petunjukc2a0teknisc2a0pelaporanc2a0keuangan dana

Download Petunjukc2a0teknisc2a0pelaporanc2a0keuangan Dana

Post on 23-Oct-2015

17 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pelaporan keuangan penelitian

TRANSCRIPT

  • PETUNJUKTEKNISPELAPORANKEUANGAN DANAPENELITIAN HIBAH BERSAINGPENELITIAN FUNDAMENTALPENELITIAN HIBAH PEKERTI PENELITIAN HIBAH PASCA SARJANAPENELITIAN DISERTASI DOKTORPENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

    SUMBERDANA KOPERTIS WILAYAH IIIANGGARAN TAHUN 2012Jakarta, 07 Maret 2012

  • KETENTUANUMUMPENYUSUNANLAPORAN KEUANGAN

    1. Laporan keuangan dibuat oleh Ketua Pelaksana Kegiatan/TimPeneliti

    2. Tahapan,proporsi dan persyaratan pencairan/terminasi dana disesuaikan dengan kontrak.

    3. Pospospengeluaran diklasifikasi sesuai dengan ketentuan proposalyang meliputi:

    y Biaya gaji/upah/HR;

    y Biaya bahan habis pakai; y Biaya perjalanan dinas;

    y Biaya operasional lainnya (sewa,pengembangan institusi,pemeliharaan, konsinyasi,fotocopi,adminisrasi dll)

    4. Porsi masingmasing posharus sesuai dengan ketentuan yangada dalam anggaran/proposasl (tergantung skim/jenis penelitian)

    5. BuktiBukti disusun berdasarkan pospengeluaranpengeluaran sesuai urutan daftar rekapitulasi dan rincian di proposal.

  • JENISLAPORAN

    a. Laporan rekapitulasi penggunaan dana:adalah

    laporan yangmenunjukkan rekap seluruh pengeluran berdasarkan klasifikasi anggaran (lihat FORM1)

    b. Laporan rincian pospengeluaran:

    1)

    2)

    3)

    4)

    Rincian biaya upah/HR(lihat FORM2) Rincian biaya bahan habis pakai (lihat FORM3) Rincian biaya perjalanan dinas (lihat FORM4) Rincian biaya operasional lainnya (lihat FORM5)

  • BUKTIPENDUKUNG

    1. Penerimaan Honorarium

    2. Kuitansi untuk pengeluaran berupa sewa ataupun pembelian

    3. Akomodasi Perjalanan Dinas /SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)

    4. Bukti setoran pajak:diperoleh setelah membayar pajak sesuai dengan ketentuan

  • Penerimaan Honorarium

    y Dapat berupa kuitansi tiap penerima atau dalam bentuk daftar penerima honorarium;

    y Didalamnya tercantum nama penerima,honorbruto, PPh pasal 21(sebesar 15%)dan honornetto,serta tanda tangan penerima dan mengetahui/menyetujui ketua Peneliti (ada ketentuan khusus)

    y Pemungutan dan penyetoran PPh pasal 21atas penerima honorariumdilakukan oleh DPPM berkoordinasi dengan bagian keuangan UMM

  • Kuitansi sewa dan pembelian

    1.Kuitansi pembelian barang/jasa sewa dibubuhi meterai (PPNomor 7Tahun 1995tentang Perubahan Tarif BeaMeterai),tanggal pembelian,alamat lengkap dan tanda tangan penerima,serta diberi distempeltoko/tempat pembelian/sewa,2.pembelian barang/jasa sewa :1.000.000, dibubuhi Meterai Rp.6.000,

    dan dikenakan PPh pasal 22sebesar 1,5%(dilampiri SSPPPh psl.22 dan Faktur Pajak Standar dari Toko).

    6. Kuitansi Pembelian barang/jasa dengan nominalRp.5.000.000, harus dengan SPKPengadaan Barang/Jasa.

  • Akomodasi Perjalanan Dinas /SPPD

    Perjalanan dinas mengacu pada Permenkeu No.

    45/PMK.05/2007jo 07/PMK.05/2008,yangterdiri dari:

    y Uang Harian (uang makan,uang saku dan transport lokal)

    y Transportluar kota.(tiket +boardingjika menggunakan pesawat Udara)

    y Hotelberdasarkan ketentuan yangberlaku

    y Perjalanan Dinas didukung dengan Surat Tugas dari Ketua Peneliti/Surat Peerintah Perjalanan Dinas

  • TATACARAPEMUNGUTANPAJAK

    Pengenaan Pajak yangharus dipotong oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat)

    pada saat belanja barang/penyerahan jasa sewa/penyerahan honorariumkemudian disetorkan ke Kas Negaramelalui bank/kantor pos/tempat lainyang ditunjuk.

    y Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum daerah ke rekening perguruan tinggi.Kewajiban pajak atas penggunaan dana diselesaikan oleh PTpenerima hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.

    y PTShanya diwajibkan memotong PPH21dan 23

  • MENGAPALSM,YAYASANSWASTA,KURSUS,LEMBAGA SWASTALAINNYATIDAKDIWAJIBKANMEMUNGUTPPh PASAL22?

    JAWABANNYA

    BUNYI UU NO.36 TH 2008 TTG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

    "Pasal 22

    (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan :

    bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang ;

    Penjelasan Pasal 22

    Berdasarkan ketentuan ini yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah : Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;

    DirektoratPenyuluhanPelayanandanHumas14

  • MENGAPALSM,YAYASANSWASTA,LEMBAGASWASTALAINNYATIDAK DIWAJIBKANMEMUNGUTPPN?

    JAWABANNYA

    BUNYI UU NO.18 TH 2000 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN DAN PPnBM

    "Pasal 16A

    (1) Pajak yang terhutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

    (2) Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

    BUNYI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.563/KMK.03/2003 TTG PENUNJUKAN

    BENDAHARAWAN PEMERINTAH & KPKN UTK MEMUNGUT , MENYETOR & MELAPORKAN PPN & PPnBM BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORANNYA

    Pasal 2

    (1) Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

    DirektoratPenyuluhanPelayanandanHumas15

  • PAJAK

    1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    y Setiap pembelian barang atau pemakaian jasa (sewa)yangnilainya Rp.1.000.000, keatas maka dikenakan PPNsebesar 10%disertai Faktur Pajak dengan menyertakan identitas Pengusaha kena pajak

    2. Pajak Penghasilan (PPh. Ps21)Setiap penyerahan honorariumdikenakan pajak sebesar 15%dari pengasilan Bruto.Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) honorariummenggunakan NPWP (ada ketentuan khusus)

    3. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh. Ps.22)(PTStidak perlu)

    y Setiap pembelian barang oleh bendaharawan negara yangnilainya Rp.1.000.000, keatas maka dikenakan PPh Ps.22sebesar 1,5.%Bukti setoran pajak menggunakan NPWPtoko tempat pembelian.

    4. Pajak Penghasilan Pemakaian Jasa (Sewa)(PPh. Ps.23)

    y Setiap sewa yangnilainya Rp.1.000.000, keatas maka dikenakan PPh Ps.23sebesar

    2 % Bukti Surat Setoran Pajak (SSP)menggunakan NPWPtempat sewa

  • ContohPembayaranHonor/Upah(BentukKwitansi)

    NOBUKTI

    KWITANSI/BUKTIPEMBAYARAN

    Harussama

    Sudah Terima dari Banyaknya Uang Untuk Pembayaran

    berdasarkan

    : bendaharapembantuDPPM : #NAME?

    : HonorariumKetuaPenelitikegiatanPenelitian(HibahBersaing/fundamental/ HibahPascasarjana)denganjudul....untukbulan..2012,dalam

    rangkakegiatanPengembanganPenelitiandanPengabdianKepadaMasyarakat (Kode :2013)

    JumlahKotor : 1,500,000 PajakPPh 5 a5%u15% : 75,000

    golonganJumlahbersihyangditerima:1,425,000Jakarta,31 Mei 2012Yangmenerima,JUMLAH : ,500,000.SetujudibayarLunasdibayarKetuaPenelitiPemegangUangSediaan(PUS).. NIP..

    . NIP..

  • ContohPembayaranHonor/Upah(BentukDaftar)

    NO. BUKTI

    Daftar:Pembayaran honorarium tim peneliti kegiatan penelitian (Hibah Bersaing/Fundamental/HibahPascasarjana/PPM Mono tahun/PPM Multi tahun ) dengan judul untuk bulan..2011, dalam rangka kegiatan Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (2013)Jml Kotor Pajak PPh Jml BersihNoNamaGolTanda tangan(Rp.)(Rp.)1Dr.Ir. Nama JelasKetua PenelitiIV400,00060,000340,00012Dr.Ir. No nameAsisten penelitiIV350,00052,500297,50023Ir. IdentitasAsisten penelitiIII300,00015,000285,00034Saha waeAnggota penelitiII250,000-250,00045Siapa ajaAnggota penelitiI100,000-100,0005Jumlah1,400,000127,5001,272,500Terbilang =####HarussamaSetujudibayar,KetuaPenelitiPembuat daftar,

  • B.BelanjaBahan

    Kelengkapan Administrasi :

    1 Jika Belanja :sampai dengan kurang dari Rp.1.000.000,

    Kuitansi/Bon/Nota

    materai 3000(jika belanja >250.000s/d

  • Lanjutan..B.BelanjaBahan

    3.Jika belanjabahanyangbernilaiRp.5.000.000s/dRp.10.000.000 : Kuitansi Bon/Nota Faktur Pajak

    materai 6000,Stempel toko,Nama jelas &Ttd penerima

  • Lanjutan..B.BelanjaBahan

    4. Jika belanja Rp.10.000.000s/d

  • Contoh Kwitansi Pembelian Bahan (dibawah Rp.1.000.000)

    KWITANSI/BUKTIPEMBAYARAN

    Sudah Terima dari:BENDAHARAPEMBdppmBanyaknya Uang:#NAME?Untuk Pembayaran:Pembelianbahankimia(sesuaibon/notaterlampir)untukkegiatanPenelitian(HibahBersaing/fundamental/HibahPascasarjana )denganjudul....,dalamrangkakegiatanPengembanganPenelitiandanPengabdianHarusdilampirkanMasyarakat(Kode:2013)Jakarta,31Mei2012YangmenerimaJUMLAH :70,000.Kelengkapan:SetujudibayarLuMateri3000KetuaPenelitiPeStempeltokoSediaan(PUS)Namajelas&tandatangan...NIP..NIP..

  • ContohKwitansiPembelianBahan(diatasRp.1.000.000)

    NOBUKTI

    KWITANSI/BUKTIPEMBAYARAN

    Sudah Terima dari Banyaknya Uang Untuk Pembayaran

    Harusdilampirkan

    : BENDAHARAPEMBDPPM : #NAME?

    : Pembelianbahankimia(sesuaibon/notaterlampir)untukkegiatanPenelitian (HibahBersaing/fundamental/HibahPascasarjana )denganjudul....,

    dal amrangkakegiatanP engemb anganPeneliti andanP engabdianK epada Masyarakat(Kode:2013)

    Jakarta,31Mei2012 Yangmenerima,

    JU

Recommended

View more >