang di bidang

perdagangan.

4) Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang

menggunakan dana dekonsentrasi, wajib dilaporkan kepada

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

2. Pengawasan Produk IKAH (Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan)


Produk IKAH yang mendapat prioritas pengawasan pada

TA.2011 adalah sebagai berikut :

- Tepung Terigu;



- Ban Mobil Penumpang;

- Produk Melamin Perlengkapan Makan dan Minum;

- Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua;

- Selang Karet Kompor Gas Roda Dua


1) Pengawasan Tepung Terigu

- Pengawasan dilakukan terhadap Tepung terigu

sebagai bahan makanan yang berasal dari produksi

dalam negeri maupun dari luar negeri/impor yang

beredar di pasar.

- Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara

pembelian sampel dan/atau pengujian produk. Jumlah

sampel yang diambil sebanyak 4 x 1 kg untuk setiap

merek, antara lain ; 3 x 1 kg untuk pengujian dan 1 kg

untuk arsip. Bagi kemasan besar (25 kg) cukup

diambil 1 kemasan

- Pengawasan tepung terigu dilakukan oleh PPBJ

(Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-PK

(Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan

Konsumen) dan atau pegawai yang mendapat surat

perintah tugas dari atasan yang berwenang di bidang

perdagangan.

- Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang

menggunakan dana dekonsentrasi, wajib dilaporkan

kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan

Jasa.

2) Pengawasan Ban Mobil Penumpang

- Pengawasan dilakukan terhadap Ban Mobil

Penumpang yang berasal dari produksi dalam negeri

maupun dari luar negeri/impor yang beredar di pasar.



sampel yang diambil sebanyak 4 buah untuk setiap

merek, jenis dan ukuran. 3 buah untuk pengujian dan

1 buah untuk arsip.

- Pengawasan ban mobil penumpang dilakukan oleh

PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-



PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan



perdagangan.




Jasa.

3) Pengawasan Garam Konsumsi Beryodium

- Pengawasan dilakukan terhadap Garam Konsumsi

Beryodium yang berasal dari produksi negeri maupun

dari luar negeri/impor yang beredar di pasar.



sampel yang diambil sebanyak 4 x 250 gram (250 gr,

500 gr,1000 gr) untuk setiap merek dan jenis, dengan

perincian masing-masing 3 x 250 gram untuk

pengujian dan 250 gram untuk arsip.

- Pengawasan garam konsumsi beryodium dilakukan

oleh PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa),

PPNS-PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Perlindungan Konsumen) dan atau pegawai yang

mendapat surat perintah tugas dari atasan yang

berwenang di bidang perdagangan.




Jasa.

4) Pengawasan Produk Melamin Perlengkapan Makan dan

Minum

- Pengawasan dilakukan terhadap Produk Melamin

Perlengkapan Makan dan Minum yang berasal dari

produksi negeri maupun dari luar negeri/impor yang

beredar di pasar.



sampel yang diambil sebanyak 12 (dua belas) buah



untuk setiap merek dan jenis, dengan perincian

masing-masing 10 (sepuluh) buah untuk pengujian

dan 2 (dua) buah untuk arsip.

- Pengawasan produk melamin perlengkapan makan

dan minum dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pengawas

Barang dan Jasa), PPNS-PK (Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Perlindungan Konsumen) dan atau

pegawai yang mendapat surat perintah tugas dari

atasan yang berwenang di bidang perdagangan.

- Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan

berkala yang menggunakan dana dekonsentrasi, wajib

dilaporkan kepada Direktur Pengawasan Barang

Beredar dan Jasa.

5) Pengawasan Selang Karet Kompor Gas

- Pengawasan dilakukan terhadap Selang Karet

Kompor Gas yang berasal dari produksi negeri

maupun dari luar negeri/impor yang beredar di pasar.



sampel yang diambil sebanyak 6 (enam) buah untuk

setiap merek dan jenis, dengan perincian masing-

masing 5 (lima) buah untuk pengujian dan 1 (satu)

buah untuk arsip.

- Pengawasan selang karet kompor gas dilakukan oleh

PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-

PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan



perdagangan.




Jasa.



3. Pengawasan Produk Jasa


Prioritas pengawasan Produk JASA pada TA. 2011 meliputi :

- Jasa Perparkiran;

- Jasa Pengiklanan;

- Jasa Pasar Modern;

- Cara Menjual Alat Listrik Rumah Tangga;

- Jasa Layanan Purna Jual Telepon Genggam.


a) Jasa Perparkiran

a) Pelaksanaan pengawasan terhadap Jasa Perparkiran

dilakukan melalui pengawasan berkala.

b) Dalam pelaksanaan pengawasan berkala yang

dilakukan secara periodik petugas pengawas wajib

mempersiapkan kuisioner yang harus diisi oleh pelaku

usaha. Selain itu dalam kegiatan pelaksanaan

pengawasan dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Persyaratan legalitas;

- Standar pelayanan;

- Pencantuman klausula baku;

- Cara menjual.

c) Pengawasan jasa perparkiran dapat dilakukan oleh

PPBJ (Petugas Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-PK

(Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan


perintah tugas dari atasan yang berwenang dibidang

perdagangan.

d) Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang



Jasa.

b) Jasa Pengiklanan

a) Pelaksanaaan pengawasan terhadap Jasa Pengiklanan

dilakukan melalui pengawasan berkala. Kegiatan

pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha sebagai

prinsipal pengiklanan yang diproduksi didalam dan luar

negeri. Dalam pelaksanaan pengawasan berkala yang







- Pencantuman klausula baku

- Cara Pengiklanan

- Cara menjual

b) Pengawasan Jasa Pengiklanan dapat dilakukan oleh





perdagangan.

c) Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang


kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

c) Jasa Pasar Modern

a) Pelaksanaaan pengawasan terhadap Jasa Pasar

Modern dilakukan melalui pengawasan berkala.

Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha

sebagai prinsipal pasar modern didalam dan luar






- Persyaratan legalitas

- Pencantuman klausula baku

- Cara pengiklanan;

- Cara menjual;

b) Pengawasan Jasa Pasar Modern dapat dilakukan oleh





perdagangan.






Jasa.

d) Cara Menjual Alat Listrik Rumah Tangga

a) Pelaksanaaan pengawasan terhadap Cara Menjual Alat

listrik Rumah Tangga dilakukan melalui pengawasan

berkala. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap

pelaku usaha sebagai prinsipal produk Alat Listrik

Rumah Tangga yang diproduksi didalam dan luar








- Produk alat listrik rumah tangga;

- Layanan purna jual;

- Cara pengiklanan;

- Cara menjual.

b) Pengawasan Cara Menjual Alat Listrik Rumah Tangga

dapat dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pengawas Barang

dan Jasa), PPNS-PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil-

Perlindungan Konsumen) dan atau pegawai yang

mendapat surat perintah tugas dari atasan yang

berwenang dibidang perdagangan.

c) Setiap hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan berkala

yang menggunakan dana dekonsentrasi, wajib

dilaporkan kepada Direktur Pengawasan Barang

Beredar dan Jasa.

e) Jasa Layanan Purna Jual Telepon Genggam

a) Pelaksanaaan pengawasan terhadap Jasa Layanan

Purna Jual Telepon Genggam dilakukan melalui

pengawasan berkala. Kegiatan pengawasan dilakukan

terhadap pelaku usaha jasa layanan purna jual telepon

genggam. Dalam pelaksanaan pengawasan berkala



yang dilakukan secara periodik petugas pengawas

wajib mempersiapkan kuisioner yang harus diisi oleh

pelaku usaha. Selain itu dalam kegiatan pelaksanaan



- Produk telepon genggam;

- Suku cadang;

- Layanan purna jual;


- Standar operasional prosedur.

b) Pengawasan Jasa Layanan Purna Jual Telepon

Genggam dapat dilakukan oleh PPBJ (Petugas

Pengawas Barang dan Jasa), PPNS-PK (Penyidik

Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen) dan

atau pegawai yang mendapat surat perintah tugas dari

atasan yang berwenang dibidang perdagangan.




Jasa.

C. Output Kegiatan

Hasil keluaran (output) yang ingin dicapai dari kegiatan

pengawasan barang beredar dan jasa adalah berkurangnya peredaran

barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar (SNI Wajib), serta

menumbuhkan perilaku usaha yang bertanggungjawab dalam rangka

perlindungan konsumen nasional dan pengamanan pasar domestik.

Diharapkan dari kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa

menggunakan dana dekonsentrasi tahun 2010 yang dilakukan oleh

aparat pemerintah daerah, akan menghasilkan output berupa data

tabulasi hasil pengamatan kasat mata dan/atau uji laboratorium

terhadap 10 (sepuluh) produk prioritas pengawasan. Data ini akan

dimanfaatkan sebagai database hasil pengawasan yang nantinya

digunakan untuk tindak lanjut pengawasan oleh Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) Kementerian

Perdagangan R.I.



Oleh karena itu setiap hasil pengawasan yang dilakukan wajib

dilaporkan kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan

Konsumen c.q Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Ini

berarti harus ada 33 buah laporan hasil pengawasan yang berasal dari

33 provinsi.

1.2.1.2 Peningkatan Tertib Ukur di Daerah

Pelaksanaan kegiatan peningkatan tertib ukur di daerah dilakukan

melalui kegiatan pengawasan dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri

dan pengawasan SPBU guna memberikan perlindungan terhadap pelaku

usaha dalam bidang perdagangan serta kegiatan Pra-Penilaian UPTD yaitu

kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan

kemetrologian tingkat Provinsi. Kedua kegiatan tersebut di atas yang

dilaksanakan melalui Dana Dekonsentrasi tahun 2011 ini dimaksudkan untuk

menciptakan tertib ukur dan iklim usaha yang kondusif, serta sebagai upaya

Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh pelaku usaha

yang terlibat dalam setiap transaksi perdagangan.

Kegiatan pengawasan dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri

dimaksudkan untuk:

a. Mencegah terjadinya kecurangan dalam setiap transaksi

perdagangan, terutama pada saat hari raya Idul Fitri dimana

transaksi perdagangan meningkat cukup signifikan.

b. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen dalam

setiap transaksi perdagangan, sehingga meminimalisir kerugian

yang diakibatkan oleh kecurangan dalam penggunaan UTTP

dalam setiap transaksi perdagangan

Kegiatan Pra-Penilaian Unit pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Metrologi

Legal dilaksanakan dengan maksud untuk:

a. Mempersiapkan UPTD yang memenuhi persyaratan dalam

pelayanan kegiatan metrology legal, baik berupa tera dan/atau

tera ulang UTTP yang dipergunakan dalam perdagangan.

b. Mewujudkan pelayanan prima terhadap seluruh konsumen dan

produsen yang menggunakan UTTP dalam setiap transaksi

perdagangan.

c. Meningkatkan kemampuan SDM metrologi legal tingkat Provinsi

dalam pelaksanaan kegiatan kemetrologian.



A. Teknis Pelaksanaan

Kegiatan pengawasan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri terdiri dari

kegiatan :

1. Pengawasan terhadap UTTP di pasar tradisional dan/atau modern

di masing-masing provinsi, untuk menemukan adanya

penggunaan UTTP yang bertanda batal, tidak bertanda tera sah

yang berlaku, tanda tera rusak, atau tidak memiliki tanda tera; dan

2. Pengawasan terhadap UTTP di SPBU di sepanjang jalur Mudik

(diprioritaskan pada jalur trans-Sumatera, Jawa, dan Bali).

Untuk pelaksanaan pengawasan terhadap UTTP di pasar tradisional

dan/atau modern sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh

seluruh pemerintah daerah provinsi yang memperoleh Dana

Dekonsentrasi bidang peningkatan tertib ukur. Sedangkan pengawasan

terhadap UTTP di SPBU merupakan kegiatan yang juga harus

dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi di pulau Sumatera, Jawa,

dan Bali selain kegiatan pengawasan di pasar tradisional dan/atau

modern. Untuk pemerintah daerah provinsi lainnya dapat juga melakukan

hal yang sama jika dimungkinkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan menyambut Hari Raya

Idul Fitri, Unit kerja yang memiliki tupoksi metrologi legal berkoordinasi

dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Provinsi.

Khusus untuk pengawasan terhadap SPBU harus membawa peralatan uji

dan standar yang sesuai dengan kebutuhan dan pedoman yang berlaku.

Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud, Dinas

Provinsi harus berkoordinasi dengan Direktorat Metrologi khususnya

Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional sesuai dengan wilayah

kerjanya.

Pegawai yang melaksanakan kegiatan pengawasan diharuskan:

1. mengenakan tanda pengenal pegawai;

2. mengenakan pakaian seragam dinas;

3. membawa surat tugas dari Kepala Unit Pelaksana Teknis

Daerah;

4. membawa cerapan untuk mencatat hasil pengawasan;

5. membawa peralatan yang diperlukan;

6. mempersiapkan berita acara hasil pelaksanaan kegiatan; dan

7. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.



Kegiatan Pra-Penilaian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu UPTD

metrologi legal dalam rangka penerapan penilaian terhadap kemampuan

pelayanan tera dan tera ulang UTTP.

Pelaksana penyelenggaraan kegiatan Pra-Penilaian UPTD adalah

pegawai yang berada di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) Metrologi Legal Provinsi.

Kegiatan Pra-Penilaian UPTD adalah kegiatan bimbingan teknis

dalam bentuk konsultasi ke Direktorat Metrologi dan/atau Balai

Standardisasi Metrologi Legal Regional sesuai wilayah kerjanya atau

mengundang narasumber dari Direktorat Metrologi dan/atau Balai

Standardisasi Metrologi Legal Regional sesuai wilayah kerjanya dalam

rangka mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan kesiapan

UPTD Metrologi Legal dalam rangka penilaian.

B. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksana kegiatan pengawasan dalam rangka menyambut

Hari Raya Idul Fitri dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri dan

dikonsultasikan kepada Direktorat Metrologi, sedangkan untuk

pelaksanaan kegiatan Pra-Penilaian UPTD ditetapkan oleh masing-

masing UPTD Metrologi Legal Provinsi dan dikonsultasikan kepada

Direktorat Metrologi. Diharapkan dapat dilaksanakan paling lambat bulan

Agustus 2011 dengan mempertimbangkan bahwa pelaksanaan penilaian

harus sudah selesai pada bulan Oktober 2011.

C. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana penyelenggaraan kegiatan Pengawasan dalam rangka

menyambut Hari Raya Idul Fitri adalah:

1. Pengawasan terhadap UTTP di pasar tradisional dan/atau

modern dilakukan oleh tim pelaksana yang terdiri dari pegawai

dari Unit Kerja di Dinas Perdagangan yang memiliki tupoksi

metrologi legal.

2. Pengawasan terhadap UTTP di SPBU dilakukan oleh pegawai

yang berada di lingkungan Unit Kerja Provinsi yang membidangi

metrologi legal dan pegawai di lingkungan Unit Pelaksana

Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Provinsi.



Pelaksana penyelenggaraan kegiatan Pra-Penilaian UPTD adalah

pegawai yang berada di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) Metrologi Legal Provinsi.

1.2.1.3 Sosialisasi Pembentukan BPSK Dalam Rangka Perlindungan Konsumen

Daerah

Di bidang perlindungan konsumen, Dana Dekonsentrasi diarahkan

untuk kegiatan fasilitasi/sosialisasi pembentukan Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan badan penanganan dan

penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan serta diharapkan dapat

memainkan peranan penting dalam penyelenggaraan perlindungan

konsumen, yang saat ini perlindungan konsumen bukan saja hanya sebagai

isu nasional akan tetapi juga telah menjadi isu internasional. Keseriusan

Pemerintah dalam upaya mendukung penyelenggaraan perlindungan

konsumen ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK Pasal 49 Ayat

(1) dinyatakan bahwa, “Pemerintah membentuk badan penyelesaian

sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa

konsumen di luar pengadilan”. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, BPSK

dibentuk di Daerah Tingkat I / Provinsi.

Pembentukan BPSK di Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota

didasarkan atas usulan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta atau

Bupati/Walikota, untuk itu maka pembentukan BPSK memerlukan dukungan

baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah demi eksisnya

BPSK.

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen cq.

Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan

memfasilitasi pembentukan BPSK.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Otonomi Daerah dan

Perimbangan Keuangan Daerah, maka segala pembiayaan yang berkaitan

dengan pembentukan dan operasional BPSK dibebankan pada Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian dalam pengusulan pembentukan BPSK yang

diusulkan kepada Menteri Perdagangan Cq. Direktur Jenderal Standardisasi

dan Perlindungan Konsumen didasari atas usulan yang diajukan oleh

Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta atau Bupati/Walikota

dengan menyatakan kesanggupan Pemerintah Daerah untuk menyediakan



sarana dan prasarana BPSK serta membiayai dana operasional dan

honorarium BPSK yang dibebankan dari APBD.

Pemerintah Pusat pada saat ini memfasilitasi operasional kegiatan

BPSK melalui pelatihan pengembangan SDM kepada para anggota dan

sekretariat BPSK serta memberikan konsultasi dalam upaya

penyelenggaraan perlindungan konsumen. Selain itu, Pemerintah Pusat

menyiapkan dana dekonsentrasi untuk fasilitasi/sosialisasi pembentukan

BPSK yang akan diberikan kepada daerah.

Dana dekonsentrasi tersebut kiranya dapat dimanfaatkan oleh daerah

untuk kegiatan fasilitasi/sosialisasi pembentukan BPSK di daerahnya, agar

daerah di Kabupaten/Kota yang belum terbentuk BPSK segera mengusulkan

pembentukan BPSK.

Perlu kami sampaikan pula bahwa daerah yang mengusulkan kegiatan yang

terkait dengan perdagangan dalam negeri, akan dipertimbangkan apakah

daerah tersebut telah terbentuk BPSK atau belum.

A. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan

Tujuan dalam pelaksanaan pembentukan BPSK, adalah sebagai

berikut:

1. Memberikan fasilitasi/sosialisasi kepada dinas Kabupaten/Kota

yang membidangi urusan perdagangan di daerah yang belum

terbentuk BPSK.

2. Bupati/Walikota mengusulkan pembentukan BPSK kepada

Presiden melalui menteri Perdagangan.

3. Terbentuknya BPSK di Kabupaten/Kota.

Sasaran Pelaksanaan kegiatan fasilitasi/sosialisasi pembentukan

BPSK, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi

urusan perdagangan, yaitu:

1. Melaksanakan sosialisasi pembentukan BPSK.

2. Mengundang Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi

urusan perdagangan.

3. Penyusunan laporan.

B. Output/ hasil yang diharapkan

Sosialisasi pembentukan BPSK bertujuan agar daerah

(Kabupaten/Kota) yang belum terbentuk BPSK, segera mengusulkan

pembentukan BPSK di daerahnya masing-masing. Dengan adanya

BPSK di Kabupaten/Kota, masyarakat konsumen yang dirugikan oleh

pelaku usaha dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke BPSK dengan



prinsip murah, cepat dan sederhana, sehingga hak-hak konsumen

dapat terlindungi. Disisi lain pelaku usaha dapat lebih berhati-hati dalam

memproduksi/memperdagangkan barang dan/atau jasa sesuai standar

mutu, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing.

Dalam fasilitasi/sosialisasi pembentukan BPSK, hasil yang

diharapkan adalah daerah (Kabupaten/Kota) yang belum mempunyai

BPSK segera mengusulkan pembentukan BPSK.

1. Pembentukan BPSK

BPSK dibentuk di daerah (Kabupaten/Kota) dengan Keputusan

Presiden atas usulan Bupati/Walikota melalui Menteri

Perdagangan. Tugas BPSK antara lain:

• Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa

konsumen melalui cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

• Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.

• Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari

konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap

perlindungan konsumen.

• Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang

melanggar ketentuan UUPK.

2. Anggota BPSK

Setelah BPSK terbentuk:

• Bupati/Walikota membentuk Tim Pemilihan Calon Anggota

BPSK.

• Tim menyampaikan hasil pemilihan calon anggota BPSK

kepada Bupati/Walikota.

• Atas usulan nama-nama calon anggota BPSK dari Tim,

Bupati/Walikota mengusulkan calon anggota tersebut kepada

Menteri Perdagangan.

• Menteri Perdagangan mengangkat anggota BPSK, yang terdiri

dari 3 (tiga) unsur yaitu pemerintah, konsumen dan pelaku

usaha.

• Anggota setiap unsur tersebut berjumlah paling sedikit 3 (tiga)

orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

• Sebelum melaksanakan tugas, anggota BPSK dilantik dan

diambil sumpahnya oleh Bupati/Walikota.

• Masa kerja anggota BPSK selama 5 (lima) tahun, dan dapat

diangkat kembali selama masih memenuhi persyaratan.



3. Sekretariat BPSK

• BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

• Ketua BPSK mengusulkan kepala dan anggota sekretariat

kepada Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

• Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mengangkat

kepala dan anggota sekretariat BPSK.

• Sebelum melaksanakan tugasnya, kepala dan anggota

sekretariat dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua BPSK.

• Masa kerja ketua dan anggota sekretariat selama 6 (enam)

tahun, dan dapat diangkat kembali selama masih memenuhi

persyaratan.

C. Lokasi kegiatan

Fasilitasi/Sosialisasi Pembentukan BPSK Tahun Anggaran 2011

ditujukan/dilakukan pada 20 Provinsi, yaitu: Jawa Tengah, D.I.

Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,

Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, Bengkulu, Banten,

Bangka Belitung, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

Penyelenggaraan kegiatan fasilitasi/sosialisasi pembentukan BPSK

yang akan dilaksanakan di Dinas Provinsi berpedoman pada suatu

aturan untuk kesamaan pemahaman dan tindakan dalam pelaksanaan

kegiatan.

D. Teknis Pelaksanaan

Adapun mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai

berikut:

1. Penetapan/pemanggilan peserta (diharapkan Kepala Dinasnya)

dari Kabupaten/Kota yang belum mempunyai/terbentuk BPSK di

daerahnya. Peserta diharapkan dapat melaporkan dan

meyakinkan Kepala daerah (Bupati/Walikota) untuk dapat

mengusulkan pembentukan BPSK.

2. Mencari/menetapkan narasumber yang berkompeten.

Narasumber diharapkan dapat memberikan materinya yang terkait

dengan BPSK, sehingga para peserta mengerti/paham akan

pentingnya BPSK di daerah (Kabupaten/Kota) dalam

penyelesaian sengketa konsumen.

3. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan menyesuaikan dana

yang tersedia.



II.3 Peningkatan Fasilitasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang DaerahII.3.1 Pengembangan Kegiatan Pasar lelang DaerahII.3.1.1 Penyelenggaraan Pasar Lelang

Tujuan utama Pasar Lelang Forward Komoditi Agro adalah untuk memberikan

alternatif mekanisme pemasaran dalam bentuk pasar yang terorganisir (organized

market) yang mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi

menggunakan sistem lelang.

Pengembangan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro diharapkan dapat

menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui transparansi mekanisme

pembentukan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran (tata niaga). Secara

nasional hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing di pasar

internasional, mencukupi kebutuhan antar daerah, menciptakan insentif bagi

peningkatan produksi dan mutu dan meningkatkan pendapatan semua pihak yang

terlibat, khususnya petani/produsen (peningkatan posisi tawar petani).

Pedoman yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pasar lelang daerah,

adalah sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Pasar Lelang

1. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan lokasi dan tanggal

pelaksanaan Pasar Lelang. Lokasi yang dipilih dapat menggunakan

gedung lelang milik sendiri atau menggunakan gedung lain. Gedung

yang digunakan harus dapat menampung jumlah peserta dan panitia

penyelenggara Pasar Lelang. Sedangkan tanggal yang dipilih harus

pada hari kerja;

2. Publikasi dilakukan selama dua minggu dan berakhir tiga hari sebelum

pelaksanaan Pasar Lelang melalui media, antara lain:

a. Koran

b. Televisi daerah/nasional, dimana kuantitas, durasi dan jam penyiaran

disesuaikan dengan RKAKL Dinas yang bersangkutan;

c. Radio daerah (FM), dimana kuantitas, durasi dan jam penyiaran

disesuaikan dengan RKAKL Dinas yang bersangkutan;

d. Website pemerintah provinsi/dinas dan Bappebti;

e. Telepon bagi peserta lelang penjual/pembeli potensial;

f. Surat Undangan bagi peserta penjual/pembeli potensial

3. Peserta Pasar Lelang melakukan registrasi ke Panitia Pasar Lelang

dengan menyerahkan contoh komoditas.



4. Panitia melakukan pengecekan terhadap contoh komoditas, terdiri atas

jenis, kualitas, ukuran, kemasan, dan asal komoditas.

5. Kepada Peserta diberikan formulir order jual/order beli untuk diisi

dengan baik dan lengkap, selanjutnya akan diberikan nomor urut lelang

dalam bentuk tanda pengenal yang diberikan kepada peserta dan

nomor urut lelang dalam bentuk label yang ditempel pada contoh

komoditas;

6. Formulir order jual/order beli yang telah diisi dengan lengkap

selanjutnya diinput oleh petugas Back Office dengan menggunakan

Program Sistem Informasi Pasar Lelang. Data yang diinput terdiri atas:

a. Biodata Peserta Lelang (Nama, alamat, nama perusahaan, nomor

telepon, dan nomor handphone);

b. Keterangan Order Jual/Order Beli (Jenis, mutu, ukuran, asal,

keterangan, volume, satuan volume, harga, satuan harga, periode

penyerahan, volume per 1x serah, tempat penyerahan, awal

penyerahan, dan akhir penyerahan).

7. Pada pelaksanaan hari lelang, peserta mengisi dan menandatangani

daftar hadir saat memasuki lokasi lelang. Sebelum sesi lelang dimulai,

terlebih dahulu dilakukan opening ceremony yang dilakukan oleh

perwakilan dari Dinas yang bersangkutan.

Saat sesi lelang dimulai pemandu lelang akan membacakan paket

lelang sesuai dengan urutan yang telah ditentukan sambil memegang

contoh komoditas yang bersangkutan.

Pada saat yang bersamaan, petugas back office harus

menampilkan tampilan Sistem Informasi Pasar Lelang dari paket lelang

yang bersangkutan melalui proyektor agar dapat dilihat oleh pemandu

lelang dan peserta lelang lainnya.

8. Penjual dan pembeli dipandu juru lelang melakukan tawar menawar

hingga terjadi transaksi (kesepakatan harga) antara penjual dan

pembeli. Setiap terdapat penawaran maka petugas back office akan

memasukkan harga penawaran ke dalam Sistem Informasi Pasar

Lelang.

Jika tidak terjadi transaksi maka data paket lelang tersebut oleh

petugas back office akan dimasukkan ke dalam kategori komoditas

belum terjual.



9. Paket lelang yang telah ditransaksikan tersebut selanjutnya ditawarkan

kembali oleh pemandu lelang kepada peserta lain dalam tiga kali

hitungan.

Jika terdapat peserta yang melakukan penawaran maka paket akan

dilelang kembali.

10. Petugas back office akan memasukkan data paket lelang yang terjual

dalam kategori order telah ditransaksikan. Kemudian petugas back

office akan mencetak perjanjian jual beli terhadap transaksi tersebut

sebanyak 3 kali;

11. Penjual dan pembeli menandatangani perjanjian jual beli tersebut,

setelah itu Ketua Lelang akan ikut menandatangani sebagai tanda

bahwa yang bersangkutan telah mengetahui transaksi telah terjadi;

Perjanjian jual beli tersebut berisi :

a. Biodata penjual dan pembeli;

b. Spesifikasi komoditas yang ditransaksikan;

c. Kewajiban penjual untuk melaporkan realisasi transaksi kepada

penyelenggara Pasar Lelang, dan;

d. Larangan untuk memperjual-belikan perjanjian tersebut.

Masing-masing pihak, baik penjual dan pembeli akan memegang

perjanjian jual beli tersebut;

12. Pihak dinas akan menerima seluruh tembusan perjanjian jual beli dan

data-data terkait transaksi Pasar Lelang;

13. Dinas mengirimkan data transaksi dan laporan kegiatan

penyelenggaraan Pasar Lelang kepada Bappebti dalam bentuk hard

copy melalui surat dan dalam bentuk database dari back office yang

dikirim melalui email [email protected]

B. Pengawasan Pasar Lelang

1. Memastikan bahwa data yang dikirim oleh peserta Pasar Lelang adalah

benar dan sesuai dengan data yang Pasar Lelang butuhkan/ form order

jual dan form order beli (pra lelang).

2. Memastikan seluruh order jual dan order beli peserta telah ditampilkan

dan ditawarkan di Pasar Lelang (proses lelang).

3. Memastikan seluruh data transaksi tersebut dimasukan dalam Sistem

Informasi Pasar Lelang (proses lelang).

4. Mendokumentasikan transaksi yang terjadi (proses lelang).



5. Mengawasi adanya gagal serah atau gagal bayar transaksi Pasar

Lelang (pasca lelang).

6. Mendokumentasikan proses gagal serah atau gagal bayar dan

penyelesaian gagal serah atau gagal bayar transaksi Pasar Lelang

(pasca lelang).

7. Mengawasi seluruh transaksi yang telah terjadi di Pasar Lelang secara

keseluruhan dan mengirimkan laporan hasil pengawasan secara

keseluruhan dan adanya gagal serah atau gagal bayar transaksi Pasar

Lelang kepada Bappebti melalui surat dan/atau email

[email protected] (pasca lelang).

C. Penyelesaian Perselisihan

1. Setelah melakukan transaksi jual beli secara lelang, baik penjual dan

pembeli melakukan penandatangan kontrak jual beli. Kontrak ini

ditandatangani sesaat setelah tercapai transaksi. Setelah penjual dan

pembeli menandatangani kontrak, ketua lelang kemudian melakukan

penandatangan kontrak sebagai tanda bahwa yang bersangkutan

mengetahui adanya transaksi;

2. Pihak dinas menerima tembusan kontrak tersebut.

3. Dinas melakukan pengawasan berdasarkan tembusan kontrak yang

ada. Pengawasan dilakukan pada bagian :

a. Jatuh tempo pembayaran dan penyerahan barang

b. Jenis dan mutu komoditas

c. Lokasi serah terima

d. Periode pengiriman

Metode pengawasan dilakukan dengan cara melakukan kunjungan

langsung ke penjual/pembeli, melalui telepon, atau menerima laporan

dari penjual/pembeli. Hasil pengawasan ini akan menentukan apakah

terdapat temuan perselisihan antara penjual-pembeli;

4. Apabila tidak terdapat temuan perselisihan maka transaksi tersebut

telah direalisasikan.

5. Pihak dinas membuat laporan realisasi transaksi dan dikirimkan kepada

Bappebti melalui surat dan/atau email [email protected];

6. Apabila terdapat temuan perselisihan maka Dinas melakukan upaya

mediasi antara pihak yang berselisih;

7. Apabila mediasi telah tercapai maka Dinas membuat laporan kepada

Bappebti melalui surat dan/atau email [email protected];



8. Jika diperlukan, apabila proses mediasi tidak tercapai maka pihak yang

bersengketa akan menyelesaikan perselisihannya di Komite Arbitrase.

II.3.1.2 Pengembangan Pranata Pendukung Pasar LelangDalam mendukung dan menciptakan sumber daya manusia (pranata) yang

handal dalam menanggani pasar lelang, maka perlu diadakan sosialisasi dan edukasi

dalam rangka “sharing knowledge” melalui kegiatan seperti sosialisasi, workshop dan

konsinyering. Pedoman dalam penyelenggaraan hal tersebut diatur pada petunjuk

teknis dibawah ini :

A. Pelaksanaan Sosialisasi

1. Jenis Kegiatan

a. Sosialisasi

b. Workshop

c. Seminar


Kegiatan dilaksanakan melalui sistem ceramah dan diskusi interaktif

antara pembicara/narasumber dan peserta, yang diakhiri dengan

perumusan kesimpulan hasil pelaksanaan kegiatan.

3. Lingkup Materi

a. Penyebaran dan desiminasi terhadap substansi kebijakan,

program, kegiatan, pembangunan dan pengembangan Pasar

Lelang Forward Komoditi Agro;

b. Melakukan jalinan jejaring publik dalam rangka koordinasi;

c. Evaluasi dan solusi teknis dalam rangka rekomendasi implementasi

Pasar Lelang Forward Komoditi Agro;

4. Nara Sumber

Pembicara dalam acara seminar/workshop/seminar berasal dari instansi

pemerintahan, praktisi, akademisi, pelaku usaha, kalangan ahli profesi,

asosiasi, kelompok masyarakat, dll.

5. Peserta

Sasaran peserta antara lain pemangku pusat kebijakan publik di pusat

dan daerah, praktisi, akademisi, stakeholder, Pelaku Usaha/Pasar,

Profesional dan Masyarakat.



B. Pelaksanaan Konsinyering


Pertemuan terfokus untuk membahas substansi Pasar Lelang Forward

Komoditi Agro, khususnya penyempurnaan Peraturan Tata Tertib dan

pembentukan kelembagaan Pasar Lelang, yang diakhiri dengan

perumusan materi/kesimpulan sebagai rekomendasi pengembangan

Pasar Lelang Forward Komoditi Agro ke depan.

2. Lingkup Materi

Konsep Peraturan Tata Tertib dan pembentukan kelembagaan Pasar

Lelang Forward Komoditi Agro.

3. Prosedur Pelaksanaan

a. Tim Promotor mengajukan konsep Peraturan Tata Tertib dan

pembentukan kelembagaan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro.

b. Pelaksanaan pembahasan konsep Peraturan Tata Tertib dan

pembentukan kelembagaan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro

antara Tim Promotor, Dinas, dan Bappebti.

c. Perumusan rekomendasi penyempurnaan Peraturan Tata Tertib

dan pembentukan kelembagaan Pasar Lelang Forward Komoditi

Agro.

4. Peserta

Sasaran peserta antara lain Tim Promotor, pemangku pusat kebijakan

publik di pusat dan daerah, akademisi, dan Pelaku Usaha



II.4 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri DaerahPelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan

Luar Negeri Daerah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar mencapai sasaran

yang diharapkan, yaitu :

1. Meningkatnya akses pasar ekspor dan fasilitasi ekspor;

2. Meningkatnya daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas produk ekspor

Indonesia di pasar global.

3. Membaiknya Iklim Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar

Negeri

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka pada tahun anggaran 2011 ini

ruang lingkup kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah,

dapat dijelaskan dalam pedoman petunjuk teknis berikut ini, yaitu :

II.4.1 Optimalisasi Kesepakatan PerdaganganOptimalisasi Kesepakatan Perdagangan memiliki kegiatan – kegiatan yang

terdiri dari :

1. Pengawasan barang impor, ruang lingkup kegiatan :

- Identifikasi, analisa dan evaluasi importasi produk tertentu.

2. Pemanfaatan peluang ekspor daerah dalam kerangka kesepakatan

perdagangan (FTA), ruang lingkup kegiatan :

- Sosialisasi/pertemuan teknis hasil kesepakatan perdagangan

II.4.2 Fasilitasi Perijinan dan Non PerijinanFasilitasi Perijinan dan Non-Perijinan merupakan salah satu fokus dalam

Kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah Tahun

2011, dimana memiliki fokus yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut

ini :

1. Layanan Penerbitan dan Pengelolaan Surat Keterangan Asal (SKA), ruang

lingkup kegiatan ini adalah :

- Melakukkan pelaporan penggunaan dan pemanfaatan SKA.

2. Layanan Penerbitan Angka Pengenal Impor, ruang lingkup kegiatan :

- Operasionalisasi API On-Line

a. Angka Pengenal Importir (API) terdiri atas :

1) API Umum (API-U)

API-U diberikan kepada importir yang melakukan impor

barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan



memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada

pihak lain.

2) API Produsen (API-P).

API-P diberikan kepada importir yang melakukan impor

barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk

mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk

memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak

lain.

b. Penerbitan API

Menteri telah mendelegasikan sebagaian kewenangan dalam

penerbitan API berdasarkan pada jenis API, yaitu :

1) API-Umum (API-U)

Penerbitan API-U diberikan kewenangan kepada Kepala

Dinas Provinsi.

2) API-Produsen (API-P)

Penerbitan API-P diberdasarkan jenis usaha produsen

pemilik API, yaitu :

- API-P sebagaimana badan usaha atau kontraktor di

bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta

pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan

kegiatan usaha, berdasarkan perjanjian kontrak

kerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia

kepada Direktur Jenderal.

- API-P bagi perusahaan penanaman modal asing dan

perusahaan penanaman modal dalam negeri kepada

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

- API-P selain untuk badan usaha atau kontraktor

sebagaiamana dimaksud pada huruf b dan perusahaan

penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf c

kepada Kepala Dinas Provinsi.

- Penerbitan API-P oleh Kepala Dinas Provinsi hanya

untuk importir pemilik izin usaha di bidang industri atau

izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh

instansi/dinas teknis yang berwenang.

Penerbitan API sebagaimana ditandatangani untuk dan atas

nama Menteri.



c. Kepemilikan API

- Setiap importir hanya dapat memiliki 1 (satu) jenis API.

- API berlaku untuk setiap kegiatan impor di seluruh wilayah

Indonesia.

- API berlaku untuk kantor pusat dan seluruh kantor cabangnya

yang memiliki kegiatan usaha sejenis.

d. Masa berlaku API

- API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan

usahanya.

- Importir prmilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di

instansi penerbit setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal

penerbitan.

- Pendaftaran ulang sebagaimana paling lama 30 (tiga puluh)

hari kerja setelah 5 (lima) tahun.

e. Mekanisme penerbitan API-U dan API-P oleh Dinas Provinsi

f. Tata Cara Penomoran API

- Setiap API-U dan API-P yang diterbitkan diberi nomor yang

terdiri dari 9 (sembilan) digit diikuti hurf D, huruf B, atau huruf

P.

- 9 (sembilan) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari:

2 (dua) digit pertama untuk nomor kode propinsi yang

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV

Peraturan Menteri.



2 (dua) digit berikutnya untuk nomor kode kabupaten/kota

sesuai dengan nomor kode yang ditetapkan di propinsi

yang bersangkutan.

5 (lima) digit terakhir untuk nomor urut API yang

diterbitkan.

D untuk API-P yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal,

huruf B untuk API-P yang diterbitkan oleh Kepala BKPM,

atau huruf P untuk API-U atau API-P yang diterbitkan

oleh Kepala Dinas Provinsi.

Contoh penomoran Kode Provinsi, Kabupaten/Kota :

Nomor : 280100001-D/B/P (Contoh untuk wilayah Propinsi

Banten)

Catatan :

28 = Kode wilayah Provinsi Banten

01 = Kode Kotamadya Banten (nomor kode kabupaten/kota

yang ada di provinsi yang bersangkutan).

00001 = Nomor urut API wilayah provinsi Banten

D = Dirjen Perdagangan Luar Negeri

B = Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

P = Kepala Dinas Perindag Provinsi

Penomoran di atas tidak boleh menggunakan titik, koma dan garis

miring.

II.4.3 Koordinasi dan Pengawasan Kebijakan Perdagangan Luar NegeriKoordinasi dan Pengawasan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, kegiatan

terdiri dari:

1. Sosialisasi, evaluasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan luar negeri,

ruang lingkup kegiatan :

a. Penyuluhan terpadu kebijakan luar negeri

1) Tujuan

Meningkatkan pemahaman para pelaku usaha, aparat yang

menangani perdagangan dan instansi teknis terkait di daerah

tentang kebijakan umum di bidang perdagangan luar negeri.

2) Pembicara/Narasumber

yang dilibatkan dalam sosialisasi ini adalah para pejabat dari pusat

dan daerah yang terdiri dari :



a) Pejabat dari Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan

Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

b) Pejabat dari Direktorat Ekspor Produk Industri dan

Pertambangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

c) Pejabat dari Direktorat Impor, Ditjen Perdagangan Luar

Negeri.

d) Pejabat dari Direktorat Pengawasan Perdagangan, Ditjen

Perdagangan Luar Negeri.

e) Pejabat dari Kantor Wilayah Bea dan Cukai tingkat propinsi.

f) Pejabat dari Dinas Perhubungan tingkat propinsi.

g) Pejabat dari Perbankan tingkat propinsi.

3) Materi

Materi sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri yang

diberikan adalah:

a) Kebijakan Umum di bidang Ekspor dan Impor.

b) Isu-isu dan penangan hambatan perdagangan

c) Tatalaksana Kepabeanan bidang Ekspor dan Impor.

d) Kebijakan bidang perhubungan dalam menunjang kelancaran

arus barang.

e) Peran Perbangkan dalam Pembiayaan Ekspor.

4) Peserta

Peserta sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri terdiri dari

kalangan dunia usaha, aparat Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi, Kabupaten/Kota yang menangani bidang

perdagangan luar negeri, asosiasi dan instansi teknis terkait di

daerah.

5) Jadwal

Kegiatan sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri

dilaksanakan di 33 propinsi yang dijadwalkan mulai bulan Pebruari

s/d Oktober 2011

6) Pelaporan

Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kebijakan perdagangan luar

negeri diatur pada BAB V.

7) Hasil yang ingin dicapai

Pengetahuan aparat kalangan dunia usaha, instansi teknis terkait,

dan aparat Dinas Perindag bidang Perdagangan Luar Negeri

secara teknis meningkat.



b. Bimbingan teknis kebijakan perdagangan luar negeri

1) Tujuan :

Memberikan bekal pengetahuan secara teknis mengenai ekspor,

impor dan mutu barang kepada aparatur yang menangani

perdagangan di daerah agar dapat memberikan pelayanan yang

baik kepada para pelaku bisnis.

2) Pembicara/Narasumber :

Pembicara berasal dari pejabat eselon II dan III di lingkungan

Ditjen Perdagangan Luar Negeri, sedangkan narasumber berasal

dari Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Energi Sumber

Daya Manusia (ESDM) Kementerian Pertambangan, Badan

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Materi :

Materi yang disampaikan meliputi :

a) Kebijakan teknis ekspor dan impor

b) Kebijakan teknis fasilitasi ekspor dan impor

c) Isu-isu dan penanganan hambatan perdagangan.

3) Peserta :

Peserta dari bimbingan teknis perdagangan luar negeri terdiri dari

pejabat eselon III atau IV dari Dinas Perindag Propinsi dan dan

Kabupaten/Kota se - Indonesia.

4) Pelaksanaan :

Bimbingan teknis kebijakan perdagangan luar negeri ekspor dan

impor diselenggarakan sebanyak dua kali dalam setahun (di

Mataram untuk wilayah barat dan Palembang untuk wilayah timur).

5) Hasil yang ingin dicapai :

Pengetahuan aparat Dinas Perindag bidang perdagangan luar

negeri mengenai prosedur ekspor dan impor secara teknis

meningkat.

6) Pelaporan :

Laporan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis Kebijakan

Perdagangan Luar Negeri Ekspor dan Impor diatur pada BAB V.



c. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan

perdagangan luar negeri pada daerah lintas batas :

1) Tujuan :

Tujuan pengembangan perdagangan daerah lintas batas adalah

untuk mengetahui seberapa besar nilai dan volume impor barang-

barang tersebut dilaksanakan di daerah perbatasan, karena

perdagangan daerah lintas batasnya umumnya dilaksanakan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di daerah

perbatasan.


Tersedianya data yang dapat menggambarkan nilai dan volume

perdagangan impor dilakukan di daerah lintas batas.

3) Pelaporan :

Laporan hasil pelaksanaan evaluasi/pemantauan perdagangan

lintas batas diatur pada BAB V.:

d. Peningkatan sumber daya manusia aparatur :

1) Tujuan :

- Untuk meningkatkan kemampuan para aparatur sehingga

dapat menunjang pelaksanaan tugas di bidang substansi

perdagangan luar negeri yang semakin berkembang dan

kompleks.

- Diharapkan aparatur dapat mengikuti perkembangan dunia di

bidang perdagangan dan informasi dalam rangka

mengantisipasi diberlakukannya perdagangan bebas.

2) Pelaksanaan :

Mengikutsertakan pejabat/staf untuk mengikuti pelatihan bidang

Perdagangan Luar Negeri pada lembaga pelatihan yang

professional, baik melalui diklat yang diselenggarakan oleh

pemerintah maupun swasta.


Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dalam berbagai

bidang perdagangan luar negeri sesuai kebutuhan.

4) Pelaporan :

Laporan hasil pendidikan dan pelatihan teknis diatur pada BAB V.



2. Koordinasi PEPIDA, ruang lingkup kegiatan :

a. Operasional PEPIDA

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan

Peningkatan Investasi (Timnas PEPI) disebutkan bahwa :

1) Guna mendukung peningkatan ekspor dan peningkatan investasi

dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dipandang perlu

mengambil langkah-langkah yang mendukung peningkatan ekspor

dan peningkatan investasi;

2) Sehubungan dengan telah terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu

dan untuk meningkatkan arus ekspor dan investasi di seluruh

wilayah Indonesia dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan

Otonomi Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Nasional

Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

Dengan diterbitkannya Keppres tersebut di atas maka untuk

pelaksanaannya Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian

Tim Nasional PEPI mengeluarkan beberapa keputusan terakhir

dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor KEP-

25/M.EKON/04/2008 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim

Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Nomor

KEP-31/M.EKON/06/2007 Tentang Kelompok Kerja pada Tim

Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang

menetapkan :

a) Membentuk Kelompok Kerja pada Timnas PEPI sebagai

berikut :

- Kelompok kerja Pengkajian, Penyiapan Rumusan, dan

Pemantauan Kebijakan Ekspor dan Investasi;

- Kelompok kerja Koordinasi Implementasi dan

Penyelesaian Masalah Peningkatan Ekspor dan Investasi;

- Kelompok kerja Promosi Penggunaan Produksi Dalam

Negeri dan Promosi Terpadu Pariwisata, Perdagangan

dan Investasi;

- Kelompok kerja Evaluasi, Penetapan dan Pencabutan

Perdagangan dan Investasi.

b) Susunan kelompok kerja Evaluasi, Penetapan dan

Pencabutan Perdagangan dan Investasi sebagai berikut :



Ketua : Menteri Keuangan;

Wakil Ketua I : Menteri Perindustrian;

Wakil Ketua II : Menteri Perdagangan.

c) Kelompok Kerja Evaluasi, Penetapan dan Pencabutan

Perdagangan dan Investasi mempunyai tugas sebagai berikut

:

- Menetapkan kriteria operasional pemberian dan

pencabutan fasilitas perdagangan dan investasi;

- Menetapkan fasilitas yang diberikan bagi

sektor/perusahaan yang diusulkan oleh Badan

Penanaman Modal dan /atau lembaga lainnya;

- Melakukan evaluasi secara berkala (periodik) terhadap

efektivitas pemberian fasilitas perdagangan dan investasi

yang telah ditetapkan;

- Menetapkan pencabutan fasilitas perdagangan dan

investasi.

Selanjutnya untuk mendukung Tim Nasional PEPI diharapkan daerah

juga membentuk PEPI-Daerah (PEPIDA) yang berfungsi sebagai Tim

yang bekerja secara lintas sektor/dinas yang menangani hambatan-

hambatan terkait dengan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan

Investasi di daerah.

Ruang lingkup PEPIDA di sektor perdagangan antara lain :

- Fokus Ekspor dan Investasi Daerah

- Efisiensi Pelayanan Publik dan Pemberian Fasilitas

- Efisiensi Logistik

- Pengawasan pelaksanaan kebijakan di daerah.

Pelaporan kegiatan tersebut diatur pada BAB V.

b. Identifikasi dan evaluasi komoditi tiap daerah sehingga didapatkan

komoditi unggulan dan potensial untuk ditingkatkan ekspornya

1) Tujuan :

Untuk mengetahui perkembangan dan potensi daerah serta

komoditi apa yang paling dominan/potensial dikembangkan pada

daerah tersebut dalam kaitannya untuk meningkatkan devisa

negara dan sekaligus untuk diarahkan dalam rangka memacu

peningkatan daya saing global yaitu : pengembangan ekspor,

pengembangan industri, keunggulan kompetitif, penguatan institusi



pasar, pengembangan pariwisata dan peningkatan kemampuan

ilmu pengetahuan dan teknologi.


Peta komoditi utama dan komoditi potensial.

3) Pelaporan :

Laporan hasil penyusunan komoditi potensial daerah diatur oleh

BAB V.

c. Penyediaan data/informasi perdagangan luar negeri yang diperlukan

dunia usaha di daerah.

1) Tujuan :

Untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat/dunia

usaha data yang lengkap tentang eksportir/importir di masing-

masing propinsi berupa :

a. Nama perusahaan yang aktif melakukan ekspor/impor sesuai

dengan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi;

b. Alamat lengkap, nomor telepon dan fax;

c. Komoditi spesifik yang digeluti;

d. Kontak person.


Buku direktori eksportir/importir propinsi.

3) Pelaporan :

Laporan hasil penyusunan direktori eksportir diatur oleh BAB V.

d. Penyusunan laporan kinerja ekspor impor propinsi :

1) Tujuan :

- Untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang

keadaan struktur dan permasalahan yang dihadapi oleh

komoditi ekspor dan impor daerah di pasar domistik, serta

prospek ekspornya dalam rangka perolehan devisa.

- Tersusunnya hasil evaluasi ekspor impor sebagai bahan

masukan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan/

keputusan.

- Mengetahui permasalahan/hambatan yang dialami oleh para

eksportir/importir dalam pelaksanaan ketentuan ekspor impor

dimaksud.




Melakukan evaluasi dan analisa terhadap kinerja/perkembangan

ekspor impor. Hasil evaluasi ini selanjutnya akan disajikan secara

berkala/periodik kepada pejabat terkait di lingkungan Kementerian

Perdagangan.

3) Pelaporan :

Laporan hasil pelaksanaan evaluasi/identifikasi pelaksanaan

kegiatan ekspor komoditi diatur pada BAB V.

3. Koordinasi perencanaan dan kebijakan perdagangan luar negeri tingkat

propinsi, ruang lingkup kegiatan :

a) Koordinasi implementasi kebijakan perdagangan luar negeri :

1) Tujuan :

Pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi dan Implementasi

kebijakan perdagangan luar negeri dimaksudkan untuk mengkaji

isu dan permasalahan yang ada di daerah dalam rangka

perumusan dan mekanisme kerja sama pusat dan daearah yang

menyangkut kebijakan bidang perdagangan luar negeri.

Kegiatan Forum Koordinasi dan Implementasi kebijakan

Perdagangan Luar Negeri bertujuan untuk memberi masukan

kepada pusat tentang isu-isu dan masalah yang ada dimasing-

masing daerah dalam rangka perumusan Kebijakan Perdagangan

Luar Negeri.

2) Tempat pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan Forum Koordinasi dan Implementasi Kebijakan

Perdagangan Luar Negeri tahun 2011 direncanakan akan

dilaksanakan di Semarang.

3) Pelaksanaan :

Kegiatan Forum Koordinasi dan Implementasi kebijakan

perdagangan luar negeri dilaksanakan melalui sistem ceramah

dan diskusi interaktif dengan narasumber dari Direktorat Jenderal

Perdagangan Luar Negeri

4) Pelaporan :

Laporan hasil pelaksanaan Forum Koordinasi dan Implementasi

kebijakan perdagangan luar negeri diatur oleh BAB V.



b) Koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran.

1) Tujuan :

Agar tersusun rencana program kerja bidang perdagangan luar

negeri pada setiap Dinas Perindag tingkat Propinsi untuk jangka

waktu 1 tahun kedepan secara terukur dengan memperhatikan

sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai pemerintah di

bidang perdagangan serta perkembangan yang terjadi di

lingkungan perdagangan luar negeri.

2) Pelaksanaan :

- Melakukan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di daerah (Dinas

Perindag tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota).

- Melaksanakan perumusan rancangan rencana kerja, teknis

dan program pengembangan perdagangan luar negeri.


Tersusunnya rencana program kerja bidang perdagangan luar

negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi.

4) Pelaporan :

Laporan hasil penyusunan program dan rencana

kerja/teknis/program diatur pada BAB V.

II.5 Pengembangan Ekspor DaerahII.5.1 Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor di DaerahII.5.1.1 Partisipasi UKM Pada Diklat Ekspor di Jakarta

Kegiatan pengiriman UKM daerah untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan

pelatihan (diklat) di Jakarta, merupakan UKM terbaik di daerah tersebut.

Produk-produk yang di produksi merupakan produk dengan kualitas ekspor

dan merupakan produk yang mempunyai keunggulan kompetitif sehinnga

dapat memperkenalkan daerahnya ke manca negara. Adapun hal-hal yang

perlu dilakukan oleh Pihak Dinas Perindag daerah dalam rangka

mendapatkan pengusaha yang mempunyai produk terbaik dengan reputasi

yang baik antara lain :

a. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka melihat lebih dekat

terhadap proses produksi terhadap suatu barang yang akan dipilih

untuk mengikuti seleksi produk, penggunaan tenaga kerja dalam

proses produksi, melakukan pengambilan gambar sebagai bahan

dokumentasi.



b. Mengadakan pertemuan dengan para pengusaha yang produknya

terpilih untuk dilakukan seleksi oleh pihak Dinas Perindag Propinsi

sekaligus produk di display untuk mendapatkan ketransparanan

pemilihan.

c. Produk yang terpilih akan diwakili oleh pemilik/wakil dari pemilik

perusahaan untuk mengikuti diklat ekspor di BBPPEI.

d. Pemilik/wakil perusahaan yang mengikuti diklat adalah pengusaha

yang berhak untuk mengikuti kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) di

Jakarta.

e. Pemilik/wakil perusahaan yang berhalangan hadir setelah diputuskan

terpilih untuk mengikuti diklat ekspor di Jakarta boleh digantikan oleh

perusahaan lain pemenang berikutnya.

f. Apabila sampai dengan waktu pelaksanaan diklat peserta yang telah

ditunjuk oleh pihak Dinas Perindag setempat tidak datang maka

peserta tidak dapat digantikan oleh pengusaha yang lainnya.

g. Peserta/wakil perusahaan yang akan mengikuti diklat berusia 30 s.d

50 tahun dan dalam keadaan sehat walafiat dibuktikan dengan surat

keterangan sehat dari dokter setempat.

h. Membawa surat tugas yang dikeluarkan dan ditanda tangai oleh pihak

Dinas Perindag setempat.

i. Membuat laporan hasil seleksi peserta diklat

II.5.1.2 Partisipasi UKM Pada Kegiatan TEI di Jakarta

Kegiatan partisipasi UKM pada kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) di

Jakarta merupakan bagian dari rangkakain kegiatan yang diberikan kepada

UKM yang sebelumnya telah mengikuti kegiatan diklat ekspor di BBPPEI di

Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan

kepada para UKM dalam uapaya melakukan tes pasar terhadap produk

daerah yang diproduksi oleh UKM. Adapun tahapan kegiatan yang sebaiknya

dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

a. UKM yang mengikuti TEI merupakan UKM yang akan mengikuti

kegiatan diklat ekspor pada BBPPEI Jakarta.

b. UKM yang mengikuti TEI merupakan UKM yang sedang mengikuti

diklat ekspor dan tidak dapat digantikan oleh UKM lainnya dari daerah

yang sama ketika UKM yang mengikuti diklat tersebut mengalami

sesuatu hal yang menyebabkan UKM tersebut batal mengikuti TEI.



c. Mengisi hasil kontak dagang harian yang disiapkan oleh panitia c.q

Sekretariat Ditjen PEN.

e. Mengisi kuestioner yang disediakan panitia dalam rangka evaluasi

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

f. Menyampaikan laporan hasil transaksi setelah pelaksanaan TEI

berlangsung kepada panitia c.q Sekretariat Ditjen PEN.

g. Peserta yang tidak berkenan untuk mengisi laporan kontak dagang,

kuestioner dan laporan hasil dari kegiatan TEI kepada panitia akan

diinfoka kepada pihak pengirim UKM C.q Dinas Perindag TK I.

h. UKM yang sukses dalam mengikuti kegiatan TEI akan

dipertimbangkan untuk difasilitasi untuk mengikuti kegiatan pameran

luar negeri.

i. Pelaksanaan kegiatan disertai pendamping dari Dinas Perindag untuk

4 (empat) orang pegawai.

II.5.1.3 Partisipasi 2 (Dua) UKM Daerah Pada 2 (Dua) Pameran Dalam Negeri

Lainnya

a. UkM yang mengikuti kegiatan pameran dalam negeri orientasi ekspor

merupakan UKM yang potensial di daerah tersebut.

b. UKM yang mengikuti kegiatan pameran dalam negeri orientasi ekspor

merupakan UKM terbaik dan kalau mungkin produk yang

dihasilkannya merupakan produk yang mempunyai keunggulan

komparatif di daerah tersebut.

c. Mengisi hasil kontak dagang harian yang disiapkan oleh kantor

pembina.

d. Mengisi kuestioner yang disediakan pembina dalam rangka evaluasi

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

e. Menyampaikan laporan hasil transaksi setelah pelaksanaan pameran

berlangsung kepada pembina.

f. Peserta yang tidak berkenan untuk mengisi laporan kontak dagang,

kuestioner dan laporan hasil dari kegiatan pameran kepada pembina

akan menjadi catatan tersendiri bagi Dinas Perindag setempat.

g. Pelaksanaan kegiatan disertai pendamping dari Dians Perindag untuk

2 (dua) orang pegawai.



II.5.2 Peningkatan Kualitas Keberagaman Produk Ekspor DaerahII.5.2.1 Identifikasi Potensi Ekspor

Dalam upaya menyediakan data terkait dengan sumber daya perusahaan

yang terdapat di suatu daerah di Indonesia maka akan dilakukan kegiatan

Identifikasi Potensi Ekspor (IPE) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

pada daerah tingkat I. Adapun beberpa tahapan kegiatan yang akan

dilakukan sebagai berikut :

1. Pembentukan tim kegiatan Identifikasi Potensi Ekspor (IPE)

2. Membuat kuestioner untuk kebutuhan IPE

3. Melakukan pembagian tugas untuk melakukan perjalanan dalam rangka

kegiatan IPE

4. Pengumpulan data hasil kegiatan IPE

5. Entry data hasil kegiatan IPE

6. Editing data hasil IPE yang akan dijadikan sebagai bahan informasi IPE

7. Melakukan penjilidan buku hasil kegiatan IPE dengan spesifikasi yang

telah ditetapkan oleh pihak Ditjen PEN

8. Melakukan pembuatan CD produk hasil IPE

9. Pengiriman hasil IPE kepada Ditjen PEN c. Sekretariat Ditjen PEN dan

Direktorat Pengembangan Produk dan Ekonomi Kreatif untuk

ditindaklanjuti

II.5.2.2 Penyelenggaraan dan Partisipasi Daerah Pada Diklat Teknis Pengembangan

Produk Ekspor

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan para eksportir/dunia usaha dan

aparat di daerah khususnya di Jawa Barat, Banten dan Bangka Belitung,

maka pihak pemerintah pusat c.q Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional,

Kemendag memberikan kesempatan kepada pihak daerah c.q Dinas

Perindustrian dan Perdagangan untuk menyelenggarakan kegiatan

pendidikan dan pelatihan (diklat) yaang berlokasi di daerah.

Kesepakatan antara pemerintah pusat c.q Ditjen PEN dengan pihak daerah

c.q Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menyelenggarakan kegiatan

diklat di daerah dengan dasar pemikiran bahwa dengan penyelenggaraan

diklat di daerah diharapkan akan dapat memberikan manfaat lebih banyak

kepada pihak daerah. Pertimbangan tersebut diambil dalam upaya

memberikan nilai lebih kepada sumber daya manusia (eksportir dan dunia

usaha, aparatur, pelajar dan mahasiswa) yang berdomisili di daerah tersebut.



Penyelenggaraan diklat di daerah dilihat dari sisi anggaran akan lebih

menguntungkan karena lebih banyak SDM daerah tersebut yang

memanfaatkannya (sebagai peserta diklat). Disamping itu, bagi daerah yang

memandang aparat daerah perlu untuk meningkatkan kopetensi pada bidang

/teknis tertentu maka daerah akan mengalokasikan anggaran untuk

mengirimkan aparat untuk mengikuti diklat dimaksud sseperti Aceh, Jambi,

bangka belitung dab Gorontalo.

Adapun tahapan penyelenggaraan diklat di daerah dengan tenaga pengajar

dari Jakarta sebagai berikut :

a. Kedua belah piha yaitu Dinas Perindag dan Balai Besar Pendidikan dan

Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) sepakat menentukan tanggal dan

bulan serta tempat penyelenggaraan kegiatan.

b. Dinas Perindag memberitahukan penyelenggaraan diklat kepada

Kepala Dinas Perindag setempat untuk mendapatkan persetujuan

pimpinan.

c. Setelah mendapat persetujuan pimpinan kemudian panitia dapat

menghubungi pihak Hotel untuk tempat penyelenggaraan kegiatan

diklat.

d. Dinas Perindag mengundang peserta yang teridiri dari dunia usaha,

aparatur, akademisi, pelajar dan mahasiswa.

e. Penyelenggaraan diklat

f. Laporan pelaksanaan diklat

g. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat.

Sedangkan partisipasi daerah pada penyelenggaraan diklat teknis tertentu

pada BBPPEI melalui tahapan sebagai berikut :

1. Dinas Perindag menghubungi pihak BBPPEI dalam rangka mencari

informasi penyelenggaraan diklat, kurikulum dan waktu penyelnggaraan

diklat.

2. Menginformasikan kepada pimpinan bahwa akan mengirimkan peserta

untuk mengikuti diklat teknis tertentu di BBPPEI Jakarta

3. Mengirimkan informasi kepada pihak BBPPEI bahwa pihak Dinas akan

mengirimkan pesertanya untuk mengikuti diklat teknis tertentu

4. Pelaksanaan diklat

5. Laporan pelaksanaan diklat



BAB III ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan Dana Dekosentrasi bidang perdagangan dilaksanakan di dinas provinsi yang

membidangi kegiatan perdagangan, untuk itu diperlukan susunan organisasi pelaksana

kegiatan sebagai berikut:

III.1 Tingkat PusatA. Pembina

Sebagai Pembina adalah Menteri Perdagangan R.I yang fungsinya adalah

memberikan bimbingan dan arah kebijakan umum agar sasaran dan tujuan

kegiatan dana dekosentrasi dapat tercapai.

B. Penanggung Jawab Program

Sebagai penanggung jawab program adalah semua Direktur Jenderal

(pimpinan Unit Kerja) yang memiliki program untuk dana dekonsentrasi

untuk melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengarah melalui

pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi masing-masing program atau

kegiatan bidang perdagangan.

C. Penanggung Jawab Teknis

Sebagai penanggung jawab teknis adalah Sekretaris Jenderal

Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Standarisasi dan

Perlindungan Konsumen, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor

Nasional, dan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka

Komoditi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan

petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dana dekosentrasi bidang

perdagangan agar tujuan dan sasaran dana dekosentrasi dapat tercapai.

III.2 Tingkat DaerahA. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri selaku pengguna anggaran

untuk melaksanakan tugas, kewewenangan dan tanggung jawab yang

diberikan kepadanya. Adapun tugas kuasa pengguna anggaran adalah

sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan penggunaan dan pengendalian anggaran

pada satuan kerja yang bersangkutan.

2. Menentukan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

3. Mencermati DIPA satuan kerja yang bersangkutan.

4. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.



5. Mengajukan uang persedian dan atau tambahan uang persedian

untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari;

6. Memerintahkan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan

belanja negera (APBN).

7. Menetapkan pejabat pembuat komitmen, panitia/pejabat pengadaan

barang/jasa, panitia pemeriksa dan penerima barang/jasa, petugas

akuntansi keuangan dan barang milik Negara, bendahara pengeluaran

pembantu (BPP), pembuat daftar gaji untuk pusat, pemegang uang

muka (PUM) dilingkungan satker yang bersangkutan sesuai dengan

kebutuhan.

8. Membentuk unit akutansi dan barang milik negara pada satuan kerja

yang bersangkutan.

9. Melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA;

10. Menyampaikan laporan keuangan dan ekening pemerintah pada

satuan kerja yang bersangkutan.

B. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM)

Adalah pejabat yang mempunyai tugas dalam bidang keuangan yaitu

untuk mengeluarkan perintah pembayaran (SPM) misalnya Kabag TU atau

Kasubbag Keuangan. Adapun tugasnya :

1. Mencernati DIPA satuan kerja yang bersangkutan;

2. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung surat permintaan

pembayaran (SPP);

3. Memeriksa ketersedian pagu anggaran dalam DIPA untuk

memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu

anggaran;

4. Membuat kendali anggaran /catatan tentang pagu dan realisasi

penyerapan anggaran sesuai dengan DIPA dan petunjuk Operasional

Kegiatan (POK);

5. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :

a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran yang mencakup

nama orang, perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama

bank.

b. Nilai tagihan yang harus dibayar mendasarkan kesesuaian dan

atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai

dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak;

c. Jadual waktu pembayaran;



d. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang sesuai dengan

indikator kelauaran yang tercantum dalam DIPA berkenanan dan

atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak;

6. Melakukan pencermatan pembebanan pajak atas tagihan yang

diajukan ke kantor pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

7. Menerbitkan, menandatangani dan menyampaikan SPM kepada

KPPN;

8. Melakukan rekonsiliasi realisasi SPM dan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) dengan KPPN;

9. Menggandakan dan mendistribusikan SPM sesuai dengan kebutuhan;

10. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti-bukti asli pengeluaran.

C. Bendaharawan Penerima

Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kegiatan dana

pembantuan, menerima, menyimpan, mencatat dan menyelenggarakan

administrasi keuangan sesuai peraturan yang berlaku. Adapun tugasnya :

1. Menatausahakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);

2. Menerima dan menyetorkan PNBP sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

3. Menatausahakan bukti-bukti sektor PNBP ke kas negara;

4. Memproses pengajuan restitusi PNBP sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

5. Menyiapkan bahan-bahan data penerima PNBP sebagai dasar

penyusunan/penggunaan anggaran PNBP.

6. Melakukan rekonsiliasi atas penerimaan PNBP dengan instansi terkiat

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Meneliti rekening koran atas penerimaaan penyetoran PNBP;

8. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

9. Melaporkan rekening pemerintah yang dikelolannya.

D. Bendaharawan Pengeluaran

Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kegiatan dana

pembantuan, mencairkan, membayar atas persetujuan KPA, tim penilai &

bendaharawan penerima serta menyelenggarakan administrasi keuangan

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun tugasnya :

1. Mencermati DIPA satuan Kerja yang bersangkutan;



2. Mengajukan SPP-UP/TUP/GUP/GUP Nihil dan LS

gaji/honorarium/perjalanan dinas beserta dokumen pendukung

lainnya;

3. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam

kuitansi dan dokumen pendukung;

4. Menguji ketersedian dana dalam DIPA satuan kerja yang

bersangkutan;

5. Membayar UP dengan menandatangani kuitansi yang

mencantumkan”setuju dan lunas dibayar tanggal...... sebagai alat

kontrol kuintansi dimaksud dapat diketahui oleh pejabat struktural

yang mengunakan UP/TUP/GUP/GUP Nihil dan LS

gaji/honorarium/perjalanan dinas untuk membiayai kegiatan pada

tugas pokok dan fungsi struktural yang bersangkutan;

6. Menolak perintah bayar apabila persyaratan pembayaran tidak

terpenuhi karena bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas

pembayaran yang dilaksanakannnya’

7. Melalukan pembukuan seluruh transaksi keuangan pada buku kas

umum (BKU), buku pembantu dan buku-buku tambahan lainnnya;

8. Memungut pajak dan penyetoran ke rekening kas negara;

9. Membuat lapaoran pertanggung jawabaan (LPJ) , atas uang yang

dikelolanya sebagai pertanggung jawaban pengelolaan keuangan

berupa laporan realisasi bulan, triwulan dan tahunan kepada KPA;

10. Menyelenggarakan tata kearsipan atas bukti pengeluaran;

11. Melaporkan rekening pemerintah yang dikelolanya;

12. Melalakukan rekonsiliasi data SPM dan SP2D dengan pejabat yang

berwenang.

E. Pelaksana Pengelola Barang Milik Negara

Tugas pelaksana pengelola barang milik negara meliputi :

Menatausahakan barang milik negara pada satuan kerja yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

1. Menyimpan dan mendistribusikan barang-barang persediaan;

2. Menyusun laporan secara periodik barang milik negara pada satuan

kerja yang bersangkutan.



BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi bidang

perdagangan tahun anggaran 2011 yang dilaksanakan di Dinas yang membidangi

perdagangan di 33 provinsi, maka kegiatan dana dekosentrasi tersebut perlu dilakukan

monitoring dan evaluasi.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi bidang perdagangan serta sasaran apa yang

telah dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara langsung dengan

melakukan kunjungan ke lapangan dan sekaligus memberikan saran dan masukan yang

tepat apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi.



BAB V PELAPORAN

Satuan kerja yang mendapat alokasi anggaran Dana Dekosentrasi Bidang

Perdagangan tahun anggaran 2011, diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan

kegiatan dekonsentrasi sesuai mekanisme yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 7

tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor. PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekosentrasi mencakup aspek manajerial

dan aspek akutanbilitas, aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan

dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan sasaran tindak lanjut.

Sedangkan aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas

laporan keuangan , dan laporan barang.

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dana

dekosentrasi merupakan barang milik negara. Untuk itu satuan kerja yang mendapatkan

dana dekosentrasi harus melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Jenis laporan yang harus dibuat dan disampaikan meliputi :

1. Laporan TriwulanLaporan Triwulan dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi, berisi

laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang meliputi, target dan realisasi baik

keuangan maupun kegiatan fisik. Laporan ini harus dirinci sesuai dengan program

dan mata anggaran kegiatan dan disampaikan paling lambat 14 hari kalendarsetelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

2. Laporan AkhirLaporan akhir dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi, adapun materi

laporan berisi pencapaian target dan realisasi pelaksanaan kegiatan baik keuangan

maupun fisik, permasalahan, laporan tersebut memuat indikator kinerja, laporan ini di

sampaikan setiap akhir tahun yaitu paling lambat tanggal 1 Februari tahunberikutnya.



Sedangkan kerangka/susunan laporan triwulan dan laporan akhir tahunadalah

sebagai berikut:

Masing-masing laporan tersebut diatas ditujukan ke:

Menteri Perdagangan R.I c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dengan

tembusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Jenderal

Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan

Konsumen, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kepala Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, sesuai bidang kegiatan dekonsentrasinya,

serta Inspektur Jenderal,

dengan alamat:

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIAJalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5Jakarta 10110

Untuk mengakomodir terlambatnya penyampaian laporan Dana Dekonsentrasi,

penyampaian laporan dapat dikirim melalui email yang ditujukan kepada

[email protected] dan disertakan (tembusan/cc) kepada sekretariat-

[email protected], [email protected], [email protected],

[email protected], [email protected].

Cover

Daftar Isi

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Dasar Pelaksanaan

Bab II Pelaksanaan Kegiatan

A. Realisasi Fisik Kegiatan

B. Realisasi Keuangan

Bab III Masalah dan Saran Pemecahan

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran



3. Laporan SAK dan SIMAK BMNa. Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara pada dasarnya harus

disampaikan kepada Menteri Keuangan secara berjenjang dari Satuan Kerja

(SATKER) kepada Eselon I dan diteruskan kepada Menteri Perdagangan.

b. Dalam menyampaikan laporan tersebut harus melalui program aplikasi SAI

(Sistem Akuntansi Instansi) yang terdiri dari SAK (Sistem Akuntansi Keuangan)

dan SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan

Barang Milik Negara), yang dokumen sumbernya terdiri dari:

Laporan SAK : SPM/SP2D.

Laporan SIMAK BMN : SPM/SPiN2D, Kwitansi dan Faktur,

Kontrak/SPK, dan Berita Acara Serah

Terima Barang.

c. Melalui aplikasi SAK tersebut, pelaporan harus disampaikan secara priodik yaitu

Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan setelah dilakukan rekonsiliasi

dengan KPPN setempat terlebih dahulu.

d. Melalui aplikasi SIMAK BMN, pelaporan harus disampaikan secara Semesteran

dan Tahunan setelah laporan tersebut direkonsiliasikan dengan petugas SAK

tingkat Satker.

e. Laporan SAK dan SIMAK BMN tersebut disampaikan dalam bentuk Softcopy /

Arsip Data Komputer (ADK) dan Hardcopy (fotocopy dokumen).

f. Pelaporan SAK dan SIMAK BMN untuk pengelolaan Dekonsentrasi Bidang

Perdagangan disampaikan dari Satker Penerima Dekonsentrasi (Dinas Provinsi

yang menangani bidang perdagangan) kepada unit kerja Eselon I masing-

masing pemberi Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian

Perdagangan. Ilustrasi dari hal tersebut dapat digambarkan melalui contoh

sebagai berikut:

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menerima 2

(dua) pelimpahan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian

Perdagangan yang akan diselenggarakan di daerah, yaitu berasal dari

Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dengan Subbidang Pengembangan

Perdagangan Dalam Negeri Daerah, dan Ditjen Standardisasi dan

Perlindungan Konsumen dengan Subbidang Perlindungan Konsumen

Daerah.

- Penyampaian laporan yang terkait SAK dan SIMAK BMN dibuat dan

diserahkan dari Dinas tersebut kepada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri

untuk pelaksanaan Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri



Daerah, dan kepada Ditjen Standardisasi Perlindungan Konsumen untuk

pelaksanaan Subbidang Perlindungan Konsumen Daerah.

- Untuk itu setiap Satker (Dinas Provinsi yang menangani perdagangan) yang

menerima 1 (satu) atau lebih Subbidang dari Dekonsentrasi Bidang

Perdagangan, maka Satker tersebut wajib melaporkan SAK dan SIMAK

BMN kepada unit kerja Eselon I Kementerian Perdagangan yang

memberikan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.

- Format laporan dan pedoman penyusunan laporan tentang SAK dan SIMAK

BMN diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.06/2005 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.



BAB VI PENUTUP

Dengan telah selesai disusunnya buku Petunjuk Teknis Dana Dekosentrasi Bidang

Perdagangan Kementerian Perdagangan, maka diharapkan buku pedoman ini akan menjadi

acuan didalam melaksanakan kegiatan dana dekosentrasi yang ada di Dinas yang

membidangi perdagangan di 33 Provinsi.

Buku Petunjuk Teknis Dana Dekonsetrasi ini materinya ditulis dengan sangat

sederhana, dengan harapan para pengguna dana dekosentrasi yang ada di Dinas Provinsi

yang membidangi perdagangan dapat mengikuti pedoman dengan baik, sehingga sasaran

dan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

[DRAFT PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN T.A 2011]


Lampiran 1 Tabel Laporan Monitoring Harga Bahan PokokDAFTAR ISIAN HARGA RATA-RATA BEBERAPA BAHAN POKOK

DI KOTA .....................................................Tanggal Pengamatan : Nama Pasar Pantauan*) :

No. Nama Bahan Pokok dan Jenisnya SatuanHarga Rp Perubahan Ket

Kemarin Hari ini Rp. %

1. BERAS (pilih dari list beras lampiranatau setara kualitas medium)**

kg

2. GULA PASIR : kg3. MINYAK GORENG :

- Bimoli Botol Liter- Tanpa Merk Kg

4. TEPUNG TERIGU- Segi Tiga Biru (kw Medium) kg- Cakra Kembar kg- Kunci kg

5. DAGING :- Daging Sapi Murni

Has kg Rendang kg Semur kg

- Daging Ayam Broiler kg- Daging Ayam Kampung kg

6. TELUR :- Telur Ayam Broiler kg- Telur Ayam Kampung kg

7. CABE MERAH- Kriting Kg- Biasa Kg

8. CABE RAWIT- Hijau- Merah

9. BAWANG MERAH KgBAWANG PUTIH Kg

10. SUSUKental manis- merk Bendera 397 gr/kl- merk Indomilk 390 gr/klSusu Bubuk- merk Bendera 400 gr/kl- merk Indomilk 400 gr/kl

11. GARAM BERYODIUM- Bata (250g) Buah- Halus Kg

12. KACANG KEDELAI- Eks Impor kg- Lokal kg

13. KACANG HIJAU Kg14. KACANG TANAH (belum dikupas) Kg15. MIE INSTANT

- Indomie rasa kari ayam bungkus16. IKAN ASIN TERI Kg17. KETELA POHON Kg18. JAGUNG PIPILAN KERING (bukan untuk

pakan unggas)*) Mohon disebutkan nama-nama pasar yang menjadi obyek pantauan (lebih dari satu pasar)**) Khusus untuk beras digunakan jenis-jenis beras yang tercantum pada tabel 2 yang secara berkala dapat berubah

sesuai dgn jenis beras yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Badan Pusat Statistik setempat



Lampiran 2 Jenis Beras Medium Yang Digunakan Sebagai Obyek PengamatanDisetiap Ibukota Propinsi

No. KOTA JENIS BERAS MEDIUM1 Banda Aceh Blang Bintang2 Medan IR Jongkong 643 Pekanbaru Dolog Thailand4 Padang IR 42 Selok5 Jambi IR-426 Palembang Iliran7 Bengkulu Dolog8 Bandar Lampung IR-64 Slip9 Jakarta IR-IIi10 Bandung IR-64/II11 Semarang Cisadane II12 Yogyakarta IR I13 Surabaya Bengawan14 Pontianak Vietnam15 Samarinda Bengawan16 Banjarmasin Krg Dukuh17 Palangkaraya Siam Unus18 Manado PL Biasa19 Palu Cimandi20 Kendari Dolog21 Ujung Pandang RRI22 Denpasar C-423 Mataram Dolog24 Kupang Dolog25 Ambon Dolog26 Jayapura MM Biasa (Dolog)27 Manokwari Dolog28 Pangkal Pinang Dolog29 Tanjung Pinang Dolog30 Banten IR II31 Mamuju Kepala32 Gorontalo IR 6433 Sofifi Dolog

Catatan :Jenis beras mengacu pada jenis beras yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakatsetempat dan dapat diubah sesuai dengan perubahan keadaan setempat apabila jenisberas sudah tidak relevan dengan kondisi terkini dan agar menginformasikan perubahantersebut beserta alasannya



Lampiran 3 Tabel Laporan Monitoring Harga Bahan Strategis

DAFTAR ISIAN HARGA RATA-RATA BEBERAPA BARANG STRATEGISDI KOTA .....................................................

Tanggal Pengamatan Nama Lokasi Pantauan*) :

*) Mohon disebutkan nama obyek pantauan (toko atau depo bangunan) diharapkan lebih dari satu lokasi pantauan.

1. S E M E N a . T ig a R od a (50K g ) Z ak b . H o lc im (50K g ) Z ak c . P ad an g (50K g ) Z ak d . Ton asa (50K g ) Z ak

a . T ig a R od a (40K g ) Z ak b . H o lc im (40K g ) Z ak c . P ad an g (40K g ) Z ak d . Ton asa (40K g ) Z ak

2 . P u p u k N on S u b s id ia . K C L K gb . N P K K gc . S P 36 K gd . U rea K ge. Z A K g

3. S E N G a . G e lom b an g (180cm /1m )* Teb a l 02 Lem b ar* Teb a l 03 Lem b ar b . P la t (90cm /1m /lem b ar)* Teb a l 02 Lem b ar* Teb a l 03 Lem b ar

4 . B E S IB an ci a . 6 m m B atan g b . 8 m m B atan g c . 10 m m B atan g d . 12 m m B atan g

F u ll a . 6 m m B atan g b . 8 m m B atan g c . 10 m m B atan g d . 12 m m B atan g

5 . K A YU P A P A N a . M eran ti* K aso 4 x 6 B atan g* K aso 5 x 7 B atan g* B a lok 5 x 10 B atan g* B a lok 8 x 12 B atan g* B a lok 6 x 12 B atan g b . K am p er* K aso 4 x 6 B atan g* K aso 5 x 7 B atan g* B a lok 5 x 10 B atan g* B a lok 8 x 12 B atan g* B a lok 6 x 12 B atan gc . M erb au B atan g

6 . E M A S (L o g am M u lia ) a . 24 K ara t K g . b . 23 K ara t K g . c . 22 K ara t K g .

7 . B A T U B A T A a . B a ta M erah B u ah b . B a tako B u ah



Lampiran 4 Tabel Laporan Penerbitan TDP Oleh KPP Kab/Kota

LAPORAN PENERBITAN TDPBulan/Tahun :

KPP Kabupaten/Kota :

NO GOL BENTUK USAHA JUMLAH KET.URUT POKOK PT KOP CV FA PO BPL

1 2 3 4 5 6 7 8 9(3+4+5+6+ 7+8)

10

0102dsts.d.99

JUMLAH

…………….,………….. 200…Kepala Dinas ……………………Kabupaten/Kota ………………SelakuKepala KPP Kabupaten/Kota…….

NIP.

Penjelasan Lampiran 1:

Laporan diisi berdasarkan bentuk usaha Perseroan Terbatas(PT), Koperasi (Kop),

Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan (PO), Bentuk Perusahaan Lain

(BPL) dan Golongan Pokok yang terdiri dari kode 01 s/d 99 sesuai dengan KBLI2005.

Penerbitan TDP pada setiap bulan diisi jumlah TDP yang diterbitkan selama 1 (satu)

bulan laporan yang belum dikurangi jumlah penghapusan TDP pada bulan yang

sama.

Kode Golongan Pokok yang dimuat dalam laporan ini hanya Golongan Pokok tertentu

yang ada pendaftarannya, sedangkan Golongan Pokok yang kosong tidak perlu

dituangkan dalam tabel laporan ini.



Contoh:

NO.URUT

GOL.POKOK PT KOP CV Fa PO BPL JUMLAH

1 01 10 1 5 - 15 6 372 05 3 2 3 1 11 3 233 12 1 - 2 - 9 1 13

dst

Golongan Pokok : 02, 10, 11 tidak ada perusahaan yang mendaftar,maka dalam laporan tidak perlu dituangkankodenya.

Mengingat laporan bulanan ini mencakup Golongan Pokok sebagai uraian

sektor/lapangan usaha yang sangat banyak (01 s/d 99), maka untuk mempermudah

penyusunan laporan di Dinas yang membawahi kegiatan Pendaftaran Perusahaan

Kabupaten/Kota disarankan untuk dibuat secara harian sehingga pada akhir bulan

laporan sudah dapat disajikan dan dikirim ke KementerianPerdagangan.



Lampiran 5 Tabel Laporan Penerbitan TDP Oleh KPP ProvinsiLAPORAN PENERBITAN TDP

Bulan/Tahun :KPP Provinsi

NO KPP BENTUK USAHA JUMLAH KETURUT Kab/Kota PT KOP CV FA PO BPL

1 2 3 4 5 6 7 8 9(3+4+5+6+7+8) 10

JUMLAH

…………….,………….. 20 ..Kepala Dinas ………………Provinsi ………….SelakuKepala KPP Provinsi ……………

______________________NIP.

Penjelasan Lampiran 2

Laporan diisi berdasarkan bentuk usaha Perseroan Terbatas(PT), Koperasi (Kop),

Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan (PO), Bentuk Perusahaan Lain

(BPL).

Penerbitan TDP pada setiap bulan diisi jumlah TDP yang diterbitkan selama 1 (satu)

bulan laporan yang belum dikurangi jumlah penghapusan TDP pada bulan yang

sama.

Kabupaten/Kota yang dimuat dalam laporan ini adalah Kabupaten/Kota yang telah

menyampaikan laporan bulanannya. Bagi Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan

laporan bulanannya agar dicantumkan pada catatan kaki.

Catatan :

- Lampiran 1 adalah contoh laporan yang wajib dilaporkan oleh KPP

Kabupaten/Kota

- Lampiran 2 adalah contoh laporan yang wajib dilaporkan oleh KPP Provinsi.



Lampiran 6 Tabel Laporan Pembaharuan TDP Oleh KPP Kab/KotaLAPORAN PEMBAHARUAN TDP

Bulan/Tahun :KPP Kabupaten/Kota :

P1 /P2 /P3

1 2 3 4 5 6 7 8 9(3+4+5+6+7+8) 10

NO GOL BENTUK USAHA JUMLAH KET.URUT POKOK PT KOP CV FA PO BPL

010205dsts.d.99

JUMLAH

…………….,…………..20 ..Kepala Dinas ………….Kabupaten/Kota.........SelakuKepala KPP Kabupaten/Kota …….

______________________NIP.

Penjelasan Lampiran 3 :

Golongan pokok yang terdiri dari kode 01 s.d. 09 sesuai dengan KBLI (Kalisifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia) Tahun 2005



Lampiran 7 Tabel Laporan Pembaharuan TDP Oleh KPP ProvinsiLAPORAN PEMBAHARUAN TDP

Bulan/Tahun:KPP Provinsi :

P1 /P2 /P3

NO KPP BENTUK USAHAJUMLAH

KETURUT Kab/Kota PT KOP CV FA PO BPL

1 2 3 4 5 6 7 8 9(3+4+5+6+7+8) 10

JUMLAH

…………….,…………..20 ..Kepala Dinas ………….Provinsi ……………SelakuKepala KPP Provinsi……………___________________NIP.

Catatan :1. PenjelasansesuaiLampiran 1 dan 2 kecualipenjelasan No. 2

2. Pada sudutkanan atas agar ditulis P1/P2/P3, dan seterusnya dan

lingkarisesuaipembaharuan TDP yang dilaporkan. Masing-masing Pembaharuan

(1,2,3) laporannya dipisahkan, tidak digabung.

3. Laporandiisiberdasarkanbentukusaha Perseroan Terbatas (PT), Koperasi (Kop),

Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan (P0). Bentuk Perusahaan Lain

(BPL).

4. Penerbitan TDP padasetiapbulandiisijumlahTDP yang diterbitkanselama 1 (satu)

bulanlaporan yang belumdikurangijumlahpenghapusan TDP padabulan yang sama.

5. Kabupaten/Kota/Kotamadya yang dimuatdalamlaporaniniadalah yang

telahmenyampaikanlaporan



Lampiran 8 Tabel Laporan Penghapusan TDP Oleh KPP Kab/KotaLAPORAN PENGHAPUSAN TDP

Bulan/Tahun :KPP Kabupaten/Kota :

NO GOL BENTUK USAHA JUMLAH KET.

URUT POKOK PT KOP CV FA PO BPL

1 2 3 4 5 6 7 8 9(3+4+5+6+7+8) 10

0102dsts.d.99

JUMLAH

…………….,…………..20 ..Kepala Dinas …………..Kabupaten/Kota …………….SelakuKepala KPPKabupaten/Kota..........

_____________________NIP.

Penjelasan Lampiran 3 :Golongan pokok yang terdiri dari kode 01 s.d. 09 sesuai dengan KBLI Tahun 2005



Lampiran 9 Tabel Laporan Penghapusan TDP Oleh KPP ProvinsiLAPORAN PENGHAPUSAN TDP

Bulan/Tahun :KPP Provinsi :

NO KPP BENTUK USAHA JUMLAH KETURUT Kabupaten/Kota PT KOP CV FA PO BPL

1 2 3 4 5 6 7 8 9(3+4+5+6+7+8)

10

JUMLAH…………….,………..200

ataKepala Dinas ………..Provinsi …………SelakuKepala KPP Provinsi …..…..

____________________NIP.

Catatan1. PenjelasansesuaiLampiran 1 dan b kecualiPenjelasan No. 2

2. Penghapusan TDP pada setiapbulandiisiJumlah TDP yang dihapusselama 1 (satu)

Bulanlaporan

3. PembaharuanTDP denganbentuksebagaimanaLampiran 5 dan 3b, sebagaiberikut :



Lampiran 10 Tabel Laporan Penerbitan SIUP

Rekapitulasi penerbitan SIUP dalam bulan berjalan. Pelaksanaan penerbitan SIUP

dilaksanakan oleh:

1) Dinas Kab/Kota yang membidangi perdagangan yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota

sesuai wilayah pembinaan masing-masing.

2) Dalam hal penyampaian laporan penerbitan SIUP, disampaikan kepada Dirjen

Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur.

Adapun format laporan adalah sebagai berikut :

No Kota /Kab

S/D Bulan Yang Lalu Penambahan Pengurangan Jumlah s/d BulanLaporan Ket

PK PM PB Jumlah PK PM PB PK PM PB PK PM PB Jumlah

Kementerian Perdagangan Republik IndonesiaJl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110(Telp) 021 - 23528441(Fax) 021 - 23528451www.kemendag.go.id

TAHUN2010

PE

TUN

JUK

TE

KN

IS D

EK

ON

SE

NTR

AS

I BID

AN

G P

ER

DA

GA

NG

AN

K

EM

EN

TER

IAN

PE

RD

AG

AN

GA

N R

EP

UB

LIK

IND

ON

ES

IA

petunjuk teknis dekonsentrasi perdagangan 2011.pdf

Documents