petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan...

KEMENTERIAN PERHUBUNGANniRF.KTORAT JF.NUERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARANOMOR : KP 429 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASANINSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang

Mengingat

V

a.

1.

2.

3.

4.

bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan NomorPM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria Tugas danKewenangan Inspektur Penerbangan mengaturmengenai kewenangan Inspektur Navigasi Penerbangandalam melaksanakan pengawasan;

bahwa dalam melaksanaan pengawasan sebagaimanadimaksud pada huruf a, perlu menetapkan PetunjukTeknis Pelaksanaan Pengawasan Inspektur NavigasPenerbangan, dengan Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Udara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 TentangPenerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 NomorTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4956);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 TetangPembentukan Organisasi Kementenan NegaraSebagaimana Diubah Terakhir Dengan PeraturanPresiden Nomor 7 Tahun 2015;Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 TentangKedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementenan NegaraSerta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon IKementerian Negara Sebagaimana Telah Diubah DenganPeraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 143 (Civil Aviation Safety Regulation Part 143)tentang Sertifikasi dan Persyaratan Pengoperasian BagiPenyelenggara Pelatihan Pelayanan Lalu LintasPenerbangan (Certification And Operating RequirementsFor ATS Training Provider);

V

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 139 {Civil Aviation Safety Regulation Part 139)Tentang Bandar Udara (Aerodrome) sebagaimana diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor47 Tahun 2013;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 172 {Civil Aviation Safety Regulation Part 172)tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu LintasPenerbangan (Air Traffic Service Provider);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171)Tentang Penyelenggara Pelayanan TelekomunikasiPenerbangan (Aeronautical Telecommunication ServiceProvider) Sebagaimana Diubah Terakhir Dalam PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 01 Tahun2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 69 (Civil Aviation Safety Regulation Part 69)Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan Dan KecakapanPersonel Navigasi Penerbangan

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173)tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (FlightProcedur Design);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175)Pelayanan Informasi Aeronautika (AeronauticalInformation Service);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARATENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN INSPEKTURNAVIGASI PENERBANGAN.

V

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektur navigasi penerbangan adalah personel yangdiberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuholeh pejabat yang berwenang untuk melakukanpengawasan di bidang navigasi penerbangan.

2. Penyelenggara pelayanan adalah penyelenggarapelayanan navigasi penerbangan, lembaga pendidikandan pelatihan navigasi penerbangan, penyelenggarakalibrasi fasilitas navigasi penerbangan, penyelenggarapemeliharaan peralatan elektronika penerbangan danpenyelenggara lainnya yang terkait dengan bidangnavigasi penerbangan.

3. Pengawasan adalah kegiatan pengawasanpembangunan dan pengoperasian agar sesuai denganperaturan perundang-undangan termasuk melakukantindakan korektif dan penegakan hukum.

4. Temuan pengawasan adalah temuan yangmengacu pada pemenuhan peraturan perundang-undangan.

5. Pengarahan persiapan pengawasan anggota tim adalahpengarahan sebelum pelaksanaan pengawasan yangdiberikan oleh ketua tim kepada anggota tim, yangbertujuan untuk menyampaikan informasi daninstruksi terbaru, yang benar, yang secara langsungberhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

6. Laporan pengawasan adalah laporan yang disusun olehtim pengawasan terdiri dari laporan sementara danlaporan final.

7. Ketua tim pengawasan adalah inspektur navigasipenerbangan yang ditunjuk oleh Direktur atau KepalaKantor untuk memimpin tim pengawasan dalampelaksanaan kegiatan pengawasan.

8. Daftar pemenuhan adalah suatu alat yang digunakanoleh tim pengawasan untuk mengukur tingkatpemenuhan penyelenggara pelayanan terhadapperaturan perundang-undangan.

\

9. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur JenderalPerhubungan Udara.

11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas BandarUdara sesuai dengan wilayah kerjanya.

12. Rencana tindak lanjut adalah rincian rencanatindaklanjut oleh penyelenggara pelayanan yangdisampaikan kepada Direktorat navigasi penerbangan,untuk menyelesaikan hal - hal yang tidak sesuaidengan peraturan perundang-undangan berdasarkanrekomendasi dari tim pengawasan.

13. Ketidaksesuaian adalah kekurangan padakarakteristik, dokumentasi atau prosedurberdasarkan peraturan keselamatan penerbangan sipil.

14. Data dukung adalah informasi yang dapat dibuktikankebenarannya, berdasarkan fakta yang diperolehmelalui audit, inspeksi, pengamatan, monitoring,pengujian atau metode yang lain.

15. Rapat pembukaan adalah rapat tim pengawasandan perwakilan penyelenggara pelayanan navigasipenerbangan yang dioversight sebelum pelaksanaankegiatan, tujuannya adalah untuk memberikaninformasi mengenai proses pengawasan dan ruanglingkup pengawasan kepada penyelenggara pelayanannavigasi penerbangan.

16. Prosedur atau proses adalah serangkaian langkah-langkah yang diikuti secara sistematis untukmenyelesaikan suatu kegiatan (apa yang harusdilakukan dan dilakukan oleh siapa; kapan, dimanadan bagaimana hal tersebut harus diselesaikan; materi,peralatan dan dokumentasi apa yang harus digunakan,dan bagaimana hal tersebut harus dikontrol).

17. Protokol adalah sebuah dokumen yang mengaturprosedur pengawasan melalui urutan umum langkah-langkah pengawasan dan menjelaskannya berdasarkanstandar atau rekomendasi untuk diverifikasi.

18. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawasanyang dimulai dengan rapat pembukaan denganpenyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dandiakhiri dengan rapat penutupan, termasuk didalamnyapenetapan draft temuan pengawasan dan rekomendasi.

V

19. Kegiatan pra-pengawasan adalah kegiatan pengawasanyang dimulai dengan pengiriman surat pemberitahuanawal oleh Direktur atau Kepala Kantor mengenaipelaksanaan pengawasan kepada penyelenggarapelayanan navigasi penerbangan dan termasukdidalamnya pengarahan persiapan pengawasan kepadaanggota tim.

20. Kegiatan pasca-pengawasan adalah kegiatanpengawasan yang dilaksanakan setelahdiselesaikannya penjelasan akhir kepada penyelenggarapelayanan dan termasuk didalamnya publikasi laporanakhir pengawasan.

21. Proses pengawasan adalah gambaran mengenai tigatahap proses kegiatan pengawasan, meliputi kegiatanpra-pengawasan, pelaksanaan pengawasan di lokasidan pasca pengawasan.

22. Verifikasi adalah peninjauan secara independen,inspeksi, pengujian, pengukuran, pengecekan, observasidan pemantauan (monitoring) untuk membuat danmendokumentasikan produk-produk, proses, praktek,pelayanan, dan dokumen mengacu pada standartertentu. Hal ini mencakup mengevaluasi efektivitassistem manajemen.

23. Eksternal pengawasan adalah kegiatan pengawasanyang dilaksanakan oleh direktorat navigasi penerbanganterhadap penyelenggara pelayanan.

24. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderalperhubungan udara.

25. Direktorat adalah Direktorat Navigasi Penerbangan.

26. Kantor Otoritas adalah Kantor Otoritas Bandar Udara

sesuai dengan wilayah kerjanya.

27. Internal pengawasan adalah kegiatan pengawasan yangdilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan terhadapsistem manajemen keselamatannya.

28. Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis,dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel,dan dokumentasi organisasi penyelenggara pelayananuntuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuandan peraturan yang berlaku.

V

29. Inspeksi / ramp check adalah pemeriksaan sederhanaterhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objektertentu.

30. Pengamatan adalah kegiatan penelusuran yangmendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas,personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasapenerbangan dan pemangku kepentingan lainnya untukmelihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan danperaturan yang berlaku.

31. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan evaluasiterhadap data, laporan, dan informasi untukmengetahui kecenderungan kinerja keselamatanpenerbangan.

32. Severity adalah akibat yang mungkin dari kejadian ataukondisi tidak aman, dengan merujuk pada situasi palingburuk yang dapat diramalkan.

33. Probability adalah kemungkinan suatu keadaan ataukejadian tidak aman dapat terjadi.

34. Risk adalah penilaian, yang dinyatakan dengan istilahkemungkinan yang telah diperkirakan keparahannya,dari akibat ancaman yang diambil dari rujukan darisituasi paling buruk yang dapat diramalkan.

35. Risk Management adalah identifikasi, analisis daneliminasi dan atau pencegahan pada suatu tingkatresiko yang dapat diterima yang mengancamkemampuan dari suatu organisasi

BAB II

KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 2

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan keselamatanpenerbangan di bidang navigasi penerbangan dilakukanpengawasan yang dilakukan oleh Inspektur NavigasiPenerbangan.

Pasal 3

Tujuan dari pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, yaitu:a. memverifikasi kesesuaian:

1. prosedur yang ditetapkan oleh penyelenggarapelayanan terhadap peraturan perundang-undangan;

2. penyelenggaraan pelayanan terhadap peraturanperundang-undangan atau prosedur berlaku.

V

b. menentukan efektivitas peraturan perundang-undangandan prosedur yang ditetapkan oleh penyelenggarapelayanan;

c. mengidentifikasi hal-hal dalam rangka pengembangansistem keselamatan dan peningkatan pelayanan navigasipenerbangan.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, terdiri dari:a. audit;b. inspeksi;c. pengamatan (surveillance); dand. pemantauan (monitoring).

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) sebagai berikut :a. audit dilaksanakan sebagai kegiatan pengawasan yang

bersifat rutin, terjadwal dan menyeluruh;b. inspeksi merupakan kegiatan pengawasan yang

sederhana terhadap pemenuhan standar dandilaksanakan sewaktu-waktu;

c. pengamatan (surveillance) dilaksanakan apabiladitemukenali adanya indikasi penyimpangan terhadapketentuan perundang-undangan atau yang akanberdampak pada keselamatan pelayanan navigasipenerbangan; dan

d. pemantauan (monitoring) dilaksanakan untukmengevaluasi data, laporan, dan informasi yangterkait dengan keselamatan pelayanan navigasipenerbangan termasuk rencana tindak lanjut hasilaudit/ inspeksi/ pengamatan oleh penyelenggarapelayanan.

(3) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan oleh Inspektur Navigasi Penerbangan diKantor Pusat dan menjadi tanggung jawab Direktorat.

(4) Pelaksanaan inspeksi, pengamatan dan pemantauan(monitoring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb,c dan d dilaksanakan oleh Inspektur NavigasiPenerbangan di Kantor Otoritas dan menjadi tanggungjawab Kantor Otoritas.

(5) Direktorat dapat melakukan inspeksi, pengamatan danpemantauan (monitoring) sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b,c dan d apabila terjadi kondisi sebagaiberikut:

a. keterbatasan kemampuan Inspektur NavigasiPenerbangan di Kantor Otoritas;

b. kepentingan keselamatan pelayanan navigasipenerbangan yang bersifat prioritas dan strategis.

V

Pasal 5

(1) Dalam melakukan pengawasan Direktorat memiliki tugasuntuk menyiapkan bahan mengenai:a. prioritas pelaksanaan pengawasan tahunan

penyelenggara pelayanan untuk dapat digunakansebagai acuan dalam penjadwalan pengawasan berupaInstruksi Direktur Jenderal.

b. pemetaan dan beban kerja inspektur navigasipenerbangan dan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua)tahun.

c. raport penilaian kepatuhan dan tingkat keselamatanpenerbangan pada penyelenggara pelayanan setiaptahun berdasarkan pengawasan yang dilaksanakan.

(2) Prioritas pelaksanaan pengawasan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan denganmempertimbangkan:a. indikasi penurunan kepatuhan dan tingkat

keselamatan penerbangan;b. adanya kejadian kecelakaan / accident;c. meningkatnya tren insiden pelayanan navigasi

penerbangan.d. indikasi tidak adanya penerapan sistem manajemen

keselamatan oleh penyelenggara pelayanan;e. meningkatnya lalu lintas penerbangan; danf. adanya alasan penting yang berdampak pada

keselamatan penerbangan, antara lain:1) kerusakan peralatan navigasi penerbangan yang

bersifat vital;2) perubahan SOP atau prosedur penerbangan;3) potensi hazard berdasarkan matrix risk index;4) perubahan lokasi pelayanan.

g. permintaan penyelenggara pelayanan.

(3) Pemetaan dan beban kerja sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan:a. obyek yang diawasi, yang meliputi :

1) tingkat pelayanan (kompleksitas);2) jumlah personel navigasi penerbangan;3) jumlah fasilitas navigasi penerbangan;4) jumlah prosedur operasi dan teknik pelayanan

navigasi penerbangan.b. pelaksanaan pengawasan, yang meliputi :

1) jangka waktu;2) frekuensi.

(4) Raport penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c ditetapkan dengan mempertimbangkan:a. hasil pengawasan;b. pemenuhan terhadap rencana tindak lanjut;c. indikasi penyimpangan terhadap keselamatan

pelayanan navigasi penerbangan.

?

Pasal 6

Kegiatan inspeksi, pengamatan dan pemantauan (monitoring)yang dilakukan oleh Kantor Otoritas wajib dilaporkan kepadaDirektur Jenderal Up. Direktur paling lambat 3 (tiga) harisetelah menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulanuntuk kegiatan pengawasan rutin.

Pasal 7

(1) Direktorat dan Kantor Otoritas berkoordinasi dalampelaksanaan pengawasan, pelaporan hasil pengawasandan pengelolaan data keselamatan yang dilakukan secaraharmonis dan berjenjang sesuai dengan kewenangannyamelalui sistem keselamatan pelayanan navigasipenerbangan.

(2) Sistem keselamatan pelayanan navigasi penerbangansebagaimana dimaksud dengan ayat (6) terintregrasidengan sistem program keselamatan dan keamananpenerbangan nasional.

(3) Direktur bersama dengan para kepala kantor otoritasmelakukan pertemuan rutin setiap 2 (dua) bulan sekalidalam rangka sinkronisasi program pengawasan, evaluasikinerja pengawasan, monitoring pengelolaan datakeselamatan, inventarisasi kendala pelaksanaanpengawasan, dan segala hal terkait pengawasankeselamatan pelayanan navigasi penerbangan.

Pasal 8

(1) Objek pengawasan adalah penyelenggara pelayanan.

(2) Lokasi yang menjadi objek pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi :a. Kantor pusat penyelenggara pelayanan;b. Kantor cabang/distrik/perwakilan/unit penyelenggara

pelayanan.

Pasal 9

(1) Pengawasan dilaksanakan oleh inspektur navigasipenerbangan.

(2) Inspektur navigasi penerbangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mempunyai bidang sebagai berikut:a. Air Traffic Services (ATS);b. Communication Navigation Surveillance (CNS);c. Aeronautical Information Services (AIS);d. Procedure Of Air Navigation Services-Aircraft Operations

(PANS-OPS).

(3) Kriteria, tugas, wewenang, tingkatan, penetapan danpengembangan inspektur navigasi penerbangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu padaperaturan perundang-undangan.

Pasal 10

Prinsip - prinsip pengawasan sebagai berikut :a. Inspektur navigasi penerbangan melaksanakan kegiatan

pengawasan secara berkala sebagai bagian fungsipembinaan dan manajemen keselamatan.

b. Inspektur navigasi penerbangan melakukan pengawasanpada sistem navigasi penerbangan dan penyelenggarapelayanan, yang disebut sebagai pengawasan "eksternal",sedangkan penyelenggara pelayanan melakukanpengawasan "internal" dalam sistem manajemenkeselamatan.

c. Apabila diperlukan inspektur navigasi penerbangan dapatmeminta hasil pengawasan internal sebagai bagian daripengawasan eksternal.

d. Inspektur navigasi penerbangan memastikan bahwastandar dan prosedur telah diimplementasikan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

e. Inspektur navigasi penerbangan menyediakan waktu bagipenyelenggara pelayanan untuk mereview, memberikantanggapan dan tindaklanjut serta target waktupenyelesaian terhadap temuan pengawasan eksternal.

f. Sebagai tindak lanjut dari pengawasan eksternal, hasiltemuan dan rekomendasi, harus didokumentasikan dandilampirkan dalam laporan serta diberitahukan kepadapihak yang diawasi (oversighted party) sesuai denganprotokol dan prosedur pengawasan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Laporan pengawasan harus objektif berdasarkan faktadan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam membuat laporan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), inspektur navigasi penerbanganharus menghindari hal-hal sebagai berikut:a. penafsiran pribadi;b. pengaruh individu;c. perbedaan budaya;d. tindakan penyimpangan.

10

V

BAB III

SISTEM PENGKLASIFIKASIAN TEMUAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Inspektur navigasi penerbangan mengklasifikasikantemuan berdasarkan laporan pengawasan menggunakanmetode Safety Risk Management.

(2) Metode Safety Risk Management sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) menggunakan safety risk assesment matrixsebagaimana tercantum dalam lampiran LA peraturan ini.

Pasal 13

(1) Pengisian safety risk assesment matrix sebagaimanadimaksud pada Pasal 12 ayat (2) mengacu pada riskseverity dan risk probability.

(2) Risk severity dan Risk probability sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diperoleh berdasarkan tabel 1 dan tabel 2sebagaimana tercantum dalam lampiran LB peraturan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN AUDIT

Bagian KesatuPra audit

Pasal 14

(1) Direktur menetapkan jadwal atau program audit tahunandengan mengacu pada prioritas pelaksanaan pengawasanyang ditetapkan Direktur Jenderal bagi penyelenggarapelayanan.

(2) Jadwal atau program audit sebagaimana dimaksud padaayat (1) beserta protokol audit disampaikan melalui surat

pemberitahunan kepada penyelenggara pelayanansekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari sebelumpelaksanaan audit.

n

v-

Pasal 15

(1) Direktur menetapkan jumlah dan komposisi tim auditdengan mempertimbangkan kompleksitas dan skala audit.

(2) Penetapan jumlah dan komposisi tim audit sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 60 (enampuluh) hari sebelum pelaksanaan audit.

(3) Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:a. ketua tim;

b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf aminimal inspektur navigasi penerbangan jenjang ahlimuda.

Pasal 16

(1) Tim audit menyiapkan dokumen acuan audit pelaksanaanaudit yang sekurang-kurangnya meliputi:a. protokol audit;b. dokumen pelaksanaan pengawasan sebelumnya;c. data terkait lainnya.

(2) Protokol audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adikelompokkan sesuai dengan objek dan bidangpengawasan, antara lain:a. penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan,

meliputi bidang:1) pelayanan lalu lintas penerbangan;2) pelayanan telekomunikasi penerbangan;3) pelayanan informasi aeronautika.

b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasipenerbangan meliputi bidang:1) pemandu lalu lintas penerbangan;2) pemandu komunikasi penerbangan;

3) personel teknik telekomunikasi penerbangan;4) personel pelayanan informasi aeronautika;5) personel perancang prosedur penerbangan.

c. penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan.

d. penyelenggara pemeliharaan peralatan elektronikapenerbangan

e. penyelenggara lain yang terkait dengan pelayanan

navigasi penerbangan.

12

V

(3) Format dan isi protokol audit sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a diatur pada peraturan perundang-undangan.

(4) Penyiapan dokumen acuan audit sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 30 harisebelum pelaksanaan audit.

Pasal 13

(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan awal tim auditsekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaanaudit di lokasi.

(2) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. Memberikan anggota tim gambaran pelaksanaan dan

pemahaman tentang misi audit;b. Menetapkan tanggung jawab anggota tim audit

sebelum, selama dan setelah audit; danc. Persiapan rapat pembukaan dan penutupan dengan

penyelenggara pelayanan.

(3) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. Pengenalan anggota tim;b. Ruang lingkup audit di lokasi;c. Program kerja pelaksanaan audit di lokasi;d. Pembagian tugas dan tanggung jawab tim;e. Identifikasi dokumen yang diperlukan pada saat

pelaksanaan audit.

Bagian KeduaOn-Site Audit

Pasal 14

(1) Tim audit bersama penyelenggara pelayananmelaksanakan rapat pembukaan.

(2) Kantor pusat penyelenggara pelayanan wajib turut sertadalam pelaksanaan audit di lokasi.

(3) Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. pengenalan anggota tim audit dan penyelenggara

pelayanan;b. penyampaian ruang lingkup audit di lokasi;c. kesepakatan program kerja pelaksanaan audit di

lokasi;d. penyampaian dokumen yang diperlukan untuk

pelaksanaan audit;e. hal-hal terkait lainnya.

13

V-

Pasal 15

(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan harian tim auditsebelum dan/atau sesudah pelaksanaan audit setiap haridi lokasi.

(2) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. identifikasi awal dari temuan dan rekomendasi;b. pembaharauan daftar pemenuhan protokol;c. identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan

audit sehari-hari;d. pengumuman perubahan dalam program kerja (jika

ada); dane. meningkatkan koordinasi dan dukungan tim audit.

Pasal 16

(1) Audit di lokasi dilaksanakan secara sistematis, objektif, danfaktual.

(2) Metode pelaksanaan audit di lokasi sebagaimana pada ayat(1), meliputi:a. Pengumpulan data dukung yang diperoleh melalui

wawancara, peninjauan materi terkait, survei, danpengujian terhadap kondisi sistem pelayanan navigasipenerbangan. Temuan dicatat dengan indikasi yang jelastentang bagaimana dan mengapa temuan dibuat.Apabila penyelenggara pelayanan tidak dapatmenunjukkan data dukung maka dapat dinyatakansebagai temuan. Setiap temuan audit harus diberikanrekomendasi kepada penyelenggara pelayanan sebagaitindak lanjut atas temuan tersebut.

b. Setelah kegiatan audit di lokasi selesaidilaksanakan, tim audit meninjau semua temuan danrekomendasi untuk memastikan bahwa temuan tersebut

objektif. Tim audit memastikan bahwa temuan danrekomendasi yang didokumentasikan dengan jelas,singkat, memuat hal yang pokok dan dilengkapi dengandata dukung. Temuan pengawasan dapat dibahas dalamsesi pengarahan harian.

c. Dalam mencari penyelesaian awal terhadap temuanyang teridentifikasi, setiap saat tim audit dapatmenyediakan informasi temuan dan rekomendasikepada penyelenggara pelayanan.

d. Kunjungan ke unit-unit terkait dapat dilakukan untukmemverifikasi kegiatan yang terkait dengan keselamatanpenerbangan.

14

V-

(3) Untuk menjamin pelaksanaan audit di lokasi sebagaimanapada ayat (1) yang transparan, berkualitas dan dapatdipertanggungjawabkan, Tim audit berpedoman padaprotokol audit.

(4) Dalam kondisi tertentu, audit dapat dilakukan terhadaphal-hal diluar protokol audit sebagaimana dimaksud padaayat (3) tetapi masih terkait dengan keselamatanpenerbangan. Tim audit harus memberitahukan kepadapenyelenggara pelayanan, apabila terdapat temuan dicatatdalam rekomendasi audit yang disusun.

Pasal 17

(1) Tim audit menyusun draft laporan sementara (interim report)audit yang format dan isinya tercantum pada lampiran II.Aperaturan ini.

(2) Item-item yang dicantumkan pada laporan sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagaitemuan pada protokol audit.

(3) Tim audit menyampaikan draft laporan sementara palinglambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat penutupankepada penyelenggara pelayanan.

(4) Penyelenggara pelayanan menyusun draft rencana tindaklanjut dengan mengacu pada draft laporan sementara audit.

(5) Format rencana tindak lanjut audit sebagaimana tercantumpada lampiran II.B peraturan ini.

Pasal 18

(1) Tim audit bersama penyelenggara pelayanan melaksanakanrapat penutupan.

(2) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. memberikan informasi kepada pimpinan penyelenggara

pelayanan terkait hasil temuan dan rekomendasi daritim audit. Rapat harus menjamin bahwa penyelenggarapelayanan memahami dengan jelas situasi yang telahdiawasi oleh tim audit dan dapat segera menyusunrencana tindak lanjut yang diperlukan. rapat harusmenegaskan permasalahan keselamatan yang significantterkait temuan dan rekomendasi tim guna peningkatansistem pengawasan keselamatan yang efektif.

b. memberitahukan kepada penyelenggara pelayananmengenai pelaksanaan audit di lokasi, tanggal laporanakhir audit, tanggal penyerahan rencana tindak lanjutdan tanggapan laporan audit.

15

Y

c. menjelaskan tentang semua temuan dan rekomendasiyang dimasukkan dalam laporan sementara audit,penyelenggara pelayanan harus menyatakankesanggupannya untuk melakukan tindak lanjut terkaitdengan pemenuhan temuan dan rekomendasi dalamjangka waktu yang disepakati. Laporan sementaradiserahkan pada penyelenggara pelayanan pada saatselesai pelaksanaan audit

d. menjelaskan bahwa kesanggupan penyelenggarapelayanan akan dituangkan dalam laporan akhir (finalreport) audit yang akan disampaikan kepada DirekturNavigasi Penerbangan.

(3) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. rangkuman pelaksanaan audit di lokasi beserta

kunjungan pada unit-unit terkait;b. draft temuan dan rekomendasi yang tercantum pada

laporan sementara audit;c. draft rencana tindak lanjut yang disusun oleh

penyelenggara pelayanan;d. berita acara pelaksanaan audit;e. hal-hal terkait lainnya

(4) Dalam pembahasan draft laporan sementara dan rencanatindak lanjut audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dan c penyelenggara pelayanan harus diberikesempatan menyampaikan tanggapan dan menyatakansanggahan atas temuan yang disampaikan. Ketua timharus mempertimbangkan sanggahan, termasuk alasanyang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan.

(5) Pada akhir sesi rapat penutupan, tim audit danpenyelenggara pelayanan menandatangani laporansementara audit dan berita acara pelaksanaan audit.

(6) Format berita acara pelaksanaan audit sebagaimanatercantum pada lampiran II.C peraturan ini.

(7) Tim audit dan penyelenggara pelayanan masing-masingmembawa 1 (satu) dokumen asli laporan sementara, beritaacara pelaksanaan audit, protokol pengawasan dan datadukung yang antara lain dapat berupa dokumentasi (foto),standar operating procedure (SOP), data teknis, dokumenterkait lainnya.

16

V

Bagian Ketiga

Pasca Audit

Pasal 19

(1) Direktur menyampaikan laporan akhir (final report) auditkepada penyelenggara pelayanan paling lambat 5 (lima) harisetelah pelaksanaan audit di lokasi.

(2) Format laporan akhir (final report) audit sebagaimanatercantum pada lampiran II.D peraturan ini.

Pasal 20

(1) Penyelenggara pelayanan menyampaikan rencana tindaklanjut audit yang telah disahkan oleh pimpinanpenyelenggara pelayanan paling lambat 10 (sepuluh) harisetelah menerima laporan akhir (final report).

(2) Direktur melakukan evaluasi terhadap rencana tindaklanjut audit yang disampaikan oleh penyelenggarapelayanan.

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan oleh tim audit yang melaksanakan kegiatanaudit pada penyelenggara pelayanan tersebut.

(4) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyatakan perlunya penyempurnaan rencana tindaklanjut, maka Direktur akan menyampaikan suratrekomendasi untuk penyempurnaan tersebut paling lambat10 (sepuluh) hari setelah menerima rencana tindak lanjutdari penyelenggara.

(5) Penyelenggara pelayanan menyampaikan revisi rencanatindak lanjut audit dengan mengacu pada suratrekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) palinglambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima suratrekomendasi.

(6) Direktur menyampaikan laporan akhir audit dan rencanatindak lanjut penyelenggara pelayanan kepada KantorOtoritas paling lambat 5 (lima) hari setelah menerimarencana tindak lanjut dari penyelenggara.

(7) Terkait dengan pelaksanaan audit Direktur berkewajibanuntuk:

a. menyimpan dan memperbaharui laporan akhir auditdan rencana tindak lanjut melalui sistem pengawasankeselamatan pelayanan navigasi penerbangan;

b. memonitor pemenuhan terhadap rencana tindak lanjutyang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayananmelalui Kantor Otoritas sehingga dapat terpeliharakekiniannya.

17

V

(8) Terkait dengan pelaksanaan audit Penyelenggara pelayananberkewajiban untuk:a. melaksanakan pemenuhan rencana tindak lanjut sesuai

dengan batas waktu yang telah disepakati;b. melaporkan setiap tindakan yang telah dilakukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a kepadaDirektur dan ditembuskan kepada Kepala KantorOtoritas.

(9) Kantor otoritas sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf bberkewajiban melaksanakan pemantauan (monitoring) 6(enam) bulan setelah menerima laporan akhir audit dariDirektur sebagai tindak lanjut monitoring pemenuhanrencana tindak lanjut.

Pasal 21

Alur pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14sampai dengan Pasal 20 sebagaimana tercantum dalamLampiran II.E peraturan ini.

BAB V

PELAKSANAAN INSPEKSI

Bagian KesatuPra Inspeksi

Pasal 22

(1) Kepala kantor menetapkan jadwal atau program inspeksiuntuk memeriksa tingkat pemenuhan standar terhadappenyelenggara pelayanan pada bidang tertentu.

(2) Pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bersifat sewaktu-waktu dan rencana pelaksanaannyadiberitahukan kepada penyelenggara pelayanan 1 (satu) harisebelum pelaksanaan inspeksi.

Pasal 23

(1) Kepala kantor menetapkan jumlah dan komposisi timinspeksi dengan mempertimbangkan kompleksitas danskala inspeksi.

(2) Penetapan jumlah dan komposisi tim inspeksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 5 harisebelum pelaksanaan inspeksi.

18

v-

(3) Tim inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari:

a. ketua Tim;

b. anggota Tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf aminimal adalah inspektur navigasi penerbangan jenjangahli muda.

Pasal 24

(1) Tim inspeksi menyiapkan dokumen acuan pelaksanaaninspeksi yang sekurang-kurangnya meliputi:a. protokol inspeksi;b. data terkait lainnya.

(2) Protokol inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a disesuai dengan objek yang akan diinspeksi.

(3) Format dan isi protokol inspeksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a mengacu pada protokol auditdisesuaikan dengan ruang lingkup pelaksanaan inspeksi.

(4) Penyiapan dokumen acuan inspeksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan inspeksi.

Pasal 25

(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan awal tim inspeksisekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaaninspeksi di lokasi.

(2) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. memberikan anggota tim gambaran pelaksanaan dan

pemahaman tentang misi inspeksi;b. menetapkan tanggung jawab anggota tim inspeksi

sebelum, selama dan setelah inspeksi; danc. persiapan rapat pembukaan dan penutupan dengan


(3) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. pengenalan anggota tim;b. ruang lingkup inspeksi di lokasi;c. program kerja pelaksanaan inspeksi di lokasi;d. pembagian tugas dan tanggung jawab tim;e. identifikasi dokumen yang diperlukan pada saat

pelaksanaan inspeksi.

19

Bagian KeduaOn-Site Inspeksi

Pasal 26

(1) Tim inspeksi bersama penyelenggara pelayananmelaksanakan rapat pembukaan.

(2) Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. pengenalan anggota tim inspeksi dan penyelenggara

pelayanan;b. penyampaian ruang lingkup inspeksi di lokasi;c. kesepakatan program kerja pelaksanaan inspeksi di

d. penyampaian dokumen yang diperlukan untukpelaksanaan inspeksi;

e. hal-hal terkait lainnya.

Pasal 27

(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan harian tim inspeksisebelum dan/atau sesudah pelaksanaan inspeksi setiaphari di lokasi.

(2) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. identifikasi awal dari temuan dan rekomendasi;b. pembaharuan daftar pemenuhan protokol;c. identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan

inspeksi sehari-hari;d. pengumuman perubahan dalam program kerja (jika

ada); dane. meningkatkan koordinasi dan dukungan tim inspeksi.

Pasal 28

(1) Inspeksi di lokasi dilaksanakan secara sistematis, objektif,dan faktual.

(2) Metode pelaksanaan inspeksi di lokasi sebagaimana padaayat (1), meliputi:a. pengumpulan data dukung yang diperoleh melalui

wawancara, peninjauan materi terkait, survei, danpengujian terhadap kondisi sistem pelayanan navigasipenerbangan. Temuan dicatat dengan indikasi yang jelastentang bagaimana dan mengapa temuan dibuat.Apabila penyelenggara pelayanan tidak dapatmenunjukkan data dukung maka dapat dinyatakansebagai temuan. Setiap temuan inspeksi harusdiberikan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanansebagai tindak lanjut atas temuan tersebut.

20

St

b. tim inspeksi meninjau semua temuan dan rekomendasiuntuk memastikan bahwa temuan tersebut objektif. Timinspeksi memastikan bahwa temuan dan rekomendasiyang didokumentasikan dengan jelas, singkat, memuathal yang pokok dan dilengkapi dengan data dukung.Temuan inspeksi dapat dibahas dalam sesi pengarahanharian.

c. dalam mencari penyelesaian awal terhadap temuan yangteridentifikasi, setiap saat tim inspeksi dapatmenyediakan informasi temuan dan rekomendasikepada penyelenggara pelayanan.

d. kunjungan ke unit-unit terkait dapat dilakukan untukmemverifikasi kegiatan yang terkait dengan keselamatanpenerbangan.

(3) Untuk menjamin pelaksanaan inspeksi di lokasisebagaimana pada ayat (1) yang transparan, berkualitasdan dapat dipertanggung jawabkan, Tim inspeksiberpedoman pada protokol inspeksi.

(4) Dalam kondisi tertentu, inspeksi dapat dilakukan terhadaphal-hal diluar protokol inspeksi sebagaimana dimaksudpada ayat (3) tetapi masih terkait dengan keselamatanpenerbangan. Tim inspeksi harus memberitahukan kepadapenyelenggara pelayanan, apabila terdapat temuan dicatatdalam rekomendasi inspeksi yang disusun.

Pasal 29

(1) Tim inspeksi menyusun draft laporan inspeksi yang formatdan isinya tercantum pada lampiran III.A peraturan ini.

(2) Item-item yang dicantumkan pada laporan inspeksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yangdinyatakan sebagai temuan pada protokol inspeksi.

(3) Tim inspeksi menyampaikan draft laporan inspeksi palinglambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat penutupankepada penyelenggara pelayanan.

(4) Penyelenggara pelayanan menyusun draft rencana tindaklanjut dengan mengacu pada draft laporan inspeksi.

(5) Format rencana tindak lanjut inspeksi sebagaimanatercantum pada lampiran III.B peraturan ini.

Pasal 30

(1) Tim inspeksi bersama penyelenggara pelayananmelaksanakan rapat penutupan.

21

*


pelayanan terkait hasil temuan dan rekomendasi dantim inspeksi. Rapat harus menjamin bahwapenyelenggara pelayanan memahami dengan jelassituasi yang telah diawasi oleh tim inspeksi dan dapatsegera menyusun rencana tindak lanjut yangdiperlukan. rapat harus menegaskan permasalahankeselamatan yang significant terkait temuan danrekomendasi tim guna peningkatan sistem pengawasankeselamatan yang efektif.

b. memberitahukan kepada penyelenggara pelayananmengenai pelaksanaan inspeksi di lokasi.

c. menjelaskan tentang semua temuan dan rekomendasiyang dimasukkan dalam laporan inspeksi.

d. penyelenggara pelayanan harus menyatakankesanggupannya untuk melakukan tindak lanjut terkaitdengan pemenuhan temuan dan rekomendasi dalamjangka waktu yang disepakati. Laporan inspeksidiserahkan pada penyelenggara pelayanan pada saatselesai pelaksanaan inspeksi.

e. menjelaskan bahwa kesanggupan penyelenggarapelayanan akan dituangkan dalam laporan inspeksi.

(3) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. rangkuman pelaksanaan inspeksi di lokasi beserta

kunjungan pada unit-unit terkait;b. draft temuan dan rekomendasi yang tercantum pada

laporan inspeksi;c. draft rencana tindak lanjut yang disusun oleh

penyelenggara pelayanan;d. berita acara pelaksanaan inspeksi;e. hal-hal terkait lainnya

(4) Dalam pembahasan draft laporan inspeksi dan rencanatindak lanjut inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dan c penyelenggara pelayanan harus diberikesempatan menyampaikan tanggapan dan menyatakansanggahan atas temuan yang disampaikan. Ketua timharus mempertimbangkan sanggahan, termasuk alasanyang disampaikan oleh penyelenggara pelayanan.

(5) Pada akhir sesi rapat penutupan, tim inspeksi danpenyelenggara pelayanan menandatangani laporan inspeksi,rencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan dan beritaacara pelaksanaan inspeksi.

(6) Format berita acara inspeksi sebagaimana tercantum padalampiran III.C peraturan ini.

22

V

(7) Tim inspeksi dan penyelenggara pelayanan masing-masingmembawa 1 (satu) dokumen asli laporan inspeksi, rencanatindak lanjut, berita acara pelaksanaan inspeksi, protokolinspeksi dan data dukung yang antara lain dapat berupadokumentasi (foto), standar operating procedure (SOP), datateknis, dokumen terkait lainnya.

Bagian KetigaPasca Inspeksi

Pasal 31

(1) Kepala kantor menyampaikan laporan inspeksi besertarencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan kepadaDirektur Jenderal up. Direktur paling lambat 3 (tiga) harisetelah pelaksanaan inspeksi di lokasi.

(2) Terkait dengan pelaksanaan inspeksi Kepala kantorberkewajiban untuk:a. menyimpan dan memperbaharui laporan inspeksi dan

rencana tindak lanjut melalui sistem pengawasankeselamatan pelayanan navigasi penerbangan;

b. memonitor pemenuhan terhadap rencana tindak lanjutyang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayananmelalui kegiatan pemantauan (monitoring) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan inspeksi,sehingga dapat terpelihara kekiniannya;

c. melaporkan hasil pemantauan (monitoring) sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dan informasi terkiniterkait pemenuhan rencana tindak lanjut penyelenggarapelayanan kepada Direktur Jenderal.

(3) Terkait dengan pelaksanaan inspeksi Penyelenggarapelayanan berkewajiban untuk:a. melaksanakan pemenuhan rencana tindak lanjut sesuai


sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepadaKepala kantor dan ditembuskan kepada DirekturJenderal.

(4) Terkait dengan pelaksanaan inspeksi Direktur berkewajibanuntuk memonitor laporan inspeksi dan rencana tindaklanjut beserta informasi terkini terkait pemenuhan rencanatindak lanjut penyelenggara pelayanan melalui sistempengawasan keselamatan pelayanan navigasi penerbangan.

Pasal 32

Alur pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 sampai dengan Pasal 31 sebagaimana tercantum dalamLampiran III.D peraturan ini.

23

\

BAB VI

PELAKSANAAN PENGAMATAN (SURVEILLANCE)

Bagian KesatuPra Pengamatan (Surveillance)

Pasal 33

(1) Kepala kantor melaksanakan pengamatan (surveillance) jikaterjadi kondisi antara lain :a. indikasi adanya penyimpangan terhadap ketentuan

perundang-undangan;b. laporan masyarakat terkait keselamatan pelayanan

navigasi penerbangan;c. kejadian (incident) pada pelayanan navigasi penerbangan.

(2) Jadwal atau program pengamatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan melalui surat pemberitahunankepada penyelenggara pelayanan sekurang-kurangnya 3(tiga) hari sebelum pelaksanaan pengamatan.

Pasal 34

(1) Kepala kantor menetapkan jumlah dan komposisi timpengamatan dengan mempertimbangkan kompleksitas danskala pengamatan.

(2) Penetapan jumlah dan komposisi tim pengamatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pengamatan.

(3) Tim pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:

a. ketua Tim;

b. anggota Tim.


Pasal 35

(1) Tim pengamatan (surveillance) menyiapkan dokumen acuanpelaksanaan pengamatan yang sekurang-kurangnyameliputi:a. protokol pengamatan (surveillance);b. data terkait lainnya

24

\

(2) Protokol pengamatan (surveillance) sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a disesuai dengan bidang yang akandiamati.

(3) Format dan isi protokol pengamatan (surveillance)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacupada protokol audit disesuaikan dengan ruang lingkuppelaksanaan pengamatan (surveillance).

(4) Penyiapan dokumen acuan pengamatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pengamatan.

Pasal 36

(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan awal tim pengamatansekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaanpengamatan.


pemahaman tentang misi pengamatan;b. menetapkan tanggung jawab anggota tim sebelum,

selama dan setelah pengamatan; danc. persiapan rapat pembukaan dan penutupan dengan


(3) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. pengenalan anggota tim;b. ruang lingkup pengamatan di lokasi;c. program kerja pelaksanaan pengamatan di lokasi;d. pembagian tugas dan tanggung jawab tim;e. identifikasi dokumen yang diperlukan pada saat

pelaksanaan pengamatan.

Bagian KeduaOn-Site Pengamatan

Pasal 37

(1) Tim pengamatan bersama penyelenggara pelayananmelaksanakan rapat pembukaan.

(2) Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. pengenalan anggota tim pengamatan dan

penyelenggara pelayanan;b. penyampaian ruang lingkup pengamatan di lokasi;c. kesepakatan program kerja pelaksanaan pengamatan

di lokasi;

25

\

d. penyampaian dokumen yang diperlukan untukpelaksanaan pengamatan;

e. hal-hal terkait lainnya.

Pasal 38

(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan harian timpengamatan (surveillance) sebelum dan/atau sesudahpelaksanaan pengamatan setiap hari di lokasi.

(2) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. identifikasi awal dari temuan dan rekomendasi;b. pembaharuan daftar pemenuhan protokol;c. identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan

pengamatan sehari-hari;d. pengumuman perubahan program kerja pengamatan

(jika ada); dane. meningkatkan koordinasi dan dukungan tim

pengamatan.

Pasal 39

(1) Pengamatan di lokasi dilaksanakan secara sistematis,objektif, faktual dan memiliki referensi regulasi yang jelas.

(2) Metode pelaksanaan pengamatan di lokasi sebagaimanapada ayat (1), meliputi:a. pengumpulan data dukung yang diperoleh melalui

wawancara, peninjauan materi terkait, survei, danpengujian terhadap kondisi sistem pelayanan navigasipenerbangan. Temuan dicatat dengan indikasi yang jelastentang bagaimana dan mengapa temuan dibuat.Apabila penyelenggara pelayanan tidak dapatmenunjukkan data dukung maka dapat dinyatakansebagai temuan. Setiap temuan pengamatan(surveillance) harus diberikan rekomendasi kepadapenyelenggara pelayanan sebagai tindak lanjut atastemuan tersebut.

b. tim pengamatan (surveillance) meninjau semua temuandan rekomendasi untuk memastikan bahwa temuantersebut objektif. Tim pengamatan (surveillance)memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yangdidokumentasikan dengan jelas, singkat, memuat halyang pokok dan dilengkapi dengan data dukung.Temuan pengamatan (surveillance) dapat dibahas dalamsesi pengarahan harian.

c. dalam mencari penyelesaian awal terhadap temuan yangteridentifikasi, setiap saat tim pengamatan (surveillance)dapat menyediakan informasi temuan dan rekomendasikepada penyelenggara pelayanan.


26

\

(3) Untuk menjamin pelaksanaan pengamatan di lokasisebagaimana pada ayat (1) yang transparan, berkualitasdan dapat dipertanggung jawabkan, tim pengamatanberpedoman pada protokol pengamatan (surveillance).

(4) Dalam kondisi tertentu, pengamatan (surveillance) dapatdilakukan terhadap hal-hal diluar protokol pengamatan(surveillance) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapimasih terkait dengan keselamatan penerbangan. Timpengamatan (surveillance) harus memberitahukan kepadapenyelenggara pelayanan, apabila terdapat temuan dicatatdalam rekomendasi inspeksi yang disusun.

Pasal 40

(1) Tim pengamatan menyusun draft laporan pengamatan yangformat dan isinya tercantum pada lampiran IV.A peraturanini.

(2) Item-item yang dicantumkan pada laporan pengamatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yangdinyatakan sebagai temuan pada protokol pengamatan(surveillance).

(3) Tim pengamatan menyampaikan draft laporan pengamatanpaling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapatpenutupan kepada penyelenggara pelayanan.

(4) Penyelenggara pelayanan menyusun draft rencana tindaklanjut dengan mengacu pada draft laporan pengamatan(surveillance).

(5) Format rencana tindak lanjut pengamatan (surveillance)sebagaimana tercantum pada lampiran IV.B peraturan ini.

Pasal 41

(1) Tim pengamatan bersama penyelenggara pelayananmelaksanakan rapat penutupan.


pelayanan terkait hasil temuan dan rekomendasi daritim pengamatan (surveillance). Rapat harus menjaminbahwa penyelenggara pelayanan memahami dengan jelassituasi yang telah diawasi oleh tim pengamatan(surveillance) dan dapat segera menyusun rencanatindak lanjut yang diperlukan. Rapat harus menegaskanpermasalahan keselamatan yang significant terkaittemuan dan rekomendasi tim guna peningkatan sistempengawasan keselamatan yang efektif.

27

V

b. memberitahukan kepada penyelenggara pelayananmengenai pelaksanaan pengamatan (surveillance) dilokasi.

c. menjelaskan tentang semua temuan dan rekomendasiyang dimasukkan dalam laporan pengamatan(surveillance).

d. penyelenggara pelayanan harus menyatakankesanggupannya untuk melakukan tindak lanjut terkaitdengan pemenuhan temuan dan rekomendasi dalamjangka waktu yang disepakati. Laporan pengamatan(surveillance) diserahkan pada penyelenggara pelayananpada saat selesai pelaksanaan pengamatan (surveillance).

e. menjelaskan bahwa kesanggupan penyelenggarapelayanan akan dituangkan dalam laporanpengamatan (surveillance).

(3) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. rangkuman pelaksanaan pengamatan (surveillance) di

lokasi beserta kunjungan pada unit-unit terkait;b. draft temuan dan rekomendasi yang tercantum pada

laporan pengamatan (surveillance);c. draft rencana tindak lanjut yang disusun oleh

penyelenggara pelayanan;d. berita acara pelaksanaan pengamatan (surveillance);e. hal-hal terkait lainnya

(4) Dalam pembahasan draft laporan pengamatan (surveillance)dan rencana tindak lanjut pengamatan (surveillance)sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan cpenyelenggara pelayanan harus diberi kesempatanmenyampaikan tanggapan dan menyatakan sanggahan atastemuan yang disampaikan. Ketua tim harusmempertimbangkan sanggahan, termasuk alasan yangdisampaikan oleh penyelenggara pelayanan.

(5) Tim pengamatan dan penyelenggara pelayananmenandatangani laporan pengamatan, rencana tindaklanjut penyelenggara pelayanan dan berita acarapelaksanaan pengamatan.

(6) Format berita acara pelaksanaan kegiatan pengamatan(surveillance) sebagaimana tercantum pada lampiran IV.Cperaturan ini.

(7) Tim pengamatan dan penyelenggara pelayanan masing-masing membawa 1 (satu) dokumen asli laporanpengamatan, rencana tindak lanjut penyelenggarapelayanan, berita acara pelaksanaan pengamatan dan datadukung yang antara lain dapat berupa dokumentasi (foto),standar operating procedure (SOP), data teknis, dokumenterkait lainnya.

28

v-

Bagian KetigaPasca Pengamatan

Pasal 42

(1) Kepala kantor menyampaikan laporan pengamatan(surveillance) beserta rencana tindak lanjut penyelenggarapelayanan kepada Direktur Jenderal up. Direktur palinglambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pengamatan(surveillance) di lokasi

(2) Terkait dengan pelaksanaan pengamatan (surveillance)Kepala kantor berkewajiban untuk:a. menyimpan dan memperbaharui laporan pengamatan

(surveillance) dan rencana tindak lanjut melalui sistempengawasan keselamatan pelayanan navigasipenerbangan;

b. memonitor pemenuhan terhadap rencana tindak lanjutyang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayananmelalui kegiatan pemantauan (monitoring) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelaksanaanpengamatan (surveillance), sehingga dapat terpeliharakekiniannya;

c. melaporkan hasil pemantauan (monitoring) sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dan informasi terkiniterkait pemenuhan rencana tindak lanjut penyelenggarapelayanan kepada Direktur Jenderal.

(3) Terkait dengan pelaksanaan pengamatan (surveillance)Penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk:a. melaksanakan pemenuhan rencana tindak lanjut sesuai


sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepadaKepala kantor dan ditembuskan kepada DirekturJenderal.

(4) Terkait dengan pelaksanaan pengamatan (surveillance)Direktur berkewajiban untuk memonitor laporanpengamatan (surveillance) dan rencana tindak lanjut besertainformasi terkini terkait pemenuhan rencana tindak lanjutpenyelenggara pelayanan melalui sistem pengawasankeselamatan pelayanan navigasi penerbangan

Pasal 43

Alur pelaksanaan pengamatan (surveillance) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 42sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.D peraturan ini.

29

V

BAB VII

PELAKSANAAN PEMANTAUAN (MONITORING)

Pasal 44

(1) Kepala kantor melaksanakan pemantauan (monitoring) gunamengevaluasi data, laporan, dan informasi yang terkaitdengan keselamatan pelayanan navigasi penerbangantermasuk rencana tindak lanjut pelaksanaanaudit/ inspeksi/ pengamatan.

(2) Apabila diperlukan, pemantauan (monitoring) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lokasi.

(3) Pemantauan (monitoring) yang dilaksanakan di lokasi harusmelalui tahap sebagai berikut :a. pra pemantauan (monitoring);b. on site pemantauan (monitoring);c. pasca pemantauan (monitoring).

Bagian KesatuPra Pemantauan (monitoring)

Pasal 45

(1) Kepala kantor menetapkan jadwal atau programpemantauan (monitoring) dengan mengacu pada :a. pelaksanaan audit terkini dan pemantauan (monitoring)

dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulansetelah pelaksanaan audit;

b. pelaksanaan inspeksi dan pemantauan (monitoring)dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulansetelah pelaksanaan inspeksi;

c. pelaksanaan pengamatan (surveillance) dan pemantauan(monitoring) dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam)bulan setelah pelaksanaan pengamatan (surveillance);

d. waktu pemenuhan rencana tindak lanjut penyelenggarapelayanan;

e. data, laporan, surat edaran/instruksi dan/atauinformasi yang terkait dengan keselamatan pelayanannavigasi penerbangan.

(2) Jadwal atau program pemantauan (monitoring) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui suratpemberitahunan kepada penyelenggara pelayanan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemantauan

(monitoring).

30

Y

Pasal 46

(1) Kepala kantor menetapkan jumlah dan komposisi timpemantauan dengan mempertimbangkan kompleksitas danskala pemantauan (monitoring).

(2) Penetapan jumlah dan komposisi tim pemantauan(monitoring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaanpemantauan (monitoring).

(3) Tim pemantauan (monitoring) sebagaimana dimaksud ayat(2) terdiri dari :a. ketua Tim;

b. anggota Tim.


Pasal 47

(1) Tim pemantauan (monitoring) menyiapkan dokumen acuanpelaksanaan pemantauan yang sekurang-kurangnyameliputi:a. data / laporan / informasi yang diterima, antara lain :

1) laporan akhir (final report) audit;2) laporan inspeksi;3) laporan pengamatan (surveillance);4) rencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan.

b. data terkait lainnya.

(2) Penyiapan dokumen acuan pemantauan (monitoring)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaanpemantauan.

Pasal 48

(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan awal tim pemantauan(monitoring) sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelumpelaksanaan pemantauan (monitoring).


pemahaman tentang misi pemantauan (monitoring);

31

k

b. menetapkan tanggung jawab anggota tim sebelum,selama dan setelah pemantauan (monitoring); dan

c. persiapan rapat pembukaan dan penutupan denganpenyelenggara pelayanan.

(3) Pengarahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. pengenalan anggota tim;b ruang lingkup pemantauan (monitoring) di lokasi;c." program kerja pelaksanaan pemantauan (monitoring) di

1oWrlSl*

d. pembagian tugas dan tanggung jawab tim;e. identifikasi dokumen yang diperlukan pada saat

pelaksanaan pemantauan (monitoring).

Bagian KeduaOn-Site Pemantauan

Pasal 49

(1) Tim pemantauan (monitoring) bersama penyelenggarapelayanan melaksanakan rapat pembukaan.

(2) Rapat pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. pengenalan anggota tim pemantauan (monitoring) dan

penyelenggara pelayanan;b. penyampaian ruang lingkup pemantauan (monitoring)

di lokasi;c. kesepakatan program kerja pelaksanaan pemantauan

(monitoring) di lokasi;d. penyampaian dokumen yang diperlukan untuk

pelaksanaan pemantauan (monitoring);e. hal-hal terkait lainnya.

Pasal 50

(1) Ketua tim melaksanakan pengarahan harian timpemantauan (monitoring) sebelum dan/atau sesudahpelaksanaan pemantauan (monitoring) setiap hari di lokasi.

(2) Pengarahan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk:a. identifikasi awal terhadap pemenuhan rencana tindak

lanjut penyelenggara pelayanan dan/ataudata/informasi/laporan terkait keselamatan pelayanannavigasi penerbangan;

b. identifikasi kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaanpemantauan (monitoring) sehari-hari;

c. pengumuman perubahan program kerja pemantauan(monitoring) (jika ada); dan

d. meningkatkan koordinasi dan dukungan timpemantauan (monitoring).

32

\

Pasal 51

(1) Pemantauan (monitoring) di lokasi dilaksanakan secarasistematis, objektif, faktual, dan memiliki referensi regulasiyang jelas.

(2) Metode pelaksanaan pemantauan di lokasi sebagaimanapada ayat (1), meliputi:a. pemeriksaan data, laporan atau informasi terkait

keselamatan pelayanan navigasi penerbangan yangditerima dengan kondisi real di lokasi;

b. terkait tindak lanjut pelaksanaanaudit/inspeksi/pengamatan (surveillance), dilakukanpemeriksaan terhadap pemenuhan rencana tindaklanjut penyelenggara pelayanan.

c. pengumpulan data dukung terhadap data, laporan,informasi atau pemenuhan rencana tindak lanjutpenyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a dan b;


Pasal 52

(1) Tim pemantauan menyusun draft laporan pemantauan yangformat dan isinya tercantum pada lampiran V.A dan V.Bperaturan ini.

(2) Item-item yang dicantumkan pada laporan pemantauan(monitoring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaiberikut :a. untuk lampiran V.A mencantumkan progress

pemenuhan rencana tindak lanjut;

b. untuk lampiran V.B mencantumkan hasil evaluasiterhadap data/laporan/informasi terkait keselamatanpelayanan navigasi penerbangan.

(3) Tim pemantauan (monitoring) menyampaikan draft laporanpemantauan (monitoring) paling lambat 1 (satu) harisebelum pelaksanaan rapat penutupan kepadapenyelenggara pelayanan.

33

Y

Pasal 53

(1) Tim pemantauan (monitoring) bersama penyelenggarapelayanan melaksanakan rapat penutupan.


pelayanan terkait kesesuaian rencana tindak lanjutdengan pemenuhan rencana tindak lanjut tersebut.

b. memberikan informasi kepada pimpinan penyelenggarapelayanan terkait progress pemenuhan rencana tindaklanjut.

c. menjelaskan dampak terhadap posisi rencana tindaklanjut yang belum ada data dukung (evidence).

(3) Rapat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membahas hal-hal sebagai berikut:a. draft hasil evaluasi terhadap progress pemenuhan

rencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan yangtercantum pada laporan pemantauan (monitoring);

b. berita acara pelaksanaan pemantauan (monitoring);c. hal-hal terkait lainnya

(4) Dalam pembahasan draft laporan pemantauan (monitoring)sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a penyelenggarapelayanan harus diberi kesempatan menyampaikantanggapan dan menyatakan sanggahan atas hasil verifikasiyang disampaikan. Ketua tim harus mempertimbangkansanggahan, termasuk alasan yang disampaikan olehpenyelenggara pelayanan.

(5) Tim pemantauan (monitoring) dan penyelenggara pelayananmenandatangani laporan pemantauan (monitoring) danberita acara pelaksanaan pemantauan (monitoring).

(6) Format berita acara pelaksanaan kegiatan pemantauan(monitoring) sebagaimana tercantum pada lampiran V.Cperaturan ini.

(7) Tim pemantauan dan penyelenggara pelayanan masing-masing membawa 1 (satu) dokumen asli laporanpemantauan dan berita acara pelaksanaan pemantauan dandata dukung yang antara lain dapat berupa dokumentasi(foto), standar operating procedure (SOP), data teknis,dokumen terkait lainnya

34

V

Bagian KetigaPasca Pemantauan

Pasal 54

(1) Kepala kantor berkewajiban :a. menyampaikan laporan pemantauan (monitoring) kepada

Direktur Jenderal up. Direktur paling lambat 3 (tiga)hari setelah pelaksanaan pemantauan (monitoring) dilokasi;

b. menyimpan laporan pemantauan (monitoring).

(2) Terkait dengan pelaksanaan pemantauan (monitoring)Penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk:a. melaksanakan pemenuhan rencana tindak lanjut sesuai

dengan batas waktu yang telah disepakati;b. memperbaharui laporan pemantauan beserta informasi

terkini terkait keselamatan pelayanan navigasipenerbangan;

c. melaporkan setiap tindakan yang telah dilakukansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bkepada Direktur dan ditembuskan kepada KepalaKantor Otoritas.

(3) Terkait dengan pelaksanaan pemantauan (monitoring)Direktur berkewajiban untuk menyimpan danmemperbaharui rencana tindak lanjut beserta informasiterkini terkait pemenuhan rencana tindak lanjutpenyelenggara pelayanan yang disampaikan oleh KepalaKantor atau penyelenggara pelayanan melalui sistempengawasan keselamatan pelayanan navigasi penerbangan

Pasal 55

Alur pelaksanaan pengamatan (surveillance) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 54sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.D peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektur Navigasi Penerbanganharus menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalamperaturan ini paling lambat 6 (enam) bulan.

35

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat peraturan mi mulai berlaku Peraturan DirekturJenderal Perhubungan Udara Nomor KP o68 Tahun 2011tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan KeselamatanPenerbangan untuk Inspektur Navigasi Penerbangan, dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 4 Juni 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,Para Kepala Badan di lingkungan

Kementerian Perhubungan;3. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;5. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;6. Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;7. Kepala Balai Besar Kalibrasi Penerbangan;8. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;9. Para Direktur ATKP di lingkungan BPSDM;10. Kepala Balai Teknik Penerbangan;11. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

IMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)NIP. 19660508 199003 1 001

36

Lampiran I.A Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 429 TAHUN 2015Tanggal : 4 JUNI 2015

SAFETY RISK ASSESSMENT MATRIX

RISK

PROBABILITY

RISK SEVERITY

Catastrophic

A

Hazardous

B

Major

C

Minor

D

Negligible

E

Frequent 5 5A 5B 5C 5D 5E

Occasional 4 4A 4B 4C 4D 4E

Remote 3 3A 3B 3C 3D 3E

Improbable 2 2A 2B 2C 2D 2E

Extremely .improbable

1A IB 1C ID IE

SAFETY RISK TOLERABILITY MATRIX

TOLERABILITY

DESCRIPTIONASSESSED RISK INDEX SUGGESTED CRITERIA

.-••.-' , • •.-•:. vf • ••••-•. . i.

tolerable" region

5A, 5B, 5C4A, 4B, 3A

Unacceptable under theexisting circumstances

5D, 5E, 4C, 4D4E, 3B, 3C, 3D2A, 2B, 2C, 1A

Acceptable based on riskmitigation. It may requiremanagement decision.

3E, 2D, 2E, IB,1C, ID, IE

Acceptable

V

Lampiran I.B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 429 TAHUN 2015Tanggal : 4 JUNI 2015

SEVERITY

Catastrophic

Hazardous

Major

Minor

Negligible

TABEL 1. SAFETY RISK SEVERITY

MEANING

Equipment destroyedMultiple deaths

A large reduction in safety margins, physicaldistress or a workload such that the operatorscan not be relied upon to perform their tasksaccurately or completelySerious injuryMajor equipment damage _^

A significant reduction in safety margins, areduction in the ability of the operators to copewith adverse operating conditions as a result ofan increase in workload or as a result ofconditions impairing their efficiencySerious incident

Injury to persons

Nuisance

Operating limitationsUse of emergency proceduresMonir incident

- Few consequences

TABEL 2. SAFETY RISK PROBABILITY

LIKELIHOOD

Frequent

Occasional

Remote

Improbable

Extemely improbable

MEANING

Likely to occur many times (has occuredfrequently)

Likely to occur sometimes (has occuredinfrequently)

Unlikely to occur, but possible (has occuredrarely)

Very unlikely to occur (not known to haveoccured)

Almost inconceivable that the event will occur

VALUE

B

D

E

VALUE


ttd


HEMI PAMURAHARJO


SUPRASETYO

V

Lam

pira

nII.

APe

ratu

ran

Dire

ktur

Jend

eral

Perh

ubun

gan

Uda

raN

om

or

:K

P4

29

TAH

UN

20

15

Tan

gg

al:

4JU

NI

20

15

NO

.R

EF

ER

EN

SI

RE

GU

LA

SI

FO

RM

AT

LA

PO

RA

NS

EM

EN

TA

RA

(IN

TE

RM

RE

PO

RT

)A

UD

IT[P

EN

YE

LE

NG

GA

RA

PE

LA

YA

NA

N]

[TA

NG

GA

L]

TE

MU

AN

RE

KO

ME

ND

AS

I

Tim

Au

dit

Dir

ek

tora

tJe

nd

era

lP

erh

ub

un

gan

Ud

ara

:

Ketu

aT

imA

ng

go

taT

im

i)

()

Tim

pen

dam

pin

gd

ari

pen

yel

eng

gar

ap

elay

anan

:

Per

wak

ilan

Kan

tor

Pu

sat

Per

wak

ilan

lok

asi

()

(1

Men

get

ahu

i,(P

impi

nan

peny

elen

ggar

ape

laya

nan)

()

RIS

KIN

DE

XK

ET

ER

AN

GA

N

An

gg

ota

Tim

Perw

ak

ilan

lok

asi

_.

is?

Lam

pira

nII

.BP

erat

uran

Dir

ektu

rJe

nder

alP

erhu

bung

anU

dara

No

mo

r:

KP

42

9T

AH

UN

20

15

Tan

gg

al:

4J

UN

I2

01

5

FO

RM

AT

RE

NC

AN

AT

IND

AK

LA

NJU

TA

UD

IT

[PE

NY

EL

EN

GG

AR

AP

EL

AY

AN

AN

][T

AN

GG

AL

]

NO

.R

EF

ER

EN

SI

RE

GU

LA

SI

TE

MU

AN

RE

KO

ME

ND

AS

IR

EN

CA

NA

TIN

DA

K

LA

NJU

T

TA

RG

ET

WA

KT

U

PE

NY

EL

ES

AIA

N

Tem

pat,

(tan

gg

al)

(Pim

pin

anp

eny

elen

gg

ara

pel

ayan

an)

Lampiran II.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 429 TAHUN 2015

Tanggal : 4 JUNI 2015

FORMAT BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT PELAYANAN

(PENYELENGGARA PELAYANAN)

Pada hari tanggal bulan tahun (tanggal) telahdilaksanakan audit pelayanan pada penyelenggara pelayanan

Hasil pelaksanaan audit dapat disimpulkan sebagai berikut1

V

3.

4.

Demikian berita acara pelaksanaan audit pelayanan pada(Penyelenggara pelayanan) ini dibuat dengan sebenarnya.

Ketua tim audit Pimpinan penyelenggara pelayanan

*>

NO

.R

EF

ER

EN

SI

RE

GU

LA

SI

TE

MU

AN

Tim

Au

dit

Dir

ek

tora

tJe

nd

era

lP

erh

ub

un

gan

Ud

ara

:

Ketu

aT

im

Lam

pira

nII.

DPe

ratu

ran

Dire

ktur

Jend

eral

Perh

ubun

gan

Uda

raN

om

or

:K

P.4

29

TA

HU

N2

01

5

Tan

gg

al:

4JJ

fflJ

20

15

_

FO

RM

AT

LA

PO

RA

NA

KH

IRA

UD

IT[P

EN

YE

LE

NG

GA

RA

PE

LAYA

NA

N]

[TA

NG

GA

L]

RE

KO

ME

ND

AS

I

An

gg

ota

Tim

Jak

art

a,

(tan

gg

al)

(Dir

ektu

rN

avig

asi

Pen

erba

ngan

)

RIS

KIN

DE

XK

ET

ER

AN

GA

N

An

gg

ota

Tim

V

Lampiran II.E Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor :rP 429 TAHUN 2015

Tanggal : 4 JUNI 2Q15

Alur Proses Audit

Pra Audit

Penetapan jadwal/program audit tahunan oleh Direktur

Penetapan jumlah dan komposisi tim audit oleh Direktur (60 hari)

Penyampaian jadwal / program audit beserta protokol audit kepadapenyelenggara (45 hari)

Penyiapan dokumen acuan audit oleh tim audit (30 hari)

Pengarahan ketua tim kepada anggota tim

On-site Audit

Rapat pembukaan

Pelaksanaan audit di lokasi

' f

Penyampaian draft laporan sementara kepada penyelenggara

1 '

Penyusunan draft rencana tindak lanjut oleh penyelenggara

1 '

Rapat penutupan :1. Penyampaian laporan sementara audit (interm report)2. Penandatanganan berita acara pelaksanaan audit

Sesuai

Penyampaian laporan akhir audit danrencana tindakan lanjut oleh Direktur

kepada Kepala Kantor (5 hari)

Dokumentasi dan updating pemenuhan

rencana tindakan lanjut kepada Direktur

Pelaksanaan Pemantauan Oleh

Kantor Otoritas

Penyampaian Surat rekomendasi

penyempurnaan rencana tindakan

lanjut oleh Direktur (10 hari)

Penyampaian revisi rencana

tindakan lanjut oleh penyelenggarapelayanan (10 hari)


ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya

IPALA BAGIAN HUKU.M DAN HUMAS

HEMI PAMURAHARJO


*-

Lam

pira

nII

I.A

Per

atu

ran

Dir

ektu

rJe

nd

eral

Per

hu

bu

ng

anU

dar

aN

om

or

:K

p4

29

TAH

UN

20

15

Ta

n^

al

i-A

JUN

I2

01

5

FO

RM

AT

LA

PO

RA

NIN

SP

EK

SI

[PE

NY

EL

EN

GG

AR

AP

EL

AY

AN

AN

][T

AN

GG

AL

]

NO

.R

EF

ER

EN

SI

RE

GU

LA

SI

TE

MU

AN

RE

KO

ME

ND

AS

IR

IS

K

IND

EX

KE

TE

RA

NG

AN

Tim

insp

ek

si

Ketu

aT

im

(•

Tim

pen

dam

pin

gd

ari

pen

yel

eng

gar

ap

ela

yan

an

Perw

ak

ilan

Lo

kasi

Men

geta

hu

i,(P

imp

inan

pen

yel

eng

gar

ap

elay

anan

)

An

gg

ota

Tim

Perw

ak

ilan

lok

asi

V

Lam

pir

anII

I.B

Per

atu

ran

Dir

ektu

rJe

nd

eral

Per

hu

bu

ng

anU

dar

aN

om

or

:K

P4

29

TA

HU

N2

01

5

Tan

gg

al

:4

jun

i2

01

5

FO

RM

AT

RE

NC

AN

AT

IN

DA

KL

AN

JU

TIN

SP

EK

SI

[PE

NY

EL

EN

GG

AR

AP

EL

AY

AN

AN

][T

AN

GG

AL

]

NO

.R

EF

ER

EN

SI

RE

GU

LA

SI

TE

MU

AN

RE

KO

ME

ND

AS

IR

EN

CA

NA

TIN

DA

KL

AN

JU

TT

AR

GE

TW

AK

TU

PE

NY

EL

ES

AIA

N

Tem

pat,

(tan

gg

al)

(Pim

pin

an

pen

yele

ng

gara

pela

yan

an

)

Lampiran III.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP 429 TAHUN 2015

Tanggal : 4 junt 2015

FORMAT BERITA ACARA

PELAKSANAAN INSPEKSI PELAYANAN

(PENYELENGGARA PELAYANAN)

Pada hari tanggal bulan tahun (tanggal) telahdilaksanakan inspeksi pelayanan pada penyelenggara pelayanan

Hasil pelaksanaan inspeksi dapat disimpulkan sebagai berikut1

3.

4.

Demikian berita acara pelaksanaan inspeksi pelayanan pada(Penyelenggara pelayanan) ini dibuat dengan sebenarnya.


Y

t

Lampiran III.D Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 42g TAHUN 2015Tanggal : 4 JUNI 2015

Alur Proses Inspeksi

Pra Inspeksi

Penetapan jadwal/program inspeksi oleh Kepala Kantor

Penetapan jumlah dan komposisi tim inspeksi oleh Kepala Kantor (5 hari)

Penyiapan dokumen acuan inspeksi oleh tim (3 hari)

Pengarahan ketua tim kepada anggota tim (1 hari)

Penyampaian rencana pelaksanaan inspeksi (1 hari)

On-Site Inspeksi

Rapat pembukaan

Pelaksanaan inspeksi di lokasi

Penyampaian draft laporan inspeksi kepada penyelenggara


Rapat penutupan :

1. penyampaian laporan inspeksi dan2. penandatanganan berita acara pelaksanaan inspeksi3. penyampaian rencana tindak lanjut oleh penyelenggara

Pasca Inspeksi

Penyampaian laporan inspeksi oleh kantor otoritas kepada Direktur JenderalUp Direktur (3 hari)

Dokumentasi dan updating pemenuhan rencana tindakan lanjut olehKantor Otoritas

pemantauan rencana tindakan lanjut oleh kantor otoritas setelah 6 bulan

Penyampaian laporan pemantauan rencana lanjut oleh Kantor Otoritas kepadaDirektur Jenderal Up. Direktur


ttd


HEMI PAMURAHARJOPembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001•' '

SUPRASETYO

f

NO

.R

EF

ER

EN

SI

RE

GU

LA

SI

Tim

pen

gam

ata

n

(•

Lam

piranIV

.AP

eraturanD

irekturJen

deral

Perhubungan

Udara

No

mo

r:K

p4

29

TAH

UN

20

15

Tan

gg

al:

4ju

ni

20

15

FO

RM

AT

LAP

OR

AN

PE

NG

AM

ATA

N(SU

RV

EILLA

NC

E)

[PE

NY

EL

EN

GG

AR

AP

ELA

YAN

AN

][T

AN

GG

AL

]

TE

MU

AN

RE

KO

ME

ND

AS

IR

IS

KIN

DE

XK

ET

ER

AN

GA

N

Ketu

aT

imA

ng

go

taT

im

Tim

pendamping

daripenyelenggara

pelayanan

Perw

ak

ilan

Lo

kasi

Perw

ak

ilan

lok

asi

•)

Men

geta

hu

i,(P

impinan

penyelenggarapelayanan)

\.

Lam

piran

IV.B

Pera

tura

nD

irektu

rJe

nd

era

lP

erh

ub

un

gan

Ud

araN

om

or

:KP

42

9T

AH

UN

20

15

Tanggal:

4JU

NI

20

15

FO

RM

AT

RE

NC

AN

AT

IND

AK

LA

NJU

TP

EN

GA

MA

TA

N(SU

RV

EIL

LA

NC

E)

[PE

NY

EL

EN

GG

AR

AP

EL

AY

AN

AN

][T

AN

GG

AL

]

NO

.R

EF

ER

EN

SI

RE

GU

LA

SI

TE

MU

AN

RE

KO

ME

ND

AS

IR

EN

CA

NA

TIN

DA

KL

AN

JU

T

TA

RG

ET

WA

KT

U

PE

NY

EL

ES

AIA

N

Tem

pat,

(tang

gal)

(Pim

pin

anp

eny

eleng

gara

pelay

anan

)

\

Lampiran IV.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 429 TAHUN 2015Tanggal : 4 JUNI 2015

FORMAT BERITA ACARA

PELAKSANAAN PENGAMATAN (SURVEILLANCE) PELAYANAN(PENYELENGGARA PELAYANAN)

Pada hari tanggal bulan tahun (tanggal) telahdilaksanakan kegiatanpenyelenggara pelayanandilaksanakan kegiatan pengamatan pelayanan pada

Hasil pelaksanaan kegiatan pengamatan dapat disimpulkan sebagai berikut12 !""""."!."."""""!3 """"!!!!!!"""4

Demikian berita acara pelaksanaan kegiatan pengamatan pelayananPada (Penyelenggara pelayanan) ini dibuat dengan sebenarnya.


V

Lampiran IV.D Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor KP 429 TAHUN 2015Tanggal : 4 JUNI 2015

Alur Proses Pengamatan (survillence)

Pra Pengamatan

Justifikasi (indikasi penyimpangan, laporan masyarakat, incidentnavigasi penerbangan)

1 — 1'

Penetapan jumlah dan komposisi tim pengamatan oleh Kepala Kantor(5 hari)

1 '

Penyiapan dokumen acuan pengamatan oleh tim (3 hari)

<

Penyampaian rencana pelaksanaan pengamatan (3 hari)

' r


— . 1

On-site Pengamatan

Rapat pembukaan

Pelaksanaan pengamatan di lokasi

Penyampaian draft laporan pengamatan kepada penyelenggara


Rapat penutupan :

1. penyampaian laporan pengamatan dan2. penandatanganan berita acara pelaksanaan pengamatan3. penyampaian rencana tindak lanjut oleh penyelenggara

Pasca Pengamatan

Penyampaian laporan pengamatan oleh Kepala Kantor kepadaDirektur Jenderal Up Direktur (3 hari)

Dokumentasi dan updating pemenuhan rencana tindakan lanjut olehKepala Kantor

pemantauan rencana tindakan lanjut oleh Kepala Kantor setelah 6 bulan

Penyampaian laporan pemantauan rencana lanjut oleh Kepala Kantor kepadaDirektur Jenderal Up. Direktur


ttd


HEMI PAMURAHARJQ


SUPRASETYO

V

Lam

piran

V.B

Pera

tura

nD

irek

tur

Jen

dera

lP

erh

ub

un

gan

Ud

araN

om

or

:K

P4

29

TA

HU

N2

01

5T

ang

gal

:4

JUN

I2

01

5

FO

RM

AT

LA

PO

RA

NP

EM

AN

TA

UA

N(M

ON

ITO

RIN

G)

[PE

NY

EL

EN

GG

AR

AP

EL

AY

AN

AN

][T

AN

GG

AL

]

NO

.R

EF

ER

EN

SI

RE

GU

LA

SI

DA

TA

/IN

FO

RM

AS

I/

LA

PO

RA

N*

HA

SIL

PE

MA

NT

AU

AN

KE

TE

RA

NG

AN

*)P

iliIisala

hsatu

Tim

pem

an

tau

an

Ketu

aT

im

()

Tim

pen

dam

pin

gd

arip

eny

eleng

gara

pelay

anan

:

Perw

ak

ilan

Lo

kasi

()

Men

geta

hu

i,(P

imp

inan

pen

yelen

gg

arap

elayan

an)

An

gg

ota

Tim

Perw

ak

ilan

lok

asi

.

lamp

iranV

.AP

eraturan

Direk

tur

Jend

eralP

erhu

bu

ng

anU

dara

Nom

or:

KP

42gTA

HU

N2015

Tanggal:4

JUNI2015

FO

RM

AT

LAP

OR

AN

PEMAN

TAUAN

(MO

NITO

RING

)TE

RH

AD

AP

PE

LAK

SAN

AA

NA

UD

IT/INSP

EK

SI/PE

NG

AM

ATA

N[P

EN

YE

LE

NG

GA

RA

PE

LA

YA

NA

N]

[TA

NG

GA

L]

NO

.R

EF

ER

EN

SI

RE

GU

LA

SI

TE

MU

AN

RE

KO

ME

ND

AS

IR

EN

CA

NA

TIN

DA

K

LA

NJU

T

TA

RG

ET

WA

KT

U

PE

NY

EL

ES

AIA

N

CA

PA

IAN

PE

ME

NU

HA

NR

TL

*

KE

TE

RA

NG

AN

*ki

-,:

Ren

can

aT

ind

ak

Lan

iut

Tim

pem

an

tau

an

Ketu

aT

im

(•T

imp

end

amp

ing

dari

penyelenggarap

elayan

an

Perw

ak

ilan

Lo

kasi

f-

Men

geta

hu

i,(P

impinan

pen

yelen

gg

arapelayanan)

An

gg

ota

Tim

Perw

ak

ilan

lok

asi

V-

Lampiran V.C Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 429 TAHUN 2015Tanggal : 4 JUNI 2015

FORMAT BERITA ACARA

PELAKSANAAN PEMANTAUAN (MONITORING)(PENYELENGGARA PELAYANAN)

Pada hari tanggal bulan tahun (tanggal) telahdilaksanakan kegiatan pemantauan (monitoring) padapenyelenggara pelayanan

Hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan (monitoring) dapat disimpulkan sebagaiberikut:

123 "!!".'"!!"4

Demikian berita acara pelaksanaan kegiatan pemantauan (monitoring)pada (Penyelenggara pelayanan) ini dibuat dengan sebenarnya.

Ketua tim pemantauan Pimpinan penyelenggara pelayanan

V

Lampiran V.D Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 429 TAHUN 2015Tanggal : 4 JUNI 2015

Alur Proses Pemantauan (monitoring)

Pra Pemantauan

Justifikasi:

Pelaksanaan audit terkini (dilaksanakan pemantauan 6 bulan setelahnya);Pelaksanaan inspeksi (dilaksanakan pemantauan 6 bulan setelahnya);Pelaksanaan pengamatan (dilaksanakan pemantauan 6 bulan setelahnya);Waktu pemenuhan rencana tindak lanjut penyelenggara pelayanan;Data, laporan, surat edaran/instruksi dan informasi

Penetapan jumlah dan komposisi tim pemantauan oleh Kepala Kantor (10 hari)

Penyampaian rencana pelaksanaan pemantauan (5 hari)

Penyiapan dokumen acuan pemantauan oleh tim (3 hari)


On-site Pemantauan

Rapat pembukaan

Pelaksanaan pemantauan di lokasi

Penyampaian draft laporan pemantauan kepada penyelenggara

1Rapat penutupan :

1. penyampaian laporan pemantauan dan2. penandatanganan berita acara pelaksanaan pemantauan

Pasca Pemantauan

Penyampaian laporan pemantauan oleh Kepala Kantor kepada Direktur JenderalUp Direktur (3 hari)

• •

Dokumentasi dan updating pemenuhan rencana tindakan lanjut olehKepala Kantor


ttd

SUPRASETYO


HEMI PAMURAHARJO


petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan...

Documents