petunjuk teknis penyaluran dana bantuan sosial
TRANSCRIPT
i
MILIK NEGARA Tidak perjualbelikan
PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL
PAUD INKLUSI – TAMAN KANAK-KANAK
LUAR BIASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL
2013
NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
i
PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL
PAUD INKLUSI – TAMAN KANAK-KANAK
LUAR BIASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL
2013
NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
i
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN
INFORMAL
Pemerataan kesempatan belajar yang dicanangkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya berlaku bagi
anak normal, tetapi juga mencakup anak dengan keistimewaaan-
keistimewaan yang dimilikinya termasuk anak dengan kebutuhan
khusus. Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak
hanya memenuhi target pendidikan untuk semua atau sekedar
memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak, tetapi lebih
penting lagi demi kesejahteraan anak dan kehidupannya di masa
datang.
Berbagai penelitian menyatakan bahwa penanganan yang
tepat pada anak istimewa sejak usia dini dapat mengurangi resiko
yang lebih tinggi, dan pendidikan inklusi memberikan keuntungan
lebih besar baik kepada anak normal maupun bagi anak
berkebutuhan khusus. Program inklusi merupakan cara hidup (way
of life) yang terbaik, dimana anak hidup dan belajar bersama,
menerima dan merespon setiap kebutuhan individual yang sangat
beragam dengan terbuka.
Pengembangan program PAUD Inklusi dan layanan TK-LB
tidak saja sebagai langkah tepat dalam pemerataan layanan PAUD,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
2013
ii
tetapi dapat dipandang lebih dalam yakni memupuk karakter anak
yang lebih humanis, lebih peka, dan lebih menghargai perbedaan
sejak usia dini. Harapan yang tidak terlalu berlebihan jika layanan
PAUD inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa diharapkan
semua anak, teristimewa anak yang berkebutuhan khusus
berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya
masing-masing. Di tahun ke dua ini jumlah dukungan meningkat
walapun tentu saja tidak sebanding dengan lembaga yang sudah
ada, oleh karena itu dukungan dari semua pihak sangat dinantikan.
Akhirnya ucapan terima kasih dan penghargaan kami
sampaikan kepada semua pihak yang selalu melihat bahwa anak
adalah insan yang memiliki potensi unggul dalam bentuk dan
takaran yang berbeda.
Jakarta, Januari 2013
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog
NIP: 19570322198211001
iii
KATA PENGANTAR
Selama ini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih
banyak di selenggarakan secara segregasi di Sekolah Luar Biasa
(SLB) dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK-LB). Sementara
itu lokasi SLB dan TK-LB pada umumnya berada di ibu kota
kabupaten, padahal anak-anak berkebutuhan khusus banyak tersebar
hampir di seluruh daerah (Kecamatan/Desa). Sementara sekolah
umum belum memiliki kesiapan untuk menerima anak
berkebutuhan khusus karena merasa tidak memiliki kemampuan
untuk memberikan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus di
sekolahnya. Akibatnya sebagian anak berkebutuhan khusus tersebut
tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai
dengan kebutuhan perkembangannya.
Merujuk pada kebutuhan tersebut Direktorat Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini mendorong lembaga PAUD yang sudah
siap secara ketenagaan untuk membuka layanan PAUD Inklusi
agar semua anak usia dini dapat terlayani sesuai dengan haknya
mendapatkan pendidikan yang layak. Terkait dengan hal tersebut
Direktorat memfasilitasi bantuan Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa bagi
lembaga yang memberikan layanan PAUD Inklusi dan TK-LB.
Untuk kepentingan tersebut maka disusun Petunjuk Teknis
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi
iv
dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, guna mejadi acuan bagi
lembaga dan instansi Pembina dalam memberikan layanan PAUD
Inklusi dan TK-LB. Juknis terdiri dari 5 bab yang terdiri dari
Pendahuluan, Ketentuan umum, Penyusunan dan Penilaian
proposal, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Pembinaan.
Akhirnya kami mohon kepada para pengguna Petunjuk
Teknis ini untuk memberikan saran demi penyempurnaan Petunjuk
Teknis di masa yang akan datang. Ucapan terimakasih kami
sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut andil demi
tersusunnya Petunjuk Teknis ini. Semoga Petunjuk Teknis ini
bermanfaat.
Jakarta, Januari 2013
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini,
Dr. Erman Syamsuddin
NIP. 195703041983031015
v
DAFTAR ISI
SAMBUTAN DIRJEN PAUDNI i
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang dan Isu Kebijakan 1
B. Dasar Hukum 2
C. Pengertian 3
D. Tujuan Bantuan 4
E. Sasaran Bantuan 4
F. Manfaat bantuan 4
G. Hasil yang Diharapkan 5
BAB II KETENTUAN UMUM
A. Penyedia Bantuan 6
B. Sifat Penerima Bantuan 6
C. Persyaratan Penerima 7
D. Besar Dana dan Penggunaan Dana 8
E. Hak, Kewajiban, dan Sanksi Penerima Bantuan 9
vi
BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN
A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal 12
B. Penilaian/Verifikasi Proposal 16
C. Penetapan Penerima 20
D. Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi 20
E. Penyaluran Dana Bantuan 20
F. Jadwal Pengajuan Proposal 21
BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
A. Pengelolaan Dana Bantuan 22
B. Pelaporan 26
C. Monitoring dan Pengawasan 30
BAB V PENUTUP 34
Lampiran 1 : Format proposal Pengajuan
Lampiran 2 : Daftar Lembaga Pengusul Proposal
Lampiran 3 : Format Penilaian Proposal
Lampiran 4 : Format Tabulasi Hasil Penilaian Tahap 1.
Lampiran 5 : Contoh Format Penilaian Lapangan
Lampiran 6 : Tabulasi Hasil Akhir Penilaian
Lampiran 7 : Berita Acara Penilaian Proposal
Lampiran 8 : Format Laporan
Lampiran 9 : Contoh Surat Akad Kerjasama
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perluasan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
yang selanjutnya diimplementasikan menjadi strategi layanan
PAUD oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini.
Walaupun PAUD belum menjadi wajib belajar tetapi semua
anak memiliki hak mendapatkan layanan PAUD, termasuk
anak yang berkebutuhan khusus.
Anak berkebutuhan khusus selayaknya diberi perhatian penuh
untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya baik melalui
program inklusi maupun program Taman Kanak-Kanak Luar
Biasa. Hal ini sangat penting untuk menghindari diskriminasi
pendidikan dari berbagai aspek (ekonomi, geografi, dll),
keistimewaan fisik, berkebutuhan khusus atau juga
dikarenakan terbatasnya kemampuan orang tua untuk
membiayai anak-anaknya di TKLB maupun PAUD Inklusi.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 2
Demi memperluas layanan PAUD khususnya bagi anak-anak
berkebutuhan khusus, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini menyediakan bantuan dana penyelenggaraan PAUD
Inklusi dan TKLB. Untuk mempermudah lembaga mengakses
bantuan tersebut maka disusun Petunjuk Teknis Bantuan Dana
Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar
Biasa.
B. Dasar Hukum
1. Kesepakatan Salamanka tentang Pendidikan inklusi
tahun 1994.
2. UU No. 23 tentang Perlindungan Hak Anak tahun 2003.
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
4. Deklarasi Bandung tentang Menuju Pendidikan Inklusi
tahun 2004.
5. PP No. 19 tentang Standar Pendidikan Nasional tahun
2004.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31
Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan
Informal, Departemen Pendidikan Nasional;
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 3
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun
2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga
Pendidikan Nonformal dan Informal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58
Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada
Kementerian dan Lembaga.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012
tentang Bantuan Sosial oleh Kementerian dan Lembaga.
C. Pengertian
1. PAUD Inklusi adalah program layanan PAUD reguler yang
mengkoordinasi dan mengintegrasikan layanan PAUD
reguler dan layanan anak berkebutuhan khusus dalam
program yang sama.
2. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa adalah program PAUD
bagi anak usia 4-6 tahun yang mengalami keistimewaan
fisik, fungsi kerja fisik, maupun cara kerja otak.
3. Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-
Kanak Luar Biasa adalah bantuan penyelenggaraan
pembelajaran bagi lembaga PAUD Inklusi atau Taman
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 4
Kanak-Kanak yang menyelenggarakan layanan bagi anak-
anak luar biasa.
D. Tujuan Bantuan
1. Meningkatnya perluasan akses layanan PAUD bagi anak-
anak yang berkebutuhan khusus.
2. Mendorong lembaga PAUD untuk siap memberikan layanan
pendidikan yang layak bagi semua anak, termasuk anak
berkebutuhan khusus.
E. Sasaran Bantuan
Sasaran program Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan
Taman Kanak-Kanak Luar Biasa adalah lembaga PAUD yang
melayani anak-anak luar biasa baik dalam program PAUD
Inklusi maupun Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Lembaga
dimaksud menjadi binaan Dinas Pendidikan Provinsi.
F. Manfaat Bantuan
Manfaat bantuan PAUD Inklusi dan TK-LB
1. Manfaat Bagi Pemda:
a. Pemerataan layanan PAUD khususnya bagi anak
berkebutuhan khusus dari keluarga kurang mampu
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 5
b. Menjadi dasar kebijakan bagi alokasi dana APBD untuk
menunjang kebutuhan operasional pembelajaran di
lembaga PAUD Inklusi dan TKLB.
2. Manfaat Bagi Lembaga PAUD
a. Meningkatkan jumlah layanan anak
b. Memperlancar proses pembelajaran PAUD yang lebih
baik
c. Mendukung peningkatan mutu layanan PAUD
3. Manfaat Bagi Masyarakat/Orang Tua
a. Terlayani anak-anak dengan program yang sesuai
dengan keistimewaan anak.
b. Terjaminnya keberlangsungan layanan PAUD bagi
anak-anaknya.
G. Hasil Yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan adalah:
1. Tersalurkannya dana bantuan Penyelenggaraan PAUD
Inklusi/TKLB ke 60 lembaga.
2. Teroptimalisasikan dana bantuan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 6
BAB II
KETENTUAN UMUM
A. Penyedia Bantuan
Bantuan PAUD Inklusi dan TK-LB bersumber dari Anggaran
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini Tahun
Anggaran 2013.
B. Sifat Penerimaan Bantuan
Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-
Kanak Luar Biasa bersifat bantuan terbatas, sehingga belum
semua lembaga PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar
Biasa mendapatkan dana. Penentuan penerima dana Bantuan
Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar
Biasa ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap format
pengajuan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan
Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang diajukan oleh lembaga
PAUD yang bersangkutan.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 7
C. Persyaratan Penerima Bantuan
1. Memiliki rekening aktif atas nama lembaga.
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama
lembaga.
3. Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang jelas.
4. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat.
5. Memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun minimal 5
anak.
6. Telah melaksanakan program Inklusi atau TK-LB minimal 1
(satu) tahun.
7. Mengajukan proposal Bantuan Penyelenggaraan PAUD
Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dilengkapi
dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten lalu
diajukan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini.
8. Belum pernah mendapatkan bantuan dari Dit. Pembinaan
PAUD, kecuali BOP dan APE.
9. Tidak mendapatkan bantuan lain dari Dit. Pembinaan PAUD
dalam tahun yang sama.
10. Khusus bagi lembaga binaan UPTP/UPTD harus diajukan
oleh Kepala UPTP/UPTD yang bersangkutan, disertai
dengan surat pernyataan tidak terjadi duplikasi pembiayaan.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 8
11. Berdasarkan Surat Edaran dari Kepala Kantor Wilayah
Provinsi DKI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa untuk
mempercepat penyaluran dana ke masyarakat maka dalam
satu pengajuan harus menggunakan bank yang sama.
12. Dinas Pendidikan Kab/Kota menetapkan kebijakan untuk
menggunakan Rekening BRI yang mudah diakses hingga
daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Jumlah saldo
terakhir yang tercantum dalam rekening Bank minimal
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
D. Besar Dana dan Penggunaannya
Besar dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman
Kanak-Kanak Luar Biasa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah) per lembaga.
Dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman
Kanak-Kanak Luar Biasa dapat dipergunakan untuk:
No Rincian Penggunaan % Dana
1. Penyelenggaraan Proses Pembelajaran,
seperti pembelian bahan habis pakai, buku-
buku acuan untuk pendidik, buku bacaan
25 – 30%
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 9
anak, ATK, Pemantauan/Deteksi Tumbuh
Kembang dan Kesehatan Anak, seperti
honor Dokter Kunjung, alat-alat DDTK,
pembelian obat-obatan ringan, kotak P3K
2. Pembelian alat bantu kecacatan anak 20 – 35%
3. Transport pendidik/mendukung dana
pertemuan di Gugus PAUD
10 – 15 %
4. Bantuan biaya masuk dan biaya administrasi
anak
10 - 25%
5. Penggunaan lain sesuai dengan kebutuhan
lembaga
5 %
Jumlah 100%
E. Hak, Kewajiban, dan Sanski
1. Hak:
a. Mendapatkan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD
Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad
Kerjasama;
b. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan
pengembangan program dari pembina teknis.
2. Kewajiban:
a. Menyelenggarakan program PAUD secara aktif.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 10
b. Memberikan dorongan kepada masyarakat/orang tua
untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program PAUD.
c. Melaksanakan semua ketentuan dalam akad kerjasama.
d. Menggunakan dana yang diterima sesuai dengan aturan
yang ditetapkan.
e. Membuat dan menyampaikan laporan program dan
pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
3. Sanksi
a. Sanksi bagi Pengelola Dana
Pengelola dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi
dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa di tingkat Pusat,
Provinsi, maupun Kabupaten/Kota yang terdapat bukti
menyalahgunakan dana Bantuan sehingga merugikan
negara dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang
berlaku.
b. Sanksi bagi Lembaga
1) Lembaga Penerima Bantuan Penyelenggaraan PAUD
Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang
tidak menggunakan dana sama sekali seperti dalam
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 11
pengajuan sehingga berakibat merugikan Negara,
harus mempertanggungjawabkan dan mengembalikan
semua dana yang telah diterima dengan dilengkapi
berita acara pengembalian.
2) Lembaga Penerima Bantuan Penyelenggaraan PAUD
Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang
menggunakan dana sebagian sesuai dengan
pengajuan sehingga berakibat menghambat
pelaksanaan program, harus
mempertanggungjawabkan dan mengembalikan dana
yang tidak sesuai kepada negara dengan dilengkapi
berita acara pengembalian.
3) Pengembalian dana kepada negara selambat-
lambatnya 3 bulan setelah dana diterima.
4) Bukti setoran ke Kas Negara dilampirkan dalam
Berita Acara Pengembalian Dana yang
ditandatangani oleh pihak penerima dana dan
diketahui Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat
dikirimkan ke Direktorat Pembinaan PAUD.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 12
BAB III
PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN
A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal
1. Direktorat Pembinaan PAUD mendistribusikan alokasi
bantuan PAUD Inklusi atau TK-LB ke provinsi. Setiap
Provinsi mendapatkan alokasi bantuan minimal 1 lembaga.
2. Provinsi mensosialisasikan bantuan PAUD Inklusi atau TK-
LB ke Kabupaten yang dipandang memiliki lembaga PAUD
binaan yang telah mengaplikasikan program tersebut.
3. Kabupaten memilih lembaga PAUD yang dianggap layak dan
memenuhi persyaratan untuk mengajukan proposal dana
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 13
bantuan PAUD Inklusi dan/atau TK-LB ke Dit. Pembinaan
PAUD.
4. Lembaga PAUD yang ditunjuk menyusun proposal yang
ditujukan ke Direktorat Pembinaan PAUD, dan dilengkapi
dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota.
5. Dinas Kab/Kota mengajukan proposal ke provinsi.
6. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi keabsahan
proposal dan menseleksi proposal yang masuk.
7. Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan proposal bantuan
PAUD Inklusi atau TK-LB ke Direktorat Pembinaan PAUD
sebanyak 2 proposal.
8. Direktorat Pembinaan PAUD melalui Tim Penilai melakukan
penilaian terhadap proposal yang masuk dan mengajukan
calon pemenang dana bantuan PAUD Inklusi atau TK-LB
kepada Direktur Pembinaan PAUD untuk dibuatkan Surat
Keputusan Penerima dana bantuan PAUD Inklusi dan atau
TK-LB. SK penerima dana bantuan PAUD Inklusi/TK-LB
ditembuskan ke lembaga penerima.
9. Berdasarkan SK dan data lembaga calon penerima, diajukan
Surat Permohonan Pencairan, selanjutkan diajukan untuk
mendapatkan Surat Perintah Membayar (SPM).
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 14
10. SPM yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang
diajukan ke KPPN.
11. KPPN menerbitkan SPPD sebagai bukti dana tersebut
ditransfer ke Bank Penyalur
12. Bank penyalur selanjutnya menyalurkan ke rekening lembaga.
13. Lembaga pengusul yang tidak lolos dalam penilaian dapat
mengajukan kembali untuk tahun berikutnya.
Sistematika proposal
Proposal yang diajukan terdiri atas 4 bagian, yaitu:
1. Sampul Depan
Memuat judul proposal, identitas lembaga serta alamat
lengkapnya.
2. Surat Pengajuan dan Rekomendasi
Memuat pengajuan dari pengelola lembaga dan rekomendasi
dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh
Pengawas/Penilik PAUD.
3. Isi Proposal
a. Pendahuluan, memberikan deskripsi tentang:
1) Latar belakang /kondisi nyata lingkungan dimana
lembaga berada,
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 15
1) Luas jangkauan sasaran yang dapat dilayani secara
geografis
b. Program Lembaga
1) Menjelaskan jumlah anak didik yang sedang dilayani
perkelompok usia.
2) Menerangkan jenis program yang dikembangkan.
3) Jadwal pembelajaran/kegiatan harian dalam
seminggu dan berapa jam lama layanan setiap hari.
c. Manajemen Lembaga:
1) Mencantumkan jumlah ketenagaan yang tergabung
dalam lembaga disertai dengan tugas dan fungsinya
(lampirkan stuktur kepengurusannya)
2) Menerangkan jumlah dan status pendidik, ratio,
pendidikan, pelatihan yang diikuti, masa kerja.
3) Menerangkan APE yang dimiliki; jenis, jumlah,
penggunaan (dilampirkan foto APE).
d. Pembiayaan
Memberikan gambaran secara terinci besar dana yang
diajukan, rencana penggunaan dana, dan rincian
penggunaan/ peruntukan dana tersebut.
e. Daya Dukung
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 16
Menguraikan daya dukung yang dimiliki oleh Lembaga
sebagai kontribusi pengembangan program.
f. Penutup.
4. Lampiran
Proposal dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai
kelengkapan proposal yang antara lain (1) struktur
organisasi; (2) photo copy rekening lembaga, dan lembar
yang memuat saldo terakhir sebesar Rp. 250.000,-; (3)
NPWP; (4) izin operasional; (5) hak / izin penggunaan
bangunan; (6) jadwal harian; (7) data anak didik; (8) photo
kegiatan anak; dan (9) data pendukung lainnya.
B. Penilaian/Verifikasi Proposal
Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten dan Penilik
PAUDNI setempat berkewajiban untuk:
a. Mengetahui secara pasti keberadaan dan kondisi lembaga
yang diajukan
b. Memberikan rekomendasi tentang kelayakan lembaga
tersebut untuk diajukan sebagai Lembaga PAUD
Percontohan.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 17
c. Memilih atau menyeleksi proposal dari lembaga apabila
jumlah lembaga yang mengajukan lebih dari 1 lembaga.
Proposal yang diajukan ditembuskan ke Dinas Pendidikan
Provinsi.
Penilaian Proposal
1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini membetuk
Tim Penilai dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi
dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.
2. Tim merekap proposal yang masuk dan meneliti kesesuaian
lembaga pangaju dan kelengkapan persyaratannya.
3. Tim melakukan visitasi lapangan untuk menilai kesesuaian
proposal dengan kondisi lapangan.
Tim Penilai
1. Unsur Tim Penilai
Tim Penilai adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Direktur
Pembinaan PAUD.
2. Kriteria Tim Penilai
a. Bersikap jujur dan obyektif
b. Memahami teknik Penilaian
c. Memahami program PAUD
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 18
d. Berpengalaman sebagai tim Penilai
3. Tugas Penilai
a. Merekapitulasi seluruh proposal yang masuk,
b. Melakukan seleksi dan Penilaian termasuk observasi
lapangan,
c. Membuat berita acara proses seleksi dan Penilaian
d. Menyusun dan mengajukan matrik daftar lembaga
penerima dana bantuan penyelenggaraan program
PAUD kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini, sebagai bahan lampiran Surat Keputusan
Penetapan Lembaga Penerima dana bantuan
penyelenggaraan program PAUD.
e. Meralat atau memperbaiki rekening lembaga yang salah
Kriteria Penilaian
1. Kelengkapan administrasi
2. Ketercapaian atau kesesuaian dengan persyaratan yang
ditentukan.
3. Kejelasan program layanan
Format Penelaahan Proposal terlampir.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 19
Langkah-langkah Penilaian Proposal
Proses Penilaian dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
1. Melaksanakan rapat pembentukan Tim Penilaian yang
dikukuhkan dengan Surat Tugas Direktur Pendidikan Anak
Usia Dini.
2. Tim Penilai menghimpun proposal yang telah diterima
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PPAUD).
3. Pencatatan untuk membuat daftar panjang (long list)
lembaga pengaju proposal.
4. Penelaahan proposal sesuai dengan kriteria Penilaian
Proposal yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD.
5. Membuat laporan observasi kunjungan lapangan untuk
digabungkan dengan hasil penelaahan administrasi dan
menghasilkan nilai akhir.
6. Membuat rekomendasi kepada Direktur Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini mengenai calon lembaga yang
layak menerima bantuan.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 20
C. Penetapan Penerima Bantuan
Direktur PPAUD menerbitkan SK Penetapan Lembaga
Penerima Dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan
Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.
D. Penandatanganan Akad kerjasama, Kuitansi, dan SPTJM
1. Direktorat Pembinaan PAUD mengirimkan Akad
Kerjasama, Kuitansi, dan Format SPTJM kepada lembaga
melalui Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk ditandatangani.
2. Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi dan SPTJM
hanya syah bila dilakukan di atas materai Rp. 6.000,- dan
dibubuhi stempel lembaga PAUD.
E. Penyaluran Dana Bantuan
1. Berdasarkan Surat Keputusan, Direktorat PPAUD
mengajukan pencairan dana ke KPPN.
2. Direktorat PPAUD mengajukan daftar nama lembaga calon
penerima dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi
dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai aturan yang
berlaku.
3. KPPN mengirimkan dana ke Bank Penyalur.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 21
4. Bank Penyalur mendistribusikan bantuan langsung ke
rekening lembaga PAUD pengusul.
F. Jadwal Pengajuan Bantuan
Proposal pengajuan bantuan diharapkan bersamaan dengan
pengajuan bantuan lainnya dan disampaikan pada Koordinasi
Teknis Tingkat Provinsi.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 22
BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
A. Pengelolaan Dana Bantuan
1. Ketentuan:
a. Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada
ketentuan dan aturan sebagaimana tertuang dalam akad
kerjasama dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan
oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Semua pengeluaran/penggunaan dana bantuan harus
disertai dengan bukti pengeluaran yang sah (sesuai
dengan peraturan yang berlaku di dalam penggunaan
uang negara). Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2
(dua), dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar
pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga penyelenggara
dan lembar kedua disampaikan bersamaan dengan
laporan pelaksanaan program ke Direktur Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini.
c. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan dan
mengadministrasikan semua bukti pengeluaran
keuangan dengan sebaik-baiknya untuk persiapan
pemeriksaan oleh auditor (Inspektorat Jenderal
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 23
Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan/BPKP, Badan Pemeriksa
Keuangan/BPK, Bawasda/Bawaska atau pihak
berwenang lainnya) dan disimpan untuk jangka waktu
minimal 5 (lima) tahun.
2. Penggunaan dana bantuan:
a. Pembelian Barang
1) Kuitansi dan Bukti Pembelian
Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian
berupa:
a) Kwitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan
penjual dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko.
b) Faktur/Nota Pembelian.
2) Materai dan kuitansi
a) Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk
pembelian di atas Rp. 1.000.000,-
b) Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk
pembelian senilai Rp. 500.000,- sampai dengan Rp
1.000.000,-
c) Materai tersebut dilintasi tandatangan dan stempel
perusahaan/toko.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 24
d) Pajak pembelian barang ditanggung oleh pihak
penjual.
b. Pembelian Konsumsi
Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui katering atau
rumah makan. Kelengkapan bukti pembelian konsumsi sama
dengan pembelian barang.
c. Pembayaran Honorarium
1) Setiap pembayaran honorarium harus ada bukti kuitansi
penerimaan uang dari penerima honor (tidak boleh
diwakilkan).
2) Pembayaran honorarium harus dipungut PPh Ps. 21
dengan ketentuan:
a) Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus
PNS golongan II/d ke atas.
b) Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus
non PNS adalah untuk kelebihan uang honorarium
dari batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
yang jumlahnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal
Pajak.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 25
c) Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri
Wajib Pajak orang pribadi adalah Rp. 15.840.000,- per
tahun (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008) atau Rp.
1.320.000,- per bulan.
d. Pergeseran Penggunaan Dana
Pergeseran pembiayaan yang berbeda dengan yang
dicantumkan dalam proposal harus memperoleh persetujuan
tertulis dari Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
e. Perpajakan
Lembaga berkewajiban untuk:
1) Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara
2) Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam
laporan akhir.
Ketentuan lain
a. Lembaga tidak diperkenankan memecah pembelian dengan
tujuan menghindari pembayaran pajak.
b. Lembaga yang tidak melampirkan bukti fisik penggunaan
dana dan pembayaran pajak dianggap belum menggunakan
dana dan belum mempertanggungjawabkan keuangannya.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 26
B. Pelaporan
a. Penyampaian Laporan
1) Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan
diharuskan menyampaikan laporan kegiatan dan
pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2) Paling lambat 2 minggu setelah dana masuk pada
rekening lembaga, lembaga diharuskan melaporkan
penerimaan dana kepada Direktur Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini baik secara tertulis
maupun melalui media elektronik (telepon, email,
fax).
3) Laporan pelaksanaan program dan penggunaan dana
disampaikan secara tertulis oleh lembaga maksimal 3
bulan setelah dana diterima.
4) Laporan disampaikan ke Direktorat Pembinaan
PAUD dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.
5) Pengeluaran harus seusia dengan proposal yang
diajukan.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 27
6) Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua),
dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama
(asli) untuk arsip oleh lembaga penyelenggara dan
lembar kedua disampaikan bersamaan dengan
laporan pelaksanaan program ke Direktur Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini.
7) Laporan akhir disampaikan kepada Direktur
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini selambatnya
4 (empat) bulan setelah dana diterima dan dipastikan
keseluruhan kegiatan yang diusulkan dalam proposal
selesai dilaksanakan.
b. Laporan Akhir
Sistematika Laporan
1) Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan program dan
pertanggungjawaban penggunaan dana secara keseluruhan,
yang terdiri atas 4 bagian, yaitu:
a. Halaman Sampul
Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis
kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad)
dan alamat lengkap lembaga.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 28
b. Pengantar
Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh
penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad.
c. Isi Laporan
Lembar isi laporan menggunakan sistematika sebagai
berikut:
1) Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang:
kapan dana mulai diterima dan digunakan; rencana
kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal;
siapa saja yang akan terlibat atau dijadikan sasaran
dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan
kegiatan
2) Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian
realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal
tentang: langkah-langkah yang ditempuh dalam
merealisasikan kegiatan program; kegiatan apa saja
yang sudah terrealisasi dari sejumlah program yang
direncanakan; dan permasalahan yang dihadapi
selama pelaksanaan program disertai upaya
pemecahan masalah yang telah dilakukan dengan
memperhatikan faktor penghambat dan faktor
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 29
pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang
diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut
3) Bagian 3, Hasil Yang Dicapai. Menguraikan inovasi
yang dikembangkan lembaga dan atau perubahan/dampak
terhadap pembelajaran, peserta didik, pendidik, orangtua,
dan masyarakat
4) Bagian 4, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh
komponen-komponen penggunaan dana sesuai
dengan keadaan riil di lapangan
5) Bagian 6, Penutup. Berisi uraian tentang
kesimpulan, saran dan harapan
d. Lampiran
Berisi dokumen-dokumen tertulis, foto-foto terkait, dan
bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang
telah diuraikan di atas, seperti copy semua bukti
pembelian, copy semua kuitansi penerimaan honor, dan
copy semua bukti setor pajak.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 30
C. Monitoring dan Pengawasan
Monitoring
1. Tujuan
Monitoring dan suvervisi dilakukan dalam rangka
pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap
penggunaan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD
Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa oleh
lembaga Penerima. Secara umum tujuan dari monitoring
dan supervisi untuk memastikan ketepatan penggunaan
dana dan menghindarkan dari ketidaktepatan atau
penyelewengan dana.
2. Waktu
Monitoring dapat dilaksanakan:
a. Sebelum dana diturunkan untuk memastikan
ketepatan lembaga calon penerima dana.
b. Setelah dana diturunkan untuk memastikan
akuntabilitas ketepatan penggunaan dana Bantuan
oleh Lembaga PAUD penerima.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 31
3. Pelaksana
a. Monitoring oleh Tim Pusat
1) Monitoring ditujukan untuk memantau
penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim
Provinsi dan Kabupaten, serta simple lembaga
penerima dana Bantuan.
2) Responden terdiri dari Tim Pokja PAUD, PPK di
tingkat Provinsi, Unsur Dinas Pendidikan
Kabupeten/Kota, dan Lembaga PAUD penerima
dana
3) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana
diluncurkan, selama proses, dan atau setelah
dana diluncurkan.
b. Monitoring oleh Tim Provinsi
1) Monitoring ditujukan untuk memantau ketepatan
lembaga penerima dan penggunaan dana Bantuan
oleh lembaga PAUD penerima.
2) Responden terdiri unsur Dinas Pendidikan
Kabupeten/Kota, dan Lembaga PAUD penerima
dana.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 32
3) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana
diluncurkan, selama proses, dan atau setelah
dana diluncurkan.
c. Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota
1) Monitoring ditujukan untuk memantau kelayakan
lembaga calon penerima dan penggunaan dana
Bantuan.
2) Responden terdiri dari Lembaga PAUD penerima
dana.
3) Monitoring dilaksanakan di awal untuk penilaian
lembaga, dan setelah dana diluncurkan untuk
memantau penggunaan dana.
Pengawasan
Pengawasan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi
dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa meliputi pengawasan
melekat, fungsional, dan masyarakat.
a. Pengawasan Melekat dilakukan oleh pimpinan masing-
masing instansi Pengelola dana Bantuan baik di tingkat
Pusat dan lembaga PAUD.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 33
b. Pengawasan Fungsional Internal dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal Pusat dan Daerah sesuai dengan
kewenangannya.
c. Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh Badan
Pengawas Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
d. Pengawasan oleh masyarakat dalam rangka transparansi
dan akuntabilitas pelaksanaan dana Bantuan sebagai
masukan jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 34
BAB V
PENUTUP
Demikian Petunjuk Teknis ini disusun semoga dapat menjadi
panduan yang jelas bagi semua unsur yang berkepentingan dengan
Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusif dan TKLB.
Apabila ada hal-hal yang belum dipahami atau memerlukan
penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi Direktorat Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal, di Gedung E Lantai 7, Kemdikbud, Jalan
Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta. Telpon /fax. 021 57900244.
Silakan juga menghubungi website: www.paudni.kemdiknas.go.id
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 35
Lampiran 1. Contoh: Rincian Proposal
JUDUL PROPOSAL
A. Latar Belakang
(Keadaan program PAUD saat, jumlah anak yang dilayani,
jumlah anak yang belum terlayani dan alasan mengusulkan dana
bantuan).
B. Tujuan
Tujuan pengajuan proposal untuk:
……………………………………………………………………
…………………………………………………………
C. Sasaran Program
- Jumlah anak yang sedang dilayani (L/P) dan jumlah
penambahan anak untuk perluasan sasaran layanan.
D. Lokasi tempat rintisan
Alamat lengkap tempat penyelenggaraan, jarak antara tempat dan
sasaran layanan (peserta didik).
E. Program Kegiatan
- Aspek kemampuan anak yang dikembangkan
- Pengelolaan kegiatan pembelajaran
- Frekuensi kegiatan dalam seminggu
- Waktu pelaksanaan kegiatan
- Jadwal materi kegiatan main dalam satu minggu
F. Ketenagaan
- Struktur kepengurusan
- Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan
pengalaman pelatihan yang relevan
G. Dana yang Diusulkan
- Jumlah dana dan penggunaannya
H. Pendukung
Menguraikan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini,
dukungan dari orang tua dan masyarakat
I. Lampiran
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 36
Lampiran 2
DAFTAR LEMBAGA PENGUSUL PROPOSAL LEMBAGA PAUD INKLUSI DAN TK-LB
No Nama Lembaga
Pengusul Alamat Jenis Program
1. ……………………………. …………………… …………………….
2. ……………………………. …………………… …………………….
3. ……………………………. …………………… …………………….
4. ……………………………. …………………… …………………….
……………………………. …………………… …………………….
……………………………. …………………… …………………….
……………………………. …………………… …………………….
……………………………. …………………… …………………….
……………………………. …………………… …………………….
……………………………. …………………… …………………….
……………………………. …………………… …………………….
……………………………. …………………… …………………….
……………………………. …………………… …………………….
……………………………. …………………… …………………….
……………………………. …………………… …………………….
……………………………. …………………… …………………….
……………………………. ………………… …………………….
……………………………. …………………… …………………….
……………………………. …………………… …………………….
………………., …………. Tim Penilai: 1. …………….................... …………… ( Ketua ) 2. ……………..................... …………….. ( Anggota) 3. ……………..................... …………….. ( Anggota)
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 37
Lampiran 3 : Contoh Format Penilaian Proposal
FORMAT PENILAIAN BANTUAN PAUD INKLUSI DAN TK-LB
No Aspek Indikator Nilai
tertinggi Nilai yang
dicapai
1. Sampul 1. KejelasanJudul Proposal
2. Kejelasan identitas lembaga pengusul
1
2 Lembar Pengesahan
3. Ada lembar pengesahan/ rekomendasi
Dinas,
1
3 Administrasi
4. Memiliki akte pendirian/ijin
operasional dari Dinas Pendidikan
setempat.
5. Memiliki rekening aktif atas nama
lembaga.
6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) atas nama lembaga.
7. Memiliki Struktur Kepengurusan
Lembaga yang jelas.
8. Kejelasan status kepemilikian
tanah dan gedung
3 5 5 3 3
4 Program 9. Jumlah anak yang dilayani minimal
15 anak
10. Memiliki alat permainan yang
5 8
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 38
No Aspek Indikator Nilai
tertinggi Nilai yang
dicapai
mendukung kegiatan main sensori-
motorik, main peran dan main
pembangunan dengan jumlah
memadai (sebanding dengan
jumlah peserta didik).
11. Memiliki dan menggunakan
rencana pembelajaran bulanan dan
harian yang disusun berdasarkan
kurikulum yang dikembangkan
sendiri oleh lembaga;
12. Jadwal harian yang jelas
13. Memiliki catatan/laporan hasil
pemantauan tumbuh kembang
anak.
14. Mengembangkan program
keorangtuaan (parenting)
15. Memiliki program layanan
pendukung lainnya.
15 5 10
10 7
5. Ketenagaan
16. Ada Struktur kepengurusan,
Kesesuaian Jumlah tenaga
Pendidik, latar belakang
pendidikan, dan pengalaman
pelatihan yang relevan dengan
proposal
3
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 39
No Aspek Indikator Nilai
tertinggi Nilai yang
dicapai
6. Dana 17. Memiliki sumber dana tetap
18. Partisipasi orang tua dalam
pembiayaan
19. KejelasanJumlah dana yg diajukan
20. Kejelasan rencana penggunaan dana
21. Kesesuaian besar dana tiap komponen
dengan alokasi yang ditetapkan
3 1 2 4 4
7. Lampiran
22. Sertifikat berbadan Hukum
23. Izin Operasional
24. NPWP
25. Rekening Lembaga
26. AKTA Kepemilikin tanah dan
bangunan
27. Struktur Kepengurusan
28. Rencana Tahunan
29. Rencana Kegiatan Harian (RKH)
30. Jadwal Kegiatan Harian
31. Program Parenting
32. Contoh Raport Anak
2
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 40
No Aspek Indikator Nilai
tertinggi Nilai yang
dicapai
33. Photo kegiatan anak
34. Photo kegiatan pendukung
35. Photo APE yang dimiliki
36. Rincian Dana yang diajukan
JUMLAH 100
……………………..,……… Penilai (………………………)
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 41
Lampiran 4. Contoh Format Tabulasi Hasil Penilaian Tahap 1.
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PROPOSAL DANA BANTUAN PAUD INKLUSI DAN TK-LB
No Nama Lembaga Peni lai 1
Peni lai 2
Peni lai 3
Jml nilai
Ranking
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
.................... ,...... ,.. Tim Penilai 1. ......................... .................. ( Ketua ) 2. ......................... .................. ( Anggota ) 3. ......................... .................. ( Anggota ) dst.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 42
Lampiran 5 Contoh Format Penilaian Lapangan
FORMAT PENILAIAN LAPANGAN Nama Lembaga: ......... Jenis Program : .........
NO INDIKATOR NILAI TERTING
GI
NILAI YG DICAPAI
1 Lokasi - Kejelasan tempat kegiatan - Kejelasan status tempat yang
digunakan
10
2 Administrasi a. Memiliki akte pendirian/ijin
operasional dari Dinas Pendidikan
setempat.
b. Memiliki rekening aktif atas nama
lembaga.
c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) atas nama lembaga.
d. Memiliki Struktur Kepengurusan
Lembaga yang jelas.
e. Kejelasan status kepemilikian tanah
dan gedung
15
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 43
3 PROGRAM
a. Jumlah anak yang dilayani minimal
15 anak
b. Memiliki alat permainan yang
mendukung kegiatan main sensori-
motorik, main peran dan main
pembangunan dengan jumlah
memadai (sebanding dengan jumlah
peserta didik).
c. Memiliki dan menggunakan rencana
pembelajaran bulanan dan harian
yang disusun berdasarkan kurikulum
yang dikembangkan sendiri oleh
lembaga;
d. Jadwal harian yang jelas
e. Memiliki catatan/laporan hasil
pemantauan tumbuh kembang anak.
f. Mengembangkan program
keorangtuaan (parenting)
g. Memiliki program layanan
pendukung lainnya,
30
4 KETENAGAAN 20
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 44
Ada Struktur kepengurusan,
Kesesuaian Jumlah tenaga Pendidik,
latar belakang pendidikan, dan
pengalaman pelatihan yang relevan
dengan proposal
5 DANA
a. Sumber dana tetap
b. Partisipasi orang tua dalam
pembiayaan
c. Kesesuaian dana yang diajukan
dengan kebutuhan lapangan.
10
6 Pendukung - Kepemilikan sarana/prasarana/APE - Dukungan dari masyarakat dan tokoh
lingkungan
10
7 Lain-lain - prestasi yang diraih - dll
5
JUMLAH 100
…………, ………., …... Penilai (………………………)
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 45
Lampiran 6. Tabulasi Hasil Akhir Penilaian
Contoh Format Tabulasi Hasil Akhir Penilaian
HASIL AKHIR PENILAIAN PROPOSAL LEMBAGA PAUD INKLUSI DAN TK-LB
No Nama
Lembaga Judul
Proposal Jenis
Program Nilai Akhir
Rangking
……….., ………….., ……….. Tim Penilai
1. …………………… …………… ( Ketua ) 2. …………………… …………… ( Anggota ) 3. …………………… …………… ( Anggota ) 4. dst
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 46
Lampiran 7 : Contoh Berita Acara Penilaian Proposal
CONTOH BERITA ACARA
PENYELENGGARAAN PENILAIAN PROPOSAL DANA BANTUAN PAUD INKLUSI DAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR
BIASA Nomor: ......................... Tanggal: .......................
Pada hari ini ............ tanggal .......... bulan ........ tahun ........ bertempat di ........... , jalan ......................., telah diadakan rapat penilaian proposal dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Rapat dimulai pk ......... yang dipimpin oleh .............. selaku Ketua Tim Penilai yang ditunjuk berdasarkan SK................Nomor ................... Tanggal .................... dengan beranggotakan .............. orang. Acara Rapat mencakup:
1. Menelaah hasil penilaian tahap 1 2. Menelaah hasil penilaian lapangan 3. Penetapan nama lembaga yang diusulkan untuk dapat menerima
dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan TK-LB. Berdasarkan hasil penilaian administrasi pada tahap pertama dan penilaian lapangan, maka ditetapkan nama-nama lembaga yang diusulkan menerima dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Hasil rapat sebagai berikut:
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 47
No Nama Lembaga Judul Proposal
Jenis Program
Nilai Akhir
Rang-king
Setelah seluruh Tim Penilai menyepakati hasil penilaian proposal, rapat ditutup oleh Ketua Tim Penilai pada pukul .............. Selanjutnya Berita acara penilaian proposal dan berkas- berkas penilaian lainnya akan diserahkan ke Direktur Pembinaan PAUD sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang sudah diberikan. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan ditandatangi oleh seluruh Tim Penilai untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya. ……………….., …................
Tim Penilai 1. ................................ ......................( Ketua ) 2. ................................ .......................( Anggota ) 3. ................................ .......................( Anggota )
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 48
Lampiran 8: Format Laporan
1. Halaman Sampul
Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan),
nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat
lengkap lembaga.
2. Pengantar
Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh
penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad.
3. Isi Laporan
a. Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana
mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan sesuai
dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang akan
terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan
jadwal pelaksanaan kegiatan
b. Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi
dari rencana yang tercantum dalam proposal tentang:
langkah-langkah yang ditempuh dalam merealisasikan
kegiatan program; kegiatan apa saja yang sudah terrealisasi
dari sejumlah program yang direncanakan; dan
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 49
permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program
disertai upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan
dengan memperhatikan faktor penghambat dan faktor
pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang
diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut
c. Bagian 3, Hasil Yang Dicapai. Menguraikan inovasi yang
dikembangkan lembaga dan atau perubahan/dampak terhadap
pembelajaran, peserta didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat
d. Bagian 4, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh
komponen-komponen penggunaan dana sesuai dengan
keadaan riil di lapangan
e. Bagian 6, Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan, saran
dan harapan
4. Lampiran
Berisi dokumen-dokumen tertulis, foto-foto terkait, dan bukti
penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di
atas, seperti copy semua bukti pembelian, copy semua kuitansi
penerimaan honor, dan copy semua bukti setor pajak.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 50
Lampiran 9: Contoh Surat Akad Kerjasama
AKAD KERJASAMA
NOMOR: ...................................
ANTARA:
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DENGAN
..................................................................................
DALAM RANGKA
PENILAIAN DANA BANTUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI INKLUSI DAN
TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA
......................................
Pada hari ini, .... tanggal .... bulan ....... tahun ................, kami
yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Dra. Enah Suminah, MPd
Jabatan : Kasubdit Pembelajaran dan Peserta Didik
Alamat : Dit. PPAUD, Ditjen PAUDNI, Kemdikbud Jl. Jend.
Sudirman- Senayan- Jakarta.
Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak
Pertama.
Nama : ..........................
Jabatan : Pemimpin Lembaga/ Organisasi .................
Alamat : ........................
NPWP : ........................
Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Kedua.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 51
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dana bantuan
Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar
Biasa, kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan akad
kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:
Pasal 1
Lingkup Kegiatan
Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
(1) Melaksanakan kegiatan dana bantuan Penyelenggaraan PAUD
Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai dengan
proposal yang disetujui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini
(2) Mengadministrasikan penggunaan dana bantuan
Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar
Biasa sesuai dengan jenis penggunaanya.
(3) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap
program yang dikembangkan
(4) Melaporkan hasil kegiatan terhitung sejak Akad Kerjasama
ditandatangani.
Pasal 2
Besarnya Dana Bantuan
Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
Pihak Pertama menyediakan dana bantuan Penyelenggaraan PAUD
Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sebesar Rp.
25.000.000,- [Dua puluh lima juta rupiah] untuk diserahkan kepada
Pihak Kedua.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 52
Pasal 3
Sifat Dana Bantuan
Dana bantuan khusus sebagimana dimaksud pada pasal 2 bersifat
dana stimulan untuk mendorong peningkatan mutu
penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar
Biasa.
Pasal 4
Penggunaan Dana Bantuan
Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari Pihak
Pertama tersebut untuk membiayai program sesuai dengan proposal
yang telah disetujui
Pasal 5
Pakta Integritas
Proses pemilihan dan penetapan pemberian dana bantuan
Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar
Biasa dilaksanakan secara transparan dan bebas dari unsur KKN.
Pasal 6
Tanggung Jawab Mutlak
Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah diterimakan
oleh Pihak kedua menjadi tanggung jawab mutlak Pihak kedua
sebagai penerima bantuan.
Pasal 7
Sanksi
Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai
dengan proposal yang telah disetujui, maka Pihak Pertama berhak
menuntut Pihak Kedua untuk mempertanggungjawabkan dan
membuat pernyataan menjamin keberlangsungan program.
Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB 53
Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan
(1) Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah
bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk
mencapai mufakat.
(2) Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak telah
bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor
Panitera Pengadilan Negeri setempat.
(3) Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatas, ditanggung oleh pihak yang
ditunjuk berdasarkan hasil keputusan pengadilan.
Pasal 9
Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini dibuat
dalam rangkap 5 (lima) diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah.
Pasal 10
Aturan Tambahan
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan
diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan
selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan
perjanjian kerjasama ini.
Pihak Kedua Pihak Pertama
Materai 6000
(stempel lembaga) Materai 6000 .................... Dra. Enah Suminah, MPd
NIP: 196401081991032002
i
Dicetak oleh:
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun 2013
www.paudni.kemdiknas.go.id